KONSTRUKSI HUKUM HUBUNGAN ANTARA PERUM PERHUTANI …/Konstruksi...hukum tersebut pada saat itu...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

KONSTRUKSI HUKUM HUBUNGAN ANTARA PERUM

PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH DENGAN PEMERINTAH

KABUPATEN WONOGIRI DALAM PELAKSANAAN TUKAR

MENUKAR KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUKIMAN

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

Rintis Handika Pramugardani

NIM. E0009292

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2013


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)





Oleh


E 0009292

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi

Pembimbing

Lego Karjoko, S.H.,M.H.

NIP. 19630519 198803 1101


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)





Oleh


E0009292

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 1 Agustus 2013

DEWAN PENGUJI

1. Pius Triwahyudi, S.H.,M.Si : ……………………….........

Ketua

2. Rahayu Subekti, S.H.,M.Hum : ………………………..........

Sekretaris

3. Lego Karjoko, S.H.,M.Hum : ………………………………

Anggota

Mengetahui :

Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih S.H.,M.Hum

19570203 198503 2 001


commit to user

iv

PERNYATAAN

KONSTRUKSI HUKUM HUBUNGAN ANTARA PERUM PERHUTANI

UNIT I JAWA TENGAH DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN

WONOGIRI DALAM PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR KAWASAN

HUTAN UNTUK PEMUKIMAN adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang

bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan

ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan

saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa

pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan

hukum (skipsi) ini.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan


NIM. E0009292


commit to user

v

ABSTRAK

RINTIS HANDIKA PRAMUGARDANI, E0009292. 2013. KONSTRUKSI

HUKUM HUBUNGAN ANTARA PERUM PERHUTANI UNIT I JAWA

TENGAH DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DALAM

PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN UNTUK

PEMUKIMAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum hubungan

antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten

Wonogiri dalam pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan untuk pemukiman

yang terjadi di Dusun Ngroto Kabupaten Wonogiri serta bagaimana penerapan

perjanjian tukar menukar kawasan hutan tersebut berdasarkan pada peraturan yang

berlaku saat itu.

Penelitian hukum normatif ini bersifat preskriptif dengan menggunakan

pendekatan penelitian yaitu pendekatan Peraturan Perundang-Undangan.Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku saat itu adalah Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor 292/KPTS-II/1995 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan. Jenis bahan

hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

serta menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Setelah

bahan hukum dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deduksi

dan metode penafsiran.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hubungan

hukum antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan Pemerintah kabupaten

Wonogiri terjadi karena peristiwa tukar menukar kawasan hutan di Dusun Ngroto

Kabupaten Wonogiri. Tujuan dari tukar menukar kawasan hutan tersebut adalah

untuk pemukiman atau tempat tinggal. Akibat hubungan hukum tersebut,

Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai pihak pemohon memiliki hak dan

dibebani kewajiban yang harus dipenuhi selama proses tukar menukar kawasan

hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang mengatur hubungan

hukum tersebut pada saat itu adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

292/KPTS-II/1995 tentang tukar menukar kawasan hutan.

Kata Kunci: Hubungan hukum, hak dan kewajiban, tukar menukar kawasan hutan


commit to user

vi

ABSTARCT

RINTIS HANDIKA PRAMUGARDANI, E0009292. 2013. LAW

CONSTRUCTION OF RELATIONSHIP BETWEEN PERHUTANI UNIT I

OF CENTRAL JAVA WITH DISTRICT GOVERNMENT OF WONOGIRI ON

OPERATION OF FOREST EXCHANGE FOR RESIDENTIAL. Faculty of

Law, University of Sebelas Maret.

This research aims to determine the relationship between Perhutani Unit I

of Central Java with District Government of Wonogiri on operation of forest

exchange for residential where was happened at Ngroto Village of Wonogiri

Region and how the application of the exchange forest agreement based on the

current regulations.

This normative legal research using a prescriptive approach by using a

statute approach. The regulation in force at the time was the the Minister of

Forestry Decree No. 292/KPTS-II/1995 About Exchanging Forest. The type of

material used are the primary law material and the secondary law material and

using techniques of literary study law materials collection. After the law materials

are collected and then analyzed using deduction methods and interpretation

methods.

From the results of research and discussion, it is concluded that the legal

relationship between Perum Perhutani Unit I of Central Java with District

Government of Wonogiri occurs because of forest exchange at Ngroto village.

Due to the legal relationship, District Government of Wonogiri as the applicant

has the right and obligation to be fulfilled during the process of exchange forest

in accordance with applicable regulations. Rule who regulate that \ legal

relationship at the time is the Minister of Forestry Decision No. 292/KPTS-

II/1995 About Exchanging Forest.

Keywords: Law Relationship, Right and Obligation, Forest Exchange


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama ALLAH SWT Yang Maha Pengasih dan Maha

Penyayang penulis panjatkan puji syukur atas berkah rahmat dan karunia-Nya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) berjudul

“KONSTRUKSI HUKUM HUBUNGAN ANTARA PERUM PERHUTANI

UNIT I JAWA TENGAH DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN

WONOGIRI DALAM PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR KAWASAN

HUTAN UNTUK PEMUKIMAN”.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka untuk melengkapi syarat-

syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis sepenuhnya menyadari

begitu banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, untuk itu penulis dengan

besar hati menerima saran dan kritik yang membangun. Dalam kesempatan ini

penulis juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, bimbingan, dorongan,

saran dan nasihat sehingga penulisan hukum ini terselesaikan, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Lego Karjoko S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan

penuh kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan dan senantiasa

memberikan waktu untuk membantu penulis selama proses penulisan

hukum ini berjalan.

3. Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.Si., selaku ketua bagian Hukum

Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

4. Bapak Purwono Sungkowo Raharjo, S.H., selaku Pembimbing Akademik

yang senantiasa memberikan bimbingan dan nasihat selama menjalani studi

di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.


commit to user

viii

5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang

telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh

studi.

6. Keluarga tercinta Ayah, Ibu, kakak, dan Adik yang telah memberikan

pendidikan akhlak, memberikan cinta, kasih sayang, dan segalanya bagi

penulis.

7. Teman-teman Fakultas Hukum, teman-teman Fosmi, yang tidak dapat

disebutkan satu persatu yang telah banyak memberi pengalaman dan

pelajaran selama ini.

8. Pihak Instansi Perum Perhutani KPH Surakarta (Pak Suko, Pak Wiyoto, Pak

Joni) yang telah memberikan pengarahan terhadap penulis dalam mendalami

materi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan serta

bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Demikian semoga penulisan hukum

ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan

akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta,

Penulis


commit to user

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................ iv

ABSTRAK .......................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii

DAFTAR ISI ......................................................................................................

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................

ix

xi

DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................

xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1

B. Perumusan Masalah ................................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 5

D. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 6

E. Metode Penelitian ...................................................................................... 7

F. Sistematika Penulisan Hukum ................................................................... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori .....................................................................................

1. Tinjauan Umum tindakan hukum Pemerintah .................................

a. Pengertian Tindakan Hukum ....................................................

b. Macam Tindakan Hukum ..........................................................

2. Tinjauan Umum tentang Hukum Kehutanan ........................................

a. Pengertian hukum Kehutanan .............................................................

b. Status Hutan ..........................................................................................

c. Fungsi Hutan ...........................................................................

14

14

15

15

16

16

17

18


commit to user

x

d. Pengelolaan Hutan ...................................................................

e. Pemanfaatan Hutan ...................................................................

f. Tukar Manukar Kawasan Hutan .................................................

g. Pengukuhan Hutan ...................................................................

3. Tinjauan Tantang Hak bertempat Tinggal

a. Pengertian Hak Asasi Manusia........................................................

b. Hak Atas Lingkungan Hidup ......................................................

c. Lingkungan Sehat Sebagai Hak Asasi ..........................................

d. Pengertian Hak Dasar Warga Negara ...........................................

e. Hak Bertempat Tinggal ..............................................................

f. Hak Perumahan yang layak ........................................................

g. Perumahan Yang Layak .............................................................

18

20

21

26

27

29

29

31

31

32

33

B. Kerangka Pemikiran ...............................................................................

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Seharusnya Hubungan Hukum Antara Perum Perhutani

Unit I Jawa Tengah Dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Dalam

Pelaksanaan Tukar Menukar Kawasan Hutan .....................................

37

39

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan ................................................................................................. 61

B. Saran ....................................................................................................... 62

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................

64


commit to user

xi

LAMPIRAN-LAMPIRAN


commit to user

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran ........................................................................

53

37

KONSTRUKSI HUKUM HUBUNGAN ANTARA PERUM PERHUTANI …/Konstruksi...hukum tersebut pada saat itu...

Documents

Transcript of KONSTRUKSI HUKUM HUBUNGAN ANTARA PERUM PERHUTANI …/Konstruksi...hukum tersebut pada saat itu...