KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN · PASAL 259 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014 ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA...
Transcript of KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN · PASAL 259 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014 ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA...
KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN
Ir. Diah Indrajati, M.Sc Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Disampaikan dalam acara: Temu Konsultasi Triwulan I Bappenas – Bappeda Provinsi
Seluruh Indonesia Tahun 2017
MATERI
A. DASAR HUKUM
B. ISU KORTEK
C. KOORDINASI PELAKSANAAN KORTEK
D. TUJUAN DAN OUTPUT
E. ASPEK STRATEGIS
F. PERAN DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI UU 23/2014
G. RANCANGAN SKEMA PELAKSANAAN
H. TIME FRAME
I. RANCANGAN SKEMA PEMBAHASAN KELOMPOK
J. SKENARIO PEMBAHASAN PER-DESK
Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian
berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang
tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan
Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
PASAL 258 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014
DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS
Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi
teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian dan Daerah.
PASAL 259 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014
SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN
Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan
pembangunan.
KO
OR
DIN
AS
I KO
RT
EK
Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan
Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota
lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.
ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN
PASAL 259 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014
ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR
PASAL 259 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014
Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.
JENIS-JENIS KORTEK
PASAL 259 AYAT 4 UU 23 TAHUN 2014
DASAR HUKUM
ISU KOORTEK
KOORTEK
Sesuai amanat dari
pasal 258 dan 259
UU 23 thn 2004 ttg
Pemda
KL yang belum atau tidak
melaksanakan Kortek
Pelaksanaan Koortek perlu dikoordinasikan
oleh bappenas dan Kemdagri
Sinergitas pelaksanaan koortek yg dilakukan
oleh KL dengan daerah
Kesepakatan, out put dan tindaklanjut
koortek
Dukungan dan kesiapan daerah dalam pelaksanaan
program perioritas nasional
Usulan kebutuhan daerah yng mendukung
perioritas nasional
B
A
G
A
I
M
A
N
A
KOORDINASI KOORTEK
Pioritas Nasional
K/L
Dukungan Kegiatan
daerah dari APBD
Prioritas Daerah
KOORDINASI TEKNIS UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN
TARGET PEMBANGUNAN
NASIONAL
Sinkronisasi pencapaian prioritas nasional melalui kegiatan K/L, serta target Kementerian untuk mendung target nasional
BAPPENAS K/L
Ditjen Bina Bangda Memastikan kesesuaian kegiatan dengan urusan pemerintahan dan pembagian kewenangan antar level pemerintahan
Sinkronisasi usulan kegiatan daerah yang akan dibiayai APBN dengan kegiatan K/L dan Prioritas nasional
BAPPENAS
K/L DAERAH
PERAN KEMENDAGRI
Membahas kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional
K/L DAERAH
KEMENDAGRI
- Sinkronisasi koodifikasi program - Sinkronisasi program dan kegiatan sesuai
dengan kewenangan dalam UU 23/2014 - Sinkronisasi target daerah sesuai kondisi,
potensi dan intensitas urusan pemerintahan
PERAN KEMENDAGRI
Prioritas Lainnya
Sinkronisasi usulan prioritas Daerah dan prioritas K/L
BAPPENAS
K/L DAERAH
KEMENDAGRI
TUJUAN DAN OUTPUT
a. Sinkronisasi kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah,
Pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta
pembangunan antar daerah Tahun 2018, dan
b. Penyelarasan program/kegiatan, target, lokasi, dan
anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat,
provinsi, kabupaten/kota masing-masing bidang urusan
pemerintahan Tahun 2018.
c. Penyelarasan nomenklatur program/kegiatan daerah
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
d. Penyelarasan kegiatan prioritas nasional yang didukung
oleh KL (APBN) dengan kegiatan pendukung dari daerah
yang bersumber dari APBD
a. Tersusunnya rencana program/kegiatan, target,
lokasi, dan anggaran daerah dalam mendukung
pencapaian target pembangunan nasional Tahun
2018.
b. Terwujudnya keselarasan nomenklatur
program/kegiatan daerah dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014.
TUJUAN
OUTPUT
ASPEK STRATEGIS
SARANA UNTUK TERLAKSANANYA
PRIORITAS NASIONAL TERKAIT SEKTOR K/L MELALUI PEMBAGIAN TARGET YANG JELAS ANTARA PUSAT DAN
DAERAH, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG
SELARAS ANTARA PUSAT DAN DAERAH
BERITA ACARA HASIL KORTEK YG BERUPA
SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PUSAT-
DAERAH MENJADI BAHAN MASUKAN DALAM PENYUSUNAN RKP TAHUN
2018 DAN RENJA K/L
MENJADI FORUM BAGI K/L UNTUK MENDORONG
DAERAH MENERAPKAN NSPK YG DISUSUN K/L YANG
SELAMA INI MASIH TERHAMBAT
PELAKSANAANNYA
2 1 3
ASPEK STRATEGIS KORTEK BAGI PEMERINTAH PUSAT
ASPEK STRATEGIS
MENDUKUNG PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL
MELALUI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG
DIRENCANAKAN DAN DIANGGARKAN DAERAH, SERTA SELARAS DENGAN
KEGIATAN PUSAT
BERITA ACARA KORTEK YG BERISI SINKRONISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN PUSAT-DAERAH MENJADI BAHAN MASUKAN DALAM
PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018 DAN RENJA
PERANGKAT DAERAH
A. MENJADI FORUM UNTUK MENYUARAKAN
KEBUTUHAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET
NASIONAL B. DAERAH PAHAM DLM
MENINDAK LANJUTI NSPK YG DIBUAT K/L
2 1 3
ASPEK STRATEGIS KORTEK BAGI PEMERINTAH DAERAH
RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat (Pasal 263 ayat 4)
RANCANGAN SKEMA PELAKSANAAN PERSIAPAN
KESIAPAN DAERAH UNTUK KEPENTINGAN RAKORTEK
PRA- KONDISI • Hasil penataan kelembagaan Daerah • Hasil penetapan APBD 2017 untuk masing2 urusan • RPJMD yang telah ditetapkan • Pengisian form/matriks prioritas/program/kegiatan Daerah dalam rangka mendukung prioritas
nasional, prioritas daerah dan klarifikasi lokus
PEMBINAAN UMUM • Regulasi apa saja yg perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan daerah • Pengembangan Kapasitas Teknis dan umum yg diperlukan • Ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis maupun Renstra • Kerjasama Daerah dan peningkatan peran masy yang dilaksanakan/direncanakan
RANCANGAN SKEMA PELAKSANAAN PERSIAPAN
• SEB Mendagri dan Bappenas tentang Penyelarasan RPJMN dan RPJMD
• Revisi Permendagri 54 Tahun 2010
• Ranc, Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2018
• Permendagri tentang struktur dan nomenklatur Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, Layanan dan Komponen input.
• Juknis Fasilitasi Rakortek:
– Persiapan di pusat
– Pelaksanaan Rakortek di Daerah
DUKUNGAN REGULASI PENDUKUNG RAKORTEK
RANCANGAN SKEMA PELAKSANAAN
PELAKSANAAN REGIONAL 1
1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Kepulauan Riau 6. Jambi 7. Bengkulu 8. Sumetera Selatan 9. Bangka Belitung 10. Lampung 11. DKI Jakarta 12. Jawa Barat 13. Banten 14. Jawa Tengah 15. DI Yogyakarta 16. Jawa Timur 17. Bali
TEMPAT CAKUPAN PROVINSI
BATAM
TANGGAL
21 s.d 24 Februari 2017
PELAKSANAAN REGIONAL 2
TEMPAT CAKUPAN PROVINSI
MAKASSAR
TANGGAL
28 Februari s.d 3 Maret 2017
1. Nusa Tenggara Barat
2. Nusa Tenggara Timur
3. Kalimantan Barat
4. Kalimantan Tengah
5. Kalimantan Selatan
6. Kalimantan Timur
7. Kalimantan Utara
8. Sulawesi Utara
9. Sulawesi Barat
10. Sulawesi Tengah
11. Sulawesi Tenggara
12. Sulawesi Selatan
13. Gorontalo
14. Maluku
15. Maluku Utara
16. Papua Barat
17. Papua
PESERTA
Sekda, Kepala Bappeda dan Kepala SKPD
PESERTA
Sekda, Kepala Bappeda dan Kepala SKPD
JADWAL PERENCANAAN I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
Nasional
Ranwal
RKP
Ranc
interim
RKP
Musren
Nas
Rankir
RKP
penetapan
RKP
K/L
ranc
renja
K/L
Prov
Pembentukan
tim penyusun
RKPD/Renja-
SKPD Prov
Penyusunan
ranwal RKPD
dan ranc.
Renja-SKPD
Prov
musren
RKPD
Prov
rankir RKPD
Prov/ Reviu
RKPD Prov
Penetapan
Perkada
RKPD Prov
Penetapan
Renja SKPD
Prov
KAB/KOTA
Penyusunan
ranwal RKPD
dan ranc. Renja-
SKPD Kab/Kota
Penetapan
Perkada
RKPD Prov
Penetapan
Renja Prov
KECAMATAN/
KELURAHAN
Musren
Kec.
Penyusunan
ranc. RKPD
Kab/kota
Pembahasan
ranc. Renja
SKPD pada
Forum SKPD
Prov
Pelaksanaan
musren RKPD
Kab/kota
Perumusan rankir RKPD kab/kota
WilayahDesember
Pembentukan
tim penyusun
RKPD/Renja-SKPD
Kab/Kota
Musren
desa/ kel
Pembahasan ranc.
Renja SKPD pada
Forum SKPD
Kab/kota
Januari Februari Maret April Mei Juni
TIME FRAME
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PenganggaranPenyusunan
KUA/PPAS
Penyampaian
Rancangan KUA
dan PPAS kepada
KDH
Penyampaian
Rancangan KUA
dan PPAS kepada
DPRD
Nota
Kesepakata
n KUA dan
PPAS
Penetapan
SE tentang
pedoman
penyusunan
RKA-SKPD
Penyiapan
Raperda
APBD
Penyampaian Raperda
APBD beserta
kampirannya oleh
Kepala Daerah kepada
DPRD
Persetujuan
Bersama
antara
DPRD dan
KDH
Penyempurnaa
n Raperda APBD
berdasarkan
hasil evaluasi
Penetapan
Perda
tentang
APBD
Oktober
Pembahasan
Raperda APBD
November Desember
Evaluasi oleh
Mendagri bagi APBD
provinsi dan oleh
Gubernur bagi APBD
kab/kota
Pembahasan KUA dan
PPAS
Juni Juli Agustus September
Pembahasan RKA-
SKPD oleh TAPD
Koordinasi Teknis
JADWAL Penganggaran
Mekanisme Rakortek
13
Pengarahan Oleh
Menteri Dalam
Negeri dan Kepala
Bappenas
Diskusi Panel :
Bappenas, Kemdagri
dan Kemkeu
PENJELASAN
PEMBAHASAN
PEMBAHASAN
PER K/L
1. Pembahasan koordinasi teknis dibagi menurut Kementerian/Lembaga
2. Pembahasan tiap desk memastikan: a. Prioritas Nasional; b. Prioritas Daerah; c. Non Prioritas yang
membutuhkan koordinasi lintas wilayah, ditetapkan oleh K/L
d. bentuk dukungan dari Pemda
untuk Prioritas Nasional 3. Masing-masing perangkat daerah
diwakili oleh 1 (satu) orang; 4. Tiap desk diikuti oleh K/L,
Kemendagri, Bappenas dan Daerah ( Perangkat daerah terkait, Bappeda dan Sekretariat Daerah)
5. Pembahasan tiap K/L dan Daerah dibatasi 1 jam
6. Pemhasan berdasarkan usulan dari K/L dandaerah
7. Masing-masing peserta daerah membawa laptop
Kelompok 1
K/L 1
K/L 2
K/L 3
K/L 4
Din
as
Ba
pp
ed
a
PR
OV
INS
I
K/
L
PP
N
KEU
DA
GR
I
PEMBAHASAN PER K/L
Se
tda
14
08.00 - 12.00 Break 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 Break 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 Break 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00
1Kementerian Pendidikan dan
KebudayaanDinas Pendidikan Provinsi Aceh
Provinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali
2Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
Badan Penelitian dan
Pengembangan
Provinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi Aceh
3 Kementerian Kesehatan Dinas KesehatanProvinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
4 Kementerian Sosial Dinas Sosial Provinsi RiauProvinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
Barat
5 Kementerian KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Tenaga
Kerja
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
6 Kementerian PerindustrianDinas Perindustrian dan
PerdaganganProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
Riau
7 Kementerian PerdaganganDinas Perindustrian dan
Perdagangan
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
8Kementerian Energi dan Sumber
Daya MineralDinas ESDM
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
9Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan RakyatDinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
Belitung
10 Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi BantenProvinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu
11Kementerian Komunikasi dan
InformatikaDinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung
12 Kementerian PertanianDinas Pertanian, perkebunan dan
badan ketahanan pangan daerahProvinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta
13Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Dinas Lingkungan Hidup & Dinas
KehutananProvinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat
14Kementerian Kelautan dan
PerikananDinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
15Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja dan Tenaga
Kerja & Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
16Kementerian Agraria dan Tata
Ruang
Dinas Pertanahan/Sekretariat
DaerahProvinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi Aceh
Provinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
17Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
Inspektorat/Bappeda/Sekretariat
DaerahProvinsi Bali Provinsi Aceh
Provinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur
18Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
dan MenengahProvinsi Aceh
Provinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali
19 Kementerian Pariwisata Dinas PariwisataProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi Aceh
20Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
21 Kementerian Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi RiauProvinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
Barat
22 Arsip Nasional Republik IndonesiaDinas Perpustkaan dan Arsip
Daerah
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
23 Badan Kepagawaian Negara Dinas Kepegawaian Daerah Provinsi JambiProvinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
Riau
24Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana NasionalDinas Kependudukan
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
25Badan Koordinasi Pananaman
ModalBadan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
26Badan Nasional Penanggulangan
Bencana
Badan Penanggulangan Bencana
DaerahProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
Belitung
27Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi
Badan Penelitian dan
PengembanganProvinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu
28 Badan Pusat Statistik Dinas statistik Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi BantenProvinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung
29 Badan SAR NasionalBadan Penanggulangan Bencana
DaerahProvinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta
30 Lembaga Sandi Negara Badan Sandi Daerah Provinsi BantenProvinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat
31Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia
Dinas Perpustkaan dan Arsip
Daerah
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
32Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan RakyatDinas Pekerjaan Umum
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
33 Kementerian Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Jawa TImur Provinsi Bali Provinsi AcehProvinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
34Kementerian Pendidikan dan
KebudayaanDinas Pendidikan Provinsi Bali Provinsi Aceh
Provinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
BaratProvinsi Riau
Provinsi Kepulauan
RiauProvinsi Jambi
Provinsi Sumatera
Selatan
Provinsi Bangka
BelitungProvinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Provinsi Jawa TImur
HARI II HARI II
PE
MB
UK
AA
N - P
EM
BU
KA
AN
- PE
MB
UK
AA
N - P
EM
BU
KA
AN
- PE
MB
UK
AA
N - P
EM
BU
KA
AN
- PE
MB
UK
AA
N - P
EM
BU
KA
AN
- PE
MB
UK
AA
N - P
EM
BU
KA
AN
- PE
MB
UK
AA
N - P
EM
BU
KA
AN
- PE
MB
UK
AA
N - P
EM
BU
KA
AN
- PE
MB
UK
AA
N - P
EM
BU
KA
AN
- PE
MB
UK
AA
N - P
EM
BU
KA
AN
- PE
MB
UK
AA
N - P
EM
BU
KA
AN
- PE
MB
UK
AA
N - P
EM
BU
KA
AN
-
No Daftar Kementerian DaerahHARI I
SKENARIO PEMBAHASAN PER-DESK