KONSTITUSI

1. Konstitusionalisme

2. Istilah Konstitusi

3. Arti dan Pengertian Konstitusi

4. Fungsi Konstitusi (Tujuan dan Hakikat Konstitusi)

5. Isi Konstitusi

6. Nilai Konstitusi

7. Klasifikasi Konstitusi

8. Perubahan Konstitusi

9. Perubahan UUD 1945

KONSTITUSIONALISME

Carl J Friedrich

Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat yang tunduk pada beberapa pembatasan untuk menjamin kekuasaan yang diperlukan pemerintah itu tidak di salah gunakan oleh orang-orang yang ditugasi memerintah.

ISTILAH KONSTITUSI

Konstitusi memiliki padanan dengan kata

1. Constitution bahasa inggris

2. Constitutie bahasa belanda

3. Constitutional bahasa Perancis

4. Verfassung bahasa jerman

KOSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG DASAR

KONSTITUSI MEMILIKI PENGERTIAN YANG SAMA DENGAN UUD

KONSTITUSI MEMILIKI PENGERTIAN YANG BERBEDAN DENGAN UUD

Perkataan UUD adalah

terjemahan yang sesuai

dengan kebiasaan orang

belanda yaitu Grondwet (grond

= dasar + wet = undang-

undang). Di Belanda menurut

Sri Soemantri Grondwet

memiliki padanan kata dengan

constitutie.

Moh. Kusnardi dan harmaily Ibrahim

Hermann Heller Konstitusi memilki pengertian yang lebih luas dari UUD karena konstitusi bukan hanya bersifat yuridis semata, melainkan juga sosiologis dan politis. Jadi, UUD hanya merupakan sebagian dari penegertian konstitusi yakni konstitusi yang ditulis.

Hal ini mengacu kepada penjelasan UUD 1945

“Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis sedangkan disamping UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negera meskipun tidak tertulis.”

ARTI DAN PENGERTIAN KONSTITUSI

CF. Strong

Kostitusi adalah kumpulan asas-asas yang mengatur dan menetapkan kekuasaan dan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya atau antara pemerintah dengan yang diperintah

K.C Wheare

konstitusi dipergunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yang merupakan kumpulan aturan-aturan yang menetapkan dan mengatur atau menentukan pemerintah.

E.C.S. Wade

Sebuah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan dasar-dasar cara kerja badan-badan tersebut.

Lord James Brice

Konstitusi merupakan sutu kerangka masyarakat politik yang diatur melalui dan dengan hukum, hukum mana telah menetapkan secara permanen lembaga-lembaga yang mempunya fungsi-fungsi dan hak-hak tertentu yang diakui

FUNGSI KONSTITUSI (TUJUAN DAN HAKIKAT KONSTITUSI)

1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional (national document) yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, budaya, ekonomi, kesejahteraan dan aspek fundamental yangmenjadi tujuan Negara.

2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran (a birth certificate of new state).

3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi.

4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan

5. Konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan

6. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga Negara.

FUNGSI KONSTITUSI

Henc van Masrseveen

menyatakan bahwa fungsi konstitusi adalah:

a. a national document, di mana konstitusi ini berfungsi untuk menunjukkan kepada dunia (having constitution to show to the outside world) dan menegaskan identitas negara (to emphasize the state’s own identity);

b. a politic-legal document, di mana konstitusi berfungsi sebagai dokumen politik dan hukum suatu negara (as a means of forming the state’s own political and legal system;

c. a bitrh of certificate, di mana konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu bangsa (as a sign of adulthood and independence).

ISI KONSTITUSI

Sri Soemantri

Konstitusi pada umumnya berisi tiga hal pokok

1. Adanya jaminan terhadap HAM

2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental

3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Konstitusi berisi:

1. Dasar-dasar mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban penduduk atau warga Negara

2. Dasar-dasar susunan atau organisasi Negara

3. Dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga Negara, dan

4. Hal-hal yang menyangkut identitas negara, seperti bendera dan bahasa nasional

NILAI KONSTITUSI

Nilai Normatif

Konstitusi berlaku bukan hanya dalam arti hukum saja, tetapi juga merukan suatu kenyataan yang sepenuhnya diperlukan dan efektif.

Nilai Nominal

Konstitusi menurut hukum berlaku, tetapi dalam kenyataannya tidak sempurna.

Nilai Semantik

Konstitusi secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sebagai bentuk dari tempat yang ada dan untuk mrlaksanakan kekuasaan politik.

KLASIFIKASI KONSTITUSI

K.C Wheare

1. Written constitution dan non-written constitution

(Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis)

2. Flexible constitution dan rigid constitution

(konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku)

3. Supreme constitution dan non supreme constitution

(Konstitusi derajat tertinggi dan konstitusi bukan derajat tertinggi)

4. Unitary constitution dan federal constitution

(Konstitusi kesatuan dan konstitusi serikat)

5. Presidential executive constitution dan parliamentary executive constitution

(konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer)

PERUBAHAN KONSTITUSI

Yang dimasud dengan perubahan menurut Sri

Soemantri, yakni:

1.Menjadikan lain bunyi kalimat konstitusi

2.Menambah sesuatu yang baru

3.Ketentuan (materi muatan) konstitusi dilaksanakan

tidak sesuai dengan yang tercantum di dalamnya.

Cara perubahan konstitusi

K.C. Wheare, yakni:

1.Some primari forces (Beberapa kekuatan penting)

2.Judicial interprations (Penafsiran judisial)

3.Formal amandement (Formal amandemen)

4.Usages and conventions (kebiasan dan adat istiadat)

C.F. Strong

1.By the ordinary legislature but under restriction (oleh lembaga legislative yang ada dengan pembatasan)

2.By the people through a referendum (oleh rakyat melalui referendum)

3.By a majority of all units of a federal state (oleh sebagian besar bagian dari negara federal)

4.By a special convention (oleh suatu badan khusus)

PERUBAHAN UUD DI INDONESIA

A. Alasan perubahan

B. Kesepakatan perubahan

C. Hasil perubahan

ALASAN PERUBAHAN

1. UUD 1945 telah menempatkan kekuasaan Presiden (exekutive power) begitu besar

2. Sistem checks and balances tidak diatur di dalamnya

3. Ketentuan UUD 1945 banyak yang menimbulkan multi tafsir

4. Minimnya pengaturan HAM

5. Sistem pemerintahan yang kurang jelas

6. Sistem prekonomian yang kurang jelas

KESEPAKATAN PERUBAHAN

1. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara amandemen

2. Pembukaan UUD tidak dapat diubah

3. Bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensil tidak dapat diubah

4. Apabila dalam pembahasan tidak terdapat kesepakatan, maka rumusan dikembalikan kepada naskah asli

5. Ketentuan yang normatif dalam penjelasan dirumuskan dalam pasal-pasal

HASIL PERUBAHAN

1. Perubahan I

Tanggal 19 Oktober 1999.

Dilakukan perubahana terhadap 9 Pasal (Psl. 5,7,13,14,15,17,20,21) dengan tujuan:a. Memberdayakan DPR

b. Membatasi kekuasaan Presiden.

2. Perubahan II

Tanggal 18 Agustus 2000.

Dilakukan perubahan terhadap 6 Pasal (Psl. 18,19,20,26,27,30)

Penambahan 2 BAB (IXA dan XA)

Penambahan 19 Pasal, dengan tujuan:

Pengaturan tentang pemerintahan daerah, mengenai wiayah negara serta HAM.

3. Perubahan III

Tanggal 9 November 2001

Dilakukan perubahan terhadap 8 Pasal (Psl. 1,3,6,1117,23,24),

Penambahan 3 BAB (VIIA,VIIB dan VIIA)

Penambahan 15 Pasal, dengan tujuan;a. Pelasanaan kedaulatan rakyat

b. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung

c. Proses pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden (Impeachment)

d. Pembentukan DPD

e. Pembentukan Mahkamah konstitusi dan Komisi Yudisial

4. Perubahan IV

Tanggal 10 Agustus 2002

Dilakukan perubahan terhadap 10 pasal (Psl. 2,8,11,16,24,31,32,33,34,37)

Penghapusan 1 Pasal (Psl. 16)

Penambahan 3 Pasal

Perubahan aturan peralihan dan aturan tabahan, dengan tujuan:a. Sistematika pemilihan presiden dan wakil presiden

b. Pendidikan

c. Ekonomi dan kesejahteraan sosial

d. Prosedure perubahan konstitusi

e. Perumusan aturan tambahan dan peralihan