Kopertais Wilayah II: RAKOR PTAIS JABAR DAN BANTEN · sistem penjaminan mutu internal yang...
Transcript of Kopertais Wilayah II: RAKOR PTAIS JABAR DAN BANTEN · sistem penjaminan mutu internal yang...
Kopertais Wilayah II:
RAKOR PTAIS JABAR DAN BANTEN Oleh: Prof. Dr. H. Ki Supriyoko, S.D.U., M.Pd.
PERAN AKREDITASI dalam PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
Hotel Sari Ater, Ciater, Subang: 27 November 2013
Bagaimanakah ketentuan perundangan akreditasi perguruan tinggi?
UU NO.20 TAHUN 2003
Pasal 60
(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Pasal 61
(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
M
A
K
N
A
A
K
R
E
D
I
T
A
S
I
UU NO.12 TAHUN 2012
Pasal 28 (3) Gelar akademik & gelar vokasi dinyatakan
tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;
Pasal 42
(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
M
A
K
N
A
A
K
R
E
D
I
T
A
S
I
1. Abdurahman Adisaputra, Dr. (Unimed)
2. Agus Irianto, Prof. M.Sc. Ph.D. (Unsoed)
3. B. Wirjatmadi, Prof. Dr. M.S. M.C.N. Ph.D. (Unair)
4. Dwiwahju Sasongko, Ph.D. (ITB)
5. Fahimah Martak, Dr. (ITS)
6. Hairul Abrar, Prof. Dr.Ing. Ir. (Unand)
7. Hidayat Syarief, Prof. Dr. Ir. M.S. (IPB)
8. Ki Supriyoko, Prof. Dr. S.D.U. M.Pd. (UST)
9. M. Natsir Nessa, Prof. Dr. Ir. M.S. (Unhas)
10. Mansur Ma’shum, Prof. Dr. Ir. (Unram)
11. Mansyur Ramly, Prof. Dr. M.B.A. (UMI)
12. Muchamad Syafruddin, Prof. Dr. M.Si. Akt. (Undip)
13. S.M. Widyastuti, Prof. Dr. Ir. M.Sc. (UGM)
14. Samuel Dossugi, Dr. M.A. (UAJJ)
15. Syamsul Amar, Prof. Dr. Ms. (UNP)
A
N
G
G
O
T
A
B
A
N
-
P
T
Bagaimanakah sistem penjaminan mutu (jamu) pasca UU PT?
Pasal 51 (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem
penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.
Pasal 52
(1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
UU NO.12 TAHUN 2012
Pasal 52
(3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu
Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
(4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan
pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
UU NO.12 TAHUN 2012
Pasal 53
Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)
terdiri atas:
a. sistem penjaminan mutu internal yang
dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
b. sistem penjaminan mutu eksternal yang
dilakukan melalui akreditasi.
UU NO.12 TAHUN 2012
PARADIGMA JAMU PT
Penetapan Standar PT
Pengendalian Standar
Pelaksanaan Standar PT
Peningkatan Standar PT
Evaluasi Standar PT
Bagaimanakah ketentuan BAN-PT ttg akreditasi perguruan tinggi?
ELIGIBILITAS PENGAJUAN
AKREDITASI PROGRAM STUDI J
A
M
U
E
K
S
T
E
R
N
A
L
PROGRAM STUDI memiliki dosen tetap
dengan jumlah dan kualifikasi minimal
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Catatan:
Program studi yang belum memiliki
lulusan dapat mengajukan akreditasi
Ijin operasional PROGRAM STUDI
yang masih berlaku dari pejabat yang
berwenang
Ijin Penyelenggaraan PROGRAM STUDI
ELIGIBILITAS PENGAJUAN AKREDITASI INSTITUSI
J
A
M
U
E
K
S
T
E
R
N
A
L
Catatan:
Perguruan tinggi yang belum memiliki
lulusan dapat mengajukan akreditasi
Minimal 75% Prodi
Terakreditasi
Ijin Penyelenggaraan
Perguruan Tinggi
14
STA
ND
AR
A
KR
ED
ITA
SI
PROGRAM
DIPLOMA
PROGRAM
SARJANA
PROGRAM
DOKTOR
PROGRAM
MAGISTER
INSTITUSI
PT
PROGRAM
PTJJ
STANDAR
AKREDITASI
STA
ND
AR
A
KR
ED
ITA
SI
PROGRAM
PROFESI
15
MATRIKS STANDAR
A. VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN, SERTA
STRATEGI PENCAPAIAN
B. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM
PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU
C. MAHASISWA DAN LULUSAN
D. SUMBERDAYA MANUSIA
E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA
AKADEMIK
F. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA,
SERTA SISTEM INFORMASI
G. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA
1. STANDAR ISI
2. STANDAR PROSES
3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
4. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
5. STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
6. STANDAR PENGELOLAAN
7. STANDAR PEMBIAYAAN
8. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
Standar Nasional Pendidikan Standar Akreditasi BAN-PT
16
PROSEDUR AKREDITASI PENGIRIMAN
EVALUASI DIRI
DAN BORANG
SERTA
LAMPIRAN
KEPADA BAN-PT
(Prodi)
VALIDASI
(Anggota BAN-PT)
ASESMEN
LAPANGAN
(Asesor BAN-PT)
ASESMEN
KECUKUPAN
(Asesor BAN-PT)
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
HASIL AKREDITASI
(Pleno BAN-PT)
PENGUMUNAN
HASIL AKREDITASI
(Ka/Sek BAN-PT)
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
HASIL ASESMEN KECUKUPAN
(Pleno BAN-PT)
2100 ++ asesor
15 anggota
3 staf ahli
BANDING DAN KELUHAN
PRODI/PT/MASYARAKAT
SURVEILEN
ASESMEN LAPANGAN
(Anggota dan Asesor BAN-PT)
PEMERINGKATAN
HASIL AKREDITASI
J
A
M
U
E
K
S
T
E
R
N
A
L
Peringkat
Skor Setiap Jenjang Program Studi
Diploma Sarjana Magister Doktor
A 361 – 400 361 - 400 361- 400 361- 400
B 301 – 360 301 - 360 301- 360 301- 360
C 200 – 300 200 - 300 200- 300 200- 300
Tidak
Terakreditasi < 200 < 200 < 200 < 200
SUKSES PTAIS JAWA BARAT DAN BANTEN
TERIMA KASIH
dan
SALAM HORMAT