Proposal tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen - Nin Yasmine Lisasih
KORPORASI DALAM PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UU/Pemenuhan... · Ibu Nin Yasmine Lisasih S.H.,...
Transcript of KORPORASI DALAM PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UU/Pemenuhan... · Ibu Nin Yasmine Lisasih S.H.,...
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PEMENUHAN UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG
LAIN ATAU KORPORASI DALAM PASAL 2 DAN UNSUR
MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU
KORPORASI DALAM PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UU
NOMOR 20 TAHUN 2001 PADA PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR
373/PID/2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011 DI
PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)
Penulisan Hukum
( Skripsi )
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh :
Tammala Sari Martha Prakoso
NIM. E0008437
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2013
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
ABSTRAK
Negara Indonesia terkenal dengan tindak pidana korupsi. Upaya yang
dilakukan pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan korupsi ialah dengan
diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum
untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dan
membentuk lembaga khusus untuk memberantas korupsi yaitu KPK. Hakim
dalam menjatuhkan putusan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi terikat
dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Pada praktiknya seringkali dijumpai perkara yang terkait
dengan polemik penerapan Pasal 2 atau 3 UU PTPK dalam sebuah perkara tipikor
sebagaimana pada perkara korupsi putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY
JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011 di
Pengadilan Negeri Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk memberi kejelasan
mengenai pertimbangan hakim dalam pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau korporasi pada Putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY
JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011 serta
batasan perumusan unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi.
Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif yang
dilakukan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Jenis data yang dipergunakan
meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang
digunakan melalui wawancara dan studi pustaka dengan memanfaatkan literatur
seperti buku-buku,peraturan perundang–undangan, publikasi dari berbagai
organisasi dan bahan kepustakaan lainnya. Analisis data menggunakan analisis
data kualitatif model analisis interaktif (Interactive Model of Analysis).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan
putusan dengan Pasal 3 UU PTPK dan bukan dengan Pasal 2 UU PTPK ialah
berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terdakwa tidak
terbukti memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
karena JPU tidak dapat membuktikan bahwa terdapat penambahan kekayaan
terdakwa dari sebelum pengadaan progam asuransi kesehatan ke setelah
pengadaan asuransi kesehatan. Terdakwa dijerat dengan Pasal 3 UU PTPK karena
terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu adanya niat dalam diri terdakwa untuk
melakukan tujuannya yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
korporasi. Batasan rumusan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
korporasi ialah bukan pada berapa besaran nominal uang tetapi pada ada tidaknya
penambahan kekayaan yang berasal dari uang negara. Batasan rumusan unsur
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah tidak terletak pada
materiil namun terletak pada keuntungan non materiil.
Kata kunci : korupsi, memperkaya, menguntungkan, pengadaan asuransi
kesehatan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRACT
Indonesian state known for corruption. Indonesian government's efforts in the
fight against corruption is to be enacted some legislation as the legal basis for the
prevention and repression of corruption and establish special institutions to
combat corruption by KPK. Judges in decisions related to corruption cases tied to
Article 2 or Article 3 of Law No. 31 Year 1999 on Eradication of Corruption. In
practice it is often found associated with the polemic case the application of
Article 2 or 3 of Law PTPK in a corruption case, as in the case of corruption
Decision Number: 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT
SMG JO. NUMBER: 167K/PID.SUS/2011 in Karanganyar District Court. This
study aims to provide clarity regarding the consideration of the judges in the
fulfillment elements to enrich themselves or another person or corporation and
beneficial elements of yourself or another person or corporation on Decision
Number: 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373 / PID.B 2010/PT JO
SMG. NUMBER: 167K/PID.SUS/2011 and enriching element formulation limits
and benefit yourself or another person or corporation in corruption cases.
This research includes empirical legal research, conducted in a descriptive
Karanganyar District Court. Type of data used include primary data and
secondary data. Data collection techniques used through interviews and literature
by utilizing the literature such as books, legislation, publications of various
organizations and other library materials. Analyzed using qualitative data analysis
model Interactive (Interactive Model of Analysis).
The results showed that the consideration of the judge ruled with Article 3 of
Law PTPK and not by Article 2 of Law PTPK is based on the legal facts found at
trial, the defendant did not meet the elements proved to enrich themselves or
another person or corporation because prosecutors could not prove that the there is
the addition of a defendant's wealth prior to the provision of health insurance
program after the procurement of health insurance. Defendant charged under
Article 3 of Law PTPK because the defendant has proven to meet the elements
with the aim of enriching himself or another person or corporation that is the
intention of the defendant to commit themselves its goal of enriching himself or
another person or corporation. Restriction element formulation enrich themselves
or another person or corporation is not on how the nominal amount of money but
on the existence of additional wealth coming from state funds. Restriction element
formulation of enriching himself or another person or corporation is not located
on the material, but lies in the non-material benefits.
Keywords: corruption, enriching, rewarding, procurement of health insurance.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
HALAMAN MOTTO
Jika Allah menolong kamu, maka tidak akan ada orang yang dapat
mengalahkan kamu, jika Allah membiarkan kamu (tidak memberikan
pertolongan) maka siapa gerangan yang dapat menolong kamu (selain)
dari Allah sesudah itu, karena itu hendaklah kepada Allah sajalah
orang-orang mukmin bertawakkal (QS. Ali Imron : 160).
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum.
Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan
bertambah apabila dibelanjakan (Sayidina Ali bin Abi Thalib).
"Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang, bukan karena
kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan,
kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran,
tantangan dan air mata” (Dahlan Iskan).
“Tak perlu seseorang yang sempurna, cukup temukan
orang yang selalu membuatmu bahagia dan
membuatmuberarti lebih dari siapapun “(B.J. Habibie).
"Orang-orang menjadi begitu luar biasa ketika mereka mulai
berpikir bahwa mereka bisa melakukan sesuatu. Saat mereka
percaya pada diri mereka sendiri, mereka memiliki rahasia
kesuksesan yang pertama” (Norman Vincent Peale).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini Penulis persembahkan untuk :
Ayah dan Ibuku tercinta yang senantiasa
memberikan kasih sayangnya dan
mendidikku dengan tidak kenal menyerah
yang selalu mengajarkan bahwa keberhasilan
harus di awali dengan perjuangan dengan
penuh keprihatinan dan ikhtiar kepada-NYA.
Putraku tercinta Ananda Alfian Azzam
Febriantoro yang telah menjadi penyemangat
hidupku.
Kakakku tersayang Bagus Allan Prakoso
yang selalu menjagaku selama ini di Solo.
Keluarga besarku semua yang telah
memberikan support terhadapku.
Semua anak bangsa yang masih peduli
dengan martabat dan harga diri bangsa...
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini
guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret, yang berjudul: PEMENUHAN UNSUR
MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU
KORPORASI DALAM PASAL 2 DAN UNSUR MENGUNTUNGKAN DIRI
SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI DALAM PASAL 3
UU NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UU NOMOR 20 TAHUN 2001 PADA
PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI
PUTUSAN NOMOR 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID.B
2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011 DI PENGADILAN
NEGERI KARANGANYAR).
Penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan penulisan hukum
(skripsi) ini tanpa bimbingan dan bantuan dari segala pihak. Maka dari itu, pada
penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret
Surakarta, beserta seluruh Pembantu Rektor;
2. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret, beserta seluruh Pembantu Dekan;
3. Bapak Sabar Slamet, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana di
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberi ijin dan
kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penulisan hukum ini
sekaligus sebagai dosen pembimbing penulis yang dengan sabar dan penuh
perhatian telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
4. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing kesatu yang
telah banyak memberikan saran dan bimbingan dengan penuh kesabaran
kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
5. Bapak Sabar Slamet, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua yang telah
banyak memberikan saran dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada
penulis dalam menyeleseikan penulisan hukum ini;
6. Ibu Siti Muslimah S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah
memberikan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di
Fakultas Hukum UNS;
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan bekal
ilmu selama masa perkuliahan dan semoga dapat penulis amalkan selepas
menjadi mahasiswi Fakultas Hukum UNS;
8. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama masa studi;
9. Kepada Bapak Winarno S.H., M.H. dan Bapak Prasetyo Nugroho S.H., M.H.,
yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian Lapangan
di Pengadilan Negeri Karanganyar.
10. Ibu Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H., yang bersedia meluangkan waktu untuk
memberikan pengarahan seputar tindak pidana korupsi.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu penyusunan penulisan hukum ini.
Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan yang penulis miliki, maka
dalam penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,
penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan
penulisan hukum (skripsi) ini. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan
manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, almamater, serta para pembaca
yang budiman,
Surakarta, Mei 2013
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................ iii
HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................... iv
ABSTRAK ....................................................................................................... v
HALAMAN MOTO ........................................................................................ vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... viii
KATA PENGANTAR ..................................................................................... ix
DAFTAR ISI .................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ................................................................ xiii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1
B. Perumusan Masalah ....................................................................... 7
C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 8
D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 8
E. Metode Penelitian........................................................................... 9
F. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana…………………………… 17
B. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia. .….…….. 23
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi…………………………......... 27
D. Sistem Pembuktian dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi……... 33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi di
Persidangan Pada Putusan Nomor 238/PID.B/2009/PN.Kray........ 39
B. Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain
atau Korporasi dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Unsur
Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 pada Putusan Hakim Perkara
Tindak Pidana Korupsi Nomor 238/PID.B/2009/PN.KRAY
Jo.Nomor 373/PID.B 2010/PT SMG Jo. Nomor:167K/PID.SUS/2011
di Pengadilan Negeri Karanganyar ............................................... 59
1. Pelaksanaan pembuktian perkara tindak pidana korupsi di
Pengadilan NegeriKaranganyar .............................................. 59
2. Pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
korporasi dalam pasal 2 dan unsur menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau korporasi dalam pasal 3 pada UU Nomor 31
Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 ........................... 70
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan....................................................................................... 72
B. Saran ............................................................................................. 73
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 74
LAMPIRAN ..................................................................................................... 77
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Kerangka Pemikiran…………………………………... 16
Gambar 2. Penyusunan Alur Tupoksi……………………………… Lampiran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Surat Izin Penelitian…………………………………………………………
Visi dan Misi Pengadilan Negeri Karanganyar……………………………...
Struktur Organisasi (Tupoksi)……………………………………………….
Putusan Nomor 238 / Pid. B/ 2009/ PN Kray……………………………….