Kontrak Bps (Kontraktor)

K O N T R A K NOMOR : 26.06.001/PPK/SPK/2015

TANGGAL : 26 JUNI 2015

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN

CV. AGAPE

U N T U K

PEKERJAAN PEMAGARAN GEDUNG KANTOR

TAHUN ANGGARAN 2015

K O N T R A KNOMOR : 26.06.001/PPK/SPK/2015

TANGGAL : 26 JUNI 2015

PEKERJAAN PEMAGARAN GEDUNG KANTOR

TAHUN ANGGARAN 2015

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N A M A : ALBERTH CHRISTIAN LULAN,S.ST,M.SiJABATAN : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pusat Statistik Kab. TTSALAMAT : Jl. Proklamasi No. 06 Soe-TTS

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat Keputusan ......................... Tahun 2015 tanggal .................. untuk selanjutnya disebut Pengguna Barang/Jasa.

2. N A M A : SEMUEL S. NATUJABATAN : Direktur CV. AGAPEALAMAT : JL. Raya NiKi-niki KAB. TTS

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. AGAPE sesuai Akte pendirian Perusahaan Nomor : 23 Tanggal 07 September 1998 oleh Notaris Silvester J.Mambaitfeto, SH, untuk selanjutnya disebut Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa sepakat untuk mengadakan perjanjian Pekerjaan Pemagaran Gedung Kantor, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Lingkup pekerjaan adalah Pemagaran Gedung Kantor yang terdiri dari :a. PEKERJAAN PERSIAPAN b. PEKERJAAN PAGAR TEMBOK BIASA c. PEKERJAAN PAGAR TEMBOK BIASA KOMBINASI BESI HOLLOW d. PEKERJAAN LAIN-LAIN

Dalam jangka waktu 90 ( sembilan puluh ) hari kalender terhitung sejak ditanda tanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagaimana diatur dalam Syarat Umum Kontrak dan Syarat Khusus Kontrak.

2. Penyedia Barang/Jasa menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan lingkup dan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 2

PEMBAYARAN

Untuk pelaksanaan tugas tersebut pada pasal 1 (satu), maka Pengguna Barang/Jasa akan membayar kepada Penyedia Barang/Jasa atas pelaksanan pekerjaan tersebut dengan syarat – syarat pembayaran sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 3

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak disetujui sebesar Rp 199,400,000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN .

Pasal 4

PENAFSIRAN

Semua kata – kata dan ungkapan dalam Kontrak ini telah ditafsirkan bersama oleh Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 5

PEMELIHARAAN/PERBAIKAN

Penyedia Barang/Jasa harus memperbaiki atau mengganti semua hasil pekerjaan tanpa adanya penambahan biaya dan waktu terhadap kerusakan atau cacat tersembunyi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama masa pelaksanaan sampai dengan masa pemeliharaan.

Pasal 6

DOKUMEN KONTRAK

Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak serta dokumen – dokumen lain yang menjadi lampiran Kontrak ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan.

Pasal 7

BERLAKU KONTRAK

Kontrak ini dinyatakan berlaku terhitung sejak Kontrak ditanda tangani oleh Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa.Demikian Kontrak ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Senin tanggal Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas seperti tersebut diatas, di Soe dalam rangkap 07 (Tujuh), 2 (dua) asli masing –

masing untuk Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani, sedangkan rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai.

PENYEDIA BARANG/JASA

CV. AGAPE

SEMUEL S NATUDIREKTUR

PENGGUNA BARANG/JASA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMENBADAN PUSAT STATISTIK KAB.TTS

ALBERTH CHRISTIAN LULAN,S.ST,M.SiNIP. 19720210 199203 1 002

MENGETAHUIKEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KAB.TTS

Ir. P. DIKSON BALUKHNIP. 19671215 1994 02 1 001

SYARAT UMUM KONTRAK

BAB I

PENGERTIAN PERISTILAHAN ( DEFINISI )

Pasal 1

Dalam Kontrak ini pengertian peristilahan yang digunakan harus diartikan sebagai berikut :

a. “Kontrak” adalah perjanjian yang dibuat oleh Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Pekerjaan Pemagaran Gedung Kantor, yang ditanda tangani oleh Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa terdiri dari Bentuk Kontrak, Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak beserta semua Lampiran dan Dokumen yang menjadi bagian dari sebagaimana disebutkan dalam perjanjian.

b. “Harga Kontrak” adalah harga yang tetap dan pasti yang harus dibayarkan oleh Pengguna Barang/Jasa kepada Penyedia Barang/Jasa.

c. “Pengguna Barang/Jasa” adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pusat Statistik.

d. “Penyedia Barang/Jasa” adalah CV. AGAPE dengan NPWP 016461410922000

e. “Pekerjaan Tambah/Kurang” adalah suatu pekerjaan yang terjadi karena kondisi lapangan dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak diperhitungkan dalam rencana (tak terduga) akan terjadi, dan tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaiam pekerjaan pemborongan/pembelian semula, sehingga mengakibatkan bertambah/berkurangnya volume pekerjaan yang tercantum didalam kontrak.

f. “Syarat Khusus” adalah ketentuan yang bersifat khusus dan/atau lebih rinci dan/atau spesifik yang apabila terjadi perbedaan dengan Syarat Umum Kontrak, maka Syarat Khusus Kontrak lebih mengikat dari Syarat Umum Kontrak.

g. “Keadaan Kahar” adalah kondisi diluar para pihak yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban para pihak yang disebabkan karena badai, banjir, gempa bumi, perang, pemberontakan, pemogokan atau kebakaran.

BAB II

KEWAJIBAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR - GAMBAR

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar–gambar yang ditetapkan dalam kontrak.

Pasal 3PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK

(1). Kontrak ini bersifat terbatas dan rahasia. Tanpa persetujuan dari Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa dilarang menyebar luaskan kontrak dalam bentuk apapun kepada orang lain, kecuali jika untuk keperluan pelaksanaan kontrak.

(2). Kontrak adalah milik Pengguna Barang/Jasa dan apabila diminta oleh Pengguna Barang/Jasa maka harus dikembalikan kepada Pengguna Barang/Jasa setelah Penyedia Barang/Jasa selesai malaksanakan seluruh tugas kewajibannya sesuai kontrak.

Pasal 4JAMINAN PELAKSANAAN

(1). Untuk menjamin pelaksanaan kontrak, Penyedia Barang/Jasa wajib menyampaikan jaminan pelaksanaan bernilai 5% dari harga kontrak, yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat), selambat–lambatnya pada saat penandatanganan kontrak, dengan masa berlaku sampai akhirnya jangka waktu masa pemeliharaan.

(2). Apabila Penyedia Barang/Jasa gagal melaksanakan kontrak, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik negara.

(3). Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pengguna Barang/Jasa kepada Penyedia Barang/Jasa setelah selesai pelaksanaan masa pemeliharaan pekerjaan.

Pasal 5MASA PEMELIHARAAN

(1). Setelah selesainya pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan 29 Februari 2016 Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk memelihara pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, yang ditetapkan dalam Syarat Khusus Kontrak.

(2). Apabila selama masa pemeliharaan tersebut ditemukan kekurangan atau kerusakan terhadap pekerjaan yang selama ini dilaksanakan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Pengguna Barang/Jasa, maka Penyedia Barang/Jasa wajib memperbaiki dan menyempurnakannya atas biaya Penyedia Barang/Jasa sendiri.

(3). Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan, maka sisa pembayaran sebanyak 5% sebagai jaminan pemeliharaan tidak akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa dan menjadi milik negara.

Pasal 6P E M B A Y A R A N

(1). Pengguna Barang/Jasa akan membayar Uang Muka sebesar 20% dari harga kontrak, yang akan dibayarkan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan surat jaminan uang muka yang diterbitkan olah Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau perusahaan asuransi yang mempunyai program surety bond yang jumlahnya sama dengan jumlah uang muka yang akan dibayar oleh Pengguna Barang/Jasa.

(2). Uang muka akan diperhitungkan secara berangsur – angsur merata sesuai dengan tahap – tahap pembayaran selanjutnya beserta persyaratan–persyaratan sesuai dengan prestasi phisik yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan uang muka tersebut telah lunas selambat – lambatnya pada saat pekerjaan mencapai 100%.

(3). Pembayaran selanjutnya ditentukan dalam Syarat Khusus Kontrak secara bertahap sesuai dengan prosentase realisasi phisik pelaksanaan pekerjaan dan bila realisasi mencapai 100% dibayarkan 95% dari harga kontrak sedangkan 5% dibayarkan setelah Penyedia Barang/Jasa selesai menyelesaikan masa jaminan pemeliharaan dengan baik.

(4). Apabila dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan Data Kontrak, Pekerjaan ini mendapat penyesuaian untuk fluktuasi harga, maka jumlah yang dibayarkan sesuai Kontrak oleh Pengguna Barang/Jasa kepada Penyedia Barang/Jasa untuk Mata Pembayaran Utama wajib disesuaikan sehubungan fluktuasi harga komponen utama dari harga satuan Mata Pembayaran Utama.

Pasal 7LARANGAN PENGALIHAN

(1). Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan (mensubkontrakan) seluruh pekerjaan atau pekerjaan utamanya kepada rekanan lain.

(2). Pengalihan (mensubkontrakan) sebagian pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan utama hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pengguna Barang/Jasa, dan pengalihan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab atau kewajiban Penyedia Barang/Jasa atas pelaksanaan seluruh pekerjaan berdasarkan kontrak.

Pasal 8KERJA SAMA DENGAN PENGUSAHA EKONOMI LEMAH

(1). Dalam melakukan pekerjaan ini Penyedia Barang/Jasa wajib bekerja sama dengan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah.

(2). Bagi pekerjaan yang akan dilaksanakan bersama dengan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah tersebut akan ditetapkan lebih lanjut dalam Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 9PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

(1). Dalam melaksanakan kontrak ini Penyedia Barang/Jasa harus menggunakan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri.

(2). Apabila sebagian barang dan jasa hasil produksi dalam negeri ternyata tidak dapat dipenuhi, maka Penyedia Barang/Jasa akan menggunakan barang dan jasa import dengan perbandingan barang dan jasa produksi dalam negeri tetap lebih besar.

(3). Apabila sebagian besar atau seluruh kebutuhan barang dan jasa produksi dalam negeri ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaannya, maka Penyedia Barang/Jasa dapat menggunakan barang dan jasa import.

Pasal 10JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

(1). Penyedia Barang/Jasa harus menyelesaikan pekerjaan seluruhnya sesuai dengan jangka waktu sesuai yang telah ditetapkan dalam kontrak.

(2). Penyedia Barang/Jasa setelah menyelesaikan pekerjaan juga wajib melaksanakan masa pemeliharaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

(3). Jadwal waktu penyelesaian pekerjaan dan masa pemeliharaan ditetapkan dalam Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 11A S U R A N S I

(1). Penyedia Barang/Jasa dengan biaya sendiri harus mengasuransikan seluruh pekerjaan termasuk material, barang–barang, instalasi dan peralatan lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontraknya terhadap segala resiko termasuk resiko perang, pemogokan, kerusuhan dan hura–hura, sehingga dapat menjamin Pengguna Barang/Jasa dan dapat menerima hasil pekerjaan tersebut dengan kondisi baik.

(2). Penyedia Barang/Jasa harus menutup asuransi tersebut dalam ayat (1), dengan Perusahaan Asuransi Indonesia yang disetujui oleh Pengguna Barang/Jasa.

Pasal 12KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dalam melaksanakan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa wajib memberikan perlindungan Keselamatan bagi seluruh tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Pasal 13JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Penyedia Barang/Jasa wajib mengikut sertakan semua tenaga kerja yang dipekerjakan dalam rangka program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Perusahaan (Persero) PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Pasal 14PAJAK – PAJAK DAN BEA

Penyedia Barang / Jasa harus menanggung dan membayar :

a. Pajak Penghasilan yang Terhutang atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh Penyedia Barang/Jasa atas pekerjaan yang dilakukannya dalam pelaksanaan pekerjaan ini

sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Peraturan Pelaksanaannya.

b. Semua pajak dan bea–bea lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak ini.

Pasal 15BANTUAN PEMBERI TUGAS DAN KONTRAKTOR

Pengguna Barang/Jasa dalam batas kewenangannya apabila diperlukan akan memberikan bantuan untuk mengurus penyelesaian administrasi pembayaran pajak, bea dan biaya – biaya lainnya yang harus diselesesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 16KEADAAN KAHAR

(1). Penyedia Barang/Jasa akan dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan memaksa.

(2). Apabila terjadi keadaan memaksa selambat – lambatnya 14 (empat belas hari) kalender sejak terjadinya keadaan tersebut, Penyedia Barang/Jasa harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa disertai dengan bukti – bukti yang syah dari instansi yang berwenang menyatakan telah terjadi keadaan memaksa.

(3). Setelah Pengguna Barang/Jasa menyatakan secara resmi menerima pemberitahuan tersebut dari Penyedia Barang/Jasa, maka atas dasar pemberitahuan tersebut Pengguna Barang/Jasa melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pemberitahuan tersebut dan apabila alasan dari Penyedia Barang/Jasa dapat diterima maka kontrak dapat diperpanjang jadwal pelaksanaannya.

(4). Adanya keadaan memaksa tersebut tidak mengurangi kewajiban Penyedia Barang/Jasa untuk berusaha menanggulangi sehingga jadwal penyerahan barang yang telah ditetapkan dalam kontrak dapat dipenuhi.

(5). Selama adanya penundaan, Pengguna Barang/Jasa dibebaskan dari kewajiban membayar kepada Penyedia Barang/Jasa karena disebabkan keadaan memaksa tersebut.

Pasal 17PEKERJAAN TAMBAH / KURANG

(1). Selama pelaksanaan kontrak bila secara teknis diperlukan pekerjaan tambah/kurang oleh Pengguna Barang/Jasa, maka Penyedia Barang/Jasa harus melaksanakan dengan tambahan biaya maksimal 10% dari jumlah harga kontrak.

(2). Apabila dalam kontrak telah ada harga satuannya, maka harga satuan pekerjaan tambah/kurang tersebut menggunakan harga satuan dalam kontrak.

(3). Apabila dalam kontrak belum ada harga satuan pekerjaan tambah/kurang, maka harga satuan pekerjaan tambah/kurang tersebut harus mengacu pada harga satuan upah materiil dan peralatan yang telah ada dalam kontrak ini.

BAB III

S A N K S I

Pasal 18PEMUTUSAN SEPIHAK OLEH PEMBERI TUGAS

(1). Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa mengenai kelalaian

yang dilakukan, maka kontrak dapat diputuskan secara sepihak oleh Pengguna Barang/Jasa dengan segala resiko ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa.

(2). Selain dikenakan sanksi pemutusan kontrak sepihak tersebut, Penyedia Barang/Jasa juga dikenakan sanksi tidak diikutsertakan dalam pelelangan pekerjaan lain yang diadakan oleh Pengguna Barang/Jasa sampai akhir Tahun Anggaran berikutnya.

(3). Adanya pemutusan sepihak dan sanksi tersebut tidak membebaskan Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan semua kewajiban sampai dengan saat diterimanya pemberitahuan pemutusan sepihak.

Pasal 19PENYEDIA BARANG/JASA MENGUNDURKAN DIRI

Apabila Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri setelah ditanda tanganinya kontrak baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan Pengguna Barang/Jasa, maka jaminan pelaksanaan yang telah diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa menjadi milik negara dan dikenakan sanksi tidak diikutsertakan dalam pelelangan pekerjaan lain yang diadakan oleh Pengguna Barang/Jasa sampai akhir Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 20DENDA KETERLAMBATAN DAN PENYERAHAN

(1). Bila Penyedia Barang/Jasa terlambat dalam melaksanakan kewajiban penyerahan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak, maka Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan 1/1000 dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

(2). Setiap denda keterlambatan akan diperhitungkan dengan pembayaran.

BAB IV

PERSELISIHAN

Pasal 21PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1). Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa akan menyelesaikan melalui musyawarah.

(2). Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa akan melaksanakan melalui Peradilan Umum di Indonesia yang akan ditentukan lebih lanjut dalam Syarat Khusus Kontrak.

(3). Setiap perselisihan tidak membebaskan Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan kontrak.

BAB V

H U K U M

Pasal 22HUKUM YANG BERLAKU

Hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia, kecuali yang sudah diatur dalam kontrak ini.

BAB VI

P E N G A W A S

Pasal 23PENGAWAS PEKERJAAN

(1). Untuk mengawasi pelaksanaan kontrak ini Pengguna Barang/Jasa dapat menunjuk Konsultan Pengawas Pekerjaan yang akan diberitahukan kepada Penyedia Barang/Jasa secara tertulis untuk bertindak mewakili Pengguna Barang/Jasa sebagai Pengawas Pekerjaan.

(2). Pengawas Pekerjaan hanya diberi wewenang untuk mengawasi pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditetapkan serta memberikan saran–saran mengenai pelaksanaan pekerjaan.

(3). Pengawas Pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaannya apabila menimbulkan dampak keuangan/pembiayaan maka hal tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengguna Barang/Jasa sebelum dilaksanakan.

BAB VIIKETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 24A D D E N D U M

(1). Hal–hal yang belum cukup diatur atau perubahan–perubahan dalam kontrak ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Addendum Kontrak yang harus sudah dibuat sebelum kontrak berakhir.

(2). Addendum Kontrak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.


CV. AGAPE







SYARAT KHUSUS KONTRAK

1. Ketentuan–ketentuan dalam Syarat Umum Kontrak yang tidak diubah dalam Syarat Khusus Kontrak ini tetap berlaku.

2. Pasal 1 (satu) Definisi :Pengguna Barang/Jasa adalah Badan Pusat Statistik yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan ................ tanggal ......... 2015.

3. Pasal 5 (lima) pemeliharaan Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) diganti sebagai berikut :Sebelum serah terima pekerjaan terakhir, Kontraktor wajib memberikan jaminan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

4. Pasal 6 (enam) pembayaran Kontrak diganti sebagai berikut :

A. HARGA BORONGAN DAN CARA PEMBAYARAN.

Harga Borongan/Harga Kontrak tersebut Pasal 6 (enam) adalah sebesar Rp 199,400,000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu rupiah) sudah termasuk PPN, termasuk pajak–pajak yang harus ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa.

B. UANG MUKA.

a. Uang Muka dapat diberikan oleh Pengguna Barang/Jasa kepada Penyedia Barang/Jasa sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga borongan/pekerjaan, atas permintaan Penyedia Barang/Jasa dan dibayarkan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari Bank Pemerintah atau Lembaga Departemen Keuangan lainnya dengan nilai sebesar uang muka tersebut diatas yang berlaku selama jangka waktu kontrak.

b. Pengembalian uang muka akan diperhitungkan dengan pembayaran angsuran masing–masing.

c. Nilai jaminan uang muka tersebut setiap kali dapat dikurangi sesuai dengan jumlah pengembalian yang dilaksanakan.

C. CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga borongan tersebut diatas akan dibayar oleh KPPN Kupang ke Rekening Bank NTT Cabang Niki-niki Nomor Rekening 028.01.13.000003-5 Atas nama CV. AGAPE dengan cara sebagai berikut :a. Angsuran pembayaran harga borongan ini dilakukan oleh Pengguna Barang/Jasa

kepada Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan dana yang tersedia dan dibayarkan secara

angsuran sesuai dengan prestasi fisik/kemajuan pekerjaan yang dicapai serta dinyatakan dengan Berita Acara.

b. Pembayaran Angsuran Pertama dilaksanakan setelah fisik mencapai 25 %.c. Pembayaran Angsuran Kedua dilaksanakan setelah fisik mencapai 60 %.d. Pembayaran Angsuran Ketiga dilaksanakan setelah fisik mencapai 95 %.e. Pembayaran Angsuran Keempat dilaksanakan setelah fisik mencapai 100 %.f. Pembayaran terakhir sebesar 5 % dapat dilakukan pada saat masa pemeliharaan

berakhir atau penyerahan pekerjaan yang keduag. Pada prinsipnya pemborong boleh atau dapat mengambil atau mengajukan tagihan

sebesar 5% (lima prosen) kurang dari prestasi fisik/kemajuan pekerjaan yang telah dicapai.

5. Pasal 9 judulnya diganti kerja sama dengan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah dan Program

Padat Karya.a. Kontraktor wajib melaksanakan Program Padat Karya dengan menggunakan sebanyak

mungkin tenaga kerja lokal.

b. Yang dimaksud dengan Golongan Ekonomi Lemah adalah GEL yang tercantum dalam DRM setempat atau menjadi anggota asosiasi jasa konstruksi yang ada.

c. Pekerjaan yang dapat diberikan adalah pekerjaan–pekerjaan yang sesuai kesepakatan antara Penyedia Barang/Jasa dengan yang akan disubkontrakan dan diketahui oleh Pengguna Barang/Jasa, dan dibuat dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan kepada PIHAK KETIGA yang ditanda tangai oleh Penyedia Barang/Jasa dan Subkontraktor dan diketahui oleh Pengguna Barang/Jasa.

d. Penyedia Barang/Jasa melaporkan kepada Pengguna Barang/Jasa realisasi pelaksanaan program Padat Karya dan kerja sama dengaan Pengusaha Ekonomi Lemah setiap akhir tahun.

e. Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program Padat Karya dan pekerjaan yang di sub-kontrakkan.

6. Pasal 11 Jangka Waktu Penyelesaian PekerjaanDiganti sebagai berikut :

a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/penyelesaian pekerjaan tersebut pada pasal 11 ditetapkan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung saat ditentukan mulai melaksanakan pekerjaan yang akan diterbitkan kemudian dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015.

b. Masa Pemeliharaan.b.1. Jangka waktu pemeliharaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari

kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Pemeliharaan sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan 29 Februari 2016.

b.2. Selama masa pemeliharaan Penyedia Barang/Jasa wajib memperbaiki segala kerusakan dan atau kekurangan–kekurangan terhadap pekerjaan yang timbul akibat kelalaian Penyedia Barang/Jasa.

b.3. Bila Penyedia Barang/Jasa ternyata tidak bersedia untuk melakukan perbaikan tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah diberitahukan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa oleh Pengguna Barang/Jasa, maka Pengguna Barang/Jasa dapat secara sepihak menunjuk Penyedia Barang/Jasa lain untuk

melaksanakan perbaikan tersebut dan segala biaya dibebankan kepada Penyedia Barang/Jasa dimaksud.

7. Pasal 22 Penyelesaian PerselisihanDiganti sebagai berikut :

a. Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan kontrak ini, maka Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa akan menyelesaikan melalui musyawarah.

b. Jika terjadi yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan tersebut akan diputuskan melalui Badan Abritase Nasional Indonesia (BANI) yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu :- Seorang wakil dari Pengguna Barang/Jasa- Seorang wakil dari Penyedia Barang/Jasa- Seorang ahli sebagai ketua yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak.

c. Apabila Dewan Abritase tersebut tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengajukan perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri Kls I Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.


CV. AGAPE







SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)NOMOR : 05.08.002/PPK/SPMK/2015

Menunjuk Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05.05.001/PPK/SPK/2015 Tanggal 03 Juni 2015, dengan ini memerintahkan kepada :

N a m a : SEMUEL S NATUJABATAN : Direktur CV. AGAPE ALAMAT : Jl. Raya Niki-niki Kab. TTS

Agar memulai Pekerjaan Pemagaran Gedung Kantor dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh ) hari kalender, terhitung mulai melaksanakan pekerjaan dari tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015.

2. Syarat-syarat pekerjaan sebagaimana disebut dalam dokumen kontrak dan segala perubahannya/addendum, wajib dipatuhi oleh Penyedia Barang/Jasa sebagaimana mestinya.

3. Apabila terjadi kegagalan kontrak/pelaksanaan, maka segala akibat yang terjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SoE, 03 Juni 2015



TEMBUSAN: Disampaikan Kepada Yth :1. .......................;2. ......................;

SoE, 02 Juni 2015

Nomor : ...................... Lampiran : -

Kepada Yth.Direktur CV. AGAPEdi - T e m p a t

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pemagaran Gedung Kantor

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara No.: 05/AGP/V/2015 tanggal 01 Mei 2015 perihal Penawaran Biaya Pekerjaan Pemagaran Gedung Kantor dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 199.400.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan Pekerjaan Pemagaran Gedung Kantor dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

SoE, 02 Juni 2015



BERITA ACARA PENYERAHAN LAPANGANPekerjaan :

Lokasi :Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Wuring Kabupaten Sikka Maumere

Nomor :Tanggal :

PC.087/04/01/Ad.MRE-201327 NOPEMBER 2013

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Sepuluh, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N A M A : ROBERT N. ISAK TAIL, S.STJABATAN : Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Gewayantana LarantukaALAMAT : Jl. Soekarno Hatta No. 77 Larantuka Flores NTT

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan KP.547 Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 untuk selanjutnya disebut Pengguna Barang/Jasa.

2. N A M A : FERDINAND WIJAYAJABATAN : Direktur CV. RAJAWALIALAMAT : Jl. W.J. Lalamentik No. 6 Kupang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. RAJAWALI sesuai Akte pendirian Perusahaan Nomor : 19 Tanggal 13 Oktober 2003 dan Akte Perubahan Perusahaan Nomor : 23 Tanggal 7 Nopember 2009 oleh Notaris Emanuel Mali SH, untuk selanjutnya disebut Penyedia Barang/Jasa.

Sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: PC.087/15/XI tanggal 27 NOPEMBER 2013, dengan ini menyatakan :

1. Telah melakukan Serah Terima Lapangan dari PENGGUNA BARANG/JASA kepada PENYEDIA BARANG/JASA PENGADAAN DAN PEMASANGAN GENSET 50 KVA TERMASUK PANEL DISTRIBUSI DAN ACOSKabupaten Sikka Provinsi NTT tahun anggaran 2013.

2. Semenjak serah terima ini dilakukan maka seluruh tanggung jawab disebutkan dokumen kontrak menjadi kewajiban PENYEDIA BARANG/JASA sampai dilakukan Serah Terima kembali pekerjaan dari PENYEDIA BARANG/JASA kepada PENGGUNA BARANG/JASA.

3. PENYEDIA BARANG/JASA wajib menjaga ketertiban dan mengutamakan kepentingan / kelancaran umum selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.

Demikian Serah Terima Lapangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


CV. RAJAWALI

FERDINAND WIJAYADIREKTUR


PEJABAT PEMBUAT KOMITMENBANDAR UDARA GEWAYANTANA LARANTUKA

PELABUHAN MAUMERE

ROBERT N. ISAK TAIL, S.STNIP. 19711107 199803 1 010

Kontrak Bps (Kontraktor)

Documents

Transcript of Kontrak Bps (Kontraktor)