KONSEP PENGELOLAAN ENERGI MENUJU KEMANDIRIAN, KEMAKMURAN, KEADILAN DAN

KEMANDIRIAN1

Oleh : Andang Widi Harto2

BAB I. PENDAHULUAN

A. Pengertian Kebijakan EnergiKebijakan energi suatu negara secara umum merupakan langkah-langkah

terencana dari suatu negara yang berkaitan dengan pengaturan keenergian negara tersebut. Kebijakan energi suatu negara terkait dengan berbagai aktivitas yaitu : 1. eksplorasi sumber daya energi2. ekploitasi sumber daya energi3. konservasi sumber daya energi4. penemuan sumber daya energi alternatif5. pengolahan hasil ekploitasi menjadi bentuk yang bisa digunakan6. konversi energi 7. distribusi energi8. reduksi dampak lingkungan terkait pemanfaatan energi9. peningkatan efisiensi penggunaan energi10. pengembangan industri energi hulu, menengah dan hilir

Sedangkan aspek yang terkait dengan kebijakan energi meliputi :1. perencanaan aktivitas penggunaan energi dari hulu hingga hilir2. perundang-undangan terkait aktivitas penggunaan energi dan industri energi3. moda pendanaan serta tarif pada berbagai aktivitas penggunaan energi4. upaya untuk mendapatkan sekuritas (keamanan) energi

B. Tujuan Kebijakan EnergiTujuan kebijakan energi adalah untuk : 1. memenuhi kebutuhan pokok energi bagi semua warga negara 2. memenuhi kebutuhan energi bagi semua lembaga pelayanan masyarakat yang

dikelola oleh negara (lembaga pendidikan, lembaga pelayanan kesehatan, sarana-sarana umum, prasarana umum)

3. memenuhi kebutuhan energi bagi penyelenggaraan negara (kantor-kantor pemerintah, aparat kepolisian, sistem pertahanan negara)

1 Disampaikan pada Seminar Energi dengan tema : “Mencari Solusi Alternatif Pengelolaan Sektor Energi Ideal Untuk Kemandirian Indonesia” yang diselenggarakan oleh Harmoni Amal Titian Ilmu-HATI ITB2 Staf Pengajar Jurusan Teknik Fisika Fakultas Teknik UGM, anggota Lajnah Mashlahiyah Hizbut Tahrir Indonesia

4. menyediakan energi bagi industri yang dikembangkan berdasarkan kebijakan negara (industri milik umum, industri milik negara dan industri swasta)

5. menjamin sustainabilitas penggunaan sumber daya energi6. meminimalkan dampak lingkungan terkait penggunaan energi7. membangun kemandirian energi serta keamanan (sekuritas) pasokan energi

C. Faktor Penentu Pertimbangan Kebijakan EnergiFaktor-faktor penting dalam pertimbangan kebijakan energi adalah :

1. Pertimbangan tentang keberlangsungan kemandirian energi negara2. Keberadaan sumber-sumber daya energi yang terdapat pada wilayah negara 3. Status sumber daya energi sekarang (berapa yang tersisa) serta prediksi ke depan 4. Estimasi kebutuhan energi sekarang dan prediksi pertumbuhan kebutuhan energi

ke depan (meliputi kebutuhan pokok dan kebutuhan mewah)5. Pola konsumsi energi ke depan akan dikembangkan (berkaitan dengan bentuk

akhir penggunaan energi (dalam bentuk listrik atau bahan bakar) serta pola konsumsi energi per sektor (rumah tangga, industri, pelayanan publik, perkantoran, penyelenggaraan negara))

6. Moda-moda konversi energi yang akan dikembangkan7. Dampak lingkungan (ekologis dan sosial) yang dapat diterima8. Moda distribusi energi antar wilayah9. Mekanisme pendanaan dan tarif penggunaan energi

BAB II. KEBUTUHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ENERGI

A. Kebutuhan Energi Berdasarkan UrgensitasManusia membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktifitas

kehidupannya baik scara individual maupun secara kolektif. Berdasarkan tingkat urgensitasnya, kebutuhan energi dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

o kebutuhan energi pokoko kebutuhan energi mewah

Kebutuhan energi pokok merupakan kebutuhan energi bagi kelayakan kehidupan manusia. Tidak terpenuhinya kebutuhan energi pokok akan menimbulkan gangguan-gangguan kehidupan dengan akibat penurunan standar kehidupan di bawah standar kelayakan, gangguan kesehatan, ketidakmampuan untuk beraktivitas secara layak, bahkan kematian. Kebutuhan energi mewah merupakan kebutuhan energi yang melebihi kebutuhan energi pokok.

Kebutuhan energi pokok dibagi lagi menjadi :o kebutuhan energi pokok individuo kebutuhan energi pokok umum

Kebutuhan energi pokok individu adalah kebutuhan energi pokok yang dipenuhi secara individu atau rumah tangga. Kebutuhan energi pokok individu meliputi :

1. kebutuhan energi bagi keperluan memasak sehingga mampu mengolah makanan hingga memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi

2. kebutuhan energi bagi keperluan penerangan secara layak3. kebutuhan energi bagi keperluan pengkondisian lingkungan dalam rumah tangga

(pemanas ruangan bagi rumah tangga daerah beriklim dingin atau sangat dingin dan penyejuk ruangan bagi rumah tangga di daerah beriklim sangat panas)

4. kebutuhan energi bagi keperluan transportasi individu yang memungkinkan untuk mencari nafkah bagi pemenuhan kebutuhan pokok

5. kebutuhan energi untuk keperluan aktivitas lainnya yang terkait bagi pemenuhan kebutuhan pokok, misal bagi peralatan yang biasa digunakan untuk aktivitas mencari nafkah bagi pemenuhan kebutuhan pokok

Kebutuhan energi pokok umum adalah semua kebutuhan energi bagi keperluan pemenuhan kebutuhan pokok umum serta pemenuhan kebutuhan pokok individu yang tidak mungkin dilakukan kecuali secara kolektif. Dengan demikian, kebutuhan energi pokok umum meliputi kebutuhan energi bagi :1. lembaga penyelenggara kebutuhan pokok umum (sekolah, rumah sakit, masjid)2. fasilitas umum (pasar, jembatan, fasilitas transportasi darat, fasilitas

penerbangan, fasilitas transportasi laut, sistem telekomunikasi umum, penerangan umum)

3. sistem transportasi umum4. sistem penyelenggaraan negara (kantor-kantor lembaga pemerintahan)5. sistem pertahanan negara6. lembaga-lembaga penelitian yang dikelola negara7. industri milik umum yang dikelola negara8. kebutuhan pokok individu yang pemenuhannya harus dilakukan secara kolektif

atau harus melibatkan industri milik umum (misalnya listrik dan bahan bakar)

B. Pengertian Umum Sumber Daya EnergiSumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat diolah oleh manusia

sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan energi [3]. Sumber daya energi ini disebut sumber energi primer, yaitu sumber daya energi dalam bentuk apa adanya yang tersedia di alam.

Secara umum, sumber daya energi dapat dibedakan menjadi :1. sumber daya energi konvensional2. sumber daya energi nuklir3. sumber daya energi terbarukan

Sumber daya energi konvensional adalah sumber daya energi yang digunakan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan energi manusia sekarang. Sumber daya energi konvensional terdiri dari [4].:

o minyak bumi

3 World Energy Resources and Consumption – Wikipedia, free encyclopedia, Bab 2 Resources 4 World Energy Resources and Consumption – Wikipedia, free encyclopedia, Bab 2 Resources

o batubarao gas alam

Sumber daya energi nuklir merupakan sumber daya energi yang tersedia di alam dan hanya dapat dikonversi menjadi bentuk energi yang dapat dikonsumsi oleh manusia melalui reaksi nuklir. Sumber energi nuklir terdiri dari :

o sumber daya energi fissi nuklir (uranium, torium), o material radioaktiv alami, o sumber daya energi fusi nuklir (deuterium, litium)

Sumber daya energi terbarukan adalah sumber daya energi yang tersedia secara terus menerus dalam waktu sangat lama karena siklus alaminya. Sumber daya energi terbarukan terdiri dari :

o energi angino energi suryao geotermalo aliran air (sungai)o biomassa (sampah, kultivasi)o energi kelautan (arus laut, gelombang, pasang surut, beda suhu)o energi badan air besar / danau (beda suhu)

C. Pengertian ketersediaan sumber daya energiKetersediaan sumber daya energi diartikan sebagai kemampuan manusia

untuk mendapatkan sumber daya energi tersebut berdasarkan teknologi yang telah dikembangkan serta dengan cara yang secara ekonomi dapat diterima.

Ketersediaan sumber daya energi ditinjau dari beberapa macam aspek, yaitu :- keberadaan sumber daya tersebut di alam- ketersediaan teknologi untuk mengeksploitasi sumber daya tersebut- ketersediaan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya tersebut- pertimbangan dalam aspek ekonomi- pertimbangan dampak (lingkungan, sosial)- kompetisi dengan penggunaan penting lainnya

Berdasarkan berbagai aspek pertimbangan tentang ketersediaan sumber daya energi yang telah disebutkan di atas, maka secara lebih praktis ketersediaan sumber daya energi didasarkan pada dua aspek penting, yaitu :- ketersediaan data yang cukup dan konsisten - estimasi biaya yang diperlukan untuk menggali.

Untuk mengeksploitasi suatu sumber daya alam (termasuk sumber daya energi) disamping dua pertimbangan tersebut masih diperlukan pertimbangan berikutnya yang menyangkut :- dampak lingkungan maupun sosial akibat eksploitasi sumber daya alam- kompetisi (benturan) dengan penggunaan penting lainnya.

D. Pertimbangan dalam menentukan ketersediaan dan ekspoitasi sumber daya

1. Pertimbangan berdasarkan ketersediaan dataUntuk menentukan ketersedian sumber daya alam (termasuk sumber daya

energi), diperlukan pengumpulan data-data terkait dengan sumber daya tersebut. Untuk itu diperlukan berbagai tingkat eksplorasi tentang sumber daya tersebut.

Secara garis besar, terdapat tiga tingkat data eksplorasi, yaitu :i. data eksplorasi global

ii. data eksplorasi mediumiii. data eksplorasi detail

Berdasarkan tingkat perolehan data eksplorasi, maka sumber daya dapat dikelompokkan menjadi : - sumber daya terbukti- sumber daya terindikasi - sumber daya spekulatif2. Pertimbangan berdasarkan estimasi biaya ekspoitasi

Pertimbangan lainnya dalam menentukan keberadaan sumber daya alam adalah estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk mengeksploitasi sumber daya tersebut berdasarkan teknologi yang telah dikuasai manusia secara komersial pada saat akan mengeksploitasi sumber daya tersebut. 3. Pertimbangan berdasarkan dampak lingkungan dan dampak sosial

Eksploitasi sumber daya alam sudah pasti akan menimbulkan dampak baik dampak lingkungan maupun dampak sosial. Dampak sosial negatif akan muncul sebagai akibat alih guna lahan, kemungkinan kehilangan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Sebaliknya dapat pula timbul dampak sosial positif seperti menumbuhkan mata rantai ekonomi (industri dan perdagangan) untuk menunjang aktifitas eksploitasi sumber daya alam ini.4. Kompetisi (benturan) dengan penggunaan penting lainnya

Jika terjadi pertentangan antara penggunaan sumber daya energi dengan penggunaan penting lainnya, maka dilakukan skala prioritas. Urutan prioritas bagi penggunaan sumber daya alam adalah dalam urutan sebagai berikut :- fungsi penopang ekosistem- fungsi pemenuhan kebutuhan pokok penting (makanan, kesehatan, pendidikan,

tempat tinggal)- fungsi pemenuhan kebutuhan pokok energi- fungsi pemenuhan kebutuhan pokok lainnya (transportasi, fasilitas umum lainnya)Dasar pemikiran dalam hal ini adalah hadits Rasulullah sebagai berikut :

Yang artinya :”Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain” (HR Ahmad dan Ibnu Majah)5. Angka ketersediaan sumber daya bukan angka yang statis

Angka ketersediaan sumber daya alam bisa bertambah jika : - manusia melakukan eksplorasi dan menemukan sumber daya baru

- manusia menngembangkan teknologi baru dalam penambangan maupun pengolahan bijih.

Angka tersebut juga dapat berkurang akibat eksploitasi dan tidak dilakukannya eksplorasi sumber daya baru.BAB III. INDUSTRI ENERGI

A. Pengertian industriIndustri adalah aktivitas memproduksi atau memproses bahan baku atau

kemampuan manusia menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai lebih tinggi daripada nilai awalnya.

Nilai dalam proses industri didasarkan pada kebutuhan manusia. Sesuatu barang atau jasa dikatakan bernilai lebih tinggi dibandingkan barang atau jasa lainnya jika manusia lebih membutuhkan barang atau jasa yang dimaksud dibandingkan dengan kebutuhan manusia atas barang atau jasa lainnya.

Tujuan industri bagi konsumen adalah untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan. Sedangkan tujuan industri bagi produsen (yaitu semua orang yang terlibat dalam proses produksi) adalah mendapatkan nilai tambah, yaitu selisih antara nilai hasil industri dengan nilai bahan baku (barang atau jasa) yang dipergunakan dalam proses produksi. Selisih ini kemudian digunakan sebagai penghasilan atau sarana mencari nafkah bagi semua orang yang terlibat dalam proses industri (pemilik modal, pengelola, pekerja, pedagang dsb).

Industri dapat dilakukan oleh satu orang, beberapa orang atau sekelompok orang dengan berbagai tingkat organisasi; dari skala rumah tangga hingga perusahaan yang kompleks; dengan omset kecil hingga sangat besar.

Komponen-komponen penting dalam industri adalah :- modal- alat produksi- bahan baku- tenaga kerja- pengelolaan- hasil produksi

B. Pengertian Umum Industri Energi Industri energi meliputi semua industri yang terkait dengan energi dari sumber

daya energi hingga energi final. Industri energi dapat dibedakan menjadi :- Industri energi hulu- Industri energi menengah- Industri energi hilir- Industri pendukung

1. Industri energi huluIndustri energi hulu adalah industri yang aktivitasnya terkait dengan sumber

daya energi. Berdasarkan aktivitasnya, industri hulu dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu :

- industri eksplorasi sumber daya energi- industri eksploitasi sumber daya energi

2. Industri energi menengahIndustri energi menengah adalah semua industri energi yang aktivitasnya

terkait dengan proses konversi sumber daya energi (sumber energi primer) menjadi bentuk energi yang siap digunakan (energi final). Bentuk energi final adalah bentuk energi yang siap digunakan dan dapat didistribusikan dari produsn ke pengguna atau juga dapat diperdagangkan.

Pada dasarnya, energi final digunakan dalam tiga macam bentuk, yaitu :- listrik- bahan bakar- kalor

Bahan bakar adalah material yang secara kimia diproses untuk memiliki kandungan energi tinggi serta mudah digunakan. Sedangkan listrik adalah bentuk energi yang dapat didistribusikan dengan mengunakan sistem kabel.

Dengan demikian industri energi menengah meliputi :a. Semua jenis pembangkit listrik, yaitu :

- PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dengan bahan bakar konvensional (batubara, minyak atau gas alam) atau alternatif (biomass, biogas, sampah)

- PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) dengan bahan bakar konvensional (gas alam atau minyak) atau alternatif (biogas)

- PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap) dengan bahan bakar konvensional (gas alam atau minyak) atau alternatif (biogas)

- PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) dengan bahan bakar dengan bahan bakar konvensional (gas alam atau minyak) atau alternatif (biogas)

- PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir)- PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)- Berbagai PLT (Pembangkit Listrik Tenaga) Energi Terbarukan lainnya seperti

PLT-Geotermal, PLT-Mikrohidro, PLT-Surya, PLT-Ombak, PLT-Arus Laut, PLT-Pasang Surut, PLT-Sampah, PLT-Fuel Sel, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion = PLT-Beda Suhu Laut), PLT-Danau.

b. Semua industri yang memproduksi bahan bakar, yaitu :- industri bahan bakar konvensional (pengilangan minyak)- industri bahan bakar konvensional dengan metoda alternatif (gasifikasi

batubara, pencairan batubara)- industri bahan bakar alternatif (hidrogen, metanol, bio fuel (bahan bakar

nabati) cair, biogas)c. Industri yang mempersiapkan bahan bakar

Yang termasuk industri jenis ini adalah industri yang mengkonversi suatu bentuk sumber energi primer menjadi suatu jenis bahan bakar tetapi tidak dimaksudkan untuk penggunaan sebagai bahan bakar final. Industri jenis ini hanya mempersiapkan bahan bakar bagi proses konversi energi berikutnya.

Contoh industri kelompok ini adalah semua industri yang terkait dengan fabrikasi bahan bakar nuklir atau reprosesing bahan bakar nuklir

d. Pembangkit kalorPembangkit kalor yang dimaksudkan di sini adalah instalasi yang mengkonversi suatu bentuk energi menjadi energi kalor untuk selanjutnya didistribusikan ke pengguna dalam bentuk kalor.

3. Industri energi hilirIndustri energi hilir adalah semua industri energi yang aktivitasnya terkait

dengan penggunaan energi final. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah :- industri pengelola jaringan distribusi listrik- stasiun pengisian bahan bakar kendaraan bermotor- stasiun pengisian gas- industri pengepakan bahan bakar dan bentuk energi final lainnya (pengisian

baterai, pengepakan dan pengisian bahan bakar hidrogen dalam bentuk hidrid, kriogenik, tangki beterkanan untuk kendaraan)

4. Industri pendukungIndustri pendukung adalah industri-industri yang tidak terkait langsung

dengan mata rantai industri energi dari pengadaan energi primer hingga proses konversi energi final. Aktivitas industri pendukung adalah mendukung aktivitas industri energi baik hulu, menengah maupun hilir. Industri pendukung meliputi :- industri yang menangani rancang bangun instalasi industri energi- industri konstruksi yang membangun instalasi industri energi - industri yang membuat mesin-mesin dan peralatan industri energi- industri terkait konsultan tenaga ahli bagi industri energi- industri pensuplai kebutuhan-kebutuhan operasional industri energi- industri jasa yang mendukung industri energi (perbaikan peralatan, perawatan,

cleaning service, industri makanan (catering), transportasi)

C. Mata rantai industri energi secara umumBerbagai industri energi (hulu, menengah maupun hilir) mungkin

menghasilkan produk samping yang tidak terkategori energi. Pertambangan minyak menghasilkan produk minyak berat (misalnya aspal) yang pada umumnya tidak dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar. Batubara hasil pertambangan dapat dipergunakan sebagai bahan baku berbagai industri kimia non bahan bakar. Hal yang sama juga terjadi pada pertambangan gas alam. Pada perkembangan teknologi ke depan material karbon atao hidrokarbon dari sumber daya energi konvensional (minyak bumi, batubara dan gas) berpotensi untuk digunakan sebagai bahan baku material grafit komposit untuk industri kontruksi dan manufaktur. Pembangkit Listrik dapat dimanfaatkan untuk memproduksi air bersih dengan memanfaatkan energi panas buangannya, industri pengilangan minyak dapat menghasilkan produk-produk non energi misalnya minyak pelumas dan bahan-bahan kimia hidrokarbon untuk berbagai industrio non energi.

Industri-industri energi dan industri-industri pendukungnya serta produk-produk yang dihasilkan membentuk mata rantai industri energi yang secara umum dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Mata rantai industri energi secara umum

BAB IX. KETENTUAN PENGELOLAAN INDUSTRI ENERGI DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Ketentuan Pokok dalam Pengelolaan Sumber daya Energi dan Industri Energi dalam Pandangan Islam1. Pengelolaan Sumber Daya Energi Berdasarkan Kepemilikannya

Sumber daya energi pada dasarnya termasuk dalam kepemilikan umum. Dengan demikian pengelolaan sumber daya energi dalam pandangan Islam harus mengikuti ketentuan-ketentuan sumber daya milik umum. Secara lebih terperinci dapat diuraikan sebagai berikut :a. Sebagian besar sumber daya energi konvensional dan nuklir serta sumber daya

energi terbarukan yang menggunakan siklus materi yang termasuk dalam kepemilikan umum pada umumnya mengharuskan pemanfaatan dalam skala besar. Oleh karena itu semua sumber daya dalam kelompok ini harus dikelola oleh negara.

b. Sebagian sumber daya energi surya dan biomassa kultivasi mengharuskan pengelolaan dalam skala besar. Sumber daya energi biomassa limbah terkait dengan pengelolaan limbah yang merupakan salah satu bentuk pelayanan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya energi jenis ini harus dikelola oleh negara.

c. Sebagian sumber daya energi surya, angin dan biomassa dapat dikelola dalam skala kecil. Dalam hal ini pengelolaan sumber daya jenis ini dapat dilakukan oleh individu, swasta maupun negara.

2. Pengelolaan industri energi berdasarkan kepemilikannyaSebagian besar aktivitas industri energi industri energi terkait dengan

pemanfaatan sumber daya milik umum dam pemenuhan kebutuhan pokok energi masyarakat. Oleh sebab itu, sebagaian besar industri energi terkategori industri milik umum. Terdapat sebagian kecil industri energi yang bersifat individual yang tidak terkategori industri milik umum.

Secara lebih rinci, pengelolaan industri energi dijelaskan sebagai berikut :a. Untuk industri energi bersifat menguasai sumber daya energi dan mata rantainya

membentuk jaringan industri berskala besar, maka pengelolaannya harus dilakukan oleh negara secara terpusat (sentralisasi)

b. Untuk industri energi yang bersifat menguasai sumber daya energi dan mata rantainya hanya membentuk jaringan lokal, maka pengelolaannya harus dilakukan oleh negara tanpa harus terpusat (boleh dikelola secara desentralisasi)

c. Untuk industri energi yang bersifat menguasai sumber daya energi, bersifat lokal dan tidak membentuk jaringan, maka pengelolaannya dapat dilakukan oleh negara tanpa harus tersentral atau dapat dilakukan bersama-sama oleh masyarakat jika mampu.

d. Untuk industri energi mandiri tanpa menguasai sumber daya energi, bersifat lokal dan tidak membentuk jaringan, maka indusri energi semacam ini tidak termasuk industri milik umum dan dapat dikelola oleh individu, swasta maupun negara.

3. Pengelolaan industri pendukung industri energiIndustri pendukung industri energi terbagi menjadi dua macam yaitu industri

milik umum dan industri bukan milik umum. Pengelolaan industri pendukung yang termasuk indusri milik umum harus mengikuti ketentuan-ketentuan pengelolaan industri milik umum. 4. Interaksi antar industri terkait mata rantai industri energi

Interaksi antar industri terkait mata rantai industri energi ditentukan berdasarkan status kepemilikan industri dan peran produk dari suatu industri terhadap industri beikutnya. Interaksi antar industri dapat berupa interaksi non komersial atau interaksi komersial. Secara lebih terprinci, ketentuan interaksi.a. Interaksi industri energi merupakan industri milik umum dan menghasilkan

produk yang merupakan bahan baku bagi industri energi milik umum pada mata rantai berikutnya merupakan interaksi non komersial. Contoh dalam hal ini adalah interaksi indusri batubara untuk mensuplai bahan bakar untuk pembangkit listrik milik umum. Interakti industri bahan bakar nuklir untuk mensuplai bahan bakar PLTN dan sebagainya

b. Interaksi antara industri energi milik umum dengan industri pendukung yang merupakan indusri milik umum merupakan intekaksi non komersial. Contoh dalam hal ini adalah interaksi industri semen dan material (pasir, baja, batu) maupun alat produksi untuk mensuplai material dan alat produksi bagi pembangunan instalasi pembangkit listrik milik umum.

c. Jika terdapat industri bukan milik umum pada suatu mata rantai industri energi, maka interksinya dengan industri milik umum pada mata rantai berikutnya adalam interaksi komersial. Contohnya adalah industri pertanian biomass kultivasi bukan milik umum yang menghasilkan bahan bakar nabati (biofuel) untuk mensuplai bahan bakar industri pembangkit listrik milik umum.

d. Interaksi antara industri energi milik umum dengan indusri pendukung bukan milik umum (milik swasta maupun milik negara non milik umum) adalah interaksi komersial.

e. Interaksi industri energi terkait ijarah (dengan karyawan), kontrak-kontrak, jasa-jasa konsultasi, pembelian alat-alat produksi dan komponen-komponen lain yang tidak termasuk dalam kepemilikan umum adalah interaksi komersial.

f. Interaksi industri energi dengan industri asing dalam bentuk apapun adalah interaksi komersial.

5. Penentuan harga dalam transaksi terkait dengan interaksi antar industri energi dan industri pendukung

Penentuan harga terkait transaksi pada industri energi milik umum mengikuti penentuan harga pada industri milik umum lainnya. Penentuan harga berkenaan dengan interaksi komersial manapun harus mengikuti aturan-aturan pasar dalam Islam. Sedangkan penentuan harga berkenaan dengan interaksi non komersial mengikuti kebijakan tarif. Penentuan harga produk berupa bentuk energi final juga mengikuti kebijakan tarif.6. Komponen pembiayaan dan pendanaan industri energi milik umum

Kebutuhan pembiayaan industri energi milik umum dibedakan menjadi : sumber kebutuhan pembiayaan komersial sumber kebutuhan pembiayaan non komersial

Sumber kebutuhan pembiayaan komersial muncul akibat interaksi komersial, sedangkan kebutuhan pembiayaan non komersial berasal dari interaksi non komersial.

Pendanaan industri energi milik umum adalah sama dengan pendanaan industri milik umum. Pendanaan ini harus dilakukan oleh negara. Dalam pandangan Islam, pendanaan ini diambilkan dari baitul maal (anggaran belanja) negara yang terkait dengan sektor kepemilikan umum. Skema pendanaan industri energi milik umum mengikuti Gambar II7. Biaya produksi energi final

Pada dasarnya biaya produksi energi final netto yang dihasilkan oleh sistem (mata rantai) industri energi milik umum yang harus ditanggung oleh negara hanya ditentukan oleh komponen pembiayaan komersial dari industri hulu hingga industri hilir. Komponen pembiayaan non komersial dari industri hulu hingga industri hilir akan saling menghapuskan. Pada dasarnya pembiayaan non komersial hanya memindahkan dana negara dari satu industri ke indusri pada mata rantai berikutnya. Hal ini pada dasarnya juga berlaku pada mata rantai industri milik umum lainnya.

Pendanaan non komersial akan saling menghapuskan dikarenakan bahwa pada industri milik umum yang dikelola negara :- pendanaan semuanya berasal dari dana pengeluaran anggaran negara- penghasilan penuh semuanya dikembalikan sebagai pemasukan anggaran negara Sebagai contoh, jika terdapat dua industri milik umum dalam suatu mata rantai dimana produk industri milik umum pertama digunakan sebagai bahan baku bagi industri milik umum kedua. Harga jual produk yang harus ditanggung oleh industri milik umum kedua ditentukan berdasarkan kebijakan tarif. Negara bisa memilih kemungkinan kebijakan tarif (nol, negatif margin, nol margin, positif margin).

Seandainya negara memilih tarif margin positif maka industri milik umum yang pertama akan mengalami positif cash flow, yaitu penghasilan lebih tinggi daripada pendanaan. Selisih penghasilan dan pendanaan ini mengakibatkan industri milik umum tersebut mengalami keuntungan. Dengan demikian pendanaan baitul maal negara mengalami positif cash flow untuk industri ini. Baitul maal akan mendapatkan penghasilan lebih banyak daripada pengeluarannya untuk industri yang pertama ini.

Akan tetapi kebijakan ini membuat harga produk industri milik umum pertama ini akan menjadi lebih tinggi. Karena produk dari industri milik umum pertama ini menjadi bahan baku dari industri milik umum kedua, maka kebijakan tarif margin positif akan menambah beban pembiayaan baitul maal untuk industri milik umum kedua ini. Dengan demikian surplus yang diperoleh baitul maal pada industri milik umum pada suatu mata rantai harus digunakan untuk menambah pendanaan bagi industri milik umum bagi mata rantai berikutnya.

Sebaliknya, jika negara metetapkan kebijakan tarif negatif, maka harga produk industri milik umum pertama akan menjadi lebih murah dan hal ini bisa

meringankan pendanaan negara bagi industri milik umum pada mata rantai berikutnya. Akan tetapi hal ini berkonsekuensi negara harus menutupi minus cash flow bagi pendanaan indusri milik umum yang pertama.

Dengan demikian biaya produksi produk final pada suatu mata rantai industri milik umum (termasuk industri energi) yang harus ditanggung negara hanya ditentukan oleh komponen pembiayaan komersial.8. Penentuan harga energi final

Harga energi final (dalam bentuk listrik, bahan bakar, energi kalor) yang dihasilkan dari suatu mata rantai industri energi milik umum ditentukan oleh negara berdasarkan kebijakan tarif, dan tidak ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Hal ini karena produk dari sistem industri milik umum pada dasarnya bukan produk yang bersifat komersial. Pertimbangan dalam metetapkan tarif adalah sebagai berikut :- dapat dijangkau oleh masyarakat bagi pemenuhan kebutuhan pokok- tidak menimbulkan biaya terlalu tinggi bagi penyelenggaraan kepentingan umum

terkait penggunaan energi- tidak menimbulkan biaya terlalu tinggi bagi industri milik umum yang

menggunakan energi sebagai salah satu komponen produksinya - memungkinkan industri energi milik umum mendapatkan keuntungan - membatasi kecenderungan eksploitasi berlebihan terhadap sumber energi

Tarif rendah (nol, margin negatif atau margin nol) sebaiknya ditetapkan pada penggunaan energi untuk kebituhan pokok, penyelenggaraan kepentingan umum serta kebutuhan negara. Tarif tinggi (margin positif) sebaiknya ditetapkan untuk penggunaan komersial. Akan tetapi pada industri komersial tertentu yang terkait dengan kebituhan pokok individu, misalnya industri pertanian yang menghasilkan produk kebutuhan pokok, sebaiknya ditetapkan tarif rendah sebab industri ini menempati posisi penting akan tetapi kebanyakan hanya mampu menghasilkan margin keuntungan yang terbatas.

C. Ketentuan Pelengkap1. Kebijakan terkait dengan sustainabilitas

Secara umum, kebijakan terkait sustainabilitas yang harus diterapkan negara terhadap sistem industri energi adalah sama dengan kebijakan serupa yang diterapkan pada sumber daya milik umum lainnya. Hal ini telah diuraikan pada Sub Bab VIII-E.

Beberapa kaidah penting yang harus diperhatikan dalam hal ini adalaha. Sumber daya energi harus dipandang terbatas

Asumsi keterbatasan, sekali lagi, bukan merupakan bentuk pengingkaran terhadap ke-Maha-Besar-an Allah dalam menciptakan alam termasuk sumber daya energi. Akan tetapi hal ini merupakan dasar bagi tangung jawab manusia dalam memelihara kesetimbangan alam untuk mencapai kondisi yang dapat dijadikan tempat hidup bagi peradaban manusia sekarang ini.

Keterbatasan tersebut bukan dalam jumlahnya melainkan :- keterbatasan karena perkembangan teknologi manusia

- keterbatasan karena pertentangan dengan penggunaan bagi pemenuhan kebutuhan pokok manusia lainnya

- keterbatasan karena fungsi ekologib. Dasar optimasi dalam mengatasi keterbatasan

Dalam rangka mengatasi keterbatasan, harus dilakukan optimasi dengan didasarkan pada :

- prinsip pemenuhan kebutuhan pokok manusia- prinsip keadilan- prinsip sustainabilitas

c. mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokokKebijakan energi harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok (baik

individu maupun umum). Kebijakan harus dilakukan untuk mencegah mengarahnya penggunaan energi pada pemenuhan kebutuhan mewah sebelum semua kebutuhan pokok terpenuhi.d. skala prioritas

Penentuan skala prioritas dilakukan jika terjadi pertentangan antara penggunaan sumber daya alam milik umum dengan penggunaan lainnya. Skala prioritas diambil berdasarkan urutan kepentingan dalam memelihara keselamatan dan keberlanjutan peradaban. Urutan prioritas bagi penggunaan sumber daya alam adalah sebagai berikut :- fungsi penopang ekosistem- fungsi pemenuhan kebutuhan penting (makanan, kesehatan, pendidikan, tempat

tinggal)- fungsi pemenuhan kebutuhan energi- fungsi pemenuhan kebutuhan pokok lainnya (transportasi, fasilitas umum lainnya)

Oleh sebab itu, kebijakan energi harus menghindari penggunaan sumber daya energi yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan penting lainnya. Sebagai contoh, penggunaan sumber daya energi biomassa kultivasi harus dihindari jika bertentangan dengan pemenuhan kebutuhan pangan.e. peningkatan efisiensi konversi energi

Dalam konteks sistem industri energi, efisiensi dilakukan untuk mendapatkan hasil energi final sebanyak mungkin secara dengan penggunaan sumber daya energi sesedikit mungkin yang dapat dilakukan dengan cara-cara yang rasional. Efisiensi dengan sendirinya berdampak pada produksi limbah yang dihasilkan pada sumua aktivitas terkait mata rantai industri energi.

Dalam konteks penggunaan energi final, efisiensi diartikan sebagai penggunaan cara-cara yang rasional untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari penggunaan energi final seminimal mungkin.

Efisiensi penggunaan energi dapat dilakukan dengan cara :- mengurangi penggunaan energi yang tidak terlalu penting- mengganti peralatan atau mesin-mesin sehingga lebih hemat energi- mendesain proses yang lebih efisien dalam industri energi

- mengoptimalkan sumber energi alam yang mudah diperoleh, misal mendesain gedung yang mampu mengoptimalkan penggunaan radiasi matahari untuk pencahayaan dan pengaturan suhu ruangan, menggunakan vegetasi untuk mengurangi penggunaan mesin pengatur suhu dan kelembaban ruangan

- integrasi sistem pengolahan sampah dan pembangkitan energif. minimasi kebutuhan pembiayaan yang harus dikeluarkan dari baitul maal negara

Minimasi penggunaan dana baitul maal secara umum ditujukan supaya baitul maal mampu menyediakaan lebih banyak dana bagi peyelenggaraan kebutuhan pokok umum masyarakat lainnya (misalnya pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan fasilitas umum).

Dalam sektor energi minimasi dilakukan dengan mengutamakan sistem industri energi yang memiliki biaya produksi total paling rendah dari hulu hingga hilir. 2. Impor dan ekspor sumber daya energi, produk antara dan energi final

Semua mekanisme perdagangan luar negeri pada dasarnya dianggap perdagangan komersial sehingga penentuan harga ekspor dan impor mengikuti pasar internasional dengan mekanisme sesuai aturan Islam. Hal ini juga berlaku untuk sumber daya energi dan industri energi. Espor dan impor dapat dilakukan untuk sumber daya energi (energi primer), produk antara dalam mata rantai industri energi maupun dalam bentuk energi final. Hal ini juga harus memperhatikan ketentuan tambahan yang disesuaikan dengan kebijakan khusus negara (daulah Islam) terhadap negara asal maupun tujuan komoditas ekspor impor tersebut.

Ekspor dan impor hanya dijadikan pelengkap dan tidak boleh mengganggu kestabilan industri energi dalam negeri.a. Impor

Impor dilakukan jika negara benar-benar mengalami keterbatasan energi yang tidak dapat diatasi sekalipun dengan menggunakan semua sumner daya energi yang terdapat dalam wilayah negara. Keterbatasan ini bisa terjadi sedemikian rupa sehingga tidak dapat diatasi dengan efisiensi maupun peningkatan nilai spesifik.

Dalam kondisi demikian, perlu dilakukan kebijakan impor baik impor bahan baku maupun impor hasil produksi. Biaya untuk impor diambilkan dari keuntungan pengelolaan industri milik umum pada sektor lainnya.b. Ekspor

Ekspor dapat dilakukan dalam kondisi- terjadi kelebihan produksi industri energi (primer, antara maupun final)- baitul maal memerlukan nilai uang dari produk tersebut untuk menambah dana- kelebihan produksi energi ini tidak dapat diserap oleh indusri swasta dalam negeriHarga ekspor ditentukan berdasarkan proses penawaran antara industri pengekspor dengan pihak pengimpor asing dengan mekanisme penawaran sesuai hukum Islam. Keuntungan ekspor dimasukkan ke baitul maal negara dan dijadikan sebagai dana bagi penyelengaraan pemenuhan kebutuhan pokok umum.

Gambar 2. Skema pendanaan industri milik umum (termasuk industri energi) dalam pandangan Islam