Konferensi Infid 2013 - Khaliq Arief - Wonosobo Menuju Kabupaten Ham
description
Transcript of Konferensi Infid 2013 - Khaliq Arief - Wonosobo Menuju Kabupaten Ham
LOGO
Upaya Memajukan MDGs dan Toleransi Menuju
Kabupaten HAM
Disampaikan oleh :H.A. Kholiq Arif
Bupati Wonosobo
K o n f e r e n s i INFID 26 - 27 N o v e m b e r 2013
Contents
Wonosobo Menuju Kabupaten HAM
Pelaksanaan MDG’s yang terkait dengan Kebijakan HAM
Upaya Memajukan Toleransi dan Menangani Pilar Sosial di Wonosobo
Gambaran Umum tentang Wonosobo
Gambaran Umum Wonosobo
Total : 763.146
Laki-laki50.81%,
Perempuan 49.19%
Jumlah Penduduk
984,68 km2
Luas Wilayah
1, 058 triliun
APBD TA. 2013
Islam 98.43% Kristen 0.85% Khatolik 0.52%
Budha 0.11%Konghucu 0.08%Lainnya 0.003%
Komposisi PendudukMenurut Agama
Hak dasar terpenuhi
Ada jaminan keamanan
Pembangunan manusia seutuhnya
Visi :Wonosobo yang lebih maju dan
sejahtera
Visi Wonosobo
2009 2010 2011 201269707172
IPM Kabupaten Wonosobo
IPM
Bupati yang inovatif dalam beberapa kebijakan strategi
Memajukan Toleransi dan Menangani Pilar Sosial
Harmonisasi keberagaman agama, politik, dan primordial
Memberi ruang bagi minoritas
Menciptakan kehidupan yang
aman dan nyaman
1. Memberikan rasa aman bagi semua warga pada saat beribadah
2. Memberikan kemudahan bagi umat beragama yang hendak mendirikan tempat ibadah
3. Peningkatan peran Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB)
Peresmian Klenteng Hok Hoo Bio
Pembukaan Pasar Murah Ramadhan
Harmonisasi Keberagaman Agama
Peresmian Renovasi GKJ
Memberi ruang bagi minoritas
Memberikan perlindungan dan kebebasan beribadah kepada golongan minoritas
(6000 orang penganut Ahmadiyah*)Demikian juga melanjutkan upaya harmonisasi
dengan kelompok minoritas lainnya
Bupati Wonosobo menanam pohon bersama Ahmadiyah, Muslimat NU, Muhamadiyah dan komunitas muslim
Menciptakan kehidupan yang aman & nyaman
Mengelola preman menjadi sumber daya melalui : Melibatkan para preman dalam akvititas keagamaan dan
tradisi budaya Memberikan lapangan pekerjaan Melakukan “pendekatan kemanusiaan”
2004 2009
400
2
Posisi keamanan berdasarkan riset KPPOD
Posisi keamanan
Pelaksanaan MDG’s yang terkait dengan kebijakan ham di wonosobo
1. Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak2. Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Dasar3. Pelestarian Lingkungan Hidup
1. Pemenuhan Hak Perempuan & Anak
Hak PerempuanPelayanan kesehatan untuk ibu misalnya
tes IVA dan deteksi kanker payudara dan pelayanan KB gratis
Pencegahan dan advokasi atas KDRT melalui Gerakan kemasyarakatan lokal “Basis Komunitas” (Penghargaan Terbaik Tingkat Nasional dalam hal pencegahan KDRT)
Penyediaan taman publik dengan fasilitas bermain anak
Pengembangan perpustakaan dan taman bacaan masyarakat untuk anak sampai ke tingkat desa
Persiapan Pengembangan Sekolah Ramah Anak
Pembentukan Puskesmas, Kecamatan dan Desa Layak Anak (Pilot Project : Puskesmas Garung, Kecamatan Leksono dan Desa Sawangan)
Pemberian imunisasi dasar gratis
Hak Anak Perwujudan Kota Layak Anak
Kota yang memiliki ruang dan fasilitas penunjang bagi tumbuh kembang anak
2. Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Dasar
KesehatanPeningkatan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakatPeningkatan desa siaga aktifPeran tenaga kesehatan terutama di
daerah pedesaanPelayanan kesehatan melalui
Jamkesda khususnya bagi masyarakat miskin non Jamkesmas
Implementasi Jamkesda
TAHUN 2015 diharapkan Kartu JAMKESDA dapat diakses oleh masyarakat miskin non JAMKESMAS
2011 2013
742(1,4%)
2.000(3,7%)
2012
1.107(2,05%)
10%
Membelanjakan 46,58% dari total APBD, (melebihi batas minimal anggaran 20%)
Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bagi kaum minoritas
Fasilitasi pembentukan PAUD dan kelompok bermain di setiap desa/kelurahan
Pendidikan
Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat SLBM (MDGs Award Bidang Sanitasi Dasar dan Air Minum Layak)
Pemugaran rumah tidak layak huni
Lingkungan Layak dan Sehat
3. Pelestarian Lingkungan Hidup
Pemenuhan hak dasar atas keberlanjutan
lingkungan dan sumber daya alam melalui
upaya penyelamatan lingkungan
Degradasi Dataran Tinggi Dieng yang berpengaruh secara ekologi, ekonomi dan sosial dan budaya terhadap 200.000 jiwa penduduk di kawasan dan dampak kepada beberapa kabupaten sekitarnya
Road map 2011-2015
Program Pemulihan
Dieng
B
F
D
E
APola
pemanfaatan ruang sesuai
peruntukan dan daya dukung
kawasan
Kesadaran, kapasitas, modal sosial dan
kearifan lokal masyarakat
Adaptasi dan mitigasi bencana
Kerangka kelembagaan, regulasi dan
jejaring kolaborasi
Kualitas keanekaragaman
hayati dan adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim
C
Pengembangan (diversifikasi) sumber
ekonomi
Warga ditempatkan pada posisi terpenting dalam setiap proses pembangunan
Warga merdeka yang dapat hidup layak dan bermartabat dalam sebuah daerah kabupaten/kota
KABUPATEN LAYAK HAM
Strategi
Mewujudkan infrastruktur dasar sesuai basic needs warga terutama mengarah pada pelayanan infrastruktur yang ramah terhadap anak, lansia dan difabel
Perbaikan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan dan akuntabel melalui konsep one roof local government
Infrastruktur yang ramah terhadap anak, lansia dan difabel
Penataan trotoar yang humanis dan layak bagi kaum difabel
Ruang Terbuka Hijau
Konsep penataan :Membangun suatu kawasan Ruang Terbuka Hijau yang memadukan fungsi-fungsi pendukung komponen disekitarnya yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi ruang publik yang Aman Sehat Rapi dan Indah
Pemenuhan hak hidup layak dan berkelanjutan : Warga bebas beraktivitas di taman tanpa harus dibayangi ketakutan
dan kekhawatiran (kriminalitas)
3 Ruang terbuka hijau serta taman publik yang sudah dinikmati oleh masyarakat
sekitar dalam kurun waktu 8 tahun terakhir
Taman Plaza – Dekat Pasar Kota
Alun alun Wonosobo
Taman Prajuritan Bawah
Wajah Birokrasi Saat ini
Birokrasi “gemuk” penuh
penyakit
Kompetensi Rendah
Korup
Mutu Layanan Rendah
Sistem Bertele-tele
Gaji Rendah
Tumpang tindih aturan
Tumpang tindih kewenangan
Etos Kerja Rendah
Proporsi Pegawai yang tidak efektif
Biaya Operasional Tinggi
Berkutat pada kegiatan administratif
Tidak Kreatif
Perbaikan Layanan Publik
One roof local government yang
merupakan kanal akhir dari rencana besar reformasi birokrasi
Reformasi
birokrasi
adalah sebuah
keharusan !
“Performa”Birokrasi
KONSEP NILAI (CORE VALUE)REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASIBERBASIS
REFUNGSIONALISASI
MENUJU ONE ROOF
GOVERNMENT
FOCUS ON DIRECTING
PUBLIC SERVICES
EFEKTIVITASREINVENTING GOVERNMENT
SIMPLICITY PRINCIPLE
1. Penguatan pada tenaga fungsional
2. Perbaikan SOP pelayanan berbasis SPM
3. Perbaikan budaya kerja, perilaku dan pelayanan
1.Penyederhanaan Administrasi2.Penyederhanaan Struktur
(Restrukturisasi Lembaga)3.Unit kerja Padat dan kaya
Fungsi
1. One Roof Building2. Maksimalisasi belanja publik
(belanja modal)3. Integrasi dan sinkronisasi
bisnis proses untuk maksimalisasi pelayanan
Kajian Struktur APBD
Kebutuhan Belanja Layanan Publik : 1. Infrastruktur
2. Sosial (pendidikan, kesehatan,
kependudukan)3. Ekonomi Rakyat
4. LH dan Kehutanan5. Pelayanan Administrasi
8%PAD
70%PERIMBANGAN
22% LAIN-LAIN
APBD TA. 2013 Rp 1.058.454.859.000
Rencana Bisnis (Usaha Daerah) “pendongkrak” PAD1. Rekapitalisasi Aset (Tanah) Desa
Inventarisasi luas lahan produktif eks-bengkok (tanah kas desa) untuk dijadikan lahan produksi dengan pengembangan bisnis berbasis pada perkebunan/agrobisnis dengan sistem plasma.
2. Pembentukan BUMD profesional yang high profit berbasis potensi lokal diluar industri kreatif
3. Membuka seluas-luasnya investasi produktif dan UKM di Kabupaten Wonosobo, melalui beberapa kegiatan pro investasi:
a. kemudahan perijinan
b. menciptakan kemitraan
c. mendorong kemandirian