konsep keadilan

55
PERANAN PANCASILA DI ERA REFORMASI Sebagai Dasar Negara Dan Idiologi Nasional Filed Under : Uncategorized by admin Jun.18,2010 Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi manakala dikaji perkembangannya secara konstitusional terakhir ini dihadapkan pada situasi yang tidak kondusif sehingga kridibilitasnya menjadi diragukan, diperdebatkan, baik dalam wacana politis maupun akademis. · Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Sejak kelahirannya (1 Juni 1945) Pancasila adalah Dasar Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lebih dikenal sebagai Dasar Negara (Philosofische groundslag). Hal ini, dapat diketahui pada saat Soekarno diminta ketua Dokuritsu zyunbi Tyoosakai untuk berbicara di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 1 Juni 1945, menegaskan bahwa beliau akan memaparkan dasar negara merdeka, sesuai dengan permintaan ketua. Menurut Soekarno, pembicaraan-pembicaraan terdahulu belum menyampaikan dasar Indonesia Merdeka. Bahkan Soekarno menyatakan :

description

keadilan

Transcript of konsep keadilan

Page 1: konsep keadilan

PERANAN PANCASILA DI ERA REFORMASI Sebagai Dasar Negara

Dan Idiologi Nasional

Filed Under : Uncategorized by admin

Jun.18,2010

Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks

sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki

agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan

akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan,

peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara. Apalagi manakala dikaji perkembangannya secara

konstitusional terakhir ini dihadapkan pada situasi yang tidak kondusif

sehingga kridibilitasnya menjadi diragukan, diperdebatkan, baik dalam

wacana politis maupun akademis.

·         Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Sejak kelahirannya (1 Juni 1945) Pancasila adalah Dasar Falsafah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, atau lebih dikenal sebagai Dasar Negara

(Philosofische groundslag). Hal ini, dapat diketahui pada saat Soekarno

diminta ketua Dokuritsu zyunbi Tyoosakai untuk berbicara di depan

sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal

1 Juni 1945, menegaskan bahwa beliau akan memaparkan dasar negara

merdeka, sesuai dengan permintaan ketua. Menurut Soekarno,

pembicaraan-pembicaraan terdahulu belum menyampaikan dasar

Indonesia Merdeka. Bahkan Soekarno menyatakan :

Maaf, beribu maaf ! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato

mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka

Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka.

Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia

ialah bahasa Belanda “philosofische groundslag” dari pada Indonesia

merdeka. Philosofische groundslag itulah pundamen, filsafat, pemikiran

Page 2: konsep keadilan

yang sedalam-dalamnya untuk diaasnya didirikan gedung Indoensia

Merdeka yang kekal dan abadi (sekretariat negara, 1995 : 63)

Pada bagian pidato berikutnya, Soekarno menyatakan, bahwa

Philosofische Groundslag diatas mana kita mendirikan negara Indonesia,

tidak lain adalah Waltanschauung. Bahkan Soekarno lebih menegaskan

lagi Waltanschauung yang kita harapkan tidak lain adalah persatuan

philosofische graoundslag. Untuk itu Soekarno menegaskan sebagai

berikut :

Apakah itu ? Pertama-tama, saudara-saudara, saya bertanya : apakah kita

hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk

sesuatu golongan ? Mendirikan negara Indonesia Merdeka yang namanya

saya Indonesia Merdeka, tetapi hanya untuk mengagungkan satu orang,

untuk memberi kekuasaan pada satu golongan yang kaya, untuk memberi

pada satu golongan bangsawan ? Apakah maksud kita begitu ? Sudah

tentu ! Baik saudara –saudara yang bernama kaum kebangsaan yang

disini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya

telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya

tujuan. Kita hendak mendidikan suatu negara “semua buat semua” Bukan

buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan

maupun golongan yang kaya, tetapi “semau buat semua”. Inilah salah

satu dasar pikiran yang akan saya kupas lagi. Maka, yang selalu

mendengung di salam saya punya jiwa, bukan saja didalam beberapa hari

didalam sidang Dokuritsu zyunbi Tyoosakai ini, akan tetapi sejak tahun

1981, 25 tahun lebih, ialah : dasar pertama, yang baik dijadikan dasar

buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan”. (sekretariat negara,

1995 : 71)

Paparan berikut Soekarno menyatakan filosofische principe yang kedua

adalah internasionalisme. Pada saat menegaskan  pengertian

internasionalisme, Soekarno menyatakan bahwa internasionalisme

bukanlah berarti kosmopolitisme, yang menolak adanya kebangsaan,

bahkan beliau menegaskan : “Internasionalisme tidak dapat hidup subur

Page 3: konsep keadilan

kalau tidak berakar didalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak

dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya

internasionalisme. “Seraya mengutip ucapan Gandhi, beliau menegaskan

my nasionalisme is humanity. Pada saat menjelaskan prinsip dasar ketiga,

Soekarno menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara “Semua

buat semua, satu buat semua, semua buat satu”, oleh karenanya saya

yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah

permusyawaratan perwakilan. Demikian berikutnya untuk prinsip dasar

yang keempat Soekarno mengusulkan prinsip kesejahteraan ialah prinsip

tidak akan ada kemiskinan didalam Indonesia merdeka. Prinsip dasar

kelima adalah prinsip Indonesia merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa. Pada kesempatan itu, Soekarno menjelaskan :

Prinsip ketuhanan ! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi

masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri.

Yang Kristen menyembah Tuhan yang menurut petunjuk Isa al Masih,

yang Islam ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad saw, orang

Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya.

Tetapi marilah kita semua ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah

negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan-nya dengan

cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara

kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme-agama”. Dan hendaknya

Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan !

Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen dengan

cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu ? Ialah

hormat-menghormati satu sama lain. (Tepuk tangan sebagai hadirin).

Nabi Muhammad saw telah memberi bukti yang cukup tentang

verdragzaamheid, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun

telah menunjukkan verdragzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia

Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan : bahwa

prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan.

Ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat

menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-

Page 4: konsep keadilan

saudara menyetujui bahwa negara Indonesia Merdeka berasaskan

Ketuhanan Yang Maha Esa ! Disinilah, dalam pengakuan asas yang kelima

inilah, saudara-saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang

ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan engara kita akan

ber-Tuhan pula ! (sekretariat negara, 1995 : 81)

Prinsip-prinsip filsafati yang jelas oleh Soekarno tersebut diatas

merupakan dasar negara. Berbicara tentang nama dasar negara,

Soekarno menyatakan sebagai berikut :

Saudara-saudara ! “Dasar-dasar negara “ telah saya usulkan. Lima

bilangannya. Inikah Panca Dharma ? Nama Panca Dharma tidak tepat

disini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar,

saya senang kepada simbolik. Kita mempunyai Panca Indra. Apalagi yang

lima bilangannya ? (Seorang yang hadir : pandawa lima). Pandawa

limapun orangnya, sekarang banyak prinsip : kebangsaan,

internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ke-Tuhanan, lima pula

bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini

dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah

Pancasila, sila artinya asas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita

mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.” (Sekretariat Negara  1995

: 81)

Prinsip-prinsip filsafati Pancasila sejak awal kelahirannya diusulkan

sebagai dasar negara (philosofische grondslag, Weltanschauung) Republik

Indonesia, yang kemudian diberi status (kedudukan) yang tegas dan jelas

dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (18

Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

·         Perkembangan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Generasi Soekarno – Hatta telah mampu menunjukkan keluasan dan

kedalaman wawasannya, dan dengan ketajaman intelektualnya telah

berhasil merumuskan gagasan-gagasan vital sebagaimana dicantumkan

didalam pembukaan UUD 1945, dimana Pancasila sebagai dasar negara

Page 5: konsep keadilan

ditegaskan dalam satu kesatuan integral dan integratif. Oleh karena itu

para tokoh menyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang 1945

merupakan sebuah dokumen kemanusiaan yang terbesar dalam sejarah

kontemporer setelah American Declaration of Independent 1976.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 nyaris sempurna, dengan nilai-

nilai luhur yang bersifat universal, oleh karenanya Pancasila merupakan

dasar yang kekal dan abadi bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara (oleh PPKI 18 Agustus 1945),

Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya

sejarah bangsa Indonesia (Koento Wibisono, 2001) memberikan tahapan

perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam tiga tahap yaitu :

(1) tahap 1945 – 1968 sebagai tahap politis, (2) tahap 1969 – 1994

sebagai tahap pembangunan ekonomi, dan (3) tahap 1995 – 2020 sebagai

tahap repositioning Pancasila. Penahapan ini memang tampak berbeda

lazimnya para pakar hukum ketatanegaraan melakukan penahapan

perkembangan Pancasila Dasar Negara yaitu : (1) 1945 – 1949 masa

Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama ; (2) 1949 – 1950 masa

konstitusi RIS ; (3) 1950 – 1959 masa UUDS 1950 ; (4) 1959 – 1965 masa

orde lama ; (5) 1966 – 1998 masa orde baru dan (6) 1998 – sekarang

masa reformasi. Hal ini patut dipahami, karena adanya perbedaan

pendekatan, yaitu dari segi politik dan dari segi hukum.

1.     1945 – 1968 merupakan tahap politis dimana orientasi

pengembangan Pancasila diarahkan kepada Nation and Character

Building. Hal ini sebagai perwujudan keinginan bangsa Indonesia untuk

survival dari berbagai tantangan yang muncul baik dalam maupun luar

negeri, sehingga atmosfir politik sebagai panglima sangat dominan. Disisi

lain pada masa ini muncul gerakan pengkajian ilmiah terhadap Pancasila

sebagai Dasar Negara misalnya oleh Notonagoro dan Driarkara. Kedua

ilmuwan tersebut menyatakan bahwa Pancasila mampu dijadikan pangkal

sudut pandang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan bahkan

Pancasila merupakan suatu paham atau aliran filsafat Indonesia, dan

ditegaskan bahwa Pancasila merupakan rumusan ilmiah filsafati tentang

Page 6: konsep keadilan

manusia dan realitas, sehingga Pancasila tidak lagi dijadikan alternatif

melainkan menjadi suatu imperatif dan suatu philosophical concensus

dengan komitmen transenden sebagai tali pengikat kesatuan dan

persatuan dalam menyongsong kehidupan masa depan bangsa yang

Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan Notonagoro menyatakan bahwa

Pembukaan UUD 1945 merupakan staatfundamental Norm yang tidak

dapat diubah secara hukum oleh siapapun. Sebagai akibat dari

keberhasilan mengatasi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari

luar negeri, masa ini ditandai oleh kebijakan nasional yaitu menempatkan

Pancasila sebagai asas tunggal.

2.     1969 – 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi yaitu

upaya mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi.

Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan pada bidang ekonomi,

akibatnya cenderung menjadikan ekonomi sebagai ideologi. Pada tahap

ini pembangunan ekonomi menunjukkan keberhasilan secara spektakuler,

walaupun bersamaan dengan itu muncul gejala ketidakmerataan dalam

pembagian hasil pembangunan. Kesenjangan sosial merupakan fenomena

yang dilematis dengan program penataran P4 yang selama itu

dilaksanakan oleh pemerintah. keadaan ini semakin memprihatinkan

setelah terjadinya gejala KKN dan Kroniisme yang nyata-nyata

bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Bersamaan dengan

itu perkembangan perpolitikan dunia, setelah hancurnya negara-negara

komunis, lahirnya tiga raksasa kapitalisme dunia yaitu Amerika Serikat,

Eropa dan Jepang. Oleh karena itu Pancasila sebagai dasar negara tidak

hanya dihantui oleh supersifnya komunisme melainkan juga harus

berhadapan dengan gelombang aneksasinya kapitalisme, disamping

menhadapi tantangan baru yaitu KKN dan kroniisme.

3.     1995 – 2020 merupakan repositioning Pancasila. karena dunia

masa kini sedang dihadapi kepada gelombang perubahan secara cepat,

mendasar, spektakuler, sebagai implikasi arus globalisasi yang melanda

seluruh penjuru dunia, khususnya di adab XXI sekarang ini, bersamaan

arus reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Reformasi

Page 7: konsep keadilan

telah merombak semua segi kehidupan secara mendasar, maka semakin

terasa orgensinya untuk menjadi Pancasila sebagai dasar negara dalam

kerangka mempertahankan jatidiri bangsa dan persatuan dan kesatuan

nasional, lebih-lebih kehidupan perpolitikan nasional yang tidak menentu

di era reformasi ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlunya reposisi Pancasila yaitu reposisi

Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna Pancasila harus

diletakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan UUD 1945,

dieksplorasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya yaitu :

Realitasnya bahwa nilai-nilai yang terkandung didalamnya

dikonkritisasikan sebagai ceminan kondisi obyektif yang tumbuh dan

berkembang dalam masyarakat, suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat

“sein im sollen dan sollen im sein”

Idealitasnya bahwa idelisme yang terkandung didalamnya bukanlah

sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobyektifitasikan sebagai akta

kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga

masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif menuju hari esok

yang lebih baik.

Fleksibilitasnya dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang

sudah selesai dan mendeg dalam kebekuan dogmatis dan normatif,

melainkan terbuka bagi tafsi-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan

zaman yang terus menerus berkembang, dengan demikian tanpa

kehilangan nilai hakikinya Pancasila menjadi tetap aktual, relevan serta

fungsional sebagai tiang-tiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan

negara dengan jiwa semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Reposisi Pancasila sebagai dasar negara harus diarahkan pada pembinaan

dan pengembangan moral, sehingga moralitas Pancasila dapat dijadikan

dasar dan arah untuk mengatasi krisis dan disintegrasi. Moralitas

Pancasila harus disertai penegakkan (supremasi) hukum.

Page 8: konsep keadilan

·         Peranan Pancasila Di Era Reformasi

1.     Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan

Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan artinya pancasila menjadi

kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai

dasar negara ia sebagai landasa kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini

berarti, bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara Indonesia harus

selalu dilandasi oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Sebagai

negara hukum setiap perbuatan, baik dari warga masyarakat maupun dari

pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan harus berdasarkan hukum, baik yang

tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya dalam

pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya

hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan

dengan sila-sila Pancasila. Sekurang-kurangnya, substansi produk

hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila.

2.     Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang

sosial politik

Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial politik

mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cita-cita

Indonesia merdeka di implementasikan sbb :

-            Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan

politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

-     Mementingkan kepentingan rakyat / demokrasi dalam pemgambilan

keputusan ;

-         Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan

berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan ;

-         Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan keadilan menggunakan

pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab ;

Page 9: konsep keadilan

-         Tidak dapat tidak, nilai-nilai keadilan, kejujuran (yang

menghasilkan) dan toleransi bersumber pada nilai ke Tuhanan Yang Maha

Esa.

3.     Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang

ekonomi

Pancasila sebagai paradigma nasional bidang ekonomi mengandung

pengertian bagaimana suatu falsafah itu diimplementasikan secara riil

dan sistematis dalam kehidupan nyata.

4.     Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang

kebudayaan

Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang kebudayaan

mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya persatuan,

dimana pembangunan kebudayaan sebagai sarana pengikat persatuan

dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu smeboyan Bhinneka Tunggal

Ika dan pelaksanaan UUD 1945 yang menyangkut pembangunan

kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas, karena kebudayaan

nasional sangat diperlukan sebagai landasan media sosial yang

memperkuat persatuan. Dalam hal ini bahasa Indonesia adalah sebagai

bahasa persatuan.

5.     Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang

hankam

Dengan berakhirnya peran sosial politik, maka paradigma baru TNI terus

diaktualisasikan untuk menegaskan, bahwa TNI telah meninggalkan peran

sosial politiknya atau mengakhiri dwifungsinya dan menempatkan dirinya

sebagai bagian dari sistem nasional.

6.     Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan

Dengan memasukai kawasan filsafat ilmu (philosophy of science) ilmu

pengetahuan yang diletakkan diatas pancasila sebagai paradigmanya

Page 10: konsep keadilan

perlu difahami dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologis,

epistomologis, dan aksiologis. Ontologis, yaitu bahwa hakikat ilmu

pengetahuan aktivitas manusia yang tidak mengenal titik henti dalam

upayanya untuk mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan. Ilmu

pengetahuan harus dipandang secara utuh, dalam dimensinya sebagai

masyarakat, sebagai proses, dan sebagai produk. Sebagai masyarakat

menunjukan adanya suatu academic community yang akan dalam hidup

kesehariannya para warganya mempunyai concerm untuk terus menerus

menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebagai proses

menggambarkan suatu aktivitas warga masyarakat ilmiah yang melalui

abstraksi, spekulasi, imajinasi, refleksi, observasi, eksperimentasi,

komparasi dan eksplorasi mencari dan menemukan kebenaran dan

kenyataan. Sebagai produk, adanya hasil yang diperoleh melalui proses,

yang berwujud karya-karya ilmiah beserta aplikasinya yang berwujud fisik

ataupun non fisik.

Epistimologi, yaitu bahwa Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung

didalamnya dijadikan metode berpikir, dalam arti dijadikan dasar dan arah

didalam pengembangan ilmu pengetahuan ; yang parameter kebenaran

serta kemanfaatan hasil-hasil yang dicapainya adalah nilai-nilai yang

terkandung dalam pancasila itu sendiri. Aksilogi yaitu bahwa dengan

menggunakan epistemologi tersebut diatas, pemanfaatan dan efek

pengemabgnan ilmu pengetahuan secara negatif tidak bertentangan

dengan Pancasila dan secara positif mendukung atau mewujudkan nilai-

nilai ideal Pancasila. Lebih dari itu, dengan penggunaan Pancasila sebagai

paradigma, merupakan keharusan bahwa Pancasila harus dipahami

secara benar, karena pada gilirannya nilai-nilai Pancasila kita jadikan

asumsi-asumsi dasar bagi pemahaman di bidang otologis, epistemologis,

dan aksiologisnya.

Page 11: konsep keadilan

Konsep Keadilan Yang Ideal

Label: makalah, paper

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwa di Negara kita masih

terdapat disana sini ketidakadilan, baik ditataran pemerintahan,

masyarakat dan disekitar kita. Ini terjadi baik karena kesengajaan

atau tidak sengaja ini menunjukkan Rendahnya kesadaran manusia

akan keadilan atau berbuat adil terhadap sesama manusia atau

dengan sesama makhluk Hidup.di Indonesia ini keadilan masih

lemah dalam menegakan suatu keadilan yang baik dan

benar.bentuk-bentuk keadilan di Indonesia ini seperti orang yang

kuat pasti hidup sedangkan orang yang lemah pasti akan tertindas

dan di Indonesia ini jelas bahwa keadilan belum di laksanakan atau

diterapkan dengan baik yang sesuai dengan aturan-aturan hukum

yang ada di Indonesia. di Indonesia ini keadilan masih lemah dan

masih belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang

harus di adili dan keadilan di Indonesia ini keadilan nya

menggunakan keadilan yang sesuai dengan UUD 1945.bukan

menggunakan keadilan yang sesuai dengan hukum islam. Dengan

adanya penulisan ini penulis berharap dengan adanya konsep ini

kita bisa membahas dan mengambangkan suatu bentuk

pengetahuan tentang suatu keadilan di Indonesia ini dimana

keadilan di Indonesia ini masih banyak penyimpangan-

Page 12: konsep keadilan

penyimpangan tentang masalah keadilan yang ada di lingkungan

kita Sampai sejauh manakah dapat dikembangkan wawasan

demokrasi yang utuh bila dipandang dari sudut wawasan keadilan

yang dimiliki Al-qur’an itu? Dapatkah kepada kelompok demokrasi

yang utuh bila dipandang dari sudut wawasan keadilan yang imiliki

Al-qur’an itu? Dapatkah kepada kelompok minoritas agama

diberikan hak yang sama untuk memegang tampuk kekuasaan?

Dapatkah wawasan keadilan itu menampung kebutuhan akan

persamaan derajat agama dikesampingkan oleh kebutuhan akan

hukum yang mencerminkan kebutuhan akan persamaan perlakuan

hukum secara mutlak bagi semua warga negara tanpa melihat asal-

usul agama, etnis, bahasa dan budayanya? Dapatkah

dikembangkan sikap untuk membatasi hak milik pribadi demi

meratakan pemilikan sarana produksi dan konsumsi guna tegaknya

demokrasi ekonomi? Deretan pertanyaan fundamental, yang

jawaban-jawabannya akan menentukan mampukah atau tidak

wawasan keadilan yang terkandung dalam Al-qur’an memenuhi

kebutuhan sebuah masyarakat modern dimasa yang akan datang.

Seandainya di negara kita terjadi pemerataan keadilan maka

kita yakin tidak akan terjadi protes yang disertai kekerasan,

kemiskinan yang bekepanjangan, perampokan, kelaparan, gizi

buruk dll. Mengapa hal diatas terjadi karena konsep keadilan yang

tidak diterapkan secara benar, atau bisa kita dikatakan keadilan

hanya milik orang kaya dan penguasa. Dari latar diatas penulis akan

mencoba untuk memberikan sebuah konsep keadilan sehingga

diharapkan nantinya dapat meminimalisir ketidakadilan yang terjadi

di indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa fenomena ketidakadilan di latarbelakang diatas

maka, kita dapat rumuskan masalah konsep keadilan

1. Bagaimanakah konsep keadilan yang ideal ?

Page 13: konsep keadilan

2. Sejauh mana keadilan diterapkan di Indonesia ?

3. mengapa keadilan itu harus ada di indonesia ?

C.tujuan masalah

1.keadilan yang ideal adalah suatu keadilan yang bisaengambil

keputusan secara benar dan tidak bersikap pandang bulu.atau

bisa dispesifikasikan cara mengambil keputusan atas dasar

keadilan yang sesuai dengan hukum islam pengertian- penrtian

terkait langsung dengan keadilan,yaitu sebagai penjabaran

bentuk-bentuk keadilan dalam hidup

2.di Indonesia ini keadilan masih lemah dan masih belum bisa

membedakan mana yang benar dan mana yang harus di adili dan

keadilan di Indonesia ini keadilan nya menggunakan keadilan yang

sesuai dengan UUD 1945.bukan menggunakan keadilan yang sesuai

dengan hukum islam.

3.di Indonesia ini jika tidak ada suatu keadilan maka tidak

terciptalah suatu hukum yang mengadili.keadilan itu di setiap

Negara pasti ada dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah

di tetapkan oleh Negara masing-masing.oleh karena itu keadilan di

Indonesia harus ada dan harus di tegaskan dengan baik dan benar.

PEMIKIRAN KEADILAN

Diposkan oleh muchamad ali safa'at di 07:25

PEMIKIRAN KEADILAN

(PLATO, ARISTOTELES, DAN JOHN RAWLS)

Page 14: konsep keadilan

Oleh: Muchamad Ali Safa’at

PENGERTIAN

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya

filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai

dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial.

Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil

tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil

cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya

penerapannya dalam kehidupan manusia.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “justice” yang berasal dari

bahasa latin “iustitia”. Kata “justice” memiliki tiga macam makna yang

berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair

(sinonimnya justness), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan

hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman

(sinonimnya judicature), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak

menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan

(sinonimnya judge, jurist, magistrate).

Sedangkan kata “adil” dalam bahasa Indonesia bahasa Arab “al ‘adl” yang

artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak

seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk

menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim)

seperti qisth, hukm, dan sebagainya. Sedangkan akar kata ‘adl dalam

berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang

langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya “ta’dilu” dalam arti

mempersekutukan Tuhan dan ‘adl dalam arti tebusan).

Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata “adil” di dalam Al-

Qur’an digunakan berulang ulang. Kata “al ‘adl” dalam Al qur’an dalam

berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata “al qisth” terulang

sebanyak 24 kali. Kata “al wajnu” terulang sebanyak kali, dan kata “al

wasth” sebanyak 5 kali.

Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan

Page 15: konsep keadilan

merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan

diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan

harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta

bagaimana memajukan keadilan. Namun tentu tidak demikian halnya jika

ingin memainkan peran menegakkan keadilan.

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran

hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan, adalah

keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain

dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian-varian yang berada

diantara kedua titik ekstrim tersebut.

PLATO

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-

kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk

dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato

berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa.

Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.

Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan,

yaitu:

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi

oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas

dengan domba manusia.

2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian

khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada

persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan

kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-

kepentingan anggotanya.

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat

diturunkan, misalnya berikut ini:

3. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti

keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima

semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan

berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha

Page 16: konsep keadilan

mencari penghasilan,

4. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa,

dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan

pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan

agama harus dicegah atau ditekan.

5. Negara harus bersifat mandiri (self-sufficient). Negara harus bertujuan

pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan

bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri

menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan

mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas

penguasa dan stabilitas negaranya.

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada

struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi

penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan

perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara

individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu

melayani negara.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas

atau fungsi smakhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati

oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke

dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial

bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau

keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Oleh karena inilah

Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya

manusia super, yaitu the king of philosopher.

Sedangkan Aristoteles adalah peletak dasar rasionalitas dan empirisme.

Pemikirannya tentang keadilan diuraikan dalam bukunya yang berjudul

Nicomachean Ethics. Buku ini secara keselurahan membahas aspek-aspek

dasar hubungan antar manusia yang meliputi masalah-masalah hukum,

keadilan, persamaan, solidaritas perkawanan, dan kebahagiaan.

ARISTOTELES

Page 17: konsep keadilan

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5

buku Nicomachean Ethics. Untuk mengetahui tentang keadilan dan

ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang

terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua

titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

1. Keadilan Dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai ssuatu sikap dan karakter. Sikap dan

karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas

keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat

orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap

obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

1. jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;

2. kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih,

diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk

menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka

sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang

tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair

(unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum

(law-abiding) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum

adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif

sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum

adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua

tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan

kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial.

Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri

sendiri, tetapi juga kebahagian orang lain. Keadilan yang dimaknai

sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain,

adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam

Page 18: konsep keadilan

hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai

hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai

suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam

hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama

tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas,

bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dedengan hukum sebagai

salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu

kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan

tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan

yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidak adilan.

Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah

UMR, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan

ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan

kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka

jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang

pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan UMR, yang berarti bukan

kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan

pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil

untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan.

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti

ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang

masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar

hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair.

Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap

hukum

2. Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut

ini, yaitu:

a. Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau

hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya.

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu

Page 19: konsep keadilan

tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak

diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (intermediate). Jadi keadilan

adalah titik tengan atau suatu persamaan relatif (arithmetical justice).

Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada

sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi,

landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan

manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar

persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat

kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya

adalah keistimewaan (excellent). Dasar yang berbeda tersebut

menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini

adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (intermediate)

dan proporsi.

b. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (rectification).

Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang

yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah

keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah

(intermediate), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik

(reciprocity). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah

ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih

dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan

tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan

memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah.

Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman.

Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan

masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari

ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik

tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan

yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata

mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak

lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan

Page 20: konsep keadilan

dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik Timbal balik

dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu

sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah

digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara

tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.

Keadilan dan ketidakadilan selalui dilakukan atas kesukarelaan.

Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang

melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak

dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam

beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil

harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga

dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai

tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya. Ketika (1)

kecideraan berlawanan deengan harapan rasional, adalah sebuah

kesalahansasaran (misadventure), (2) ketika hal itu tidak bertentangan

dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu

adalah sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi

tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang

yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan

orang yang jahat.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan

sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara

tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil.

Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada

seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil.

Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan

keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil

ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal,

sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tisak sama di setiap

tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut

dengan nilai.

Akibat adanya ketidak samaan ini maka ada perbedaan kelas antara

Page 21: konsep keadilan

keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran

keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam

waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal

yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara

universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena

hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan.

Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu

kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah

persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

JOHN RAWLS

Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls yang hidup pada awal abad 21

lebih menekankan pada keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya

pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada

saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan

stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi

dan kehidupan bersama.

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah

struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan,

kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan

terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

1. menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak

2. melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situsi

sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan

yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik.

Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (call for

redress) masyarakat pada posisi asli (people on original position). Dalam

posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (original

agreement) anggota masyarakat secara sederajat.

Ada tiga syarat suapaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:

1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih

seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah

Page 22: konsep keadilan

bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial

yang lain.

2. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten

untuk memegang pilihannya tersebut.

3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu

dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami

manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip

keadilan.

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap

menguntungkan semua pihak;

2. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang

paling lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan

yang adil atas kesempatan.

Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:

1. Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioriotas.

2. perbedaan

3. persamaan yang adil atas kesempatan.

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk

mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan

umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga

merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan

untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat

menunjukan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena

adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi

dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila

sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh

kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun

nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai

berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.

Page 23: konsep keadilan

PENUTUP

Uraian dalam tulisan ini adalah secuil khasanah pemikiran keadilan yang

berkembang sepanjang sejarah peradaban manusia, sesuai dengan

semangat jamannya, situasi politik, dan pandangan hidup yang

berkembang. Untuk mempelajari keadilan memang sebuah aktivitas yang

tidak ringan, apalagi mencoba merumuskannya sesuai dengan semangat

jaman saat ini.

Namun kesulitan tersebut bukan berarti bahwa studi-studi tentang

keadilan harus dikesampingkan. Untuk kalangan hukum, studi keadilan

merupakan hal yang utama, sebab keadilan adalah salah satu tujuan

hukum, bahkan ada yang menyatakan sebagai tujuan utamanya.

Mempelajari hukum tanpa mempelajari keadilan sama dengan

mempelajari tubuh tanpa nyawa. Hal ini berarti menerima perkembangan

hukum sebagai fenomena fisik tanpa melihat desain rohnya. Akibatnya

bisa dilihat bahwa studi hukum kemudian tidak berbeda dengan studi ilmu

pasti rancang bangun yang kering dengan sentuhan keadilan.

Praktek hukum terseret pada tantangan-tantangan spesialistik, teknologis,

bukan lagi pertanyaan-pertanyaan moral. Kaum profesional adalah orang-

orang yang ahli dalam perkara perundang-undangan, tetapi jangan

tanyakan pada mereka tentang moralitas. Praktek ini membuat sindiran

sinis terhadap hukum di Amerika di mana semboyan Equal Justice Under

The Law di dinding Supreme Court (AS) ditambah dengan kata-kata To All

Who Can Afford It. Bagaimana dengan di Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

Beilharz, Peter. Ed. Teori-Teori Sosial. (Social Theory: A Guide to Central

Thinkers). Diterjemahkan oleh: Sigit Jatmiko. Cetakan I. Yogyakarta.

Pustaka Pelajar. 2002.

Chand, Hari. Modern Jurisprudence. Kuala Lumpur. International Law Book

Services. 1994.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta. PT

Page 24: konsep keadilan

Gramedia Pustaka Utama. 1995.

Friedmann, W. Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory). Diterjemahkan

oleh: Mohamad Arifin. Susunan I. Cetakan II. Jakarta. PT RajaGrafindo

Persada. 1993.

-----------------. Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory). Diterjemahkan

oleh: Mohamad Arifin. Susunan II. Cetakan II. Jakarta. PT RajaGrafindo

Persada. 1993.

Hart, H.L.A. .The Concept Of Law. Tenth Impression. London. Oxford

University Press. 1961.

Kelsen, Hans. Introduction To The Problems Of Legal Theory. (Reine

Rechtslehre). First Edition. Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and

Stanley L. Paulson. Oxford. Clarendon Press Oxford. 1996.

Noer, Deliar. Pemikiran Politik Di Negeri Barat. Edisi Revisi. Cetakan II.

Jakarta. Pustaka Mizan. 1997.

Popper, Karl R. Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya. (Open Society

and Its Enemies). Diterjemahkan oleh:Uzair Fauzan. Cetakan I.

Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2002.

Media Massa:

Rahardjo, Satjipto. “52 Tahun Negara hokum Indonesia, Negara Hukum

dan Deregulasi Moral”. Harian Kompas. 13 Agustus 1997.

Internet:

“ ‘Adala “.”. http://orb.rhodes.edu/ Medieval_Terms.html. diakses tanggal

6 November 2002.

Aristoteles. “Nicomachean Ethics”. Transalated by: W. D. Ross.

http://bocc.ubi.pt/ pag/Aristoteles-nicomachaen.html. Diakses pada

tanggal 20 Oktober 2000.

Gergen, Mark P. “What Renders Enrichment Unjust?”.

http://www.utexas.edu /law/conferences/ restitution/gergen.pdf. Diakses

pada tanggal 6 Nopember 2002.

Hutagalung, Daniel. “Paradoks Demokrasi”.

http://www.detakanalisis.com/kolom/ 2002/ 04/090402-kolom-1535.htm.

Page 25: konsep keadilan

Diakses pada tanggal 6 Nopember 2002.

Kilcullen, R. J. “Tape 11: Rawls, A Theory of Justice (Draft)”.

http://www.humanities.mq.edu.au/ Ockham/y6411.html. Diakses pada

tanggal 6 Nopember 2002.

Neurath, R. Rawls’s “A Theory of Justice”.

http://www.sydgram.nsw.edu.au/ College_Street/

extension/philosophy/rawls.htm. Diakses pada tanggal 6 Nopember 2002.

Nozick, Robert. “Two Conception of Justice”.

http://www.catholicwelfare.com.au/

publications/COMMON_Wealth/2of6.HTM. Diakses pada tanggal 6

Nopember 2002.

Nurjaeni, “Kosep Keadilan Dalam Al-Qur’an”,

http://www.duriyat.or.id/artikel/ keadilan.htm, diakses pada tanggal 6

November 2002

Plato. The Republic. “Translated by: Benjamin Jowett”. http://www.universi

dadabierta.edu.mx/SerEst/Filosofia/FilosofiaI/GuiaFilosofia1.htm. Diakses

pada tanggal 20 Oktober 2000.

The Philosophy Club. “Rawls’s Theory of Justice”.

http://www.sydgram.nsw.edu.au/

College_Street/extension/philosophy/rawls.htm. Diakses pada tanggal 6

Nopember 2002.

Vaggalis, Ted and Drury College. “John Rawls’s Political

Liberalism”.http://caae.

phil.cmu.edu/Cavalier/Forum/meta/background/Rawls_pl.htm. Diakses

pada tanggal 6 Nopember 2002.

Wahid, Abdurrahman, Konsep-Konsep Keadilan,

http://www.isnet.org/~djoko/Islam/ Paramadina/00index, diakses pada

tanggal 6 November 2002.

0 Comments:

Page 26: konsep keadilan

Keadilan Sosial dalam Kehidupan Sehari-hari

KEADILAN SOSIAL DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI (Pertama diterbitkan 1990, dicetak ulang 1992, situs 2003)

Dunia sehari-hari adalah konteks di dalam mana sejumlah besar orang lebih mungkin mengalami, setidaknya pada awalnya, Roh yang diberikan mereka martabat dan kekuasaan untuk mengambil bagian dalam transformasi dunia.

Pengantar Sebuah komitmen untuk keadilan sosial merupakan ciri penting dari kehidupan yang hidup menurut Injil Yesus Kristus. Hal ini tidak mungkin, dalam tradisi Katolik, untuk menjalani kehidupan yang penuh iman dalam ketiadaan komitmen ini. Bekerja untuk keadilan adalah tugas penting dan mendesak bagi orang Kristen karena orang terlalu banyak menderita dan reformasi dan transformasi berani mendesak diperlukan.

Ini panggilan untuk bertindak demi keadilan adalah pesan yang jelas dari Gereja Universal, pesan menyatakan dan menegaskan kembali waktu dan lagi oleh paus banyak serta oleh Konsili Vatikan Kedua, Sinode para Uskup, banyak Uskup Konferensi nasional dan federasi regional Konferensi Uskup . Ini adalah pesan tanpa lelah diproklamasikan oleh Paus Yohanes Paulus II, yang merupakan pesan dekat dengan jantung Konferensi Uskup Katolik Australia.

Page 27: konsep keadilan

Meskipun panggilan untuk bekerja untuk keadilan yang jelas, konsisten dan tidak ambigu, tidak selalu didengar atau ditindaklanjuti. Pada saat ini adalah karena kata-kata tidak terdengar jelas atau disalahpahami. Di lain waktu kata-kata yang didengar cukup jelas, tetapi pesan yang menentang karena ketegaran hati. Gereja sendiri perlu mencerminkan terus pada kedua tindakan dan cara komunikasi untuk memastikan proklamasi yang jelas dari Injil.

Australia Keadilan Sosial Katolik Dewan (ACSJC) percaya bahwa alasan utama Injil Keadilan tidak selalu hidup dalam kepenuhannya adalah karena rasa kecilnya dan ketidakberdayaan pada bagian dari mereka yang dinyatakan terbuka untuk pesan yang diproklamirkan. Ini bukan sekedar firasat atau intuisi, tetapi sebagai kepercayaan yang didasarkan pada pengalaman banyak orang selama beberapa tahun.

Dalam dokumen ini ACSJC berupaya untuk terus mewartakan ajaran Gereja mengenai keadilan sosial dan untuk menawarkan serangkaian refleksi tentang bagaimana ini mungkin tinggal keluar dalam pengaturan biasa dan keadaan hidup. Fokusnya adalah pada apa yang mungkin bagi wanita Australia, laki-laki dan anak-anak melakukan keadilan dalam dunia kecilnya langsung dari rumah, sekolah, lingkungan tempat kerja,.

Ini bukan pernyataan komprehensif tentang aksi untuk keadilan karena hanya berfokus pada satu konteks mungkin untuk tindakan tersebut, yaitu dimensi biasa atau kehidupan sehari-hari. Ini merupakan lokasi penting untuk aksi, tetapi komitmen publik yang lebih luas atau lebih dalam sosial, ekonomi, bidang politik dan budaya juga signifikan. Saksi kenabian dari jenis publik sering diperlukan dalam bekerja untuk keadilan, seorang saksi yang mungkin pada waktu menjadi karakter dramatis atau bahkan heroik, seperti yang dibuktikan oleh kehidupan dan kematian Uskup Agung Oscar Romero, antara lain.

Dokumen ini berkonsentrasi pada karena kecil dan biasa aspek-aspek dari keberadaan kita sering undervalued oleh suatu masyarakat yang menekankan besar dan publik. Dalam tradisi Kristen, tersembunyi, kecil dan tampak tak berdaya diadakan dalam hal khusus, sering menunjuk kehadiran Kerajaan Allah. Dunia sehari-hari juga dalam konteks di mana sejumlah besar orang lebih mungkin mengalami, setidaknya pada awalnya, Roh yang diberikan mereka martabat dan kekuatan untuk mengambil bagian dalam transformasi dunia.

Para ACSJC berharap bahwa makalah ini akan membantu orang Katolik untuk mengambil langkah pertama, atau mungkin langkah lebih lanjut, dalam perjalanan mereka menuju keadilan.

Untuk memperbaharui Bumi: ajaran-ajaran Gereja Katolik pada keadilan sosial

Injil atau Kabar Baik dari Yesus Kristus mengharuskan semua orang yang percaya di dalamnya untuk bekerja menuju transformasi radikal dunia.

Magisterium Gereja telah selama seratus tahun terakhir mengembangkan tubuh sistemik ajaran tentang keadilan, pembangunan dan perdamaian untuk membantu umat Katolik dalam tugas mereka memperbaharui bumi. Sebuah minoritas Katolik di Australia memang telah mendengar panggilan Injil untuk keadilan dan perdamaian dan telah berkomitmen untuk menanggapi panggilan ini.

Page 28: konsep keadilan

Banyak, mungkin sebagian besar dari umat Katolik, terus tetap tidak menyadari sebagian besar dari isi atau bahkan keberadaan ajaran Gereja di bidang sosial. Katolik Australia Keadilan Sosial Dewan berkomitmen untuk membantu Gereja di tingkat nasional dan keuskupan untuk memperbaiki situasi ini.

Bagian dari Kertas Masalah ini '? menyajikan pengantar ringkas untuk ajaran Gereja mengenai keadilan sosial. Menjadi ringkasan itu tidak menguras kekayaan dari ajaran Katolik.

Ajaran sosial Katolik adalah tubuh yang jelas tentang ajaran Gereja resmi pada tatanan sosial dalam dimensi budaya, politik, ekonomi dan lingkungan. Ajaran ini adalah interpretasi realitas dalam terang Injil, tradisi Gereja dan kebijaksanaan manusia.

Sampai ajaran sosial Katolik baru-baru diproklamasikan terutama melalui ensiklik kepausan (surat yaitu dari Paus untuk seluruh Gereja), desakan dan pidato. Baru-baru ini, mencerminkan perubahan yang ditimbulkan oleh Vatikan II, pernyataan otoritatif telah dibuat oleh Sinode Uskup, dan oleh Konferensi Uskup nasional dan Federasi Konferensi Uskup. Di Australia, ajaran sosial Katolik telah diartikulasikan, dipromosikan dan diterapkan oleh Konferensi Uskup baik dalam dirinya sendiri dan melalui lembaga itu telah diatur untuk tujuan ini.

Gereja mengajar di bidang sosial penawaran dengan pemerintah pusat, dan tidak perifer atau opsional, aspek iman Katolik. Sinode 1971 dokumen Uskup, Keadilan di Dunia (n 6), menyatakan bahwa:

Tindakan atas nama Keadilan dan partisipasi dalam transformasi dunia sepenuhnya tampak bagi kita sebagai dimensi konstitutif pewartaan Injil, atau, dengan kata lain, dari misi Gereja untuk penebusan umat manusia dan pembebasan dari setiap menindas situasi.

Sinode, dalam perjanjian dengan Paus, mengindikasikan dalam pernyataan ini bahwa pekerjaan Gereja untuk keadilan dan perdamaian merupakan bagian penting dari perannya. Karya ini bukanlah pilihan untuk dipilih sesuai dengan minat dan kecenderungan individu. Hal ini, sebaliknya, tanggung jawab incumbent pada semua pengikut Yesus. Setelah diterima, tanggung jawab ini kemudian dapat hidup dalam berbagai cara sesuai dengan penegasan sendiri informasi kita panggilan Tuhan dalam konteks konkret kehidupan kita.

Prinsip-prinsip dasar Ajaran sosial Katolik mengusulkan bahwa akal manusia, dikombinasikan dengan wawasan yang diambil dari kitab suci, dapat memberikan interpretasi yang valid dari tatanan sosial, dapat menghidupkan agar dengan nilai-nilai otentik dan dapat memberikan pedoman untuk bertindak. Berikut ini merupakan prinsip dasar ajaran sosial Katolik:

1. Tujuan dari tatanan sosial Tujuan dari tatanan sosial adalah, cukup sederhana, orang tersebut. Dalam kata-kata Pius XII:

Individu manusia, jauh dari objek dan, pada kenyataannya, harus dan harus terus menjadi, subjek, dasar dan akhir. (Pacem in Terris, n 26)

Fakta bahwa manusia diciptakan dalam gambar Allah dan telah ditebus oleh Yesus Kristus

Page 29: konsep keadilan

berarti bahwa mereka memiliki martabat mendasar. Martabat ini disertai dengan sejumlah hak-hak asasi dan tanggung jawab, termasuk yang secara aktif membentuk sejarah kita, baik sebagai individu dan masyarakat.

Meskipun tujuan masyarakat adalah orang, orang ini tidak harus dipahami sebagai individu yang mandiri, terpisah dan otonom dari orang lain. Penekanan pada pentingnya fundamental dan martabat pribadi manusia perlu diadakan dalam ketegangan kreatif dengan prinsip solidaritas.

2. Prinsip solidaritas Prinsip solidaritas menyatakan bahwa pribadi manusia adalah sosial oleh alam. Artinya, kita tidak kepada masyarakat sebagai sesuatu gambar tambahan untuk orang tersebut. Sebaliknya, dimensi sosial adalah bagian dari kemanusiaan kita. Vatikan II menyatakan bahwa:

Pribadi manusia adalah sosial oleh alam. (Gaudium et Spes, n 12) dan

Allah telah berkenan untuk membuat orang-orang suci dan menyimpannya bukan hanya sebagai individu, tanpa ada ikatan timbal balik, tetapi dengan membuat mereka menjadi orang tunggal. (Lumen Gentium, Bab 11, Pasal 9)

Setiap kali kita merenungkan kemanusiaan kita perlu kita ingat baik dimensi personal dan sosial, mengingat dalam pekerjaan kami untuk keadilan bahwa perkembangan orang individu, dan pengembangan masyarakat bergantung satu sama lain. (Populorum Progressio, n 43).

Prinsip solidaritas kebutuhan, pada gilirannya, yang akan diadakan dalam ketegangan kreatif dengan prinsip subsidiaritas.

3. Prinsip subsidiaritas Prinsip subsidiaritas menyatakan bahwa:

Ini adalah sebuah ketidakadilan dan pada saat yang sama kejahatan serius dan gangguan untuk urutan yang benar untuk transfer ke fungsi kolektivitas yang lebih besar dan lebih tinggi yang dapat disediakan oleh badan-badan yang lebih rendah dan bawahan. (Quadragesimo Anno, n 79)

Kolektivitas dapat dilihat ada pada tingkat yang berbeda, mulai dari yang kelompok kecil dan keluarga, melalui asosiasi lingkungan dan organisasi Negara, sampai ke pemerintah nasional dan lembaga internasional. Prinsip ini menyatakan bahwa tingkat yang lebih tinggi, seperti pemerintah nasional, tidak harus melakukan fungsi yang bisa lebih baik disediakan untuk di tingkat bawah, seperti masyarakat lokal atau keluarga.

Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menyingkirkan sebagai pilihan Kristen Negara kolektif, di mana semua daya terpusat. Ini juga pengamanan inisiatif pribadi dan kreativitas.

4. Tujuan pemerintah Tujuan pemerintah adalah promosi dari Kebaikan Umum yang digambarkan oleh Paus Yohanes XXIII dalam Mater et Magistra (n 65) sebagai:

Page 30: konsep keadilan

Jumlah total dari kondisi kehidupan sosial, dimana orang-orang yang diaktifkan lebih penuh dan lebih mudah untuk mencapai kesempurnaan mereka sendiri.

Artinya, Negara diperlukan dalam ajaran sosial Katolik untuk campur tangan secara aktif dalam masyarakat, termasuk ekonomi, untuk mempromosikan dan menjamin keadilan. Negara ini tidak akan dikurangi menjadi pengamat pasif sosial-ekonomi proses, termasuk proses mekanisme pasar.

5. Prinsip partisipasi Prinsip partisipasi menyatakan bahwa manusia, dalam pekerjaan mereka untuk suatu masyarakat baru, perlu mengambil peran aktif dalam pengembangan kehidupan sosial-ekonomi, politik dan budaya.

Penekanan di sini adalah pada tanggung jawab manusia untuk menjadi subyek bukan obyek, yaitu, untuk menjadi aktif pembentuk sejarah bukan hanya penerima pasif dari keputusan orang lain.

6. Tujuan universal barang Prinsip tujuan universal barang yang menyatakan barang-barang dunia yang dimaksudkan untuk semua.

Meskipun Gereja secara konsisten menjunjung tinggi hak milik pribadi sebagai hak asasi manusia yang fundamental, itu juga mengajarkan bahwa hak ini tidak mutlak dan tak tersentuh. Hak milik pribadi sebenarnya tunduk pada hak untuk menggunakan umum, fakta bahwa barang-barang yang dimaksudkan untuk semua orang. (Laborem Exercens, n 14)

7. Pilihan bagi masyarakat miskin Prinsip ini mengharuskan kita untuk side stand-by-side dengan orang miskin dan tertindas.

Menurut Yohanes Paulus II, itu adalah Yesus sendiri yang, dalam dan melalui orang miskin dan terbuang, datang ke pertanyaan kita. Yesus meminta kita untuk mendengarkan orang miskin dengan cara yang khusus dan untuk 'berjalan dengan sepatu mereka?. Selanjutnya, terutama yang miskin, yang menolak dan sederhana yang benar-benar mendengar pesan Tuhan. Ini adalah karena itu mereka yang menjadi, dalam inversi fundamental nilai-nilai dunia dan praktek, para agen utama transformasi dunia.

Di zaman modern panggilan untuk latihan pilihan bagi masyarakat miskin telah diartikulasikan terutama di Gereja Amerika Latin. Yohanes Paulus II telah mengambil panggilan ini, menegaskan validitas dan kesesuaian untuk seluruh gereja di ensiklik, On Kekhawatiran Sosial. Paus mengatakan kepada kita bahwa komunitas Yesus? pengikut, Gereja, harus berdiri berdampingan dengan para korban ketidakadilan sebagai bagian dari misinya terus melalui sejarah untuk mewartakan, merayakan dan melayani Injil Yesus Kristus.

Teologi keadilan Dalam 25 tahun terakhir pesan Gereja pembebasan telah semakin diproklamasikan dalam terang pewahyuan alkitabiah. Hal ini tidak mungkin di sini untuk memberikan survei komprehensif dari teologi keadilan karena ukuran dari tugas yang terlibat. Hal ini dimungkinkan, namun, untuk menunjuk ke lima tema dasar:

Page 31: konsep keadilan

1. Keluaran acara Israel memahami dirinya sebagai memiliki terlahir sebagai bangsa keluar dari pengalaman Keluaran, yaitu, pembebasan dari, pribadi agama, penindasan sosial, politik dan ekonomi Mesir. Arti dari Keluaran bagi Israel (dan bagi kita) adalah bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan dalam pembebasan suatu masyarakat yang tertindas. Allah adalah Tuhan yang berbelas kasih yang mendengar seruan umat-Nya. Dia tidak berdiri terpisah dan jauh dari sejarah manusia, tidak hanya yang bersangkutan dalam kehidupan setelah-di mana semua penderitaan akan absen dan semua ketidakadilan dikoreksi. No Allah campur tangan dalam sejarah atas nama semua yang tertindas dan menderita untuk membebaskan mereka dalam kehidupan ini, di sini dan sekarang dan konkret sejarah mereka. Dia adalah Sang Pencipta, Allah-yang-dibuat-kita, yang masih erat terlibat dengan penciptaan, sehingga memperlihatkan dirinya juga Tuhan Sejarah, Allah beserta kita.

2. Dalam Israel sendiri Allah membawa keadilan bagi yang tertindas, miskin dan juara tunduk pada jeritan orang berdaya (Ps.76: 9; 103:6; 9:10-12; Yehezkiel 34:27 dan banyak lainnya). Para nabi terus-menerus mengingatkan Israel bahwa Tuhan menginginkan apa yang paling adalah keadilan. Menonjol di antara ini adalah Yesaya, Yeremia, Amos, Hosea dan Mikha (Is.1: 23, 3:14-15; Jr 21:12; 22:03, 13; Ho 4:1-2; Am 5..: 7-17; Mi 6:2-12 dan banyak lainnya).

3. Yesus? proklamasi Kerajaan Allah Tujuan Tuhan bagi umat manusia langit yang baru dan bumi yang baru, kerajaan keadilan dan kedamaian serta kekudusan dan kasih karunia, waktu dari kedua pemenuhan sosial dan pribadi.

Yesus? tujuannya adalah justru untuk mewartakan kedatangan Kerajaan dan kebutuhan untuk konservasi, yang berbalik dari kehidupan kita, titik balik terbalik-down dari nilai-nilai dunia. Kecuali jadi dikonversi kita tidak dapat menerima karunia kerajaan Allah.

Lukas, dalam Injilnya, telah Yesus katakan ini pada awal pelayanan publik-Nya.

The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind. To set at liberty those who are oppressed, to proclaim the successful liberty of the Lord.

God's message, according to Luke, is aimed particularly (though not exclusively) at the poor, the outcast, the afflicted. It is a message of liberation, of freedom from everything which militates against the fullness of life.

Read again the Beatitudes ? they are a summary statement of the values of the Kingdom. Reflect on how they overturn the wisdom of the world and offend commonsense. The whole of the Law is summed up by Jesus in 'love of God and love of neighbour?, a love which encompasses both love of ourselves and of our enemies.

Because God's Kingdom is coming, Jesus asks us to repent, to turn around, to change. We do this by living according to the values of the Kingdom, that is, by the rules which will definitively characterise God's future. In doing this we enable the future to be active as a leaven in the present and prepare ourselves for God's great gift of a new heaven and a new earth.

Page 32: konsep keadilan

4. Yesus? konflik dengan otoritas Yesus makan dengan orang berdosa publik dan dengan orang buangan masyarakat Yahudi dan ia mengidentifikasi dengan mereka. Bahkan, ia membuat hidup yang kekal tergantung pada bagaimana kita memperlakukan sedikitnya dan ditolak di antara kita. Ini adalah skandal bagi setiap orang Yahudi yang taat pada waktu itu karena percaya bahwa situasi orang buangan (misalnya, kemiskinan, penyakit, cacat) adalah konsekuensi langsung dari dosa-dosa mereka. Itulah mengapa mereka orang buangan sosial, karena mereka berada di tempat pertama orang buangan Allah. Dalam memperluas persekutuan meja untuk orang buangan, dalam menerima mereka sebagai pengikut-Nya, Yesus tidak hanya merusak keyakinan agama dasar, tapi juga praktek sosial yang mapan ditopang oleh abad 'akal sehat?.

Yesus merevisi perayaan Sabat dengan menyembuhkan pada hari Sabat dan dengan menyatakan bahwa Sabat dibuat untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ketaatan Sabat adalah batu fondasi dari kepercayaan Yahudi. Itu adalah salah satu perintah. Bersama dengan sunat itu adalah salah satu karakteristik yang membedakan Israel, salah satu kualitas yang membuat orang Israel apa itu, sebuah negara terpisah oleh dan untuk Allah. Hari Sabat karena itu adalah baik politik dan budaya, serta agama, realitas. Sekali lagi, apa yang Yesus telah dikatakan dan dilakukan akan dialami sebagai skandal oleh seorang Yahudi yang taat.

Israel Yesus? waktu adalah teokrasi, bentuk pemerintahan di mana dewa dianggap menjadi penguasa utama. Ini berarti bahwa pada saat agama Yesus dan politik terkait erat. Para pemimpin agama juga merupakan kepemimpinan politik. Untuk menyerang satu adalah untuk menyerang yang lain. Yesus mengeluarkan kecaman kuat dari beberapa kelompok terkemuka, misalnya, orang-orang Farisi dan Saduki, menuduh mereka pembenaran diri, menjadi buta dengan apa yang terjadi dalam dirinya sendiri, menjadi lebih peduli dengan huruf dari semangat UU.

Sebuah analisis tentang Yesus? konflik dengan otoritas dan masyarakat pada masanya mengungkapkan bahwa misinya prihatin dengan transformasi total dari dunia ini, aspek sosial dan politik disertakan. Jelaslah bahwa untuk menjadi pengikut Yesus memerlukan konfrontasi dari kekuatan dunia ini jika hal ini tidak mencerminkan nilai-nilai Kerajaan.

5. Pilihan bagi masyarakat miskin Kita telah mencatat bagaimana dalam Perjanjian Lama Allah dialami sebagai seseorang yang berada di pihak orang miskin. Yesus terus dalam tradisi ini dengan berasosiasi dengan kaum miskin dan dengan menerima mereka di antara pengikutnya. Yesus, bagaimanapun, berjalan lebih jauh dari ini dengan bertujuan pesannya di miskin dan ditolak dan dengan mengidentifikasi dengan mereka. Menurut Matius 25:, 31-46 berdiri di samping kaum miskin dan untuk mengidentifikasi dengan mereka adalah untuk membuat layanan yang sama kepada Yesus sendiri dan untuk mendapat hidup yang kekal dengan Allah.

Bagaimana Kita Memahami Keadilan di Dunia? Ajaran sosial Gereja Katolik adalah interpretasi realitas yang dibuat dalam terang Injil, tradisi sendiri dan hikmat manusia. Bagaimana, kemudian, apakah ajaran sosial Katolik menafsirkan dunia?

Menurut Gaudium et Spes (Konsili Vatikan Kedua, 1965), manusia dihadapkan oleh pilihan mendasar antara kemajuan atau mundur, kebebasan atau perbudakan, solidaritas atau divisi

Page 33: konsep keadilan

dan kebencian. Dunia adalah pada pegangan dari serangkaian paradoks: meskipun kemajuan teknologi dan ilmiah ada buta huruf luas dan kelaparan; meskipun kesadaran yang lebih besar dan keinginan untuk kebebasan, ada bentuk-bentuk baru perbudakan sosial dan psikologis.

Sinode para Uskup 1971 menyatakan bahwa dunia menderita

Sebuah jaringan dominasi, penindasan dan pelanggaran yang melumpuhkan kebebasan dan yang menjaga sebagian besar umat manusia dari berbagi dalam membangun dan kenikmatan dunia yang lebih adil. (Keadilan di Dunia, n 3)

Sinode mencatat bahwa kekuasaan di dunia semakin terkonsentrasi di tangan kelompok mengendalikan kecil. Hal ini juga mencatat bahwa meskipun pembebasan akhirnya merupakan pembebasan dari dosa, struktur sosial yang tidak adil terjadi kendala obyektif dalam cara konversi hati. Ini mengikuti bahwa bekerja untuk keadilan harus mencakup baik pertobatan pribadi dan perubahan sosial. Selanjutnya, Sinode memperingatkan, keadilan tidak bisa hanya berarti mengekspor cara hidup negara-negara kaya ke negara miskin karena jika tingginya tingkat konsumsi dan polusi dari dunia industri, baik Timur dan Barat, diberikan kepada seluruh umat manusia, kerusakan dapat diperbaiki akan dilakukan untuk elemen-elemen penting dari kehidupan di bumi.

Paus Yohanes Paulus II sejauh ini (1990) menulis tiga ensiklik tentang tema-tema sosial. Dia telah memperingatkan bahwa umat manusia semakin terancam dari produk tangannya sendiri. Pengembangan etika dan spiritual tertinggal kemajuan teknologi. Kami telah melupakan prioritas etika melalui teknologi, keunggulan orang atas hal-hal, didahulukan dari pekerja terhadap modal. Begitu mendesak adalah situasi dunia sekarang mengenai kemiskinan bahwa panggilan menjadi pertanyaan berbagai lembaga-lembaga ekonomi dan struktur yang mendukung perekonomian dunia saat ini. "Transformasi penting? diperlukan.

Dalam ensiklik sosial, On Keprihatinan Sosial, Yohanes Paulus II berpendapat bahwa solidaritas global merupakan prasyarat untuk pencapaian pembebasan manusia penuh. Solidaritas ini, di tempat pertama, solidaritas dengan para korban ketidakadilan, sebuah pilihan bagi masyarakat miskin. Paus mencatat bahwa mayoritas penduduk dunia adalah miskin dan menyatakan bahwa situasi ini tidak bisa dihindari juga bukan kesalahan dari orang miskin. Kemiskinan, kata Paus, adalah skandal. Ini menyinggung martabat manusia dan bertentangan dengan kepercayaan Gereja bahwa barang di dunia milik semua orang

Bersama dengan Paulus IV, Yohanes Paulus II mengeluarkan kecaman keras dari apa yang ia syarat superdevelopment negara kaya banyak. Ini adalah ketersediaan berlebihan dari semua jenis barang-barang material yang mengubah manusia menjadi budak kepemilikan dan kepuasan segera. Sebuah pemahaman yang benar terhadap pembangunan manusia melampaui dimensi ekonomi murni dan termasuk memperhatikan hak asasi manusia, keprihatinan untuk pemerataan barang, penghargaan terhadap alam dan makhluk-makhluk yang merupakan dan pendekatan yang lebih cerdas dan kurang kritis untuk teknologi modern. Kita juga perlu menolak, Paus menambahkan, apa yang telah menjadi keinginan memakan semua untuk keuntungan dan haus mapan untuk kekuasaan.

Yohanes Paulus II juga menunjukkan tanda-tanda positif di dunia, beberapa di antaranya adalah:

Page 34: konsep keadilan

? Meningkatnya kesadaran martabat manusia dan hak asasi manusia. ? Sebuah kesadaran yang berkembang menjadi terkait dengan nasib global umum yang akan dibangun bersama-sama, yaitu saling ketergantungan kita pada skala dunia. ? Perhatian luas untuk perdamaian. ? Realisasi tumbuh dari batas-batas sumber daya alam dan kebutuhan untuk menghormati integritas dan siklus alam. ? Keberhasilan yang dialami oleh beberapa negara-negara miskin untuk menjadi mandiri dalam produksi pangan.

Kembali ke pertanyaan sentral kita, "Apa yang bisa kita lakukan?? Jawaban Yohanes Paulus II adalah solidaritas. Paus menggunakan kata ini dengan cara yang klimaks dan merangkum seratus tahun ajaran sosial Katolik. Apakah solidaritas?

Sudah bukan kasih sayang yang samar-samar maupun kesusahan dangkal di kemalangan, tapi tekad untuk mengkomitmenkan diri pada kebaikan bersama, yaitu, untuk bekerja bagi mereka, sosial ekonomi, kondisi politik, budaya dan lingkungan yang akan memungkinkan semua umat manusia untuk mencapai mereka maksimum potensial. Kondisi minimum termasuk pelaksanaan hak asasi manusia, kesetaraan yang lebih besar dalam distribusi barang dan jasa, penghapusan semua bentuk diskriminasi dan langkah-langkah untuk perlindungan lingkungan. Ini melibatkan pilihan bagi masyarakat miskin, kesediaan untuk berdiri di samping semua korban ketidakadilan, untuk bekerja dengan dan untuk mereka, untuk melihat dunia melalui mata mereka.

Ini termasuk kesediaan dan kesiapan pada bagian dari mereka lebih makmur untuk berbagi kekayaan dan kekuasaan mereka.

Ini termasuk pengabaian pasif pada bagian dari orang miskin. Orang miskin dan tertindas memiliki kewajiban untuk berlatih solidaritas antara mereka sendiri dan untuk mengklaim hak-hak sah mereka. Solidaritas kita sendiri harus, di tempat pertama, berada di layanan solidaritas antara orang miskin.

Solidaritas melibatkan ditinggalkannya politik 'blok?, Divisi, dan pertumbuhan kepercayaan dan kolaborasi. Kesatuan umat manusia adalah tujuan akhir.

Aksi untuk Keadilan: Model Berbeda Ada banyak cara untuk bekerja untuk keadilan. In the Catholic tradition there have been, and continue to be, two basic models of work in the social area. One is sometimes called the social welfare model. Those working within this framework are primarily concerned with alleviating the pain and suffering caused by a variety of life-events, including injustice. Examples of such work include medicine and nursing, counselling, social and welfare work. The focus here is on the individual person and, at times, the small group. This model has been the most widely adopted and best-known among Catholics until fairly recently.

Model lain adalah kadang-kadang dikenal sebagai model perubahan sosial. Mereka yang bekerja dalam kerangka kerja ini terutama prihatin dengan menghilangkan penyebab penderitaan dan ketidakadilan. Contoh pekerjaan tersebut meliputi pendidikan, penelitian dan lobi, vigils dan pawai, surat-menulis, partisipasi dalam partai-partai politik dan kelompok tindakan. Kekhawatiran dengan perubahan sosial, politik, budaya dan ekonomi dan, oleh

Page 35: konsep keadilan

karena itu, fokus cenderung pada lembaga, struktur masyarakat, sosial atau Negara. Kebanyakan orang Katolik yang baik tidak akrab dengan bentuk bantuan sosial atau tidak mengidentifikasi sebagai mengalir keluar dari Injil.

Kami sangat berkepentingan untuk menegaskan keabsahan, kebutuhan dan pentingnya kedua kesejahteraan sosial dan pendekatan perubahan sosial. Keduanya menemukan asal-usul mereka dalam kata-kata dan tindakan, kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus. Keduanya perlu tetap terbuka untuk yang lain dan untuk hidup dalam ketegangan kreatif dengan satu sama lain.

Bekerja untuk meringankan rasa sakit dan luka para korban ketidakadilan dan penderitaan adalah mutlak diperlukan oleh Injil. Mereka yang terlibat dalam pelayanan penting perlu tetap terbuka terhadap kenyataan bahwa banyak rasa sakit mereka berusaha untuk mengurangi telah menyebabkan sosial, yang akhirnya menyebabkan perlu ditangani. Apakah ini pelayanan harus ditutup dengan perspektif sosial, itu akan sendirinya merupakan semacam ketidakadilan.

Bekerja untuk menghilangkan penyebab ketidakadilan mutlak diperlukan oleh Injil. Mereka yang terlibat dalam pelayanan penting perlu tetap terbuka pada kenyataan bahwa selalu orang-orang yang terluka dalam partikularitas dan kehancuran kehidupan fisik, emosional dan spiritual. Apakah ini pelayanan harus ditutup dengan kebenaran dari dimensi subjektif dan pribadi, itu akan berubah menjadi ideologi dehumanised akhirnya memanipulasi orang dan peristiwa dalam nama abstraksi tak bernyawa.

Pentingnya Biasa dan Sehari-hari Hal ini dimungkinkan untuk salah memahami apa yang baru saja kita katakan. Hal ini dimungkinkan untuk salah memahami bagaimana perubahan yang terjadi di dunia. Kami memiliki kecenderungan, sering diperkuat dan diperbesar oleh media massa, untuk melihat perubahan terutama sebagai hasil dari kegiatan 'besar? individu. Kita ingat para pemimpin gerakan sosial, Martin Luther King atau Mahatma Gandhi atau Pankhurst Emily atau Caroline Chisholm. Kami melupakan peran yang sama penting yang dimainkan oleh jutaan manusia yang tak terhitung lainnya sepanjang sejarah.

Kecenderungan pada bagian kita untuk menekankan dan mengingat individu yang besar tunggal memiliki sejumlah konsekuensi negatif. Mungkin yang paling signifikan dari ini adalah kenyataan bahwa kita cenderung melupakan apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita biasa-biasa. Merasa kecil, kita merasa tak berdaya. Seringkali terisolasi, kita merasa tidak berarti. Kita lupa bahwa gerakan besar perubahan dalam sejarah manusia, dan terus, hanya mungkin karena jutaan orang mendukung mereka dengan hidup mereka setiap hari melalui tindakan-tindakan kecil dan sepertinya tidak penting yang tak terhitung harapan, keberanian dan daya tahan. Sejarah Gereja Kristen itu sendiri merupakan contoh yang baik dari kebenaran ini.

Sebagian besar kehidupan manusia telah, dan akan terus menjadi kehidupan biasa. Para hakim dunia hidup tersebut menjadi penting, tidak ada konsekuensinya. Cara dunia, bagaimanapun, adalah bukan cara Tuhan. Tujuan Allah melalui sejarah yang dicapai terutama melalui hal-hal yang biasa dan lemah dari dunia.

Magnificat Maria adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana Allah ternyata nilai-nilai dan harapan terbalik. Maria menyatakan bahwa besar akan jatuh dari singgasana mereka

Page 36: konsep keadilan

dan rendah hati akan ditinggikan. Di tempat lain dalam Injil orang buta dibuat melihat, sedangkan kuat dan bijaksana dinyatakan buta. Ini adalah miskin dan menolak yang mendengar dan menanggapi Kabar Baik. Orang miskin, belas kasihan, mereka yang berdukacita, mereka yang mencari keadilan dan perdamaian dinyatakan diberkati, bukan orang kaya, orang arogan dan tangguh. Para mandul melahirkan. Orang miskin dan terbuang yang dibuat kriteria untuk masuk ke dalam hidup dengan Allah.

Selain itu, prinsip inti dari teologi Katolik, Prinsip Sakramentalitas, menyatakan bahwa yang terbatas dan menciptakan adalah kendaraan yang melaluinya Tak Terbatas dan Ilahi mengekspresikan dirinya. Dalam sakramen, misteri Allah mengulurkan tangan dan memeluk kita melalui zat biasa air dan minyak, roti dan anggur. Di luar hal-hal sakramen sehari-hari, seperti hadiah atau mendengarkan penuh perhatian atau persahabatan dalam menghadapi ejekan atau oposisi, adalah cara-cara di mana perawatan dan kasih sayang Allah dapat dikomunikasikan.

Yang benar adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hal-hal, bagaimanapun kecil atau tidak signifikan mungkin tampak di permukaan. Hanya ada satu syarat untuk kebenaran ini menjadi aktif: apa pun yang kita lakukan harus diilhami dan dipandu oleh nilai-nilai Kerajaan. Ini, seperti yang telah kita sebelumnya menunjukkan, ditemukan di dalam Yesus? Khotbah di Bukit (juga dikenal sebagai The Ucapan Bahagia).

Apapun yang kita lakukan dalam semangat ini, betapapun kecilnya, akan dikumpulkan oleh Allah dalam kepenuhan waktu dan berubah menjadi gelombang pasang yang kekuasaan dunia ini tidak akan mampu menahan.

Beberapa Pedoman untuk Aksi Pedoman berikut ini untuk aksi untuk keadilan dan berasal dari pemahaman kita tentang ajaran Injil dan Gereja dan dari refleksi atas pengalaman kita sendiri dalam bekerja untuk keadilan. Maksud kami disini adalah untuk mendorong tindakan sementara yang menunjuk ke kedua kemungkinan dan batas-batas yang diperlukan.

1. Sebelum mengambil tindakan kita harus terlibat dalam proses penegasan yang selalu mencakup doa dan juga mungkin termasuk membaca, diskusi dan konsultasi. Kuncinya di sini adalah untuk melihat cara di mana Allah memanggil kita masing-masing dalam keadaan tertentu dari kehidupan kita sendiri. Penegasan ini adalah suatu proses yang berkelanjutan yang akan mengarah pada peningkatan kemampuan untuk mendengar firman Tuhan dan untuk menanggapinya.

2. Setiap tindakan kita melakukan harus ditandai dengan pilihan bagi masyarakat miskin dan dipandu oleh prinsip solidaritas sebagai dijelaskan oleh Yohanes Paulus II. Praktis, ini berarti berdiri dengan orang miskin dan terbuang bukan sesuatu yang melakukan untuk pendekatan. Ini berarti bersikap terbuka untuk kebenaran bahwa kita akan belajar lebih dari yang kita dapat mengajar, menerima lebih dari yang kita berikan. Ini berarti tidak dapat diterimanya hubungan berdasarkan ketergantungan. Mungkin yang paling sulit dari semua, itu menyiratkan kesediaan pada bagian kami untuk tidak berada dalam kontrol, untuk menerima bahwa pada akhirnya orang-orang dengan siapa kita berdiri bisa, harus dan akan membebaskan diri.

Page 37: konsep keadilan

3. Dunia sudah ditebus. (Apakah kita benar-benar percaya bahwa?) Tindakan kami adalah partisipasi dalam bahwa penebusan dan bukan penyebabnya.

4. Kerajaan, langit baru dan bumi baru akan datang, adalah karunia Tuhan. Kami bekerja untuk itu dengan cara mempersiapkan diri untuk itu. Kami tidak menyebabkan kerajaan yang akan datang.

5. Kami mempersiapkan diri bagi kedatangan Kerajaan dengan bekerja untuk perubahan pribadi dan sosial, dengan baik membantu para korban ketidakadilan dan mengatasi penyebab ketidakadilan.

6. Kami bertanggung jawab untuk bertindak, dan untuk melakukannya dalam cara yang cerdas, bijaksana dan berani sesuai dengan kemampuan kita dan keadaan. Tapi kita perlu meninggalkan makna tertinggi dan konsekuensi dari tindakan kita di tangan Tuhan.

7. Mengharapkan kesalahpahaman, konflik, kegagalan serta keberhasilan dan kepuasan. Mencari dukungan dan persahabatan dari orang lain dengan komitmen yang sama terhadap keadilan.

8. Bertindak lokal tapi berpikir secara global. Tidak ada masalah sangat kecil sehingga tidak memiliki bantalan pada masa depan dunia dan tidak ada masalah begitu besar sehingga tidak memiliki dampak pada kehidupan pribadi kita. Kami bertindak di mana kita menemukan diri kita, semakin sadar karena kita tumbuh dalam pengalaman dan wawasan, dari interkoneksi yang rumit antara lokal dan global, antara bagian dan keseluruhan.

9. Ambil tepi terdekat dari sebuah isu. Ini tidak benar-benar peduli masalah karena mereka semua penting dan semua akhirnya terhubung. Cukup melakukan apa yang mungkin bagi Anda? bahwa adalah Allah semua bertanya karena satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan. Apa yang Anda mungkin menemukan setelah beberapa saat adalah bahwa bidang memperluas kemungkinan seperti yang Anda tumbuh dalam kepercayaan diri dan keterbukaan Anda kepada Allah.

10. Ingatlah bahwa kita semua memiliki karunia yang berbeda. Ini kadang-kadang dilupakan dalam bekerja untuk keadilan. Anda memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi sesuai dengan hadiah Anda. Sebaliknya, tidak mengkritik orang lain untuk tidak berolahraga hadiah yang mereka tidak miliki. Kita semua diminta untuk melakukan sesuatu tetapi ada kecenderungan terkadang untuk tekanan baik diri kita sendiri dan orang lain untuk melakukan segalanya.

11. Latihan kerendahan hati serta keyakinan, kemampuan Anda hadiah dan wawasan. Menghormati apa yang Anda mampu memberikan kontribusi tetapi tetap terbuka terhadap kemungkinan bahwa Anda mungkin salah.

Page 38: konsep keadilan

Keadilan Sosial dan Keadilan EkonomiOPINI | 09 August 2010 | 07:22 1285 0 Nihil

Linkers, pengertian-pengertian yang terkandung dalam konsep kedilan ini sudah tentu memiliki implikasi terhadap aktifitas manusia. Tuhan memerintahkan pada kita untuk berbuat adil pada semua manusia dan tidak boleh membeda-bedakan. Tulisan ini inspirasi dan panduan moralistiknya dari beberapa ajaran cak Nur, sekedar ingin be-romantisme juga mengkorelasi terhadap realita yang tengah terjadi secara makro Indonesia dan Bandung secara mikro, poinnya adalah kita sedang menghadapi sinegitas antara minimnya fenomena keadilan dan merebaknya kemiskinan, tanpa bermaksud menghakimi, selamat menyimak.

Keadilan diartikan sebagai suatu paham kesamaan antar manusia, dalam konteks ini dimengerti bahwa tidak ada perbedaan antara manusia atas alasan apapun. Diskriminasi adalah suatu hal yang abnormal. Abnormal karena kelainan itu bertentangan dengan jati diri

Page 39: konsep keadilan

primordial manusia. Dalam pandangan Islam keberadaan individu dan masyarakat adalah sama pentingnya. Sebagai individu, manusia memiliki kemerdekaan yang penuh. Namun ketika ia berada di lingkup masyarakat, maka kebebasan pada dirinya menjadi terbatas. Oleh karena itu, setiap individu tidak boleh menggunakan kemerdekaannya itu untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan kepentingan masyarakat. Jika hal tersebut terjadi maka yang terjadi adalah konflik antar kepentingan. Sebaliknya bila melulu kepentingan masyarakat yang diutamakan maka akibatnya potensi individu menjadi sulit untuk dikembangkan.

Melihat hal semacam ini maka diperlukan sebuah aturan bersama (common rules) yang berfungsi menjamin kepentingan-kepentingan indivudu dapat dicapai tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat. Wilayah inilah yang kemudian disebut sebuah perspektif tentang keadilan. Keadilan dalam hubungannya dengan status dan lingkup sosial adalah bahwa Islam memberikan panduan moralistik agar manusia dapat hidup berdampingan secara damai dan bersahabat dengan manusia lain meskipun berbeda suku, agama dan ras. Sedangkan konsep keadailan ekonomi adalah bahwa Islam sangat menekankan egaliterianisme (persamaan hak) dan menghindari segala bentuk kepincangan sosial yang dimulai dari kepincangan ekonomi. Dengan demikian, konsep-konsep keadilan sosial dan keadilan ekonomi dalam perspektif Islam adalah disandarkan pada ajaran bersaudara.

Selanjutnya mengenai keadilan ekonomi adalah aturan main (rules of the game) tentang hubungan ekonomi yang dilandaskan pada kaidah-kaidah etika, prinsip-prinsip yang mana pada gilirannya bersumber pada hukum Tuhan atau pada sifat-sifat dasar manusia. Dari uraian ini, agaknya masalah keadilan ekonomi sangat berkaitan erat dengan penegakan etika.

Page 40: konsep keadilan

Etika adalah pondasi awal untuk membangun keadilan, tanpanya bangunan keadilan yang coba didirikan akan lemah dan sangat subyektif untuk membaca konteks zaman. Mencipta keadilan ekonomi pada dasarnya adalah sebuah konsekuensi logis dari konsep bersaudara dalam Islam. Keadilan ekonomi akan dapat memberikan jalan bagi tiap manusia untuk mendapatkan haknya, dan menjamin akan kebebasannya dari unsur eksploitasi.

Pada hal inilah perbedaan keadilan sosial dengan keadilan ekonomi digariskan. Keadilan sosial akan sangat berkaitan dengan keadilan distribusi dan pembagian hak, sedangkan keadilan ekonomi adalah pemberian kesempatan pada setiap orang untuk melakukan proses produksi. Berkaitan dengan hal ini, dalam konteks hubungan majikan dan buruh sering kali mengalami transmutasi secara prinsip. Karena umumnya buruh berada dalam posisi yang lemah, sedangkan majikan berada di posisi yang kuat. Konsep keadilan Islam dalam hal distribusi dan konsep tentang keadilan ekonomi sesungguhnya menghendaki bahwa setiap manusia mendapatkan imbalan berdasarkan apa yang dikerjakannya, dengan kata lain bagaimana seseorang mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan terlebih dahulu memenuhi kewajiban yang menyertainya.

Mencipta struktur sosial yang adil ini memang menjadi tugas kita semua, namun menjadi tugas pemerintah yang paling utama. Ada hal menarik seputar masalah keadilan ekonomi. Pada saat ini kesadaran terhadap aspek-aspek keadilan ekonomi hampir dikatakan minimal karena stigma yang beredar di masyarakat adalah aspek ekonomi pasif semata. Pemerataan pembangunan hanya terbatas pada aspek teknis bagaimana menutupi luka tanpa mau tahu akar permasalahan penyebab luka. Sifatnya seperti pemadam kebakaran, reaktif tapi kurang mendayagunakan precoutinary principle (prinsip kehati-hatian), melalui tindakan preventif. Maka tak ayal lagi, kemiskinan akan mudah merebak.

Sedikitnya terdapat 4 (empat) pendapat tentang kemiskinan di Indonesia. Pertama, mereka yang modernis berpendapat bahwa kemiskinan terjadi karena salah si miskin. Solusinya harus dilakukan pendidikan, diberikan pelatihan-pelatihan terhadapnya. Kedua, mereka yang tradisionalis berpendapat bahwa kemiskinan terjadi karena takdir. Solusinya banyak beribadah, berdo’a. Ketiga, mereka yang revivalis berpendapat bahwa kemiskinan terjadi

Page 41: konsep keadilan

karena manusia lari dari kitabnya, berbuat tidak sesuai dengan apa yang digariskan kitab sucinya. Solusinya kembali pada kitab, mengkaji kitab, melakukan studi terhadap kitabnya itu. Keempat, mereka yang strukturalis berpendapat bahwa kemiskinan terjadi bukan karena takdir, bukan pula salah si miskin, bukan karena manusia lari dari kitabnya. Melainkan miskin terjadi karena struktur kekuasaan. Solusinya, harus diciptakan struktur yang sedemikian rupa agar mencipta struktur sosial yang berkeadilan.

Sehingga pada wilayah ini, merubah struktur yang tidak adil ini adalah hal yang krusial yang segera harus dilakukan. Ketidakadilan ini dapat berwujud dalam bentuk penyiapan undang-undang yang berpihak pada kaum mustadz’afin, menutup segala peluang untuk melakukan KKN dan lebih memberikan porsi yang sama kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam segala aktivitas ekonomi. Karena gagasan negara sejahtera hanya akan terwujud jika pemerintah dan rakyat dapat bekerja sama secara harmonis. Pada satu sisi negara berperan menyediakan perangkat peraturan yang memihak rakyat kecil, dengan metodologi penggunaan instrumen-instrumen dan kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi rakyat dan disisi lain rakyat harus dituntut untuk memanfaatkanya secara optimal. Semoga…