KONSEP DAN PENDEKATAN - anggaran.depkeu.go.id MateriBAPPENAS.pdf · Catatan: Anggaran Berbasis...
Transcript of KONSEP DAN PENDEKATAN - anggaran.depkeu.go.id MateriBAPPENAS.pdf · Catatan: Anggaran Berbasis...
KONSEP DAN PENDEKATANKONSEP DAN PENDEKATANKONSEP DAN PENDEKATAN KONSEP DAN PENDEKATAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DDALAM RANGKA PENYUSUNAN ALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJMN 2010RPJMN 2010‐‐2014 DAN RENSTRA K/L 20102014 DAN RENSTRA K/L 2010‐‐20142014
Jakarta 14 Juli 2009Jakarta, 14 Juli 2009
DEPUTIDEPUTI PENDANAAN PEMBANGUNANPENDANAAN PEMBANGUNAN BAPPENASBAPPENASDEPUTIDEPUTI PENDANAAN PEMBANGUNAN PENDANAAN PEMBANGUNAN ‐‐‐‐ BAPPENASBAPPENAS
1
STRUKTUR MODUL 1KERANGKA PEMIKIRAN REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
A. Reformasi Perencanaan Dan Penganggaran
F. Penerapan Perencanaan danPenganggaran berbasis kinerja
B. Konsep Dasar PengelolaanKeuangan Publik (Public Expenditure Management)a) Aggregate Fiscal Discipline
G. Pencapaian dan Permasalahanyang Dihadapi Saat Inia) Aggregate Fiscal Disciplineb) Allocative Efficiencya) Aggregate Fiscal Discipline
b) Allocative Efficiencyc) Operational efficiency
C. Tujuan, Sasaran dan Tantangan
b) Allocative Efficiencyc) Operational Efficiency
H. Permasalahan Desain ProgramI. Pendekatan Penyempurnaan Desain
Penerapan Perencanaan danPenganggaran Berjangka Menengahdan Berbasis Kinerja
D. Prasyarat dan Syarat Penerapan
Program dan KegiatanKementerian/Lembaga(Restrukturisasi program dankegiatan)D. Prasyarat dan Syarat Penerapan
Perencanaan dan PenganggaranBerbasis Kinerja dan BerjangkaMenengah
E P P d
kegiatan)a) Prinsip Restrukturisai Program
dan Kegiatanb) Desain Arsitektur Program) P d k t P Ki jE. Penerapan Perencanaan dan
Penganggaran Berjangka Menengahc) Pendekatan Penyusunan Kinerja
2
OUTLINE BAHASAN
KERANGKA REFORMASI PERENCANAAN DAN KERANGKA REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENERAPAN DALAM RPJMN 2010 2014PENERAPAN DALAM RPJMN 2010-2014PENERAPAN ROLLING PLAN DALAM RKPPROGRESS TO DATEARSITEKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGAN ARSITEKTUR PROGRAM DAN KEGIATANNOMENKLATUR DAN KLASIFIKASI PROGRAM DAN NOMENKLATUR DAN KLASIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN
3
KERANGKA REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARANPENGANGGARAN
UU 25/2004 : SPPNUU 25/2004 : SPPNKERANGKA REGULASIKERANGKA PENDANAAN
UU 17/2003 : KEUANGAN NEGARAANGGARAN TERPADUANGGARAN BERBASIS KINERJAKERANGKA PENGELUARAN BERJANGKA MENENGAH (MTEF)
4
KONSEP KERANGKA PENDANAAN(PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT)
Aggregate Fiscal Discipline(Ketersediaan Anggaran)
‐ Rasio pajak
2010 2011 2012 MTFF: Medium Term Fiscal Framework
Rasio pajak‐ Rasio defisit‐ Rasio utang
Allocative Efficiency KPJM: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah ff y(Alokasi pada Prioritas)
Alokasi pada Prioritas‐ Program outcomes‐ Kegiatan output
(MTEF: Medium Term Expenditure Framework)
Prakiraan Maju (Forward Estimates)
‐ Kegiatan output Anggaran Berbasis Kinerja (PBB: Performance Based Budgeting)
Anggaran Terpadu(Unified Budget)Catatan: Anggaran Berbasis Kinerja juga meliputi pembagian kewenangan pemerintah‐
/ t i t i / t d h
Operational Efficiency(Efisiensi Belanja)
‐ External Control
Budaya:‐ Budaya Kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja)‐ Efisiensi melalui harga pasar (Robust Market)
masy./antar instansi pem./pusat‐daerah
5
External Control‐ Internal Control‐Management Accountability
Lelang (bidding) Perjalanan Dinas (at cost)
*) RPJMN (5 TAHUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DENGAN 3 TAHUN ROLLING PLAN MELALUI RKP DAN APBN)
OPERASIONALISASI :RPJMN DAN RENSTRA K/L (MTEF BASELINE 5 TAHUNAN)( )
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
Contingency Reserves
(12% Total Anggaran)MTFF
Contingency Planning
(mengamankanbaseline)baseline)
Resources Envelope
Total Anggaran
Baseline
MTEF
6
p
RKP DAN RENJA K/L (ROLLING PLAN 3 TAHUNAN)
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 *) Pencapaian Kinerja akan k dmenentukan pendanaan
Inisiatif Baru (New Initiative)
Ruang Gerak Fiskal bagi Inisiatif Baru
Tambahan anggaran
PERUBAHAN BASELINE :Sumber Pendanaan
Penghematan
BaselineBaru
Sumber Pendanaan1. Penghematan dari pelaksanaan Program2. Cadangan (contingency planning) yang tidak terpakai3. Peningkatan penerimaan/ketersediaan anggaran (+ defisit)Pemanfaatan Dana1 ( l k fl l b h )
BaselineAwal
7
1. Penyesuaian unit cost (misal krn inflasi lebih tinggi)2. Perubahan keluaran yang bukan karena perubahan kebijakan(juml. pend. miskin lebih rendah atau tinggi dari perkiraan awal)
3. Pemanfaatan untuk inisiatif baru *)
AGGREGATE FISCAL DISCIPLINE
RPJMN 2005‐2009 SUDAH MEMUAT ARAH KEBIJAKAN FISKAL YANG JELAS (MTFF)
2004 2009
PAJAK/PDB (% PDB) 12,1 13,6
SURPLUS/DEFISIT (% PDB) ‐1,1 0,3
STOK UTANG PEMERINTAH(% PDB) 53,9 31,8
• LUAR NEGERI 1) 25,3 12,6UAR N G RI ) 5,3 ,6
• DALAM NEGERI 2) 28,6 19,2
Sumber RPJMN 2005-2009
Diperkenalkan sebagai resource constraint dalam penyusunanRKP dan APBN (dimulai dengan SEB Pagu Indikatif, di update dengan Pagu Sementara dan Pagu Definitif)g g g )
8
ALLOCATIVE EFFICIENCY
• KELEMAHANBelum jadi constraint penyusunan (MTEF) – belum d k k d b f d k fada kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk RPJMN 2004 – 2009• Kebutuhan 2005‐2009 (Dephub) Rp. 112 T. AlokasiKebutuhan 2005 2009 (Dephub) Rp. 112 T. Alokasi 2005‐2009 sebesar Rp. 58,1 T (52% dari kebutuhan).Mi i i l f (D h ) 100 T/T h• Minimum essential force (Dephan) > 100 T/Tahun, alokasi = Rp 34 T di 2009 ( < 34% dari kebutuhan).
• Kebutuhan Kesehatan, dll juga jauh lebih besar dariKebutuhan Kesehatan, dll juga jauh lebih besar dari ketersediaan anggaran.
9
ALLOCATIVE EFFICIENCY
• KELEMAHAN– ANGGARAN TERPADU
• Baru mencakup anggaran KL, belum diintegrasikan anggaran diluar KL sebagai satu kebijakan yang menyeluruh
– Anggaran non KL Pusat (subsidi/PSO, Belanja Lain‐lain)
– Transfer belanja daerah (DAK, OTSUS, Dana Penyesuaian)
ANGGARAN BERBASIS KINERJA– ANGGARAN BERBASIS KINERJA
• Program dan kegiatan tidak jelas akuntabilitas kinerjanya (“keroyokan” antar K/L maupun antar unit dalam satu K/L)
• Level program dan kegiatan yang tidak terstruktur dengan baik (terlalu besar/kecil)
• Indikator kinerja belum terstruktur dengan baik – urutan outcome dan output(bahkan sebagian masih input‐based)
• Belum memiliki perhitungan output cost yang jelas (menyulitkan dalam menetapkan jumlah pembiayaan yang tepat untuk mencapai output tertentu)menetapkan jumlah pembiayaan yang tepat untuk mencapai output tertentu)
– FORWARD ESTIMATE
• Masih “on‐paper”, belum dipergunakan sesuai dengan konsep MTEF (hanya berubah jika ada : (i) perubahan inflasi, (ii) parameter di luar jangkauan pemerintah
t k t i (iii) b h k bij k i t h)untuk mengatasinya, (iii) perubahan kebijakan pemerintah).
10
OPERATIONAL EFFICIENCY
• PROGRESS TO DATE– Telah diperkenalkan Satuan Biaya Umum (SBU) dan Satuan Biaya Khusus (SBK) yang mengakomodasi kekhasan (kebutuhan khusus) masing‐masing lembaga.g g g
– Satuan Biaya diupdate setiap tahun untukmencerminkan perubahan harga (inflasi)
• KELEMAHAN– Sekitar 60% KL belum menyampaikan SBKSekitar 60% KL belum menyampaikan SBK– SBK belum dapat digunakan sebagai instrumenpengukuran efisiensi
11
BAGAN ARSITEKTUR PROGRAM UNTUK DEPARTEMEN
12Lihat slide 20 s/d 22 Lihat slide 19
BAGAN ARSITEKTUR PROGRAM UNTUK LEMBAGA TINGGI NEGARA
13*) Program-Program Teknis yang akan digunakan disesuaikan dengan lingkup kewenangannnya
BAGAN ARSITEKTUR PROGRAM UNTUK KEMENNEG/KEMENKO
14*) Disarankan menggunakan 1 Program Teknis untuk seluruh Eselon 1 dengan catatan, Indikator masing-masing Eselon 1 tercermin dalam indikator Programnya
BAGAN ARSITEKTUR PROGRAM UNTUK LPND
15*) LPND menggunakan 1 Program Teknis untuk lembaganya
NOMENKLATUR DAN KLASIFIKASI PROGRAM
• Program Teknis: merupakan program‐program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompokmenghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). CONTOH : Program Pendidikan Tinggig gg
• Program Generik: merupakan program‐program yang digunakan oleh beberapa organisasi Eselon 1A yang memiliki karakteristik sejenis untukmendukung pelayanan aparatur dan/atauadministrasi pemerintahan (pelayanan internal)administrasi pemerintahan (pelayanan internal). CONTOH: Program Pengawasan Dan PeningkatanAkuntabilitas Aparatur Departemen Pertanianp p
16
NOMENKLATUR DAN KLASIFIKASI KEGIATAN
• Kegiatan prioritas nasional, yaitu kegiatan‐kegiatan denganoutput spesifik dalam rangka pencapaian sasaran nasionaloutput spesifik dalam rangka pencapaian sasaran nasional
• Kegiatan prioritas K/L, yaitu kegiatan‐kegiatan denganoutput spesifik dalam rangka pencapaian kinerja K/L.
• Kegiatan teknis non‐prioritas, merupakan kegiatan‐kegiatan dengan output spesifik dan mencerminkanpelaksanaan kegiatan sesuai dengan Tupoksi Satuan Kerjapelaksanaan kegiatan sesuai dengan Tupoksi Satuan Kerja(Satker) namun bukan termasuk dalam kategori prioritas.
• Kegiatan generik, merupakan kegiatan yang digunakanoleh beberapa unit eselon 2 yang memiliki karakteristiksejenis.
17
REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN 6 K/L PILOT PROJECTKEGIATAN 6 K/L PILOT PROJECT
/JUMLAH PROGRAM DAN JUMLAH USULAN PROGRAM
K/L KEGIATAN 2005‐2009 DAN KEGIATAN 2010‐2014
PROGRAM KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN
DEPKEU 13 166 13 106
DEPTAN 5 138 13 71
DPU 32 373 9 44
DEPKES 14 106 9 41DEPKES 14 106 9 41
DEPDIKNAS 14 288 8 32
BAPPENAS5 18 4 475 18 4 47
18
DEPARTEMEN KEUANGANUnit Program Eksisting Hasil Restrukturisasi Programg g g
Sekjen Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur NegaraPenerapan Kepemerintahan Yang Baik Peningkatan Penerimaan Dan Pengamanan Keuangan Negara
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Keuangan Peningkatan Sarana Dan
Pengembangan Kelembagaan Keuangan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara
Prasarana Aparatur Departemen Keuangan
DJA Peningkatan Penerimaan `Dan Pengamanan Keuangan Perumusan Serta Pelaksanaan Negara Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran
Kebijakan Dan Standardisasi Teknis Dibidang Penganggaran
Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran
DJP Peningkatan Sarana Dan Prasaran Aparatur NegaraPenerapan Kepemerintahan Yang Baik Peningkatan Penerimaan Dan Pengamanan Keuangan Negara
Peningkatan Dan Pengamanan Penerimaan Pajak
g
DJ BEA DAN CUKAI
Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Penerimaan Dan Pengamanan Keuangan Peningkatan Sarana Dan Prasaran Aparatur Negara
Pengawasan, Pelayanan Dan Penerimaan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai
DJPK Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Peningkatan Pengelolaan DJPK Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara
Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
DEPARTEMEN KEUANGANUnit Program Eksisting Hasil Restrukturisasi Programg g g
DJ PENGELOLAAN UTANG
Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara Pengelolaan Dan Pembiayaan Hutan
Pengelolaan Utang Dan Hibah
DJPB Penerapan Kepemerintahan Yang BaikPengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Pembinaan Akuntansi Keuangan NegaraPembinaan Akuntansi Keuangan Negara
Penyelenggaraan Perbendaharaan Negara
Efektivitas Pengeluaran Negara
DJKN Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Penerimaan Dan Pengamanan KeuanganPeningkatan Efektivitas Pengeloaan Kekayaan NegaraPengelolaan S mber Da a Man sia Aparat r
Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara Dan Lelang
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Peningkatan Sarana Dan Prasaran Aparatur Negara
IRJEN Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur
Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Departemen KeuanganPeningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur
Negara Keuangan
RENCANA TINDAK LANJUTRENCANA TINDAK LANJUT
Penyusunan program dan kegiatan oleh K/L y p g g /Juli – Agustus 2009.Sosialisasi/Pelatihan Penyusunan Program dan Sosialisasi/Pelatihan Penyusunan Program dan Kegiatan
Sosialisasi I : 21 24 Juli 2009 [slide 25]Sosialisasi I : 21-24 Juli 2009, [slide 25]Sosialisasi II : 18-21 Agustus 2009 [slide 26]
P i h il t kt i i g d Penyampaian hasil restrukturisasi program dan kegiatan ke Bappenas dan Dep.Keu Akhir Ag t 2009 Agustus 2009.
21
TERIMA KASIH
22
INFORMASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (LOGIC MODEL THEORY)MO TH ORY)
Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin dirubahDAMPAK
Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu
sebagai hasil dari outputApa yang ingin dicapaiOUTCOME
sebagai hasil dari output
Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani
(j )OUTPUT
de P
enyu
suna
n
(jasa)
Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakanKEGIATAN
Met
od
menghasilkan output yang diinginkan
Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan
Apa yang digunakan dalam bekerjaINPUT
Metode Pelaksanaan
23Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
goutput
dalam bekerja
CONTOH STRUKTUR PERENCANAAN KEBIJAKANALOKASI PADA PRIORITAS RKP TAHUN 2010
PAGU K/L SUBSIDI/ PSO
BELANJA LAIN-LAIN
TOTAL
27.137,5 8.918,4 6,0 36.061,9
PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS 1 :PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, SERTA PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN SISTEM PERLINDUNGAN
51.161,4 0,0 0,0 51.161,4PRIORITAS 2 :PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA
PRIORITAS 3 :
KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL
15.214,7 0,0 0,0 15.214,7
45.319,1 18.943,6 2.850,0 67.112,7
PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI DAN HUKUM, SERTA PEMANTAPAN DEMOKRASI DAN KEAMANAN NASIONALPRIORITAS 4 :PEMULIHAN EKONOMI YANG DIDUKUNG OLEH PEMBANGUNAN PERTANIAN, INFRASTRUKTUR, DAN ENERGI
4.260,4 0,0 0,0 4.260,4
143.093,2 27.862,0 2.856,0 173.811,2
, ,PRIORITAS 5 :PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KAPASITAS PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM
JUMLAH
PAGU K/L SUBSIDI/ PSO
BELANJA LAIN-LAIN
TOTALPRIORITAS 1 : PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, SERTA PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL
PENGURANGAN KEMISKINAN 27.137,5 8.918,4 0,0 36.055,9Fokus 1. Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); 10.025,0 8.918,4 0,0 18.943,4
Fokus 2. Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat; 15.724,5 0,0 0,0 15.724,5
Fokus 3. Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan; 123,5 0,0 0,0 123,5penanggulangan kemiskinan;
Fokus 4. Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan;
1.264,6 0,0 0,0 1.264,6
SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL 0,0 0,0 6,0 6,0Fokus 5. Penataan kelembagaan pelaksanaan sistem jaminan sosial 0,0 0,0 6,0 6,0
27 137 5 8 918 4 6 0 36 061 9JUMLAH 27.137,5 8.918,4 6,0 36.061,9JUMLAH
Rincian Fokus Prioritas (Program Lintas KL) :MAK, Kegiatan Prioritas, Program, Institusi Penanggungjawab dan Alokasi Dana
Fokus 1. Perluasan Akses Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)a) 7232 Penyelenggaraan program keluarga
harapan (PKH) 720.000 RTSM di 13 provinsi, 70 kabupaten
Program Bantuan dan Jaminan Kesos
Depsos 1.100,00harapan (PKH) kabupaten. Jaminan Kesos
h) 3470 Beasiswa untuk Siswa Miskin MI 640.000 Siswa Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Depag 230,40
j) 2585 Beasiswa untuk siswa miskin SMA 248.124 Siswa Prog Pend. Menengah Depdiknas 193,54o) 2812 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk
Miskin di kelas III Rumah sakitPersentase RS yang melayani pasien masyarakat miskin peserta program
Upaya Kshtn Perorangan Depkes 4.584,00Miskin di kelas III Rumah sakit masyarakat miskin peserta program
r) SUBSI DI
Penyediaan Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)
Penyediaan beras untuk 18,5 juta RTS, 15 kg per RTS selama 12 bulan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Perum Bulog/ Kemenko Kesra
8.918,40
26
DAFTAR K/L SOSIALISASI I
TANGGAL 21 JULI TANGGAL 22 JULI TANGGAL 23 JULI TANGGAL 24 JULILPND LPND LTN KEMENEG/KEMENKO DEPARTEMEN
BKKBN KPU MPR MENEG PPN DEPKEUBKKBN KPU MPR MENEG PPN DEPKEUBKN BAPETEN DPR MENKO EKUIN DEPDIKNASPPATK BATAN DPD MENEG PAN DEPKESBNP2TKI BPLS MK MENEG POLKAM DEPKUMHAMKPK BMG MA MENEG LH DEPNAKERTRANSBSN BAKORNAS PB KY MENEG RISTEK DEPSOSBSN BAKORNAS PB KY MENEG RISTEK DEPSOSBPN KOMNASHAM MENEG PORA POLRIBAKOSURTANAL WANTANAS MENEG PP KEJAGUNGBPPT LAN MENEG PERA DEPHANBPK ANRI MENEG UKM DEPAGBNN LAPAN MENKO KESRA DEPKOMINFOBNN LAPAN MENKO KESRA DEPKOMINFOBKPM LEMHANAS MENEG BUMN DEPPUBADAN POM LSN MENEG PDT DEPTANBIN PERPUSNAS MENSESNEG DEPHUBBPS LIPI DEPDAGRIBASARNAS LKPP DEPHUTBASARNAS LKPP DEPHUTBPKP DEPDAG
DEPLUDEP ESDMDEPERINDKP
27
DKPBUDPAR
DAFTAR K/L SOSIALISASI II
TANGGAL 18 AGUSTUS TANGGAL 19 AGUSTUS TANGGAL 20 AGUSTUS TANGGAL 21 AGUSTUSLPND LPND LTN KEMENEG/KEMENKO DEPARTEMEN
BKKBN KPU MPR MENEG PPN DEPKEUBKKBN KPU MPR MENEG PPN DEPKEUBKN BAPETEN DPR MENKO EKUIN DEPDIKNASPPATK BATAN DPD MENEG PAN DEPKESBNP2TKI BPLS MK MENEG POLKAM DEPKUMHAMKPK BMG MA MENEG LH DEPNAKERTRANSBSN BAKORNAS PB KY MENEG RISTEK DEPSOSBSN BAKORNAS PB KY MENEG RISTEK DEPSOSBPN KOMNASHAM MENEG PORA POLRIBAKOSURTANAL WANTANAS MENEG PP KEJAGUNGBPPT LAN MENEG PERA DEPHANBPK ANRI MENEG UKM DEPAGBNN LAPAN MENKO KESRA DEPKOMINFOBNN LAPAN MENKO KESRA DEPKOMINFOBKPM LEMHANAS MENEG BUMN DEPPUBADAN POM LSN MENEG PDT DEPTANBIN PERPUSNAS MENSESNEG DEPHUBBPS LIPI DEPDAGRIBASARNAS LKPP DEPHUTBASARNAS LKPP DEPHUTBPKP DEPDAG
DEPLUDEP ESDMDEPERINDKP
28
DKPBUDPAR