Kondisi Ketahanan Nasional Indonesia 59 - 65.docx
-
Upload
atrasmarami -
Category
Documents
-
view
112 -
download
5
Transcript of Kondisi Ketahanan Nasional Indonesia 59 - 65.docx
Kondisi Ketahanan Nasional Indonesia Bidang Politik, Ekonomi,
Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan pada Juli 1959 –
September 1965
Kelas : 7
Kelompok : 5
Nama Anggota :
1. S. Intan Ary Prayogi (3512100035)
2. Moch. Sani Salam (3512100057)
3. Moh. Luay Murtadlo (3512100068)
4. Raffli Maulana (3512100101)
5. Avrilina Luthfil Hadi (3512100079)
6. Heri Yuli Safitri (3512100090)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2013
I. PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang
berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan
nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik
yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang
dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 dengan melalui Konstituante dan
rentetan peristiwa-peristiwa politik yang mencapai klimaksnya dalam bulan Juni 1959,
akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk sampai kepada kesimpulan bahwa telah
muncul suatu keadaan kacau yang membahayakan kehidupan negara. Atas kesimpulannya
tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, dalam suatu acara resmi di Istana
Merdeka, mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan
berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka sebuah sistem demokrasi yakni Demokrasi
Terpimpin.
Dekrit yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959
mendapatkan sambutan dari masyarakat Republik Indonesia yang pada waktu itu sangat
menantikan kehidupan negara yang stabil. Namun kekuatan dekrit tersebut bukan hanya
berasal dari sambutan yang hangat dari sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi terletak dalam
dukungan yang diberikan oleh unsur-unsur penting negara lainnya, seperti Mahkamah Agung
dan KSAD.1 Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, Kabinet Djuanda dibubarkan dan pada
tanggal 9 Juli 1959, diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut Presiden Soekarno
bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Ir. Djuanda bertindak sebagai menteri pertama.
Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia
yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan
Konstituante hasil Pemilu 1955 dan penggantian undang-undang dasar dari UUD Sementara
1950 ke UUD '45.Dekret Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante
untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai
bersidang pada 10 November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum
berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-
pendapat untuk kembali kepada UUD '45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden
Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959
yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD '45. Pada 30 Mei 1959 Konstituante
melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara
tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak dan tetapi makanya
pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Kuorum
adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir di rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya
lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan. Pemungutan suara
kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante
juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses
(masa perhentian sidang parlemen; masa istirahat dari kegiatan bersidang) yang ternyata
merupakan akhir dari upaya penyusunan UUD.
Untuk menghindari bahaya yang disebabkan oleh kegiatan partai-partai politik, maka
pengumuman istirahat konstituante diikuti dengan larangan melakukan segala bentuk
kegiatan terhadap partai politik.
Dalam situasi dan kondisi seperti ini, beberapa tokoh partai politik mengajukan usul
kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan
membubarkan konstituante serta memberlakukan UUD 1945. pemberlakuan kembali UUD
1945 merupakan langkah terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh
karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang
diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka.
Isi dari Dekret Presiden tersebut antara lain:
1. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
2. Pemberlakuan kembali UUD '45 dan tidak berlakunya UUDS 1950
3. Pembubaran Konstituante
Dekrit presiden mendapat dukukngan penuh dari masyarakat, sedangkan KASAD
mengeluarkan Perintah Harian kepada seluruh anggota TNI untuk mengamankan Dekrit
Presiden. Mahkamah Agung juga membenarkan dekrit tersebut dan DPR hasil PEMILU
menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja berdasarkan UUD 1945.
I.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana kondisi politik bangsa Indonesia pada Juli 1959 – September
1965?
2. Bagaimana kondisi ekonomi bangsa Indonesia pada Juli 1959 – September
1965?
3. Bagaimana kondisi sosial budaya bangsa Indonesia pada Juli 1959 –
September 1965?
4. Bagaimana kondisi pertahanan - keamanan bangsa Indonesia pada Juli 1959
– September 1965?
I.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui kondisi politik bangsa Indonesia pada Juli 1959 –
September 1965.
2. Untuk mengetahui kondisi ekonomi bangsa Indonesia pada Juli 1959 –
September 1965.
3. Untuk mengetahui kondisi sosial budaya bangsa Indonesia pada Juli 1959 –
September 1965.
4. Untuk mengetahui kondisi pertahanan - keamanan bangsa Indonesia pada Juli 1959 – September 1965.
I.4 Manfaat
Penulisan makalah ini bermanfaat dalam mengembangkan dan menambah
pengetahuan dan wawasan mahasiswa yang bekaitan dengan hal-hal yang berhubungan
dengan sejarah perkembangan kondisi ketahanan bangsa Indonesia pada periode Juli 1959 –
September 1965 terutama pada bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan
Keamanan
II. LANDASAN TEORI
II.1 Pengertian & Arti Definisi Ketahanan Nasional Bangsa Negara indonesia
1. Ketahanan nasional
Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang
berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan
nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik
yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang
dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Dalam perjuangan mencapai cita-cita/tujuan nasionalnya bangsa Indonesia tidak terhindar
dari berbagai ancaman-ancaman yang kadang-kadang membahayakan keselamatannya. Cara
agar dapat menghadapi ancaman-ancaman tersebut, bangsa Indonesia harus memiliki
kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional.
Kondisi atau situasi dan juga bisa dikatakan sikon bangsa kita ini selalu berubah-ubah
tidak statik. Ancaman yang dihadapi juga tidak sama, baik jenisnya maupun besarnya.
Karena itu ketahanan nasional harus selalu dibina dan ditingkatkan, sesuai dengan kondisi
serta ancaman yang akan dihadapi. Dan inilah yang disebut dengan sifat dinamika pada
ketahanan nasional.
Kata ketahanan nasional telah sering kita dengar disurat kabar atau sumber-sumber
lainnya. Mungkin juga kita sudah memperoleh gambarannya. Untuk mengetahui ketahanan
nasional, sebelumnya kita sudah tau arti dari wawasan nusantara. Ketahanan nasional
merupakan kondisi dinamik yang dimiliki suatu bangsa, yang didalamnya terkandung
keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional.
Kekuatan ini diperlukan untuk mengatasi segala macam ancaman, tantangan,
hambatan dan gangguan yang langsung atau tidak langsung akan membahayakan kesatuan,
keberadaan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bisa jadi ancaman-ancaman
tersebut dari dalam ataupun dari luar.
Terdapat tiga perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahan nasional,
yaitu:
Ketahanan Nasional sebagai suatu kondisi. Perspektif ini melihat Ketahanan
Nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi.
Keadaan atau kondisi ideal demikian memungkinkan suatu negara memiliki
kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu
mengahadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup
bangsa yang bersangkutan
Ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan, metode atau cara dalam
menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara . Sebagai suatu
pendekatan, ketahanan nasional menggambarkan penedekatan yang integral.
Integral dalam arti penedekatan yang mencerminkan anatara segala aspek/isi,
pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan. Dalam hal
pemikiran, pendekatan ini menggunakan pemikiran kesisteman (system
thinking)
Ketahanan Nasional sebagai suatu doktrin. Ketahanan nasional merupakan salah satu
konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan
penyelenggaraan bernegara. Sebagai doktrin dasar nasional konsep ketahanan nasional
dimasukkan dalam GBHN agar setiap orang , masyarakat dan penyelenggara negara
menerima dan menjalankannya.
KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
1. Perkembangan Ketahanan Nasional
Dewasa ini istilah ketahanan nasional sudah dikenal diseluruh Indonesia. Dapat
dikatakan bahwa istilah itu telah menjadi milik nasianal. Ketahanan Nasional baru dikenal
sejak permulaan tahun 60 an. Pada saat itu istilah itu belum diberi devenisi tertentu.
Disamping itu belum pula disusun konsepsi yang lengkap menyeluruh tentang ketahanan
nasional. Istilah ketahanan nasional pada waktu itu dipakai dalam rangka pembahasan
masalah pembinaan ter itorial atau masalah pertahanan keamanan pada umumnya.
Walaupun banyak instansi maupun perorangan pada waktu itu menggunakan istilah
ketahanan nasional, namun lembaga yang secara serius dan terus-menerus mempelajari dan
membahas masalah ketahanan nasional adalah lembaga pertahanan nasional atau lemhanas.
Sejak Lemhanas didirikan pada tahun 1965, maka masalah ketahanan nasional selalu
memperoleh perhatian yang besar.
Sejak mulai dengan membahas masalah ketahanan nasional sampai sekarang, telah
dihasilkan tiga konsepsi.Pengertian atau devenisi pertama Lemhanas, yang disebut dalam
konsep 1968 adalah sebagai berikut :
Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala
kekuatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak
langsung membahayakan kelangsungan hidup Negara dan bangsa Indonesia.
Pengertian kedua dari Lemhanas yang disebut dalam ketahanan nasional konsepsi tahun 1969
merupakan penyempurnaan dari konspsi pertama yaitu :
Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung
kemampuan untuk memperkembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala
ancaman baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam yang langsung maupun
tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup Negara Indonesia.
Ketahanan nasional merupakan kodisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan
ketangguahan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional,didalam
menghadapi didalam menghadapi dan mengisi segala tantangan, ancaman ,hambatan, serta
gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak
langsung membahayakan integritas,identitas , kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta
perjuangan mengejar perjuangan nasional.
Apabila kita bandingkan dengan yang terdahulu, maka akan tampak perbedaan antara
lain seperti berikut :
a. Perumusan 1972 bersifat universal, dalam arti bahwa rumusan tersebut dapat diterapkan
dinegara-negara lain, terutama di Negara-negara yang sedang berkembang.
b. Tidak lagi diusahakan adanya suatu devenisi, sebagai gantinya dirumuskan apa yang
dimaksud kan dengan istilah ketahanan nasional.
c. Jika dahulu ketahanan nasional di identikkan dengan keuletan dan daya tahan , maka
ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis yang berisikan keuletan dan
ketangguhan, yang berarti bahwa kondisi itu dapat berubah.
d. Secara lengkap dicantumkan tantangan, ancaman , hambatan, serta ganguan.
e. Kelangsungan hidup lebih diperinci menjadi integritas, identitas, dan kelangsungan hidup.
Dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Jendral Suharto di depan
siding DPR tanggal 16 Agustus 1975, dikatakan bahwa ketahanan nsional adalah tingkat
keadaan dan keuletan dan ketangguhan bahwa Indonesia dalam menghimpun dan
mengarahkan kesungguhan kemampuan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan
nasional yang mampu dan sanggup menghadapi setiap ancaman d an tantangan terhadap
keutuhanan maupun kepribadian bangsa dan mempertahankan kehidupan dabn kelangsungan
cita-citanya.
Karena keadaan selalu berkembang serta bahaya dan tantangan selalu berubah, maka
ketahanan nasional itu juga harus dikembangkan dan dibina agar memadai dengan
perkembangan keadaan. Karena itu ketahanan nasional itu bersift dinamis, bukan statis.
Ikhtiar untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh ini bukanlah hl baru bagi kita.
Tetapiu pembinaan dan peningkatannya sesuai dengan kebutuhan kemampuan dan fasililitas
yang tersedi pula.
Pembinaan ketahanan nasional kita dilakukan dipelgai bidang : ideology , poluitik,
ekonomi , sosial budaya dan hankam, baik secara serempak maupun menurut prioritas
kebutuhan kita.
2. Perwujudan Ketahanan Nasional Indonesia dalan Trigarta
Untuk memberi gambaran umum tentang Indonesia, marilah kita membahasas dahulu
dar segi aspek-aspek alamiah atau Trigatra dengan mulai meninjau :
a. Aspek lokasi dan posisi Geografis Wilayah Indonesia
Jikalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak
jelas bahwa wilayah Negara tersebut merupakan suatu kepulauan, yang menurut wujud
kedalam, terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau didalamnya. Yang dalam bahasa
asing bisa disebut sebagai suatu archipelago kelvar, kepulauan itu merupakan suatu
archipelago yang terletak antara benua Asia disebelah utara dan benua Australia disebelah
selatan serta samudra Indonesia disebelah barat dan samudra pasifik disebelah timr.
Berhubungan letak geografis antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka dikatakan
bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geograpis ditengah tengah jalan lalu lintas
silang dunia. Karena kedudukannya yagn strategis itu, dipandang dari tiga segi kesejahtraan
dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya Indonesia telah banyak mengalami pertemuan
dengan pengaruh pihak asing (akulturasi).
Menurut catatan Indonesia terdiri dari wilayah lautan dengan 13.667 pulau besar dan
kecil, diperkirakan 3.000 pulau diantaranya yang dialami penduduk.
Luas pulau-pulau diperkirakn 735.000 mil persegi, sedangkn luas perairannya ditaksir 3
sampai 4 kali luas tanah (pulau-pulau). Jarak antara ujung barat sampai ujung timur adalah
kira-kira 3.200 mil.
II.2 Unsur Unsur Ketahanan Nasional
Unsur, elemen atau faktor yang mempengaruhi kekuatan/ketahanan nasional suatu negara
terdiri atas beberapa aspek.
a. Unsur atau Gatra Penduduk
Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang
bersangkutan. Faktor yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi dua hal yaitu
aspek kualitas dan kuantitas.
b. Unsur atau Gatra Wilayah
Wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional negara. Hal ini terkait dengan
wilayah negara meliputi :
Bentuk wilayah negara nerupa negara pantai, negara kepulauan atau negara
continental
Luas wilayah negara
Posisi geografis, astronomis dan geologis negara
Daya dukung wilayah negara, ada negara yang habitable dan unhabitable
c. Unsur atau Gatra Sumber Daya Alam
Hal-hal yang berkaitan dengan unsure sumber daya alam sebagai elemen ketahan
nasional meliputi :
Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya
alam hewani, namabati dan tambang
Kemampuan mengeskplorasi sumber daya alam
Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan
lingkungan hidup
Kontrol atas sumber daya alam
d. Unsur atau Gatra di Bidang Ideologi
Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa karena ideology bagi suatu bangsa
memiliki dua fungsi poko yaitu:
Sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan
artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ideology itu menjadi cita-cita yang
hendak dituju secara bersama
Sebagai sarana pemersatu dari masyarakat ang bersangkutan, artinya
masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideology
sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu.
e. Unsur atau Gatra di Bidang Politik
Politik penyelenggaraan negara sangat mempengaruhi kekuatan nasional yang ditinjau
dari beberapa aspek :
Sistem politik suatu negara
Sistem pemerintahan suatu negara
Bentuk pemerintahan suatu negara
Bentuk negara suatu negara
f. Unsur atau Gatra di Bidang Ekonomi yang berkaitan denan sistem ekonomi sutu
negra baik yang menganut sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi sosialis.
g. Unsur atau Gatra di Bidang Sosial Budaya yang berkaitan dengan akulturasi dan
asimilasi budaya dan masyarakat di suatu negara.
h. Unsur atau Gatra di Bidang Pertahanan Keamanan yang berkaitan ancaman militer
yang dihadapi sutu negara dari negra lain, sehingga unsure utama pertahanan dan
keamanan berada ditangan tentara (militer).
II.3 Landasan Ketahanan Nasional
Landasan Ketahanan Nasional
a) Landasan Ideal : Pancasila
Nilai-nilai Pancasila telah teruji dandiyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa
dalam membangundan menata kehidupan berbangsa serta bernegara yang lebih baik
danberdaya saing.
b) Landasan Konstitusional : UUD 1945
berkaitan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan/ undang-undang
dasar suatu negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD
1945) adalah sumber dari segala sumber hukum. UUD 1945 memberikan landasan serta
arah dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi
pertahanan negara yang terangkum dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 di
antaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya,
tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. UUD 1945
mereaksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan. Bangsa
Indonesia akan senantiasa berjuang untuk mencegah dan mengatasi usaha-usaha pihak
tertentu yang mengarah pada penindasan dan penjajahan. Penjajahan bagi bangsa
Indonesia merupakan tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan serta bertentangan
dengan nilai-nilai keadilan. Pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan
yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
c) Landasan Visional : Wawasan Nusantara
cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan
yang utuh. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia di mana wilayah Indonesia
tersusun dari gugusan Kepulauan Nusantara beserta segenap isinya sebagai suatu
kesatuan wadah serta sarana untuk membangun dan menata dirinya menjadi bangsa yang
berdaya saing tinggi dalam dinamika lingkungan strategis.
d) Landasan Konsepsional : Ketahanan Nasional
berkaitan dengan segala ketentuan yang mengatur tentang struktur dari sistem
pemerintahan suatu negara, Indonesia = UUD 1945, UU Pokok lainnya (ex: UU Pokok
Kejaksaan, UU Pokok Kepegawaian, dll)
e) Landasan Operasional : Dokumen Rencana Pembangunan (RPJMN/RPJMD)
merupakan suatu konsep dasar tujuan pengelolaan secara menyeluruh dari kehidupan
nasional suatu Negara, Indonesia = GBHN.
II.4 Asas – Asas Ketahanan Nasional
Asas-asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang
tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nasional yang terdiri dari :
1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan
kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Asas Komprehensif integral atau menyeluruh terpadu
Ketahanan nasional mencakupketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh,
menyeluruh dan terpadu.
3. Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar
Sistem kehidupan nasionalmerupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang
saling berinteraksi. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi
kehidupan nasional itu sendiri. Mawasw ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan
ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri.
4. Asas kekeluargaan
Mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong rotong, tenggang rasa dan
tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip berikut:
1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta memperthankan kemerdekaan dan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
2. Pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara
merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara.
3. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan
kedaulatannya.
4. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif.
5. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan
segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara
sebagai satu kesatuan pertahanan.
6. Perthanan negara disusun bedasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan
umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan
internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi
geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
III. PEMAPARAN dan ANALISIS
III 1 a. Kondisi Politik
Pada periode Juli 1959 – September 1965 sering juga disebut dengan Orde Lama.
UUD yang digunakan adalah UUD 1945 dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Menurut
UUD 1945 presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, presiden dan DPR berada di
bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila adalah dipimpin
oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, akan tetapi presiden
menafsirkan “terpimpin”, yaitu pimpinan terletak di tangan ‘Pemimpin Besar Revolusi”.
Dengan demikian pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Terjadinya pemusatan kekuasaan
di tangan presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan
UUD 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September
1965 (G30S/PKI) yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia.
Era "Demokrasi Terpimpin" diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum
borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani
Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi
yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa
menurun, inflasi terus menaik dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga
situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh
Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa.
III 1 b. Analisis Kondisi Politik
III 2 a. Kondisi Ekonomi
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem
demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-
galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada
kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab
Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini
belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a) Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai
berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi
Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b) Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis
Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi
perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c) Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000
menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama,
tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan
pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah
tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek
mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan
Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan
menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke
Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain.
III 2 b. Analisis Kondisi Ekonomi
III 3 a. Kondisi Sosial Budaya
Dengan demikian sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki
pengaruh yang besar dalam kehidupan bernegara ini baik di bidang politik, ekonomi maupun
sosial budaya. Dalam bidang politik, semua lembaga negara harus berintikan Nasakom yakni
ada unsur Nasionalis, Agama, dan Komunis. Dalam bidang ekonomi pemerintah menerapkan
ekonomi terpimpin, yakni kegiatan ekonomi terutama dalam bidang impor hanya dikuasai
orang- orang yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Sedangkan dalam bidang
sosial budaya, pemerintah melarang budaya-budaya yang berbau Barat dan dianggap sebagai
bentuk penjajahan baru atau Neo Kolonialis dan imperalisme (Nekolim) sebab dalam hal ini
pemerintah lebih condong ke Blok Timur.
III 3 b.Analisis Kondisi Sosial Budaya
III 4 a. Kondisi Pertahanan – Keamanan
III 4 b. Analisis Kondisi Pertahanan - Keamanan