PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI KUNCI PEMBANGUNAN NEGARA

Jika kita tanyakan pada diri kita, seperti apa konsep pembangunan Negara yang di amanatkan undang-undang?, Lebih jauh lagi, seperti apa konsep pembangunan yang paling mengena bagi negeri ini?, Atau, apakah konsep pembangunan kerakyatan yang digaungkan pada sepanjang kampanye capres kemarin memang benar merupakan konsep pembangunan yang paling tepat?, dan apakah benar konsepnya akan menyentuh dan berpihak pada rakyat?

Mari kita tela’ah, menciptakan lahan pertanian baru bagi sekian juta hektar kebun enau, atau ladang, atau sawah, demikian salah satu rencana strategis salah seorang kandidat. Secara teknis ini sangat mungkin, tapi apakah inprastruktur yang ada, struktur organisasi pemerintahan yang ada, dan lebih jauh lagi apakah budaya daerah dimana lahan itu akan dibuat, siap? atau telah siap?, atau lebih tepat dikatakan bersediakah? Masih merupakan pertanyaan, dan melihat hasil pemilihan umum yang ada, tipis kemungkinan presiden terpilih bersedia mengakomodir ide ini.

Saya tidak mau terjebak dalam polemik neoliberalisme atau ekonomi kerakyatan sebagai pilihan atau bahasan, karena keduanya absurd, terlalu banyak kepentingan yang harus dianalisis dan dibahas. Mari kita lebih membumi dalam bahasan ini, amanat Undang-Undang Dasar adalah, ”…segenap tanah, air dan segala yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, sudahkah ini terlaksana?

Jika dimengerti secara mendasar, mendayagunakan lahan dan lautan dalam arti sebenarnya, adalah menjamin pangsa pasar atas produk-produk lahan dan lautan. Memberdayakan masyarakat dan sumber daya alam yang sesungguhnya bagi Negara Agraris dan Maritim, adalah mengembangkan dan mengoptimalkan segenap usaha, pemikiran dan mobilisasi sumberdaya modal/kapital dan manusia, demi pemanfaatan sebesar-besarnya potensi sumberdaya alam lahan dan lautan Karena jika dianalisis, dari sekian banyak program pembangunan pertanian, perikanan, dan peternakan yang pernah digulirkan pemerintah, ujung kegagalannya, berpangkal pada kegagalan pemerintah dalam menjamin pangsa pasar.

Orientasi pendayagunaan lahan dan lautan pada millennium ini harus sepenuhnya berorientasi pada penggunaannya sebagai bahan baku industri, kalaupun untuk kepentingan konsumsi harus sudah melalui proses atau sentuhan industri. Hanya dengan cara ini akan diperoleh nilai tambah secara signifikan terhadap produk-produk pertanian dan kelautan.

Dibutuhkan konsep indutrialisasi yang benar-benar menerapkan konsep link and match dalam arti sebenarnya. Dibutuhkan penyegaran pemahaman terhadap pengusaha, bahwa mendayagunakan rakyat sebagai sumber raw materials adalah jalan langgeng membangun usaha mereka.

Dalam tatanan pemerintahan, tidak ada tanah dan tidak ada lautan yang tidak masuk menjadi wilayah sebuah desa atau kelurahan (desa, red), lebih jauh bisa dikatakan, tidak ada wilayah dari negeri ini yang tidak dijelajahi oleh penduduk desa.

Paradigma pembangunan yang selama ini berkembang dan di anut sudah selayaknya di re-orientasi. Konsep strategis pembangunan harus mengarah ke desa bukan pada wilayah kota atau perkotaan. Dalam arti yang lebih menyeluruh, konsep pembangunan negara ini kedepan, harus berorientasi pada perkuatan pemerintahan desa dan kelurahan.

Mari kita analisis seberapa besar manfaat re-orientasi ini :1. Secara ekonomi

Struktur administrasi desa terurai menjadi satuan Kampung, RW, RT, dan kemudian berujung di satuan Keluarga, Dalam tatanan pemerintahan, yang dimaksud grass root itu, tentu saja keluarga. Mensejahterakan rakyat atau Negara dalam arti yang sebenarnya adalah mensejahterakan setiap keluarga di Negara ini, dan lembaga pemerintahan terendah yang langsung menyentuh setiap keluarga adalah desa.

Sekali lagi, konsep seperti apa yang terbaik bagi pemberdayaan rakyat dan sumber daya alam yang kita miliki?. Tentu menjadi sangat kompleks, jika berbicara sebuah negara sebesar Negara Indonesia, yang bukan hanya sebesar Jerman, terlebih jika harus bicara Belanda, Fortugal atau Swiss.

Terhitung ada PNPM, UED, atau program KUR, pada saat ini, dan banyak program sebelumnya, tetap saja semuanya tidak mampu menyentuh tingkatan terendah bangsa ini. Ada banyak syarat ke administrasian dan terlebih jaminan atau proposal yang harus dibuat, dan semuanya tentu saja tidak dapat dipenuhi rakyat, karena jauh mengawang dan tidak dimiliki.

Ibarat pisau dua sisi, institusi penanggung jawab keuangan ketakutan investasi kapital tidak kembali, disisi lain rakyat terbiasa ikut mencuri, jika kredit berbau sumber pemerintah. Dua penomena klasik kalau tidak bisa dikatakan sebagai dua penyakit klasik yang menjangkiti bangsa ini.

Mari kita bicarakan solusinya, memberdayakan desa dalam arti yang sebenarnya adalah menggali sebesar-besarnya potensi rakyat dan sumberdaya alam yang ada di desa-desa untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Kuncinya dimana?, jawabnya ada pada Buku Potensi Desa, Pernahkah setiap Kabupaten di Negara ini melakukan survai detail apa potensi yang dimiliki oleh setiap jengkal tanah, air dan lautan serta setiap jiwa yang ada di desa-desanya?;

Industri apa saja yang ada disetiap desa-desanya?; dan apa kiprah atau kemanfa’atan industri-industri tersebut bagi rakyat? Sehingga potensi desa bukan hanya program atau proyek formalitas, tapi jadikan identifikasi potensi tersebut sebagai batu pijakan yang kokoh, sebagai dasar, sebagai awal pembangunan negara.

Atau untuk semua yang dimilikinya, pernahkah pemda kabupaten memiliki pertanyaan-pertanyaan berikut : 1. Apa saja yang kita miliki?2. Siapa saja yang membutuhkan sumberdaya tersebut?3. Bagaimana cara mengeksplorasinya, dan siapa saja yang memiliki teknologi eksplorasinya?4. Seberapa besar nilai kelayakan yang harus dimiliki, sehingga memiliki nilai ekonomis, dan

bagaimana cara “meng-akali” atau bagaimana mencari cara/teknik sehingga semua sumberdaya alam ini tetap mampu memiliki nilai ekonomis?, bagaimana menentukan skala prioritas eksplorasi?

5. Nilai tambah apa yang dimiliki sumberdaya yang kita miliki?, pangsa pasar nonkonvensional apa yang ada atas semua sumberdaya yang kita miliki?

6. Industri apa saja yang sudah ada kini?, apa bahan baku mereka dan terbuat dari apa bahan baku itu? Dari mana mereka memperolehnya, berapa banyak mereka mengambil dari bahan baku lokal, dan berapa banyak yang mereka import? Apakah kita memiliki padanan untuk bahan baku itu?

7. Kapan kita ingin memiliki industri-industri itu sendiri, untuk kemakmuran rakyat?Jika orientasi kita sudah seperti ini, dapat diharapkan tidak akan ada lagi pengangguran,

tidak akan ada lagi kemiskinan. Biarkan industri menjadi lokomotif bagi setiap keluarga, yang akan bekerja memenuhi

setiap gerbong yang ditariknya. Akan tercipta bukan hanya lapangan kerja, tetapi lapangan usaha. Bank sebagai investor atau kreditor tidak perlu khawatir investasi akan hangus, dan

sebaliknya rakyat akan terbiasa untuk menabung, karena setiap sen pembayaran atas keringatnya dilakukan melalui bank. Bagi pemerintah, pajak tidak perlu dikutip demikian ruwet dan terkemplang, audit cukup dilakukan disatu titik saja untuk setiap jenis usaha.2. Secara Militer dan Keamanan

Pernahkan terbayangkan untuk meningkatkan keamanan wilayah negara ditangan seorang sipil?, padahal kenyataannya yang hapal setiap kepala disatu wilayah adalah seseorang yang memiliki jabatan terendah di struktur organisasi pemerintahan, seorang RT!.

Tidak perlu terjadi ada yang merakit bom kemudian baru diketahui karena tidak sengaja bom-nya meledak. Pernahkan Kapolsek atau Koramil tahu, satu persatu rakyat yang ada diwilayahnya?, tolong tanyakan hal yang sama pada seorang RT yang nota bene hanya mengawasi 30 – 40 kepala.

Atau pernahkan membayangkan lalulintas migrasi warga dapat dikontrol dan dilihat dari meja sekretaris desa? Sehingga tidak perlu ada Nurdin M Top CS, yang bisa seenaknya beralih nama dan alamat, seenak dia belanja di pasar, atau tidak perlu ada kisruh DPT yang demikian sengit diperdebatkan, kuncinya ada pada perkuatan lembaga Pemerintahan Desa.

Sekali lagi maukah kita?. “JAYALAH NEGERIKU”

Bandung, 12 Juli 2009

PenulisEdi S Saepudin., SP.

.