KONDISI EKONOMI INDONESIA PADA AWAL MASA

ORDE BARU

Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi

Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi

Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan

inflasi sangat tinggi, 650% setahun," kata Emil Salim, mantan menteri pada

pemerintahan Suharto.

Orang yang dulu dikenal sebagai salah seorang Emil Salim penasehat

ekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang diambil Suharto, yang

bisa dikatakan berhasil, adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di

bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun. Untuk menekan inflasi yang begitu

tinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno,

pendahulunya. Ini dia lakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor

perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan

merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.

Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang

Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet

AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai

berikut.

1. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang

menyebabkan kemacetan, seperti :

a. Rendahnya penerimaan Negara

b. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara

c. Terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank

d. Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi

impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.

2. Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.

3. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh

cara:

a. Mengadakan operasi pajak

b. Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan

dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

Menurut Emil Salim, Suharto menerapkan cara militer dalam menangani

masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, yaitu dengan mencanangkan sasaran

yang tegas. Pemerintah lalu melakukan Pola Umum Pembangunan Jangka

Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut

Pelita(Pembangunan Lima Tahun) yang dengan melibatkan para teknokrat dari

Universitas Indonesia, dia berhasil memperoleh pinjaman dari negara-negara

Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia.

Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebarnya. Inilah

yang sejak awal dipertanyakan oleh Kwik Kian Gie, yang menilai kebijakan

ekonomi Suharto membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal asing.

Pelita berlangsung dari Pelita I-Pelita VI.

1. Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)

Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang

menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.

Tujuan Pelita I :

Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus

meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap

berikutnya.

Sasaran Pelita I :

Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat,

perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

Titik Berat Pelita I :

Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk

mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan

bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih

hidup dari hasil pertanian.

Muncul peristiwa Marali (Malapetaka Limabelas Januari)

terjadi pada tanggal 15-16 Januari 1947 bertepatan dengan

kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini

merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut

Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia

sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia.

Terjadilah pengrusakan dan pembakaran barang-barang buatan

Jepang.

2. Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)

Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan,

sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan

rakyat, dan memperluas lapangan kerja . Pelita II berhasil

meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7%

setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi

kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di

rehabilitasi dan di bangun.

3. Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)

Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang

bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan

ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman

pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan

Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut

adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana

politik dan ekonomi yang stabil.

Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut.

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada

terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

4. Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)

Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju

swasembada pangan dan meningkatkan ondustri yang dapat

menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada

Pelita IV antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984

Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-

nya Indonesia berhasil swasembada beras. kesuksesan ini

mendapatkan penghargaan dari FAO(Organisasi Pangan dan

Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar

bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga

dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.

5. Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)

Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan

industri untuk memantapakan swasembada pangan dan

meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan

barang ekspor.

Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap

pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua,

yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai

memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu

pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

6. Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)

Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi

yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan

dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai

pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak

utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang

melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena

krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang

mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

Disamping itu Suharto sejak tahun 1970-an juga menggenjot

penambangan minyak dan pertambangan, sehingga pemasukan negara dari migas

meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 menjadi $10,6 miliar pada tahun

1980. Puncaknya adalah penghasilan dari migas yang memiliki nilai sama dengan

80% ekspor Indonesia. Dengan kebijakan itu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa

dihitung sebagai kasus sukses pembangunan ekonomi.

Keberhasilan Pak Harto membenahi bidang ekonomi sehingga Indonesia

mampu berswasembada pangan pada tahun 1980-an diawali dengan pembenahan

di bidang politik. Kebijakan perampingan partai dan penerapan azas tunggal

ditempuh pemerintah Orde Baru, dilatari pengalaman masa Orde Lama ketika

politik multi partai menyebabkan energi terkuras untuk bertikai. Gaya

kepemimpinan tegas seperti yang dijalankan Suharto pada masa Orde Baru oleh

Kwik Kian Gie diakui memang dibutuhkan untuk membenahi perekonomian

Indonesia yang berantakan di akhir tahun 1960.

Namun, dengan menstabilkan politik demi pertumbuhan ekonomi, yang

sempat dapat dipertahankan antara 6%-7% per tahun, semua kekuatan yang

berseberangan dengan Orde Baru kemudian tidak diberi tempat.

Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Akhir Masa Orde Baru

Pelita VI (1 April 1994 - 31 Maret 1999)

Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang

ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta

pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai

pendukungnya.

Namun Pelita VI yang diharapkan menjadi proses lepas landas Indonesia

ke yang lebih baik lagi, malah menjadi gagal landas dan kapal pun rusak.

Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997.

Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan

akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas di

tengah jalan.

Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang

merajalela, Pembagunan yang dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian

kecil kalangan masyarakat. Karena pembangunan cenderung terpusat dan tidak

merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi secara fundamental

pembangunan ekonomi sangat rapuh.. Kerusakan serta pencemaran lingkungan

hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan

pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.. Terciptalah

kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunan hanya

mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik,

ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah

wilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan

Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selantunya ikut menjadi penyebab

terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun

1997.membuat perekonomian Indonesia gagal menunjukan taringnya.

Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagi

pembangunan ekonomi selanjutnya.

Dampak Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan

pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat secara

konkrit.

2. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi

bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).

3. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan

rakyat.

4. Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang

semakin meningkat.

Dampak Negatif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

1. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam

2. Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, antarkelompok

dalam masyarakat terasa semakin tajam.

3. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial)

4. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme)

5. Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian

kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak

merata.

6. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi

kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

7. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental

pembangunan ekonomi sangat rapuh.

8. Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah

wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau,

Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang selantunya ikut menjadi

penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir

tahun 1997.

DAFTAR PUSTAKA

http://rinahistory.blog.friendster.com/2008/11/indonesia-masa-orde-baru/

http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto

http://www.indonesiaindonesia.com/f/2390-indonesia-era-orde-baru/