Konsepsi BKAD dlm PNPM-MPd
-
Upload
amir-mhasan -
Category
Health & Medicine
-
view
17.016 -
download
15
Transcript of Konsepsi BKAD dlm PNPM-MPd
KELEMBAGAAN BKAD(BADAN KERJASAMA ANTAR DESA)
Ir. Amir Machmud HasanPelatihan Pengurus Forum MAD
Bandar Lampung, 17 – 20 Juni 2009
PENGERTIAN BKAD
SEBUAH BADAN KERJASAMA ANTAR DESA YANG DIBENTUK UNTUK MENGELOLA KEGIATAN / PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DESA (Bisa antar desa-desa dalam wilayah satu kecamatan atau antar wilayah beberapa kecamatan).
BKAD DALAM KONTEKS PNPM Mandiri Perdesaan
Sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan masing-masing desa di suatu wilayah kecamatan atau antar kecamatan lokasi PNPM MP yang diputuskan dalam F-MAD dengan tujuan melindungi dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil kegiatan PNPM MP.
HASIL-HASIL KEGIATAN PNPM MP
1. Sistem pembangunan partisipatif (perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian hasil kegiatan)
2. Lembaga pengelola pembangunan partisipatif (TPK, TPU, TV, UPK, BP UPK)
3. Kader-kader pembangunan partisipatif (FD/KPMD, Pengurus : TPK, TPU, UPK, BP UPK, PL, Pengurus F-MAD)
4. Sarana prasarana, kesehatan dan pendidikan5. Dana bergulir UEP (PPK I) dan SPP (microfinance).
Dasar Pembentukan BKAD ………….……
DASAR PEMBENTUKAN BKAD
1. UU No : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. PP No : 72 tahun 2005 tentang Desa dan PP No : 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
3. SE Mendagri No : 414.2/1402/PMD tahun 2006 tentang kebijakan pelestarian dan perlindungan aset-aset PPK.
Tujuan Pembentukan BKAD ……….……
TUJUAN PEMBENTUKAN BKAD
1. Mengintegrasikan sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem pembangunan daerah (perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan)
2. Melestarikan lembaga-lembaga pengelola kegiatan partisipatif (TPK, TPU, TV, UPK, BP UPK)
3. Mendayagunakan kader-kader pembangunan partisipatif (FD/PKMD, Pengurus : TPK, TPU, UPK, BP UPK, PL)
4. Melestarikan dan memelihara sarana prasarana, kesehatan dan pendidikan
5. Melestarikan dan mengembangkan dana bergulir UEP (PPK I) dan SPP
6. Mengembangkan jaringan kerjasama antar desa atau kerjasama dengan pihak lainnya (misalnya dengan PEMDA, Swasta dll).
Untuk menjalankan ………….……
Untuk menjalankan fungsi perlindungan dan pelestarian serta pengembangan hasil-hasil kegiatan PPK/ PNPM MP maka BKAD memberikan mandat kepada UPK sebagai pelaksana teknis operasional kegiatan BKAD (UPK mandataris BKAD).
Tahapan Pembentukan BKAD …….……
TAHAPAN PEMBENTUKAN BKAD
1. MAD Sosialisasi BKAD (biasanya digabungkan dengan MAD Sosialisasi PNPM- MP)
2. MD Sosialisasi BKAD (biasanya digabungkan dengan MD Sosialisasi PNPM- MP)
3. MD Kesepakatan Pembentukan BKAD (biasanya digabungkan dengan MD Perencanaan PNPM- MP)
4. MAD Pembentukan BKAD berikut kepengurusan BKAD dan pembentukan Tim Perumus AD ART BKAD dan SOP Kelembagaan BKAD (biasanya digabungkan dengan MAD Prioritas Usulan PNPM- MP)
5. MAD Penetapan dan pengesahan AD ART BKAD dan SOP Kelembagaan BKAD (biasanya digabungkan dengan MAD Penetapan Usulan PNPM-MP)
6. Sosialisasi BKAD, AD ART BKAD dan SOP Kelembagaan BKAD kepada Pemerintah Daerah dan desa-desa
7. Meng-akta notariskan BKAD8. Mendorong pembentukan Perda BKAD9. Mendorong Camat dan Bupati
menjadikan BKAD mitra kerja pembangunan.
Komponen Organisasi Kerja …….……
KOMPONEN ORGANISASI KERJA
Pembentukan BKAD
Statuta(AD ART BKAD)
Payung Hukum(Perda BKAD)
Kolektifitas dan Pelembagaan Sistem
Dasar-dasar kelembagaan BKAD …….……
DASAR-DASAR KELEMBAGAAN BKAD
1. Perwakilan desa dalam F-MAD dengan sepersetujuan BPD membentuk BKAD atau sebutan nama lainnya
2. F-MAD membentuk BKAD atau sebutan nama lainnya dengan menyusun dan menetapkan AD ART BKAD yang dikuatkan dengan akta notaris
3. Perwakilan desa dalam F-MAD pembentukan BKAD harus melibatkan unsur-unsur BPD, LPM/LKMD
4. Pengurus BKAD bertanggung jawab kpd F-MAD5. Kepengurusan BKAD disesuaikan dengan kondisi
wilayah masing-masing6. Pengambilan keputusan tertinggi di F-MAD
7. BKAD melalui F-MAD membentuk UPK sebagai pelaksana teknis operasional BKAD
8. Keberadaan UPK diatur dalam AD ART BKAD9. Dengan mandat BKAD, UPK menjalankan
penyaluran dana program (BLM PNPM MP), fungsi pengelolaan dana bergulir, pembinaan dan pelayanan usaha masyarakat (microfinance)
10. Fungsi-fungsi UPK diatur dalam SOP UPK sesuai AD ART BKAD
11. UPK bertanggungjawab kpd BKAD melalui F-MAD12. Kepengurusan UPK disesuaikan dengan kondisi
dan kebutuhan wilayah masing-masing13. BKAD melalui F-MAD membentuk BP UPK
sebagai pengawas UPK14. Keberadaan BP UPK diatur dalam AD ART BKAD
15. Dengan mandat BKAD, BP UPK menjalankan pengawasan penyaluran dana program (BLM PNPM MP) fungsi pengelolaan dana bergulir, pembinaan dan pelayanan usaha masyarakat (microfinance)
16. Fungsi-fungsi BP UPK diatur dalam SOP BP UPK sesuai AD ART BKAD
17. BP UPK bertanggung jawab kepada BKAD melalui F-MAD.
18. Kepengurusan BP UPK disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing
19. Untuk menunjang operasional UPK dibentuk lembaga pendukung UPK (Tim Verifikasi, Tim Penyehatan Pinjaman)
20. Keberadaan lembaga pendukung diatur dalam AD ART BKAD
21.Fungsi-fungsi lembaga pendukung diatur dalam SOP Kelembagaan sesuai AD ART BKAD
22.Lembaga pendukung bertanggung jawab kepada BKAD melalui F-MAD
23.Kepengurusan lembaga pendukung disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing
24.Hasil-hasil kegiatan PNPM MP merupakan hak milik masyarakat
25.Hasil-hasil kegiatan PNPM MP harus dilestarikan sesuai dengan prinsip PNPM MP tentang “KEBERLANJUTAN“
FUNGSI BKAD PNPM MP
1. Fungsi Perencanaan Strategis : merumuskan dan menetapkan strategi pengembangan UPK dalam pelaksanaan program, pengelolaan dana bergulir dan pelayanan usaha kelompok (microfinance)
2. Fungsi Pengelolaan Kegiatan : membentuk UPK dan lembaga pendukung UPK serta mendelegasikan tugas pengelolaan kepada UPK dan lembaga pendukung UPK meliputi pelaksanaan program, pengelolaan dan bergulir dan pelayanan usaha kelompok (microfinance)
3. Fungsi Pengawasan : membentuk BP UPK dan mendelegasikan fungsi pengawasan yang meliputi pemeriksaan (audit) keuangan, pemeriksaan (audit) pengelolaan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BP UPK
4. Fungsi Evaluasi Kinerja : menilai pencapaian hasil kerja UPK, BP UPK, Tim Verifikasi, Tim Penyehatan (realisasi kerja vs target kerja)
BKAD SEBAGAI PELAKSANA PEMBANGUNANPARTISIPATIF TINGKAT KECAMATAN
UPKBP-UPK
KEPUTUSAN TERTINGGI(MAD)
PELAKSANAOPERASIONAL
PELAKSANAPENGAWASAN
KELEMBAGAANPENDUKUNG UPK
(Tim Verifikasi, Tim Penyehatan Pinjaman)
PELAKSANA PROGRAMPENGELOLA DANA BERGULIR DANPELAYANAN USAHA KELOMPOK
PELAYANAN DAN KERJASAMA
PENGELOLA KEGIATAN TINGKAT DESA
POKMAS - POKMAS
MAD
UPK
BKAD
MANAGEMENPERENCANAANPARTISIPATIF
KEPUTUSAN TERTINGGI
MANAGEMENKERJASAMA ANTAR DESA
MANAGEMEN ASSET
PRODUKTIF
MANAGEMEN ADVOKASI
KEBIJAKAN dan JARINGAN
MICRO FINANCE INSTITUTION
Pengelola Dana Program
ME/I (?)
SUMBER PEMBIAYAAN BKAD
Pemerintah Daerah Kabupaten Kerjasama dengan
lembaga/perusahaan dan bina lingkungan
Iuran dari desa-desa yang tergabung dalam BKAD
Surplus UPK
Kondisi BKAD saat ini ………….……
KONDISI BKAD SAAT INI
1. BKAD merupakan lembaga baru baik di masyarakat maupun di program PPK/ PNPM MP.
2. BKAD baru terbentuk di MAD II PPK siklus 10 maupun siklus 11 dan PNPM MP TA 2007.
3. Pengurus BKAD belum memahami sepenuhnya tugas dan tanggung jawabnya.
4. BKAD belum mempunyai rencana kerja yang baik.
5. BKAD belum memiliki payung hukum di daerah (Perbub/Perda, dsb). Di Tuba sdh ada Perda No.8 Tahun 2008
6. Sumber Pembiayaan dan Operasional BKAD masih terbatas.