KOPERASI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN...

KOPERASI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

KOPERASI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN

INDONESIA

Editor:

Carunia Mulya Firdausy

Penulis:Ariesy Tri Mauleny

Achmad Sani AlhusainNidya Waras Sayekti

Lisnawati

Yayasan Pustaka Obor Indonesia Bekerja Sama dengan Pusat Penelitian Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jakarta, 2018

Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia/Carunia Mulya Firdausy (ed) —Ed. 1; Cet. 1. —Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

xii + 160 hlm; 15,5 x 23 cmISBN 978-602-433-701-8

Judul:Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia


Copyrights © 2018Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan

Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2018YOI: 1589.36.143.2018

Desain sampul: Sigit

Yayasan Pustaka Obor IndonesiaJl. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia

T. + 62 (0)21 31926978, 31920114F. + 62 (0)21 31924488

E-mail: yayasan_obor@cbn. net. idhttp: www. obor. or. id

Yayasan Pustaka Obor (FB)pustakaobor_id (IG)

v

KATA PENGANTAR

Dr. Indra PahleviKepala Pusat Penelitian Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Assalamualaikum Wr. Wb.Salam Sejahtera,

Kami memberikan apresiasi atas terbitnya buku yang berjudul KOPERASI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA yang disusun oleh peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Hasil analisis berupa gagasan dan pemikiran serta pengalaman empiris yang dituangkan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukan dalam pengembangan koperasi di Indonesia dan penyusunan rancangan undang-undang perkoperasian. Pendekatan analisis dilakukan tidak hanya berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan tetapi juga berdasarkan review berbagai kajian terkait serta analisis empiris berdasarkan studi-studi sebelumnya.

Struktur buku terdiri atas 7 (tujuh) bagian tulisan yang memiliki keterkaitan yang baik untuk memperkaya pembahasan mengenai koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia. Bagian pertama dan bagian terakhir tulisan merupakan prolog dan epilog yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari buku ini dan disusun oleh Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D.,APU selaku editor buku ini.

vi

Saya sampaikan apresiasi kepada masing-masing penulis yang terdiri dari Ariesy Tri Mauleny, Achmad Sani Alhusain, Nidya Waras Sayekti, dan Lisnawati yang telah menghadirkan beragam tulisan mengenai perkoperasian di Indonesia. Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan secara jelas mengenai koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia. Kemudian dijelaskan mengenai langkah strategis penguatan koperasi Indonesia. Selanjutnya disampaikan juga temuan di lapangan mengenai kebijakan strategis pengembangan koperasi di Provinsi Bali. Urgensi pengawasan dalam perubahan undang-undang perkoperasian yang menjadi pembahasan utama dalam rancangan undang-undang perkoperasian yang saat ini masih dalam tahap pembahasaan juga diuraikan dalam bagian buku ini. Bagian terakhir ditutup dengan analisis empiris koperasi Indonesia.

Saya sampaikan apresiasi kepada rekan-rekan peneliti dan terima kasih kepada Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya. Kepada penerbit disampaikan penghargaan atas kerja samanya dalam penerbitan bersama dengan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Besar harapan saya, buku ini akan bermanfaat, bukan saja dalam perumusan rancangan undang-undang khususnya namun juga dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Jakarta, September 2018

Dr. Indra Pahlevi

vii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR vDAFTAR ISI viiDAFTAR GAMBAR xDAFTAR TABEL xi

BAGIAN KESATUMEMBANGKITKAN KEMBALI KOPERASI INDONESIA: SUATU PENGANTARCarunia Mulya Firdausy 1

BAGIAN KEDUAKOPERASI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIAAriesy Tri Mauleny 9I. PENDAHULUAN 11II. KONSTITUSI EKONOMI INDONESIA 14III. KOPERASI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN

INDONESIA

17

IV. PERDEBATAN FILOSOFIS PERKOPERASIAN INDONESIA 21V. PERKEMBANGAN KOPERASI INDONESIA 24VI. TANTANGAN KOPERASI INDONESIA 28VII. PENUTUP 30

DAFTAR PUSTAKA 32

viii

BAGIAN KETIGALANGKAH STRATEGIS PENGUATAN KOPERASI INDONESIAAchmad Sani Alhusain 35I. PENDAHULUAN 37II. KONSEPSI KOPERASI 40III. KONDISI DAN PERMASALAHAN KOPERASI DI

INDONESIA

46

A. Kondisi Koperasi 46B. Permasalahan 48

IV. LANGKAH STRATEGIS PENGUATAN KOPERASI 53A. Peran Pemerintah 55B. Peran Koperasi 57

V. PENUTUP 61DAFTAR PUSTAKA 62

BAGIAN KEEMPATKEBIJAKAN STRATEGIS PENGEMBANGAN KOPERASI DI PROVINSI BALI 65Nidya Waras SayektiI. PENDAHULUAN 67II. GAMBARAN UMUM PROVINSI BALI 69III. KEBIJAKAN STRATEGIS PENGEMBANGAN KOPERASI

DI PROVINSI BALI 70

A. Kinerja Koperasi di Provinsi Bali 70B. Kebijakan Strategis Pengelolaan Koperasi di

Provinsi Bali73

IV. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 81V. PENUTUP 88

DAFTAR PUSTAKA 90

ix

BAGIAN KELIMAURGENSI PENGAWASAN DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKOPERASIANLisnawati 93I. PENDAHULUAN 95II. PERKEMBANGAN ATURAN PERKOPERASIAN 97III. KONDISI PERKOPERASIAN DI INDONESIA 99IV. PENGAWASAN KOPERASI 102V. KOPERASI SYARIAH 104VI. PENUTUP 105

DAFTAR PUSTAKA 107

BAGIAN KEENAMANALISIS EMPIRIS KOPERASI INDONESIAAriesy Tri Mauleny 109I. PENDAHULUAN 111II. KERANGKA KONSEPTUAL 113III. ANALISIS EMPIRIS KOPERASI INDONESIA 116

A. Analisis Data 116B. Analisis Hasil Estimasi 121

IV. PENUTUP 129DAFTAR PUSTAKA 130

BAGIAN KETUJUHMENJADIKAN KOPERASI SEBAGAI PEREKONOMIAN NASIONAL: CATATAN AKHIRCarunia Mulya Firdausy 143

INDEKS 149BIOGRAFI EDITOR. 155BIOGRAFI PENULIS 157

x

DAFTAR GAMBAR

Bagian KeduaKOPERASI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIAGambar 1. Pola Transformasi Sosial Budaya Struktur dan

Sistem Ekonomi Indonesia18

Gambar 2. Perkembangan Koperasi Indonesia Tahun 2000 s.d. 2017

25

Gambar 3. Perkembangan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif per Provinsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2011 s.d. 2015

27

Bagian KetigaLANGKAH STRATEGIS PENGUATAN KOPERASI INDONESIA Gambar 1. Perkembangan Koperasi di Indonesia 2005-

201547

Gambar 2. Koperasi Aktif yang Melaksanakan RAT Tahun 2005 s.d. 2015

48

Bagian KeempatKEBIJAKAN STRATEGIS PENGEMBANGAN KOPERASI DI PROVINSI BALIGambar 1. Jumlah Koperasi di Provinsi Bali Tahun 2012 –

2016 71

Bagian KeenamANALISIS EMPIRIS KOPERASI INDONESIAGambar 1. Simpul-Simpul Pemikiran Strategis Koperasi 115

xi

DAFTAR TABEL

Bagian KeempatKEBIJAKAN STRATEGIS PENGEMBANGAN KOPERASI DI PROVINSI BALITabel 1. Kinerja Koperasi Provinsi Bali Tahun 2016 –

201772

Bagian KeenamANALISIS EMPIRIS KOPERASI INDONESIATabel 1. Ringkasan Data 33 Provinsi (2011-2015) 116Tabel 2. Hasil Diagnostik Partial Correlation

Antarvariabel119

Tabel 3. Hasil Diagnostik Variance Inflation Factor (VIF) 120Tabel 4. Simulasi SHU Menurut Fixed Robust, xi: regress

i.id, areg, absorb (id) serta xtgls i.id.122

Tabel 5. Simulasi Volume Usaha Menurut Fixed Robust, xi: regress i.id, areg, absorb (id) serta xtgls i.id.

123

Tabel 6. Pengaruh Faktor Internal Koperasi Terhadap Capaian SHU

126

Tabel 7. Pengaruh Faktor Internal Koperasi Terhadap Capaian SHU

127

Tabel 8. Analisis Koperasi Berdasarkan Provinsi (2011-2015)

128

BAGIAN KESATU

MEMBANGKITKAN KEMBALI KOPERASI INDONESIA:

SUATU PENGANTAR

Carunia Mulya Firdausy1

1 Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Guru Besar Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR)

3

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 menyatakan secara tegas dan jelas bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Amanat tersebut kini nyaris tidak menjadi pegangan kuat dalam upaya membangun perekonomian Indonesia. Hal tersebut memang bisa dimaklumi bukan saja karena perubahan zaman yang saat ini telah beralih ke era digital dan revolusi industri 4.0 atau sering diistilahkan sebagai zaman now, tetapi juga karena globalisasi ekonomi menuntut Indonesia melakukan perubahan. Dengan ungkapan sederhana “today’s problems cannot be solved by yesterday’s solutions”. Namun, apakah ungkapan tersebut harus juga diartikan sistem perekonomian berbentuk koperasi wajib dihapuskan atau dianaktirikan dari sistem perekonomian Indonesia?

Para pendiri negeri ini dalam menyatakan pentingnya koperasi sebagai “soko guru perekonomian nasional” dan menjadikan koperasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional tentu bukan tanpa dasar pertimbangan dan alasan yang jelas. Seperti diungkapkan dalam penjelasan UUD NRI 1945 Pasal 33 Ayat (1) bahwa koperasi merupakan bentuk demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Tegasnya, Mohammad Hatta menyatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan kegotongroyongan (Sukamdiyo. 1996).

Dari uraian tersebut menjadi jelas bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Dalam

4

pengertian tersebut terdapat 5 unsur yang dikandung oleh koperasi yaitu sebagai badan usaha (Business Enterprise), merupakan kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum, bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi” dan merupakan “Gerakan Ekonomi Rakyat” serta berasaskan kekeluargaan. Singkatnya, koperasi tidak hanya berisikan unsur demokrasi semata, tetapi juga unsur sosial. Begitu pula dengan unsur ekonomi yang tidak menekankan pada upaya mencari keuntungan semata.

Sayangnya dalam usia mencapai 71 tahun pada 12 Juli 2018 yang lalu, pengembangan wadah bisnis bernama koperasi dipertanyakan. Penyebab utamanya yakni karena banyaknya kasus penyimpangan dan penyalahgunaan dana koperasi. Pada tahun 2017, misalnya, ditemukan kasus penyimpangan dan penyalahgunaan dana koperasi yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Grup (PMG). Bahkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pelanggaran yang dilakukan KSP Pandawa, tidak hanya terbatas dalam pengumpulan dana, tetapi juga dalam pengelolaan maupun bagi hasil.

Akibatnya, kontribusi koperasi sebagai lembaga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Triwulan III/2017 hanya mencapai 4,48 persen. Angka ini meningkat tipis sebesar 0,49 persen dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 3,99 persen. Kontribusi tersebut dinilai relatif kecil jika dibandingkan capaian beberapa negara lain. Di Kenya saja, sebagai negara Afrika yang sering dilecehkan, kontribusi koperasi mencapai 43 persen. Bahkan di Denmark, kontribusi koperasi mampu mencapai 68 persen dari PDB. Apalagi pemerintah terus memberi subsidi sebesar Rp50 – 80 miliar pertahun melalui Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Selain implikasi terhadap kontribusi koperasi terhadap PDB yang rendah, perkembangan jumlah koperasi juga menunjukkan kondisi yang tidak menggembirakan. Dari 150.000 koperasi di Indonesia. sekitar 75.000 koperasi dinyatakan tidak sehat dan sisanya dalam keadaan sakit.


5

Bahkan terdapat sekitar 43.000 koperasi telah dibubarkan (Kompas, 2016; Kemenkop, 2018).

Belakangan ini pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil (2018) menargetkan kembali terbentuknya sekitar 3000 koperasi baru pada tahun 2018. Adanya kebijakan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan. Apa yang hendak diharapkan pemerintah dari kehadiran koperasi dalam sistem perekonomian nasional saat ini? Di satu sisi, pemerintah menghendaki adanya program rehabilitasi bagi koperasi yang dinilai tidak sehat, di sisi lain pemerintah menginisiasi ditutupnya 40.013 koperasi yang berkinerja buruk. Pada waktu yang sama, pemerintah juga berharap tumbuhnya kesadaran masyarakat terlibat aktif dalam segala bentuk usaha bersama yang diwadahi koperasi sehingga dapat memajukan perekonomian nasional. Berdasarkan latar belakang di atas, buku ini ditujukan untuk mendiskusikan bagaimana membangkitkan koperasi kini dan ke depan agar semakin mampu menunjukkan kontribusinya sebagai soko guru perekonomian nasional dan sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

Seperti dijelaskan di atas buku ini ditujukan untuk mendiskusikan upaya yang harus dilakukan dalam membangkitkan kembali koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Untuk membahas tema tersebut, disusun 7 Bagian berikut ini. Bagian pertama mengungkapkan latarbelakang mengapa tema ini penting diungkapkan dan dibahas berikut sistematika buku ini. Bagian Kedua mendiskusikan tentang koperasi dalam sistem perokonomian Indonesia. Dalam bagian ini antara lain dikaji tentang bagaimana koperasi dalam sistem perekonomian nasional, bagaimana perkembangan kebijakan yang terjadi, seberapa jauh koperasi andil dalam perekonomian nasional, apa faktor yang paling memengaruhi keberhasilan koperasi Indonesia, serta bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi koperasi untuk tetap andil di tengah belenggu kapitalisme saat ini. Selain itu juga dibahas, apa saja hambatan yang dihadapi koperasi untuk

Membangkitkan Kembali Koperasi Indonesia: Suatu Pengantar

6


mencapai tujuan bersamanya. Dalam membahas hal tersebut, sumber data diperoleh dari beberapa instansi terkait koperasi, baik di pusat maupun daerah. Wawancara tersebut dilakukan untuk menajamkan dan mengkonfirmasi analisis dalam bagian ini.

Bagian 3 menguraikan langkah-langkah strategis dalam penguatan koperasi kini dan ke depan. Pembahasan dalam bagian ini diawali dengan uraian singkat mengenai konsepsi koperasi, kondisi dan permasalahan koperasi. Dari uraian tersebut kemudian ditetapkan langkah strategis yang harus dipikirkan dalam penguatan koperasi di Indonesia. Sumber data dan informasi dalam bagian ini diutamakan dari sumber data sekunder yang telah dipublikasikan. Dalam menetapkan langkah strategis penguatan koperasi sumber rujukan disesuaikan dengan karakteristik dan amanat Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Bagian 4 mengungkapkan kebijakan strategis yang diperlukan dalam pengembangan koperasi. Berbeda dengan bagian 3 di atas, sumber data yang digunakan dalam bagian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan khususnya di Provinsi Bali pada tahun 2017. Pemilihan Provinsi Bali sebagai lokasi penelitian atas dasar banyaknya koperasi di Provinsi Bali yang mendapatkan penghargaan sebagai koperasi terbaik di Indonesia, diantaranya Koperasi Wisuda Guna Raharja yang merupakan koperasi yang paling aktif dalam menyelenggarakan pendidikan anggota. Koperasi yang lain yakni Koperasi Guna Prima Dana sebagai koperasi terbaik yang paling patuh dalam menyampaikan laporan keuangan. Selain koperasi yang berhasil, di Provinsi Bali juga dapat ditemukan koperasi yang berkinerja buruk dan bahkan tidak aktif. Dengan adanya kombinasi koperasi yang baik dan buruk ini dipastikan data dan analisis untuk pengembangan koperasi di Provinsi Bali dapat lebih komprehensif dan memadai.

7

Membangkitkan Kembali Koperasi Indonesia: Suatu Pengantar

Adapun sumber data yang digunakan dalam membahas kebijakan strategis pengembangan koperasi di Provinsi Bali ini yakni berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) serta pengurus koperasi di Provinsi Bali. Sedangkan focus group discussion (diskusi kelompok terfokus) dilakukan dengan akademisi dari Universitas Udayana.

Bagian 5 membahas tentang urgensi pengawasan dalam perubahan undang-undang perkoperasian khususnya terkait perkembangan bentuk koperasi syariah yang terjadi belakangan ini, meskipun jumlahnya saat ini masih minim. Dari total jumlah unit koperasi aktif yang mencapai 148.220, sebanyak satu setengah persennya atau sebanyak 2.253 unit merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Adapun jumlah anggota dalam koperasi ini tercatat sebesar 1,4 juta orang dengan modal sendiri mencapai Rp. 968 miliar dan modal luar Rp3,9 triliun dengan volume usaha mencapai Rp5,2 triliun. Pentingnya pembahasan terkait perubahan undang-undang perkoperasian juga didasarkan atas pembatalan UU No. 17 tahun 2012 di satu pihak dan pemberlakuan kembali UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Sementara itu, pada bagian 6 disampaikan mengenai analisis empiris koperasi Indonesia. Dimana dalam bagian buku ini dilakukan analisis secara empiris mengenai kondisi koperasi disetiap provinsi di Indonesia. Analisis empiris ini dilakukan sebagai penguat analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bagian-bagian buku sebelumnya.

Akhirnya, catatan kesimpulan dan rekomendasi penting dari buku ini diberikan dalam bagian 7. Melalui kesimpulan dan rekomendasi dalam bagian ini, diharapkan pihak-pihak berkepentingan dapat memberikan perhatian dan tindakan dalam pengembangan koperasi kini dan mendatang. Dengan demikian koperasi di Indonesia

8


sungguh menjadi sokoguru perekonomian nasional dan mampu menyejahterakan rakyat Indonesia.

BAGIAN KETUJUH

MENJADIKAN KOPERASI SEBAGAI SOKOGURU PEREKONOMIAN

NASIONAL: CATATAN AKHIR

Carunia Mulya Firdausy1*)

1 Penulis adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR).

145

Koperasi diharapkan menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. Namun, faktanya perhatian dan kerja keras untuk menjadikan hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan padahal usia koperasi sudah mencapai 71 tahun pada 12 Juli 2018 lalu. Hal ini terindikasi dari besarnya kontribusi koperasi terhadap PDB yang masih rendah dan jauh dibandingkan dengan negara-negara di dunia. Kenya saja sebagai negara di Afrika yang relatif miskin, kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai 43 persen. Bahkan di Denmark, kontribusi koperasi sangat luar biasa mencapai angka sebesar 68 persen dari PDB. Sebaliknya, di Indonesia, pada tahun 2017, kontribusi koperasi hanya mampu mencapai angka 4,9 persen dari PDB. Mengapa di Indonesia kontribusi koperasi terpuruk? Apa masalah yang membelitnya? Bagaimana pula upaya yang harus dilakukan agar koperasi bangkit menjadi sokoguru perekonomian nasional dan sekaligus menyejahterakan masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan pertanyaan-pertanyaan kunci yang didiskusikan dan dibahas dalam buku ini. Sumber data yang digunakan diperoleh tidak saja dari sumber data sekunder, tetapi juga dari hasil penelitian lapangan terutama yang dilakukan di Provinsi Bali. Dipilihnya Provinsi Bali antara lain karena di provinsi ini banyak koperasi yang mendapat penghargaan karena keberhasilannya di satu pihak, dan terdapat pula koperasi yang tidak sehat di lain pihak. Sumber data primer ditempat ini dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan di provinsi ini. Selain itu, wawancara dengan pihak yang berkepentingan pada skala nasional juga dilakukan, selain sumber yang berasal dari website. Lantas, bagaimana kesimpulan dan rekomendasi dari buku ini?

Tidak dapat diragukan lagi bahwa koperasi memiliki arti yang signifikan dalam memperkuat perekonomian nasional dan sekaligus menyejahterakan masyarakat. Kegiatan ekonomi melalui wadah koperasi ini tidak saja menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang memiliki nilai kegotongroyongan, tetapi juga sekaligus nilai

146

kebersamaan dan kerja sama untuk memajukan perekonomian masyarakat. Dengan adanya penguatan koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan, harapan untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dapat dicapai. Apalagi Indonesia memiliki sumber daya sosial ekonomi yang besar dan memadai.

Rendahnya kontribusi koperasi terhadap PDB selama 71 tahun ini harus diperbaiki. Perbaikan yang harus dilakukan tidak saja pada perbaikan internal khususnya terkait kualitas sumber daya manusia, manajemen usaha, dan permodalan, tetapi juga perbaikan eksternal yang menyangkut kebijakan pemerintah, dukungan kemitraan, akses pemasaran yang lebih luas dan peraturan pendukung bagi kelangsungan koperasi di Indonesia.

Pentingnya dukungan kebijakan dalam pengembangan koperasi melalui perbaikan internal maupun eksternal ditujukan agar koperasi dapat bersaing dengan bentuk usaha lainnya yang bersifat perorangan atau perusahaan. Pemerintah harus lebih menunjukkan eksistensi dan dukungannya dalam menjamin ketersediaan dukungan dan jaminan permodalan bagi koperasi agar wadah ini mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal lain yang juga tidak kalah diperlukan yakni dalam penguatan SDM dan adopsi teknologi. Hal ini antara lain dapat dilakukan baik melalui terobosan baru dalam pendidikan koperasi seperti melalui pengembangan kewirausahaan perkoperasian dan peningkatan kualitas teknologi informasi. Dengan demikian, koperasi Indonesia dapat lebih maju dan dapat bersaing tidak hanya pada tingkat nasional dan tingkat internasional. Apalagi dinamika ekonomi global makin tidak menentu.

Belajar dari contoh keberhasilan koperasi di Provinsi Bali terbukti bahwa koperasi di sini memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi daerah serta mampu memecahkan masalah ekonomi masyarakat di provinsi ini. Namun, keberhasilan koperasi di provinsi ini juga masih perlu untuk ditingkatkan melalui koordinasi dan kerja sama antara


147

anggota dan pengurus koperasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Begitu juga dengan dukungan yang terkait dengan masalah iklim usaha, akses permodalan dan kualitas SDM, pengembangan produk dan pemasarannya, serta kelembagaan.

Selain itu, juga tidak boleh dilupakan, yakni perhatian terhadap kearifan lokal dan keunikan budaya yang dimiliki Provinsi Bali. Faktor yang disebutkan terakhir ini diyakini menjadi kekuatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam melakukan revitalisasi dan pengembangan koperasi di Provinsi Bali. Apalagi provinsi Bali ini memiliki local competitive advantage dan resource endowment sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Dengan demikian, koperasi di provinsi ini dapat memenangkan persaingan dengan kegiatan usaha lainnya.

Seperti halnya dukungan pemerintah di luar aspek legal di atas, pemerintah perlu sesegera mungkin membenahi aturan hukum yang diperlukan. Hal ini agar koperasi memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diperluas menjadi bentuk koperasi syariah yang kini makin banyak diminati masyarakat. Persoalan yang terjadi menyangkut pertentangan antara UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan UUD 1945 yang kini ditangani oleh Makamah Konstitusi perlu segera diselesaikan. Hal ini karena jika tidak diselesaikan secara cepat, maka tidak saja berdampak pada semakin rendahnya kontribusi koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat melanggengkan persoalan kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan penganggguran. Apalagi kondisi ekonomi nasional saat ini telah dipengaruhi secara dalam oleh globalisasi ekonomi yang tidak bersahabat terhadap kelompok msyarakat miskin dan tidak berketerampilan.

Akhirnya, fungsi pengawas yang terdapat dalam UU No. 25 tahun 1992 mutlak perlu lebih diaktifkan. Pentingnya fungsi pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola koperasi dan membuat laporan tertulis

Menjadikan Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional: Catatan Akhir

148

tentang hasil pengawasannya. Dengan adanya pengawas, maka segala hal yang ditujukan untuk mengoptimalkan koperasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan keberadaan fungsi pengawas ini harus juga dijalankan untuk koperasi dalam bentuk syariah yang kini berkembang pesat. Untuk itu revisi undang-undang perkoperasian mutlak perlu memperhatikan pekembangan koperasi syariah saat ini dengan segala aspek terkaitnya. Dengan demikian, revisi undang-undang perkoperasian tersebut nantinya akan lebih memadai dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, pekerjaan rumah untuk memperbaiki kinerja koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional harus segera diselesaikan dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. It is now or never.


149

AACS & Audretsch, 70Adil, 14, 20, 22, 30, 40, 54, 114Administrasi, 52-54, 58, 69, 82Advokasi hukum, 74Aktif, 5-6, 12-13, 24, 26-27, 46-47,

51, 67-68, 72,74, 76, 78-79, 84, 124, 127, 129

AksesKoporasi dan UMKM, 84, 129Kredit, 85

Akuntabel, 58Analisis empiris, v-vi, 7, 113-114,

116, Anggota koperasi, 12, 29-30, 41,

45-46, 48, 50, 52, 55, 58, 68, 72, 74-76, 89, 96, 99-101, 124-125

Antara dan Guntur, 116Asas

Kekeluargaan, 3, 17, 19, 23, 28, 41-42, 97, 99, 105-106, 114

Kemakmuran, 105Aspirasi

koperasi, 75, 77masyarakat, 78

BBekerja sama, 53, 58, 61, 75-78, 85Bisnis

Pelaku, 39, 60 Peluang, 53, 60

Brock & Evans, 70Bretos dan Errasti, 114Bung Hatta, 19

CCabang, 16Cadangan, 43

DDampak

ekonomi, 73positif, 55, 87

DemokrasiEkonomi, 3, 16, 19-20, 22, 30,

41, 49, 113Terpimpin, 15

Desain, Kemasan, 74produk, 83

INDEKS

150

Diagnostik Hasil, 119-121

Dinamik, 86-87distributor, 17, 124, 129,

EEfektif, 16, 38, 58, 101-102, 114, 125Efesien, 16, 38, 58, 102, 114Efektivitas, 44Eksistensi, 21, 41, 46Eksternal,

Faktor, 19, 53, 112, 114, 116, 129

Permasalahan, 26, 38Ekonomi

Kepentingan, 44, 99Tujuan, 40, 43

Ekonometrika, 118-119Empiris, 113Era digital, 3, 39, 58, Estimasi,

Metode, 117-118 Proses, 120

Evaluasi, 81-82

FFaktor

Eksternal, 19, 53, 112, 114, 116, 129

Internal, 9, 12, 114, 116, 129Fasilitas, 75, 77, 79-80, 84Filosofi, 19, 99, 106,Fleksibilitas, 60

GGerakan

Ekonomi Islam, 104 ekonomi rakyat, 3-4, 22, 42, 49

Geriya dkk, 87Gotong Royong, 11, 22-23, 48, 46,

51, 87, 127

Hhistoris, 13-15hubungan, 20, 99, 116hukum

badan, 3-4, 17, 24, 41-42, 105Peran, 14

IIndividu, 44, 99, 101, 118Independence, 103Informasi

Pasar, 82-83, 112 Sistem, 77 Teknologi, 38, 58-60, 88, 146

Infrastruktur, 24, 30-31, 77, 112Inovasi, 46, 60, 70, 81, 125Internasional, 37-38, 40 43, 61, 80,

146, Insentif, 56-57, 82-83, 124Investasi, 4, 11, 19, 30, 33, 79, 95-96

Indeks

151

JJasa

Keuangan Kementerian Koperasi, 52

Otoritas Jasa Keuangan, 4, 11, 95Jati diri, 30, 74

KKabupaten, 69, 86, 116Kemandirian, 16, 54, 75, 98, Kapasitas, 77, 80-83, 112, 125Kebijakan

Diklat, 77Publik, v, 9, 35, 65, 76, 93, 109Strategis, vi, 6-7, 65, 68, 70,

73-74Kebutuhan, 24, 29, 41, 43, 49-50, 53-

54, 58-59, 70, 73, 75, 79, 82-83, 99, 111, 113-114, 148

Kekeluargaan, 3-4, 11, 16-17, 19, 22-23, 28, 37, 40-42, 44, 97, 99, 105-106, 113-114, 127

Kemiskinan, 38, 54, 62, 71, 147Kemitraan, 58, 76, 79-80, 83, 88, 145Kesejahteraan, 15-16, 19, 29-30, 32,

50, 53, 55, 61, 72, 75, 83, 87-89, 97, 102, 146

Keuangan, 6, 31, 52, 68, 78, 102, 111-112, 125

Khusnatul Zulfa Wafirotin, 39Khusus, 23, 81, 100Kinerja, 38, 46, 50, 60, 70-72, 102-

104, 114-116, 124, 129Konstan, 69, 120Konsumen, 44, 50, 70, 79, 83, 124,

129Kontribusi, 4, 12, 53-55, 69-70, 79,

100, 111, 145Kontributor, 124Koordinasi, 75, 77, 80, 82, 88, 101,

115Koperasi aktif, 7, 25, 27, 37, 46, 79,

95, 100, 116, 122, Korelasi, 116, 121Kreativitas, 81, 125Kredit, 74, 79, 85-86, 104,

LLaba, 18 45, 103, 125Landasan

ideal, 21, 41konstitusional, 21, 41operasional. 21, 41

Layanan, 75-77Lembaga, 22, 24, 26, 28, 31, 38, 51,

74, 76, 81-85, 95, 100, 102-105, 11-112, 125

MMahkamah Konstitusi, 11, 23, 31,

98-99, 105Manajemen, 23, 42, 45, 50-54, 56-

58, 76, 101, 112, 124, 127, 129, 146

Manajerial, 114Masyarakat, 3, 5, 11, 13, 19-26, 28-

30, 38, 41, 43, 49-51, 53, 55-57, 61, 71-82, 87-88, 96-97, 104,

Indeks

152

112, 114, 145Mekanisme, 21, 26, 39, 80, 103, 106,

127Manager, 116, 120, 122, 124, 126-

127, 129Mikro, 54, 82-83, 104, 111-112, 125Modal

Koperasi, 12, 46, 58 Luar, 7, 12, 72, 95, 111 Sendiri, 7, 24, 46, 58, 72, 74, 95,

111Modern, 38, 54, 57-59Mojo, Fischer dan Degefa, 114

NNasional

Perekonomian, 5, 8, 11-13, 16-17, 22, 30, 41 78, 112-114, 145, 148

Negara, 4, 12, 14, 16-17, 19, 21, 25, 37-38, 46, 50, 56, 115, 145

OOperasional

Biaya, 60Prosedur, 59

Organisasi, 17, 22, 28-29, 31, 37, 39-41, 43-44, 46, 58-59, 72-73, 76, 82, 99

Output, 29, 111, 124-125

PPandangan, 42, 51-52, 61, 96Partomo Titik Kartika, 43Pelatihan, 79-81, 125, 129Pembangunan, 13-17, 20-21, 28, 46,

48, 51, 53, 67, 70, 86, 88, 146Pemasaran, 29, 39, 54, 58, 82,

88, 101, 112, 115, 124, 127, 146=147

Pemerintah, 4-5, 13-15, 26, 28, 30, 38-39, 49-50, 53, 55-57, 61, 67, 73-78, 83-85, 88, 98-99, 101-102, 105-106, 112, 116, 124-125, 129, 146-147

Pemilihan, 6, 57, 68Pendidikan, 6, 29, 39, 43 50, 53, 56,

68, 70, 73-81, 84, 125, 129, 146Pengawasan, 6-7, 24, 30-31, 39, 50,

57, 79, 84, 93, 95-96, 102-103, 106, 126, 129, 147-148

Pengelolaan, 4, 11-12, 22, 38, 45, 47-58, 52, 57-58, 60, 67-68, 73, 79, 82, 102-103, 106, 113, 125

Penguatan koperasi, vi, 6, 39 Pengurus, 7, 24, 29, 38-39, 45, 48,

50-59, 72, 74, 76, 79-81, 88, 101-103, 116, 124, 147

Perekonomian, 3, 5, 8, 11-31, 37, 41, 49, 55, 67, 69-71, 79, 87-88, 97, 104-106, 111-114, 129, 143-148

Perkoperasian, v-vi, 7, 11-12, 19, 21-23-24, 38, 41-42, 51,76-78, 80-81, 84, 96, 98-102, 105-106, 146-148

Perubahan, vi, 3, 7, 15, 24, 44, 58, 59-60, 93, 96, 98,

153

Potensi, 17, 60, 83, 86, 88Positif, 16, 43, 55, 67, 78, 87, 125,

127, 129Primer, 7, 39, 68Produk Domestik Bruto (PDB), 4,

100, 111, 145-146Produksi

Sarana, 58 Strategi, 53

Produktivitas, 39, 46, 124, Profesional, 26, 28, 50, 52-53, 57Program, 5, 13, 25, 28, 31, 39, 55, 58,

74-75, 78, 80-82, 84, 104Proses

Pembangunan, 53 Produksi nasional, 20

Provinsi, 6-7, 26-27, 67-89, 113, 116-117, 128-129, 145, 147

RRakyat

Ekonomi, 3-4, 20, 22, 28, 42, 100, 105,

Rapat Anggota Tahunan (RAT), 13, 47-48, 80, 112, 116, 119, 122, 127

Reformasi, 13-15, 55Regresi, 118-121Rehabilitasi, 5, 13, 25, 55Rencana Kerja, 57Reorientasi, 55Restrukturisasi, 59, 112Revitalisasi, 39, 76, 79, 84, 88, 147Revolusi industri 4.0, 3, 59

SSekunder, 6-7, 39, 68, 76, 145Syarikat Dagang Islam, 104signifikan, 82-83, 111, 124-125, 127,

129, 145 Simpan Pinjam, 4, 7, 11-12, 24, 60,

73, 79, 95-96, 102Sinkronisasi, 75, 77, 80, 82Sisa Hasil Usaha, 12, 43, 45-46, 70,

111, 113, 121, 124, 129Sistem Perekonomian Indonesia, vi,

3, 15-17, 19, 22Sosialisasi, 50, 56, 78-81Sudjatmoko, 59Sumber Daya Manusia, 20, 31, 38-

39, 52, 57, 59-61, 69, 74, 76, 83, 102, 105, 112, 127, 129, 146

strategi, 29-30, 67, 83-84sumber

Data, 6-7, 68, 145 Data dan informasi, 6 Daya ekonomi, 16

swadaya, 44, 99, 111, swasta, 30, 46, 53, 61syariah

koperasi, 7, 95, 104-106, 146-147

prinsip, 4

TTeknologi Informasi, 38, 58-60, 88,

146

154

Tenaga Kerja, 37, 69-73Toto Sugiyono, 52transparansi, 103UUsaha Kecil Menengah, 43, 67, 85Usaha mikro, 82-83, 112, 125Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) 7, 68, 73-74, 82-86, 112Undang-Undang

Dasar NKRI 1945, 3, 6, 19, 37, 97Perkoperasian, v-vi, 7, 93, 96, 98,

148, universal, 99urgensi, 7, 93, 96usaha anggota, 59

VVolume usaha, 72, 95, 114, 120-121,

124-126, 129Volume sektor riil, 101, 111

WWaspada Investasi, 95Wawancara, 6, 67-68, 72, 81, 114-

115, 145Wirausaha, 82-83

155

BIOGRAFI EDITOR

Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D., APU. adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR). Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1957. Gelar Sarjana diperoleh dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

(IPB) pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke jenjang Master Degree di bidang Agricultural Development Economics (MADE) dari Australian National University, Canberra, Australia pada tahun 1986. Kemudian meraih Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dari University of Queensland, St. Lucia, Brisbane-Australia pada tahun 1992. Tahun 1995-1996, menjadi Staf Ahli Khusus Menteri Sekretaris Negara dalam pembuatan materi Pidato Presiden RI bidang Ekonomi. Kemudian tahun 1997-2001 menjadi Kepala Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Tahun 2001-2002 menjadi Staf Ahli bidang Ekonomi, Dewan Ketahanan Nasional. Tahun 2005-2010 menjadi Deputi Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) pada Bidang Dinamika Masyarakat dan President of Non-Align Movement for Science and Technology (NAM), serta Chairman of ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN-COST).

Pengabdiannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi mencakup antara lain: (a) penelitian dalam bidang ekonomi pembangunan, makro ekonomi dan ekonomi internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); (b) Konsultan penelitian

156

Asian Development Bank (ADB), United Nation for Economic and Social for Asia and Pacific (UN-ESCAP), International Labour Organization (ILO), UNDP, UNCTAD, UNSFIR, ISEAS, ISIS dan World Bank; (c) Dosen dan pembimbing mahasiswa program S1, S2, dan S3, untuk mahasiswa di beberapa Universitas seperti UI, IPB, UNPAD, dan UNTAR; (d) Mitra Bestari Buletin Ilmiah Perdagangan, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Jurnal Standarisasi, BSN; (e) Redaktur Jurnal Ekonomi UNTAR dan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI; (f) sejak tahun 2008 menjadi Editorial Member of Journal of Social and Economic Science, International Journal of Development Research and Quantitative Techniques dan International Journal of Economics and Business Studies, New York, USA; (g) Editor dari berbagai Jurnal Ekonomi; (h) Penyunting dari berbagai buku dan prosiding bertemakan ekonomi; dan (i) Coordinator East Asian Development Network (EADN) untuk Indonesia dan anggota Think Tank Asian Development Bank (ADB) sejak tahun 2010. Berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk jurnal telah diterbitkan antara lain dalam Review of Asian Development Bank (ADB), Bulletin of Indonesian Economic Studies, Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS), ILO dan UN ESCAP. Demikian pula dengan buku hasil penelitian yang diterbitkan oleh UN ESCAP, ILO, UNSFIR, UNDP dan ADB serta penerbit internasional lainnya. Alamat email yang dapat dihubungi adalah [email protected] dan [email protected].

Biografi Editor

157

BIOGRAFI PENULIS

Achmad Sani Alhusain, SE., MA., Lahir di Cimahi, 11 Mei 1972. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen, Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, tahun 1998. Menyelesaikan Master of Art in Economic Policy di AndrewYoungSchool of Policy Studies, GeorgiaStateUniversity, Atlanta, USA, 2002. Penulis merupakan Peneliti Madya Golongan IV/a dengan bidang kepakaran Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Tulisan yang sudah diterbitkan antara lain berjudul: Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kreatif, Kebijakan Pemerataan Pembangunan Daerah di Indonesia, dan Upah Minimum: Kebijakan, Permasalahan dan Solusi. Penulis juga aktif melakukan berbagai penelitian, pengkajian, dan analisa yang berhubungan dengan isu-isu kebijakan publik serta memberikan pendampingan pada Alat Kelengkapan Dewan dan dalam proses pembentukan Undang-undang yang sesuai dengan bidang kepakaran. Email: [email protected]

Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E., Penulis adalah Peneliti Muda dengan kepakaran Kebijakan Ekonomi yang berkarir di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Lahir di Palembang, 26 Maret 1975. Menyelesaikan Sarjana Sains di FMIPA Universitas Indonesia (1997) dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, kekhususan Keuangan Pusat dan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (2007). Penulis terlibat pendampingan RUU PNBP (KOMISI XI-2016), RUU Penjaminan (BALEG-2015), RUU Hubungan Keuangan Pusat dan

158

Daerah (PANSUS-2014). Tulisan yang telah diterbitkan baik Info Sing-kat, Jurnal, atau Bagian Buku, antara lain: Strategi Peningkatan PAD dan Tujuan Pembangunan Regional (2017), Kesiapan Indonesia me-nuju Ketenagalistrikan Nasional Berkelanjutan (2017), Penguatan Ka-pasitas Keuangan Negara melalui Revisi UU Pengelolaan PNBP (2017), Dilema Skema Pembiayaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia (2017), Penjaminan Pembiayaan UMKM (2016), Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur (2016), Pemangkasan Anggaran 2016 dan Target Pertumbuhan Ekonomi (2016). Penulis juga terlibat penelitian diantaranya dengan topik: Revitalisasi Koperasi (2017), PAD (2016), Konektivitas (2015), dan Evaluasi Pembangunan Daerah (2014); Pe-nulis dapat dihubungi melalui email: [email protected] atau [email protected].;

Nidya Waras Sayekti, SE., MM., lahir di Jakarta 3 Juli 1978, menyele-saikan pendidikan Diploma Perbankan di Politeknik Universitas Indo-nesia tahun 1999, Sarjana Ekonomi Manajemen di Universitas Mercu Buana tahun 2003, dan Magister Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Mercu Buana tahun 2006. Mulai bekerja sejak tahun 2000 sampai dengan 2004 di Bank BNI Unit Usaha Syariah, kemudian pada tahun 2005 bekerja di Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI sebagai Staf Pengolah Data, dan tahun 2010 hingga sekarang berka-rir sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa topik penelitian telah dilakukan, diantaranya Kebijakan Strategis Pembangunan Eko-nomi Kelautan di Indonesia(2018), Revitalisasi Pengelolaan Koperasi di Indonesia(2017). Penulis juga telah menghasilkan beberapa karya ilmiah, yaitu: Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia (Info Singkat, 2018),Kebijakan Pembangunan dan Strategi Peningka-tan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Tangerang (Bagian Buku Bunga Rampai, 2017); serta Ketimpangan Ekonomi dan Kebijakan

Biografi Penulis

159

Pemerataan Pembangunan di Provinsi Banten (Jurnal, 2017).Email: [email protected].

Lisnawati, S.Si., M.S.E., adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta,8 September 1982. Pendidikan S1 Sarjana Sains diselesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2005. Pendidikan S2 diselesaikan di Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia pada Tahun 2008. Bekerja sebagai Peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Saat ini terlibat aktif dalam penelitian di bidang ekonomi dan kebijakan publik diantaranya penelitian tentang Konektivitas. Penulis dapat dihubungi melalui email:[email protected].

Biografi Penulis

KOPERASI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN...

Documents

Transcript of KOPERASI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN...