Informasi Terdepan Indonesia

kpk segeratetapkan

tersangkasengketa

pilkada jatim

"Kasus penyuapan

terhadap Akil Mochtar terkait

sengketa Pilkada ini belum

berhenti pada yang sekarang

ini, masih dikembangkan.

JOHAN BUDI Plt PImpinan KPK

edisi 19 13 - 19 Juli 2015

free e-paper terbit mingguan

16 Halaman

Dalam kurun waktu 2 minggu ini, KPK telah menaikkan status kasus suap sengketa Pilkada Mo-rotai dan Empat Lawang. PK telah menetapkan Bupati Morotai, Rusli Sibuea dan Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri beserta istrinya Su-zanna menjadi tersangka penyuap Akil.

Kepastian KPK akan menaikkan status penyelidikan dua perkara dugaan suap lain yakni di Pilkada Jatim dan Buton telah ditegaskan Plt Pimpinan KPK, Johan Budi SP.

Setelah Bupati Morotai dan Empat Lawang, kini pihak-pihak yang terindikasi terlibat kasus penuapan kepada mantan Ketua Mahka-

mah Konstitusi Akil Mochtar dalam penanganan sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Timur dan Pilkada Kabupaten Buton yang menunggu

giliran dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi.

ninformasi selengkapnya baca: FOKUs HAL 2-3

nGLOBAL JUsTiCe HAL 4

RekonstRuksi, Angeline

DihAbisi Di kAmAR mARgRiet

fokus2 Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co

Jakarta - Bupati Morotai, Rusli Sibua resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penahanan dilakukan usai di-rinya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dug-aan suap penanganan sengketa Pilkada Morotai di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2011.

Rusli yang dijemput paksa di sebuah hotel di kawasan Kun-ingan diperiksa hampir enam jam. Rusli memilih bungkam dan bergegas masuk ke mobil tahanan yang sudah menunggu di pelataran gedung KPK.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nu-graha mengatakan penahanan terhadap Rusli dilakukan guna kepentingan penyidikan. Dia akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Guntur.

“Dia akan ditahan demi ke-pentingan penyidikan untuk 20 hari pertama. Dia ditahan di Rutan Guntur,” kata Priharsa

di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/7).

Seperti diketahui, KPK resmi menetapkan Rusli Sibua sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa pilkada Morotai di Mahkamah Konsti-tusi (MK) tahun 2011. Rusli di-duga memberikan suap sebesar Rp 2,989 miliar kepada Ketua MK, Akil Mochtar. Uang suap itu diberikan untuk menyetujui keberatan hasil Pilkada tahun 2011 di Kabupaten Pulau Moro-tai, Maluku Utara.

Pada sengketa Pilkada Pulau Morotai yang diikuti 6 pasang calon pada 16 Mei 2011, KPU menetapkan pasangan Arsad Sardan dan Demianus Ice seba-gai bupati/wakil bupati periode 2011-2016 dengan menerbitkan SK KPU pada tanggal 21 Mei 2011. Namun, atas penetapan hasil Pilkada itu pasangan Rusli Sibua dan Weni R Paraisu mengajukan permohonan keberatan ke MK

dengan menunjuk Sahrin Hamid sebagai penasihat hukum.

Saat permohonan keberatan hasil Pilkada sedang diper-iksa panel hakim, Sahrin Hamid, pengacara Rusli Sibua men-ghubungi Akil melalui SMS. Akil menelepon Sahrin Hamid agar menyampaikan kepada Rusli Sibua untuk menyiapkan uang Rp 6 miliar.

Permintaan Akil pun disam-paikan Sahrin ke Rusli Sibua di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Akan tetapi Rusli Sibua hanya menyanggupi Rp 3 miliar. Rusli Sibua lalu mengirim uang sebesar Rp 2,989 miliar melalui 3 setoran tunai ke rekening CV Ratu Samagat dengan menulis “angkutan kelapa sawit” se-bagaimana diminta Akil. Duit dikirim bertahap yakni Rp 500 juta (16 Juni 2011), Rp 500 juta (16 Juni 2011) dan Rp1,989 miliar pada 20 Juni 2011.

Setelah menerima uang, pada

Usai Dijemput Paksa, Bupati Morotai

Dijebloskan Penjara

Setelah Morotai dan Empat Lawang, KPK Segera Tetapkan Tersangka Sengketa Pilgub Jatim

persidangan 20 Juni 2011, MK memutuskan untuk mengab-ulkan permohonan Rusli Sibua danWeni R Paraisu. Dalam am-arnya, MK membatalkan berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai tanggal 21 Mei 2011.

Atas perbuatannya, Rusli dis-angkakan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mdk)

Surabaya - Setelah Bupati Morotai dan Empat Lawang, kini pihak-pihak yang terindikasi terlibat kasus penuapan ke-pada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam penanganan sengketa Pemili-han Gubernur Jawa Timur dan Pilkada Kabupaten Buton yang menunggu giliran dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi. Lem-baga antirasuah itu memang sedang gencar mengusut dug-aan suap kepada Akil Mochtar, khususnya dua pilkada tadi yang kini tengah dalam bidikan.

Setidaknya dalam kurun waktu 2 minggu ini, KPK telah menaik-kan status kasus suap sengketa Pilkada Morotai dan Empat La-wang. KPK telah menetapkan Bupati Morotai, Rusli Sibuea dan Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri beserta istrinya Suzanna menjadi tersangka penyuap Akil.

Kepastian KPK akan menai-kkan status penyelidikan dua perkara dugaan suap lain yakni

da Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak, Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar).

Hakim kemudian menyatakan bahwa Akil terbukti menerima suap sebagaimana dakwaan ked-ua, yaitu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Buton (Rp 1 miliar), Kabupaten Pulau Morotai (Rp 2,989 miliar), Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp 1,8 miliar), dan men-erima janji pemberian terkait keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur (Rp 10 miliar).

Dakwaan ketiga untuk Akil juga dinyatakan terbukti, yaitu menerima Rp 125 juta dari Wakil Gubernur Papua periode tahun 2006-2011, Alex Hesegem. Pem-berian uang itu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kota Jayapura, dan Kabupaten Nduga.

Selain itu, hakim menyatakan bahwa Akil terbukti menerima uang dari adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana, sebesar Rp 7,5 miliar sebagaimana dakwaan keempat.

Terkait sengketa Pilgub Jatim, politisi Partai Golkar Zainuddin Amali sebagai pihak yang dis-ebut-sebut akan memberikan duit suap terkait sengketa Pil-gub Jatim juga pernah diperiksa KPK dan dihadirkan dalam per-sidangan Akil Mochtar. Informa-si yang beredar menyebutkan jika Sekjen Partai Golkar kubu Agung Laksono itu menjanjikan duit pelicin Rp 10 miliar kepada Akil. Dalam putusannya, Akil Mochtar yang memimpin sidang sengketa Pilgub Jatim akhirnya menolak permohonan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja. Karena penolakan ini, Pilgub Jatim tetap dimenangkan pasangan incum-bent, Soekarwo-Saifullah Yusuf sesuai penetpaan KPU. (gbi)

di Pilkada Jatim dan Buton telah ditegaskan Plt Pimpinan KPK, Johan Budi SP.

“Kasus penyuapan terhadap Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada ini belum berhenti pada yang sekarang ini, masih dikem-bangkan,” tegas Johan di kan-tornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (2/7).

Tetapi saat ditanya kapan dua kasus tersebut akan naik ke penyidikan, Johan belum bisa memastikannya. “Saya tak bisa menjawab, ini berkaitan dengan

bukti-bukti, bukan mencicil-cicil,” jelas Johan.

Sengketa Pilkada Jatim dan Buton memang termasuk dalam rentetan suap yang disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim Agung yang dipimpian Artidjo Alkostar untuk terpidana, Akil Mochtar. Usut Kembali Pilkada Jatim).

Dalam putusannya, majelis ha-kim Pengadilan Tipikor menyatakan Akil terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa pilkada dalam dakwaan kesatu, yaitu Pilka-

fokus3 Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co

kaSuS korupsi sengketa pilkada bagai kisah bersam-bunng.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetap-kan tersangka baru dalam sen-gketa Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi. Kali ini yang ikut terjerat KPK ada-lah Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri berserta istrinya Suzana Budi Antoni.

Wakil Ketua KPK sementara Johan Budi Sapto Pribowo men-gakui bahwa perkara ini meru-pakan kelanjutan dari kasus yang menjerat Akil Mochtar. Akil sendiri sudah divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta beberapa waktu lalu.

“Penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dan menetapkan BAA (Budi Antoni Aljufri-red) selaku Kepala Daerah empat lawang dan SBA (Suzanna Budi Antoni-red),” kata Johan di Kantornya, Kamis (2/7).

Kejadian ini bermula pada Juli 2013. Budi menyuruh Suzanna mengantar uang sekitar Rp10 miliar ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Ca-bang Jakarta bersama Muhtar Effendy, yang disebut-sebut se-bagai makelar suap Akil. Uang itu adalah tahap awal kompensasi

jasa Akil yang memenangkannya dalam sengketa Pilkada.

Kemudian uang itu lantas di-terima oleh Wakil Kepala Cabang Iwan Sutaryadi bersama dua anak buahnya, Risna dan Rika, untuk disimpan di brankas. Be-berapa hari kemudian, Suzanna dan Muhtar kembali menitipkan US$500 ribu ke Iwan.

Kepada penyidik, Iwan, Risna, dan Rika mengakui Muhtar me-mang pernah menitipkan duit sebesar Rp15 miliar. Tapi mereka tidak tahu untuk apa uang terse-but, sebab Muhtar berdalih uang sebesar itu berasal dari usahanya selama 20 tahun. Akil didakwa menerima Rp15 miliar melalui perantara Muhtar untuk meme-nangkan gugatan Budi itu.

“Tersangka BAA dan SBA diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pemer-iksaan saksi pekan ini. Pekan depan juga ada,” cetus Johan.

Penetapan Budi sebagai ter-sangka justru diketahui saat pemeriksaan panitera MK, Ka-sianur Sidauruk. Sekeluarnya menjalani pemeriksaan sekitar pukul 14.20 WIB, Kasianur lang-sung dicecar wartawan menge-nai pemeriksaannya, termasuk apakah juga terkait dengan

status Budi Antoni yang telah menjadi tersangka.

“Hari ini hanya untuk me-nambahkan keterangan kaitan-nya dengan Kabupaten Morotai. (Budi Antoni) itu juga termasuk, itu juga termasuk Empat La-wang,” terang Kasianur.

Menurut Kasianur, keda-tangannya kali ini hanya untuk menyerahkan bukti-bukti dari berbagai persidangan sengketa Pilkada dengan berkas putusan-nya. Sengketa itu pun termasuk salah satunya berkaitan dengan Budi Antoni Aljufri. “Ya ya ter-masuk itu. Saya hanya meny-erahkan putusan MK saja, yang lain tidak ada,” ucapnya.

Sebelum Budi, Bupati Morotai Rusli Sibua lebih dahulu menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Penetapan Budi hanya berselang satu pekan dari Rusli. Surat Per-intah Penyidikan (Sprindik) pun diteken pada tanggal yang sama, yaitu 25 Juni 2015.

Entah apa alasan KPK yang terkesan mencicil kasus ini. Sebab, perkara Akil sendiri su-dah inkracht sejak setahun lalu. Kemudian, berturut-turut para kepala daerah juga terjerat ka-sus ini seperti Gubernur Banten non aktif Ratu Atut Chosiyah beserta adiknya Tubagus Chaeri

Wardhana. Selanjutnya Wali Kota Palem-

bang non aktif Romi Herton be-serta istrinya Masyito, makelar kasus ini Muhtar Ependy, serta Bupati Tapanuli Tengah nonaktif Raja Bonaran Situmeang. Bupati Morotai Rusli Sibua dan terakhir Budi Antoni Aljufri.

Terlebih lagi, masih ada beber-apa perkara dugaan korupsi dalam sengketa pilkada di daerah lainnya seperti Jawa Timur. KPK masih membuka peluang untk mengusut kembali kasus tersebut. Ketika itu, pasangan yang bersengketa adalah Soekarwo-Saifullah Yusuf dengan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja.

“Tergantung dari ekspose yang dilakukan bagian pen-indakan dan pimpinan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi terpisah.

Dari hasil ekspose tersebut, pihaknya baru akan mengetahui apakah kasus itu layak dinaikan ke tingkat penyidikan. “(set-elahnya) Baru diketahui Kepala Daerah mana saja nanti yang ke-mungkinan dapat ditingkatkan prosesnya,” ucap Priharsa.

KPK memang sempat memer-iksa Ketua KPUD setempat, An-dry Dewanto A terkait kasus ini.

Selain itu lembaga antirasuah juga telah memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Bendahara Umum (Bendum) Partai Gol-kar, Idrus Marham dan Setya Novanto. Tapi kasus itu seakan lenyap begitu saja.

Kasus dugaan suap i tu mengemuka setelah bocornya percakapan blackberry mes-senger antara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar sebelum ditang-kap dengan Ketua DPD Golkar Jatim, Zainudin Amali. Dalam percakapan tersebut terungkap jika Zainudin berjanji akan me-nyiapkan uang miliaran rupiah untuk mengalihkan kemenan-gan Khofifah ke Soekarwo dalam Pilkada Jatim 2013.

Akil Mochtar ketika itu me-nyatakan pasangan Khofifah-Herman Sumawireja seharusnya menjadi pemenang sengketa Pilkada Jatim. Ia merupakan ketua sekaligus anggota panel sengketa Pilkada Jatim menye-butkan Khofifah unggul 2:1 atas Soekarwo dalam rapat panel hakim. Selain Akil, hakim lain yang menjadi panel adalah Maria Farida dan Anwar Usman, na-mun ketika putusan dibacakan dalam rapat pleno justru Soeka-rwo menang. (gns)

“Kisah Bersambung” Korupsi Sengketa Pilkada

Akil Mochtar Ratu Atut Chosiyah Romi Harton Budi Antoni Rusli Sibua

Global Justice4 Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co

Tragis, Angeline Dihabisi di Kamar Margriet

DenpaSar-Polda Bali meng-hadirkan tersangka Agus Tay Hamba May dan Margriet dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Engeline Margiret Megawe (An-geline). Berdasarkan rekonstruksi, diketahui bahwa Angeline dihabisi di kamar ibu angkatnya.

Kuasa Hukum Agus, Hotman Paris Hutapea yang menyaksikan langsung jalannya reka ulang di rumah Margriet di Jalan Sedap

Malam, Nomor 26, Denpasar, ber-dasarkan pengamatannya pada reka ulang hari ini, sepertinya penyidik sudah meyakini bahwa pelaku utama pembunuhan An-geline adalah Margriet.

“Rekonstruksi hari ini arahnya sudah jelas bahwa TKP (tempat kejadian perkara) di kamar Mar-griet,” ujar Hotman di Denpasar Senin (6/7/2015).

Dalam adegan yang diper-

ankan Agus saat membawa jasad Angeline dari kamar Margriet ke galian di pekarangan rumah untuk dikuburkan, Margriet sempat memutar posisi jasad Angeline.

Usai dilakukan reka ulang, tutur Hotman, diketahui semua TKP be-rada di kamar Margriet. Selain itu, tidak ada sedikitpun keterlibatan Agus karena semua kejadian di-lakukan di kamar Margriet.

Ia menjelaskan, dalam reka ulang itu juga diperagakan aksi yang dilakukan Margriet. Yakni seperti menjambak dan mem-benturkan Angeline ke lantai serta dinding.

“Tadi, pembunuhan itu diper-agakan pada adegan 50 sampai 60,” imbuhnya.

Rekonstruksi berakhir sekira pukul 17.00 Wita dan secara umum berjalan lancar. (lip)

polDa Bali menghadirkan tersangka Agus Tay Hamba May dan Margriet dalam rekonstruk-si kasus pembunuhan Engeline Margiret Megawe (Angeline). Berdasarkan rekonstruksi, dike-tahui bahwa Angeline dihabisi di kamar ibu angkatnya.

Kuasa Hukum Agus, Hotman

Paris Hutapea yang menyak-sikan langsung jalannya reka ulang di rumah Margriet di Jalan Sedap Malam, Nomor 26, Den-pasar, berdasarkan pengama-tannya pada reka ulang hari ini, sepertinya penyidik sudah meyakini bahwa pelaku utama pembunuhan Angeline adalah

Dari 98 Adegan Diperagakan, Peran Agus Hanya Mengubur

Dokter: Banyak Adegan Rekonstruksi Klop

DenpaSar - Rekonstruksi pembunuhan Angeline selesai digelar sore tadi, dengan meng-hadirkan Ibu angkat Angeline, Margriet Megawe dan Agus Tay Hamba May. Beberapa saksi juga dihadirkan dari lembaga hukum P2TP2A.

Rekonstruksi selama 5 jam itu berakhir lancar, meski sempat diwarnai beberapa kericuhan.

Kericuhan terjadi saat warga yang menonton reka ulang itu mengolok-olok Margriet.

Pengacara Agus, Haposan Sihombing mengatakan, dalam rekonstruksi kliennya terkait penguburan jazad Angeline di halaman belakang rumah maji-kannya itu‎

“Adegan yang dilakukan Agus hanya mengambil boneka, tali,

kain dan membungkus serta mengubur Angeline,” kata Hapo-san usai mendampingi kliennya di lokasi rekonstruksi, Jalan Sedap Malam, Sanur, Denpasar, Bali, Senin (6/7/2015).

Selain itu, jelas Haposan, kliennya‎ tidak berperan dalam dugaan pencabulan atau bahkan pembunuhan Angeline. Kliennya hanya diperintah Margriet meng-

gali lebih dalam, lubang yang sudah disiapkan ibu angkat bocah 8 tahun itu tersebut.

“Karena Agus lama menggali lubangnya, Margriet menegur Agus, ‘kenapa lama kerjanya?’ Lalu, Dia (Agus) menggotong jasad Angeline dan sempat ham-pir terjatuh lalu menguburkan-nya,” ungkap dia.

Sementara dalam rekonstruk-

si pembunuhan bocah bernama asli Engeline ini, ‎ada seki-tar 98 adegan yang dilakukan, mulai dari Agus, Margriet, dan beberapa saksi lain. Dalam re-konstruksi, juga nampak datang 2 anak Margriet, Christina dan Yvonne, wanita yang disebut-sebut sempat datang ke rumah Margriet saat Angeline dibunuh pada 16 Mei lalu. (lip)

Margriet.“Rekonstruksi hari ini arahnya

sudah jelas bahwa TKP (tempat kejadian perkara) di kamar Mar-griet,” ujar Hotman di Denpasar Senin (6/7/2015).

Dalam adegan yang diper-ankan Agus saat membawa jasad Angeline dari kamar Margriet ke galian di pekarangan rumah untuk dikuburkan, Margriet sempat memutar posisi jasad Angeline.

Usai dilakukan reka ulang, tutur Hotman, diketahui semua TKP berada di kamar Margriet.

Selain itu, tidak ada sedikitpun keterlibatan Agus karena semua kejadian dilakukan di kamar Margriet.

Ia menjelaskan, dalam reka ulang itu juga diperagakan aksi yang dilakukan Margriet. Yakni seperti menjambak dan mem-benturkan Angeline ke lantai serta dinding.

“Tadi, pembunuhan itu diper-agakan pada adegan 50 sampai 60,” imbuhnya.

Rekonstruksi berakhir sekira pukul 17.00 Wita dan secara umum berjalan lancar. (lip)

Politik5 Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co

Jakarta-Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corrup-tion Watch Febri Hendri menga-takan sebanyak 65 persen calon pimpinan Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK) tidak memi-liki rekam jejak yang jelas.

“Sebanyak 65 persen itu terdiri

atas 127 orang dari total calon pimpinan KPK,” katanya di Hotel Harris, Jakarta, Kamis, 9 Juli 2015. Namun dia tidak merinci mereka berasal dari profesi apa saja.

Febri mengatakan calon tanpa rekam jejak yang jelas itu benar benar hanya dikenal dalam ben-

tuk nama saja. “Sayangnya lagi, tim pansel tidak memberikan in-formasi yang lebih jelas tentang mereka,” katanya.

Ia berharap tim pansel (panitia seleksi) bisa memberikan riwayat hidup, prestasi, dan kinerja mer-eka di masing-masing bidangnya.

“Rekam jejak mereka kan tidak bisa dilihat hanya berdasarkan popularitas saja,” katanya.

Akibatnya, kata Febri, masyarakat pun tidak tahu apakah mereka be-rada di posisi pro pemberantasan korupsi atau justru pro pelemahan pemberantasan korupsi.

Agar lebih mengetahui rekam jejak mereka, koalisi masyarakat sipil akhirnya membuat pos pengaduan calon pimpinan KPK di 17 provinsi di Indonesia. Informasi dari masyarakat bisa berupa masukan positif ataupun negatif tentang si calon. (tmp)

latar belakang sejum-lah kandidat calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat sorotan negatif dari para pegiat antikorupsi. Koor-dinator Investigasi Indonesia Corruption Watch Febri Hendri menemukan sejumlah nama yang lolos seleksi administrasi bermasalah. Mereka ada yang politikus, ada yang oportunis pencari kerja, ada pula yang punya agenda melemahkan lembaga antirasuah itu.

“Orang yang paling kami curigai pertama adalah kalangan politikus,” ujar Febri, Minggu 5 Juli 2015. Calon yang berafiliasi dengan partai politik dikhawat-irkan memunculkan konf lik kepentingan dan diragukan berkomitmen mendukung pem-berantasan korupsi. “Berbahaya jika mereka menjadi pimpinan KPK,” kata Abdullah Dahlan, pe-

neliti dari Indonesia Corruption Watch, kemarin, di Batu.

Masalah lain adalah para kandidat pemimpin KPK ada yang oportunis, “Mereka job seeker (pencari pekerjaan). Ada juga penyerang KPK,” kata Febri. “Mereka ini jangan sampai lolos.”

Dia menolak membeberkan nama-nama kandidat yang ber-masalah. Hanya, Febri mengung-kapkan, ada calon pemimpin yang merupakan job seeker, yang bisa dilihat dari keikutsertaannya da-lam berbagai seleksi. Selain mer-eka mendaftar sebagai kandidat pemimpin KPK, orang tersebut ikut seleksi di berbagai lembaga pemerintah, termasuk komi-sioner Komisi Yudisial. “Jangan sampai KPK ini hanya dijadikan bumper,” kata dia.

Sebanyak 194 nama dari 611 pendaftar lolos syarat admin-

istrasi calon pemimpin KPK dari berbagai latar belakang, kemarin. Panitia selanjutnya akan mengikutsertakan calon tersebut dalam uji makalah dan wawancara. Panitia meminta publik memberi masukan atas latar belakang para calon.

Dari daftar calon yang diu-mumkan kemarin, amat sedikit nama yang selama ini dikenal pro dalam pemberantasan koru-psi. Sejumlah nama yang muncul malah memiliki latar belakang politik, antara lain Ahmad Yani, Petrus Salestinus, serta Imam Anshori Saleh.

Ahmad Yani merupakan pen-gacara sekaligus politikus Partai Persatuan Pembangunan. Dia beberapa kali mengkritik pen-indakan yang dilakukan KPK. Petrus pernah menjadi komi-sioner Komisi Pengawas Keka-yaan Penyelenggaraan Negara.

Pada pemilu lalu, ia menjadi calon anggota DPR dari Partai Hanura.

Adapun Imam merupakan anggota DPR (2004-2009) dari PKB. Jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial akan be-rakhir tahun ini.

Ahmad Yani mengaku tak memiliki konflik kepentingan di balik pencalonannya. Rekam jejak sebagai bekas anggota DPR bukan ganjalan baginya untuk maju. “Saya ini kader partai politik. Tapi saat ini saya bukan pengurus lagi, makanya maju,” kata dia. “Niat saya murni kar-ena ingin ada perbaikan di KPK, bukan karena motif politis.”

Begitu pula Petrus. Menurut dia, kariernya di masa lalu bukan halangan untuk dirinya menjadi calon. Apalagi, saat menjabat komisioner KPKPN, Petrus juga dikritik karena latar belakang-

nya di PDI Perjuangan. “Saya tidak punya kepentin-

gan apa pun, karena saya bukan pengurus dan tidak memiliki jabatan apa pun di partai,” kata Petrus. “Dan saya bisa men-gukur diri saya sendiri. Waktu saya di KPKPN, saya dianggap orang PDIP. Tapi justru banyak pejabat dan menteri PDIP yang saya hajar.”

Adapun Imam Anshori per-nah mengatakan pencalonan-nya atas desakan dari berbagai pihak. “Niatnya haruslah jihad, sungguh-sungguh,” kata Imam ketika itu.

Para pegiat yang berafiliasi dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Jawa Timur ragu akan komitmen calon yang lolos tahap pertama dari daerahnya. Mereka juga khawatir pada calon berlatar belakang penegak hukum. (tmp)

ICW: 65 Persen Rekam Jejak Capim KPK Tidak Jelas

Jokowi Bantah Akan

Reshuffle Kabinet

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan sampai saat ini dia tidak pernah membicara-kan ihwal pergantian menteri. “Siapa yang mulai bicara reshuf-fle? Kan media,” kata dia saat buka bersama puasa dengan pimpinan redaksi media massa di Istana Negara, Rabu, 8 Juli 2015.

Jokowi menjelaskan rencana

reshuffle itu muncul ketika dia meminta laporan kinerja dari para menteri. Setelah meminta laporan itu, kata dia, media menanyakan kepada pengamat ihwal kocok dadu kursi pembantu presiden tersebut. “Saya sampai detik ini tidak pernah bicara itu,” katanya.

Sebelumnya, isu resfhulle mencuat ketika beberapa men-

teri diberikan nilai merah. Jokowi pun telah memanggil beberapa tokoh seperti mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasu-tion dan mantan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangu-nan Kuntoro Mangkusubroto ke Istana Negara.

Selain mereka, Jokowi juga

memanggil Dewan Pertimban-gan Presiden pada Senin lalu. Setelah bertemu, anggota De-wan Pertimbangan Presiden Si-darto Danusubroto mengatakan pemerintahan yang dipimpin Jokowi harus bisa memberikan kepercayaan. Namun Sidarto enggan berkomentar ihwal re-shuflle kabinet. (tmp)

Sejumlah Capim KPK Nama Dapat Sorotan Negatif

Pilkada serentak6 Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co

Negosiasi Rekomendasi Calon Bupati Badung Paling Alot

Prabowo Rekom Eks Narapidana Korupsi

DenpaSar – Dari enam kabuten/kota di Bali yang akan menggelar pemi-lihan kepala daerah (Pilkada) serentak, Kabupaten Badung adalah yang paling alot dalam penentuan calon yang akan diusung.

Fenomena ini terjadi di semua kutub kekuatan yang akan bertarung, baik itu di kutub PDIP maupun Koalisi Bali Mandara. Semuanya belum menentukan sikap.

Sebagaimana dijelaskan Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, Rabu (8/7/2015). Menurutnya, DPP belum bisa memutuskan SK rekomen-dasi karena masih menimbang–nimbang beberapa opsi.

“Nama–nama sudah disetorkan, nanti DPP yang berwenang putuskan siapa yang mendapat rekomendasi,” kata Mudarta.

Nama-nama yang disetorkan dalam bentuk simulasi. Dari beberapa skema paket, nama Made Sudiana cukup popu-lar. Skenario yang disiapkan DPD untuk diputuskan DPP adalah paket Sudiana-Nyoman Sutrino, Sudiana-Sunarta dan Sudiana-AA Grana. (trb)

SIDoarJo – DPP Partai Gerindra yang selama ini mengaku sebagai par-pol anti korupsi, secara mengejutkan merekomendasikan H Utsman Ihsan, eks narapidana korupsi saat menjabat Ketua DPRD Sidoarjo 1999-2004 silam.

Kepastian eks narapidana korupsi itu sebagai calon bupati diungkapkan Ketua DPC Gerindra Sidoarjo, Mochamad Rifai, Rabu (08/07/2015).

“DPP menjatuhkan rekomendasi un-tuk Abah Utsman,” ungkap Rifai.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo itu berani memastikan jika rekom DPP sudah untuk Utsman meski hingga kini surat resmi dari DPP belum tiba ke DPC Gerindra Sidoarjo. “Ini sudah 100 persen untuk Abah Utsman,” tegasnya.

Rifai sendiri, juga dikenal sebagai politisi bermasalah, karena hingga kini masih tersandung kasus dugaan “ijazah palsu” yang diproses di Polres Sidoarjo.

Utsman adalah salah satu narapidana kasus korupsi bersama puluhan reka-nnnya sesama anggota DPRD Sidoarjo periode 1999-2004. Sosok yang diklaim DPC Gerindra Sidoarjo akan di-back up Gerindra dalam perebutan kursi Bupati Sidoarjo adalah sosok yang sudah mera-sakan dinginya lantai penjara karena di-vonis melakukan tindak pidana korupsi oleh pengadilan. ( jrn)

Nasib Golkar dan PPP Ditentukan Forum Tripartit

Jakarta-Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, na-sib Partai Golkar dan PPP ter-paksa dibawa ke forum tripartit lantaran pilkada serentak siap diselenggarakan sesuai jadwal, pada 9 Desember 2015.

“Dalam forum tripar-tit antara Pemerintah, DPR, penyelenggara pemilu, akan segera dilakukan. Mudah-mu-dahan bisa disepakati bersama,” kata Husni di Kantor Presiden,

Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Husni menjelaskan, harus ada jaminan jika partai yang mengikuti pilkada terbebas dari konflik. “Kami prinsipnya (parpol) harus ada kepastian hukum,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaran pemilu Jimly Asshiddiqie me-nawarkan konsep islah terba-tas agar Golkar dan PPP dapat

mencalonkan diri. Namun, ba-gaimana teknisnya akan diba-has di forum tripartit.

“Syaratnya, masing-masing kubu harus ajukan pencalo-nan yang sama dalam islah pencalonan atau islah terba-tas,” ungkap dia.

Setali tiga uang, Men-kumham Yasonna Laoly men-gatakan, tak ada pilihan lain bagi Golkar dan PPP selain islah terbatas dan putusan

pengadilan inkracht.“Enggak bisa (di luar itu).

Kesepakatan kita adalah ink-racht atau islah,” cetus dia.

Sekedar diketahui, pilkada serentak siap dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Akan ada 269 pilkada yang terdiri dari 9 pemilihan gubernur-wakil gubernur, 224 pemilihan bupati-wakil bupati dan 36 pemilihan wali kota-wakil wali kota. (okz)

Jakarta-Anggota Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Didi Irawa-di Syamsuddin mengatakan bahwa partainya mendukung putusan Mahkamah Konsti-tusi yang membatalkan aturan pembatasan calon kepala daer-ah yang memiliki hubungan dengan petahana. Menurut Didi, putusan MK tersebut telah adil, namun perlu diting-katkan pengawasannya pada tahap pelaksanaan.

“Sangat naif manakala ada saudara, keluarga (petahana), lalu

tidak boleh punya kesempatan untuk bisa maju dalam pilkada,” kata Didi, melalui pesan singkat, Rabu (8/7/2015) malam.

Didi menuturkan, keluarga petahana tidak perlu dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah selama memiliki kompetensi yang memadai. Ia menilai, praktik politik dinasti tidak selamanya buruk. Hanya saja, kata Didi, perlu diting-katkan pengawasan agar tidak ada kepala daerah yang meny-alahgunakan wewenang untuk kepentingan keluarganya. Jika

Demokrat Dukung Putusan MK soal

Politik Dinasti

hal itu terjadi, Didi mendorong diberikan sanksi keras pada pelakunya.

“Yang perlu dipikirkan ke depan adalah pengawasan dan kontrolnya. Saya kira perlu sanksi yang lebih berat manakala jabatan itu disalah-gunakan,” ucap Didi.

Mahkamah Konstitusi meng-abulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r Un-dang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah menilai, aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana te-lah melanggar konstitusi.

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa idealnya suatu demokrasi ada-lah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat un-

tuk turut serta dalam proses politik. Meski pembatasan dibutuhkan demi menjamin pemegang jabatan publik me-menuhi kapasitas dan kapa-bilitas, suatu pembatasan tidak boleh membatasi hak konstitu-sional warga negara.

Hakim menilai, Pasal 7 hu-ruf r UU Pilkada mengandung muatan diskriminasi. Hal itu bahkan diakui oleh pembentuk undang-undang, di mana pasal tersebut memuat pembedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas status kelahi-ran dan kekerabatan seorang calon kepala daerah dengan petahana.

Adapun, permohonan uji materi ini diajukan oleh se-orang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Adnan Pu-richta Ichsan. (kom)

Global news7 Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co

Diduga karena Salah Paham di Mesin ATM

Semarang – Bentrokan antara oknum anggota TNI den-gan Kepolisian RI kembali melet-up. Diduga karena keselahpaha-man antara anggota TNI dengan personel Polri di sebuah tempat anjungan tunai mandiri (ATM), markas Detasemen A Pelopor Subden 2, Satuan Brimob Polda Jateng, di Jalan Kumudasmoro Gisikdrono, Semarang Barat mendadak diserang sekelompok orang berpakaian serba hitam pada Minggu (12/7) dini hari.

Ratusan orang yang diduga anggota dari kesatuan Pener-bad Semarang itu melakukan penyerbuan terhadap markas Brimob Simongan Semarang, sekitar pukul 02.00 WIB. Mereka mempersenjatai diri dengan senjata laras panjang.

“Awalnya ada kesalahpa-haman di sebuah ATM. Dua anggota Penerbad (Penerbang TNI Angkatan Darat Sema-rang) sedang ke ATM. Satu orang ke dalam, satu orang lagi menunggu di luar. Tak lama ke-

mudian datang anggota Brimob. Merasa menunggu terlalu lama, (anggota Brimob) lalu menegur. Terjadilah cekcok mulut,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigadir Jen-deral Wuryanto, Minggu (12/7).

Wuryanto mengatakan insiden ATM itu terjadi tak lama sebelum penyerangan berita penyerangan beredar. “Tapi, untuk sampai ke penyerangan itu masih dalam penyelidikan,” kata Wuryanto.

Menurutnya, insiden terse-but saat ini sedang dalam pen-gusutan Polisi Militer setempat dengan Kepolisian Semarang. “Kedua belah pihak masih me-nyelidiki,” ujarnya.

Selain itu, Wuryanto menga-takan antara komandan satuan sudah melakukan pendekatan agar bentrokan tak berkembali kembali. “Masing-masing su-dah bertemu dan sepakat agar bentrokan tak berkembang,” ujarnya.

Menurut keterangan salah seorang warga sekitar yang ada di lokasi kejadian, sekelompok orang tersebut datang den-gan menenteng senjata laras panjang. Bahkan beberapa di

antaranya juga terlihat mem-bawa pelontar mortir.

“Ada juga yang bawa senjata bentuknya seperti bazoka,” kata pria yang minta disembunyikan identitasnya.

Menurutnya, sebelum me-masuki Mako Brimob Simongan, sekelompok orang tersebut sempat menembakan senjata ke arah atas. Beberapa warga yang tengah bersiap sahur juga sem-pat menjadi korban penganca-man dengan todongan senjata.

Komandan Detasemen Poli-si Militer (Dan Denpom) Se-marang, Letkol CPM (K) Tri Wahyuningsih saat dikonfirmasi belum bisa memberikan pen-jelasan secara rinci.”Kasusnya masih kita dalami, tunggu aja nanti hasil pengusutan tim di lapangan,”katanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Liliek Darmanto belum menjawab saat dihubungi melalui telepon genggamnya. Hal serupa juga terjadi saat wartawan mencoba melakukan panggilan telepon dan pesan singkat kepada Ka-polrestabes Semarang, Kombes Pol Burhanudin. (met/gbi)

oknum tnI Serang markas brimob

pIhak Kepolisian Daerah Jawa Tengah akhirnya mem-berikan penjelasan ihwal insiden penyerangan Markas Brimob Detasemen A Pelopor Sub-den 2 di Jalan Kumudasmoro Gisikdrono, Semarang Barat , Minggu (12/7) dini hari. Menurut kepolisian, perselisihan yang diduga akibat kesalahpahaman oknum Anggota TNI dan Polri itu telah diselesaikan di tingkat pimpinan kedua korps.

“Permasalahan sudah dapat diselesaikan oleh pimpinan mas-ing-masing, Danpomdam (Ko-mandan Polisi Militer Kodam Di-ponegoro), Propam (Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jateng), dan Kakor Brimob (Kepala Korps Brimob setempat),” jelas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jateng Komisaris Besar Lil-iek Darmanto dalam pesan sing-kat, Minggu (12/7) malam.

Liliek berdalih, insiden terse-but bukanlah persoalan serius. Karena, lanjutnya, semua profesi

pasti ada sisi emosionalnya.“Ya namanya emosi, semua

manusia apa pun pekerjaannya kemungkinan ada yang meng-gunakan kekerasan, apakah suara atau tangan,” kilahnya.

Liliek membenarkan, jika penyerangan markas brimob oleh ratusan orang berseragam hitam yang diduga anggota TNI itu dipicu kesalahpahaman yang terjadi di sebuah anjungan tunai mandiri atau ATM di Jalan Abdul Rahman Saleh, Semarang.

Saat ini, imbuh Liliek, sedang ditelusuri mengenai kepastian polisi yang berselisih paham tersebut apakah merupakan ang-gota satuan Brimob atau bukan. Ia mengungkapkan, pihaknya telah menurunkan Propam untuk me-nyelidiki kasus tersebut. Menu-rutnya, peristiwa ini juga telah dilaporkan ke Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti melalui Kepala Korps Brimob Irjen Pol Roby Kaligis yang datang langsung ke Semarang. (lpn/gbi)

Lapor Kapolri, Polda Jateng Selidiki Penyerangan

Global surabaya8 Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co

Surabaya - Terjawab sudah kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang akan diusung oleh PDIP. Dalam Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDIP, rekom dari DPP dibacakan.

Dalam surat rekomendasi no 275/IN/DPP/6/2015 yang diba-cakan oleh Ketua DPD PDIP Ja-tim Kusnadi tertera bahwa DPP PDIP memberikan rekomendasi kepada Tri Rismaharini sebagai calon Wakil Walikota Surabaya serta Whisnu Sakti Buana se-bagai calon Wakil Walikota yang diusung secara berpasangan oleh PDIP.

Surat rekomendasi tersebut ditandatangai langsung oleh dua orang, yakni Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri serta Sekjen PDIP Hasto Kristianto.

Pembacaan rekom tersebut langsung disambut tepuk tan-gan gembira oleh seluruh kader PDIP yang menghadiri acara

pDIp resmi usung risma-Whisnu

Surabaya - Kementerian Energi dan Sumber Daya Min-eral (ESDM) Pemerintah Kota Surabaya dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) mengadakan pertemuan se-gitiga untuk membahas upaya menjadikan Surabaya sebagai Role Model Kota Gas di Indone-sia pada Kamis, 10 Juli 2015.

Pertemuan berlangsung di Kantor Walikota Surabaya. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Menteri ESDM Sudirman Said, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Setyorini Tri Utami, Wa-likota Surabaya Tri Rismaharini dan Direktur Komersial PGN Jobi Triananda Hasjim.

Dalam pertemuan itu antara lain dibahas tentang perluasan penggunaan gas bumi bagi ru-mah tangga dan transportasi. Berdasar data Kependudukan tahun 2012, Surabaya dihuni 543.972 keluarga (rumah tangga). Adapun jumlah mobil sebanyak 297.266 unit berdasar data ta-hun 2013 dengan pertumbuhan 10,3% per tahun.

Penyaluran gas bumi untuk rumah tangga di Surabaya, sejauh ini dilayani oleh PGN. Hingga saat ini PGN memiliki sekitar 13.000 pelanggan rumah tangga di Kota Pahlawan itu.

Adapun SPBG di Surabaya

saat ini ada 6 buah, salah sa-tunya SPBG Ngagel yang diop-erasikan PGN.

Untuk memperluas jaringan gas bagi rumah tangga di Sura-baya, Kementerian ESDM juga sudah membangun jargas untuk 2.900 rumah tangga.

Adapun pada tahun 2016, Kementerian ESDM akan meng-gandeng PGN untuk memban-gun 24.000 sambungan baru gas rumah tangga. Terdiri di tiga wilayah yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Selatan dan Surabaya Timur, masing-masing 8.000 rumah tangga.

Selain itu kerjasama den-gan PGN juga akan dilakukan dalam pembangunan SPBG di Surabaya. “Untuk itu kami meminta kerjasama yang baik dari pemerintah kota Sura-baya untuk terus memberikan dukungan dalam mensosial-isasikan program ini kepada masyarakat serta membantu proses perizinan yang belum terealisasi pada program pem-bangunan infrastruktur gas kota Surabaya,” kata Menteri ESDM Sudirman Said.

Direktur Komersial PGN Jobi Triananda Hasjim menyatakan bahwa PGN berkomitmen besar untuk memperluas pemanfaatan gas bumi untuk keperluan do-

Bertemu, Menteri ESDM, Walikota Surabaya dan PGN Jadikan Surabaya Kota Gas

Rakercabsus.Dalam sambutannya, Tri Ris-

maharini meminta bantuan ke-

pada seluruh kader PDIP untuk ikut berjuang membangun kota Surabaya terutama mengentas-

kan kemiskinan.“Saya meminta bantuan ke-

pada seluruh kader untuk mem-

bangun kota Surabaya dengan baik. Masyarakat bisa melapork-an kepada saya dan mas Whisnu jika melihat kondisi yang perlu dibenahi,” ujarnya.

Risma juga meyinggung soal perolehan suara yang akan diperoleh pada Pilwali Surabaya 2015. Risma mengatakan jika bersatu maka suara PDIP akan meningkat.

“Jika bersatu, saya yakin suara PDIP akan naik,” tegasnya.

Dalam pidatonya, Risma juga memberikan catatan kecil yang selama ini selalu menjadi per-tanyaan, yakni statusnya seba-gai PNS jika ingin mencalonkan lagi. Dengan tegas Risma men-gatakan bahwa dirinya sudah pensiun dari Pegawai Negri Sipil sejak satu bulan yang lalu.

“Saya tegaskan bahwa saya sudah pensiun dari PNS sejak bulan lalu,” tegas Risma yang disambut sorak seluruh kader PDIP Kota Surabaya. (bjt)

mestik termasuk memberikan solusi terbaik untuk pelanggan rumah tangga.

Komitmen itu sudah ditun-jukkan dengan pembangunan jaringan gas bumi PGN untuk rumah tangga di Surabaya dan berbagai kota lainnya di Indone-sia selama ini. Jumlah pelanggan gas rumah tangga PGN sekitar 100 ribu rumah tangga.

Di sekitar Surabaya, PGN sudah mengalirkan gas bumi ke rumah tangga di Gresik, Sido-arjo dan Mojokerto.“Adapun di wilayah lainnya PGN antara lain

hadir di Batam, Medan, Palem-bang, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Cirebon, Bogor, dan Semarang,” kata Jobi Triananda.

Kerjasama antara PGN den-gan Kementerian ESDM dalam penyaluran gas rumah tangga juga sudah terjadi di Jakarta, Cirebon, Bogor dan Tangerang. Jumlahnya sekitar 13.000 rumah tangga. “Gas bumi bagi rumah tangga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantun-gan pada impor elpiji,” kata Jobi Triananda. Harga gas rumah tangga juga lebih ekonomis

dibanding elpiji. Sebagai per-bandingan, sebuah keluarga yang menggunakan gas elpiji satu tabung ukuran 12 kg mesti mengeluarkan uang sekitar Rp 140 ribu, dengan pemakaian yang sama, pengguna gas rumah tangga hanya mengeluarkan uang sekitar Rp 50 ribu.

Selain menyalurkan gas bumi untuk rumah tangga, PGN juga mengalirkan gas bumi untuk industri di Jawa Timur. Hingga saat ini ada 118 industri di Jawa Timur yang menikmati energi baik gas bumi PGN. (bjt)

Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Sudirman Said dan Wali Kota Surbaya Tri Rismaharini berkunjung ke kampung Lontong, Surabaya.

Global Jatim9 Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co

pilkada serentak

sUrABAyA - Mobil Patroli Kawal (Patwal) Kepolisian Daerah jawa Timur Ditlantas (Polda Jatim) yang sedang berjalan didepan sekolahan Stella Maris Jalan Tembaan Surabaya mendadak terbakar hebat.

Meskpiun tidak ada korban, dari keterangan pengguna jalan bernama Jainuri, mengatakan awalnya mobil polisi itu dari Jalan Raya Dupak ke jalan Pahla-wan. “Tepat depan sekolahan bagian mobil mengeluarkan asap tebal,” katanya.

Melihat banyak kepulan asap pada mobil patwal 020 Polda Jatim sejum-lah warga dengan cepat bergegas membantu memadamkan api meng-gunakan alat seadanya.

Sayangnya akibat insiden terba-karnya mobil patwal itu, pihak Sat-lantas Polrestabes Surabaya, enggan memberikan keterangan. Sedangkan pengemudi mobil dinas tersebut, sudah tidak ada dilokasi kejadian.

Kepala Dinas Kebakaran kota Surabaya Chandra Oeratmangun mengatakan pihaknya tidak tahu pasti penyebab kebakaran yang menimpa mobil Patwal Polda Jatim.

“Kami belum tahu pasti penyebab kebakaran tersebut, namun dugaan sementara penyebabnya adalah arus pendek atau konsleting kelistrikan,” terang Chandra. (bjt)

JemBer - Wakil Bupati Jember saat ini yang juga salah satu kandidat bupati periode 2015-2020, Kusen Andalas, tak mau berkomentar banyak soal pemilihan kepala daerah.

Kusen banyak digadang-gadang menjadi bupati Jember oleh sebagian kader dan pendukung PDI Perjuangan. Bahkan puluhan pendukungnya yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Pengurus Anak Cabang sempat berun-juk rasa di kantor dewan pimpinan ca-bang, menuntut agar Kusen dicalonk-an partai, Rabu kemarin (8/7/2015).

“No comment. Itu sudah urusan orang pusat (Dewan Pimpinan Pusat PDIP), bukan urusan daerah,” kata Kusen.

Kusen juga tak mau mengomentari aksi unjuk rasa pendukungnya. “Itu masyarakat,” katanya.

Kusen menyatakan siap, diberang-katkan atau tidak menjadi calon bupati oleh PDIP. “Saya sebagai warga negara, apa katanya amanah Yang Maha Kuasa, tak ada persoalan,” katanya.(bt)

mobil patroli polda Jatim terbakar

Surabaya - Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) men-gusulkan salah satu syarat pen-gurusan izin bagi perusahaan atau investor di Jatim harus mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan.

“Secara persentase peserta BPJS masih sangat kecil, baik dari sektor formal maupun informal. Oleh sebab itu kami harus membuat tahapan un-tuk menaikkan peserta BPJS. Di antaranya dengan men-gaitkan proses perizinan dan perpanjangan izin perusahaan dengan kepesertaan BPJS bagi karyawannya,” tegas Gus Ipul saat membuka Rapat Koordi-nasi (Rakor) Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Jatim, di kantor Gubernur Jatim, Kamis (9/7).

Ia menjelaskan, permasalah-an utama kepesertaan program BPJS di Jatim adalah rendahnya kesadaran perusahaan untuk

perizinan perusahaan harus Ikut bpJS

mengikutkan karyawannya da-lam program jaminan sosial. Berdasarkan data, terdapat 36.280 perusahaan di Jatim den-gan jumlah tenaga kerja menca-pai 2,9 juta pekerja, namun yang ikut program BPJS ketenagak-erjaan di sektor formal swasta baru 1,3 juta pekerja.

Sedangkan untuk sektor in-formal dari 171.973 pekerja, baru 119.938 pekerja yang ikut dalam program BPJS ketenagakerjaan. “Angka ini tentunya jauh dari yang diharapkan para pekerja/buruh, khususnya di sektor for-mal,” imbuhnya.

SAIFuLLAH YuSuF

Terkait dengan amanah Pera-turan Presiden No. 109 Tahun 2013 TNI/Polri dan PNS yang selama ini hanya mendapat ja-minan pensiun, lanjutnya, mulai 1 Juli 2015 TNI/Polri dan PNS mendapat dua perlindungan tambahan yakni Jaminan Ke-celakaan Kerja (JKK) dan Jami-nan Kematian (JKM). Sedangkan pekerja/buruh formal maupun informal mendapat perlindun-gan tambahan melalui jaminan pensiun.

“Tambahan perlindungan ini merupakan salah satu bentuk inovasi, dimana peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menda-patkan tambahan manfaat,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, untuk kepe-sertaan PNS Jatim dalam pro-gram JKK dan JKM, pemprov Jatim dan BPJS Ketenagakerjaan Jatim telah melakukan sosial-isasi kepada 38 kabupaten/kota se-Jatim. Bagi kabupaten/kota yang belum siap untuk melak-sanakan komitmen maka akan

dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun 2015.

“Di lingkup pemerintahan kita harus melakukan upaya keras, agar semua kab/kota punya komitmen untuk melaksanakan program tersebut. Sebab terka-dang kebijakan di pemerintah pusat bisa berbeda pelaksan-aannya di daerah,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Di-visi Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Ahmad Hafiz menyampaikan, sinergitas BPJS Ketenagakerjaan dengan pelayanan satu pintu sebagai gerbang dari semua kab/kota di Jatim harus ditindaklanjuti dengan kerjasama teknis.

“Di Indonesia saat ini su-dah ada 239 kerjasama PTSP, diantaranya berada di Jatim. Targetnya adalah seluruh kab/kota di Indonesi, karena per-an pemerintah provinsi dan kab/kota sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Warga Negara Indonesia,” pung-kasnya. (viv)

bonDoWoSo - Gempa trem-or menerus menandai peningka-tan aktivitas Gunung Raung. Suara gemuruh lemah juga terus ter-dengar dari Pos Pantau Raung.

Materi paparan Pusat Vul-kanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kamis (9/7), menyebut-kan data kegempaan seperti itu diterjemahkan sebagai adanya pergerakan fluida atau magma encer dari bawah kawah Gu-nung Raung. Kepala Subbidang

Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api Wilayah Barat Hen-dra Gunawan membenarkannya. Namun, kata dia, volume mate-rial pijar itu belum bisa diukur.

Pihak PVMBG, ucap dia, masih terus melakukan pemantauan ak-tivitas Gunung Raung. “Secara vi-sual, kegempaan, deformasi, serta CCTV,” ujar Hendra, Kamis (9/7).

Baru-baru ini, pihaknya juga telah memasang alat defor-masi untuk melihat kembang-

kempisnya gunung tersebut. Alat tersebut dipasang sejauh 9 kilometer di arah tenggara dari puncak Gunung Raung. “Kalau ada anomali, kami bisa mend-eteksi sebelumnya,” tuturnya.

Status Gunung Raung dinaik-kan dari waspada menjadi siaga pada 29 Juni 2015. Erupsi ber-sifat eksplosif dan efusif masih berpotensi terjadi, tapi anca-mannya terbatas pada radius sekitar 3 kilometer. Perkem-

bangan erupsi berupa potensi aliran lava di dalam kawah dan letusan abu dengan tinggi kolom berkisar beberapa ratus meter dari puncak.

Pusat kegiatan Gunung Raung saat ini berada di dasar kawah atau kaldera. Karakter letusan Raung bersifat eksplosif yang menghasilkan abu, dan pernah terjadi awan panas yang menye-limuti sebagian tubuh gunung itu pada 1953. (tmp)

Gempa Tremor Terus Melanda Gunung Raung

meski Didemo pendukung, kusen Siap maju

Global JatenG Global Jabar10 11 Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co

BAnyUmAs - Bagi pemudik yang melintasi jalur di Banyumas terutama di Sumpiuh bisa istirahat sejenak di rest area yang disiapkan.

Kepala Perwakilan Jasa Raharja Purwokerto, Suprijal mengatakan dalam rangka arus mudik dan balik 2015, Jasa Raharja menyediakan rest area di Sumpiuh. Dia menyampaikan, para pemudik bisa mampir untuk beristirahat.

“Banyak fasilitas seperti televisi, karaokean dan pijat refleksi bukan manual,” katanya, Kamis (9/7/2015). Dia menjelaskan, rest area tersebut akan beroperasi mulai H-7 hingga H+7 lebaran. “Rest area yang disiapkan khusus Jasa Raharja di Sumpiuh depan Rumah Makan Pringsewu,” katanya.

Selain rest area itu, kata dia, ada juga rest area gabungan Polres Banyu-mas. Seperti di Ajibarang, Terminal Purwokerto, Rawalo dan lainnya. Dia menyebutkan ada lima jumlahnya.

Adapun, untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas, lanjut dua, Jasa Raharja telha memasang rambu-ram-bu atau spanduk berisi imbauan bagi pengendara untuk berhati-hati. “Sam-pai sekarang titik rawan kecelakaan di Sumpiuh, Pekuncen, Ajibarang sudah kami pasang spanduknya,” kata dia.

Di samping itu, lanjut dia, Jasa Raharja juga membantu Polres Banyu-mas berupa tujuh tenda payung untuk kegiatan Polres dan 5 barikade serta 20 tenda kerucut. (tj)

Siapkan rest area, pemudik bisa karaokean

semArAnG - Sebuah kios yang diduga dijadikan “kantor judi togel” itu di Jalan Sriwijaya, Semarang Selatan, telah beroperasi lama. Penggerebekan terhadap kios tersebut dipimpin lang-sung oleh seorang perwira dari Polda Jateng berpangkat Kombes.

Seorang sumber di kepolisian menyebutkan, omzet judi togel jenis Hongkong atau sering disebut HK tersebut mencapai puluhan juta per hari. Kios itu buka pukul 13.30 hingga pukul 22.30. “Karyawannya ada banyak, sebagian besar wanita,” ujar sumber tersebut.

Sumber itu menambahkan bila beberapa waktu lalu kios tersebut pernah digerebek oleh kepolisian Polrestabes Semarang. “Tetapi entah mengapa kok sekarang berani berop-erasi lagi,” imbuhnya. (tri)

kios togel omzet puluhan Juta Digerebek

pekalongan - Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Dwi Heri Wibawa, akan maju sebagai bakal calon wali kota dari Partai Golkar. Mulai 6 Juli 2015 lalu, pihaknya telah berkeliling ke ke-lurahan-kelurahan untuk menge-nalkan diri kepada masyarakat.

Dwi Heri, mengaku siap me-lepaskan jabatannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang telah diembannya selama 29 tahun.

“Saya akan mengajukan pen-siun dini, jika memang sudah pasti maju jadi calon wali kota. Sedangkan sekarang masih bakal calon,” ujar dia.

Pihaknya mengaku, telah mendapatkan dukungan dari istrinya untuk mencalonkan diri. Dia juga telah salat malam dan salat istikharah untuk me-mutuskan pilihannya tersebut. “Saya sudah mempertimbang-kannya matang-matang. Sam-pai saya salat malam, dan istri mendukung, ya sudah saya siap maju,” kata dia.

Jadi balon Walikota pekalongan, Siap pensiun

Semarang - Prostitusi On-line yang menjadi modus ope-randi baru di dalam era cyber sekarang ini menjadi bahan dis-kusi seru yang diselenggarakan Fakultas Hukum Unika Soegi-japranata, di ruang A107 Gedung Antonius, Kamis (9/7).

Dengan mengundang pembi-cara penyedia jasa prostitusi on-line, Kasat Binmas Kapolrestabes Semarang, I Nengah.

Peserta yang mayoritas ma-hasiswa Fakultas Hukum Unika sangat aktif bertanya untuk mengorek lebih dalam tentang bagaimana prostitusi online bisa dilakukan di Semarang.

Nindya, salah satu mahasiswa yang aktif bertanya menyatakan sangat penasaran dengan ba-gaimana proses transaksi, ker-awanan akan penipuan, hingga bagaimana proses penggrebe-kan dari pihak kepolisian di lakukan.

“Penasaran banget, makanya pengen datang, itu kan online, jualan online aja kan sering ada penipuan, sudah ditransfer tapi dibawa kabur dan sebagainya,” ucap Nindya.

PrOstItUsI terselUBUNg

Hindari Posting di Sosmed Takut Ketahuan Keluarga

DWI HERI WIBAWA

Ketika ditanya, apa yang akan dilakukannya jika gagal dalam Pemilukada 2015 tersebut. Dwi berencana akan melanjutkan pro-fesinya sebagai dokter. “Saya akan menjadi dokter, seperti profesi saya sebelumnya,” kata dia.

Ketua Dewan Penasehat Gol-kar yang juga Walikota Pekalon-gan, HM Basyir Ahmad member-ikan stetemen akan mendukung calon dari jalur independen pasangan Dwi Heri Wibawa dan Sutarip Tulus Widodo.

“kalau memang tidak ada

calon yang bagus apalagi yang direkomendasi partai tidak ada salahnya kami mengalihkan dukungan ke calon independen pasangan Pak Dwi dan Pak Su-tarip,” ungkapnya.

Kendati demikian Basyir mengingatkan, akan menunggu hasil survai dari DPP Partai Gol-kar mengenai elekbilitas kedua pasangan calon Independen tersebut.

“Survai kemungkinan akan dilakukan sekitar bulan juli, kalau hasil survai pasangan independen itu lulus mengapa tidak, apalagi kalau hasil suaranya bagus tentu kami akan dukung,” tegasnya.

Sementara itu ditempat ter-pisah, H Sutarip Tulis Widodo ketika ditanya kesiapanya untuk maju mengatakan, dirinya sudah mantap maju berpasangan den-gan kepala Dinas Kesehatan Dwi Heri Wibawa.

“Insya Allah siap mas, ini lagi proses pengumpulan dukungan sampai nanti tanggal 15 sebagai syarat ke KPU,” Ucapnya.

Akan tetapi pada waktu itu, ketika media ini meminta ketegasan apakah sudah pasti mendapat dukungan langsung dari Partai berlambang pohon beringin tersebut, Sutarip masih enggan terbuka, dengan sangat berhati-hati malah lebih memi-lih menyerahkan ke media untuk mencari tahu sendiri.

Lebih jauh Sutarip menjelas-kan alasan dirinya untuk maju mendampingi Dwi Heri Wibawa karena sudah melalui proses yang panjang,

“Salah satunya alasannya kar-ena saya ingin melanjutkan apa yang telah dirintis Basyir Ahmad, apalagi Wali Kota Pekalongan ada banyak program bagus yang belum selesai,” jelasnya.

Namun demikian dirinya tidak terlalu berambisi untuk jadi G1 atau orang nomor satu di Kota Pekalongan.

“Cukup G2 saja atau wakil sa-ja, yang penting saya bisa turut mem bangun dan memajukan Ko-ta Pekalongan,” tandasnya. (bbs)

Ilustrasi

Ilustrasi

Ia juga penasaran kenapa leb-ih banyak hotel kelas menengah ke bawah dan kos-kosan yang dirazia, namun hotel berbintang jarang sekali dirazia.

Setelah mengikuti diskusi, ia merasa cukup puas dengan jawaban yang diberikan nara-

sumber. Menurutnya segala hal yang ia belum ketahui kini sudah ia mengerti.

Di lain sisi, Shinta (bukan nama sebenarnya) sebagai penyedia jasa prostitusi online, menya-takan kini mulai menghindari transaksi dengan model online.

Menurutnya memang rawan sekali penipuan.

“Sekarang saya maunya ke-temu langsung, uang dibawa, cash, takut posting-posting di media sosial bisa ketahuan ke-luarga yang juga punya media sosial,” pungkas Shinta. (tjc)

Global JatenG Global Jabar10 11 Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co

CIanJur-Institute of Social and Economic Development (In-side) Kabupaten Cianjur geram menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak syarat tidak punya konflik ke-pentingan dengan petahana bagi seorang calon kepala daerah.

Syarat tidak punya konflik kepentingan itu tertuang dalam Pasal 7 huruf r Undang-undang nomor 8/2015 tentang pemili-han Kepala Daerah. Tidak punya konflik kepentingan adalah tidak memiliki hubungan darah atau keluarga, kecuali petahana telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Menurut MK Pasal 7 huruf r tersebut bertentangan dengan Pasal 28 j ayat 2 Undang-undang Dasar 1945. MK menjelaskan bahwa Pasal 7 yang dimaksud memuat unsur diskriminasi.

Diskriminasi, menurut MK melalui Hakim Konstitusi Pa-trialis Akbar, dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Hak Asasi Manusia sebagai pemberdaan suku, agama, ras, keyakinan politik, golongan dan kelompok. Dan di pasal 3 ayat 3 Undang-undang tersebut dinya-takan bahwa setiap orang memi-liki hak untuk pemenuhan atas dasar hak asasi manusia tanpa adanya suatu diskriminasi.

Inside menilai keputusan MK itu akan berakibat kepada sua-sana politik di Cianjur menjelang Pilkada 2015 ini. “Konstalasi politik di Cianjur kami khawat-

irkan berubah. Demokrat yang paling kuat di Cianjur sudah mengusung Herman Suherman, kami khawatir ada peruba-han dari Herman kemudian yang muncul nanti adalah Irvan Rivano Muchtar, anaknya Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh. Jika benar, Politik Dinasti pasti terjadi,” ujar Direktur Utama In-side, Yusep Sumantri, di Cianjur, Rabu (8/7)

S e k ret a r i s DP C Pa r t a i Demokrat Kabupaten Cianjur, Gatot Subroto menuturkan bah-wa partai akan menerima saja apapun yang menjadi keputusan pusat. Ditanya kemungkinan adanya pergantian calon yang diusung oleh Partai pada Pilkada 2015, Gatot menjelaskan hal itu bisa terjadi.

“Bisa saja Herman diganti oleh Irvan misalnya karena adanya keputusan itu. Tapi kan belum pasti. Herman juga mengklaim sudah mendapat surat keputu-san dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP Demokrat) tapi secara resmi saya belum melihat surat itu,” ujar Gatot dihubungi Tribun melalui sambungan telepon.

Politik Dinasti, kata Gatot, boleh saja, tapi kaitannya bu-kan dengan boleh atau tidak. “Apakah yang bersangkutan punya etika politik atau tidak. Ya dengan itu regenerasi kan tertutupi. Ayolah, apa yang mau dilindungi dengan politik dinasti itu. Masyarakat pasti menilai,” ujar Gatot. (trj)

mk bisa munculkan politik Dinasti

garut - Malang menimpa Bobby dan Fahmi. Pemuda berusia 15 tahun yang tinggal di Kampung Cibelik, Kelurahan Regol, Kecama-tan Garutkota, ini menjadi korban keracunan setelah menenggak minuman keras oplosan.

Bobby yang duduk di kelas 1 SMA dan Fahmi yang masih kelas 3 SMP ini dibawa ke RSUD dr Slamet Garut, Selasa (7/7) yang lalu. Mer-eka langsung mendapat perawatan intensif di IGD karena mengalami gejala keracunan parah.

Humas RSUD dr Slamet Garut, Ade Sunarya, mengatakan Fahmi mengalami gejala keracunan sangat parah sampai mengalami

kritis, kemudian koma. Akh-irnya, Fahmi meninggal dunia keesokan harinya dan langsung dimakamkan.

“Sedangkan Bobby masih da-lam perawatan intensif dan semo-ga saja semakin membaik. Mereka mengalami mual dan muntah. Sempat dehidrasi sehingga harus diinfus,” kata Ade, Kamis (9/7).

Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, mereka mengala-mi keracunan setelah meminum minuman keras oplosan. Minu-man tersebut didapatkan Fahmi dengan cara membeli langsung di sebuah kios.

“Kami masih fokus menangani

pasien dan belum memastikan minuman jenis apa yang mer-eka konsumsi sebelum menga-lami gejala keracunan. Yang jelas, kami khawatir dan berharap ini tidak terjadi lagi, apalagi seperti Desember lalu,” kata Ade.

Tokoh warga Kampung Cibelik, Dindin Herdiana, mengatakan di-duga Bobby dan Fahmi meminum minuman keras oplosan tersebut bersama lebih dari tiga temannya. Dindin melihat mereka berkum-pul di kawasan Tempat Pemaka-man Umum Panyirepan.

“Mereka membeli minuman keras itu dari sebuah toko di kawasan kota. Mereka memang

Lagi-lagi Miras Oplosan Renggut Nyawa di Kabupaten Garut

biasa nongkrong di makam sam-pai malam-malam. Dari sekel-ompok yang minum-minum itu, hanya Bobby dan Fahmi yang parah dan sampai dibawa ke rumah sakit,” katanya.

Dindin menyayangkan keja-dian ini terjadi pada Ramadan, menjelang Lebaran. Para korban

ini kata Dindin, memiliki masalah keluarga, terutama Bobby.

Sebelumnya pada Desember 2014, sebanyak 21 pemuda dan pemudi Garut mengalami gejala keracunan setelah menenggak minuman keras oplosan jenis ceribel. Sebanyak 17 di antaranya meninggal dunia. (tri)

Humas RSuD dr Slamet Garut, Ade Sunarya, bersama korban miras oplosan, Bobby, Kamis (9/7).

SumeDang - Tertangkap-nya pelaku penculikan bayi Nauval Ramdani (11 hari) berkat kecurigaan seorang tukang ko-lak yang tinggal di kamar kon-trakan di daerah Tegalkalong, Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara.

Pelaku bernama Alin Se-priana (23) itu warga asal Tanjungsari, ia ditangkap di kamar kontrakan di Tegalka-long, Sumedang Utara, Rabu (9/7) sekitar pukul 17.00.

“Motif penculikan kar-ena pelaku yang sudah me-nikah dua tahun setengah belum juga dikarunia anak dan suaminya kerap meminta istrinya diperiksa. Akhirnya pelaku menculik bayi dan mengaku ke suaminya seba-gai anak yang baru dilahir-kannya,” kata Kapolres AKBP

M Nazly Harahap, usai gelar pasukan pengamanan leba-ran operasi ketupat lodaya di Mapolres, Kamis (9/7).

Seperti diberitakan sebel-umnya, bayi diculik di instalasi rawat jalan RSUD Sumedang, Selasa (7/7) setelah sebelumnya pelaku menjemput orang tua bayi Priatna Supriatna (21) dan Nani Maryani (21) di rumahnya di Desa Jatisari, Tanjungsari.

Orang tua korban diiming-imingi akan mendapat ban-tuan Rp 3,5 juta dari Dinas Kesehatan tapi bayi harus diperiksa dulu di rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit itu, bayi diambil pelaku dengan alasan mau diperiksa ke lab dan langsung menghilang.

Tukang kolak itu curiga kar-ena ada yang mencari kamar kontrakan empat hari lalu ke-

mudian mengisinya tiba-tiba mengaku melahirkan.

“Tukang kolak ini curiga ada bayi yang mengaku baru dua hari dilahirkan tapi tak ada aktivitas seperti orang yang melahirkan seperti ban-yak popok yang dijemur,” kata Ketua Tim Khusus Pengung-kapan Penculikan bayi yang juga KBO Satreskrim Iptu Wa-hidin Agusni, Kamis (9/7).

Apalagi pada hari Rabu, tukang kolak ini mendengar kabar adanya penculikan bayi di rumah sakit umum Sumedang. “Karena curiga ada tetangga baru yang mem-bawa bayi itu ia memberi tahu temannya dan temannya mengontak polisi. Berbekal informasi itu saya dan beber-apa anggota mencari tukang kolak,” kata Wahidin. (jat)

Tukang Kolak Ungkap Pelaku Penculikan Bayi

Jajaran Polres Sumedang telah berhasil menemukan bayi (berselimut orange) yang diculik dan sudah diamankan.

Global bali12 Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co

DenpaSar - Situasi di Koalisi Bali Mandara (Golkar-Demokrat-Gerindra) memanas, terkait isu rekomendasi kandidat Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) untuk Pilkada 2015 serentak di internal partai masing-masing. Situasi panas ini dipicu adanya kandidat yang tidak ikut uji kelayakan di KBM, namun dapat rekomendasi dari partai untuk maju ke Pilkada 2015.

Sumber di lingkaran KBM menyebutkan, sejumlah kan-didat yang ikut uji kelayakan mulai gerah dan merasa kecewa, karena jurus potong kompas di sejumlah partai. Mereka kecewa, kantaran adanya kandidat yang tidak berproses di KBM, justru dapat rekomendasi dari partai.

Dia kemudian mempertanya-kan informasi soal rekomendasi Cabup Bangli untuk IB Brahma-putra, yang diberikan DPP Ger-indra. Padahal, IB Brahmaputra tidak ikut uji kelayakan dan ke-patutan di KBM yang melibatkan penguji dari 11 akademisi berge-lar Profesor dan Doktor.

“Apakah ini sudah sesuai dengan mekanisme yang disepakati? Ada kandidat yang tidak ikut proses uji kelayakan di KBM, tapi dapat re-komendasi,” ujar sumber yang juga ikut uji kelayakan kandidat KBM kepada NusaBali, Selasa (7/7).

Menurut dia, kekecewaan yang dipicu adanya kandidat raih rekomendasi tanpa melalui proses uji kelayakan di KBM ini bisa menimbulkan aksi penggem-bosan suara dalam Pilkada 2015

secara serentak di 6 daerah di Bali, 9 Desember mendatang, yakni Pilkada Bangli, Pilkada Ta-banan, Pilkada Badung, Pilkada Denpasar, Pilkada Karangasem, dan Pilkada Jembrana.

“Kalau kandidat yang ikut ber-proses di KBM dipanggil dulu, lalu diperlihatkan ranking saat uji ke-layakan serta rating berdasarkan hasil survei, mungkin bisa meredam kekece-waan. Tapi, ini lain. Yang tidak berproses justru dapat rekomendasi. Prosesnya bagaimana, juga tidak jelas. Cuma didaftarkan saja, su-dah dapat rekomendasi. Ini namanya tidak fair, wajar jika banyak yang kecewa,” sesalnya.

Sehari sebelumnya, Senin (6/7), beredar informasi soal bocoran dari internal KBM kalau DPP Gerindra sudah mengeluarkan rekomendasi pa-ket calon untuk beberapa Pilka-da 2015. Untuk Pilkada Bangli 2015, DPP Gerindra dikabarkan merekomendasi IB Brahmaputra sebagai Cabup. Sedangkan duet Ketut Arya Budi Giri-Ni Nengah Sri Labantari disebut-sebut da-pat rekomendasi dari DPP Ger-indra sebagai Cabup-Cawabup Tabanan. Sebaliknya, duet Ketut Suwandhi-Made Arjaya disebut-kan dapat rekomendasi sebagai Cawali-Cawawali Denpasar un-tuk Pilkada 2015. DPP Gerindra juga telah terbitkan rekomen-

dasi Cabup Karangasem untuk Pilkada 2015.

Kandidat incumbent dari Gol-kar, Made Sukerana (kini Wakil Bupati Karangasem 2010-2015) disebut-sebut dapat rekomen-dasi dari DPP Gerindra sebagai Cabup Karangasem. Sedangkan untuk Pilkada Jembrana 2015 dan Pilkada Badung 2015, sejauh ini

DPP Gerindra belum menjatuhkan rekomen-dasi.

Isu direkomendas-inya IB Brahmaputra terbilang mengejutkan. Brahmaputra memang sempat didaftarkan PKPI ke KBM untuk maju ke Pilkada Bangli 2015. Namun, di tengah jalan, Brahmaputra tidak ikut uji kandidat di KBM. Ternyata, dia diproses di internal Gerindra.

“Akhirnya, Gus Brah-ma (IB Brahmaputra)

diputuskan Gerindra menjadi Cabup Bangli,” ujar sumber di KBM, Senin lalu.

Kasus rekomendasi seperti Brahmapoutra inilah yang men-gundang pertanyaan. Ketua DPD Gerindra Bali, IB Putu Sukarta, mengatakan semua yang ber-proses di KBM diusulkan ke DPP Gerindra. Menurut Gus Sukarta, sejauh ini belum ada rekomendasi resmi yang diterbiktan DPP Ger-indra, termasuk untuk Brahma-putra di Bangli, ABG-Sri Labantari di Tabanan, Suwandhi-Arjaya di Denpasar, maupun Sukerana

di Karangasem. Sementara itu, Ketua Tim Uji Kelayakan Kandi-dat di KBM, I Gusti Putu Wijaya, membantah proses yang dilak-sanakan selama ini hanya sekadar formalitas. Wijaya juga bantah internal KBM mulai membara karena isu rekomendasi ini.

“Yang mendaftar ada, yang berproses ada. Yang mendaftar mungkin saja sudah berproses di partainya. Dan, akhirnya disetor juga dan dilakukan survei. Kan tidak salah itu,” tandas Wijaya saat dikonfirmasi NusaBali, Selasa kemarin.

Wijaya memaklumi tudin-gan yang dialamatkan ke KBM, karena kekecewaan terkait isu adanya kandidat yang tidak ber-proses justru dapat rekomendasi. Menurut Wijaya, di KBM me-mang ada kandidat yang tidak berproses yakni IB Brahmaputra. Tapi, Brahmaputra baru direko-mendasi oleh DPP Gerindra, bukannya oleh KBM. Gerindra sendiri, kata Wijaya, memang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bangli Bersatu (KRBB) bersama Golkar, Demokrat, dan PKPI.

“Sekali lagi, KBM belum ada merekomendasi calon untuk Pilkada Bangli 2015, juga pasan-gan calon buat Pilkada Taban-an 2015, Pilkada Badung 2015, Pilkada Denpasar 2015, Pilkada Karangasem 2015, dan Pilkada Jembrana 2015,” tandas Wakil Ketua DPD I Golkar Bali ini.

Dikofirmasi, IB Brahmaputra enggan berkomentar terkait isu dapat rekomendasi dari DPP

Gerindra untuk maju ke Pilkada Bangli 2015.

“Saya no comment untuk masalah rekomenmdasi itu. Saya sekarang sedang berada di Ma-taram (Lombok) dalam kaitan tugas sebagai dosen STAHN Gede Pudja Mataram,” elak Brah-maputra. Brahmaputra sendiri merupakan mantan birokrat yang sempat lama bertugas sebagai Camat Kintamani (Bangli) hingga di Pemkot Denpasar. Lima tahun silam, tokoh asal Susut ini sem-pat menjadi Cabup Bangli yang diusung Demokrat ke Pilkada 2010. Namun, di Pilkada Bangli 2010 itu, Brahmaputra yang ber-paket dengan Wayan Winurjaya hanya mampu menduduki tangga runner-up di bawah paket Made Gianyar-Sang Nyoman Sedana Arta (diusung PDIP). Di sisi lain, salah satu akademisi yang ikut jadi penguji saat uji kelayakan di KBM, Dr Ir Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace, mengatakan pihaknya memang terlibat menguji kandidat dan memberikan penilaian dengan sistem ranking. Tapi, kalau kan-didat yang tidak mengikuti uji kelayakan dan dikabarkan dapat rekomendasi, itu bukan kapasi-tasnya untuk berkomentar.

“Ya, memang bagaimana ya? Pastilah ada yang kecewa. Tapi, ini bukan kewenangan kami un-tuk bicara. Kami hanya menguji kandidat saja,” ujar tokoh dari Puri Agung Ubud yang juga mantan Bupati Gianyar 2008-2013 ini. (bbs)

Koalisi Bali Mandara Memanas

kampung Islam Gelgel ter-letak di wilayah Desa Gelgek, Kabupaten Klungkung, Bali, sekitar satu jam perjalanan arah timur Denpasar. Kampung Islam seluas 8,5 hektare ini berbatasan dengan Desa Gelgel dan Desa Kamasan.

Memasuki wilayah Kampung Islam Gelgel, nuansa Islami akan langsung terasa. Kaum perem-puan di kampung ini sebagian besar mengenakan pakaian mus-limah dalam kehidupan sehari-hari. Meski berbusana beragama Islam, dalam kehidupan sehari-hari mereka berkomunikasi den-gan menggunakan bahasa Bali, yang merupakan bahasa daerah penduduk sekitarnya.

Kampung Muslim di Bali ini

berdiri di abad ke-14 dan awal-nya warga Muslim penghuni kampung ini menggunakan nama khas Bali, seperti wayan, made, nyoman atau ketut. Seir-ing perjalanan waktu, mereka kini tidak lagi menggunakan nama khas Bali tersebut.

Konon menurut cerita warga sekitar, berawal dari kunjungan raja Kerajaan Gelgel yang ter-letak di Kabupaten Klungkung sekarang, berkunjung ke Kera-jaan Majapahit di Pulau Jawa. Kembali dari Majapahit, raja yang bernama Dalem Ngulesir diantar oleh puluhan orang pra-jurit Majapahit yang semuanya memeluk agama Islam.

Setelah tiba di Kerajaan Gel-gel, puluhan prajurit dan abdi

Indahnya Toleransi Kampung Muslim Gelgel

"Yang tidak berproses

justru dapat rekomendasi.

Prosesnya bagaimana, juga tidak jelas. Cuma didaftarkan saja,

sudah dapat rekomendasi. Ini namanya tidak

fair.

raja yang berasal dari Majapahit memilih untuk menetap di Gel-gel. Raja Gelgel I Ketut Dalem Ngulesir, kemudian memberi wilayah di bagian timur Kera-jaan Gelgel yang kini menjadi kampung Islam Gelgel.

Saat ini penduduk di Kam-

pung Islam Gelgel berjumlah lebih dari 1.000 warga yang terdiri dari 327 kepala keluarga. Meski beragama Islam, namun kehidupan warga minoritas Muslim ini sangat harmonis dengan warga umat Hindu yang hidup di sekitar Kampung Islam

Gelgel.Kerukunan di Kampung Islam

Gelgel memang patut ditiru, dan merupakan sebuah bentuk kerukunan dan toleransi antar umat beragama yang patut di-jaga dan dilestarikan di tanah air Indonesia. (lip)

Global bisnis13 Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co

Jakarta - Kementerian Perhubungan telah merilis 13 maskapai penerbangan yang terbukti memiliki laporan keuan-gan negatif. Dari ke 13 maskapai tersebut terdapat setidaknya 2 maskapai besar yaitu Batik Air dan Indonesia AirAsia.

Semua maskapai penerban-gan tersebut terancam dicabut izin operasionalnya jika sam-pai batas waktu yang ditentu-kan tidak memperbaiki kondisi keuangannya yang dikategori-kan sudah tidak sehat.

Maskapai-maskapai terse-but diketahui memiliki ekui-tas negatif atau modal negatif berdasarkan laporan keuangan yang telah wajib diserahkan kepada Kemenhub 30 April 2015 dan diperpanjang hingga 30 Juni 2015.

Staf Khusus Menteri Per-hubungan Bidang Keterbukaan Informasi Publik, Hadi Mustofa Djuraid memaparkan, “Kelan-jutan keharusan maskapai un-tuk menyampaikan laporan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dengan

batas akhir 30 Mei dan diper-panjang 30 Juni dengan catatan akuntan publik, kami menemu-kan 13 maskapai dengan ekuitas negatif atau modal negatif, arti-nya perusahaan ini tidak sehat,” ujar Djuraid.

Hadi menyebutkan dari 13 maskapai, di antaranya lima maskapai niaga berjadwal, tiga maskapai yang melayani kargo dan lima maskapai yang me-layani carter.

Maskapai-maskapai dengan ekuitas negatif tersebut, di antaranya Indonesia AirAsia, Batik Air, Cardig Air, Transwisata Prima Aviation, Eastindo Ser-vices, Survai Udara Penas, Air Pasifik Utama dan Johnlin Air Transport.

Selain itu, Asialink Cargo Airline, Ersa Eastern Aviation, Tri MG Intra Airlines, Nusantara Buana Air dan Manunggal Air Services.

Menindaklanjuti hal itu, pihak Kementerian Perhubungan memperingatkan kepada ke 13 maskapai tersebut untuk segera melakukan penambahan modal sebelum nantinya dapat ber-

potensi tidak diberikannya izin pembukaan rute penerbangan baru.

“Dengan modal yang negatif ini, memperlihatkan bahwa perusahaan maskapai terse-but tidak sehat, dikhawatirkan akan memengaruhi operasional perusahaan dan mengancam terjaminnya keselamatan pen-umpang,” katanya.

Hadi M Djurait mengungkap-kan, untuk tahap pertama, Men-teri Perhubungan memberikan tenggat waktu 30 hari kepada perusahaan penerbangan ber-sangkutan untuk melakukan penambahan modal agar ekuitas perusahaan positif, terhitung mulai 1 Juli 2015.

Dijabarkan Hadi, apabila sam-pai tanggal 31 Juli penambahan modal tidak bisa dilakukan se-hingga ekuitas tetap negatif, Kementerian Perhubungan akan menempuh beberapa langkah peringatan selanjutnya.

“Pertama, akan dilakukan review dan mencermati secara khusus pengajuan izin rute baru oleh ke-13 perusahaan,” kata Hadi, Kamis (9/7).

operasional 13 maskapai terancam Dicabut

airasia Jamin tetap beroperasi

Jakarta - Manajemen PT AirAsia Indonesia menyatakan perseroan tetap memper-oleh pendanaan penuh dari induk usaha dan akan terus berkomunikasi dengan Ke-menterian Perhubungan. Hal tersebut terkait permintaan

Kemenhub tentang modal minimal bagi maskapai.Analis Maybank Kim Eng

Mohshin Aziz menyatakan skeptis tentang apakah Ai-rAsia Indonesia bisa menda-patkan tambahan modal hingga sekitar Rp 3 triliun hingga waktu yang diten-tukan pemerintah Indone-sia yaitu pada 31 Juli 2015 mendatang.

“Putusan ini begitu berat, kemungkinan semua 13 maskapai penerbangan akan ditunda sehingga ribuan pekerjaan akan hilang jika putusan diberlakukan,” ujarnya, Rabu (8/7).

Sunu Widyatmoko, Presi-den Direktur AirAsia Indo-nesia menyatakan, pihaknya akan terus melakukan komu-nikasi aktif dengan Kemen-terian Perhubungan, untuk memastikan arahan kebijakan terpenuhi. Ia menyatakan pihaknya memiliki fundamen-tal bisnis yang kuat didukung dengan arus kas yang positif pada kuartal I 2015.

“Kami hendak meneka-nkan bahwa kegiatan opera-sional AirAsia Indonesia tetap berjalan dengan normal dan adanya spekulasi bahwa izin operasional akan dibekukan tidaklah akurat,” jelasnya dalam keterangan resmi.

Menurutnya, tingkat ekuitas tidak pernah men-jadi sebuah isu, mengingat perusahaan mendapatkan pendanaan penuh dari berbagai sumber. Hal ini tidak pernah menjadi suatu kompromi akan komit-men penuh kami terhadap standar keselamatan pen-erbangan global dan prak-tik terbaik dalam kegiatan operasional perusahaan.

“Secara terpisah, AirAsia Berhad sebagai pemegang saham kami telah men-gumumkan rencana untuk meningkatkan modal saham AirAsia Indonesia, antara lain dengan melakukan pen-jualan saham perdana (IPO) dalam rangka memenuhi rencana pertumbuhan di Indonesia,” ungkapnya. (cnn)

1. Indonesia AirAsia2. Batik Air3. Trans Wisata Prima Aviation4. Estindo Services5. Survei udara Penas6. Air Pasifik utama7. John Lin Air Transport8. Asialink Cargo Airline9. Ersa Eastern Aviation10. Tri MG Intra11. Nusantara Buana12. Manuggal Air13. Cardig Air.

mAsKApAi memiLiKi LApOrAn KeUAnGAn neGATiF:

Kedua, Kemenhub meminta ke-13 perusahaan mempre-sentasikan business plan untuk memastikan perusahaan pener-bangan bersangkutan memiliki rencana yang jelas dalam me-nyehatkan ekuitas perusahaan.

Terlepas dari persoalan tersebut, dikatakan Hadi, Ke-menterian Perhubungan akan membantu dan mendukung ke-13 perusahaan penerbangan untuk menyehatkan permoda-lannya sehingga bisa berop-erasi secara sehat, dalam rangka menjaga standar pelayanan dan keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku. (viv)

PanGGunG asPirasi14 Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co

Surabaya – Wakil Ketua Komisi D (pendidikan dan kes-ra) DPRD Surabaya, Djunaedi meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya segera mengeluarkan sosialisasi terkait aturan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

Menurut Djunaedi, pencairan THR semestinya sudah diberi-kan sejak H-14, atau dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dengan demikian para pekerja jauh hari dalam menyiapkan berlebaran.

“Kalau tidak segera dicairkan kasihan bagi pekerja yang akan mudik,” kata Djunaedi,

Legislator dari Partai De-mok rat (PD) ini menjelaskan pemberian sosialisasi bertujuan sebagai antisipasi jika pembe-rian THR oleh pengusaha tidak tepat waktu. Setelah sosialisasi, dinas terkait bisa memberikan peringatan hingga sanksi bagi perusahaan yang melanggar.

Sesuai Surat Edaran Guber-nur Jatim menyoal pemberian

THR, disesuaikan dengan masa kerja di perusahaan. Dikatakan Djunaedi minimal 6 sampai 12 bulan bekerja mendapat separuh atau satu kali gaji harus diberikan.

“Standar pemberian THR harus mengacu pada UMK ter-baru,” ingat Djunaedi.

Lebih jauh, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya ini menilai, selama ini belum ada aturan dan langkah tegas me-nyoal pencairan ini. Tidak heran selama masih banyak pengaduan dari para pekerja.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyarankan agar Pem-kot Surabaya membuat posko pengaduan dan informasi. Pem-buatan posko bertujuan untuk mempermudah penanganan se-tiap keluhan dari para pekerja.

“Pemkot harus pro akfif dan jemput bola dan tindak tegas perusahaan yang membandel,” pungkas Djunaedi.

Sementara Ketua Komisi D Agustin Poliana mengungkapkan,

beberapa modus pelanggaran yang dilakukan perusahaan di-antaranya terkait status pekerja kontrak (outshorching) dan har-ian lepas. Modus seperti ini sering dilakukan oleh perusahaan den-gan tidak membayar THR.

“Modus lainnya, tidak mem-perpanjang kontrak sebelum puasa banyak ditemui di lapan-gan. Bahkan ada yang dicicil dan dipotong karena tidak masuk kerja,” ungkapnya.

Menurut Agustin, meski se-cara yuridis pemberian THR diatur dalam Peraturan Men-teri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 04/MEN/1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan, na-mun masih ditemukan sejumlah pelanggaran.

“Data yang kita dapat pada tahun 2014 sebanyak 8.127 bu-ruh dari 114 pemberi kerja atau perusahaan yang berkasus. Kita berharap tahun ini tidak ada ke-jadian seperti itu lagi,” pungkas Agustin Poliana.(bmb/gbi)

Desak Disnaker keluarkan Sosialisasi

pemberian thr

Surabaya – Komisi D (pendidikan dan kesra) DPRD Surabaya meminta Dinas pendidikan (Dispendik) melakukan verifikasi terha-dap siswa kurang mampu dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggu-nakan jalur mitra warga.

Anggota Komisi D Reny Astuti mengatakan, proses tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi tidak terakomodasinya siswa mis-kin di sekolah negeri, akibat adanya “permaianan” dalam penerimaan siswa baru.

“Supaya gak dimainkan harus ada tim verifikasi yang proaktif,” katanya.

Pengalaman tahun sebe-lum nya, ditemukan siswa dari keluarga tak mampu, namun tidak bisa sekolah negeri. Padahal, di sekolah lain jalur mitra warga justru kurang. Untuk itu, ia berharap Dinas Pendidikan bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) melakukan map-ping sekolah negeri dan swasta.

“Saya pernah menerima aduan, siswa miskin yang se-harusnya masuk tetapi tidak bisa. Apabila tidak masuk sekolah negeri siswa yang bersangkutan bisa mendaf tar jalur mitra warga di swasta de ngan biaya ringan,” pa-parnya.

Jalur mitra warga pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) diperuntuk-kan bagi siswa dari ke-

luarga kurang mampu yang kuotanya sebesar 5 persen. Tujuan jalur mitra warga adalah untuk memberi pe-luang siswa miskin menge-nyam pendidikan.

Sedangkan untuk mendaf-tar pada jalur ini, persyaratan yang harus dipenuhi selain Surat Keterangan Tidak Mis-kin yang maish berlaku hing-ga pendaftaran, kemudian memilih sekolah di sekitar tempat tinggal.

“Sebagian warga tidak me-ngetahui persyaratan jalur mitra warga,” terangnya.

Selain sosilisasi, legislator dari Partai keadilan sejahtera (PKS) ini meminta Dinas pen-didikan juga membuat kajian sekaligus panduan. Dengan system off line saat ini, ia kha-watir tidak ada ransparansi.

“Harus ada transparansi, karena masih ada warga yang tak tahu jalur mitra warga,” tegasnya.

Disamping jalur mitra warga , dalam penerimaan peserta didik baru terdapat beberapa model penerimaan lainnnya, yakni jalur umum yang memperhatikan nilai ujian nasional dengan sys-tem on line. Kemudian ada jalur kawasan yang meng-gunakan nilai ujian nasionala dan tes potensi akademik (TPA) serta jalur prestasi.

“Jalur prestasi ini un-tuk siswa yang mempunyai prestasi di bidang olah raga atau lainnya,” pungkas reni.(bmb/adv)

Komisi D Minta Dispendik Transparan Dalam Penerimaan

Peserta Didik Baru

GlobalsPort15 Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co

Jakarta - Komite Etik akhirnya men-jatuhkan sanksi kepada Anggota Dewan Kehormatan PSSI Djohar Arifin Husin. Hukuman tersebut diantaranya diber-hentikan dengan tidak hormat sebagai anggota dewan Kehormatan PSSI.

Sanksi itu tertuang dalam surat kepu-tusan Komite Etika PSSI bernomor 001/KEP/KE/PSSI/VII-15 yang ditembuskan ke Dewan Kehormatan PSSI, Komite Eksekutif PSSI, Djohar Arifin Husin, dan Arsip.

Hukuman itu dijatuhkan setelah Djo-har Arifin Husin dinyatakan bersalah memenuhi undangan Menpora, Imam Nahrawi, bertemu pada 23 Juni 2015. Dalam pertemuan itu, Djohar menyatakan sebagai Ketua Umum PSSI dengan embel-embel 2011-2015.

Sebelumnya Komite Etik menggelar sidang terlebih dahulu. Sidang ini meru-pakan yang kedua. Dalam sidang kedua ini, Djohar kembali tidak hadir. Meskipun tidak hadir, namun Komite Etik tetap menjatuhkan hukuman. Sidang pertama digelar pada, Kamis (2/7)

Ketua Komite Etik TM Nurlif mengata-

kan pihaknya sebenarnya mengharapkan Djohar untuk hadir, agar memberikan klarifikasinya.

“Namun yang bersangkutan ditunggu selama 30 menit tidak ada konfirmasi. Akhirnya 5 anggota Komite Etik tetap melakukan sidang,” kata Nurlif saat kon-ferensi pers di Kantor PSSI kawasan Sta-dion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Rabu (8/7).

Menurut Nurlif pihaknya memulai per-sidangan dengan menginvetaris dugaan pelanggaran etika. Nurlif menambahkan keputusan tersebut juga dengan fakta-fakta yang ada.

Sementara itu, Anggota Komite Etik Haryo Yuniarto mengatakan Djohar se-cara sah dan meyakinkan telah bersalah. Bentuk kesalahan Djohar adalah dengan menghadiri undangan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pada 23 Juni sebagai Ketua Umum PSSI periode 2011-2015. Kemudian Djohar juga menyatakan jika kepengurusan PSSI periode 2015-2019 adalah tidak sah.

Haryo menuturkan sedangkan Djohar adalah orang yang membuka dan menge-

sahkan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Surabaya, 18 April.

“Menjatuhkan hukuman pemberhen-tian dengan tidak hormat sebagai anggota Kehormatan PSSI. Kemudian menjatuh-kan hukuman larangan beraktifitas sepa-kbola dibawah PSSI, AFC dan FIFA,” terang Haryo dikesempatan yang sama.

Di sisi lain Mantan Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin, menyatakan tidak akan melakukan banding terhadap keputusan Komite Etika PSSI. Hal ini dis-ampaikan setelah dijatuhi hukuman oleh Komite Etika PSSI.

“Saya tak perlu banding karena kepen-gurusan ini tidak sah di negari ini dan tidak diakui pemerintah. Anehnya lagi secara fisik, saya tidak pernah menerima undangan sidang. Mana bukti tanda teri-manya. Walaupun saya terima undangan tetap tidak akan datang karena kepengu-rusan ini liar di mata pemerintah,” jelas Djohar Arifin Husin lewat pesan singkat.

Djohar Arifin Husin juga memper-masalahkan status Ketua Komite Etika PSSI, TM Nurlif, yang pernah tersandung kasus. (s1/spn)

tak boleh terlibat sePakboladJohar arifin husin

seumur hiduP

JAKArTA - Ketua umum PSSI, La Ny-alla Mahmud Mattalitti mengungkapkan bahwa organisasi pimpinannya tersebut mengalami kesulitan keuangan.

Bahkan, La Nyalla menegaskan jika neraca keuangan PSSI saat ini berada dalam kondisi minus akibat utang yang ditinggalkan periode kepemimpinan Djohar Arifin.

“Saat saya masuk kembali, PSSI minus Rp 17 miliar. Dengan dibeku-kan Menpora, kami berutang kepada salah satu stasiun televisi, yaitu utang kegiatan dan program. Itu sampai Rp 21 miliar. Jangan anggap PSSI banyak uangnya, sebab tidak ada. PSSI sudah keropos,” ungkap La Nyalla, dalam sebuah diskusi Suporter Bertanya, PSSI Menjawab, baru-baru ini.

Meski demikian, La Nyalla membantah jika ada anggapan bahwa terdapat mafia yang menggerogoti uang di tubuh PSSI.

“Di PSSI, gali lubang, tutup lubang. Yang dikatakan mafia, itu tidak ada. Saya masuk sudah dalam posisi minus. Djohar punya utang dan harus dibayar-kan Rp 19 miliar,” urainya.

“Kami sangat membuka diri jika terda-pat pihak yang ingin mengetahui kondisi PSSI. Prinsipnya, PSSI terbuka kalau ber-tanya dengan sopan,” pungkasnya.

Dikatakan periodenya memiliki hut-nag Rp 19 miliar, Mantan Ketua umum PSSI, Djohar Arifin langsung memban-tah hal itu, ia mengatakan jika tidak sepantasnya urusan keuangan pada periode kepemimpinannya kembali diungkapkan ke publik.

Sebab kepengurusan dirinya sudah melakukan laporan pertanggungjawaban saat Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Sura-baya, Jawa Timur, Sabtu (18/4) lalu.

“Pada Kongres dilaporkan PSSI surplus Rp 4,6 miliar. Ini bisa dilihat dari laporan keuangan yang disampaikan ke peserta Kongres,” ujar Djohar.

Sedangkan terkait tudingan bahwa dirinya memainkan dana hak siar, Djo-har menegaskan jika semua perundin-gan diurus Sekretaris Jenderal (Sekjen).

“Mengurus PSSI tidak bisa sambilan lagi. Maka, saya tinggalkan semua kegiatan di luar, termasuk mengajar. Tentu ada dana insentif, waktu saya full time di PSSI dan anda bisa lihat saya ada setiap hari. Blatter President FIFA juga digaji, harus profesional jika mau maju,” tandasnya.(sdm)

pSSI periode Djohar Disebut miliki hutang rp 19 miliar

Ketua umum PSSI, LA NyALLA MAhMuD MATTALiTTi

Di PSSI, gali lubang, tutup lubang. Yang dikatakan mafia, itu tidak ada. Saya masuk sudah dalam posisi minus. Djohar punya utang dan harus dibayarkan Rp 19 Miliar.

Globaltainment16 Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co

memUTUsKAn berhijab lantas kemana baju-baju seksi Terry Putri? Tentang hal ini, sang artis mengaku memodifikasi dan tetap menutup aurat.

Sebelumnya, ada yang menyarankan Terry agar koleksi baju seksinya dijual saja.

Semisal dengan garage sale di mana nantinya ada keuntungan finansial buatnya. Tapi Terry menolak saran ini, ia berprinsip tak akan menjual atau memberikan busana seksinya kepada siapapun.

“Kalau aku garage sale, berarti aku mindahin dosaku ke orang. Aku suruh orang pakai baju seksi kan dosa. Jadi sudahlah, ng-gak apa-apa aku pakai saja, tapi di-mix and match,” ujar Terry di Jakarta, Rabu (8/7).

Terry punya trik sendiri agar baju-baju seksinya bisa digunakan. Salah satunya, ia biasa mengenakan baju tanpa lengan den-gan dilapisi outer. Sementara pakaian yang ketat dikenakannya sebagai busana lapisan dalam.

“Berhijab itu nggak ada yang mubazir. Masih bisa dipakai yang kemarin-kemarin,” pungkasnya. (cm)

terry ‘Dalamnya’ tetap Seksi

KArier di dunia hiburan tak pasti, Julia Perez memilih terjun ke dunia bisnis. Bisnis memang bukan hal baru baginya, karena sebelumnya Jupe telah mendirikan restoran ayam cepat saji.

Sukses bisnis di bidang kuliner, Jupe melebarkan sayap ke bisnis lain. Ia memilih bisnis jual beli batu akik, yang belakangan menjadi tren di segala kalangan. Harga batu akik yang ditawarkan pelantun Aku Rapopo ini pun berkisar jutaan hingga miliaran rupiah.

“Bisnis batu Bacan, Alhamdullilah. Jual batu gara-garanya secara bisnis perekonomian bagus ya. Batu kan nggak bakal turun. Aku bisa jual sampai harga Rp2 miliar,” ujarnya di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7).

untuk menjalankan bisnis yang menjanji-kan ini, Jupe tak sendirian. Sebab, ada Diego Michiels di belakangnya. Katanya, pesepak bola tersebut sebagai pemasok dan dirinya sebagai penjual.

“Diego Michiels yang cari bongkahan. Dia kan otaknya jalan. Ada keluarga juga yang cari bahan Bacannya. Mereka sudah kaliber berat, sudah tahu semuanya. Saya bagian mempromosikan batu Bacan,” jelasnya.

Tak tanggung-tanggung, Jupe bahkan mendatangkan ahli memoles batu akik langsung dari Tiongkok. “Kami sudah ada ahli dari Cina, saya menyalurkan ide,” pung-kasnya. (cm)

Jupe bisnis batu akik Dibantu Diego michiels

Ibu mana yang tak sakit hati jika buah hati tercinta dihina? Begitu pula dengan Farah Quinn, ia tak terima saat posting fotonya berbuah ‘cela’. Ia langsung berkomentar di instagram.

Sebab dari instagram pula, kisruh ini berawal. Yakni, saat mengunggah foto putranya kala mereka beraktivitas.

Salah satu akun sembur-kan kalimat bernada ejekan. Akun bernama @risa_chattyn

mempersoalkan hidung anak Farah. Serta-merta Farah naik pitam dan membalas komentar tersebut.

“Memang kita semua pu-nya hak untuk berpendapat, but seriously... Di bulan puasa bisa keluar kata-kata seperti ini?! #speechless #sick ps: itu komen @rissa_chattyn yang sekarang ganti nama jadi @chachachakadut tentang anakku Armand,” tulis Farah.

Ribut-ribut ini langsung

meriuhkan kanal mayapada. Pemilik akun risa sempat melakukan klarifikasi bahwa akun tersebut bukan dirinya. Dia mengaku, akun palsu itu menggunakan foto dirinya sebagai profil.

Selepas ketegangan tadi, akun @risa_chattyn tak lagi bisa diakses. Pun dengan nama akun @chachachakadut.

Lantas, seperti apa kelan-jutan dari silang masalah ini? Kita lihat saja nanti. (cm)

Tak Terima Anak Diejek, Farah Quinn Ngamuk

DeWI SanDra adalah salah satu aktris dan penyanyi Indo-nesia yang memutuskan men-genakan hijab ketika kariernya sedang menanjak. Kemun-culannya dengan hijab saat itu memang terkesan sangat tiba-tiba. Namun, ternyata ada proses panjang yang ia hadapi sebelum memutuskan untuk mengenakan hijab.

“Ada ganjalan di hati. Setiap hari saya menghibur orang di atas panggung. Saya merasa semangat dengan kostum saya, tapi setelah saya turun dari panggung, saya kok, sering merasa risih,” kata Dewi saat menjadi salah satu pembicara di salah satu ac-ara di The Hall Senayan City, Jakarta.

Dewi menjelaskan, saban kali ada pengundang acara yang meminta untuk men-genakan pakaian seksi di atas panggung, ia mengaku semakin tidak nyaman. “Terus sebenarnya yang saya berikan kepada penonton dari atas panggung itu apa? Bukan suara, bukan pula talenta,” ujar dia.

Dua tahun sebelum akh-irnya memutuskan berhijab, Dewi juga dihantam pelbagai persoalan pahit. Mulai dari kehilangan sosok orang tua hingga perceraiannya dengan Glen Fredly. “Saya mendeka-tkan diri kepada Allah karena saya tidak punya siapa-siapa lagi,” ujar penyanyi yang lahir di Brasil ini.

Tahun-tahun itu menjadi momen terpahit yang pernah dia alami. Di depan publik, Dewi terlihat santai meng-hadapi cobaan berat yang dihadapinya. “Saya punya sahabat, tapi sahabat tidak bisa menemani saya selama 24 jam. Satu-satunya tempat saya untuk mengadu dan curhat tentang semuanya ya hanya kepada Allah.”

Dewi mengaku ketika send-iri, ia akan menangisi masalah-nya tersebut. “Semua orang enggak pernah tahu karena saya orang yang paling enggak mau membagi masalah, apalagi masalah pribadi,” tutur istri Agus Rahman ini. Ia mengata-kan, satu-satunya cara yang ia lakukan adalah dengan salat.

Lantaran masalah tak kun-jung selesai, suatu ketika saat sedang salat, Dewi mengaku dirinya menantang Tuhan. “Allah, saya tahu hidup saya tidak sempurna. Engkau Maha Sempurna, tolong atur hidup saya sebaik mungkin karena saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan,” ucap Dewi mengenang.

Saat i tu juga dir inya mengambil Al-Quran dan membukanya secara asal. Ia mengenang, ke ayat mana pun matanya tertuju, ia men-ganggap itu jawaban Tuhan. “Keluarlah surat Al-Ahzab ayat 59 yang berisi imbauan menutup aurat,” katanya. “Se-jak saat itu saya memutuskan untuk memakai hijab.” (tmp)

Mendekat ke Tuhan Setelah Tidak Punya Siapa-siapa

Dewi SANDrA

“Ada ganjalan di hati. Setiap hari saya menghibur orang di atas panggung. Saya merasa semangat dengan kostum saya, tapi setelah saya turun dari panggung, saya kok, sering merasa risih.