KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2014-2015
-
Upload
publish-what-you-pay-pwyp-indonesia -
Category
Government & Nonprofit
-
view
431 -
download
1
Transcript of KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2014-2015
Kedeputian Bidang Pencegahan
KOORDINASI DAN SUPERVISI
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN 2014-2015
Kedeputian Bidang Pencegahan
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3)
Koordinasi (Pasal 7)
Supervisi (Pasal 8)
Penyelidikan, Penyidikan
&Penuntutan (Pasal 11)
Pencegahan (Pasal 13)
Monitoring (Pasal 14)
Tugas KPK (UU No.30 Tahun 2002):
Tugas KPK
Rencana Strategis KPK 2011-2015 dan Tugas KPK 1. Rencana Strategi KPK 2011-2015
• Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi Ketahanan Energi dan Lingkungan (energi, migas, pertambangan dan kehutanan), Ketahanan Pangan, Penerimaan Negara (pajak, bea dan cukai, PNBP), Bidang Infrastruktur serta Kesehatan dan Pendidikan.
2. Tugas dan Kewenangan KPK (Fungsi Monitoring: Pasal 14 UU No. 30 tahun 2002)
Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan (2010)
Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia (2011)
Nota Kesepakatan Bersama 12 K/L Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (2013)
Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP Minerba (2013)
Kajian Perizinan di Sektor SDA: Kehutanan, Pertambangan & Pertanahan (2013)
Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi (2014)
Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor Minerba & Kajian Kelautan, Pesisir dan Pulau2 Kecil (2014)
Latar Belakang Korsup Minerba KPK
A. 10 Permasalahan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara saat ini 1. Renegosiasi kontrak 37 KK dan 74 PKP2B belum terlaksana
2. Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara belum terlaksana dengan baik
3. Pengembangan sistem data dan informasi minerba masih bersifat parsial
4. Belum diterbitkannya semua aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba
5. Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan belum selesai
6. Tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan DMO (Domestic Market Obligation)
7. Kewajiban pelaporan reguler belum dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah
8. Kewajiban reklamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan
9. Pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal
10. Terdapat kerugian keuangan negara karena tidak dibayarkannya kewajiban keuangan tidak optimalnya sanksi atas pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya.
B. Problem implementasi kebijakan pertambangan minerba di daerah 1. Perbaikan sistem dan kebijakan melalui pelaksanaan action plan atas hasil kajian lebih banyak
dilakukan di tingkat pusat sementara implementasi lebih banyak dilakukan di daerah , dan pengawasan oleh pemda lemah.
2. Resistensi dan pengabaian pemerintah daerah terhadap sebagian kebijakan pusat
3. Koordinasi pemerintah pusat-daerah belum berjalan baik
SELISIH DATA PRODUKSI
DAN EKSPOR BATUBARA
7
Apabila perbedaan data produksi tersebut di atas dihitung sebagai penerimaan pajak yang hilang, maka besarnya potensi hilangnya penerimaan pajak pada tahun 2012 dapat mencapai Rp. 28,5 trilyun (data DJMB-KemESDM vs BPS-Produksi)
DATA PRODUKSI BIJIH TIMAH vs LOGAM TIMAH
No Negara Bijih Timah - 2012 Logam Timah - 2012
1 Malaysia 3,639 37,792
2 Indonesia 96,600 52,400
3 Thailand 199 22,847
4 China 85,245 152,000
Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan verifikasi Data Ekspor Mineral (Laporan Surveyor) Tahun 2011
Catatan : Diolah dari Laporan Surveyor yang dimiliki oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemdag. Dibandingkan dengan data penerimaan Negara yang dimiliki oleh Ditjen Minerba KESDM
No. Uraian Jumlah Perusahaan Potensi Royalti Kurang (US$)
Tahun 2011
1 Nikel 44 15,413,941.95
2 Bijih Besi dan Pasir Besi 54 2,077,411.25
3 Timbal 14 221,430.53
4 Bauksit 34 6,741,777.70
5 Mangaan 34 206,986.05
Total 180 24,661,547.49
9
Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan verifikasi Data Ekspor Batubara (Laporan Surveyor)
Tahun 2010 s.d. 2012
2010 7,240.00 280,767,788.26 17,378,028,167.78 486,475,210.10
2011 8,247.00 341,923,986.28 26,554,026,971.88 347,403,523.37
2012 5,773.00 263,724,551.36 18,997,443,590.56 390,333,875.37
Total 21,260.00 886,416,325.90 62,929,498,730.22 1,224,212,608.84
TAHUN JUMLAH LS VOLUME (TON) NILAI FOB (USD) ROYALTI/DHPB BELUM
DIBAYAR (USD)
Perbedaan Perhitungan Royalti Untuk Tembaga PT X berdasarkan Ketentuan KK dan PP N0. 9/2012
10
• Potensi kerugian negara sebesar U$D 169 juta /tahun (Pemerintah hanya menerima 50% dari yang seharusnya setiap tahunnya)
• Jika tidak dilakukan pemurnian, negara hanya meneriman royalti atas 3 jenis mineral (tembaga, emas, perak);
Perbedaan Perhitungan Royalti untuk Nikel di PT Y Berdasarkan Ketentuan KK dan PP No. 9/2012
Unsur Mineral
Ikutan
Jumlah Mineral Yang
Dihasilkan per tahunUnit Tarif KK
Tarif royalti
(PP No.9/2012)
Harga
Mineral Satuan Royalti KK Royalti PP 9/2012
Nickel matte : 100.000 ton - 4% 18.000 $/ton - 72.000.000
NiCo (78%) 78.000 ton -
- Nikel (78%) 77.000 ton 78 $/ton - $/ton 6.006.000 -
- Kobal 1.000 ton 156 $/ton - $/ton 156.000 -
6.162.000 72.000.000
65.838.000
Total
Selisih
Dalam US$
Sumber: Ditjen Minerba KESDM, 2012
11
• Pemerintah hanya menerima USD 6.162.000 (1/12 dari yang seharusnya setiap tahunnya)
• Potensi kerugian negara U$D 65,8 juta / tahun
Keterbatasan Sumberdaya Alam Indonesia
Negara
Cadangan
(Miliar
Ton)
Negara
Produksi
Tahun
2011
(Juta Ton)
Negara
Ekspor
Tahun
2011
(Juta
Ton)
Negara
Impor
Tahun
2011
(Juta
Ton)
Negara
% Energi
Listrik yang
bersumber
dari batubara
tahun 2008-
2009
1. Amerika Utara 246 1. China 3471 1. Indonesia 309 1. China 190 1. Afrika Selatan 93
2.Rusia 147 2. Amerika Serikat 1004 2. Australia 284 2. Jepang 175 2. Polandia 90
3. China 115 3. India 585 3. Rusia 124 3. Korea Selatan 129 3. China 79
4. Australia 76 4. Australia 414 4. Amerika Serika 97 4. India 105 4. Australia 76
5. India 59 5. Indonesia 376 5. Colombia 75 5. Taiwan 66 5. Kazakhstan 70
6. Eropa 50 6. Rusia 334 6. Afrika Selatan 72 6. Jerman 41 6. India 69
7. Afrika 32 7. Afrika Selatan 253 7. Kazakhstan 34 7. Inggris 33 7. Israel 63
8. Indonesia 20 8. Jerman 189 Sumber: 8. Czech Rep 56
9. Amerika Latin 15 9. Polandia 139 9. Maroko 55
Ket: 10. Kazakhstan 117 10. Yunani 55
Total Dunia 7678 11. Amerika Serikat 45
12. Jerman 44
Negara Pengguna Batubara
sebagai Sumber Listrik Terbesar
Data produksi, ekspor dan
impor merupakan estimasi
tahun 2011.
Data produksi, ekspor, impor dan energi listrik:
www.worldcoal.org, Maret 2013
Data cadagan: Indonesian Coal Mining Association, BP
Statistics 2010
Cadangan Batubara DuniaNegara Produsen Batubara
Terbesar
Negara Pengekspor
Batubara Terbesar Dunia
Negara Pengimpor
Batubara Terbesar Dunia
Cadangan : 2,63% dunia
Laju eksploitasi: 330 Juta Ton per
tahun;
Perkiraan waktu ekploitasi :
Sekitar 20 tahun
Lebih dari 80% produksi untuk tujuan ekspor
Tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan
DMO
Posisi Sumberdaya Batubara Indonesia
12
Sumber: Ditjen Minerba, 2013
Seluruh hasil produksi di ekspor
Nikel Bauksit Besi Mangan
1 2 3 4
Cadangan 1030 302 222 4
Produksi 176 58 23 0,14
Ekspor 176 58 23 0,14
1030
302 222
4
176
58 23 0,14
176
58 23 0,14
0
200
400
600
800
1000
1200
Juta
To
n
Cadangan Mineral vs Data Produksi dan Ekspor 2012 (Juta Ton)
NO KOMODITAS ORE
(U$D/ToN) OLAHAN
(U$D/TON) Peningkatan (kali)
1 BESI 51 575 11 2 BAUKSIT 40 2,100 53 3 TEMBAGA 60 7,666 128 4 NIKEL 39 14,000 359
Peningkatan Nilai Tambah Ore vs Olahan
Sumber: Ditjen Minerba, 2014
FEB 2014 FEB – JULI
2014 3-4 Des
2014
JAN – JUNI
2015
AUG-DES 2014
Monev Korsup
Minerba
FEB 2014
Koordinasi Lintas
Instansi di KPK
FEB – JULI 2014
Rapat Korsup
Minerba 12
Provinsi
KORSUP MINERBA 2014-2015
“membangun komitmen
kementerian dan lembaga
lintas sektor”
Pelaksanaan
korsup 19
Provinsi
DES 2014
Rapat Korsup 19
Provinsi di Bali
AUG - DES
2014
Lokus Kegiatan Korsup Minerba 12 Provinsi Tahun 2014
1. Sulawesi Tengah
2. Kepulauan Riau
3. Kalimantan Timur
4. Kalimantan Selatan
5. Kalimantan Tengah
6. Sumatera Selatan
7. Jambi
8. Kalimantan Barat
9. Bangka Belitung
10. Sulawesi Tenggara
11. Maluku Utara
12. Sulawesi Selatan
Lokus Kegiatan Korsup Minerba 19 Provinsi tahun 2014-2015
1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Riau
4. Sumatera Barat
5. Lampung
6. Bengkulu
7. Banten
8. Jawa Barat
9. Jawa Tengah
10. Jawa Timur
11. Daerah Istimewa Yogyakarta
12. Sulawesi Utara
13. Sulawesi Barat
14. Gorontalo
15. Nusa Tenggara Timur
16. Nusa Tenggara Barat
17. Papua
18. Papua Barat
19. Maluku
Tujuan dan Sasaran Korsup Minerba KPK
TUJUAN: Mendorong terciptanya tata kelola pertambangan minerba yang efektif:
1. Sistem informasi dan data minerba yang memungkinkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu.
2. Adanya sistem pelaporan yang memungkinkan pengawasan atas laporan produksi sehingga dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya tindak pidana korupsi.
3. Adanya aturan yang memadai sehingga memungkinkan pelaksanaan tata kelola pertambangan minerba yang baik.
SASARAN:
1. Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan
2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba
3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba
4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba
5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba
5 FOKUS KEGIATAN KPK TARGET 2014
1. Penataan izin usaha pertambangan
Tidak ada lagi izin usaha pertambangan minerba yang tidak memenuhi persyaratan CnC, tidak memiliki NPWP/IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan lingkungan)
2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba
Seluruh pelaku usaha pertambangan minerba melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan: iuran tetap, iuran produksi, pajak, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, jaminan kesungguhan, jaminan lingkungan dan kewajiban keuangan lainnya
3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba
• Semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Produksinya secara reguler • Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi
pertambangan di wilayahnya • Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan
minerba yang tidak melaksanakan good mining pratice dan atau melanggar peraturan yang berlaku
• Tidak ada lagi PETI
4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba
Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian dan penegakan sanksi bagi yang melanggar
5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba
• Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang melanggar
• Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat • Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait
dengan kegiatan penjualan hasil minerba secara ilegal
5 Fokus Kegiatan Korsup Minerba dan Target 2014
1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan
2. Menyusun aturan perundang-undangan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi
4. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi
Peran Pemerintah Pusat
Peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
1. Menyiapkan data dan informasi terkait dengan IUP yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat provinsi/kabupaten/kota
2. Mengimplementasikan rencana aksi dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk IUP yang diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota.
Peran Pemerintah Daerah
Peran Lanjutan Pemerintah Provinsi:
1. Mengkoordinasikan pengumpulan data dari kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi rapat koordinasi lintas instansi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota di lingkungan provinsi yang bersangkutan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat kabupaten/kota
PERAN KPK
a. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelesaian status IUP non C&C
b. Supervisi pembekuan/penghentian sementara/pencabutan IUP yang tidak memenuhi syarat
c. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan kewajiban pembayaran iuran tetap dan royalti terutang sesuai hasil audit BPK dan Tim OPN BPKP, pengelolaan jaminan reklamasi dan pascatambang. pengawasan produksi, pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian dan pelaksanaan pengawasan pengapalan penjualan
d. Deteksi faktor dan aktor penghambat proses penataan izin, penyebab tidak dilaksanakannya kewajiban keuangan pelaku usaha, penyebab tidak dilaksanakannya pengawasan produksi, penyebab tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan pemurnian, penyebab tidak dilaksanakannya pengawasan penjualan
e. Sosialisasi dan kampanye perbaikan sistem/kebijakan sebagai upaya pencegahan korupsi
Koordinasi dengan Pelaku Usaha
a) Mengundang pelaku usaha menyampaikan hasil rekonsiliasi
Tindak lanjut antara lain:
a) Menagih seluruh kewajiban keuangan pelaku usaha
b) Menegakkan sanksi antara lain melakukan penghentian sementara/pencabutan IUP yang melanggar ketentuan
c) Memastikan IUP yang melanggar ketentuan tidak dapat berproduksi, tidak dapat di menjual/mengapalkan hasil produksinya.
TINDAK LANJUT PEMDA
Koordinasi dengan Instasi Pemerintah terkait:
a) Membentuk tim Lintas Instansi (Dinas terkait/KPP/BPKH dll)
b) Untuk Provinsi mengundang seluruh Kabupaten/Kota: rekonsiliasi data final
c) Koordinasi dengan Kanwil Pajak/KPP terkait data NPWP
d) Koordinasi dengan Ditjen Planologi Kemenhut/Ditjen PHKA/BPKH terkait data IUP di Kawasan Hutan
e) Koordinasi dengan Ditjen Hubla/KSOP terkait data Pelsus/Tersus/TUKS Minerba dan untuk tidak mengeluarkan SPB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar ketentuan.
f) Koordinasi dengan Bea Cukai untuk tidak mengeluarkan PEB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar aturan.
g) Koordinasi dengan APGAKUM terkait penertiban PETI
Tata Cara Penyampaian Laporan
1. Kabupaten/Kota melaporkan ke Provinsi untuk dikompilasi oleh Provinsi
2. Provinsi untuk mengkompilasi semua laporan Provinsi/Kabupaten/Kota dan dilaporkan satu pintu oleh Provinsi ke KPK dan ESDM setiap 3 Bulan
3. Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam CD (compact disc).
• Dokumen Presentasi dan Matriks Rencana Aksi dapat diunduh pada link berikut: http://acch.kpk.go.id/koordinasi-dan-supervisi-pengelolaan-pertambangan-mineral-dan-batubara-pada-12-provinsi
Rencana Aksi
Format Rencana Aksi
26
Matriks Rencana Aksi Korsup atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi
Temuan Rekomendasi Penanggung
jawab Instansi Terkait Renaksi Indikator Output
Keteran
gan
(KPK)
1 2 3 4 5 6 STATUS 7
No Deskripsi No Deskripsi Instan
si Unit
Inst
ans
i
Unit No Deskripsi No. Deskripsi
Tengg
at
Waktu
Bukt
i
Pen
duku
ng
Penj
elas
an
(PE
MDA
)
Verif
ikasi
(KP
K/ES
DM)
OPE
N
CLO
SED
I Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan
1
Masih
banyaknya
IUP yang
non CnC
1
Menertibka
n IUP yang
tidak
memenuhi
ketentuan,
antara lain
yang tidak
berstatus
clean and
clear.
Pemd
a
Gubernur/B
upati
ES
DM
Ditjen
Minerba 1
Melakukan cross
check data IUP
yang ada pada
Ditjen Minerba
dengan data
yang dimiliki oleh
Pemda
.........
……
……
TARG
ET:
…….
Pelapo
ran
Triwul
an
Ke
men
dag
ri
Ditjen PUM 2
Melengkapi data
dan informasi
yang dimintakan
untuk proses
penyelesaian
status clean and
clear
……..
………
……..
…..
Pelap
oran
Triwul
an
• OVERVIEW TINDAK LANJUT TAHUN 2014-2015
Hasil Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Minerba, KPK - Kementerian ESDM
Status PNBP Desember 2014
Januari s.d Desember 2014
Rp 35.5 T
Januari s.d Desember 2013
Rp 26,5 T
Dengan rincian:
− Batubara : 24,1 T
− Mineral : 2.3 T
Dengan situasi harga batubara menurun 30% dari tahun sebelumnya dan tidak ada ekspor mineral mentah
Kenaikan PNBP
Batubara sebesar
± Rp 11 T
Sumber : Ditjen Minerba, 2015
810 IUP
dicabut/dikembali
kan/berakhir di
12 Provinsi
Penerimaan Negara Tahun 2014
NO. PROVINSI PENERIMAAN NEGARA 2014
IURAN TETAP ROYALTI PENJ.HSL TAMBANG JUMLAH
1 BANGKA BELITUNG 43,009,010,885 418,072,017,612 - 461,081,028,497
2 SUMATERA SELATAN 53,685,134,574 886,761,070,734 2,799,760,308 943,245,965,616
3 JAMBI 16,511,919,467 75,005,589,340 6,018,518,519 97,536,027,326
4 KEPULAUAN RIAU 24,715,428,788 30,860,744,370 - 55,576,173,158
5 KALIMANTAN TENGAH 98,634,053,571 555,723,063,992 355,818,921,444 1,010,176,039,008
6 KALIMANTAN TIMUR 870,068,915,017 10,967,426,526,944 7,118,210,844,523 18,955,706,286,484
7 KALIMANTAN SELATAN 132,805,581,462 3,543,536,802,886 5,735,833,772,209 9,412,176,156,557
8 KALIMANTAN BARAT 54,528,341,663 3,434,481,152 - 57,962,822,815
9 SULAWESI SELATAN 65,597,524,716 47,502,726,844 - 113,100,251,559
10 SULAWESI TENGGARA 8,397,440,044 181,895,816,810 - 190,293,256,854
11 SULAWESI TENGAH 19,454,046,119 11,265,225,512 - 30,719,271,631
12 MALUKU UTARA 6,996,332,773 90,209,835,740 - 97,206,168,513
13 BELUM ADA BUKTI SETOR 162,465,989,436 3,946,635,173,297 4,109,101,162,733
JUMLAH 1,394,403,729,078 16,811,693,901,936 13,218,681,817,002 35,533,880,610,749
Keterangan : 1. Harga batubara acuan rata-rata ta 2014 usd 72,62 2. Data PNBP bersifat unaudited
Sumber : Ditjen Minerba, 2015
REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN
IUP CNC DAN NON CNC SE-INDONESIA
Sumber : Ditjen Minerba, 2015
43,8% (4672 IUP) berstatus Non-CnC
STATUS
SEBELUM KORSUP 12 PROV. SESUDAH KORSUP 12 PROV.
MINERAL BATUBARA JUMLAH
MINERAL BATUBARA JUMLAH
EKS OP EKS OP EKS OP EKS OP
CNC 1.524 2.056 1.473 988 6.041 1.493 2.064 1.391 1.028 5.976
NON CNC 1.442 1.974 1.063 398 4.877 1.363 1.936 991 382 4.672
SUB TOTAL 2.966 4.030 2.536 1.386 10.918
2.856 4.000 2.382 1.410 10.648
TOTAL 6.996 3.922 6.856 3.792
REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN
IUP CNC DAN NON CNC 12 PROVINSI
Sumber : Ditjen Minerba, 2015
NO PROVINSI
Sebelum Korsup Sesudah Korsup
C&C NON C&C Total C&C NON C&C Total
1 SULAWESI TENGAH 244 199 443 204 156 360
2 KEPULAUAN RIAU 114 46 160 100 33 133
3 KALIMANTAN TIMUR 993 450 1,443 1,018 421 1,439
4 KALIMANTAN SELATAN 404 441 845 404 430 834
5 KALIMANTAN TENGAH 555 311 866 554 312 866
6 SUMATERA SELATAN 276 83 359 244 71 315
7 JAMBI 200 198 398 172 125 297
8 KALIMANTAN BARAT 370 312 682 374 308 682
9 BANGKA BELITUNG 484 601 1,085 514 565 1,079
10 SULAWESI TENGGARA 326 146 472 321 137 458
11 MALUKU UTARA 227 108 335 221 107 328
12 SULAWESI SELATAN 172 242 414 176 242 418
TOTAL 4,365 3,137 7,502 4,302 2,907 7,209
443
160
1.443
845 866
359 398
682
1.085
472 335 414 360
133
1.439
834 866
315 297
682
1.079
458
328 418
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH IUP
IUP sebelum korsup IUP sesudah Korsup
Sumber : Ditjen Minerba, 2015
Sumber : Ditjen Minerba, 2015
244
114
993
404
555
276
200
370
484
326 227
172 204
100
1.018
404
554
244 172
374
514
321
221 176
0
200
400
600
800
1.000
1.200
GRAFIK PERKEMBANGAN IUP C&C
IUP sebelum korsup IUP sesudah Korsup
Rekap pencabutan IUP di 14 Prov per Desember 2014
No. Provinsi Tidak diperpanjang Mengembalikan Pencabutan TOTAL
1 Sulawesi Tengah 0 0 131 131
2 Sulawesi Tenggara 0 0 35 35
3 Maluku Utara 0 0 48 48
4 Sulawesi Selatan 0 0 15 15
5 Kepualauan Riau 57 0 34 91
6 Sumatera Selatan 33 2 49 84
7 Jambi 46 21 104 171
8 Bangka Belitung 0 0 18 18
9 Kalimantan Timur 76 2 18 96
10 Kalimantan Selatan 0 18 0 18
11 Kalimantan Tengah 0 0 4 4
12 Kalimantan Barat 10 0 58 68
13 Papua 0 0 23 23
14 Aceh 0 0 8 8
TOTAL 222 43 545 810
Sumber : Laporan Korsup Minerba KPK, 2015
No Provinsi
Sebelum Korsup Sesudah Korsup
IUP Penempatan
Jamrek
IUP Penempatan
Pasca Tambang
IUP Penempatan
Jamrek
IUP Penempatan Pasca Tambang
Surat Tindak Lanjut
1 Kepulaun Riau 40 19 49 25 43
2 Jambi 46 14 70 43 250
3 Sumatera Selatan 71 33 106 60 205
4 Bangka Belitung 384 9 384 9 16
5 Kalimantan Barat 19 7 19 8 395
6 Kalimantan Selatan 131 12 235 24 13
7 Kalimantan Tengah 30 8 51 25 127
8 Kalimantan Timur 338 98 348 108 282
9 Sulawesi Tengah belum ada belum ada belum ada belum ada 78
10 Sulawesi Selatan belum ada belum ada belum ada belum ada 18
11 Sulawesi Tenggara 23 belum ada 55 6 159
12 Maluku Utara belum ada belum ada 7 belum ada 8
Jumlah 1082 200 1324 308 1594
Ada peningkatan pelaporan penempatan Jamrek dan Jaminan Pasca Tambang di beberapa provinsi namun ada juga yang masih belum seperti Jamrek dan Jaminan Pasca Tambang di Sulteng, Sulsel dan hanya pelaporan jaminan pascatambang di Maluku Utara
Tindak Lanjut Pengelolaan Lingkungan
Sumber : Ditjen Minerba, 2015
Tindak Lanjut Pengelolaan Lingkungan
40 46
71
384
19
131
30
338
0 0 23
0
49 70
106
384
19
235
51
348
0 0
55
7
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Kepulaun Riau
Jambi Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Maluku Utara
GRAFIK PERKEMBANGAN PENEMPATAN JAMREK
Penempatan Jamrek IUP sebelum korsup Penempatan Jamrek IUP sesudah Korsup
Sumber : Ditjen Minerba, 2015
Pengawasan Produksi Dan Penjualan
No Provinsi
Sebelum Korsup Sesudah Korsup
Jumlah Produksi
Laporan Produksi
Jumlah Penjualan
Laporan Penjualan
Jumlah Produksi
Laporan Produksi
Jumlah Penjualan
Laporan Penjualan
1 Kepulaun Riau belum ada belum ada belum ada belum ada 13,926,018 20 18,659,934 22
2 Jambi belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada 1,298,547 2
3 Sumatera Selatan belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada
4 Bangka Belitung belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada
5 Kalimantan Barat belum ada belum ada belum ada belum ada 24,573,268 31 21,388,983 67
6 Kalimantan Selatan belum ada belum ada belum ada belum ada 29,912,682 2 42,978,143 8
7 Kalimantan Tengah belum ada belum ada belum ada belum ada 12,697,173 19 25,331,265 35
8 Kalimantan Timur belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada 587,697 2
9 Sulawesi Tengah belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada 19,772,702 27
10 Sulawesi Selatan belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada 285,295 7
11 Sulawesi Tenggara belum ada belum ada belum ada belum ada 52,524,524 63 116,785,178 120
12 Maluku Utara belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada
Jumlah 133,633,665 135 247,087,744 290
Sumber : Ditjen Minerba, 2015
Ada kenaikan pekaporan produksi dari IUP ke Pemda dan Pemda Ke Pemerintah Pusat walau beberapa Provinsi masih belum ada seperti Jambi, Kalti, Sulteng, Sulsel untuk Pelaporan Produksi dan Sumsel, Babel, dan Maluku Utara untuk Pelaporan Produksi dan Penjualan
Progress Pembangunan Smelter
NO PROGRES (%) CAPAIAN KEGIATAN JUMLAH IUP JUMLAH IUP
(Jun 2014) (Des 2014)
1. 0 – 5 Progres mencapai Studi Kelayakan
102 102
2. 6 – 10 Progres mencapai AMDAL
14 12
3. 11-30 Progres mencapai Ground Breaking dan Awal Konstruksi Pabrik
12 13
4. 31-50 Progres mencapai Pertengahan Tahap Konstruksi Pabrik
21 21
5. 51-80 Progres mencapai Akhir Tahap Konstruksi
4 5
6. 81-100
Progres mencapai tahap commissioning/Produksi
25 25
NO KOMODITAS
JUMLAH JUMLAH
IUP FAS. PENGOLAHAN
/PEMURNIAN
1. Nikel 37 31
2. Bauksit 10 5
3. Besi 8 8
4. Mangan 3 3
5. Zirkon 13 11
6. Timbal dan Seng 1 1
7. Kaolin dan Zeolit 4 4
Total 76 63
Progres Smelter Per Komoditi
Tindak Lanjut
Ditemukan IUP status CnC di KemESDM
tetapi tidak tercatat di Pemda.
Agar Bupati/Walikota menyampaikan Surat
Keterangan ke Dirjen Minerba CC KPK.
Ditemukan IUP yang diterbitkan PEMDA
tidak tercatat di KemESDM
direkomendasikan untuk CNC ke Provinsi.
Ditemukan IUP yang sudah berakhir masa
berlakunya tapi belum dicabut.
Terdapat IUP yang berada di kawasan hutan
lindung dan konservasi
Ditemukan IUP dengan alamat tidak
jelas/tidak valid.
Agar Provinsi dan Dirjen Minerba memastikan
keabsahan dokumen dari kemungkinan adanya IUP
Back-date untuk ditelusuri dan dilakukan langkah
hukum
Agar Gubernur/ Bupati/Walikota untuk r segera
ditagih semua kewajibanya dan dibuatkan SK
Pengakhiran/Pencabutan IUP.
Agar Gubernur/ Bupati/Walikota mengirimkan
surat pemberitahuan/penciutan/pemberhentian
sementara dan meminta perusahaan untuk
mengurus perizinan di Kementerian Kehutanan.
Agar Gubernur/Bupati/Walikota memastikan
kembali seluruh alamat.
Agar berkoordinasi dengan ESDM untuk segera
dikeluarkan dari database ESDM.
• Agar Gubernur mengkoordinasikan pelaporan Korsup Minerba kepada seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan matriks pelaporan.
• Agar Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan teguran administrasi kepada IUP yang tidak melakukan kewajibanya seperti pembayaran Royalti dan Iuran Tetap, Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang, Pelaporan produksi dan lain-lain.
• Agar Gubernur, Bupati dan Walikota mensosialisasikan kepada pelaku usaha untuk segera melakukan pembayaran PNBP (Royalti, Iuran Tetap) dengan menggunakan sistem penerimaan negara MPN G-2 secara online ke portal Billing PNBP di www.simponi.kemenkeu.go.id (target 2015, semua pembayaran PNBP melalui aplikasi SIMPONI)
• Target: tidak ada lagi IUP yang Non CNC. Untuk IUP yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang/ditingkatkan agar segera ditagih semua kewajibannya dan dibuatkan SK Pengakhiran/Pencabutan IUP. Jika tidak, IUP tsb dikembalikan ke negara menjadi WPN (Wilayah Pencadangan Negara)
• Agar Ditjen Minerba mengembangkan sistem MOMI (Minerba One Map Indonesia) lebih jauh lagi agar bisa menjadi data base dan sistem monitoring evaluasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara Indonesia, terintegrasi dengan sistem IT di K/L terkait dan Pemda.
• Di tahun 2015, KPK akan berkoordinasi secara intesif dengan aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) dalam rangka penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batubara.
Tindak Lanjut
Penyerahan IUP NON CNC ke Provinsi
IUP OP Khusus yang telah berakhir di Kementerian ESDM
Tindak Lanjut K.ESDM
Witness Survey
TINDAK LANJUT OLEH GUB. SUMSEL
TINDAK LANJUT OLEH GUB. BANGKA BELITUNG
TINDAK LANJUT OLEH GUB. KALBAR
TINDAK LANJUT OLEH BUPATI MUSI BANYUASIN
TINDAK LANJUT OLEH KAB. KUTAI BARAT
TINDAK LANJUT OLEH KOTA PRABUMULIH
PENCABUTAN IUP OLEH BUPATI LAHAT
PENCABUTAN IUP OLEH BUPATI MOROWALI
Pencabutan IUP oleh Bupati Morowali
Pencabutan IUP di Kabupaten Sarolangun
Tagihan Iuran Tetap IUP
OPTIMALISASI PENERIMAAN PNBP
Tindak Lanjut Kab. Lahat terkait SIMPONI
Data IUP Nasional – Permasalahan Perpajakan
Pemegang IUP
7.834 (100%)
Ber-NPWP
5.984 (76%)
Lapor SPT
3.276 (42%)
Tidak membayar pajak*
404 (5%)
Membayar Pajak
2.304 (29%)
Tidak Lapor SPT
2.708 (35%)
Non Ber-NPWP
1.850 (24%)
Jumlah IUP yang Diterbitkan 10.922
Periode Pajak = 2010 s.d. 2012
*Penyebab: a. WP belum produksi b. WP rugi c. WP lebih bayar d. PPh dibayar = PPh terutang
Sumber : Direktorat Jendral Pajak, Juni 2014
Tindak Lanjut Pemda Buton Utara
Untuk segera membuat NPWP didaerah setempat
Tindak Lanjut Lingkungan Hidup
Proper Pertambangan pada 16 Provinsi
Hasil Overlay IUP dengan Peta Kawasan Hutan dan IPPKH - Nasional
Kategori Izin Hutan
Konservasi
Hutan
Lindung
Hutan
Produksi
Kawasan
Hutan
Areal
Penggunaan Lain Grand Total
IUP 1,160,181 3,922,584 17,909,481 22,992,247 11,735,091 34,727,338
Operasi Produksi 18,819 173,196 2,022,352 2,214,367 2,232,884 4,447,250
C&C 10,852 75,068 1,612,090 1,698,010 1,730,613 3,428,623 IPPKH Explorasi 294 5,042 244,652 249,988 14,943 264,931
IPPKH OP 68 501 114,527 115,097 8,699 123,796
PP-IPPKH OP 4 125 73,245 73,374 5,132 78,506
Belum ada IPPKH 10,486 69,399 1,179,665 1,259,551 1,701,839 2,961,390
Non C&C 7,967 98,128 410,262 516,357 502,271 1,018,627 IPPKH Explorasi 637 43,839 44,476 303 44,779
IPPKH OP 1 77 20,042 20,120 961 21,081
PP-IPPKH OP 34 10,549 10,584 608 11,191
Belum ada IPPKH 7,966 97,379 335,832 441,177 500,398 941,575
Survei/Explorasi 1,141,363 3,749,388 15,887,130 20,777,880 9,498,814 30,276,694
C&C 119,499 1,380,574 8,057,850 9,557,924 5,125,754 14,683,678 IPPKH Explorasi 24 23,355 701,511 724,890 20,118 745,008
IPPKH OP 10 185 8,235 8,430 8,952 17,382
PP-IPPKH OP 4 98 4,817 4,919 650 5,569
Belum ada IPPKH 119,461 1,356,937 7,343,287 8,819,685 5,096,033 13,915,718
Non C&C 1,021,863 2,368,814 7,829,279 11,219,956 4,373,060 15,593,016 IPPKH Explorasi 10 17,408 238,577 255,994 8,991 264,985
IPPKH OP 44 13,696 13,740 4,344 18,083
PP-IPPKH OP 2 313 21,861 22,176 404 22,580
Belum ada IPPKH 1,021,852 2,351,049 7,555,145 10,928,047 4,359,322 15,287,368
Sumber: Ditjen Planologi, Kemenhut, 2014
Hasil Overlay KK & PKP2B dengan Peta Kawasan Hutan dan IPPKH - Nasional
Kategori Izin Hutan
Konservasi
Hutan
Lindung
Hutan
Produksi
Kawasan
Hutan
Areal
Penggunaan Lain Grand Total
KK 110,219 890,541 837,558 1,838,319 372,380 2,210,698
Operasi Produksi 10,166 236,046 285,484 531,696 151,654 683,350
IPPKH Explorasi 6 94,698 93,891 188,595 17,751 206,346
IPPKH OP 1,867 13,455 15,322 3,482 18,804
PP-IPPKH OP 2,153 3,949 6,102 7 6,109
Belum ada IPPKH 10,160 137,328 174,189 321,677 130,414 452,091
Survei/Explorasi 100,053 654,495 552,074 1,306,623 220,725 1,527,348
IPPKH Explorasi 77 29,520 84,546 114,143 1,382 115,524
IPPKH OP 71 3,690 3,761 7 3,768
PP-IPPKH OP 882 382 1,263 10 1,273
Belum ada IPPKH 99,976 624,023 463,457 1,187,457 219,326 1,406,783
PKP2B 101,998 123,752 927,171 1,152,921 803,274 1,956,194
Operasi Produksi 10,074 16,696 539,780 566,550 698,355 1,264,904
IPPKH Explorasi 86,768 86,768 4,392 91,160
IPPKH OP 11 561 128,319 128,891 54,211 183,102
PP-IPPKH OP 1 21,042 21,043 1,878 22,921
Belum ada IPPKH 10,063 16,133 303,651 329,847 637,874 967,722
Survei/Explorasi 91,924 107,056 387,391 586,371 104,919 691,290
IPPKH Explorasi 190 135,053 135,243 5,824 141,068
IPPKH OP 4,440 6,992 11,432 1,363 12,795
PP-IPPKH OP 17 5,186 5,204 8 5,212
Belum ada IPPKH 91,924 102,409 240,159 434,492 97,724 532,216
Grand Total 1,372,398 4,936,878 19,674,211 25,983,486 12,910,744 38,894,231
1. Hutan Konservasi: 1.372.398 ha diberikan izin pertambangan (Hutan Konservasi dilarang untuk kegiatan pertambangan)
2. Hutan Lindung: 4.936.878 ha (HL terlarang untuk kegiatan pertambangan secara terbuka)
TINDAK LANJUT OLEH PROV. KALTENG
TINDAK LANJUT BUPATI MUSI BANYUASIN TERKAIT IUP DI KAWASAN HUTAN LINDUNG
Tindak Lanjut Pemda Bangka Selatan Untuk segera mengeluarkan kawasan hutan
NO. NAMA PELABUHAN
LANGSUNG LOADING POINT TRANSHIPMENT
TOTAL BATUBARA NIKEL TEMBAGA dan EMAS BATUBARA BATUBARA NIKEL
1 BALIKPAPAN 5 5
2 BANJARMASIN 1 4 5
3 BAUBAU 3 3
4 BENETE 1 1
5 BENGKULU 3 3
6 KERENG BENGKIRAI 8 8
7 KINTAP 6 6
8 KOLAKA 3 3
9 KOTABARU 8 1 9
10 KUALA SAMBOJA 8 8
11 LANGARA 7 7
12 MALILI 1 1
13 PALEMBANG 3 3 14 PANJANG 2 2
15 POMALAA 10 10
16 PULANG PISAU 1 1
17 SAMARINDA 14 14
18 SANGATTA 1 1
19 SEBUKU 3 3
20 SEI DANAU 10 10
21 TANAH GROGOT 5 5
22 TANJUNG LAUT 1 1
23 TANJUNG REDEB 4 4
24 TELUK BAYUR 1 1
TOTAL 19 1 1 1 69 23 114
PERMASALAHAN PELABUHAN KHUSUS/TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)
Sumber : Ditjen Perhubungan Laut, Maret 2014
TINDAK LANJUT DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT
PENANDATANGANAN KOMITMEN KORSUP MINERBA
TERIMA KASIH
BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA
PERSOALAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TETAPI
MERUPAKAN KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA
UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”