Konvensi Montreal

5/10/2018 Konvensi Montreal - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/konvensi-montreal 1/24

P E R K E M B A N G A N J U M L A H B E S A R A N K O M P E N S A S I K E R U G IA N Y A N G

D I S E B A B K A N O L E H J A T U H N Y A P E S A W A T T E R B A N G A S I N G T E R H A D A P

P I H A K K E T I G A D IA T A S P E R M U K A A N BUM[

( B A G IA N K E D U A )

M u hanunad Y usu f * )

Ros id in Samsud in * * )

ABSTRAK

B esam ya kom pensasi ierhadap kerug ian yang dideriia oleh p i h a k ketiga diaias perm ukaan bum i,

m aksim um m encapai 10 .500 .000 F ranc d itam bah 100 Franc p e r kg kelebihan dia ias 50 .000 K g

untuk sem ua pesaaat terbang yang berbobot lebih dan 50 .000 K g s e p e r t i A-330, A -340 , A -350 , A -

380 , B -747-100, B -747-200, B -747-300 , B -747-400 , B -777-100, B -777-200 , B -777-300 , B -787

dan pesaw at udara lainnya yang berbadan lebar. B esaran kom pensasi tersebut dikeluarkan oleh

opera tor penerbangan yang negaranya eudalt m era tifikasi K onvensi Rama 1952. Adapun lim ittanggung jaw ab opera tor penerbangan terhadap pilu ik ketiga berdasarkan K onvensi Rom a 1952

berkisar an tara 500.000 sam pai dengan 10 .500 .000 F ranc yang dibedakan berdasarkan bera t

maks imum pesatoai dengan bera t dianiara 500 sam pai dengan 500 .000 Kg.

A pabila m eru juk pada K onvensi M ontrea l 2009 , m a k a lim it ta ng gu ng ja wa b o pe ra to r p erte rb an ga n

terhadap p i h a k ketiga berkisar an tara 750.000 sam pai dengan 700 .000 .000 SD R yang dibedakan

berdasarkan bera t m aksim um pesauat dengan bera t dian tara 500 sam pai. dengan 500.000 kg .

K onvensi M ontrea l 2009 in i akan m enggeser K onvensi Rom a 1952 yang s u d a h mu la i d it in gga lk an

oleh para anggota negara [C AD yang p e r n a h mera tifika sin ya . T eta pi u ntu k m era tifika si K am en s;M ontreal 2009 , N egara anggota lC AO terlebih dalm lu harus m era tiftkasi K nnvensi M ontreal 1999

te nta ng U n ifik asi B eb era pa K ete ntu an P en ga ng ku ta n U d ara ln te rn asio na l, k are na keieniuan umum

dan K anvensi M ontreal 2009 , m engadopsi langsung dar i ketentuan um um Konvensi M ontrea l

1999.

Kata kun ci : K onvensi M ontrea l 2009, K onvensi M ontreal 1999, T an gg un g ja wa b o perato r.

PENDAHULUAN

Sidang ICAO Legal Commitee ke 33 diselenggarakan oleh Organisasi Penerbangan Sipil

Internasional lCAO el i kantor pusat ICAO, Montrea1-Canada dari tangga121 April sampai

dengan 2 Mei 2008. Pertemuan tersebut diselenggarakan berdasarkan Keputusan Dewan

lCAO (lCAO Council) pada pertemuan ke-12 dari sesi ke-182 tanggal 7 Desember 2007.

Sesuai dengan konstitusi, Komite Hukum terdiri dari pakar-pakar hukurn yang ditunjuk

oleh dan sebagai wakil negara anggota lCAO.

Agenda sidang telah berhasil membahas topik "Compensation far damage caused by air-

craft to third parties arising from act of unlawful interference or from general risks. Topik ini

te1ah menjadi program kerja Komite Hukum sejak tahun 2000 dan pada tangga12 Mei 2009diterbitkan 2 (d ua) Konvensi yaitu :

Volume 21, Nomor 5, Tahun 2009 717



1. Convention an Compensation for Damage Caused by Aircraft to Third Parties, Result-

ing from Acts of Anlawful Interference Involving Aircraft.

2. Convention an Compensation for Damage Caused by Aircraft to Third Parties (The

General Risks Convention).

KonvensiMontreal2009 ini banyakmengambilketentuan-ketentuan umnmyangterdapat

dalam Konvensi Montrea11999 tentang Unifikasi Beberapa Ketentuan PengangkutanUdara Internasionai.

Secara otomatis bagi negara lCAO yang ingin meratifikasi Konvensi Montrea12009 terlebih

dahulu harusmeratifikasi Konvensi Montreal 1999.Oleh karena itu, penul is akan mencoba

mengemukakan tu1isan dari teI jemahan bebas Konvensi Montrea11999 yang sifatnya tidak

mengikat

Konvensi Montrea11999 berisi 7 (tujuh) Bab dan 57 (limapuluh tujuh) pasal. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat isi Konvensi Montrea11999 sebagai berikut

TERJEMAHAN BEBAS

KONVENSI MONTREAL 1999

KONVENSI

Tentang

UNIFIKASI BEBERAPA KETENTUAN PENGANGKUTAN UDARA

INTERNASIONAL

NEGARA - NEGARA PESERTA PADA KONVENSI INI :

MENGAKUI kontribusi penting dari konvensi untuk Unifikasi beberapa ketentuan

Pengangkutan Udara Internasional yang ditandatangani di Warsawa pada tang gal 12

Oktober 1929, se1anjutnya dikenal sebagai "Konvensi Warsawa", dan ketentuan-ketentuan

terkait Iairmya untuk harmonisasi hukum udara perdata Intemasional;

MENGAKUI kebutuhan dalam rangka modemisasi dan konsolidasi Konvensi Warsawa

dan ketentuan-ketentuan lainnya;

MENGAKUI pentingnya jaminan perlindungan kepentingan konsumen dalampengangkutan udara internasional dan kebutuhan untuk ganti rugi yang adil berdasarkan

prinsip restitusi;

i \ 1ENEGASKAN hasrat akan perkembangan yang terarah alas kegiatan pengangkutan

udara internasional danke1ancaranarus penumpang. bagasi dankargo sesuai dengan prinsip-

prinsip dan tujuan-tujuan Konvensi Penerbangan Sipil Intemasional yang ditandatangani

diChicago pada tanggal 7 D esem ber 1944;

BERKEfETAPAN bahwa tindakan Negara secara bersama-sama demi harmonisasi dan

kodifikasi beberapa ketentuan yang mengatur pengangkutan udara intemasional dengansuatuKonvensibaruyangmerupakansaranapalingmemadaiuntukmencapaikeseimbangan

kepentingan yang adil;

718 .Volume 21. Nomor 5, Tahun 2009



MENYETUJUlHAL-HALSEBAG~BERIKUT :

BAHl

KE1ENfUAN UMUM

Pasall

Ungkup Penerapan

1. Konvensi ini diterapkan terhadap pengangkut intemasional untuk orang,. bagasi atau

kargo yang cliselenggarakan oleh pesawat udara dengan irnbalan. Hal ini diterapkan

. juga terhadap pengangkutan cuma-cuma dengan pesawat udara yang cliselenggarakan

oleh satu perusahaan angkutan udara.

2. Dalam Konvensi ini, yang dimaksud dengan pengangku tan int erna siona l adalah setiap

pengangkutan yang sesuai perjaniian antara para pihak, tempat keberangkatan dan tempat

tujuan, baik dengan atau tanpa terputus dalam pengangkutan atau pengiriman, baik

yang terletak di da1am wilayah dna Negara Peserta atau dalam wilayah satu Negara

Peserta jika ada salu tempat perhentian yang teIah clisepakati dalam wi1ayah Negara lain,

sekalipun negara tersebut bukan Negera Peserta. Pengangkutan antara dna tempat dalam

satu Wiliyah satu Negara Peserta tanpa satu tempat perhentian yang disepakati da1am

Wilayah Negara lain, tidak sebagai pengangkutan intenasional menurut Konvensi ini3. Pengankutan yang diselenggarakan oleh beberapa perusahaan angkutan secara berturut-

turut, dianggap, menurut Konvensi ini, menjadi satu pengangkutan yang tidak

terpisahkan apabila hal itu disepakati oleh para pihak sebagai salu kegiatan tersendiri,

baik yang telah disepakati berdasarkansatu kontrak tersendiri alaupunrangkaiankontrak,tanpa kehilangan sifat internasionalnya hanya karena satu kontrak atau rangkaian

kontrak yang seluruhnya dilaksanakan dalam wilayah Negara yang sama,

4. Konvensi ini juga diterapkan pada pengangkutan sebagaimana t e 1 a h diatur da1am Bab

V , sesuai dengan syarat-syarat yang termuat di dalamnya.

Pasa12

Pengangkutan yang Diselenggarakan

oleh Negara dan Pengangkutan Benda-benda Pos

1. Konvensi ini diterapkan pada pengangkutan yang diselenggarakanoleh Negara atau

oleh badan-badan umum resmi yang menye1enggarakan termasuk syarat-syarat yang

diterapkan da1am Pasal1.

2. Dalam pengangkutan benda-benda pOSt perusahaan pengangkutan hanya akan

bertanggung jawab terhadap administrasi yang berhubungan dengan itu sesuai dengan

ketentuan yang dapat diterapkan pada hubungan antara perusahaan pengangkutandan adrninistrasi pos.




3. Kecuali sebagaimana ditetapkan da1am ayat 2 Pasal ini, ketentuan-ketentuan Konvensi

ini tidak diberlakukan pada pengangkutan benda-benda pos.

BABIT

DOKUMENTASI DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PADA PENGANGKUT

PENUMPANG, BAGASI DAN KARGO

Pasal3

Penumpang dan Bagasi

1. Menyangkutpengangkutan penumpang, dokumen pengangkutansecara sendiri-sendiri

atau bersama-sama, barns diserahkan dengan memuat;

a. Suatu petunjuk tempat-tempat keberangkatan dan tempat tujuan;

b. Apabila tempat keberangkatan dan tempat tujuan berada da1am wilayah satu Negara

Peserta, satu ataulebih tempatpemberhentian yangdisepakati. yang beradadi wilayahNegara lain, suatu petunjuk sekurang-kurangnya satu tempat pemberhentian.

2. Cara lain untuk menjaga informasi sebagaimana ditunjukan pada ayat I, dapat

diigantikan untuk penyerahan dokumen sesuai dengan ketentuan ayat dimaksud. [ika

ada cara lain seperti itu digunakan, perusahaan angkutan wajib menawarkan untuk

menyerahkan kepada penumpang satu pemyataan tertulis mengenai inforrnasi yang

dilindungi tersebut-

3. Perusahaan angkutan wajtb menyerahkan kepada penumpang tanda bukti identifikas!

(claim tag ) untuk masing-masing bagasi yang tercatat (checked baggage) .

4. Penumpang hams diberitahukan secara tertulis atas pemberlakuan climaksud dimana

Konvensiinidapatditerapkan untukmengatur danmungkinmembatasi tanggungjawab

perusahaan angkutan atas kematian atau luka, dan untuk kerusakan atau kehilangan,

kerugian atau keterlambatan bagasi.

5. Tidak dipenuhinya ketentuan ayat terdahulu tidak mempengaruhi keberadaan atau

keabsahan kontrak pengangkutan, namun demikian hams tunduk pada ketentuan

Konvensi ini, termasuk ketentuan-ketentuan yang ada hubungan nya dengan

pembatasan tanggung jawab.

Pasal4

Kargo

1. Sehubungan dengan pengangkutan kargo, Surat Muatan Udara (air waljbill) harns

diserahkan.

2. Cara-cara~i untuk melindungi dokumenpencatatan pengangkutan yang akandilaksanakarf dapat diserahkan sebagai pengganti Surat Muatan Udara (air wffijbill).

Apabila cara sepert i itu digunakan, pengangkutwajib, jika diminta oleh pengirimbarang.

720 Volume 21, Nomor 5, Tahun 2009



menyerahkan satu tanda terima kargo kepada pengirim barang yang rnengijinkan

identifikasi pengiriman dan akses terhadap informasi yang termuat dalam dokumen

pencatatan yang dilindungi dengan cara dimaksud,

Pasa!5

lsi Surat Muatan Udara (air waybill) atau Tanda Terima Kargo

Surat Muatan Udara (air waybill). atau tanda terima kargo hams mencakup :

1. Petunjuk mengenai tempat keberangkatan dan tempat tujuan;

2. J i k a tempat keberangkatan dan tempat tujuan berada dalarn wilayah satu Negara Peserta,

satu atau Iebih dari satu tempat pemberhentian yang te1ah disetujui berada dalam wi1ayah

Negara lain, dengan suatu petunjuk sekurang-kurangnya satu tempat pemberhentian; dan

3 . Petunjuk rnengenai berat barang dalam pengir iman.

Pasal6

Dokumen Mengenai Sifat KargoPengiriman barang dapat disyaratkan, j ika perlu, untuk memenuhi formalitas pabean, polisi

dan instansi pemerintah yang terkait untuk menyerahkan dakumen yang menunjukkan

sifat karga. Ketentuan ini tidak menimbulkan bagi perusahaan angkutan udara kewajiban

atau tanggung jawab akibat dari kegiatan tersebut

Pasa! 7

Uraian Surat Muatan Udara (Air Waybill)

1. Surat Muatan Udara (air Watjbil l) hams dibuat oleh pengir im barang dalam rangkap tiga as1i

2. Rangkap pertama hams bertanda "bagi pengirim barang", yang hams ditanda tangani

oleh pengirim barang. Rangkap kedua hams bertanda "bagi penerima barang", yang

hams ditanda tangani oleh pengirim barang dan perusahaan angkutan. Rangkap ketiga

hams ditandatangani aleh perusahaan angkutan yang wajib menyerahkannya kepada

pengirim setelah kargo diterima.

3. Tanda tangan perusahaan angkutan dan pengirim dapat dicetak ataupun dicap.

4. Apabila atas penrrintaan pengirim barang, perusahaan angkutan membuatSuratMuatan

Udara ( a ir w m jb il l) , perusahaan angkutan hams dianggap, kecuali dapat dibuktikansebaliknya, telah rneIakukannya atas nama pengirim barang.

Pasal8

Dokwnentasi untuk Multi-Paket

Bilarnana ada lebih dari satu paket :

1. Perusahaan angkutan kargo berhak rneminta pengirim barang untuk membuat surat

Muatan Udara ( air w m J b ill) terpisah;

2. Pengirim barang berhak meminta perusahaan angkutan untuk menyerahkan tanda




te r ima kargo terpisah apabila cara lain sesuai dengan ketentuan ayat 2Pasal4 d igunakan, .

Pasal9

Tidak Dipenuhinya Persyaratan Dokumen

Tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 tidak akan mempengaruh i

keberadaan atau keabsahan kontrak pengangkut:an, namun dernikian harus tunduk pada

ketentuan Konvensi ini, termasuk ketentuan-ketentuan yang ada hubungannya denganpembatasan tanggung jawab.

Pasall0

Tanggung Jawab Atas Keterangan Dokumentasi

1. Pengirim barang bertanggung jawab atas kebenaran keterangan dan pemyataan yang

ada kaitarmya dengan kargo yang dimasukkan olelmya atau atas namanya keda1arn

Surat Muatan Udara ( air w m J b ill) diberikan olelmya atau atas namanya diberikan kepada

perusahaanangkutan untuk pencantumannya dalam dokumen pencatatan yangdilindungi dengan cara lain sebagairnana ditetapkan dalam ayat 2 pasal 4. Ketentuan

sebe1umnya juga harus diterapkan dimana orang yang bersangkutan bertindak atas

nama pengirim barang s e k a 1 i g u s agen perusahaan angkutan.

2. Pengirim barang wajib mengganti kerugian kepada perusahaan angkutan atas seluruh

kerugian yang dideritanya atau oleh orang lain kepada siapa perusahaan angkutan

bertanggungjawab, k are na a la sa n ketidaktelitian, ketidakbenaran atau ketidaklengkapan

keterangan dan pemyataan yang dimasukkan oleh pengirim atau atas nama pengirim

barang.3. Berdasarkan ketentuan ayat 1 dan 2 pasal W, perusahaan angkutan wajib mengganti

kerugian pada pengirim barang atas seluruh kerugian yang dideritanya ataupun oleh

orang lain kepada siapa pengirirn bertanggung jawab, dengan alasan ketidaktelitian;

ketidakbenaran atau ketidaklengkapan keterangan dan pemyataan yang dimasukkan

oleh ataupun atas nama perusahaan angkutan dalam. tanda terima kargo atau dalam

dokumen pencatat yang dilindungi dengan cara lain sebagaimana ditetapkan da1arn

ayat 2 Pasal 4.

Pasalll'

Nilai Pemhuktian Dokumentasi

1. Surat Muatan Udara (a ir iva lJb i ll ) atau tanda te r ima kargo merupakan bukti kuat (pr ima

fode) kesepakatan kontrak, penerimaan kargo dan dengan syarat-syarat pengangkutan

yang diterapkan didalamnya.

2. Setiap pemyataan dalam Surat Muatan Udara (air wmJbi l l ) atau tanda terima kargo

yang menyangkut herat, ukuran dan kemasan kargo serta keterangan j u m 1 a h paket,

adalah bukti kuat (pr ima f a c i e ) tentang fakta yang dinyatakan; ha1-hal yang herkaitandengan kwantitas, isi dan kondisi kargo bukan merupakan bukti untuk menuntut

perusahaan angkutan kecuali te1ah dinyatakan da1am Surat Muatan Udara ( air w m J b ill)

atau tanda terima kargo, yang te lah diperiksa dihadapan pengirim barang, atau berkaitan

722 Volume 21, Nomor 5, Tahun 2009.



· dengan syarat-syarat yang jeIas atas kargo tersebut

Pasal12

Hak Penentuan Kargo

1. Sesua i dengan tanggung jawabnya untuk me1aksanakan se1uruh kewajiban berdasarkan

kontrak pengangkutan pengirim barang berhak untuk membatalkan pengangkutan

kargo dengan menarik kembali di bandar udara keberangkatan atau tujuan, ataupun

menghentikannya dalam perjalanan pada setiap pendaratan, atau mengambilnya untuk

diserahkan di tempat tujuan atau dalam perjalanan kepada seseorang selain penerima

yang sudah ditentukan, atau dengan memintanya untuk dikembalikan ke bandar udara

keberangkatan. Pengirim barang tidak hams melakukan hak pembatalan ini sedemikian

rupa sehingga tidak merugikan perusahaan angkutan atau pengirim lainnya dan harus

mengganti biaya pengeluaran akibat pelaksanaan hak ini.

2. [ika tidak memungkinkan untuk melaksanakan perrnintaan dari pengirim barang,

perusahaan angkutanharus segera memberitahukan hal tersebut kepada pengir im barang.

3. Apabila perusahaan angkutan melaksanakan permintaan pengirim barang untuk

pernbatalan kargo tanpa merninta membuat bagian Surat Muatan Udara (air w a l J b i U ) atau

tanda terima kargo yang diserahkan ditempat tujuan akhir, dengan udale mengurangi

halmya,perusahaan angkutan wajib mendapatkan s a n t i rugi dari pengirim baran&

yang mungldn mengakibatkan kerugian terhadap seseorang yang secara sah memiliki

bagian dati Surat Muatan Udara (air w a t J b i l l ) atau tanda te r ima kargo.

4. Hak yang diberikan kepada pengirim barang terhenti pada saat dimulainya pe1aksanaan

ketentuan Pasal 13. Akan tetapi, apabila penerima barang menolak menerima kargo

tersebut,atau tidak dapat dihubungi, maka pengirim barang dapat melanjutkan hakpenguasaannya.

Pasal13

Penyerahan Kargo

1. Kecuali hila pengirim barang telah melaksanakan haknyaberdasarkan Pasal12,pada

saat kedatangan kargo e li tempat tujuan, penerima barang berhak meminta perusahaan

angkutan untuk menyerahkankargo kepadanya dengan membayar biaya sesuai dengan

syarat-syarat pengangkutan.

2. Kecuali disepakati sebaliknya, adalah kewajibanperusahaan angkutan untuk

memberitahukan kepada penerima barang segera kargo tiba.

3. [ika perusahaan angkutan mengakui kehilangan kargo, atau j ika kargo tidak tiba pada

batas waktu tujuh hari setelah kargo seharusnya tiba, penerima barang berhak untuk

menuntut perusahaan angkutan sesuai hak-haknya yang diatur dalam kontrak

pengangkutan.

Pasal14

Pelaksanaan Hak Pengirim dan Penerima




Pengirim dan penerima barang. masing-masing alas namanya sencliri dapat meIaksanakan

seluruhhak yang diberikankepadanya olehPasal12 dan Pasal13, baik untukkepentingannya

.sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain ditetapkan bahwa perusahaan angkutan

m e I a k s a n a . k a n kewajiban yang ditetapkan da1am kontrak pengangkutan .

Pasal15

Hubungan Pengirim dan Penerima atau Hubungan Timbal-balik dengan Pihak Ketiga

1. Pasal12,13 dan 14 tidak mempengaruhi hubungan pengirim dan penerima barang

atauhubungan timbal-balikdenganPihakketigayangmemperolehhak baikdari pengir im

atau dari penerima barang.

2. Ketentuan Pasa112, 13 dan 14 hanya dapat diubah dengan menyatakannya dalam

Surat Muatan Udara (air walJbill) atau tanda terima kargo.

Pasal16

Formalitas Bea Cukai ..Polisi dan Instansi Pemerintah Lainnya

1. Pengirim barang hams melengkapi keterangan dimaksud dan dokumen-dokumen

penting untuk memenuhi formalitas pabean, polisi dan instansi pemerintah lainnya

sebelumkargo dapat diserahkan kepada penerima barang. Pengirim bertanggungjawab

kepada perusahaan angkutan terhadap setiap kerugian yang terjadi karena kelalaian,

ketidakcukupan, ketidakteraturan setiap keterangan atau dokumen dirnaksud, kecuali

kerugian tersebut karena kesalahan perusahaan angkutan, orang yang clipekerjakannya

atau agennya2. Perusahaan angkutan tidak berkewajiban untuk meniliti kebenaran atau kelengkapan

keterangan atau kelengkapan dokumen.

BABm

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUfAN DAN BATAS KOMPENSASI

KERUGIAN

Pasal17

Penuinpang Meningga1 dan Luka Kerugian Pada Bagasi

1. Perusahaan Angkutan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita dalam hal

.menmggal atau luka badanseorangpenumpang dengansyarat bahwa hanya kecelakaan

yang menyebabkan kematian atau luka yang teIjacli diatas pesawat udara atau pada

saatdiJakukannyasetiap kegiatanoperasimenujukepesawat ataumeninggalkanpesawat

2. Perusahaan Angkutan bertanggung jawab alas kerugian yang diderita dalam kasus

kerusakan atau kehi1angan.. atau kerugian pada bagasi yang sudah clicatatdengan syarat

kejaclian yang menyebabkan kerusakan, kehilangan atau kerugian climaksud terjadidiatas pesawat udara atau se1ama jangka waktu dimana bagasi yang telah dicatat telah

berada dalam tanggung jawab perusahaan angkutan. Namun demikian, perusahaan

angkutan tidak bertanggung jawab da1am hal batas kerugian yang timbul karena caeat




yang sudah ada sebelumnya, mum: atau ketidaksempumaan bagasi tersebut Dalam hal

bagasi yang tidak tercata, termasuk barang-barang bawaan pribadi, perusahaan

angkutan bertanggung jawab apabila kerugian yang timbul tersebut adalah karena

kesalahannya atau orang yang dipeke:rjakannya atau agennya.

3. J i k a perusahaan angkutan mengakui kehilangan bagasi yang sudah dieatat, atau jika

bagasi yang sudah dicatat itu tidak sarnpai pada batas waktu dua puluh satu hari setelah

hari yang seharusnya sudah tiba, penumpang berhak untuk menuntut haknya kepadaperusahaan angkutan sebagaimana diatur dalam kontrak pengangkutan.

4. Kecuali bila ditentukan sebaliknya secara khusus, dalam Konvensi ini yang dimaksud

dengan "bagasi" ialah bagasi yang dicatat dan bagasi yang tidak dieatat

Pasal18

Kerugian Pada Kargo

1. Perusahaan angkutan bertanggungjawab alas kerugian yang diderita seandainya kerusakan

atau kehilangan dimaksud, atau kerugian pada kargo dengan syarat bahwa kejadian yang

menyebabkan kerugian yang diderila tersebut terjadi s e 1 a m a pengangkutan di udara.

2. Namun demikian, perusahaan angkutan tidak bertanggung jawab seandainya sarnpai

pada batas hal itu membuktikan bahwa kerusakan, atau kehilangan atau kerugian pada

kargo disebabkan satu atau lebih dari yang tersebut dibawah ini :

a. Caeat bawaan, mutu atau ketidaksempurnaan atau kebusukan kargo;

b. Ketidaksempurnaan atau caeat kemasan kargo yang dilakukan oleh orang bukan

perusahaan angkutan atau orang yang dipeke:rjakannya atau agennya;

c. Perang atau konflik bersenjata;

d. Tindakan pemerintah yang dilakukan dalam hubunganya dengan masuk, keluar

atau transitnya kargo.

3. Pengangkutan melaluhi udara dalam pengertian ayat 1 Pasal ini ialah jangka waktu

se1ama kargo dimaksud berada dibawah tanggung jawab perusahaan angkutan.

4. Jangka waktu pengangkutan melaluhi udara tidak dimaksudkan dalam pengertian

pengangkutan melaluhi darat, Iaut atau jalan bawah all yang dilakukan diluar bandar

udara. Namun demikian, j ika pengangkutanseperti itu te:rjadida1am pe1aksanaankontrak

angkutan udara, untuk tujuan pemuatan, penyerahan atau pengiriman. setiap kerugian

tunduk pada pembuktian sebaliknya, sebagai aldbat dari peristiwa yang terjadi selama

pengangkutan melalui udara. Jika satu perusahaan angkutan, tanpa persetujuan dari

pengirim barang, menggantikan pengangkutan dengan moda angkutan lain untuk

se1uruh atau sebagian dari pengangkutan dimaksud dengan perjanjian antara pihak

hams diangkut melaluhi udara, pengangkutan dengan moda angkutan lain tersebut

dianggap menjadi bagian dalam jangka waktu pengangkutan melalui udara,

Pasa119

Keterlambatan




Perusahaan angkutan bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena

keterlambatan dalam pengangkutan penumpang. bagasi atau kargo melalui udara. Namun

demikian, perusahaan angkutan tidak bertanggung jawab atas kerugian karena

keterIambatan apabila dapat membuktikan bahwa perusahaan angkutan dan orang yang

dipekerjakannya serta agennya te1ah mengambil tindakan sepantasnya yang dianggap periu

untuk menghindarkan kerugian atau tidak mungkin bagi perusahaan angkutan atau orang

yang dipekerjakannya dan agennya untuk mengambil tindakan semacam itu.

i:'asal20

Pembebasan darl Tuntutan

J i k a perusahaan angkutan membuktikan bahwa kerugian disebabkan atau karena kelalaian

atau kejahatan dari orang yang mengajukan tuntutan ganti rugi, atau penghilangan hmtutan

ganti kerugian orang. atau dari siapa dia akan memperoleh haknya, perusahaan angkutan

dibebaskan sebagian atau se1urulmya dari tuntutan penuntut sampai batas bahwa kelalaian

atau tindakan melawan hukum atau kejahatan yang dimaksud menyebabkan atau

mendatangkan kerugian. Apabila dengan alasan tuntutan ganti rugi karena meninggal

atau Iukanya penumpang yang dituntut oleh seseorang bukan penumpang yang

bersangkutan, perusahaan angkutan juga dibebaskan baik se1urulmya atau sebagian dari

tanggung jawabnya apabila hal itu terjadi bahwa kerugian tersebut disebabkan atau karena

kelalaian atau perbuatan me1awan hukum 1ainnya ataupun kejahatan yang cli lakukan o1eh

penumpang yang bersangkutan. Pasal inidiberlakukan terhadap semua ketentuan tanggung

. jawab dalam Konvensi ini, t e rmasuk ayat 1 pasal 21.

Pasal21

Ganti Rugi dalam Hal Penumpang Meninggal atau Luka

1. Terhadap kerugian yang timbul berdasarkan ayat 1 Pasa!17 tidak me1ebihi SDR 100.000

bagi setiap penumpang, perusahaan angkutan tidak dapat mengesampingkan atau

membatasi tanggung jawabnya.

2. Perusahaan angkutan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul

berdasarkan ketentuan ayat 1 Pasal17 melebihi batas yang telah ditentukan bagi setiap

penumpang sebesar SDR 100.000 apabila perusahaan angkutan dapat membuktikan

bahwa:

a. Kerugian tersebut bukan karena ke1a1aian atau perbuatan me1awan hukum 1ainnya

ataupun kejahatan dari perusahaan angkutan atau orang yang dipekerjakannya

atau agennya; atau

b. Kerugian tersebut sernata-mata karena ke1a1a:ianatau perbuatan me1awan hukum

lainnya atau tindak kejahatan dari pihak ketiga.

Pasal22

Batas Tanggung Jawab Atas Keterlambatan, Bagasi dan Kargo

1. Dalamhal kerugian disebabkan oIehketerIambatan sebagaimana ditetapkan dalamPasal

19 dalam pengangkutan orang. tanggung jawab perusahaan angkutan terhadap setiap




penumpang dibatasi sampai SDR 4150.

2. Dalam pengangkutan bagasi, tanggung jawab perusahaan angkutan dalam hal terjadi

kerusakan, kehilangan, kerugian, atau keterlambatan, dibatasi sebesar SDR 1000 setiap

penumpang kecuali j ika penumpang yang bersangkutan pacla saat bagasi yang telah

diperiksa diserahkan kepada perusahaan angkutan, telah membuat suatu pemyataan

khusus mengenai pentingnya penyerahan ditempat tujuan dan untuk itu telah clibayar

sejumlah biaya tambahan yang diminta. Dalam hal demikian perusahaan angkutanakan bertanggung jawab untuk mernbayar sebesar jumlah tidak melebilii jumlah yang

dinyatakan dimaksud, kecuali jika terbukti bahwa jumlah tersebutme1ebihi jumlahirnbalan

yang berlaku bagi penumpang (passenger's actual interes t) pacla saat penyerahan ditempat

tujuan.

3. Dalam angkutan kargo, tanggung jawab perusahaan angkutan dalam hal terjadi

kerusakan, kehilangan, kerugian atau keterlambatan dibatasi sebesar SDR 17 setiap kilo-

gram kecuaJi j ika pada saat kargo yang te1ah diperiksa diserahkan kepada perusahaan

angkutan,pengirimbarangte1ahmernbuatsatupernyataankhususmengenaipentingnya

penyerahan ditempat tujuan dan untuk itu telah dibayar sejumlah biaya tambahanyang dirrrinta. Dalamhal demikian perusahaanangkutanakan bertanggungjawabuntuk

membayar sebesar jumlah tidak melebihi jumlah yang dinyatakan dimaksud kecuali

jika terbukti bahwa jumlah tersebut me1ebihi jumlah imbalan yang berlaku bagi pengirim

(Consignor' s ac tua l interes t) pada saat penyerahan ditempat tujuan.

4. DaIam hal tetjadi kerusakan, kehi1angan, kerugian atau keterlambatan kargo atau benda

yang ada didalanmya, beban yang dipertimbangkan dalam menentukan jurnIah yang hams

ditanggungolehperusahaanangkutanada1ahsebatasberatsatuat:mbeberapapakettersebut

Namun demikian,. apabila kerusakan, kehilangan, kerugian atau keterIambatan sebagian

kargo atau sesuatu benda yang ada didalarrmya, mempengaruhi niIai paket lainnya yang

tercantum dalam Surat Muatan Udara (air ImtjJiIl) atau tanda terirna yang sama, jika tidak

diterbitkan dengan dokumen pencatatan yang sama yang dilindungi dengan cara lain

sebagairnana diatur da1am ayat 2 Pasal4, herat satu atau beberapa paket tersebut juga hams

dipertimbangkan dalam menentukan batastanggung jawab.

5. Ketentuan pada ayat 1 dan 2 Pasal ini tidak diberlakukanjika terbukti bahwa kerugian

yang timbul dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan perusahaan angkutan, or-

ang yang dipeke.tjakannya atau agennya, dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja

yang menyebabkan kerugian dan dengan sadar bahwa kerugian akan timbul, denganketentuan bahwa, dalam hal perbuatan akan kejahatan demikian juga hal nya yang

dilakukan oleh orang yang dipekerjakannya atau agen yang bersangkutan bertindak

da1am lingkup pekerjaannya.

6. Batasan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal21 dan Pasal ini tidak menghalangi

pengadilan untuk mernberikan keputusannya berdasarkan hukum setempat, selain itu,

seluruh atau sebagian biaya pengadilan dan biaya lain terrnasuk bunganya yang dituntut

oleh penuntut dalam persidangan pengadilan. Ketentuan tersebuttidak dapat diterapkan

j ika jumlah kerugian yang ditetapkan, diluar biaya perkara dan biaya Iainnya, tidak

melampaui jumlah yang ditawarkan perusahaan angkutan kepacla penuntut secara




tertulis dalam tenggang waktu 6 bulan dari tanggaI terjadiilya penyebab kerugian, atau

sebelum dimuIainya perbuatan, jika hal itu terjadi kemudian.

Pasal23

Perubahan Satuan Mata Uang

1. [umlah terkait da1am pengertian Special Drawing dalam konvensi ini dianggap sarna

dengan Special Drawing Right sebagaimana yang ditetapkan oleh Dana Moneter

Intemasional (International Monetary Fund-ThAF). Perubahan jumIah yang dimaksud

kedalam mata nang nasional pada kasus tindakan/ tuntutan hukum, hams dibuat sesuai

dengan nilai mata nang berdasarkan syarat Special Drawing Right pada tanggal

kepntusan pengadilan dikeluarkan. Nilai mata uang nasional pada satu Negara Anggota

IlvIF berdasarkan syarat Special Drawing Right, hams dihltung berdasarkan metode

valuasi yang diterapkan oleh IlvIF, yang berlaku pada tanggal keputusan pengadilan

untuk pelaksanaan dan transaksinya. Nilai mata nang nasional berdasarkan Special

Drawing Rightbagi negara bukan IlvIF, hams dihitung menurut cara yang ditentukanoleh Negara yang bersangkutan.

2. Namun demikian, negara-negara yang bukan anggota IIvIF dimana hukumnya tidak

memperbo1ehkan penerapan ketentuan ayat 1 pasal ini, pada waktu ratifikasi atau aksesi

ataupun setelahnya, dapat menyatakan bahwa batas tanggung jawab perusahaan

angkutan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 21, merupakan jumlah tetap sebesar

1.500.000 satuan mata nang setiap penumpang dalam tuntutan hukmn diwilayahnya;

62.500 satuan mata uang setiap penumpang dengan mengacu pada ayat 1 Pasal 22;

15.000 satuan mata nang setiap penumpang dengan mengacu pada ayat 2 Pasal 22;

dan 250 satuan mata nang setiap kilogram sesuai dengan ayat 3 Pasal22. Satuan mata

nang ini sama dengan enam puluh lima setengah miligram mas kehalusan keseribu

sembilan ratus. [umlah ini dapat dikonveksikan ke mata nang nasional negara yang

bersangkutan dalam angka. Perubahan jumIah kedalam mata nang nasional inihams

dibuat sesuai dengan hukum Negara yang bersangkutan.

3. PerhitungantersebutpadakalimatterakhirayatlPasalinidanperubahanmetodetersebut

pada ayat 2 Pasal ini hams dibuat sedemikian rupa dan dinyatakan dalam mata uang

nasional Negara Peserta sejauh mungkin sarna nilai riilnya dengan jumlah da1am Pasal

21 dan 22 sebagai akibat dari penerapan kalimat ketiga ayat 1 pasal iniNegara-negaraPeserta wajib menyampaikan cara penghitungan kepada lembaga penyimpanan (de-

p o S i t a n j ) sesuai dengan ayat 1 pasal ini, atauhasil konversi pada ayat 2 pasal ini bila

dipandang perlu, setelah memasukkan persyaratan ratifikasi, penerimaan, persetujuan

atau aksesi Konvensi ini bilamana ada perubahan didalamnya.

Pasal24

Peninjauan Kembali Mengenai Batasan

1. Deugau tidak mengesampingkan ketentuan Pasal25 Konvensi inidan berdasarkan ayat2 dibawah,. batas tanggung jawab sebagaimana diuraikan dalam Pasal21, Pasal22 dan

Pasal 23 harus ditinjau kembali setiap lima tahun secara berkala oleh lembaga

penyimpanan(depositary), pemeriksaan pertama dilaksanakan pada akhir tahun ke1ima




setelah tanggal berlakunya- Konvensi ini, atau jika Konvensi tidak berlaku da1am lima

tahun sete1ah terbuka untuk penandatanganan pertama, dalam tahun pertama sete1ah

berlaku, dengan mengacu pada faktor in£lasi yang menyebabkan naiknya tingkat in£Iasi

sejak perubahan sebelumnya atau pada tahap pertama sejak tanggal berlakunya

Konvensi. Patokan tingkat in£Iasi yang digunakan dalam penentuan faktor inf1asi hams

dibobot secara rata-rata untuk tingkat kenaikan pertahun atau penurunan dalam Indeks

Harga Konsumen di Negara yang mata uangnya terdiri dari Special Drawing .Rightstersebut pada ayat 1 Pasal 23 .

2. Jika peninjauan ulang seperti tersebut pada ayat diatas disimpulkan bahwa infIasi lebih

dari 10 persen. Depositary wajib memberitahukan Negara-negara Peserta atas satu

perubahan batas tanggung jawab. Setiap perubahan akan berlaku enam bulan sete1ah

pemberitahuan kepada negara-negara peserta. jika dalam waktu tiga bulan sesudah

pernberitahuan tersebut sebagian besar negara peserta menyatakan penoIakannya, rnaka

perubahan tidak akan berlaku dan depositary hams mengacu hasil dari pertemuan

negara-negara pesert:a. Depositary hams segera memberitahukan semua Negara Peserta

akan diberlakukannya setiap perubahan dimaksud,

3. Walaupun ayat 1 Pasal ini menetapkan demikian, prosedur sebagaimana ditetapkan

dalam ayat 2 Pasal ini, hams diterapkan setiap saat dengan ketentuan bahwa sepertiga

dari Negara Peserta menyatakan keinginannya untuk memberlakukannya dan dengan

syarat bahwa faktor inf1asi tersebut pada ayat 1 meIampaui 30 persen sejak perubahan

sebelumnya Peninjauan kembali selanjutnya dengan menggunakan prosedur

sebagaimana diuraikan dalam ayat 1Pasal ini akan terjadi pada tenggang waktu lima

tahun mulai pada akhir tahun kelima menjelang tanggal peninjauan ulang berdasarkan

ayat ini.

Pasal25

Ketentuan Tentang Batasan

Satu perusahaan angkutan dapat menentukan bahwa kontrak pengangkutan dapat

mengacu pada batas tanggungh jawabyangIebih tinggidari yangditerapkandalamKonvensi .

ini ataupun tanpa batas tanggung jawab.

Pasal26

Ketidakabsahan Ketentuan Kontrak

Setiap ketentuan yangcenderungmenghilangkan tanggungjawabdari perusahaanangkutan

atau menetapkan satu batas yang Iebih rendah dari yang diterapkan dalam Konvensi ini

hams batal demi hukum, pembatalan ketentuan seperti itu tidak termasuk batalnya seluruh

kontrak, tetapi tetap hams tunduk pada ketentuan Konvensi ini.

Pasal27

Kebebasan Berkontrak

Tidak boleh ada ketentuan dalam Konvensi ini yang akan mencegah perusahaan angkuran




untuk menolak mengadakan kontrak pengangkutan, me1epaskan diridari setiap pembelaan

yang ada dalam Konvensiini, atau dari persyaratan yang ditetapkan yang tidak bertentangan

dengan ketentuan Konvensi iniPasal28

P am ba ya ra n D im uk a

DaIam hal kece1akaan pesawat udara yang mengakibatkan kematian atau lukanya

penumpang, perusahaan angkutan harus, jika dipersyaratkan oleh hukum nasionaInya . .

melakukan pembayaran dimuka tanpa penundaan kepada seseorang atau beberapa orang

yang berhak menuntut kompensasi, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

yang mendesak dari orang yang bersangkutan. Pembayaran dimuka tersebut bukan

merupakan pengakuan tanggung jawab dan dapat diperhitungkan atas jumlah keru.gian

yangakan dibayarkan kemudian oleh perusahaan angkutan.

Pasal29

Dasar Tuntutan

Dasar perigangkutan penumpang, bagasi dankargo, setiaptindakan yang merugikan, yang

ditemukan dengan cara apapun, baik berdasarkan Konvensi ini ataupun dalam Kontrak

atau dalam tuntutanhukum atau sebaliknya, hanya dapat diajukan berdasarkan syarat

dan batas tanggung jawab tersebut sebagairnana ditetapkan dalam Konvensi ini dengan .

tidak mempertanyakan siapa yang berhak mengajukan tuntutanhukum dan apa hak setiap

orang, Dalam tindakan seper t i ini, tindakan hokum, huktiman peringatan atau kerugian-

kerugian tanpa kompensasi Iainnya tidak dapat dibata1kan.

Pasal30

Orang yang dipekerjakan, Agen Tuntutan Kolektif

1. Apabila.satu tuntutan diajukan terhadap seorang yang dipekerjakan atau agen dari

perusahaan angkutan yang menimbulkan kerugian sehubungan Konvensi ini, orang

yang dipekerjakan atau agen yang bersangkutan, jika mereka membuktikan bahwa

me r e k a bertindak didalam lingkup pekerjaannya, mereka berhak me1indungi dirinya

berdasarkan syarat-syarat dan batas-batas tanggungjawab dimana perusahaan angkutan

.itu sendiri mempunyai hak perlindungan dari konvensi ini

2. J u m 1 a h keseluruh yang dapat dibayarkan kemhili dati perusahaan angkutan, orang yang

d i p e k e . t j a b n . dan agennya, dalam kasus ~ itu.tidak dapattre 1ampaui betas t e r s e b u t d ia fa s .

3. Kecuali menyangkut pengangkutan kargo, ketentiJan ayat 1 dan 2 PasaI ini tidak wajib

diterapkanjika terbukti bahwa kerugian yang timbul karena perbuatan atau kejahatan .

dariorang.yang dipekerjakannya atau agen yang dilakukan dengan sengaja atau dengan

kelalaian dan dengan sadar menyebabkan timbu1nya kerugian. .

Pasal31

Jangka Waktu Pemberitahuan Pengaduan

1. Tanda terima yang diterima oleh orang yang berhak menyerahkan bagasi yang sudah

730 Volume 21,Nomor 5, Tahun 2009



dicatat atau kargo tanpa pengaduan merupakan bukti kuat (p r ima f a c i e ) bahwa barang

tersebutte1ah diserahkan dalamkeadaan baik dansestIaidengan dokumen pengangkutan

atau dengan dokumen pencatatan yang dilindungi dengan cara lain sebagaimana

ditetapkan dalam ayat 2 Pasal 3 dan ayat 2 Pasal 4.

2. Dalam kasus keruglanorang yang berhak untuk menyerahkan harus segera mengadu

kepada perusahaan angkutan setelah diketemukannya kerugian, dan paling lambat

dalam tujuh hari dari tanggal penerimaan bagasi yang sudah tercatat dan empat belashari dari tanggal penerimaan untuk kargo. Dalam hal keterIambatan, pengaduan hams

disampaikan paling Iambat dua puluh satu hari dari tanggal setelah bagasi atau kargo

ditempatkan ditempat penyimpanan.

3. Setiap pengaduan hams dibuat secara tertulis dan disampaikan atau dikirim dalam

jangka waktu tersebut diatas.

4. [ika tidak ada pengaduan dalam jangka waktu tersebut diatas, tidak ada tuntutan

terhadap perusahaan angkutan.kecuali dalam kasus ini ada kecurangan atas bagiannya.

Pasal32

Tanggung Jawab Terhadap Kematian Orang

DaIam hal tanggung jawab terhadap kematian orang, tuntutan kerugian ditetapkan sesuai

dengan persyaratan Konvensi ini bagi mereka yang secara sah mewakili harta bendanya

Pasal33

Jurisdiksi

1. Tuntutan terhadap kerugianharus diaiukan, berdasarkan pilihan penuntut, diwilayahsalah satu Negara Peserta, baik dipengadiIan perusahaan angkutan berdomisili maupun

kantor pusat perusahaan angkutan, atau dimana terdapat kegiatan usahanya me1aIui

kontrak yang diadakan atau dipengadilan tempat tujuan.

2. Berkenaan dengan kerugian yang diakibatkan kematian atau lukanya seseorang

penumpang, tuntutan hukum dapat diajukan kesalah satu pengadilan tersebut pada

ayat 1 Pasal ini, atau di wilayah satu Negara Peserta dimana pada saat kecelakaan,

penumpang mempunyai tempat asal atau tempat tinggal tetapnya, dan ke dan dari

mana perusahaan angkutan melakukan pelayanan jasa untuk pengangkutan .

penumpiffig melalui udara, baik dengan pesawat udaranya sendiri maupun dengan .

pesawat udara perusahaan angkutan lainnya berdasarkan perjanjian komersial, dan

dimana perusahaan angkutan yang bersangkutan menjalankan usahanya dalam

pengangkutan penumpang melalui udara dari tenpat disewa atau dirniliki oleh

perusahaan angkutan itu sendiri atau olehperusahaan angkutan lairmya dengan pihak

mana mereka t e 1 a h mengadakan petjanjian komersial

3. Yang dimaksudkan pada ayat 2 dengan,

a. "petjanjiankomersiaf' adalah suatu perjanjian selain perjanjiankeagenan yang dibuat

antara para pengangkut dengan mengacu pada ketentuan jasa angkutan




penumpang bersama melalui udara yang diadakan;

b. "tempat asal dan tempat tinggal tetap" ialah satu tempat yang pasti dan tetap

elitinggali oleh penumpang pada saat kecelakaan. Kebangsaan penumpang yang

bersangkutan bukan menjadi faktor penentu dalam hal ini,

4. Hal-hal yang menyangkut tata cara hams diatur dengan hukum pengadilan yang

menangani kasus tersebutPasal34

Arbitrase

1. Berdasarkan ketentuan Pasal ini, para pihak da1am kontrak pengangkutan kargo dapat

menentukan bahwa setiap perselisihan yang berhubungan dengan tanggung jawab

pengangkut berdasarkan Konvensi inihams diselesaikan dengan arbitrase. Persetujuan

clirnaksudharus dalam bentuk tertulis.

2. Tindakan arbitrase atas pilihan penuntut, harus diadakan disalah satu jurisdiksi yangte1ah ditentukan dalam P asal 33 .

3. Arbitrator atau pengadiIan arbitrasewaj fu menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini4. Ketentuan ayat 2 dan 3 Pasal ini harus dianggap bagian setiap klausa arbitrase atau

perjanjian, dan setiap persyaratan klausula atau perjanjian tersebut yang tidak sesuai

dengan itu, hams batal demi hukum.

Pasal35

Batasan Tuntutan

1. Hak menuntut kerugian harus dibatalkan jika suatu tuntutan tidak diajukan dalam

jangka waktu 2 tahun terhitung sejak dari tanggal tiba eli tujuan, atau dari tanggal

seharusnya pesawat udara tiba, atau dari tanggal pengangkutan berhenti.

2. Cara perhitungan jangka waktu harus ditetapkan berdasarkan hukum pengadilan yang

memproses kasus yang clirnaksud

Pasal36Pengangkutan Berturut-Turut

1. Dalam kasus pengangkutan yang akan dilaksanakan oleh beberapa perusahaan

angkutan berturut-turut dan sesuai dengan pengertian yang ditetapkan dalam ayat 3

.Pasal1, masing-masing perusahaan angkutan yang menerima penumpang, bagasi atau

kargo harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Konvensi ini dan para pihak

bersangkutan dianggap menjadi satupihak dalamkontrak climaksud pengankutan sejauh

kontrak dimaksud menyangkut bagian pengangktitan itu dilaksanakan dibawah

pengawasannya.

2. Dalam hal pengangkutan jenis W, penumpang atau setiap orang yang berhak atas

kompensasi dengan syarat dia dapat mengambiI tindakan hanya terhadap perusahaan

732 Volume 21, NOJIlor 5, Tahun 2009



angkutan yang melaksanakan pengangkutan selama keceIakaan atau keterlambatan

terjadi, kecuali jika dalam hal dimana, dengan menyatakan perjanjian perusahaan

angkntan pertama dianggap bertanggung jawab selamaperjalanan dimaksud,

3. Menyangkut bagasi atau kargo, penumpang atau pengirim berhak m e 1 a k u k a n tuntutan

terhadap perusahaan angkutan pertama, dan penumpang yang bersangkutan .atau

penerima barang yang berhak melakukan tuntutan terhadap perusahaan angkutan

terakhir, dan selanjutnya, masmg-maslngboleh melakukan tuntutan terhadap perusahaanangkutan yang me1aksanakan pengangkutan selama kerusakan, kehilangan, kerugian

atau keterlambatan terjadi. Para perusahaan angkutan tersebut secarabersama-sama

bertanggung jawab kepada penumpang atau kepada pengirim atau pener ima barang.

Pasal37

Hak Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga

Tidak ada dalarri konvensi iniketentuan yang mempennasalahkan apakah seseorang yang

bertanggung jawab atas kerugian sesuai ketentuan yang mengaturnya memiliki hakperlindungan terhadap tuntutan setiap orang.

BABIV

PENGANGKUfAN CAMPURAN

Pasal38

Pengangkutan Campuran

1. Da1amhal pengangkutan campuran yang diselenggarakan sebagian me1aluiudara dansebagian dengan modal angkutan lain moda angkutan lain, sesuai dengan ketentuan-

ketentuan Konvensi ini wajib, tunduk pada ketentuan ayat 4 Pasal18, hanya diterapkan

terhadap pengangkutan melalui udara, yang menetapkan pengangkutan melalui udara,

yang menetapkan pengangkutan melalui udara sesuai dengan persyaratan Pasal 1.

2. Tidakada dalamKonvensiini yang dapatmencegah para pihak dalamhal pengangkutan

campuran untuk memasukkan persyaratan da1am dokumen pengangkutan udara yang

berhubungandenganmodaangkutanIain,yangmenetapkanbahwaketentuanKonvensi

ini dianggap sebagai pengangkutan melalui udara.

BABV

PENGANGKUfAN UDARA YANG DISELENGGARAKAN OLEH SATU PIHAK

SELAIN PERUSAHAAN ANGKUTAN BERJANJI

Pasal39

Perusahaan Angkutan Berjanji - Perusahaan Angkutan Sebenamya

Ketentuan dalam Bab ini diberlakukan apabila satu pihak (da1am hal inidisebut "perusahaan




angkutan berjanjifl) sebagai pelaksana utama membuat satu kontrak pengangkutan dengan

seorangpenumpangataupengirimbarangyangruaturolehKonvensiini,ataudenganseseorang

yang bertindak atas nama penumpang atau pengirim barang, dan pihak lain (dalam hal ini

disebut "Pengangkut sebenamya") melaksanakan, dengan wewenang dari perusahaan

angkutan bemj~ untuk seluruh ataupun sebagian pengangkutan, tempi bukan merupakari

bagian dari satu pengangkutan berturut-turut menurut pengertian Konvensi iniPasal40

Tanggung Jawab Masing-masing Perusahaan Angkutan Berjanji dan Perusahaan

Angkutan Sebenamya

Apabila perusahaan angkutan sebenarnya melaksanakan seluruh atau sebagian

pengangkutan berdasarkan kontrak sesuai dengan ketentuan Pasal39, diatur berdasarkan

Konvensi ini, baik p e r u s a h a a n angkutan bel.janji maupun p e r u s a h a a n angkutan Sebenamya .

hams tunduk pada ketentuan Konvensi ini, kecuali sebaliknya ditentukan dalam Bab ini,

perusahaan angkutan terdahulu untuk semua pengangkutan yang diterapkan dalam

kontrak, perusahaan angkutan terakhir semata-mata hanya untuk pengangkutan yang

dilaksanakannya.

Pasal41

Tanggung Jawab Timbal-balik

1. Perbuatan dan kejahatan perusahaan angkutan sebenamya dan orang yang

dipekerjakannya serta agennya yang bertindak dalam Iingkup pekerjaannya, hams

dianggapjugamenjadiperusahaanangkutanberjanjisehubungandenganpengangkutan

yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sebenamya

2. Perbuatan dan kejahatan perusahaan angkutan berjanji dan orang yang dipeketjakannya

serta agennya yang bert indak dalam lingkup pekerjaannya, hams dianggap juga menjadi

perusahaan angkutan sebenarnya sehubungan dengan pengangkutan yang

diselenggarakan oleh perusahaan angkufan Namun demikian, perbuatan atau kejahatan

seperti itu hams tidak boleh membebankan perusahaan angkutan sebenarnya atas

tanggung jawab yang melebihi jumIah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal21, Pasal22,

Pasal 23 dan Pasal 24. Setiap perjanjian khusus dimana perusahaan angkutan berjanji

mener ima kewajiban yang tidak dibebankan oleh Konvensi ini atau setiap pelepasan hakatau pembe1aan yang diberikan oleh Konvensi iniatau oleh setiap pemyataan kepentingan

khusus da1am penyerahan ditempat tujuan yang cl imaksudkan dalam Pasal 22, tidak

boleh mempengaruhi perusahaan sebenamya kecuaI i disetujui olehnya.

Pasal42

Alamat Pengaduan dan Instruksi

Setiap pengaduan yang akan diajukan atau instruksi yang akan dlsampaikan Konvensi ini

kepada perusahaanangkutan hams berIaku sarna, baik itu dialamatkan kepada perusahaan .

angkutan berjanji atau kepada perusahaanangkutan sebenamya. Namun demikian, inst ruksi

-sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 hanya akan berlaku jika dialamatkan kepada -

perusahaan angkutan berjanji.




Pasal43

Orang Yang Dipekerjakannya dan Agen

Dalam hal pengangkutan diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sebenamya, setiap

orany yang dipekerjakannya atau agen perusahaan angkutan atau perusahaan angkutan

berjanji,jika mereka membuk.tikan bahwa mereka bertindak dalam lingkup pekerjaannya,

mereka berhak untuk membela diri d a r i / s e s u a i persyaratan dan batas tanggung jawab yang

dapat diterapkan menurut Konvensi inikepada perusahaan angkutan yangmempekerjakanorang atau agermya, kecuali jika terbukti bahwa mereka bertindak dengan maksud untuk

melepaskan diri dari barns tanggung jawab yang diminta sesuai dengan Konvensi ini.

Pasal44

Keseluruhan Kerugian

Dalam hal pengangkutan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sebenamya,

jumlah keseluruhan yang dapat dibayarkan dati perusahaan angkutan sebenarnya dan

dari perusahaan angkutan berjanji, dan dari orang yang dipekerjakannya serta agermya

yang bertindak dalam lingkup pekerjaannya, tidak boleh melebihi jurn1ah tertinggi yang

dapat dibebankan terhadap perusahaan angkutan berjanji atau perusahaan angkutan

sebenarnya menurut Konvensi ini, tetapi tidak seorangpun dari orang tersebut yang

bertanggung jawab atas sejumlah melampaui batas yang berlaku bagi orang yang

bersangkutan.

Pasal45

Alamat Tujuan Tuntutan

Dalam hal pengangkutan diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sebenarnya, satu

tuntutan atas kerugian, atas pilihan penuntut, dapat diajukan terhadap perusahaan angkutan

sebenarnya ataupun perusahaan angkutan berjanji,atau terhadap keduanya secarabersama-

sarna atau secara terpisah. [ika perkara diajukan hanya terhadap salah satu perusahaan

angkutan, perusahaan angkutan yang bersangkutan herhak untuk meminta perusahaan .

angkutan lainnya digabungkan menjadi satu dalam tuntutan hukum, prosedur dan

berlakunya akan diatur berdasarkan hukum pengadilan yang menangani kasus tersebut

Pasal46

Jurisdiksi. Tambahan

Setiaptuntutan ataskerugian yang dimaksudkan dalamPasal45 hams diajukan, berdasarkan

pilihan penuntut, diwilayah salah satu Negara Peserta, baik dipengadilan dimana suatu

tuntutan diajukan terhadap perusahaan angkutan berjanji, sebagaimana ditetapkan da1am

Pasal 33, atau yang diajukan dipengadilan yang mempunyai jur isdiksi ditempat dimana

perusahaan angkutan sebenarnya berdomisili atau tempat usaha induknya.

Pasal47

Ketidakabsahan Ketentuan Kontrak




Setiap ketentuan kontrak yang cenderung meringankan perusahaan angkutan berjanji atau

»erusahaan angkutan seben.amya dari tanggung jawab menurut Bab ini atau untuk

menetapkan satu batas terendah dari yang dapat diterapkan berdasarkan Bab ini hams

batal derni hukum, tetapi bata lnya ketentuan-ketentuan seperti itu tidak termasuk batalnya

seluruh kontrak yang hams berJaku berdasarkan ketentuan Bab ini,

Pasal48

Hubungan Timbal-balik Antara Perusahaan Angkutan Berjanji dan Perusahaan

Angkutan Sebenamya

Kecua1isebagaimana ditetapkan dalam Pasal45, da1am Bab ini tidak dapat mempengaruhi

hak dan kewajiban diantara mereka sendiri, termasuk hsetiap hak perlindungan atau

pergantian kerugian.

BABVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal49

Pemberlakuan Wajib

Setiap klausula yang termuat dalam kontrak pengangkutan dan semua perjanjian khusus

yang berlaku sebelum kerugian terjadi dengan mana maksud para pihak untuk melanggar

ketentuan yang ditetapkan dalam Konvensi ini, baik dengan menetapkan hukum yang

akan diterapkan atau dengan mengubah ketentuan mengenai jurisdiksi, adalah batal demi

hukum.

Pasal50

Asuransi

Negara-negara Peserta wajib meminta perusahaan angkutannya untuk membiayai asuransi

yangmemadai untukmenutup tanggungjawabperusahaan yang bersangkutan berdasarkan

Konvensi ini. Satu perusahaan angkutan dapat dipersyaratkan oleh Negara Peserta dalammana operasinya dilakukan, untuk melengkapi bukti bahwa mereka men1biayai asuransi

yang memadai untuk menutup tanggung jawabnya sesuai dengan Konvensi ini,

Pasa151

Penyelenggaraan Pengangkutan Dalam Keadaan Luar Biasa

Ketentuan Pasal3 sampai dengan Pasal S, Pasal7 dan Pasal8 sehubungan dengan

dokumentasi pengangkutan tidak dapat diterapkan dalam kasus dimana pengangkutan

dise1enggarakan dalam keadaan luar biasa diluar lingkup usaha perusahaan angkutan yang

biasa.

Pasal52




Pengertian Harl

Perkataan "hari" yang digunakan dalam Konvensi ini berarti hari kalender, bukan hari

kerja.

KEI'ENTUAN PENUTUP

Pasal53

Penandatanganan, Ratifikasi dan Mulai Berlaku

1. Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan diMontreal pada tanggal28 Mei 1999

oleh Negara-negara Peserta Konferensi Internasional tentang Hukum Udara yang

diadakan diMontreal dari tangga110 - 28 Mei 1999. Sete1ah tanggal28 Mei 1999, Konvensi

ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua negara di Kantor Pusat Organisasi

Penerbangan Sipil Intemasional diMontreal hingga saat mulai berlakunya berdasarkan

ayat 6 Pasal ini.

2. Konvensi ini juga terbuka untuk penandatanganan oleh Organisasi Perhimpunan

Ekonomi Regional. Yang dimaksud dengan "Organisasi Perhimpunan Ekonomi Re-

gional" dalarn Konvensi ini ialah setiap organisasi yang didirikan oleh negara-negara

berdauJat dari kawasan tertentu yang berwenang atas hal-hal tertentu yang diatur oleh

Konvensi ini dan diberi wewenang penuh untuk menandatangani serta meratifikasi,

menerima, menyetujui, atau ikut serta pada Konvensi ini, Yang berhubungan dengan

"Negara Peserta" atau "Negara-negara Peserta" dalam Konvensi ini, selain yang

ditetapkan dalam ayat 2 Pasal I, ayat 1 (b ) Pasal3, alinea (b ) Pasal 5, Pasal23, Pasal33,

Pasal46 danalinea (b ) Pasal57, berlaku sarna terhadap Organisasi PerhimpunanEkonomi

Regional. Maksud Pasal24 yang berhubungan dengan "mayoritas Negara-negara

Peserta" dan "sepert iga dari Negara-negara Peserta" tidak berIaku kepada Organisasi

Perhimpunan Ekonomi Regional.

3. Konvensi harus diratifikasi oleh Negara-negara dan Organisasi Perhimpunan Ekonomi

Regional yang te lah menandatanganinya.

4. Setiap negara atau OrganisasiPerhimpunanEkonomiRegional yangtidakmenandatangani

Konvensi. ini d ap at m ene rim a , menyetujui, atau ikut serta pada se tia p s aa r,

5. Dokumenratif ikasi, penerimaan, persetujuanatauaksesiharus diserahkankepada Organisasi

Penerbangan Sipil Intemasional yang dalam hal ini ditunjuk sebagai Depositary.

6 . Konvensi ini mulai berIaku penuh hari ke-60 sete1ah dokumen ratifikasi, penerimaan,

persetujuan atau aksesi yang ke-30 diserahkankepada Penerima dari antara Negara-negara

yang teIah menyerahkan dokumen yang dimaksud, Dokumen yangte1ah diserahkan oleh

Organisasi Perhimpunan Ekonomi Regional tidak dihitung berdasarkan ayat ini7. Bagi Negara-negara dan Organisasi PerhimpunanEkonomi Regional lainnya, Konvensi

ini berlaku 60 hari setelah tanggal penyimpanan instrwnen ratifikasi, penerimaan,

persetujuan atau aksesi.

8. Depositary wajib segera mernberitahukan seluruh penandatangan dan Negara-negara

Peserta mengenai:




a. Setiap penandatanganan Konvensi ini dan lengkap dengan tanggalnya;

b. Setiap penyerahan dokumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau akses i nya

dan lengkap dengan tanggalnya;

c. Tanggal mu1ai berIakunya Konvensi ini;

d, Tanggalmulai berlakunyasetiaprevisimengenai batas tanggungjawabyang diberikan

berdasarkan Konvensi ini;

e. Segala penarikan diriberdasarkan Pasal 54.

Pasal54

Penarikan Diri

1. SetiapNegaraPesertadapatmenarikdiridariKonvensiinidenganpemberitahuantertulis

kepacIa Depositary.

2. Penarikan diri harus berlaku 180 hart s e t e 1 a h tanggal pemberitahuanditerima oleh De-positary.

Pasal55

Hubungan Deugan Dokumen Konvensi Warsawa

Konvensiini wajib berlaku terhadap setiap ketentuan yangdfberlakukan pada pengangkutan

intemasional me1a1ui udara:

1. Antara Negara-negara Peserta pada Konvensi ini dengan mempertimbangkan Negara-

negara yang umumnya menjadi Peserta pada:a. th e Convention f o r th e Unific atio n o f Cer ta in Ru le s Re la tin g to I nte rnatio na l Carria ge b tJ Air

yang ditandatanganidi Warsawa pada tangga112 Oktober 1929 (se1anjutnya disebut

the Warsaw Convention);

b. t h e Pro toco l to Amend t h e Convention f o r th e Unific atio n o f Cer ta in Ru le s Re la tin g to I nte r-

national Carriage by Air yang ditancIatangani di Warsawa pacIa tangga112 Oktober

1929, diadakan di The Hague pada tanggal28 September 1955 (se1anjutnya disebut

The Hague P ro to co l);

c.th e

Convention, Suplem entanJ toth e

Warsaw Conventio n, f u rth e

Unific atio n o f Certa inRules Relating to International C arriage b tJ A ir P erfo rm ed b y a person Other than th e

Contracting Carr ier yang ditancIatangani di Guadalajara pacIa tangga118 September

1961 (se1anjutnya disebut G uadalajara Convention);

d. th e P rotocol to Amend th e Convention f o r th e Unification of C ertain Rules Relating toIn ternasiona l Carr iage by A ir ya ng diftm da tan gan i di Warsawa p a d a tanggal 12 Oktober

1929 dan diam andem en dengan Protocol yang diadakan di The Hague p a d a mnggal 28

September 1955 yang ditandatangani di Guatemala City, tanggal 8 Maret 1971

(se1anjutnya disebut Guatemala City ProtocoQ;




e. Additional Protocol No.1- 3 dati. Montreal Protocol No.4 untuk mengamandemen

Warsawa Convention sebagaimana telah eli amandemen dengan The Hague Proto-

col atau The Warsawa Convention yang t e 1 a h di arnandemen dengan The Hague

Protocol dan the Guatemala Gty Protocol, yang ditandatangani di Montreal pada

tanggal25 September 1975 (seIanjutnya disebut The Montreal P r o t o c o l s ) ; atau

2. Dalam wilayah kedaulatan satu Negara Peserta pada Konvensi ini dengan

m.empertimbangkan bahwa Negara yang bersangkutan adalah Peserta pada satu ataulebih dokumen sebagaimana ditetapkan dalam. sub-alinea (a) sampai (e) diatas.

Pasal56

Negara-negara Dengan Beberapa Sistim Hukum

1. J i k a satu Negara mempunyai dna atau lebih kesatuan wilayah dimana sistem hukum

yang diterapkan berbeda dalam hubungannya dengan hal-hal yang diatur dalam

Konvensi ini, pada waktu penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau

aksesi dapat menyatakan bahwa Konvensi iniwajib diberlakukan pada setiap kesatuan

wilayah nya atau hanya pada satu wilayah atau lebih serta dapat mengubahpemyataannya dengan mengajukan pemyataan lain pada setiap saat

2. Setiap pemyataan tersebut diatas, harus diberitahukan kepada Depositary dan hams

secara jelas dinyatakan terhadap kesatuan wilayah mana Konvensi ini ber Iaku.

3. Terhadap Negara Peserta yang membuat pernyataan seperti tersebut diatas:

a. Yang dimaksud dengan "Mata Vang Nasional" dalam Pasal Z3 harus diartikan

menurut mata uang kesatuan wilayah dimaksud dati negara yangbersangkutan; dan

b . Yang dimaksud dengan "Hukum Nasional" dalam Pasal28 harus diartikan menuruthukum kesatuan wilayah dirnaksud dari negara yang bersangkutan,

Pasal57

Reservasi

Tidak boleh diadakan r e s e r v a s i terhadap Konvensi ini kecuali bahwa satu Negara Peserta

setiap saat boleh membuat pernyataan dengan pemberitahuan yang ditujukan kepada De-

positary, untuk tidak memberlakukan Konvensi terhadap:

1. Angkutan udara internasional yang diselenggarakan dan dioperasikan secara langsung

oleh Negara Peserta dimaksud untuk tujuan non-komersial sesuai dengan fungsi dan

tugasnya sebagai Negara berdaulat; dan/ atau

2. Pengangkutan orang-orang, kargo dan bagasi bagi penguasa militer dengan pesawat

udara terdaftar di atau disewa oleh Negara Peserta yang bersangkutan, seluruh kapasitas

yang di r e s e r v a s i oleh atau atas nama penguasa yang bersangkutan. .

Dengan ini para Wakil Resmi yang bertandatangan dibawah ini, dan telah diberikan

wewenang penuh, telah menandatangani Konvensi ini,

Dilaksanakan diMontreal pada tanggal28 Mei tahun seribu sernbi1an ratus sembilan puluh

sembilan, dalam bahasa Inggris, Arab, China, Perancis, Rusia dan Spanyol, yang berlaku




sama dan otentik. Konvensi iniwajib dimasukkan daIam arsip Organisasi Penerbangan

Sipil Internasional, dansalinannya dikirimkan oleh Depositary kepada semua Negara Peserta

pada Konvensi ini, juga kepada semua Negara Peserta Warsaw Convention, T h e H a g u e Proto-

col, T h e Guadalajara Convention , th e Guatemala cift} Conven tio n dan t e Montreal P r o t o c o l s .

DAFfAR PUSTAKA

Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2001 tentang Angkutan Udara.

Peraturan Mentri Perhubungan No. KM: 11Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Udara.

Peraturan Mentri Perhubungan No. KM: 81 Tahun 2004 ten tang Penyelenggaraan Angkutan

Udara.

P eratu ran Me ntri Perhubungan No. KM: 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan AngkutanUdara.

Konvensi Roma Tahun 1952 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap PihakKe

Tiga diDarat

Koiwensi Montreal Tahun 1999 tentang Unifikasi Beberapa Ketentuan Pengangkutan Uelara

Intemasional

Konvensi Montreal Tahun 2009 tentang Kompensasi Kerugian Yang Disebabkan Jatulmya

Pesawat Terbang Asing Terhadap Pihak Ketiga Diatas Permukaan Bumi

*) Lahir diSuIawesi Selatan Peneliti Bidang Transportasi Udara .:

* * ) Lahir diSumedang PeneIitiPertama BidangTranSportasi Udara.


Konvensi Montreal

Documents

Transcript of Konvensi Montreal