Kontainer hanya Boleh Operasi Dini Hari - ftp.unpad.ac.id filemengatakan Muara Angke sebagai tempat...
1
K AWASAN Muara Angke, Jakarta Utara, selain dikenal sebagai pelabuhan kapal ikan, juga tempat menyantap makanan hasil tangkapan para nelayan. Di sana pengunjung bebas memilih. Ikan baronang, kakap, cumi, udang, sampai kerang, semua ada. Semua segar-segar karena baru di- tangkap di laut. Urusan harga pun dijamin terjangkau. Kawasan kuliner, alias tempat makan atau jajanan, punya area tersendiri. Ger- bang tertulis ‘Selamat Datang di Pusat Jajan Serbaikan’ menyambut, saat memasuki kawasan itu. Di sana pengun- jung bebas menyantap ikan yang diinginkan. Tidak perlu bingung mencari tempat. Ada pedagang yang langsung menyambut dan menunjuk- kan warungnya yang akan membuatkan menu serbaku- liner laut sesuai selera Anda. Pembeli bisa membeli sendiri ikan di tempat pelelangan ikan. Jika tidak mau repot, serahkan saja kepada para pedagang warung. Jaka, seorang pedagang, mengatakan Muara Angke sebagai tempat ‘berpesta ikan bakar’ sudah ada sejak 1990- an. Saat itu masih sepi. Sebab, dulu Muara Angke lebih dike- nal hanya sebagai pelabuhan bagi nelayan seusai mencari ikan di laut. Juga sebagai tempat pelelangan ikan. Sejak 1994, kawasan Muara Angke mulai ramai. Apalagi pada 1996, Presiden Soeharto mencanangkan gerakan ma- kan ikan. Tidak hanya warga Jakarta, warga pendatang dan turis pun banyak berkunjung. Sayangnya, kini kondisi kam- pung nelayan di Muara Angke terlihat kotor dan bau. Hampir di setiap sudut jalan, pasar, juga tempat pelelangan ikan dapat kita jumpai tumpukan sampah. Bau tak sedap yang bersumber dari tumpukan sampah itu merebak ke mana-mana. Nah, bau tak sedap pun menjadi salah satu teman makan. “Harusnya pemerintah mu- lai memikirkan ini (bau). Jarak antara tempat pelelangan ikan, pasar, pengasinan, dan wisata ikan bakar seharusnya dipisah. Sehingga tidak terke- san kumuh, dan pengunjung restoran juga tak diganggu bau sampah,” ucap Robi, 40, seorang pemilik warung ikan bakar, Rabu (15/12). Saat ini, area pelelangan ikan berimpitan dengan pasar ikan, kuliner ikan bakar, dan mesin pengepakan ikan. Bau gas buang dari truk solar pe- ngangkut ikan, sampah yang bertumpuk, dan bahan bakar kapal tradisional yang tercecer menambah kusam tempat ini. Semakin bertambah saat genangan rob merendam jalan utama. Kotor dan jorok. Itu berdampak pada turun- nya jumlah pengunjung yang datang. “Biasanya, sehari bisa ada 50 pembeli. Setahun ini berkurang setengahnya,” ucap Husni, pemilik warung ikan. Para nelayan, pedagang, dan pengusaha warung makan di tempat ini berharap pemerintah menata ulang kawasan ini agar menjadi lebih teratur. (*/M-5) 4 | Megapolitan RABU, 22 DESEMBER 2010 | MEDIA INDONESIA K ENDARAAN angkut- an berat tidak dapat lagi sesukanya melaju di jalanan Ibu Kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya membolehkan angkutan berat beroperasi selama 7 jam. “Resminya angkutan berat akan diperbolehkan beroperasi sejak pukul 22.00 hingga 05.00 WIB. Artinya, di luar jam itu mereka tidak boleh melintas,” ucap Gubernur DKI Fauzi Bowo di Jakarta, kemarin. Gubernur mengatakan pem- batasan tersebut dimaksud- kan sebagai upaya mengatasi kemacetan. Kepala Polda Metro Jaya Irjen Sutarman, menurut Fauzi, telah menyetujui usul tersebut. “Koordinasi lebih lan- jut akan tetap dilakukan agar hal ini bisa direalisasikan,” sam- bung Foke, sapaan akrabnya. Selain Kapolda, pemprov te- lah pula menyambangi Menteri Koordinator Bidang Perekono- mian Hatta Rajasa. Menurut- nya, pemerintah pusat lambat untuk merangkul pihak-pihak terkait untuk pembatasan jam operasi ini. Misalnya saja pihak Bea dan Cukai yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok be- lum juga diajak bicara. “Kalau yang sono (pemerintah pusat) diam-diam saja, kita akan coba dengan langkah lain yang bisa dilakukan agar pembatasan angkutan berat ini bisa dilaku- kan dalam waktu yang tidak lama,” ujarnya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menambahkan, usulan ter- hadap pembatasan waktu ope- rasional truk tersebut telah pula dilayangkan pihaknya ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Dirjen Bina Marga. Sayangnya hingga kini usul tersebut belum juga di- tanggapi kedua instansi terse- but. “Kami telah kirimkan surat hampir sebulan lalu, tapi belum juga ada tanggapan.” Padahal, lanjutnya, pe- nerapan kebijakan tersebut diprediksi akan mampu me- ngurangi kemacetan hingga 30%. Terutama di jam sibuk, yakni di pagi dan sore hari. Sejauh ini, pembatasan ter- hadap operasional angkutan berat masih berupa larangan melintas di jalan protokol dan arteri. Sementara itu, untuk aturan jam operasional belum ada. “Kalau tidak terkendali, angkutan berat bisa bebas ber- lalu lalang setiap saat. Menu- rutnya, keberadaan kontainer yang beroperasi saat ini banyak yang tidak memenuhi per- syaratan. Dari uji kelayakan untuk angkutan barang dengan total sekitar 14 ribu kendaraan, diduga ada 30%-nya tidak dilengkapi surat-surat ken- daraan. Sementara itu, dari 70% yang memiliki surat lengkap, ternyata 50%-nya sudah tidak layak jalan. Diperinci Ketua Gabungan Eksportir Indonesia Beny Sutrisno me- ngatakan usulan kebijakan pem- batasan jam operasional angku- tan berat ini perlu diperinci. Jam operasional perlu disesuaikan pula dengan muatannya. “Jadi bukan cuma pembatasan jam- nya, melainkan apa isi kontainer dan volumenya. Misal untuk angkutan yang membutuh- kan kesegaran menurut saya jam angkutnya malam sampai pagi,” papar Beny. Beny mengaku tidak ke- beratan dengan rencana terse- but. Namun, pemprov perlu mengimbanginya dengan ke- jelasan isi, volume, dan jenis angkutan berat pada jam-jam tertentu. Beny juga mengingatkan Pemprov untuk menyiapkan sosialisasi dan masa penyesuai- an penerapan pembatasan tersebut secara matang. Waktu penyesuaian, minimal membu- tuhkan enam bulan. (M-6) [email protected] Pengusaha minta waktu enam bulan untuk sosialisasi dan masa penyesuaian penerapan pembatasan tersebut secara matang. Vini Mariyane Rosya Bau tidak Sedap di Tempat Santap Kontainer hanya Boleh Operasi Dini Hari MI/ROMMY PUJIANTO MI/PANCA SYURKANI BANJIR ROB: Sebuah sepeda motor terjebak banjir rob di Pasar Ikan Muara Angke, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. MONAS TUTUP: Pengunjung melintas di dekat suvenir replika Tugu (Monas) di kawasan Monas, Jakarta Pusat, kemarin. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, menegaskan kawasan Monas tertutup bagi kegiatan apa pun untuk merayakan Tahun Baru 2011, tapi akan tetap dibuka bagi masyarakat yang hendak berkunjung pada malam pergantian tahun. PEMERINTAH Provinsi DKI Ja- karta memajukan konsep trans- portasi massal berdaya ang- kut besar guna mengantisipasi peralihan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum se- iring dengan pembatasan peng- gunaan BBM bersubsidi. Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono mengatakan pihaknya telah menyetop pem- berian izin baru bagi angkutan umum berukuran kecil seperti mikrobus dan mikrolet. Sebagai gantinya, Pemprov DKI akan memperbanyak pengadaan bus besar dan bus Trans-Jakarta. Khusus untuk bus Trans-Ja- karta, tahun depan akan terdapat 430 unit yang beroperasi. Seba- nyak 94 unit di antaranya berasal dari penambahan koridor IX dan X yang mulai ber operasi 30 Desember mendatang. “Hingga 2016 kita menar- getkan ada 15 koridor busway di Ibu Kota. Pemprov me- nyiapkan 781 unit bus gandeng Trans-Jakarta untuk melayani seluruh rute itu,” kata Pristono, kemarin. Ia mengakui jumlah angkut- an umum yang ada di DKI masih kurang. Sebanyak 24 ribu kendaraan umum belum bisa memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat yang mencapai 20,7 juta perjalanan per hari. Oleh karena itu, pem- berian izin trayek baru hanya akan diberikan bagi angkutan yang bisa mengangkut pe- numpang minimal 160 orang untuk bus gandeng atau 85 orang untuk bus tunggal. Terkait dengan pengembangan angkutan massal mass rapid transit (MRT), Pristono mengungkapkan proses proyek itu kini memasuki tahap review basic design. Pemerintah Kota Jakarta Se- latan juga telah melaksanakan pembayaran ganti rugi untuk 15 bidang tanah yang terkena pembebasan lahan proyek MRT, yang meliputi Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak Barat, dan Pondok Pinang. Asisten Pembangunan dan Lingkun- gan Hidup Jakarta Selatan Tri Wahyuning Diah mengatakan rata-rata diganti rugi senilai Rp9 juta per meter. (Ssr/SM/*/J-2) DKI Setop Izin Baru Angkutan Kecil Sebanyak 24 ribu kendaraan umum belum bisa memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat yang mencapai 20,7 juta perjalanan per hari.”
Transcript of Kontainer hanya Boleh Operasi Dini Hari - ftp.unpad.ac.id filemengatakan Muara Angke sebagai tempat...
KAWASAN Muara Angke, Jakarta Utara, selain dikenal sebagai
pelabuhan kapal ikan, juga tempat menyantap makanan hasil tangkapan para nelayan. Di sana pengunjung bebas memilih. Ikan baronang, kakap, cumi, udang, sampai kerang, semua ada. Semua segar-segar karena baru di-tangkap di laut. Urusan harga pun dijamin terjangkau.
Kawasan kuliner, alias tempat makan atau jajanan, punya area tersendiri. Ger-bang tertulis ‘Selamat Datang di Pusat Jajan Serbaikan’ menyambut, saat memasuki
kawasan itu. Di sana pengun-jung bebas menyantap ikan yang diinginkan. Tidak perlu bingung mencari tempat. Ada pedagang yang langsung menyambut dan menunjuk-kan warungnya yang akan membuatkan menu serbaku-liner laut sesuai selera Anda. Pembeli bisa membeli sendiri ikan di tempat pelelangan ikan. Jika tidak mau repot, serahkan saja kepada para pedagang warung.
Jaka, seorang pedagang, mengatakan Muara Angke sebagai tempat ‘berpesta ikan bakar’ sudah ada sejak 1990-an. Saat itu masih sepi. Sebab,
dulu Muara Angke lebih dike-nal hanya sebagai pelabuhan bagi nelayan seusai mencari ikan di laut. Juga sebagai tempat pelelangan ikan.
Sejak 1994, kawasan Muara Angke mulai ramai. Apalagi pada 1996, Presiden Soeharto mencanangkan gerakan ma-kan ikan. Tidak hanya warga Jakarta, warga pendatang dan turis pun banyak berkunjung.
Sayangnya, kini kondisi kam-pung nelayan di Muara Angke terlihat kotor dan bau. Hampir di setiap sudut jalan, pasar, juga tempat pelelangan ikan dapat kita jumpai tumpukan sampah. Bau tak sedap yang bersumber
dari tumpukan sampah itu merebak ke mana-mana. Nah, bau tak sedap pun menjadi salah satu teman makan.
“Harusnya pemerintah mu-lai memikirkan ini (bau). Jarak antara tempat pelelangan ikan, pasar, pengasinan, dan wisata ikan bakar seharusnya dipisah. Sehingga tidak terke-san kumuh, dan pengunjung restoran juga tak diganggu bau sampah,” ucap Robi, 40, seorang pemilik warung ikan bakar, Rabu (15/12).
Saat ini, area pelelangan ikan berimpitan dengan pasar ikan, kuliner ikan bakar, dan mesin pengepakan ikan. Bau
gas buang dari truk solar pe-ngangkut ikan, sampah yang bertumpuk, dan bahan bakar kapal tradisional yang tercecer menambah kusam tempat ini. Semakin bertambah saat genangan rob merendam jalan utama. Kotor dan jorok. Itu berdampak pada turun-nya jumlah pengunjung yang datang. “Biasanya, sehari bisa ada 50 pembeli. Setahun ini berkurang setengahnya,” ucap Husni, pemilik warung ikan.
Para nelayan, pedagang, dan pengusaha warung makan di tempat ini berharap pemerintah menata ulang kawasan ini agar menjadi lebih teratur. (*/M-5)
4 | Megapolitan RABU, 22 DESEMBER 2010 | MEDIA INDONESIA
KENDARAAN angkut-an berat tidak dapat lagi sesukanya melaju di jalanan Ibu Kota.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya membolehkan angkutan berat beroperasi selama 7 jam.
“Resminya angkutan berat akan diperbolehkan beroperasi sejak pukul 22.00 hingga 05.00 WIB. Artinya, di luar jam itu mereka tidak boleh melintas,” ucap Gubernur DKI Fauzi Bowo di Jakarta, kemarin.
Gubernur mengatakan pem-batasan tersebut dimaksud-kan sebagai upaya mengatasi kemacetan. Kepala Polda Metro Jaya Irjen Sutarman, menurut
Fauzi, telah menyetujui usul tersebut. “Koordinasi lebih lan-jut akan tetap dilakukan agar hal ini bisa direalisasikan,” sam-bung Foke, sapaan akrabnya.
Selain Kapolda, pemprov te-lah pula menyambangi Menteri Koordinator Bidang Perekono-mian Hatta Rajasa. Menurut-nya, pemerintah pusat lambat untuk merangkul pihak-pihak terkait untuk pembatasan jam operasi ini. Misalnya saja pihak Bea dan Cukai yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok be-lum juga diajak bicara. “Kalau yang sono (pemerintah pusat) diam-diam saja, kita akan coba dengan langkah lain yang bisa dilakukan agar pembatasan angkutan berat ini bisa dilaku-kan dalam waktu yang tidak
lama,” ujarnya.Kepala Dinas Perhubungan
DKI Jakarta Udar Pristono menambahkan, usulan ter-hadap pembatasan waktu ope-rasional truk tersebut telah pula dilayangkan pihaknya ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Dirjen Bina Marga. Sayangnya hingga kini usul tersebut belum juga di-tanggapi kedua instansi terse-but. “Kami telah kirimkan surat hampir sebulan lalu, tapi belum juga ada tanggapan.”
Padahal, lanjutnya, pe-nerapan kebijakan tersebut diprediksi akan mampu me-ngurangi kemacetan hingga 30%. Terutama di jam sibuk, yakni di pagi dan sore hari.
Sejauh ini, pembatasan ter-
hadap operasional angkutan berat masih berupa larangan melintas di jalan protokol dan arteri. Sementara itu, untuk aturan jam operasional belum ada. “Kalau tidak terkendali, angkutan berat bisa bebas ber-lalu lalang setiap saat. Menu-rutnya, keberadaan kontainer yang beroperasi saat ini banyak yang tidak memenuhi per-syaratan. Dari uji kelayakan untuk angkutan barang dengan total sekitar 14 ribu kendaraan, diduga ada 30%-nya tidak dilengkapi surat-surat ken-daraan. Sementara itu, dari 70% yang memiliki surat lengkap, ternyata 50%-nya sudah tidak layak jalan.
DiperinciKetua Gabungan Eksportir
Indonesia Beny Sutrisno me-ngatakan usulan kebijakan pem-batasan jam operasional angku-
tan berat ini perlu diperinci. Jam operasional perlu disesuaikan pula dengan muatannya. “Jadi bukan cuma pembatasan jam-nya, melainkan apa isi kontainer dan volumenya. Misal untuk angkutan yang membutuh-kan kesegaran menurut saya jam angkutnya malam sampai pagi,” papar Beny.
Beny mengaku tidak ke-beratan dengan rencana terse-but. Namun, pemprov perlu mengimbanginya dengan ke-jelasan isi, volume, dan jenis angkutan berat pada jam-jam tertentu.
Beny juga mengingatkan Pemprov untuk menyiapkan sosialisasi dan masa penyesuai-an penerapan pembatasan tersebut secara matang. Waktu penyesuaian, minimal membu-tuhkan enam bulan. (M-6)
Pengusaha minta waktu enam bulan untuk sosialisasi dan masa penyesuaian penerapan pembatasan tersebut secara matang.
Vini Mariyane Rosya
Bau tidak Sedap di Tempat Santap
Kontainer hanya Boleh Operasi Dini Hari
MI/ROMMY PUJIANTO
MI/PANCA SYURKANI
BANJIR ROB: Sebuah sepeda motor terjebak banjir rob di Pasar Ikan Muara Angke, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.
MONAS TUTUP: Pengunjung melintas di dekat suvenir replika Tugu (Monas) di kawasan Monas, Jakarta Pusat, kemarin. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, menegaskan kawasan Monas tertutup bagi kegiatan apa pun untuk merayakan Tahun Baru 2011, tapi akan tetap dibuka bagi masyarakat yang hendak berkunjung pada malam pergantian tahun.
PEMERINTAH Provinsi DKI Ja-karta memajukan konsep trans-portasi massal berdaya ang-kut besar guna mengantisipasi peralihan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum se-iring dengan pembatasan peng-gunaan BBM bersubsidi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono mengatakan pihaknya telah menyetop pem-berian izin baru bagi angkutan umum berukuran kecil seperti mikrobus dan mikrolet. Sebagai gantinya, Pemprov DKI akan memperbanyak pengadaan bus besar dan bus Trans-Jakarta.
Khusus untuk bus Trans-Ja-karta, tahun depan akan terdapat 430 unit yang beroperasi. Seba-nyak 94 unit di antaranya berasal dari penambahan koridor IX dan X yang mulai ber operasi 30 Desember mendatang.
“Hingga 2016 kita menar-getkan ada 15 koridor busway di Ibu Kota. Pemprov me-nyiapkan 781 unit bus gandeng Trans-Jakarta untuk melayani seluruh rute itu,” kata Pristono, kemarin.
Ia mengakui jumlah angkut-an umum yang ada di DKI masih kurang. Sebanyak 24 ribu kendaraan umum belum bisa memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat yang mencapai 20,7 juta perjalanan per hari. Oleh karena itu, pem-berian izin trayek baru hanya
akan diberikan bagi angkutan yang bisa mengangkut pe-numpang minimal 160 orang untuk bus gandeng atau 85 orang untuk bus tunggal.
Terkait dengan pengembangan angkutan massal mass rapid transit (MRT), Pristono mengungkapkan proses proyek itu kini memasuki tahap review basic design.
Pemerintah Kota Jakarta Se-latan juga telah melaksanakan pembayaran ganti rugi untuk 15 bidang tanah yang terkena pembebasan lahan proyek MRT, yang meliputi Kelurah an Lebak Bulus, Cilandak Barat, dan Pondok Pinang. Asisten Pembangunan dan Lingkun-gan Hidup Jakarta Selatan Tri Wahyuning Diah mengatakan rata-rata diganti rugi senilai Rp9 juta per meter. (Ssr/SM/*/J-2)
DKI Setop Izin Baru Angkutan Kecil
Sebanyak 24 ribu kendaraan umum belum bisa memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat yang mencapai 20,7 juta perjalanan per hari.”
