Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
-
date post
22-Oct-2014 -
Category
Documents
-
view
431 -
download
0
description
Transcript of Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Microsoft PowerPoint - Konsep Open Government untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Apa ituAkuntabilitas?
Apa ituAkuntabilitas?
KeterkaitanOG & Akuntabilitas
TRANSPARENCY. In a well-functioning, democratic society citizens need to know what their government is doing. To do
that, they must be able freely to access government data and information and to share that information with other citizens.
RELEASING SOCIAL AND COMMERCIAL VALUE. In a digital age, data is a key resource for social and commercial
activities. By opening up data, government can help drive the creation of innovative business and services that deliver
social and commercial value.
PARTICIPATORY GOVERNANCE. By opening up data, citizens are enabled to be much more directly informed and involved in decision-making.
MengapaOG?
MengapaOG?Gap antara pengguna E-government dengan pengguna Sosial Media di
InggrisMedia online saja belum cukup.
only 28% use e-gov
services
93% use social
media
Contoh UK
MengapaOG?Persentase penduduk berdasar kepemilikan HP & akses internet melalui HP
MengapaOG?Jumlah pengguna Internet, Twitter, dan Facebook di Indonesia (UKP4, 2014)
TERBESAR KE-5 DI DUNIA
1. AS2. Brazil3. Jepang4. Inggris5. Indonesia
107.700.00033.300.00029.900.00023.800.000
19.500.000
TERBESAR KE-4 DI DUNIA
1. Thailand2. Brazil3. Turki4. Indonesia5. Mexico
168.642.82061.813.58060.600.520
49.884.16039.583.000
20132012201120102009
71.190.00063.000.00055.000.00042.000.00032.000.000
MENINGKAT SETIAP TAHUN
MengapaOG?Manfaat penggunaan Sosial Media oleh instansi pemerintah (survey di 11
negara OECD, 2013)
MengapaOG?Manfaat OGD (Opem Government Data)
0
0.291666667
0.333333333
0.416666667
0.541666667
0.583333333
0.625
0.666666667
0.666666667
0.708333333
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
F. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PUBLIC SECTOR
I. FACILITATE CITIZENS' PARTICIPATION IN PUBLIC DEBATE
J. ENABLE CITIZENS' ENGAGEMENT IN DECISION-MAKING
PROCESSES
C. IMPROVE PUBLIC SECTOR PERFORMANCE BY
STRENGTHENING ACCOUNTABILITY
E. ENABLE SERVICE DELIVERY FROM PRIVATE SECTOR
THROUGH DATA RE-USE
D. IMPROVE INTERNAL OPERATIONS AND COLLABORATION
H. FACILITATE CREATION OF NEW BUSINESSES
B. INCREASE OPENNESS
G. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PRIVATE SECTOR
A. INCREASE TRANSPARENCY
MengapaOG?
Higher quality and more
efficient public services
Better government
accountability & decisions Private sector
innovation & economic
growth
Acceleration of bureaucracy
reform
Improvement in public
satisfaction and trust towards
government
More comprehensive
input for policy making
Manfaat Untuk Indonesia (UKP4, 2014)
SBY sbg PeloporOG
2,7 juta pengikut di Facebook;
5 juta pengikut di Twitter;
Punya SMS hotline, sampai saat ini sudah
menerima 3,5 juta SMS;
Memiliki akun / channel sendiri di Youtube.
Banyak diikuti oleh Kepala Daerah, salah satunya Ridwan Kamil
UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
UU No. 37/2008 tentang Ombudsman RI;
UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik;
Permendagri No. 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda;
PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14/2008.
Dasar HukumOG
KerangkaOG di Negara OECD
PrinciplesPolicy
Instruments Catalysers
Inter-mediate
results Final results
TransparencyBudgetarytransparency
Innovation
ICTs use
Changemanagement
Implementation
Quality of public services
Socialwellbeing
Improved democracy
Trust in governance
Economicgrowth
AccountabilityIndependentinstitutions
ParticipationConsultationmechanisms
Integrity Anticorruption
PenerapanOG di Indonesia
Salah satu komponen yg mendukung pelaksanaan open government di Kota Yogyakarta.
Aplikasi berbasis web yg memungkinkan Pemkot mengelola (menerima-mendistribusikan-merespon-memroses data) keluhan dan permintaan informasi dari masyarakat.
Murah & mudahMemungkinkan masyarakat terhubung dengan pemerintah dengan menggunakan berbagai macam
media komunikasi: dari tatap muka hingga pemanfaatan teknologi SMS yg paling populer dipakai.
Menghubungkan 57 unit kerja, termasuk seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta.
Anggota masyarakat dapat mengecek status dan respon dengan menggunakan internet.
Unit Pelayanan Informasi & Keluhan
Statistik Jenis PesanUPIK
Type of
Messages
Year
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
COMPLAINT 924 1148 762 512 788 624 639 767 1269 1366 389
QUESTION 337 490 930 633 908 740 856 937 810 1320 447
INFOMATION 644 1234 543 860 1084 1008 1507 1212 640 935 270
SUGGESTION 280 381 334 380 521 394 412 502 508 761 275
TOTAL 2185 3253 2569 2385 3301 2766 3414 3418 3227 4382 1381
Menolong pemerintah untuk memetakan permasalahan dan membentuk beberapa program dan kebijakan publik yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam masyarakat.
Mengembangkan ide baru dan solusi dari masyarakat yg pada akhirnya akan menciptakan dukungan dalam implementasi program karena berasal dari masyarakat.
Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
MengapaUPIK & MengapaOG?
Utilisasi internet menjadi kebutuhan di era digital saatini untuk memberi pelayanan publik yg semakin baik;
Penggunaan internet dalam manajemenpemerintahan juga merupakan ruang lebar untukinovasi (contoh: Km 0 Pro-poor Jabar);
Internet bukanlah satu-satunya media. Pemerintahtetap perlu menjalin komunikasi & kolaborasi, misalnya melalui Forum Stakeholder, menginap di kampung, blusukan, dll.
Era digital mensyaratkan perubahan mindset aparat(bersih, melayani, inklusif, kompetitif, dst).
Penutup
Meningkatkan akuntabilitas;
Mengurangi kemungkinan tindakan yang tidaketis (mal-administrasi);
Mengurangi kemungkinan penyalahgunaanwewenang (detournement de puvoir atau abus de
droit);
Mengembalikan birokrasi sebagai pelayan / abdimasyarakat.
Penutup: KeterkaitanOG dengan RUU AKPN, EPN, AP
Doris Becker, 2014, Reflections About Open and Responsive Government, 1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of
Public Administration (LAN), 11-12 June.
Haryadi Suyuti, 2014, UPIK: Praktek Pemerintah Terbuka di Kota Yogyakarta, 1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of
Public Administration (LAN), 11-12 June.
Ubaldi, B., 2013, Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives, OECD Working Papers on Public Governance,
No. 22, OECD Publishing.
Ubaldi, B., 2014, Increasing Public Value through Open Government and Open Data, 1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National
Institute of Public Administration (LAN), 11-12 June.
UKP4, 2014, OGP dan Inovasi Dalam Pengelolaan Aspirasi dan PengaduanMasyarakat, Simposium Inovasi Pelayanan Publik Indonesia, Jakarta: Kementerian PAN
dan RB, 16-17 Juni 2014.
Referensi