Konvensi 6-
Transcript of Konvensi 6-
PROSEDUR PERIZINAN / PEMBERITAHUAN
1. Prosedur Perizinan / Pemberitahuan
Para Penyelengara konvensi baik yang bersifat nasional maupun internasional, harus mempunyai surat izin penyelenggaraan konvensi/pemberitahuan yang dikeluarkan oleh MABES POLRI
Permohonan Izin/Pemberitahuan, ditujukan kepada :
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Up. Kepala Dinas Intelijen dan Pengamanan Kepolisian.
Jl.Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Tembusan kepada :
Direktur Jenderal Pariwisata, Up. Kepala Direktorat Bina Usaha Jasa Pariwisata, Jl.Medan Merdeka Barat 16-19 Jakarta 10110
Direktur Jenderal HUBSOSBUDPEN Departemen Luar Negeri, Jl.Pejambon Raya No.7, Jakarta Pusat
Kepala BAKIN, Jl. Rawajati Timur Raya, Kalibata Jakarta Selatan
Kepala B.I.A, Jl. Raya Kalibata, Jakarta Selatan KAPOLDA Metro Jaya, Jl.Gatot Subroto Jakarta Selatan Kepala Kepolisian Daerah, tempat event tsb
dilaksanakan Departemen yang membawahi event tersebut.
Lampiran Surat Izin/Pemberitahuan :
Fotocopy KTP Penanggungjawab/Ketua Panitia 1 lbr fasfoto Penanggung Jawab/Ketua Panitia. Susunan Panitia Penyelenggara FC AD/ART dan/atau Akte Pendirian Organisasi
Penyelenggara. Daftar Pembicara dan Judul Makalahnya. Daftar Nama Calon Peserta dan asal
daerah/negara. Buku Pemberitahuan/brosur mengenai event
tersebut
Dasar Hukum Perizinan Konvensi di Indonesia.
Undang-undang No.13/1961 Undang-undang No.5/PNPS/1963 Pasal 510 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana. Radiogram KAPOLRI No.Pol 1364
rdg/1963 tanggal 27 Juli 1963.
Perizinan Para Peserta
Peserta konvensi berkewarganegaraan asing yang negaranya disebut dalam Keppres No.15 tahun 1983,jo.Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.02-Thn.1993, dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.
Bagi warga negara asing diluar ketentuan diatas diperlukan izizn dari Pemerintah Republik Indonesia,melalui : (1) Departemen Pertahanan dan Keamanan (Asisten Intelijen, Badan Kordinasi Intelijen Negara) (2) Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Pengamanan Hubungan Luar Negeri.
3. Perizinan Barang-barang Bawaan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk: barang cetakan, film dan bahan audio visual lainnya.
Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea & Cukai untuk : alat-alat peraga dan perlengkapan lain yang akan di re-export, bahan-bahan promosi yang akan dibagikan.
Departemen Penerangan Republik Indonesia untuk : film keprluan promosi selama kegiatan konvensi.