KOMPLEMENTARITAS -...

KOMPLEMENTARITASPROGRAM BANTUAN SOSIAL

DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Kajian Cepat Pada Enam Daerah Indonesia

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIALBADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIALKEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Muhtar, dkk.

KOMPLEMENTARITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT, (Kajian Cepat pada Enam Daerah); Jakarta 2017: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI; viii + 80 halaman; 14,5 x 21 cm.

Konsultan:Dr. Ety Rahayu

Penulis :Muhtar, Indah Huruswati, Ayu Diah Amalia,

Bambang Pudjianto, Achmadi Jayaputra,Mochamad Syawie, Suyanto, M. Belanawane Sulubere

Perwajahan :Tim Peneliti

ISBN : 978-602-51581-4-8

Diterbitkan oleh:Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial,

Kementerian Sosial RI - JakartaJl. Dewi Sartika No.200 Cawang II Jakarta Timur,

Telp. 021-8017146, Fax.021-8017126

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Tuhan Y.M.E. atas pertolongan dan petunjuk-Nya, Tim Kajian Cepat Komplementaritas Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat dapat menyelesaikan kajiannya sebagaimana direncanakan.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial besar Indonesia. Hal itu sekurangnya terlihat pada data BPS per Maret 2017 bahwa penduduk miskin Indonesia berjumlah 27,77 juta orang (10,64 persen). Pemerintahan sekarang menargetkan, angka kemiskinan turun pada kisaran 8 persen di akhir 2019. Dalam kaitan itu, diselenggarakanlah komplementaritas program bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan secara integral (menyatu).

Dalam penyelenggaraan komplementaritas program bantuan sosial bagi keluarga miskin, Kementerian Sosial mempunyai peran strategis, yakni leading sector bagi terselenggarakannya komplementaritas secara efektif.

Hasil kajian cepat pada enam lokasi/daerah yaitu: Kota Payakumbuh-Sumatera Barat, Kabupaten Bandung Barat-Jawa Barat, Kabupaten Sukoharjo-Jawa Tengah, Kabupaten Lombok Tengah-Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Barito Kuala-Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Gowa-Saulawesi Selatan menunjukkan, meskipun sebagian besar responden (61,30 persen) merasa tingkat kebutuhan dasarnya cukup terpenuhi melalui komplementaritas program bantuan sosial, dalam pengertian mereka telah menerima program bantuan sosial secara komplementaritas, namun masih terdapat responden yang merasa kebutuhan dasarnya belum/tidak terpenuhi, dengan alasan: (i) mereka telah menerima kartu program, namun bantuan belum bisa cair; (ii) mereka merasa,

iv

pemerintah belum cukup memenuhi kebutuhan dasar mereka rumah layak huni, sanitasi, dan pangan yang dibutuhkan [bantuan pangan yang diberikan baru berupa beras (karbohidrat)], sehingga belum terpenuhinya kebutuhan gizi keluarga mereka.

“Tiada gading yang tak retak”, hasil kajian cepat ini masih belum sempurna baik dalam proses pengumpulan data, pembahasan, dan penyajian hasilnya karena berbagai keterbatasan, untuk itu kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhirnya, kepada tim kajian, pembimbing, dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kajian ini, sejak awal hingga tersusunnya hasil kajian dalam bingkai buku ini, disampaikan ucapan terima kasih.

Jakarta, Desember 2017

Kapuslitbangkesos,

Mulia Jonie

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR DIAGRAM viii

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 8

C. Tujuan dan manfaat 8

D. Tinjauan konsep 9

E. Metode 15

F. Sistimatika penulisan 20

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI KAJIAN RESPONDEN DAN INFORMAN 21

A. Lokasi kajian 21

1. Kota Payakumbuh 21

2. Kabupaten Bandung Barat 23

3. Kabupaten Sukoharjo 30

4. Kabupaten Lombok Tengah 33

5. Kabupaten Barito Kuala 37

6. Kabupaten Gowa 39

B. Responden dan informan 41

BAB III KOMPLEMENTARITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KELUARGA

PENERIMA MANFAAT 46

A. Pemahaman komplementaritas program bantuan sosial 46

B. Komplementaritas Bantuan Sosial bagi KPM 51

C. Manfaat Komplementaritas Bantuan Sosial 57

vi Penelitian Tahun 2017

BAB IV PENUTUP 65

A. Simpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 68

SEKILAS PENULIS 70

INDEKS 77

viiKomplementaritas Program Bantuan Sosial Dalam

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat

DAFTAR Tabel

Tabel 1. Data Penerima Program Bansos (Komplementaritas) Ujicoba SLRT 2016 16

Tabel 2. Data dan informasi yang digali 19

Tabel 3. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat 2014 25

Tabel 4. Data Keluarga Fakir Miskin menurut (2014) 27

Tabel 5. Data Jumlah Penerima Program Bantuan Sosial Kabupaten Bandung Barat 30

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sujoharjo 31

Tabel 7. Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Garis Kemiskinan 2010 – 2016 32

Tabel 8. Penerima Bantuan Sosial 33

Tabel 9. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah 2014, 2015, dan 2016 35

Tabel 10. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Tengah, 2012-2016 36

viii Penelitian Tahun 2017

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1: Alur Pikir Kajian 15

Diagram 2: Tingkat Pendidikan Responden 42

Diagram 3: Pekerjaan Responden 42

Diagram 4: Rata-rata Penghasilan Responden/Bulan 43

Diagram 5: Tingkat pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM 55

Diagram 6. Komplementaritas Program Bantuan Sosial dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM 56

Diagram 7. Manfaat Bantuan Pangan 57

Diagram 8: Manfaat Aspek Pendidikan 58

Diagram 9: Manfaat Bantuan Aspek Kesehatan 59

Diagram 10: Manfaat Bantuan Rutilahu 60

Diagram 11: Dampak positif bantuan pangan 61

Diagram 12: Dampak positif bantuan pendidikan 61

Diagram 13: Dampak positif bantuan kesehatan 62

Diagram 14: Dampak positif bantuan Rutilahu 63

DAFTAR Gambar

Gambar 1: Cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda 7

Gambar 2: Peta Kota Payakumbuh. 21

Gambar 3: Peta Kab. Bandung Barat 23

Gambar 4: Peta Kab. Barito Kuala 37

Gambar 5: Peta Kab. Gowa 39

1Komplementaritas Program Bantuan Sosial Dalam


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat oleh pemerintah, selama ini, sesungguhnya adalah upaya terus nenerus meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya keluarga tidak mampu. Penurunan jumlah penduduk tidak mampu tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintahan sekarang (2015-2019). Pemerintah konsisten melanjutkan bahkan memantapkan kebijakan pemerintahan sebelumnya, dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Secara prinsip, pemerintah menyelenggarakan program perlindungan sosial dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Program perlindungan sosial dimaksud meliputi: (i) Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); (ii) Program Indonesia Sehat (PIS) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS); dan (iii) Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, strategi penanggulangan kemiskinan bertumpu pada tiga pilar, yaitu: perlindungan sosial yang komprehensif, peningkatan pelayanan dasar, dan penghidupan berkelanjutan. Pemerintah telah menyelenggarakan berbagai program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Seperti dikemukakan,

2 Penelitian Tahun 2017

selain KIS dan KIP, juga telah diselenggarakannya program kesejahteraan lainnya, seperti: Program Beras Bersubsidi bagi Keluarga Miskin (Raskin) yang kemudian berubah menjadi Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Asistensi Sosial untuk Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), Asistensi Sosial untuk Penyandang Cacat (ASPACA), dan lainnya, disamping program-program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, semisal Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Disamping itu, program-program yang bernuansa perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan —dengan memberikan bantuan usaha ekonomi produktif, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan— bagi keluarga kurang mampu, juga dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan (Islam) misalnya, melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) dan lainnya yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga keagamaan lain, Masyarakat dan Dunia Usaha (Muhtar, 2017).

Namun, kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah berkepanjangan (Ritonga, 2004 dalam Khomsan dkk. 2015). Hal itu terlihat pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa per Maret 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 27,77 juta orang (10,64 persen), menurun tipis dibandingkan persentase pada September 2016 yang mencapai 10,7 persen. Meskipun demikian, Gini rasio tidak berbanding lurus terutama di daerah perdesaan.

Jumlah penduduk miskin tersebut boleh jadi lebih buram lagi jika dimasukkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Di dalam kelompok ini berbaris gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, orang dengan kemampuan



khusus (ODKK), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), komunitas adat terpencil (KAT), anak yang memerlukan perlindungan khusus (anak jalanan, buruh anak, anak yang dilacurkan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang terlibat konflik senjata), jompo terlantar dan seterusnya. Mereka seringkali bukan saja mengalami kesulitan secara ekonomi, melainkan pula mengalami pengucilan sosial akibat diskriminasi, stigma, dan eksploitasi (Suharto, 2009: 21).

Ketidaktepatan sasaran penduduk miskin dalam upaya penanggulangan kemiskinan cukup menjadi perhatian publik. Banyak kasus terjadi, orang miskin dan rentan tidak menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif, bahkan tidak sedikit pula keluarga miskin tidak menerima manfaat dari program bantuan sosial yang tersedia walaupun layak menerimanya. Sebagai gambaran, sekitar 65% penduduk berusia tua di daerah perdesaan tidak memiliki asuransi kesehatan, jaminan hari tua maupun pensiun (Survey AKN/Sakernas, 2011). Tingginya angka exclusion dan inclusion error berpengaruh pada efektivitas program sekaligus menunjukkan adanya persoalan yang perlu diperbaiki pada basis data sebagai sasaran, desain dan mekanisme program. Atas kondisi itu, dilakukan perbaikan kebijakan terkait perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, yang mencakup pengembangan basis data terpadu (BDT), sebagai upaya perbaikan berbasis rumah tangga dan individu, maupun desain program dan mekanisme distribusi (delivery mechanism) dari masing-masing program dari klaster satu, dua maupun tiga. Perbaikan-perbaikan tersebut dilakukan mengacu pada kebutuhan dan didasarkan bukti-bukti di lapangan.

Angka kemiskinan yang tinggi, ketimpangan yang lebar dan trend melambatnya penurunan angka kemiskinan saat


ini, semakin meneguhkan komitmen pemerintahan saat ini untuk menurunkan angka kemiskinan yang berkisar antara 7 — 8 persen di tahun 2019. Dalam kerangka itu, peningkatan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas, dan pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk kurang mampu dan rentan menjadi sangat relevan. Namun, karakteristik kemiskinan yang berbeda pada setiap daerah/wilayah, dan pada setiap rumah tangga, masih menjadi permasalahan pelik tersendiri. Untuk itu keterpaduan dalam penanganan keluarga tidak mampu dan rentan perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari para pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah.

Disadari, tidak mudah mengintegrasikan berbagai program dan komprehensif dalam pelaksanaannya. Terkait itu, Sandfort (2004) mengemukakan bahwa salah satu penyebab sulitnya implementasi pelayanan yang terintegrasi adalah adanya konflik kepentingan di antara berbagai pimpinan lembaga/instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Lebih lanjut Sandfort menambahkan bahwa kesulitan pelayanan sosial yang terpadu berkelanjutan adalah karena adanya budaya organisasi (culture of organization) yang tidak fokus pada penyelesaian pelayanan pemenuhan kebutuhan dan penanganan masalah penyandang masalah/klien.

Belum terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial secara terpadu saat ini, yang teridentifikasi dari bahwa secara kelembagaan, pemerintah daerah —provinsi, kabupaten/kota— masih belum menjadikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai program prioritas menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beberapa faktor yang menyebabkannya, yaitu: pertama,



pembinaan/fasilitasi oleh pemerintah pusat belum dilakukan secara komprehensif, yang terjadi kemudian, partisipasi pemerintah daerah dalam pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial masih rendah. Kedua, pengawasan belum mampu memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara efektif efisien dan taat asas peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lain yang berlaku; dan ketiga, pendampingan yang dilakukan belum cukup mampu memperkuat dukungan, membantu memecahkan masalah, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani berbagai kebutuhan penyandang masalah. Hal-hal tersebut menjadi peluang bagi para pemangku kepentingan pusat dan daerah untuk lebih menyinergikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara lebih terarah dan berkelanjutan (Indah, 2013).

Dalam kaitan percepatan penurunan jumlah penduduk miskin, Menteri Sosial R.I. berkomitmen untuk memaksimalkan komplementaritas bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bantuan sosial dan program subsidi lainnya secara integral (menyatu) untuk percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia. PKH merupakan salah satu program yang dinilai telah berhasil mempercepat pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Karenanya, penerima PKH seharusnya juga menerima BPNT atau Rastra, anak mereka menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Kartu Indonesia Sehat (KIS), subsidi listrik, dan bantuan pemberdayaan berupa e-Warong KUBE-PKH. Jika mereka menerima secara komprehensif, diharapkan maksimal lima tahun bisa mandiri. Jika mereka menerima program e-Warong KUBE-PKH diharapkan dua tahun, akan mandiri. Dengan adanya komplementaritas bantuan sosial kepada keluarga


penerima manfaat, akan memberikan daya ungkit dan manfaat untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, bantuan sosialpun dapat lebih tepat sasaran dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Hal ini agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga gini ratio antara warga negara yang berada pada level bawah dan level atas tidak terlalu jauh kesenjangannya (https://skornews.com/skor-integrasi-bansos-2018-kemensos-mutakhirkan-data-kemiski-nan.html).

Terkait komitmen Menteri Sosial tersebut, Asosiasi Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) telah merekomendasikan bahwa program-program yang terkait dengan keluarga miskin, setidaknya meliputi: (i) kesempatan memperoleh pekerjaan secara adil, (ii) pendidikan keluarga dan balita, (iii) penyediaan layanan bagi anak-anak dan orang tua, (iv) perumahan yang terjangkau, (v) beaya kesehatan rumah sakit, (vi) layanan kesehatan komprehensif, (vii) akses kjredit dengan pengarusutamaan gender, dan (viii) pencegahan terhadap kekerasan dan penelantaran.

Implementasi rekomendasi komplementaritas program bantuan sosial bagi keluarga miskin tidak mudah karena banyak tantangan, antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program bantuan sosial serta persepsi para pemangku kebijakan (pusat dan daerah) terhadap komplementaritas program bantuan sosial. Sementara itu, juga masih terlihat permasalahan dalam program penanganan fakir miskin, seperti: lebih dari 20 program yang diluncurkan, namun belum semua program menggunakan basis data yang sama dalam penetapan sasaran; melibatkan banyak pihak, dimana setiap institusi pemerintah memiliki program



masing-masing yang belum tentu bersinergi satu dengan yang lainnya, misalnya: (a) banyak rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang tidak menerima Rastra sesuai jatahnya (15 kg); (b) program PKH baru tahun 2015 memasukkan anak SMA; (c) indeks total bantuan yang diterima relatif kecil dan sulit mengukur efektifitas program, karena target yang berbeda. Kondisi tersebut ditambah belum optimalnya keterlibatan dan tanggung-jawab pemerintah daerah (Ditjen. PFM Kemensos, 2016).

Data terkait cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang telah digulirkan pemerintah dan irisan program yang diterima oleh masyarakat (KPM), terlihat pada gambar 1 berikut:

Gambar 1: Cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda

Sumber : World Bank Poverty Team, 2014.

Data tersebut menunjukkan masih relatif kecil prosentase KPM penerima program bantuan sosial yang beririsan dengan jenis program lainnya. Hal ini berpengaruh pada pelambatan percepatan penurunan jumlah penduduk miskin. Asumsinya adalah semakin KPM menerima program bantuan sosial yang

Program yang tumpang tindih

Keempat program 2.2%Rastra, JKN, BSM 10.0%Rastra, BSM, PKH 2.4%JKN, BSM, PKH 2.4%BSM, PKH 2.7%Rastra, BSM 13.0%Rastra, PKH 6.0%

Irisan antara program sosial sangat kecil

Sumber: Kajian Cepat 2017.


dibutuhkan, dan saling melengkapi satu sama lain, maka akan semakin terjadi percepatan dalam penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Berdasarkan realitas itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Pulitbangkesos) tahun 2017 melakukan kajian cepat pada enam daerah, untuk mengetahui seberapa terjadi sinergitas dan komplementaritas program bantuan sosial: pangan, kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial bagi KPM. Semakin terjadi sinergitas dan komplementaritas akan semakin berdampak positif bagi upaya pengentasan kemiskinan, dan demikian sebaliknya akan menjadi tidak berdampak apa-apa jika tidak terjadi sinergitas dan komplementaritas.

B. Permasalahan

Sebagaimana dikemukakan, banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan menjadi masalah berkepanjangan di Indonesia, diantaranya adalah karena belum terjadi sinergitas dan komplementaritas program bantuan sosial bagi KPM (penerima Rastra dan PKH) secara signifikan. Permasalahan tersebut, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan “Bagaimana sinergitas dan komplementaritas program bantuan sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar KPM?”

C. Tujuan dan manfaat

Berdasarkan pemasalahan tersebut, secara umum tujuan kajian ini adalah teridentifikasinya sinergitas dan komplementaritas program bantuan sosial bagi terpenuhinya kebutuhan dasar KPM. Secara khusus, kajian ini bertujuan:

1. Tereksplorasinya pemahaman komplementaritas program bantuan sosial dari para pemangku kepentingan daerah;



2. Teridentifikasinya komplementaritas program bantuan sosial bagi KPM; dan

3. Teridentifikasinya manfaat komplementaritas program bantuan sosial bagi KPM.

Kajian ini diharapkan bermanfaat bagi penyelenggara program di lingkungan Kementerian Sosial sebagai informasi bagi perbaikan penyelenggaraan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan selanjutnya. Dengan terjadinya sinergitas dan komplementaritas program secara signifikan, akan berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Kemudian, secara akademik hasil kajian ini dapat memperkaya upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

D. Tinjauan konsep

1. Komplementaritas program bantuan sosial

Pemerintah mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan basis data terpadu. Dengan terintegrasinya data kemiskinan, program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara komprehensif. Pemerintah sudah mulai mengintegrasikan data yang kemudian dikuti pelaksanaan program bantuan sosial melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pada masyarakat, penting dilakukan perubahan pemikiran, terkait mata rantai kemiskinan. Bantuan sosial tidak menjadikan mereka tergantung, tetapi dapat mendorong mereka untuk hidup mandiri. Tanpa perubahan mindset dari masyarakat, sulit meningkatkan


taraf kesejahteraan mereka, karena program bantuan sosial pada saatnya akan diakhiri, dengan kata lain, bantuan sosial tidak selamanya akan diberikan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial R.I. merupakan leading sector dengan: memperkuat fungsi koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), menguatkan program, serta meningkatkan anggaran. Sebagai langkah awal, sebelum akhir tahun 2011, Kementerian Sosial menyinergikan program penanganan fakir miskin yang tersebar di 19 kementerian/lembaga, mengoordinasikan perencanaan kebijakan penanganan fakir miskin secara integral, mengoordinasikan pengelolaan pembiayaan, mengoordinasikan pencapaian target sasaran, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan fakir miskin.

Dalam konteks kekinian, Menteri Sosial berkomitmen, bulan November 2017 menjadi titik strategis dimulainya pengintegrasian beberapa bantuan sosial dalam satu kartu yaitu KKS secara lebih luas, yaitu 10 juta KPM (https://www.kemsos.go.id/siaranpers/menuju-komplementaritas-bansos-pada-2018-mensos-orong-pemda-aktif-memutahirkan-pemadanan). Data by Name by Address (BNBA) dalam penanganan fakir miskin yang ada di Siskadasatu menjadi acuan sasaran pelaksanaan program penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial yang harus semakin diintegrasikan. Sehingga sinergitas, komplementaritas dan keterpaduan pelaksanaan program penanganan fakir miskin dapat terwujud untuk optimalisasi dan percepatan penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial.



Komplementaritas dapat diartikan sebagai program-program (kesejahteraan) sosial yang dilakukan secara bersama-sama, dan saling melengkapi sehingga menjadi suatu kekuatan untuk membangun bangsa. Menurut Kremer dalam Teori Pembangunan Ekonomi Cincin-O, komplementaritas diartikan sebagai berbagai kegiatan yang dilakukan secara baik dan bersama-sama, agar masing-masing dapat menghasilkan nilai yang tinggi. Todaro dan Stephen dalam Economic Development, mengedepankan komplementaritas sebagai salah satu syarat bagi pembangunan yang berhasil. Komplementaritas didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, pekerja, atau agen lain untuk melakukan tindakan serupa. Menurutnya, bisa saja terjadi kegagalan koordinasi yang diartikan sebagai suatu keadaan ketidakmampuan para agen untuk mengoordinasikan perilaku mereka sehingga menimbulkan equilibrium yang membuat semua agen berada dalam keadaan lebih buruk dibanding dengan situasi lain yang juga merupakan equilibrium (dalam Supiandi, 2014).

Istilah komplementaritas tersebut kemudian dikembangkan oleh Kementerian Sosial guna memaksimalkan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bantuan sosial dan program subsidi lainnya untuk percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia. PKH merupakan salah satu program untuk mempercepat pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Menurut Menteri Sosial, penerima PKH seharusnya juga menerima BPNT atau Rastra, anak mereka menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Kartu Indonesia Sehat (KIS), subsidi listrik dan bantuan pemberdayaan berupa e-Warong


KUBE-PKH. Jika mereka menerima secara komprehensif diharapkan maksimal lima tahun mandiri. Jika mereka menerima program e-Warong KUBE-PKH diharapkan dua tahun mandiri. Dengan adanya komplementaritas bantuan sosial kepada KPM, akan memberikan daya ungkit dan manfaat untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan bagi KPM (Biro Humas Kemensos).

2. Bantuan sosial dan kebutuhan dasar

Menurut ADB (2005) dalam Suharto (2009: 45-50), perlindungan sosial mencakup lima elemen penting, yaitu: (1) Pasar tenaga kerja (labour market). Perlindungan sosial harus menyentuh aspek pekerjaan. Pekerjaan yang memberi penghasilan memungkinkan seseorang dan keluarganya memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi resiko; (2) Asuransi sosial (social insurance). Asuransi sosial adalah skema perlindungan sosial yang diterima seseorang berdasarkan kontribusinya yang berupa premi, iuran atau tabungan. Program ini mampu mengurangi resiko melalui penyediaan tunjangan penghasilan dalam situasi sakit, cacat, kecelakaan kerja, melahirkan, menganggur, semakin tua, dan kematian; (3) Bantuan sosial (social assistance). Bantuan sosial atau yang kerap disebut juga sebagai bantuan publik (public assistance) dan pelayanan kesejahteraan (welfare service) mencakup tunjangan uang, barang atau pelayanan sosial yang ditujukan untuk membantu atau melindungi individu, keluarga, dan komunitas yang paling rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup; (4) Skema mikro dan berbasis komunitas (micro and area-based schemes to protect communities). Perlindungan sosial skema mikro dan berbasis komunitas memberi perlindungan terhadap



sekelompok orang. Tujuannya untuk merespon kerentanan dalam skala komunitas; (5) Perlindungan anak (child protection). Kebijakan perlindungan sosial khusus bagi anak-anak merupakan investasi sosial yang penting. Jumlah anak-anak dan remaja mencapai 40 persen dari keseluruhan penduduk di negara-negara berkembang.

Dengan demikian sesungguhnya bantuan sosial merupakan salah satu elemen perlindungan sosial dalam kerangka penanggulangan kemiskinan. Cuddy etc.,(2006: 11) menjelaskan: in a broader sense,social protection could be described as all public and private initiatives that provide income or consumption transfers to the poor, protect the vulnerable against livelihood risks, and enhance the social status and rights of marginalised groups within any given country. Lanjut Cudy dkk., as an approach, social protection consists of all interventions from the public and private sectors, together with community-based organizations to support individuals, households and communities in preventing, managing and overcoming risks and vulnerabilities.

Sinaga dalam Pengantar Buku Vladimir Rys, 2011, merumuskan ulang Jaminan Sosial kembali ke prinsip-prinsip dasar bahwa perlindungan sosial lazimnya dipahami sebagai intervensi terpadu oleh berbagai pihak untuk melindungi individu, keluarga, dan komunitas dari berbagai resiko kehidupan sehari-hari yang mungkin terjadi atau untuk mengatasi berbagai dampak guncangan ekonomi, atau untuk memberikan dukungan bagi kelompok-kelompok rentan di masyarakat.

Selanjutnya, yang dimaksud kebutuhan dasar (fakir miskin/KPM) adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau


pelayanan sosial (UU. No. 13/2011). Dalam Permensos Nomor 20 tahun 2012, sebagai implementasi dari UU No. 13 tahun 2011, kebutuhan dasar adalah kebutuhan manusia yang meliputi air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, psikososial, penampungan dan tempat hunian.

Dalam kaitan itu hak-hak fakir miskin adalah: (i) memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; (ii) memperoleh pelayanan kesehatan; (iii) memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya; (iv) mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; (v) mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya; (vi) memperoleh derajat kehidupan yang layak; (vii) memperoleh lingkungan hidup yang sehat; (viii) meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan (ix) memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa dalam implementasinya harus dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian seperti dikemukakan, yang dimaksud bantuan sosial dalam kajian ini adalah pemberian uang, barang dan/atau pelayanan sosial yang bertujukan untuk membantu atau melindungi KPM



agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara yang dimaksud kebutuhan dasar adalah sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Dengan demikian kerangka pikir kajian ini digambarkan pada diagram 1 berikut:

E. Metode

1. Jenis dan pendekatan

Jenis kajian ini deskriptif, yaitu present a picture of specific detail of situation, social setting or relationship (Neuman, 2006: 35). Sementara pendekatan kajian ini adalah mixed method. Creswell (2009), memaknainya sebagai metode penelitian yang dicirikan dengan pengumpulan data kuantitatif pada tahap pertama, dan kemudian diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk melihat seberapa terjadi sinergitas dan komplementaritas bantuan sosial bagi KPM, dan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor yang memengaruhi terjadi/tidak terjadinya sinergitas dan komplementaritas batuan sosial bagi KPM.


2. Penentuan lokasi, sampel, dan informan

Lokasi kajian cepat ini ditentukan berdasarkan karakteristik wilayah geografis Indonesia, yaitu barat dan timur. Disamping itu juga didasarkan pertimbangan penerimaan bantuan sosial (secara komplementaritas) bagi KPM –lokasi ujicoba Sistim Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kementerian Sosial tahun 2016, seperti terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Data Penerima Program Bansos (Komplementaritas) Ujicoba SLRT 2016

No. PROVINSI KABUPATEN PKH RASTRA PIS PIP

1 ACEH 1 PIDIE - - 3522 594

2SUMATERA UTARA

2 DELI SERDANG 9 15 1277 578

3SUMATERA BARAT

3KEPULAUAN MENTAWAI

- - 35 -

4 KOTA PAYAKUMBUH 13 28 7392 2130

5 PASAMAN 32 48 195 88

6 PASAMAN BARAT 11 13 10 4

7 PESISIR SELATAN 5 3 101 -

8 TANAH DATAR 15 24 8491 3033

4 RIAU 9 S I A K 21 40 116 35

5 JAMBI10 BATANG HARI 16 29 2071 693

11 MUARO JAMBI 5 31 374 31

6SUMATERA SELATAN

12 BANYU ASIN 37 56 5442 1450

13 MUSI RAWAS - 3 8204 3348

7 LAMPUNG14 PRINGSEWU 13 15 20 12

15 TANGGAMUS 454 786 10009 3984




8KEP. BANGKA BELITUNG

16 BELITUNG TIMUR 10 13 1443 396

17KOTA PANGKAL PINANG

1 3 16 4

9KEPULAUAN RIAU

18 KOTA B A T A M 5 6 28 3

10 JAWA BARAT

19 BANDUNG 75 64 11351 2880

20 BANDUNG BARAT 139 169 1981 740

21 CIANJUR 4 47 3310 11

22 KARAWANG - - 10056 2

23 KOTA SUKABUMI - - 13327 3269

24 SUKABUMI - - 10335 867

11 JAWA TENGAH

25 DEMAK - - 10181 2792

26 KENDAL 53 89 1524 49

27 KOTA PEKALONGAN - - 2 -

28 KOTA SURAKARTA 1 2 5 1

29 SEMARANG 10 19 161 15

30 SRAGEN - - 1662 -

31 SUKOHARJO 25 128 2467 60

12 DIY 32 SLEMAN - 1 1605 117

13 JAWA TIMUR

33 JEMBER 1 6 351 10

34 JOMBANG - - 1009 2

35 KEDIRI 8 7 348 7

36KOTA KOTA MOJOKERTO

- 1 - -

37 KOTA MALANG 2 11 12296 4053

38 MALANG 1 2 1462 518

39 PAMEKASAN - 2 1220 248

40 SIDOARJO 12 18 74 6

41 SITUBONDO - - 1579 -

42 TULUNGAGUNG - - 1470 -

14 BANTEN 43 KOTA SERANG - 4 4 3



15NUSA TENGGARA BARAT

44 KOTA BIMA - - 1 -

45 LOMBOK TENGAH 3 3 8319 2607

46 SUMBAWA - - 5031 35

47 SUMBAWA BARAT 5 3 8 3

16NUSA TENGGARA TIMUR

48 SIKKA 153 147 346 177

49TIMOR TENGAH SELATAN

- - 624 -

17KALIMANTAN BARAT

50 KUBU RAYA - - 88 44

18KALIMANTAN SELATAN

51 BARITO KUALA 49 205 4878 1657

52HULU SUNGAI SELATAN

1 7 126 11

53 TAPIN - 8 1662 540

19KALIMANTAN TIMUR

54 BERAU 35 57 821 10

55KUTAI KARTANEGARA

73 176 2964 788

20SULAWESI SELATAN

56 BANTAENG - 2 8756 547

57 GOWA 98 76 300 22

58 JENEPONTO - - 5252 1089

59KEPULAUAN SELAYAR

1 5 738 6

60 SOPPENG 60 78 244 38

61 TAKALAR - - 5615 1767

21 GORONTALO 62 GORONTALO UTARA - 7 33 8

Sumber: Seknas SLRT, 2017.

Berdasarkan data tersebut, lokasi terpilih adalah: (1) Kota Payakumbuh-Sumatera Barat, (2) Kabupaten Bandung Barat-Jawa Barat, (3) Kabupaten Sukoharjo-Jawa Tengah, (4) Kabupaten Lombok Tengat-Nusa Tenggara Barat, (5) Kabupaten Barito Kuala-Kalimantan Selatan, dan (6) Kabupaten Gowa-Sulawesi Selatan.

Pengambilan sampel dilakukan secara nonprobability sampling yakni pengambilan sampel tidak memberi



peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi (Sugiyono, 2013: 125), dengan teknik sampling kuota, yakni penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono, 2013: 126). Atas dasar itu, sampel kajian cepat ini adalah penerima PKH. Pada masing-masing daerah tersebut ditentukan satu wilayah kecamatan terbanyak penerima PKH, yang kemudian diambil dua desa/kelurahan. Pada tiap kecamatan, dua desa/kelurahan tersebut diambil 50 orang penerima PKH sebagai responden. Dengan demikian, terdapat 300 responden pada enam lokasi kajian.

Untuk memperkaya data kuantitatif, pada masing-masing lokasi kajian, dilakukan focus group discussion (FGD) dengan 15 orang pemangku kepentingan penyelenggaraan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian akan terdapat 90 peserta FGD pada enam lokasi kajian cepat.

3. Sumber Data

Data dan informasi yang digali dalam kajian cepat ini secara rinci dikemukakan pada tabel berikut:

Tabel 2. Data dan informasi yang digali

Tahap Sumber Informasi Informasi yang digali Instrumen Ket

Pertama KPM (penerima program bantuan sosial)

Sinergitas dan komplementaritas program bantuan sosial kebutuhan dasar KPM

Kuesioner (Terbuka/Tertutup)

Kuantitaif

Kedua Penyelenggara Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Pemahaman pemangku kepentingan dan ketepatan sasaran bantuan sosialFaktor pendukung/Penghambat sinergitas dan komplementaritas

FGD Kualitatif


4. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan data dan informasi yang digali tersebut, pengumpulaan data kajian cepat menggunakan beberapa teknik, yang dimaksudkan untuk saling melengkapi. Teknik pengumpulan data dimaksud adalah: (1) kuesioner yang ditujukan kepada KPM; (2) focus group discussion (FGD) yang juga ditujukan kepada para pemangku kepentingan penyelenggaraan Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, (3) observasi (kunjungan rumah perwakilan KPM), dan (4) Studi dokumentasi, yang dinilai relevan.

5. Teknik analisis data

Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif analisis, sedangkan data kualitatif dianalisis secara kualitatif reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan guna memperkaya data kuantitatif.

F. Sistimatika penulisan

Sistimatika penulisan hasil kajian cepat ini disusun dalam empat bab. Bab pertama sebagai bagian pendahuluan, memuat: latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat, konsep komplementaritas program, bantuan sosial, dan kebutuhan dasar, serta sistimatika penulisan.

Pada bab kedua disajikan gambaran umum lokasi kajian, responden dan informan. Hasil kajian dan pembahasannya, yaitu komplementaritas bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar KPM dikemukakan pada bab ketiga. Sementara kesimpulan hasil kajian dan saran sebagai bagian penutup dikemukakan pada bab empat.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI KAJIAN RESPONDEN DAN INFORMAN

A. Lokasi kajian

1. Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh yang secara administratif dikelilingi wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982. Kota Payakumbuh menjadi ibukota Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota, wilayahnya terbagi atas tiga kecamatan 73 kelurahan. Dalam perkembangannya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 dan 13 tahun 2008, dimekarkan menjadi lima kecamatan, 76 kelurahan. Pembagian wilayahnya: Kecamatan Payakumbuh Barat 22 kelurahan, Kecamatan Payakumbuh Timur 14 kelurahan, Kecamatan Payakumbuh Utara 25 kelurahan, Kecamatan Payakumbuh Selatan sembilan kelurahan, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori enam kelurahan.

Secara demografis, Kota Payakumbuh berpenduduk 127.594 jiwa, dengan penduduk miskin hanya 8.510 jiwa (6,67 persen) tahun 2015. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kebijakan penanggulangan kemiskinan di

Gambar 2: Peta Kota Payakumbuh.

Sumber : Pemkot Payakumbuh.


Kota Payakumbuh dilakukan melalui: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, (ii) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (iii) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, dan (iv) menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, setiap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Tim di daerah ini diketuai oleh wakil Gubernur pada tingkat Provinsi dan Wakil Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota. Wakil TKPKD bertanggung jawab secara penuh kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Sebagai sekretaris TKPKD ditunjuk Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.

Peranan TKPKD dalam percepatan penanggulangan kemiskinan adalah mengoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah. Sebab dengan koordinasi dan pengendalian program penanggulangan yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan output yang lebih baik dari pada dikerjakan secara secara sendiri-sendiri. Hal tersebut sejalan dengan strategi komplementaritas, bahwa program yang ada di SKPD yang satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi, sehingga keluarga miskin bisa menerima beberapa program sesuai kebutuhan mereka dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya (Suhato, 2017).

Wakil Ketua TKPK Kota Payakumbuh menyatakan bahwa komplementaritas bantuan, perlindungan sosial dan bantuan lainnya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota



Payakumbuh harus satu database Basis Data Terpadu (BDT) 2015, yang bertujuan agar program, tepat sasaran (harapan TNP2K dan Kementerian Sosial). Hingga saat ini, data BDT masih belum sinergi, sehingga perlu dilakukan verifikasi dan validasi data. Data BDT yang menjadi PKH ada yang belum mendapatkan Raskin/Rastra, KIS/JKN, dan KIP.

Di Kota Payakumbuh, BDT merupakan single data, sehingga BDT di Kota Payakumbuh dipakai semua SKPD yang ada di Kota Payakumbuh. Bantuan yang diberikan bagi keluarga miskin disini melimpah, bantuan tersebut bisa berasal dari program Pusat, Provinsi, Kota dan Swasta. Jenis bantuan yang dimaksud yaitu: Rastra, PKH, KIS, KIP dan Rutilahu. Namun mulai tahun 2017 Rutilahu pelaksanaannya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat (KBB) merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Penetapannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Ngamprah yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 2007.

Luas wilayah KBB 1.305,77 km² atau 130.577,40 hektar yang terbagi menjadi 16 wilayah administrasi kecamatan, yaitu: Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy,

Gambar 3: Peta Kab. Bandung Barat

Sumber: Pemkab Bandung Barat


Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan Saguling. Secara keseluruhan membawahi sejumlah 165 desa. Dari luas wilayah tersebut, untuk budidaya pertanian merupakan lahan terbesar yaitu 66.500,294 hektar, sedangkan yang termasuk kawasan lindung seluas 50.150,928 hektar, budidaya non pertanian seluas 12.159,151 hektar dan lainnya seluas 1.768,654 hektar. Dari segi fisik geografis, posisi wilayah KBB dinilai kurang menguntungkan, karena terdiri dari banyak cekungan yang berbukit-bukit dan di daerah-daerah tertentu sangat rawan dengan bencana alam. Dengan demikian, perekonomian KBB masih didominasi oleh sektor industri dengan andil sebesar 41,76 persen. Diikuti oleh sektor perdagangan/hotel/restoran (PHR) dan sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 21,22 persen dan 11,87 persen.

KBB merupakan wilayah yang dilintasi jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) dan Puwakarta-Bandung- Cileunyi (Purbaleunyi). Selain itu akan dilintasi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Wilayah kabupaten ini merupakan daerah pertanian yang subur dengan pemandanganalam yang indah. Kondisi geografis di wilayah tersebut berbukit-bukit dengan ketinggian dan kemiringan yang variatif yang memiliki dataran terendah pada ketinggian 125 m dpl dan dataran tertinggi pada ketinggian 2.150 m dpl. Wilayah perbukitan di KBB berbasiskan kegiatan pertanian dan peternakan, beberapa wilayah perbukitan seperti Lembang menjadi kawasan andalan pariwisata di kabupaten ini. Sementara itu, di kawasan tengah atau di kawasan yang relatif datar (di sekitar wilayah Kota Padalarang) berkembang kawasan industri dan wilayah perkotaan.

Penduduk KBB berjumlah 1.644.984 orang (laki-laki: 834.515 orang, perempuan: 810.469 orang), sehingga rasio jenis



kelaminnya mencapai 1,03 (tahun 2014). Penyebaran penduduk tidak merata, rata–rata kepadatan pendudukper kilometer persegi mencapai 1.260 jiwa, dengan penduduk terpadat ada di Kecamatan Ngamprah sedangkan terendah adalah kecamatan Gununghalu. Kecamatan Ngamprah memiliki kepadatan penduduk sebanyak 4.705 orang perkilometer persegi, sedangkan Kecamatan Gununghalu sebanyak 460 orang per kilometer persegi (KBB dalam Angka 2015).

Tabel 3. Luas Wilayah dan Kepadatan PendudukKabupaten Bandung Barat 2014

No KecamatanLuas Wilayah

(Km²)Penduduk

Kepadatan (per km²)

1 Rongga 113,12 54.627 4832 Gununghalu 160,64 73.820 4603 Sindangkerta 120,47 66.800 5544 Cililin 77,79 87.472 11245 Cihampelas 46,99 112.380 23916 Cipongkor 79,96 88.233 11037 Batujajar 32,04 94.317 29448 Saguling 51,46 30.006 5839 Cipatat 126,05 128.343 1018

10 Padalarang 51,40 171.174 333011 Ngamprah 36,01 169.434 470512 Parongpong 45,15 107.418 237913 Lembang 95,56 188.923 197714 Cisarua 55,11 72.521 231615 Cikalongwetan 112,93 119.186 105516 Cipeundeuy 101,09 80.330 795

Jumlah 1.305,77 1.644.984 1260 Sumber: BPS KBB, 2015

Jumlah angkatan kerja KBB mencapai 447.314 jiwa dan terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian seperti di sektor pertanian dan buruh tani dengan persentase tertinggi


mencapai 33.87 %. Sektor Industri l6,53 %, sektor Perdagangan l5,51%, sektor jasa 9,51 % dan yang lainnya 24.59 %.

Kecamatan Lembang yang menjadi lokasi kajian, memiliki sejumlah 16 desa dengan luas wilayah 80,86 km² dan jumlah penduduk 185 ribu jiwa (2014), dengan kepadatan penduduk 2.290 jiwa per km². Kalau dimekarkan menjadi dua kecamatan akan terbentuk Kecamatan Lembang yang meliputi delapan desa, yaitu Sukajaya, Cikahuripan, Jayagiri, Kayuambon, Lembang, Gudang Kahuripan, Wangunsari dan Pagerwangi dengan luas wilayah 40,29 km² dan jumlah penduduk 105.850 jiwa (data tahun 2014), sehingga kepadatan penduduknya mencapai 2.627 jiwa per km².

Penduduk Lembang sebagian besar bermatapencarian sebagai petani, pedagang, pekerja sektor informal (buruh, pengemudi, dan sebagainya). Potensi alam yang baik menjadikan Lembang menjadi pusat pendidikan dan penelitian untuk pertanian dan peternakan, diantaranya: Balitsa, BIB Lembang, BBTP-SP, dan lainnya.

Pemerintah KBB bertekad menurunkan angka kemiskinan pada 2016. Hal ini dilakukan guna memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, terutama fokus di tiga bidang mulai dari kesehatan, pendidikan dan juga infrastruktur. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat (KBB), bahwa jumlah masyarakat miskin di Bandung Barat mencapai 300 ribu jiwa atau 89 ribu kepala keluarga (KK) dari total penduduk KBB sebanyak 1,5 juta jiwa.

Menurut data Dinas Sosial KBB 2017 saat ini tengah menangani 510.890 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Dari 26



jenis PMKS, kemiskinan mendominasi masalah kesejahteraan sosial. Hampir semua jenis PMKS ada di Bandung Barat, kecuali komunitas adat terpencil. Dari tabel PMKS dibawah terlihat bahwa jumlah fakir miskin ada merata pada semua kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Pada data tersebut terlihat ada sejumlah 68.719 keluarga fakir miskin, dengan jumlah terbanyak ada di Kecamatan Cipongkor yaitu sebanyak 8.513 keluarga dan angka terkecil ada di Kecamatan Rongga.

Tabel 4. Data Keluarga Fakir Miskin Kab. Bandung Barat menurut Kecamatan

No Kecamatan Jumlah Keluarga FM1 Rongga 6272 Gununghalu 5.9603 Sindangkerta 1.3494 Cililin 1.9015 Cihampelas 4.8906 Cipongkor 8.5137 Batujajar 4.5078 Saguling 4.2469 Cipatat 3.574

10 Padalarang 4.54411 Ngamprah 4.41012 Parongpong 6.69613 Lembang 7.46114 Cisarua 3.20215 Cikalongwetan 5.37616 Cipeundeuy 1.461

Jumlah 68.719Sumber: Kabupaten Bandung Barat dalam Angka, 2015.

Penanganan kemiskinan saat ini dilakukan melalui berbagai program, seperti: bantuan usaha ekonomis produktif dan PKH. Berbagai bantuan ini terus berjalan seiring terus mengalirnya bantuan dari pusat. Untuk menangani jenis PMKS lainnya, Dinas Sosial KBB berkoordinasi dengan


berbagai lembaga seperti Rehabilitasi Berbasis Masyarakat yang menangani para penyandang disabilitas fisik dan mental. Khusus untuk penyandang disabilitas mental/intelektual, yang terdata di Dinsos sebanyak 112 orang.

Menurut sekretaris Dinas Sosial, jumlah sebenarnya bisa jadi jauh lebih banyak. Sebab untuk mendata ini cukup kesulitan karena tidak semua keluarga terbuka untuk melaporkan ke dinas. Untuk pelaksanaan pendataan PMKS ini, Dinas Sosial memiliki sejumlah relawan di tiap desa, yakni pekerja sosial masyarakat (PSM). Namun, jumlahnya sangat minim, sehingga pendataan PMKS belum bisa dilakukan secara menyeluruh.

Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan oleh Bupati Bandung Barat adalah Gerakan Perempuan Membangun (Gempungan), yang saat ini telah disepakati penggunaan anggarannya oleh DPRD KBB. Program Gempungan dikelola oleh Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yaitu Dinas baru yang sebelumnya merupakan Badan BP3AKB. Dinas baru ini mempunyai tugas peluncuran dana bantuan untuk warga yang tidak mampu di seluruh Desa di Bandung Barat. Program Gempungan ini dilaksanakan dengan memadukan semua bentuk program bantuan dan dukungan dari tiap-tiap SKPD terkait: TP-PKK, PSM, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), perusahaan swasta dan BUMN (BJB, PT PLN Indonesia Power UBP Saguling), unsur terkait tingkat kecamatan dan desa.

Program Gempungan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia termasuk perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan kedudukan serta



kemampuan, kemandirian serta ketahanan mental dan spiritual perempuan. Sasaran program Gempungan ini adalah perempuan dengan tingkat kesejahteraan tergolong rendah dan atau keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga miskin, keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera tahap I serta desa/kelurahan rawan sosial ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang diterapkan oleh Bupati.Program Gempungan saat ini masih sebatas pada SKPD, tapi untuk ke depannya diharapkan ada peran pemerintah desa, serta meningkatkan peran serta masyarakat.

Program ini memberikan bantuan dana hibah yang nilainya Rp. 50 juta untuk per desa yang diserahkan dan dikelola oleh seluruh istri Kades. Masing-masing desa dibebankan untuk membina 100 KK, dan hingga saat ini baru dapat dilaksanakan di 115 desa, tersisa 50 desa lagi yang belum dibagikan dari 165 desa yang ada di Bandung Barat. Menurut informasi yang diperoleh dari petugas Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah, pembagian anggaran dana Gempungan ini, harus selesai hingga masa bakti Bupati Bandung Barat berakhir. Program ini sangat dititikberatkan kepada kesejahteraan warga KBB.

Program Gempungan menjadi program percontohan seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia, karena program ini sasarannya adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dari berbagai aspek, yaitu: keagamaan, sosialisasi/pendidikan, reproduksi, ekonomi, perlindungan, kasih sayang, sosial budaya, dan juga pembinaan lingkungan. Anggaran Rp. 50 juta yang diterima oleh 100 KK di setiap desa ini, tidak sertamerta diberikan begitu saja karena pembinaannya dikelola oleh PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) yang rata-rata terdiri para Janda yang tidak bersuami atau yang suaminya tidak bisa mencari nafkah. Selain itu, diperuntukan juga untuk kebutuhan Kampung KB, Kampung Anak, dan Perlindungan


Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan lainnya.

Sementara itu menurut data Dinas Sosial KBB ada 52.083 KPM yang mendapat bantuan PKH, 95.599 KPM mendapat bantuan Rastra dan 551.845 KPM mendapat bantuan KIS.

Tabel 5. Data Jumlah Penerima Program Bantuan SosialKabupaten Bandung Barat

No Program Bantuan Sosial Jumlah KPM di KBB1 Rastra 95.5992 Program Keluarga Harapan (PKH) 52.0833 Kartu Indonesia Sehat (KIS) 551.8454 Kartu Indonesia Pintar (KIP) -5 Jamkesmas -6 KKS -7 Rutilahu -

Sumber: Dinsos Kab. Bandung Barat, 2017.

3. Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 1950 tertanggal 8 Agustus 1950, luas wilayahnya 46.666 Km² atau 1,43 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah dan merupakan kabupaten terkecil kedua di provinsi tersebut. Batas wilayah Kabupaten Sukoharjo: sebelah utara berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karang Anyar, sebelah batar berbatasan dengan Kabupaten Karang Anyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Wonogiri.

Secara topografi terdiri atas daerah, dataran rendah dan perbukitan. Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian utara, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian selatan dan timur. Kabupaten Sukoharjo merupakan kawasan yang berada pada aliran sungai Bengawan Solo, mengalir beberapa sungai yang tergolong besar, yaitu: Sungai Bengawan Solo dan Sungai Proyek Waduk Gajah Mungkur. Sebagai Daerah



aliran, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas dan sering mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan. Pola tata guna lahan terdiri dari 45,26 persen untuk perumahan, tegalan, kebun campuran, sawah, perusahaan, jasa, industri dan lainnya. Lahan bukan sawah 54,74 persen dari lahan sawah tersebut terdiri dari; 70,17 persen irigasi teknis, irigasi setengah teknis 8,98 persen, irigasi sederhana 9,17 persen, dan sawah tadah hujan 11,67 persen (Kab. Sukoharjo, 2015).

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo berjumlah 885.823 jiwa (446.451 jiwa laki-laki dan 439.372 jiwa perempuan). Rincian penduduk berdasar kecamatan sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatandi Kabupaten Sukoharjo

No. KecamatanLaki-laki Perempuan Jumlah Jiwa Jml Ds/

Kel2014 2015 2014 2015 2014 2015

1 Weru 30.579 30.843 30.253 30.601 60.832 61.444 13

2 Bulu 21.770 21.984 20.059 20.462 41.829 42.446 12

3 Tawangsari 29.290 29.258 28.250 28.180 57.540 57.438 12

4 Sukoharjo 46.308 45.862 45.379 45.068 91.687 90.930 16

5 Nguter 29.643 29.975 28.155 28.740 57.798 58.714 14

6 Bendosari 31.738 31.553 31.132 31.059 62.870 62.612 14

7 Polokarto 41.957 42.634 41.077 41.819 83.034 84.183 17

8 Mojolaban 43.869 43.394 43.645 43.266 87.514 86.660 15

9 Grogol 59.901 59.403 58.887 58.362 118.788 117.765 14

10 Baki 34.202 34.124 33.835 33.865 68.037 67.989 14

11 Gatak 25.531 25.805 25.500 25.844 51.031 51.649 14

12 Kartasura 52.003 51.887 52.237 52.106 104.240 103.993 14

Jumlah 446.791 439.372 438.409 446.451 885.200 885.823 167

Sumber: Kabupaten Sukoharjo, 2015.


Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Garis Kemiskinan 2010 – 2016 Kabupaten Sukoharjo terlihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 7. Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinandan Garis Kemiskinan 2010 – 2016

TahunMiskin

(000 jiwa)Miskin

Kemiskinan (P1)

Kemiskinan (P2)

(Rp/kapita/Bulan)

2010 90.20 10.94 1.54 0.34 227 055

2011 92.00 11.13 1.68 0.35 240 711

2012 85.68 10.15 1.78 0.49 259 184

2013 84.05 9.87 0.91 0.14 279 400

2014 78.90 9.18 0.76 0.14 291 949

2015 79,94 9,26 1,09 0,25 303 030

2016 78.91 9.07 1.36 0.29 327 217Sumber : BPS Kab. Sukoharjo, 2016.

Kemiskinan di wilayah Kabupaten Sukoharjo, umumnya di perdesaan seperti di daerah lainnya di Indonesia. Kemiskinan perdesaan terlihat secara langsung dari penghasilan mereka yang tidak menentu. Tahun 2015 misalnya, keparahan kemiskinan pada angka 0,25 persen dari jumah penduduk yang ada, dengan garis kemiskinan mencapai Rp 303.030,-. Artinya yang disebut keluarga miskin mempunyai penghasilan dibawah Rp 10.000,-/hari. Nilai tersebut tidak seimbang dengan penghasilan yang diperoleh petani karena upah harian petani dengan menghitung lebih dari jumlah tersebut. Oleh karena itu berada dalam kerentanan, banyak yang mencari penghasilan lain yang dianggap bisa diperoleh lebih tinggi seperti menjadi tukang dengan upah harian sekitar Rp 80.000,-/hari. Pekerjaan lain berjualan antar kampung atau diluar daerah dengan penghasilan yang hampir sama dengan upah tukang.

Program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo antara lain: program beras



untuk keluarga sejahtera, PKH, Program Keluarga Indonesia Sehat (PIS), Proagram Indonesia Pintar (PIP). Sebenarnya masih banyak bantuan sosial lainnya yang perlu diberikan kepada keluarga miskin, yang bersumber dari APBN dan APBD.

Tabel 8. Penerima Bantuan Sosial

No Nama Bantuan Sosial Penerima Manfaat

1 Beras Keluarga Sejahtera 47.849

2 Program Keluarga Harapan 8.773

3 Keluarga Indonesia Sehat 323.160

4 Kartu Indonesia Pintar -

5 Jaminan Kesehatan Masyarakat -

6 Kartu Keluarga Sejahtera -

7 Rumah Tidak Layak Huni -

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, 2017

Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan sosial berasal dari APBN yang diterima keluarga miskin. Terbanyak melalui Program Indonesia Sehat (PIS) berjumlah: 323.160 peserta, yang mengutamakan kesehatan menyeluruh bagi warganya. Berikutnya bantuan beras untuk 47.849 keluarga miskin.

4. Kabupaten Lombok Tengah

Secara geografis Kabupaten Lombok Tengah terletak di bagian selatan hingga pesisir pantai Selatan Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan luas wilayah mencapai 1.208,39 km2 atau 120.839 hektar yang meliputi 12 kecamatan 139 desa. Kecamatan Pujut merupakan salah satu kecamatan terluas dengan wilayah mencapai 19,33 persen dari luas wilayah kabupaten, kemudian Kecamatan Batukliang Utara, Praya Barat dan Praya Barat Daya dengan persentase masing-masing 15,06, 12,64 dan 10,34 persen, Sementara itu kecamatan-kecamatan lainnya memiliki persentase luas wilayah dibawah tujuh persen.


Secara administratif Kabupaten Lombok Tengah mempunyai batas-batas wilayah: sebelah barat berbatasan dengan Lombok Barat dan Lombok Utara, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Secara tofografi, bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah dataran tinggi dan merupakan areal kaki Gunung Rinjani yang meliputi Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, dan Pringgarata. Curah hujan pada daerah ini relatif tinggi dan dapat menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian. Selain itu, di bagian utara terdapat aset wisata terutama pariwisata alam pegunungan dengan pemandangan yang indah danudara yang sejuk. Bagian tengah meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, PrayaTimur, Janapria dan sebagian Kecamatan Jonggat merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki potensi pertanian padi dan palawija, didukung oleh hamparan lahan sawah yang luas dengan sarana irigasi yang memadai. Sedangkan bagian Selatan merupakan daerah yang berbukit-bukit dan sekaligus berbatasan dengan Samudra Indonesia. Bagian selatan ini meliputi wilayah Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Dayadan PrayaTimur. Karena berbatasan dengan Samudra Indonesia, maka wilayah ini mempunyai potensi wisata pantai yang indah dengan gelombang yang cukup fantastik. Sebagai pendukung wisata, di wilayah bagian selatan telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti hotel, restoran, termasuk sarana jalan yang memadai.



Tabel 9. Jumlah Penduduk dan Laju PertumbuhanPenduduk menurut Kecamatan di Kabupaten

Lombok Tengah 2014, 2015, dan 2016

No. KecamatanJumlah Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per

tahun

2014 2015 20162014-2016

2015-2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Praya Barat 72 796 73 612 74,409 0,82 0,81

2 Praya Barat Daya 53 768 54 308 54,833 0,39 0,38

3 Pujut 101 633 102 659 103,656 2,01 1,99

4 PrayaTimur 65 528 66 124 66,700 1,26 1,25

5 Janapria 73 905 74 726 75,530 0,44 0,43

6 Kopang 78 716 79 340 79,938 0,79 0,77

7 Praya 109 219 110 516 111,785 0,70 0,69

8 Praya Tengah 62 995 63 678 64,344 0,53 0,52

9 Jonggat 93 158 93 961 94,736 0,71 0,70

10 Pringgarata 67 115 68 095 69,064 - -

11 Batukliang 74 520 75 153 75,764 0,42 0,41

12 Batukliang Utara 50 079 50 707 51,329 0,57 0,55

Lombok Tengah 903432 912879 922088 1,40 1,39Sumber: BPS Kabupaten Loteng, 2017.

Secara demografi, penduduk tersebut terdiri atas 436.155 jiwa penduduk laki-laki dan 485.933 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Lombok Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-lakisebesar 1 persen dan penduduk perempuan sebesar 1 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 90.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016 mencapai 763 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah


penduduk per rumah tangga 3 orang. Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Praya dengan kepadatan sebesar 1.825 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Batukliang Utara sebesar 282 jiwa/Km2. Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,13 persen dari tahun 2016. Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di tiga kecamatan yaitu Batukliang Utara, Praya Barat Daya dan Praya Tengah. Jumlah rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Kabupaten Lombok Tengah yang terus berkembang sebagai salah satu sentra perekonomian utama Indonesia dan dihadapkan dengan tantangan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi Lombok Tengah, dan juga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016 mencapai 145.370 ribujiwa, dengan garis kemiskinan sebesar Rp.357.337.

Tabel 10.Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Tengah, 2012-2016

No TahunGaris Kemiskinan (Poverty

Line), dalam rupiahPenduduk Miskin

Jumlah Persentase

(1) (2) (3) (4) (5)

01 2012 285665 148200 16,72

02 2013 306311 145200 16,20

03 2014 319518 145180 16,03

04 2015 335286 147940 16,26

05 2016 357337 145370 15,80Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah. 2017.



5. Kabupaten Barito Kuala

Secara geografis, Kabupaten Barito Kuala dengan ibukotanya Marabahan, terletak di paling barat Provinsi Kalimantan Selatan. Batas-batasnya: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin, sedangkan pada sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari 17 wilayah kecamatan (195 desa, 6 kelurahan –BPS Batola, 2014), diapit oleh dua buah sungai besar yaitu Sungai Barito dan Sungai Kapuas, hal itu mempengaruhi tata air yang ada di wilayah kabupaten Batola. Disamping itu terdapat pula tiga buah terusan (anjir) buatan yang menghubungkan Sungai Barito dan Sungai Kapuas, yaitu Anjir Talaran, Anjir Serapat dan Anjir Tamban. Keadaan hidrologi ini sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan present land use baik di daerah ini maupun di bagian hulu. Dalam musim hujan pada waktu pasang air Sungai Barito dapat membanjiri sebagian besar wilayah ini dan mengakibatkan permukaan tanah tergenang terus menerus. Kapasitas pengairan alam melalui anak-anak sungai kecil sehingga terbentuk tanah rawa.

Sumber : Pemkab Barito Kuala

Gambar 4: Peta Kab. Barito Kuala


Secara demografis, penduduk Kabupaten Barito Kuala berjumlah 298.282 jiwa, laki-laki: 149.619 jiwa, perempuan: 148.663 jiwa (BPS Batola, 2015). Berdasarkan data validasi Badan Pusat Statistik (BPS), orang miskin di wilayah Kabupaten Batola adalah 105.585 jiwa atau 32.348 KK. Sementara yang mendapatkan kesesuaian kesehatan menurut Surat Keputusan Menteri Sosial (2017), yang mendapatkan kartu BPJS sebanyak 81.199 jiwa dan keluarga pra prasejahtera sebanyak 14.500 KK. Khusus penerima program keluarga harapan (PKH) swebanyak 6.342 keluarga penerima manfaat (KPM).

Berdasarkan data tersebut, masalah sosial yang menonjol di Kabupaten Barito Kuala adalah kemiskinan, yang muncul karena struktur sosial dan ekonomi yang kurang berjalan sebagaimana mestinya. Penanganan kemiskinan tersebut selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah telah meluncurkan berbagai proagram baik nasional maupun daerah, seperti: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sejak tahun 2007, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berupa Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Gerakan Pembangunan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan (GERBANGMAS-TASKIN). Selanjutnya, juga diselenggarakan berbagai program lainnya, seperti: beras bersubsisi bagi keluarga berpenghasilan



rendah melalui Raskin, yang kemudian berganti nama Rastra. Kemudian Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Sehat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

6. Kabupaten Gowa

Gowa merupakan salah satu penyangga Kota Makassar, sebagai pemasok kebutuhan Kota Makassar tersebut, antara lain: buah-buahan, sayuran, dan hasil pertanian lain. Daerah Gowa, sebagian berupa dataran rendah dan sebagian lainnya dataran tinggi. Pada dataran tinggi, tersedia lahan yang ditanami berbagai jenis tanaman palawija dan perkebunan. Pada daerah ini juga ada dua bendungan yang dibutuhkan untuk keperluan warga Makassar dan keperluan pengairan sawah penduduk setempat.

Secara administratif, Kabupaten Gowa terbentuk tahun 1980. Wilayahnya membentang dari utara ke selatan dan timur. Batas-batasnya: utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto, barat berbatasan dengan Kota Makassar, dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar.

Luas Kabupaten Gowa 1.883,32 kilometer persegi. Wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, bagian timur dan utara dikenal dengan dataran tinggi yang ditandai dengan

Sumber : Pemkab Gowa

Gambar 5: Peta Kab. Gowa


adanya pegunungan dan perbukitan. Di daerah ini terdapat Bandungan Bili-Bili yang berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air dan pengairan sawah bagi daerah pertanian di Kabupaten Gowa dan beberapa kabupaten lain di sekitarnya. Kedua, bagian barat dan selatan terdiri dari dataran rendah sebagai daerah pertanian dan perikanan.

Wilayah Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan. Karena wilayah yang sangat luas tersebut, desa terjauh, jaraknya sekitar 60 kilometer yang ditempuh kurang lebih empat jam dan melalui kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Bantaeng, Jeneponto dan Takalar. Dan masih terdapat daerah yang dianggap terpencil dan terisolasi karena perjalanan ke titik terjauh tersebut dengan berjalan kaki.

Secara demografis, penduduk Kabupaten Gowa berjumlah 652.941 jiwa, laki-laki 339.575, dan perempuan 351.374 (BPS Kab. Gowa 2015). Secara jelas terlihat pada tabel 11.

Tabel 11. Jumlah Penduduk Kab. Gowamenurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah

1 BONTONOMPO 19.924 21.680 41.604

2 BONTONOMPO SELATAN 14.929 15.716 30.145

3 BAJENG 32.574 33.423 65.997

4 BAJENG BARAT 11.834 12.431 24.265

5 PALLANGGA 51.530 52.993 104.523

6 BAROMBONG 18.031 18.524 36.555

7 SOMBAOPU 68.398 69.544 137.942

8 BONTOMARANNU 16.401 16.685 33.086

9 PATTALLASSANG 11.515 11.651 23.166

10 PARANGLOE 8.571 8.967 17.538

11 MANUJU 7.248 7.637 14.921



12 TINGGIMONCONG 11.673 11.801 23.438

13 TOMBOLO PAO 14.445 14.009 28.454

14 PARIGI 6.585 7.274 13.859

15 BUNGAYA 8.142 8.639 16.778

16 BONTOLEMPANGAN 6.768 7.384 14.116

17 TOMPOBULU 14.817 15.878 30.674

18 BIRINGBULU 16.726 17.522 34.248

JUMLAH/Total 339.575 351.374 691.309

Pekerjaan penduduk terbagi dua kelompok. Penduduk yang berada di dataran rendah antara lain sebagai pekerja perkantoran atau wiraswasta, perdagangan, dan jasa. Sedangkan penduduk yang berada di pegunungan bekerja sebagai petani di sawah, sayuran, dan buah-buahan. Buah-buahan yang terkenal yaitu markisa yang dibudidayakan kurang lebih 1.241 hektar, dengan produksi sekitar 21.861 ton/tahun. Buah-buahan ini sangat terkenal di Kota Makassar karena menjadi pilihan oleh-oleh yang dapat diolah lagi menjadi sirup, dodol, manisan, dan kerupuk.

Kabupaten Gowa juga memiliki daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Makassar, yaitu wisata religi, sejarah, alam dan perkebunan. Wisata religi dan sejarah ditandai dengan adanya: makam Sultan Hasanuddin, makam ulama Syeh Yusuf, makam Arung Palaka, Masjid Katangka, Komlpleks Istana Balla Lompoa, dan Benteng Somba Opu. Wisata alam dan perkebunan antara lain: Bendungan Bili-Bili, perkebunan markisa, perkebunan teh, air terjun, dan hutan Malino.

B. Responden dan informan

Responden kajian cepat sebanyak 300 orang KPM penerima manfaat progam bantuan sosial, seperti: Rastra, PKH, KIS, KIP pada enam daerah lokasi kajian, dimana pada masing-


masing lokasi ditentukan satu kecamatan dan pada masing-masing kecamatan tersebut ditentukan dua desa (terbanyak keluarga miskin dan penerima manfaat batuan sosial).

Responden perempuan 92,33 persen umumnya adalah peserta PKH, dan selebihnya 7,67 persen laki-laki penerima program bantuan sosial lainnya, yaitu anggota Kube dan penerima Rutilahu. Sebagian besar responden (33,67 persen) berusia antara 30 – 39 tahun, disusul kemudian yang berumur 40-49 (27,67 persen). Kemudian, 12,67 persen responden berusia antara 20-29 tahun. Pada umur-umur tersebut dapat dikatakan usia produktif. Namun, juga terdapat yang berusia antara 50-59 tahun

(12,33 persen) bahkan yang berusia diatas 60 tahun (11,33 persen). Disamping itu juga terdapat 0,33 persen responden yang usianya dibawah 19 tahun.

Tingkat pendidikan responden, sebagian besar (40,33 persen) tamat SD sederajat, disusul kemudian mereka yang menamatkan SMP sederajat, yaitu 26, 67 persen. Tamat SLTA sederajat 15,33 persen, dan Diploma 1,67 persen. Sementara

Sumber : Hasil Kajian, 2017.

Diagram 2: Tingkat Pendidikan Responden

Diagram 3: Pekerjaan Responden




itu yang tidak sekolah sebanyak 17 persen. Lebih jelas tingkat pndidikan responden terlihat pada diagram 1.

Kemudian, pekerjaan responden, sebagian besar (74 persen) sebagai ibu rumah tangga (peserta PKH), disusul kemudian buruh, usaha kecil-kecilan, dan lainnya. Secara jelas terlihat pada diagram 2.

Berdasarkan jenis pekerjaan tersebut, penghasilan sebagian besar responden (56,67 persen) dibawah satu juta rupiah. Responden yang keberhasilannya antara satu juta hingga Rp. 1.499,- sebesar 28 persen. Kemudian, mereka yang berpenghasilan Rp. 1.500,- s/d 1.999,- sebesar 9 persen, dan Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 2.499,- 3 persen, serta yang berpenghasilan diatas Rp. 3.000.000,- sebanyak 0,33 persen. Secara lebih jelas terlihat pada diagram 3.

Adapun kepemilikan kartu identitas penduduk (KTP el), 99 persen responden memilikinya, namun ada juga yang belum/tidak mempunyai KTP, yaitu 1 persen responden menyatakan tidak memilikinya.

Terkait kondisi responden, dapat ditambahkan, sumber air bersih responden, sebagian besar responden (51,7) menggunakan mata air terlindung/sumur terlindung/sumur bor/pompa, kemudian masing-masing 23,7 persen menggunakan Air hujan/sungai/mata air tidak terlindungi/

Diagram 4: Rata-rata Penghasilan Responden/Bulan



sumur tidak terlindung dan ledeng eceran/meteran (PAM). Sementara kepemilikan WC, sebagian besar responden (66,0 persen) menyatakan milik sendiri, selebihnya 11,7 persen menggunakan WC umum dan 22,3 persen memanfaatkan sungai/saluraan air.

Terkait makan nasi dalam sehari, sebagian besar responden (63.3 persen) menyatakan makan nasi tiga kali sehari, disusul kemudian 35.3 persen menyatakan dua kali makan nasi sehari. Namun juga terdapat satu persen responden yang menyatakan makan nasi lebih dari tiga kali sehari. Kemudian terkait makan daging/ikan/ayam dalam sebulan, sebagian besar responden (46.3 persen) menyatakan 1 kali, 22.7 persen menyatakan dua kali, 21.3 persen menyatakan tiga kali, dan selebihnya 9,7 persen responden menyatakan lebih dari tiga kali.

Frekuensi membeli pakaian dalam setahun, sebagian besar responden (79.0 persen) menyatakan membeli sekali, 15.7 persen menyatakan dua kali, 3.3 persen menyatakan tiga kali, dan 2.0 persen menyatakan membeli pakaian lebih dari tiga kali. Terkait berobat ketika sakit, sebagian responden 80.7 persen menyatakan berobat ke Puskesmas, 9.0 persen membeli obat di warung, dan selebihnya 3.3 persen berobat tradisional.

Tentang Hubungan dengan lingkungan sekitar (sosial), 88.3 persen responden menyatakan baik (tidak ada konflik), 11.3 persen menyatakan biasa saja (sesekali ada konflik), dan 3 persen lainnya menyatakan kurang baik (terjadi konflik/pertengkaran).

Adapun terkait kepemilikan tempat tinggal (rumah), sebagian besar responden (68.3 persen) menyatakan milik sendiri, 28.0 persen numpang keluarga, selebihnya, 3.7 persen kontrak (bangunan rumah milik sendiri, tetapi tanahnya



bukan milik sendiri). Tentang keadaan rumah, sebagian besar responden (58.3 persen) menyatakan dalam kondisi agak rusak, dan selebihnya menyatakan 29.7 persen responden menyatakan baik, dan selebihnya (12 pesen) menyatakan rumah yang ditempaatinya dalam kondisi rusak.

Berdasarkan karakteristik responden seperti dikemukakan, antara lain: tingkat pendidikan yang ditamatkan, jenis pekerjaan, dan penghasilan rata-rata perbulan, serta beberapa kondisi responden, yang meliputi: sumber air bersih yang digunakan, fasilitas kamar mandi yang digunakan, frekuensi makan daging dalam sebulan, frekkuensi membeli pakaian dalam setahun, tempat berobat ketika sakit, dan kepemilikan rumah serta kondisi rumahnya, dapat dinyatakan mereka layak sebagai penerima program bantuan sosial.

Kemudian, dalam upaya memperkaya informasi di lapangan, dilakukan focus group discussion (FGD) dengan 15 orang pemangku kepentingan perlokasi, yang terdiri dari unsur: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Sosial daerah setempat. Disamping itu dari unsur pendamping/koordinator PKH. Kepada mereka ditanyakan beberapa item pertanyaan, antara lain: pemahaman mereka tentang komplementaritas program bantuan sosial, ketepatan sasaran bantuan sosial bagi KPM, dan faktor pendukung serta penghambat sinergitas dan komplementaritas program bantuan sosial.


BAB TIGA

KOMPLEMENTARITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KELUARGA

PENERIMA MANFAAT

A. Pemahaman komplementaritas program bantuan sosial

Melalui focus group discussions (FGD) dengan para pemangku kepentingan daerah pada enam lokasi kajian diperoleh informasi, beragamnya para pemangku kepentingan daerah memaknai komplementaritas bantuan sosial. Salah satu pejabat Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat misalnya, menjelaskan makna komplementaritas:

..... memang sulit terentaskan, bila bantuan sosial diberikan secara sektoral, misalnya hanya anak saja yang dibantu atau bantuan kesehatan saja. Kalaupun bisa dipadukan, tetapi jika waktu pencairan anggaran berbeda, juga sulit, kecuali jika pencairan anggaran bantuannya serentak, secara bersama-sama, bisa lebih bermanfaat. Sekarang, memang sasaran sudah disatupintukan, tetapi masyarakat tahunya jenis bantuannya beda-beda, ada bantuan untuk anak sekolah, bantuan kesehatan, dan bantuan lainnya. Bentuk bantuan sekarang memang “sudah sulit untuk dimainkan” karena sudah tepat sasaran dan peruntukannya (Nov. 2017).

Searah dengan pendapat tersebut, salah satu pendamping PKH Kabupaten Bandung barat mengemukakan:

Saya setuju apabila program bantuan sosial disatupintukan, namun yang menjadi persoalan, bagaimana warga yang tidak mendapat PKH. Sementara sekarang ini ada beragam jenis bantuan sosial, seperti KIP, KIS, dan bantuan lainnya yang masing-masing program mempunyai persyaratan



tertentu dan mekanisme tertentu. Bagaimana dengan warga yang menerima bantuan di luar PKH yang tidak mempunyai pendamping. Dengan adanya pendamping PKH, masyarakat terbantu jika ada masalah dengan bantuan yang diterimanya. Informasi tentang komplementaritas ini menjadi pencerahan bagi kami dan alangkah baiknya bila semua program bantuan sosial disatupintukan (Nov. 2017).

Pendamping PKH lain mengemukakan:

Komplementaritas untuk anggota KPM PKH (khususnya) memang sangat bagus, karena mereka tidak hanya diberikan satu jenis bantuan tapi didukung oleh bantuan lain yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya saat ini masih banyak KPM yang mendapat satu jenis bantuan padahal ada tiga jenis bantuan (khusus PKH), apakah dibenarkan kalau hanya menerima bantuan satu jenis. Ketika komplementaritas ini diterapkan, seharusnya kami petugas pendamping, juga diberi pemahaman tentang masing-masing jenis bantuan itu, misalnya bagaimana dengan kriteria penerima KIP, KIS, Rastra atau bantuan lainnya. Juga bagaimana mekanisme dan persyaratan lainnya. Hingga saat ini kami malah tidak mengetahui hal tersebut, padahal banyak warga yang menanyakan hal itu kepada kami. Minimal ada pencerahan bagi kami, juga perlu pemikiran bagaimana dengan mereka yang bukan KPM PKH tetapi kondisinya layak mendapat bantuan (Nov. 2017).

Peserta FGD yang lain dari Bidang Jaminan Sosial juga menjelaskan:

Saat ini Kementerian Sosial mengeluarkan aturan baru bahwa bantuan PKH yang selama ini KPM terima, berdasarkan komponen kebutuhannya, misalnya: untuk ibu hamil menyusui, anak balita, bantuan sosial dan pendidikan anak. Saat ini, bantuan sosial melalui PKH tersebut tidak lagi berdasar aturan tersebut. Berapapun komponen yang dibutuhkan, KPM hanya hanya menerima satu nilai bantuan. Mungkin ini


bisa disalahartikan, mereka mungkin bertanya, kenapa kami tidak mendapat bantuan lainnya. Artinya dengan ketentuan yang baru tersebut dimungkinkan terjadi kesalahpahaman. Misalnya, keluarga yang hanya membutuhkan hanya satu komponen bantuan, mendapat jumlah bantuan yang sama dengan keluarga yang membutuhkan beberapa komponen. Ini menimbulkan kecemburuan. Dulu, bantuan diberikan per item sesuai kebutuhan KPM. Mereka bisa mendapat Rp. 3 juta pertahun. Sekarang, tidak seperti itu lagi, saat ini setiap KPM memperoleh Rp. 1.890.000,- pertahun, berapapun jumlah komponen kebutuhannya. Dengan jumlah bantuan tersebut, mereka merasa bantuan kurang mencukupi. Sebenarnya aturan ini sudah disosialisasikan oleh pendamping, tetapi KPM susah memahaminya. Perlu dipikirkan untuk komplementaritas adalah jenis kebutuhan pokok KPM yang paling mendasar, yaitu: pangan, papan dan sandang. Itu dulu sasaran prioritas yang dibantu. Kalau hanya melihat dari PKH saja, rasanya memang tidak adil, karena memang benar PKH menjadi program unggulan Kemensos, tetapi kita perlu dipikirkan tujuan awal adalah mengentaskan kemiskinan ... (DN. Nov. 2017).

Berbagai pendapat dari para peserta FGD tersebut dapat dikemukakan bahwa komplementaritas bantuan sosial bagi KPM dapat dimaknai sebagai bantuan melalui program-program sosial bagi KPM yang bersifat saling melengkapi dan berdasarkan kebutuhan KPM. Pada diri KPM biasanya melekat berbagai keterbatasan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, termasuk pelayanan sosial

Melalui FGD tersebut juga diperoleh informasi bahwa berbagai program bantuan sosial bagi KPM pada enam lokasi kajian, sesungguhnya cukup tersedia, sebagaimana masyarakat/umum ketahui, yakni telah tersedia program: Rastra, PKH, KIS, KIP, KUBE (Dekon, Daerah), dan lain



sebagainya. KPM pada enam lokasi kajian tersebut, disamping menerima PKH, umumnya juga menerima Rastra, KIS, dan KIP.

Kondisi itu sejalan dengan rekomendasi Asosiasi Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) bahwa keluarga miskin, setidaknya dapat memperoleh: (i) kesempatan memperoleh pekerjaan secara adil, (ii) pendidikan keluarga dan balita, (iii) penyediaan layanan bagi anak-anak dan orang tua, (iv) perumahan yang terjangkau, (v) biaya kesehatan rumah sakit, (vi) layanan kesehatan komprehensif, (vii) akses kredit dengan pengarusutamaan gender, dan (viii) pencegahan terhadap kekerasan dan penelantaran (Bab I).

Hal itu menunjukkan bahwa komplementaritas program bantuan sosial yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial melalui PKH, dan kemudian diikuti oleh bantuan sosial serta program subsidi lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Sosial bahwa penerima PKH seharusnya menerima BPNT atau Rastra, anak mereka menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Kartu Indonesia Sehat (KIS), subsidi listrik dan bantuan pemberdayaan berupa e-Warong KUBE-PKH (Bab I).

Namun, melalui FGD diperoleh informasi, meskipun penerima manfaat secara komplementaritas, berdasarkan pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) 2015, akan tetapi masih banyak terjadi, keluarga yang semestinya menerima program-program sosial tersebut seperti Rastra dan PKH misalnya, tetapi tidak mendapatkannya (exclusion error). Demikian halnya inclusion error dimana keluarga yang semestinya tidak berhak menerima bantuan sosial, malah mendapatkannya. Hal itu terlihat dari penuturan salah satu peserta FGD (institusi sosial) berikut:


.... ya, penerima bantuan melalui program-program sosial adalah keluarga miskin berdasarkan PBDT 2015. Tetapi, masih banyak terjadi, keluarga miskin yang seharusnya memperoleh bantuan, malah tidak memperolehnya, dan demikian sebaliknya. Padahal, waktu pemutakhiran data, kelurga miskin yang sebelumnya tidak masuk data, sudah diusulkan ke petugas pemutakhiran data (BPS). Ketika data turun, yang muncul ya data sebelum di perbarui tadi. Ini dimana salahnya dan siapa yang melakukan kesalahan, kami tidak tahu (FS, Nov. 2017).

Ketidaktepatan sasaran juga masih terjadi dalam pelaksanaan program sosial KIP misalnya. Peserta FGD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan salah satu lokasi kajian menuturkannya:

Program Indonesia Pintar dengan KIP-nya di wilayah kami sudah berjalan. Penerima KIP adalah peserta didik, yang berumur 6–21 tahun, berdasarkan PBDT 2017. Saya salah satu yang memberikan bantuan melalui KIP tersebut. Lho koq penerimanya anak PNS !, saya tidak habis pikir, padahal bantuan sosial melalui KIP tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Kasus tersebut terjadi di wilayah kota. Dengan begitu, meskipun penyaluran KIP berdasarkan PBDT 2015, tetapi masih terjadi yang namanya ketidaktepatan sasaran (RD, Nov. 2017).

Dari informasi tersebut menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program (seperti dikemukakan pada Bab I) masih menjadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kepentingan. Bagaimanapun sinergitas dan komplementaritas bantuan melalui program sosial dilakukan, tetapi jika data penerima manfaat tidak valid, maka keluaran yang diharapkan tidak akan terjadi seperti diharapkan. Perlu juga dipahami bahwa komplementaritas program bantuan sosial bagi KPM tidak akan serta merta dapat meningkatkan taraf kesejahteraan mereka secara otomatis. Seringkali



terlupakan bahwa mengubah mindset KPM perlu menjadi perhatian. Terkait itu, peran pendamping sosial menjadi sesuatu yang esensial.

Perlu dikemukakan juga bahwa pemahaman terkait komplementaritas program bantuan masih terbatas bagi pera pejabat di lingkungan institusi sosial (provinsi dan kabupaten/kota). Sementara para pemangku kepentingan dari institusi lain lebih banyak mendengarkan. Namun, dapat dikemukakan bahwa para pemangku kepentingan daerah sependapat KPM perlu mendapat hak-hak kebutuhan dasar mereka (Pangan, Kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial) secara komplementaritas dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

B. Komplementaritas Bantuan Sosial bagi KPM

1. Bantuan sosial yang diterima KPM

Dalam kaitan pemahaman para pemangku kepentingan daerah dalam memaknai komplementaritas seperti dikemukakan yakni sebagai pengintegrasian beberapa program bantuan sosial bagi KPM, dengan memanfaatkan PBDT 2015 (data by name by address –BNBA) dan segala keterbatasannya, yang tujuannya adalah percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin dan kesenjangan sosial.

Terkait itu, Menteri Sosial menyatakan, Kementerian Sosial akan memaksimalkan komplementaritas bantuan sosial PKH dengan bantuan sosial dan program subsidi lainnya untuk percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia. PKH merupakan salah satu program untuk mempercepat pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Keunggulan PKH dilihat dari penetapan


kriteria penerima yakni sembilan persen kelompok termiskin sehingga lebih tepat sasaran. Berdasarkan penilaian tersebut, penerima PKH dianggap layak juga menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Rastra, anak mereka menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Kartu Indonesia Sehat (KIS), subsidi listrik, dan bantuan pemberdayaan berupa e-Warong KUBE - PKH. Jika mereka menerima secara komprehensif diharapkan, maksimal lima tahun mandiri, tetapi jika mereka menerima program e-warong KUBE- PKH diharapkan dua tahun mandiri.

Usaha pemerintah melakukan sinergi program bantuan sosial merupakan upaya meminimalisasi kesalahan pemberian subsidi kepada masyakarat. Dengan dukungan empat undang-undang (UU) yang saling berkaitan, dengan sinergi program, diharapkan dapat saling memperkuat. Empat UU tersebut adalah tentang: Migas, Kelistrikan, Fakir Miskin dan Kesejahteraan Sosial. Keempat UU tersebut seharusnya memang disinkronkan, apakah ada integrasi dari subsidi listrik LPG (bantuan listrik) yang diintegrasikan dengan KKS serta tidak ada implikasi secara teknis menyalahi UU.

Saat ini, subsidi dan bantuan kepada KPM, dalam APBN 2017 meliputi: program Beras Sejahtera (Rastra) dengan nilai bantuan 15 kilo per bulan untuk setiap keluarga. Saat ini cakupannya mencapai 14,3 juta rumah tangga. Berikutnya, penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sebesar Rp. 110.000,-/bulan untuk tiap keluarga. Cakupan BPNT mencapai 1, 28 juta keluarga. Bantuan Kesehatan kepada Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) sebesar Rp. 23.000,-/bulan untuk setiap jiwa, dengan jumlah total penerima 94,3 jiwa. Bantuan Pendidikan dari



Program Indonesia Pintar sebesar Rp. 450.000,-/tahun untuk anak SD, untuk SMP sederajat Rp. 750.000,-/tahun per anak. Sementara untuk SMA dan sederajat mendapat Rp1 juta per tahun per anak. Total penerima bantuan ini 19,7 juta anak. Untuk PKH tahun 2017 ini terdapat 6 juta penerima PKH dengan nilai bantuan sebesar Rp. 1.890.000,- yang tahun 2018 akan ditingkatkan jumlahnya menjadi 10 juta penerima.

Dengan komplementaritas bantuan sosial kepada KPM, diharapkan akan memberikan daya ungkit dan manfaat dalam upaya meningkatan penghasilan dan kesejahteraannya. Tegas Menteri Sosial, agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga gini ratio antara warga negara yang berada pada level bawah dan level atas tidak terlalu jauh kesenjangannya.

Menteri Sosial kembali menegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu di Jakarta (September 2017) bahwa ketepatan sasaran pada program-program bantuan sosial menjadi hal yang sangat penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, perlu didukung data yang akurat, terus diperbarui setiap saat, dan terintegrasi atau data terpadu dengan meningkatkan peran aktif pemerintah kota dan kabupaten. Kesiapan data yang tervalidasi sangat penting karena berbagai bantuan sosial ini harus segera diintegrasikan, artinya yang menerima PKH, juga menerima Bantuan Pangan, KIP, KIS, LPG 3 kilogram, dan subsidi listrik, sehingga intervensinya menyeluruh dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial dimandatkan untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data setiap dua tahun sekali. Searah dengan


pemikiran kompelementaritas bantuan sosial tersebut, agar dapat menghasilkan nilai yang tinggi (Kremer dalam Supiandi 2014).

Berdasarkan pemahaman tersebut, hasil kajian pada enam lokasi menunjukkan terjadinya sinergitas dan komplementaritas program bagi KPM sesuai kebutuhannya. Sebagian besar responden (52,7 persen) menerima komplementaritas bantuan sosial sekurangnya empat program, yakni: PKH, Rastra, KIS, dan KIP. Disusul KPM yang menerima tiga program (PKH, Rastra, dan KIS). Kemudian, 12 persen respondern menyatakan menerima dua program (PKH, Rastra) dan selebihnya tujuh persen responden menyatakan menerima satu program saja, yaitu Rastra dan/atau PKH saja.

Penyaluran program-program bantuan sosial pada enam lokasi kajian, berbeda-beda. Di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan misalnya, Rastra diterima KPM tahun 2004, PKH tahun 2008, KIS tahun 2015 dan KIP tahun 2016.

2. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM

Kebutuhan dasar yang menjadi parameter pada kajian ini meliputi: pemenuhan kebutuhan air bersih, fasilitas kamar mandi/WC, frekuensi makan dalam sehari, frekuensi makan daging/ikan/ayam dalam sebulan, frekuensi makan sayur dalam seminggu, frekuensi membeli pakaian dalam setahun, kepemilikan rumah dan kondisinya, berobat ketika sakit, serta hubungan dengan lingkungan (sosial) sekitar.

Parameter kategori tingkat pemenuhan kebutuhan dasar tersebut dibagi kedalam tiga kategori, yaitu: tidak terpenuhi, cukup terpenuhi dan terpenuhi. Untuk masing-



masing pembagian kategori tingkat pemenuhan kebutuhan dasar KPM dilihat dari skor minimum (13) dan maksimum (33) kemudian dibagi menjadi 3 kelas yaitu: (i) skor nilai pemenuhan kebutuhan dasar tidak terpenuhi: 13-19; (ii) skor nilai pemenuhan kebutuhan dasar cukup terpenuhi: 20-26; dan (iii) skor nilai pemenuhan kebutuhan dasar terpenuhi: 27-33.

Hasil pengolahan data menunjukan bahwa sebanyak 61,30 persen responden cenderung merasa kebutuhan dasarnya cukup terpenuhi melalui program-program bantuan sosial yang telah diterimanya. Kemudian, 34 persen responden merasa kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan 4,7 persen reseponden menyatakan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi.

Reponden yang merasa kebutuhan dasarnya “tidak terpenuhi” karena: (i) responden telah menerima Kartu Program Bantuan Sosial, namun hingga saat ini bantuan sosial belum diterimanya (belum cair); (ii) responden merasa, negara belum cukup memenuhi kebutuhan dasarnya, misalnya: kebutuhan papan/perumahan (responden belum menerima bantuan perumahan, sanitasi dan pangan yang dibutuhkan); (iii) bantuan pangan yang diterimanya baru berupa beras (karbohydrat) sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan gizinya.

Reponden yang merasa kebutuhan dasarnya “terpenuhi”,

Diagram 5: Tingkat pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM

Sumber : Kajian Cepat, 2017.


karena: (i) responden, dengan adanya program bantuan sosial berupa bantuan kesehatan merasa kebutuhan dasar kesehatannya terpenuhi (Jamkesmas, KIS, dan Jamkesda melalui APBD); (ii) responden merasa semakin mudah mengakses layanan kesehatan dan mereka merasa keluarganya lebih sehat dengan adanya Bansos Kesehatan, misalnya semakin rajin memeriksakan bayi dan ba lita senantiasa sehat dan tercukupi gizinya. Secara jelas terlihat pada diagram 5.

Selanjutnya, hasil pengolahan data menunjukan bahwa 29,3 persen responden yang menerima bantuan sosial secara komplementaritas (lebih dari satu program –sesuai kebutuhannya) merasa kebutuhan dasarnya cukup terpenuhi, dan 20.7 persen merasa terpenuhi. Sedangkan 4.7 persen responden meskipun hanya menerima satu program bantuan sosial tetapi merasa kebutuhan dasarnya cukup terpenuhi, sebagaimana terlihat pada diagram 6.

Diagram 6. Komplementaritas Program Bantuan Sosial dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM

Sumber: Hasil Kajian cepat, 2017.



C. Manfaat Komplementaritas Bantuan Sosial

Terkait manfaat program bantuan sosial pangan dalam bentuk Rastra diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden (76,7 persen) menyatakan bermanfaat, selebihnya 3 persen kurang/ tidak bermanfaat, 2 persen tidak menjawab, dan 18,3 persen tidak relevan. Jawaban tidak relevan diperoleh dari responden yang tidak mendapat program bantuan sosial Rastra. Lebih jelas terlihat pada diagram 7.

Diagram 7. Manfaat Bantuan Pangan


Data kuantitatif kemanfaatan bantuan pangan melalui Rastra kepada KPM tersebut diperkuat hasil FGD dengan para pemangku kepentingan bahwa bantuan pangan melalui Rastra cukup bermanfaat dan membantu kebutuhan pangan KPM, meskipun masih terjadi ketidaktepatan sasaran (exclussion/inclussion error) dalam pendistribusiannya.

Demikian halnya bantuan sosial pada aspek pendidikan, cukup membantu dan bermanfaat bagi keluarga KPM. Data


kuantitatif menunjukkan 77,7 persen responden menyatakan bermanfaat, selebihnya 9 persen responden menyatakan belum/tidak bermanfaat, 6 persen responden tidak menjawab, dan 7,3 persen menyatakan tidak relevan. Secara lebih jelas terlihat pada diagram 8.

Data tersebut sejalan dengan pendapat para peserta FGD yang sepakat bahwa bantuan aspek pendidikan sangat membantu dan bermanfaat bagi keberlanjutan sekolah anak-anak KPM sekurangnya tidak putus sekolah wajib belajar 9 tahun dan/atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Diagram 8: Manfaat Aspek Pendidikan


Selanjutnya, terkait bantuan sosial aspek kesehatan diperoleh informasi, 84,3 persen responden menyatakan bermanfaat, 4,7 persen belum/tidak bermanfaat, 4,3 persen tidak menjawab, dan 6,7 persen tidak relevan. Lebih jelas terlihat pada diagram 9. Terkait bidang kesehatan, salah satu daerah lokasi kajian Barito Kuala misalnya, melalui Kepala Dinas Kesehatan setempat diperoleh informasi:



Kepada keluarga miskin yang tidak mempunyai identitas (KTP), melalui dana APBD disediakan biaya rawat inap, biaya persalinan, termasuk ongkos/biaya bagi yang menungguinya Rp. 50.000,- per hari. Selama kurun waktu tahun 2016, Pemerintah daerah setempat menanggung biaya 1.519 jiwa keluarga miskin (KD, Nov 2017).

Diagram 9: Manfaat Bantuan Aspek Kesehatan


Namun, dalam kaitan pemenuhan kebutuhan dasar rumah layak huni, sebagian besar responden (50,3 persen) menyatakan tidak relevan. Data kuantitatif tersebut menunjukkan, sebagian besar responden yang notabene penerima PKH, belum/tidak mendapatkan bantuan Rutilahu, 14 persen responden menyatakan tidak/belum bermanfaat, dan hanya 8,7 persen menyatakan bermanfaat. Selebihnya 27 persen responden tidak menjawab (diagram 10).

Melalui FGD dengan para pemangku kepentingan pada enam lokasi kajian diperoleh informasi bahwa memang KPM penerima PKH pada umumnya belum memperoleh bantuan Rutilahu. Bantuan Rutilahu melalui APBN lebih terbatas.


Informasi terkini, bantuan sosial melalui Rutilahu tersebut akan dialihkan dari Kementerian Sosial ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA).

Diagram 10: Manfaat Bantuan Rutilahu


Selanjutnya, terkait dampak positif bantuan pangan bagi KPM diperoleh informasi, sebagian besar responden (58,5 persen) menyatakan keluarga mereka merasa cukup sehat karena cukup makan, 24,1 persen menyatakan terpenuhi gizi keluarganya, dan selebihnya 17,4 persen tidak relevan. Mereka yang menyatakan tidak relevan karena mereka tidak/belum memperoleh bantuan pangan melalui Rastra. Lebih jelas terlihat pada diagram 11.

Data tersebut sejalan dengan informasi yang diperoleh melalui FGD bahwa memang terdapat KPM PKH tidak serta merta memperoleh bantuan pangan melalui Rastra, dan demikian sebaliknya, bukan KPM PKH tetapi mendapat program bantuaan pangan melalui Rastra tersebut.



Diagram 11: Dampak positif bantuan pangan


Kemudian, tentang bantuan sosial pendidikan, diperoleh informasi bahwa dampak postifnya, 42 persen responden menyatakan anak mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, 38 persen anaknya rajin sekolah, 11,7 persen menyatakan tidak relevan, dan 8 persen tidak menjawab, dan lebih jelas terlihat pada diagram 12.

Diagram 12: Dampak positif bantuan pendidikan



Melalui FGD pada salah satu daerah lokasi kajian Kabupaten Gowa misalnya, diperoleh informasi terkait bantuan sosial pendidikan bagi keluarga miskin, dimana pihak pemerintah daerah setempat melalui APBD juga mengalokasikannya bagi peserta didik mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA pada sekolah-sekolah negeri, termasuk sekolah agama. Bahkan mahasiswa yang berprestasi tetapi tidak mampu, dibiayai untuk melanjutkan pada perguruan tinggi negeri baik di Sulawesi Selatan (Makassar) dan bahkan pada beberapa perguruan tinggi di Pulau Jawa (SY., Nov. 2017).

Diagram 13: Dampak positif bantuan kesehatan


Adapun dampak positif bantuan sosial kesehatan, sebagian besar responden (66 persen) menyatakan dapat mengakses layanan kesehatan lebih mudah, 23 persen menyatakan keluarganya sehat. Namun 9,7 persen tidak relevan, dan selebihnya 1,7 persen tidak menjawab. Secara lebih jelas terlihat pada diagram 12. Responden yang menyatakan tidak relevan karena tidak/belum mendapat KIS, dan kalaupun mendapat KIS, tetapi belum bisa dimanfaatkan.



Diagram 14: Dampak positif bantuan Rutilahu


Tentang bantuan tempat tinggal melalui Rutilahu, diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden (54 persen) menyatakan tidak relevan, karena umumnya responden penerima manfaat PKH tidak/belum mendapat-kan bantuan perumahan melalui Rutilahu tersebut. Kemudian, 4 persen res-ponden menyatakan, melalui bantu-an Rutilahu, rumah mereka menjadi layak huni, dan selebihnya 37 persen responden tidak menjawab. lebih jelas terlihat pada diagram 14.

Komplementaritas program bantuan sosial bagi KPM baik melalui APBN seperti bantuan pangan berupa Rastra, bantuan kesehatan dan pendidikan melalui PKH ditambah lagi KIS, KIP, dan melalui APBD baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, data kuantitatif seperti dikemukakan menunjukkan kemanfaatan dan dampak positif yang signifikan.

Berdasar data tersebut, kenyataan di lapangan menunjukkan sejalan dengan kebijakan pemerintah, terkait komplementaritas program bantuan sosial bagi KPM sebagaimana statemen


Menteri Sosial R.I. yaitu memaksimalkan komplementaritas bantuan sosial PKH dengan bantuan sosial dan program subsidi lainnya secara integral (menyatu) untuk percepatan penanganan kemiskinan. PKH merupakan salah satu program yang dinilai telah berhasil mempercepat pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Karenanya, penerima PKH seharusnya juga menerima BPNT atau Rastra, anak mereka menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Kartu Indonesia Sehat (KIS), subsidi listrik, dan bantuan pemberdayaan berupa e-Warong KUBE-PKH. Jika mereka menerima secara komprehensif, diharapkan maksimal lima tahun bisa mandiri. Jika mereka menerima program e-Warong KUBE-PKH diharapkan dua tahun, akan mandiri. Dengan adanya komplementaritas bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat, akan memberikan daya ungkit dan manfaat untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, bantuan sosialpun dapat lebih tepat sasaran dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Hal ini agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga gini ratio antara warga negara yang berada pada level bawah dan level atas tidak terlalu jauh kesenjangannya (Bab I).

Kompelentaritas bantuan sosial dalam kontek kajian ini adalah terkait pemberian uang, barang dan/atau pelayanan sosial yang bertujukan untuk membantu atau melindungi KPM agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial sehingga taraf kesejahtreraan (kualitas hidup) mereka dapat secara perlahan meningkat.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa komplementaritas program bantuan sosial bagi keluarga miskin dan rentan pada enam lokasi kajian: Kota Payakumbu, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Gowa, sebagian besar responden merasa kebutuhan dasar mereka cukup terpenuhi, karena: (i) dengan adanya program bantuan sosial, khususnya kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pendidikan terpenuhi; (ii) responden merasa semakin mudah dalam mengakses khususnya layanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga mereka.

Akan tetapi, masih terdapat responden yang merasa kebutuhan dasarnya “tidak terpenuhi” karena: (i) mereka sebenarnya telah menerima kartu program bantuan sosial, namun tidak/belum bisa mencairkannya; (ii) responden merasa, beberapa kebutuhan dasarnya, seperti: papan (perumahan), sanitasi, juga pangan yang dibutuhkan, mereka tidak menerimanya; (iii) bantuan pangan yang diberikan pemerintah baru beras (karbohydrat), sehingga kebutuhan akan gizi, belum terpenuhinya.

Permasalahan krusial mendasar yang perlu mendapat perhatian baik dari pihak pusat maupun daerah dalam pelaksanaan komplemetaritas program bantuan sosial bagi keluarga miskin dan rentan adalah koordinasi dan sinergi


data, sebagai dasar layanan. Untuk itu, keterpaduan data (satu data) dan layanan perelu menjadi perhatian utama bagi dilakukannya perbaikan.

B. Saran

Data yang berbeda, meskipun telah dilakukan pemutakhiran basis data terpadu (tahun 2015) masih menjadi kendala utama di lapangan. Implikasinya adalah tidak terintegrasinya pelayanan (sosial) yang diselenggarakan oleh berbagai pihak dan khususnya oleh pemerintah. Atas kondisi itu, solusinya adalah dilakukakannya verifikasi dan validasi data secara masif, dimana kewenangan ada pada Kementerian Sosial dengan berkoordinasi dengan BPS. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011, pasal 8 (1) dan kemudian didukung Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 12 (3): “Statistik sektoral harus diselenggarakan bersama dengan Badan apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan populasi berskala internasional”. Selanjutnya diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 101/2012 pasal 2 (1), yang menyatakan, Kementerian diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik (UU No. 13/2011 pasal 8 (4). Hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, dijadikan data terpadu (PP No. 101/2012, pasal 3).

Pada prinsipnya terdapat dua rekomendasi, secara lebih jelas dikemukakan sebagai berikut:

1. Dalam upaya peningkatan pemahaman bagi para



pemangku kepentingan daerah tentang komplementaritas program bantuan sosial, maka sosialisasi kebijakan komplementaritas program bantuan sosial tersebut perlu dilakukan secara masif melalui berbagai cara daan media dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan;

2. Agar kebijakan komplementaritas program bantuan sosial dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka data keluarga miskin sebagai penerima manfaat harus valid, untuk itu verifikasi dan validasi data menjadi keharusan untuk dilakukan secara dinamis dan real time.


DAFTAR PUSTAKA

BPS: Penduduk Miskin Indonesia 10,64 Persen 2017. http://www.industry.co.id/read/12219/bps-penduduk-miskin-indonesia-1064-persen-2017. Diakses 3 Oktober 2017.

Dulung, Adi Z.A. (2016). Komplementaritas Program Penanganan Fakir Miskin untuk Mendukung PKH. Ditjen. PFM.

Khomsan, A., Dharmawan, AH., Saharuddin, Alfiasari, Syarif, H., Sukandar D. (2015). Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

Miles, Mathew B., and A. Michael Huberman. 1984. Qualitative data Analysis: A Source book of New Members. Beverly Hills, CA: SAGE.

Muhtar. (2017). Peningkatan Akses Layanan Sosial Keluarga Miskin melalui Sistem Layanandan Rujukan Terpadu. Sosioinforma, edisi 1, 2017.

Neuman, W.L. (2006). Social Research Methods, Qualitative & Quantitative Approach. Sixth Edition. Pearson Education, Inc.

Peraturan Presiden RI. No.166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Rys, Vladimir. 2010. Merumuskan Ulang Jaminan Sosial, Kembali Ke Prinsip-Prinsip Dasar (diterjemahkan Dewi Wulansari). Jakarta: PT. Pustaka Alvabet.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. (2014). Buku I Agenda Pembangunan Nasional. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sugiyono, Prof.Dr. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Penerbit Alfabeta

Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan. Bandung: CV. Alfabeta.

Supiandi, 2014. Summary: Michael P. Todaro and Stephen C. Smith. Economic Development, 11th Edition, Ch.4.

UU. R.I Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.


SEKILAS PENULIS

MUHTAR, lahir di Magetan (1960). Pendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2) Program Studi Sosiologi Kekhususan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP-UI (2004). Mengawali sebagai PNS pada Departemen Sosial (kini: Kementerian Sosial) di (Kantor Wilayah) Provinsi Sumatera Selatan tahun 1991. Pernah menjadi Pemimpin Proyek Bantuan Kesejahteraan Sosial (BKS) tahun 1993/1994 dan 1994/1995. Tahun 1996 pindah ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Sejak itu terlibat aktif dalam penelitian bidang kesejahteraan sosial, dan sejak 1999 menekuni sebagai peneliti. Topik-topik penelitian yang diikuti dalam lima tahun terakhir: Kontribusi Organisasi Sosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan, Dampak PKH bagi RTSM, Studi Kebijakan Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Sosial, Rapid Asesmen Daerah Aliran Sungai Ciliwung, dan Perlindungan Sosial bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dalam upaya menyosialisasikan hasil penelitian, aktif menulis pada majalah di lingkungan Kementerian Sosial. Short course yang pernah diikuti antara lain: Pelatihan Peneliti Muda, Pelatihan Analisis Dampak Lingkungan Sosial (Andalsos), Pengolahan Data Kuantitatif (SPSS), Penulisan Populer Ilmiah, dan Presentation Skill. Kursus Bahasa Inggris yang pernah diikuti adalah di FIB-UI (2005-2006) dan di LIA (2006); Saat ini sebagai anggota dewan redaksi Majalah Jurnal Sosiokonsepsia Puslitbangkesos.

ACHMADI JAYAPUTRA. Lahir 2 November 1957 di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Pendidikan: Tahun 1978–1984 kuliah di Jurusan Antropologi FSUI; 1984 – 1986 kuliah Ilmu Tauhid pada Universitas Islam Syekh Yusuf;



2000 – 2002 memperoleh kesempatan kuliah pada Program Pascasarjana Kekhususan Pengembangan Masyarakat pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pekerjaan: (1) Jabatan fungsional), sejak tahun 1985 diterima sebagai pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial. Tahun 1986 - 1990 Asisten Peneliti Madya; 1990 – 1994 Ajun Peneliti Muda; 1994 – 1998 Ajun Peneliti Madya; 1998 – 2000 Peneliti Muda; 2000 – 2002 Peneliti Madya; 2002 – 2004 Ahli Peneliti Muda; 2010 Peneliti Utama Bidang Pelayanan dan Kesejahteran Masyarakat. Sejak 1986 sebagai pengajar Antropologi Sosial Budaya dan Sistem Budaya Indonesia di Universitas Muhammadiyah Jakarta; (2) Jabatan struktural, Tahun 1994–1998 sebagai Kepala Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi, Puslitbang RBS; 1998-1999 sebagai Kepala Sub Bidang Perumusan Rencana dan Program, Puslitbang PKS; 2001–2004 sebagai Kepala Bidang Analisis dan Bimbingan Sosial, Pusbangtansosmas; 2004–2005 sebagai Kepala Bidang Kerjasama dan Publikasi, Puslitbang UKS; 2006 – 2007 sebagai Kepala Bidang Program, Puslitbang Kesos; 2007 – 2009 sebagai Kepala Bidang Program dan Evaluasi, BBPPKS Padang.

Topik dan Penelitian yang pernah ditulis antara lain; 2003; Pemberdayaan Pranata Sosial dalam Menangani Masalah Narkoba di Mataram dan Manado; 2004: Pelayanan Sosial Bencana Alam Aceh; 2005: Pelayanan Lanjut Usia di Indonesia; 2006: Peranan Organisasi Sosial dalam Penanganan Sosial di Kupang; 2007: Desa adat Gayo, Pelayanan Sosial TKI di KBRI Kuala Lumpur Malaysia; 2009: Kesejahteraan Sosial di Kepulauan Riau, Kecamatan Linge Terpencil, Aceh Tengah, Rancang Bangun Model Kebijakan Pengembangan Industri Rumah Tangga pada Kawasan Masyarakat Miskin di Jabodetabek, Tipologi Desa Berketahanan Sosial; 2010: Pemberdayaan Desa Berketahanan Sosial di Sumatera Barat, Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Suku Bangsa di Indonesia; 2011; Kesiapan Komunitas dalam Pengendalian


Konflik Sosial, Pemberdayaan Desa Berketahanan Sosial di Desa Samba Bakumpai, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah; 2012: Evaluasi Jaminan Sosial Lanjut Usia, Penanggulangan Kemiskinan Melalu RS RTLH, Jaminan Sosial Orang Dengan Kecacatan.

MOCHAMAD SYAWIE. Lahir di Pekalongan 10 Mei 1955, memperoleh gelar S1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Sosiologi Gadjah Mada Yogyakarta. Gelas S2 Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Program Studi Sosiologi

Riwayat Pekerjaan :

• 1984 - 1986 Kanwil Depsos Provinsi Lampung, 1986-1987Petugas Sosial Kecamatan (PSK) di Kecamatan Padangratu Lampung Tengah

• 1988 - 1994 Balai Besar Penelitian Pengembangan danPelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta.

• DosenLuarBiasaFakultasEkonomiUniversitasTrisaktiJakarta(1995 sampai sekarang-2012

• Pernah mengajar di STIE IBII Jakarta, STIE Trisakti Jakarta(1998- 2001).

• Peneliti pada Pusat Penelitian Kesos Badan LitbangKementerian. Sosial Jakarta. Peneliti pada Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial, Jabatan terakhir Peneliti Madya di Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badiklit Kessos Kementerian. Sosial (2002 – sampai sekarang).

• AnggotaRedaksi JurnalKetahananSosialMasyarakat (2004–2010).

• Anggota Tim Penilai Penneliti Instani (TP2I) Kementerian.Sosial 2012-2014), juga pernah menjabat Sekretaris TP2I (2009-2011)

• Aktifmenulispada jurnal ilmiah (JURNAL, INFORMASI,danTANSOSMAS, JURNAL Ekonomi Trisakti).



• MenjadiEditordalambeberapapenelitian.

• Penelitian yang sudah dilakukan; Masyarakat BerketahananSosial Perspektif Multikultural, Struktur-Struktur Mediasi Dalam Masyarakat Berketahanan Sosial, Pemetaan Pranata Sosial Pada Komunitas Lokal, Jaringan Ketahanan Sosial Masyarakat, Model Pengembangan dan Penguatan Ketahanan Sosial Mayarakat; Masalah Kebutuhan Dan Sumber Daya Di Daerah Teringgal

• Aktifmengikutiseminardanpelatihanyangberkaitandenganmetode penelitian dan yang berkaitan dengan pengembangan ketahanan sosial masyarakat.

INDAH HURUSWATI, Peneliti Madya pada Puslitbang Kesos, Kementerian Sosial RI. Pendidikan terakhir S2-Antropologi, FISIP UI. Menggeluti penelitian sejak tahun 2009 hingga 2017 dan lebih banyak fokus pada bidang kemasyarakatan: masyarakat perdesaan dan perbatasan. Pada tahun 2013 hingga 2017 ikut meneliti dan membangun (development research) sistem layanan dan rujukan terpadu yang menjadi program prioritas Kementerian Sosial.

SUYANTO, Lahir di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Jogyakarta, tanggal 10 Desember 1958. Memperoleh Gelar Sarjana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 1989. Saat ini menjabat Peneliti Madya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.


Penulis sering menulis berbagai artikel yang diterbitkan di media/Jurnal atau Buku. Beberapa penelitian yang dilakukan antara tahun 2010-2013 (saja), meliputi:

• Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tertinggal MelaluiPengembangan Ekonomi Pedesaan (Studi Kasus di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat), Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial. Tahun 2010.

• Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal: IdentifikasiKebutuhan, Sumberdaya dan Permasalahan Masyarakat desa Jambu & Desa Engkangin-Kalimantan Barat serta Desa Sendangmulyo dan Desa Mlatirejo Jawa Tengah Tahun 2010.

• Masalah, Kebutuhan dan Sumberdaya di Daerah TertinggalStudi Kasus di Sepuluh Kabupaten Tertinggal Tahun 2011.

• Pemberdayaan Keluarga Miskin di Sekitar IndustriPertambangan Tahun 2011.

• Kesiapan Komunitas Dalam Pengendalian Konflik Sosial(Studi(Studi Kasus di tiga Kota). Tahun 2011.

• Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial Studi Evaluasi BantuanStimulan Bahan Bangunan Rumah Berupa Uang Melalui Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Tahun 2012.

• KondisiSosialEkonomiKeluargaPaskaPemutusanHubunganKerja” (Studi Kasus Industri Tekstil diKecamatan Dayeukolot, Kabopaten Bandung-Jawa Barat). Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial 2010.

• Studi Kebijakan Pengembangan Sinergitas PemberdayaanKomunitas Adat Terpencil Di Nusa Tenggara Timur. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, tahun 2013.



BAMBANG PUDJIANTO, lahir di Jakarta tangal 11 Oktober 1967. Saat ini menekuni bidang Kelitbangan dan telah melakukan berbagai penelitian. Latar Belakang pendidikan yang pernah dilalui, yaitu pada jenjang Strata 1 diselesaika tahun 1991 di Universitas Padjajaran Bandung dengan jurusan Kesejahteraan Sosial, selanjutnya mengambil jurusan Psikologi Sosial di Pascasarjana UGM pada tahun 2000.

Beberapa tulisan ilmiah pernah diterbitkan berbagai media Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sejak 2010 saja meliputi:

• Masalah,KebutuhandanSumberDayadiDaerahPerbatasan(Kabupaten Karimun Prov. KEPRI dan Kabupaten Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat), Puslitbang Kessos, 2010.

• Masalah,KebutuhandanSumberDayaDiDaerahTertinggal(Kabupaten Maluku Tenggara Barat Prov Maluku dan kabupaten Rote Ndau Prov NTT), Puslitbangkesos, 2011.

• Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial; Studi Evaluasi BantuanStimulan Bahan Bangunan Rumah Berupa Uang Melalui Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan, Puslitbangkesos, 2012.

• Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan DalamPembangunan Kesejahteraan Sosial, Puslitbangkesos, 2013.

• Selebihnyauntukmengembangkankeilmuandanmenambahwawasan, pernah bergabung sebagai pengajar pada beberapa perguruan tinggi antara lain di Bina Sarana Informatika Jakarta dan Universitas Kertanegara Jakarta, serta menjadi anggota redaksi Majalah Jurnal, Puslitbang Kesos selama 9 tahun.

Ayu Diah Amalia, lahir pada 6 Februari 1983 di Jakarta. Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI. Menamatkan pendidikan di Universitas Indonesia, Program Studi Sosiologi


(2006) dan pendidikan Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Konsentrasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Sosial Univeritas Indonesia Tahun 2013. Kepakaran Peneliti : Sosiologi - Pengkajian Dampak Sosial dan Evaluasi Program. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan bersama Tim diantaranya : Studi Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Alam Melalui TAGANA, Kontribusi Organisasi Sosial Terhadap Pembangunan Sosial, Evaluasi Indikator Utama Kementerian Sosial, Studi Kepuasan KPM Terhadap Fungsi Ewarong, serta penelitian mandiri ; Pelaksanaan Program Elderly Day Care Services di PSTW Budhi Dharma Bekasi, Evaluasi Outcomes Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra di PSBN Wyata Guna Bandung.

M. BELANAWANE SULUBERE, Lahir di Jakarta, tanggal 8 Oktober 1983. Pendidikan tinggi dari Jurusan Antropologi FISIP UI (2006). Tahun 2010 mulai bergabung sebagai staf di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. Akhir tahun 2013 menjadi pejabat Peneliti Pertama di lembaga tersebut. Mulai mengikuti beberapa penelitian di bidang kesejahteraan sosial dan menulis artikel dalam majalah di kampus dan lembaganya sendiri.



INDEKS

AASLUT 2ASPACA 2

BBappeda 22, 45Barito Kuala iii, v, viii, 18, 37, 38, 54, 58, 65BAZNAS 2BDT 3, 23BPNT 5, 11, 49, 52, 64BPS iii, 2, 25, 32, 35, 36, 37, 38, 50, 66, 68

CCreswell 15Cuddy 13

EE-Warong KUBE-PKH 5, 11, 12, 49, 64

FFakir Miskin 6, 10, 13, 14, 27, 66FGD 19, 20, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 62

GGini rasio 2GOWA 18

JJamkesda 2, 56Jamkesmas 30, 56Jawa Barat 17Jawa Tengah 17


KKalimantan Selatan iii, 18, 37, 54Kementerian Sosial b, iii, 9, 10, 11, 16, 23, 47, 49, 51, 53, 60, 66, 70, 73, 75, 76KIP 1, 2, 5, 11, 23, 30, 39, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 63, 64KIS 1, 2, 5, 11, 23, 30, 39, 41, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 62, 63, 64KKS 1, 9, 10, 30, 52Komplementaritas iii, v, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 45, 46, 47, 48,

49, 50, 51, 53, 54, 56, 63, 64, 65, 67KPM v, viii, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 30, 38, 41, 45, 47, 48, 49, 50,

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 76KUBE 2, 5, 12, 48, 49, 52, 64

LLazismu 2Lombok Tengah 18

NNASW 6, 49Neuman 15, 68

PPayakumbuh 16PBI 52, 70PIP 1, 16, 17, 18, 33PIS 1, 16, 17, 18, 33PKH 2, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 30, 33, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47,

48, 49, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 63, 64, 68, 70PMKS 2, 26, 27, 28PSKS 1

RRastra 2, 5, 7, 8, 11, 23, 30, 39, 41, 47, 48, 49, 52, 54, 57, 60, 63, 64Rutilahu viii, 5, 11, 23, 30, 41, 49, 52, 59, 60, 63, 64

SSinaga 13SKPD 22, 23, 28, 29



SLRT vii, 16, 18Sugiyono 19, 69Suharto 3, 12, 69Sukoharjo iii, v, 18, 30, 31, 32, 33, 65Sulawesi Selatan 18Sumatera Barat iii, 18, 71

TTKPKD 19, 22TNP2K 23

UUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 14

VValidasi Data 23, 66, 67Verifikasi 23, 53, 66, 67

KOMPLEMENTARITAS -...

Documents

Transcript of KOMPLEMENTARITAS -...