KOMISI PEMILIHAN UMUM - Website Direktorat Politik dan ...ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan...

11
KOMISI PEMILIHAN UMUM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 KOMISI PEMILIHAN UMUM, Menimbang a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan masalah teknis pedoman pengadaan dan spesifikasi teknis formulir yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, perlu diadakan perubahan terhadap pedoman pengadaan dan spesifikasi teknis formulir untuk pelaksanaan pemilihan umum; b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Formulir yang digunakan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ; 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;

Transcript of KOMISI PEMILIHAN UMUM - Website Direktorat Politik dan ...ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan...

Page 1: KOMISI PEMILIHAN UMUM - Website Direktorat Politik dan ...ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/1... · Spesifikasi Teknis Formulir Yang Digunakan Dalam Pemungutan

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS FORMULIR YANG

DIGUNAKAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan masalah teknis pedoman pengadaan dan spesifikasi teknis formulir yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, perlu diadakan perubahan terhadap pedoman pengadaan dan spesifikasi teknis formulir untuk pelaksanaan pemilihan umum;

b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Formulir yang digunakan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;

3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;

Page 2: KOMISI PEMILIHAN UMUM - Website Direktorat Politik dan ...ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/1... · Spesifikasi Teknis Formulir Yang Digunakan Dalam Pemungutan

2

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 95;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum l\Jomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Tinta Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Segel, untuk Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengadaan Alat Perlengkapan Dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Sampul yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

Page 3: KOMISI PEMILIHAN UMUM - Website Direktorat Politik dan ...ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/1... · Spesifikasi Teknis Formulir Yang Digunakan Dalam Pemungutan

3

17. Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan

di Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Perwakllan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009; Memperhatikan 1. Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/SKlKPUlTahun

Penetapan Badan Pelaksana dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Tahun 2009;

Komisi Pemilihan Umum tanggal 06

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN

TEKNIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN

DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH PROVINSI, PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasall

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun Pengadaan Dan Spesifikasi Teknis Formulir Yang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 diubah, sebagai berikut : 1. Ketentuan 4 ditambah ketentuan baru menjadi Pasal 4 huruf w,

berbunyi berikut: "Pasal4

w. Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Anggota DPR Tahun 2009 (Model C1-IT DPR) dan

Suara Sah dan Tldak Sah dalam Pemilu Anggota (Lampiran Model C1-IT DPR);"

7 ditambah ketentuan baru menjadi Pasal 7 huruf h,

"Pasal7 h. Serita Acara Pemungutan Suara dan

Anggota DPRlDPDIDPRD Tahun 2009 (Model DA-7);"

3. 8 huruf b angka 2 diubah, sehingga berikut: "Pasal8

Hasil Perolehan Suara untuk Umum dan Calon Anggota

II di Panitia Pemilihan Luar Negeri bagi r'nQrnl"\,Qrll( suara melalui Pos (Lampiran 2 Model D1 LN-DPR);

,dan" 4. 10 diantara huruf 9 dan huruf h, ditambah ketentuan baru

10 huruf g.1, berbunyi sebagai berikut: "Pasal 10

g.1. Serita Acara Pemungutan Suara dan Pemilu Anggota DPRlDPD/DPRD

Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DS-6) ;"

Page 4: KOMISI PEMILIHAN UMUM - Website Direktorat Politik dan ...ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/1... · Spesifikasi Teknis Formulir Yang Digunakan Dalam Pemungutan

4

5. Ketentuan Pasal 12 diantara huruf f dan huruf g, ditambah ketentuan baru menjadi Pasal 12 huruf f.1, berbunyi sebagai berikut:

"Pasal12

f.1. Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRlDPDIDPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DC-6) ;"

6. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2008, diubah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Untuk memudahkan pemahaman terhadap Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan Dan Spesifikasi Teknis Formulir Yang Digunakan Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan ini, disusun dalam satu naskah.

Pasallil

Dengan berlakunya Peraturan ini, Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2008, dinyatakan tidak berlaku.

PasallV

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Pebruari 2009

KETUA,

Ttd.

PROF. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Page 5: KOMISI PEMILIHAN UMUM - Website Direktorat Politik dan ...ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/1... · Spesifikasi Teknis Formulir Yang Digunakan Dalam Pemungutan

Lampiran: Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 07 Tahun2009 Tanggal 11 Pebruari 2009

No Model Formulir Ukuran Bahan Kertas Warna Kertas

Warna Cetakan

Jumlah Lembar

Tempat Peneadaan

Catatan

I. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA I Model C OPR dan OPO Folio HVS 70 gram Putih Hitam 4 Ibr KPU Untuk setiap TPS, Saksi peserta

Pemilu, Waslulap masing-masing I set (4 Ibr), PPS

2 Model C I OPR dan OPO Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Untuk setiap TPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing-masing I Ibr PPS

3 Lampiran Model CI-OPR Folio HVS 70 gTam Putih Hitam 7 Jbr KPU Untuk setiap PPS, TPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing­masing I set!7 Ibrl

4 Lampiran Model CI-OPO Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Untuk setiap TPS, PPS, Saksi peserta Pemilu, Waslul ap masing­masing I Ibr

5 Model C2 OPR, ukuran besar Plano (54 x 84 cm)

HVS 70 gram Putih Hitam 141br KPU Untuk setiap TPS.

6 Model C2 OPO, ukuran besar Plano (54 x 84 cm)

HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Untuk setiap TPS. Jika jumlah calon >20 maka pengadaannya disesuaikan keblltllhan

7 Model C3 OPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Untuk setiap TPS = 3 Ibr 8 Model C3 OPO Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Untuk setiap TPS 9 Model C OPRD Provinsi Folio HVS 70 gram Putih Hitam 3 Ibr KPU Provinsi Untuk setiap TPS , Saksi peserta

Pemilu, Waslulap masing-masing I set (3 Ibr), PPS

10 Model CI OPRO Provinsi Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Provinsi Untuk setiap TPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing-masing I Ibr PPS

II Lampiran Model C I-OPRD Provinsi

Folio HVS 70 gram Putih Hitam 71br KPU Provinsi Untuk setiap TPS, PPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing­masing I set (7 Ibr) , Sedangkan untuk Oapil yang calon anggota OPRD Prov > 12 calon, mengadakan formulir sesuai kf>hlltllh~n

12 Model C2 OPRD Provinsi, ukuran besar

Plano (54 x 84 cm)

HVS 70 gram Putih Hitam 141br KPU Provinsi Untuk setiap TPS, Sedangkan untuk Oapil yang calon anggota OPRD Prov > 12 calon dapat mengadakan formulir sesuai kebutuhan

13 Model C3 OPRD Provinsi Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Provinsi Untuk setiap TPS = 3 Ibr 14 Model C OPRD Kab/Kota Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Provinsi Untuk setiap TPS, Saksi peserta

Pemilu, Waslulap masin g-masing I set (3 Ibr), PPS

15 Model CI OPRD Kab/Kota Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Provinsi Untuk setiap TPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing-masing I Ibr PPS

16 Lampiran Model C I-OPRD Kabupaten/Kota

Folio HVS 70 gram Putih Hitam 71br KPU Provinsi Untuk setiap TPS, PPS, Saksi peserta Pemilll, Waslulap masing­masing I set (7 Ibr), Sedangkan untuk Oapil yang calon anggota OPRO Kab /Kota > 12 calon dapat mengadakan fomlUlir sesuai Ikphlltllh~n

17 Model C2 OPRD KabupateniKota ukuran besar

Plano (54 x 84 cm)

HVS 70 gram Putih Hitam 141br KPU Provinsi Untuk setiap TPS, Sedangkan untuk Oapil yang calon anggota OPRD KablKota > 12 calon dapat mengadakan formulir sesllai Ikehlllllh~n

18 Model C3 OPRD KabuDatenIKota

Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Provinsi Untuk setiap TPS - 3 Ibr

19 Model C4 Folio HVS 70 gram Putih Hitam 112 Ibr KPU Provinsi 1 Ibr untuk 2 pemilih. Untuk sebanyak pemilih dalam OPT setiaD TPS

20 21

Model C5 Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Provinsi Untuk seti~ TPS = 5 Ibr Model C6 Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Provinsi Untuk setiap TPS = 2 Ibr (untuk

KPPS dan PPS masing-masing I Ibr)

22 Model C7 Folio HVS 70 gram Putih Hitam 21br KPU Provinsi Setiap TPS

Page 6: KOMISI PEMILIHAN UMUM - Website Direktorat Politik dan ...ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/1... · Spesifikasi Teknis Formulir Yang Digunakan Dalam Pemungutan

2

No Warna Warna Jumlah Tempat

Model Formulir Ukuran Bahan Kertas Kertas Cetakan Lembar Pengadaan

Catatan

II. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI

Untuk setiap TPSLN , Saksi I Model C-LN DPR Folio HVS 70 gram Putih Hiram 31br KPU peserta Pemilu, Wasil! LN masing

masing I set (3 Ibr\ Untuk setiap TPSLN, Saksi

2 Model C I-LN OPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU peserta Pemilu, Waslu LN masin g masing I Ibr Untuk setiap PPLN , TPSLN ,

3 Lampiran Model C I-LN OPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 71br KPU Saksi peserta Pemilu, Waslu LN masing-masino I set (7 Ibr\

4 Model C2-LN OPR Plano

HVS 70 gram Putih Hitam 11 Ibr KPU Untuk setiap TPSLN

Ukuran Besar (54 x 84 em) 5 Model C3-LN OPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Untuk setiap TPSLN = 3 Ibr

I Ibr untuk I pemilih . Untuk 6 Model C4-LN OPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 112 Ibr KPU sebanyak pemilih dalam DPT

setiaD TPSLN 7 Model C5-LN OPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Untuk setiap TPSLN = 5 Ibr

Untuk setiap TPSLN = 2 Ibr 8 Model C6-LN OPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU (untuk KPPSLN dan PPLN

masing-masing I Ibr\ 9 Model C7-LN DPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 21br KPU sebanvak TPSLN

Ill. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA I Model A5 Folio HVS 70 gram Putih Hitam I lbr KPU Provinsi sebanyak 2% dari OPT 2 Model A4 Folio HVS 70 gram Putih Hitam 21br KPU Provinsi untuk setiap TPS

3 Model 0 Folio HVS 70 gram Putih Hitam 21br KPU Provinsi sebanyak jumlah desaJkel. dalam wilavah Provinsi

[V. PANITIA PEMILlHAN KECAMATAN

IOA-OPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Setiap PPK , Saksi , Waslukec

20A-OPO Folio HVS 70 gram Putih Hitam 3 Ibr KPU Setiap PPK , Saksi, Waslukec

3 OA-OPRD Prov Folio HVS 70 gram Putih Hitam 3 Ibr KPU Provinsi Setiap PPK , Saksi , Waslukec

4 OA-OPRO Kab/Kota Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Provinsi Setiap PPK , Saksi , Waslukec

3 Ibr menampung 18 TPS dalam I

50A-A-OPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 3 Ibr KPU wilayah desaJkel. Jika dim desa terdpt > 18 TPS , maka pengadaan formulir dises l3ikan kebutuhan 3 Ibr menampung 18 TPS dalam I wilayah desalkel. Jika dim

60A-A-OPO Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU desalkel terdpt > 18 TPS, maka pengadaan formulir disesuaikan kehlltllhan 3 Ibr menampung 18 TPS dalam I wilayah desalkel. Jika dim

7 OA-A-OPRD Provinsi Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Provinsi desalkel terdpt > 18 TPS, maka pengadaan formulir disesuaikan kf'hlllllh~n

3 Ibr menampung 18 TPS dalam I wilayah desalkel. Jika dim

8 OA -A-DPRD Kab/Kota Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Provinsi desalkel terdpt > 18 TPS , maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan

19 Ibr menampung 18 TPS dalam I wilayah desaJkel. Jika dim

9DA-B-DPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 191br KPU desaJkel lerdpt > 18 TPS , maka pengadaan formulir digandakan sesuai kebutuhan

Jika jumlah calon & desalkel dalam kec > 20 calon! > 18

10DA-B-DPD Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU desalkel , maka dis esuaikan kebutuhan

Jika dim kec terdpt > 18 desa/kel

II DA-B-DPRD Prov Folio HVS 70 gram Putih Hitam 191br KPU Provinsi atau jumlah calon > 12 calon, maka pengadaan formulir

Idi sesuaikan keblltllhan 12 OA-B-DPRD Kab/Kola Folio HVS 70 gram Putih Hitam 191br KPU Provinsi Jika dim kec terdpl >18 desalkel

atau jumlah calon > 12 calon, maka pengadaan formulir

Idisesuaikan kehlltllhan 13DAI-DPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Jika dim kec terdpt > 18 desalkel,

maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan, Saksi, Waslukec

Page 7: KOMISI PEMILIHAN UMUM - Website Direktorat Politik dan ...ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/1... · Spesifikasi Teknis Formulir Yang Digunakan Dalam Pemungutan

3

No Warna Warna Jumlah TempatModel Formulir Ukuran Bahan Kertas Kertas Cetakan Lembar Peneadaan

Catatan

14 Lampiran Model DA-I DPR Folio HVS 70 gram Putih Hit am 191br KPU Jika dim kec terdpt > 18 desalkel , maka pengadaan fomlUlir disesuaikan kebuluhan, Saksi, Wasllkec

15DAI-DPD Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Jika dim kec lerdpt > 18 desalkel, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan, Saksi, W~lukec

16 Lampiran Model DA- I DPD Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Jika jumlah calon & desalkel dalam kec > 20 calonl > 18 desalkel, pengadaan fonnulir disesuaikan kebutuhan, Saksi, IWaslukec

17 DA I-DPRD Provinsi Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Provinsi 3 Ibr unluk 18 desalk el. Jika dim kec terdpt > 18 desalkel , maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan, Saksi, Waslukec

18 Lampiran Model DA-I DPRD Folio HVS 70 gram Putih Hitam 191br KPU Provinsi Jika dim kec terdpt > 12 calonl Provinsi >18 desalkel, maka pengadaan

formulir disesuaikan kebutuhan, ISaksi Wasllkec

19 DAI-DPRD Kab/Kola Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Provinsi Jika dim kec terdpt > 18 desalkel , maka pengadaan fonnulir disesuaikan kebutuhan, Saksi, Waslukec Jika dim kec terdpt > 12 calon!

20 Lampiran Model DA-I DPRD

Folio HVS 70 gram Putih Hitam 191br KPU Provinsi > 18 desalkel, maka pengadaan KablKota formulir disesuaikan kebutuhan,

l.S..alill. Waslukec

Plano Jika dim kec terdpt > 18 desalkel , 21 DA-2 DPR

(54 x 84 cm) HVS 70 gram Putih Hitam 191br KPU maka pengadaan formulir

disesuaikan kebuluhan

Plano Jika jumlah calon & desalkel 22 DA-2 DPD

(54 x 84 cm) HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU dalam kec > 20 calonl > 18

desalkel disesuaikan kebutuh an 23 DA-2 DPRD Provinsi Plano HVS 70 gram Putih Hitam 191br KPU Provinsi Jika dim kec terdpt > 18 desalkel

(54 x 84 cm) atau jumlah calon >20 calon, pengadaan formulir disesuaikan kebllt Ihan

24 DA-2 DPRD Kab/Kota Plano HVS 70 gram Putih Hitam 191br KPU Pro vinsi Jika dim kec terdpt > 18 desal kel (54 x 84 cm) atau jumlah calon >20 calon,

pengadaan formulir disesuaikan k.elLutuhan

25 DA3 -DPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Setiap PPK =5 Ibr 26 DA3-DPD Folio HVS 70jlram Putih Hitam I Ibr KPU Setiap PPK = 5 Ibr 27 DA3-DPRD Provinsi Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Provinsi Seti~ PPK - 5 Ibr 28 DA3-DPRD Kab/Kota Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Provinsi Seti~PPK = 5 Ibr 29 DA4 Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Provinsi I Ibr x jumlah PPS 30 DA5 Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ib r KPU Provinsi I Ibr x jumlah peserta Pemilll ,

Kab/Kota, PPK, PPS , Saksi, Waslllkec

31 DA6 Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Provinsi untuk PPK dan KPU Kabl Kota masif)g:-masing I Ibr

32 DA7 Folio HVS 70 gram Putih Hitam 21br KPU Provinsi lIntuk PPK Catatan: Berita Acara dan Serlifikat model DA dan DA I beserta lampiran disampaikan kepada para saksi (sejllmlah Peserta Pemilu), Panwaslll Kecamalan,

V. PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI I Model D LN-DPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Untllk KPU, PPLN, Saksi, Was 11I­

LN 2 Model DI LN-DPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Untuk KPU, PPLN, Saksi, Waslu-

LN 3 Lampiran I Model D I LN-DPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ib r KPU Untuk KPU, PPLN, Saksi, Waslu-

LN 4 Lampiran 2 Model DI LN-DPR Plano HVS 70 gram Plitih Hilam II Ibr KPU Untuk KPU, PPLN, Saksi, Waslll­

(54 x 84 em) LN 5 Model A5-LN Folio HVS 70 gram Plitih Hitam I Ibr KPU sebanyak 2% dari DPT 6 Model A4-LN Folio HVS 70 gram Plitih Hilam 2 Ibr KPU untllk setiap TPSLN

5 Lampiran 3 Model DI LN-DPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 221br KPU Untuk KPU, PPLN, Saksi, Waslu-LN

6 Model D2 LN-DPR Folio HVS 70gram Putih Hitam I Ibr KPU

7 Model D3 LN-DPR Folio HVS 70 gram Plitih Hitam I Ibr KPU Untuk KPU, PPLN, Saksi, Waslu-LN

8 Model D4 LN-DPR Folio HVS 70 gram Plitih Hitam I Ibr KPU Untuk KPU, PPLN, Saksi, Waslu-LN

9 Model D5 LN-DPR Folio HVS 70..Nam Plitih Hitam I Ibr KPU 10 Model D6 LN-DPR Folio HVS 70 gram Putih Hilam I Ibr KPU

Catatan: Berita Acara dan Sertifikat model D LN-DPR dan DI-LN-DPR beserta lampiran disampaikan kepada para saksi (sejumlah Peserta Pemilu),

Page 8: KOMISI PEMILIHAN UMUM - Website Direktorat Politik dan ...ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/1... · Spesifikasi Teknis Formulir Yang Digunakan Dalam Pemungutan

4

IV . KPU KABUPATENfKOTA

I Model DB-DPR Folio HVS 70 gram Pulih HiLam 31br KPU Untuk Kab/Ko ta , Provinsi , Saksi, Waslukablkota

2 Model DB-DPD Folio HVS 70 gram Putih HiLam 31br KPU Untuk Kab /Kota, Provinsi , Saksi, Waslukablkola

3 Model DB-DPRD Provinsi Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Provinsi Untuk Kab/Kota , Provinsi, Saksi , Was lu kablkota

4 Model DB-DPRD Kab/Kota Folio HVS 70 gram Putih Hitam 3 Ibr KPU Provinsi Untuk Kab/Kota , Provinsi, Saksi, Waslukab/kota

5 Model DB I-DPR Folio HVS 70 gram Putih HiLam 31br KPU Jika dim kablkota terdpt >15 kec , maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan, Kab/Kota, Provinsi, Saksi, Waslukablkota.

6 Model DB I-DPD Folio HVS 70 gram Putih Hitam 3 Ibr KPU Jik a dim kab/kOLa terdpt >15 kec , maka pengadaan fo rmulir digandakan sesu ai kebutuhan, Kab/Kota, Provinsi , Saksi, IWaslllkah/kota

7 Model DB I-DPRD Provinsi Folio HVS 70 gram Putih HiLam 31br KPU Provinsi Jika dim kablkota lerdpt > 15 kec, maka pengadaa n formulir disesuaikan kebutuhan, Kab/Kota , Provinsi, Saksi, Waslukab/kola.

8 Model DB I-DPRD KabfKota Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Provinsi Jika dim kablkota terdpt > 15 kec, maka pengadaan formulir disesllaikan kebutuhan, KabfKota , Provinsi, Saksi , Waslukablkota.

9 Lampiran Model DB-I DPR Folio HVS 70 gram Pulih HiLam 191br KPU Jik a dim kab/kota terdpt > I 5 kec , maka pengadaan formulir di sesuaikan kebutuhan, KabfKota , Provinsi, Saksi, Waslukablkota .

10 Lampiran Model DB-I DPD Folio HVS 70 gram Putih Hilam I Ibr KPU Jika jumlah cal on & kec dalam kabupaten > 20 calon/15 kec , maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan, Kab/Kota, Provinsi, Saksi, Waslukablkota.

II Lampiran Model DB-I DPRD Provinsi

Folio HVS 70 gram Putih Hitam 191br KPU Provinsi Jika dim kablkota terdpt > 12 calon I > I 5 kec , maka pengadaan formulir disesuaikan kebuluhan,Kab/Kota, Provi nsi,

I Saksi. Waslllbhlk{)t~ 12 Lampiran Model DB-I DPRD

kabfKoLa Folio HVS 70 gram Putih Hitam 191br KPU Provinsi Jika dim kab/kota terdpt > 12

calon I > 15 kec, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan,Kab/Kota , Provinsi,

ISak~i Waslllkahikota 13 Model DB2-DPR Folio HVS 70 gram Putih HiLam I Ibr KPU Setiap Kab/Kota = 5 Ibr

14 Model OB2-DPD Folio HVS 70 gram Putih HiLam I Ibr KPU Setiap Kab/Kota =5 Ibr

15 Model OB-2 DPRD Provinsi Folio HVS 70 gram Putih HiLam I Ibr KPU Provinsi Setiap Kab/Kota =5 Ibr

16 Model DB-2 DPRD Kab/K ota Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Provinsi Setiap Kab/Kota =5 Ibr

17 Model DB-3 Folio HVS 70 gram Putih Hitam 1 Ibr KPU Provinsi setiap PPK dalam wilayah kablkota

18 Model DBA Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Provinsi Untuk setiap peserta Pemill dal am wilayah Kab /Kota , KPU, Provinsi, Kab/Kola , PPK, Saksi, Was lukabl Kota.

19 Model DB-5 Folio HVS 70 gram Putih Hilam I Ibr KPU Provinsi Untuk KPU KablKota dan KP U Provinsi mas ing-masin g satu lembar

20 Model DB-6 Folio HVS 70 gram Putih HiLam 21br KPU Provinsi Untuk KPU KabfKoLa 21 Model EB DPRD KabfKota Folio HVS 70 gram Putih Hilam 41br KPU Provinsi Untuk Saksi Parpol,KPU, KPU

Prov, KPU Kab/Kota dan Panwaslu Kab. masing-masing I Iset (4 Ibr)

22 Model EB I DPRD KabfKola Folio HVS 70 gram Putih Hilam 5 Ibr KPU Provinsi Unluk Saksi Parpol , KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota dan Panwaslu Kab/Kota. masing­masing I set (5 Ibr) , untuk setiap IDanil DPR!) KahfKota

Page 9: KOMISI PEMILIHAN UMUM - Website Direktorat Politik dan ...ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/1... · Spesifikasi Teknis Formulir Yang Digunakan Dalam Pemungutan

5

No Model Formulir Ukuran Bahan KCI·tas Warna Kel·tas

Warna Cetakan

Jumlah Lembar

Tempat Penl!adaan

CatMan

23 Model EB 2 DPRD Kab/Kota Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Provinsi Untuk saksi Parpol, KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota dan Panwaslu Kab/Kota, masing­masin a I Ibr

24 Model EB 3 DPRD Kab!Kota Folio HVS 70 gram Putih Ilitam 10lbr KPU Provinsi Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota dan Panwaslu Kab/Kota, masing­masing I set (10 Ibr), unluk seliap IDanil DPRD KahlKota

25 Model EB 3.1 DPRD Kab/Kota Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Provinsi Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov, KPU KablKota dan Panwaslu Kab/Kota, masing­masing I Ibr untuk seliap Dapil iOPRO K:1h/KoIR

26 Model EC 2 DPRD Kab/Kota Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Provinsi Untuk Pimpinan DPRD KablKola, Parpol, KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota, Panwaslu Kab/Kota, Calon Terpilih masing-masing I Ilbr

VII KPU Provinsi

I Model DC-DPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 3 Ibr KPU Untuk KPU, Provinsi, Saksi, Wasluprov

2 Model DC-DPD Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Untuk KPU, Provinsi, Saksi, Wasluprov

3 Model DC-DPRD Prov Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Provinsi Untuk KPU, Provinsi, Saksi, Wasluprov

4 Model DC-l DPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Iika dIm Prov terdpt > 12 Kab/kota, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan, KPU, Provinsi. Saksi Wasluprov

5 Model DC-I DPD Folio HVS 70 gram Putih Hiram 31br KPU Jika dIm Prov terdpl > 12 Kablkota, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan, KPU, Provinsi Saksi Waslu lroV

6 Model DC-I DPRD Prov Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Provinsi Jika dim Prov terdpt > r2 Kablkota, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan, KPU, Provinsi Silksi Waslunrov

7 Lampiran Model DC-J DPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 191br KPU Jika dim Prov terdpt > 12 Kab/kota, pengadaan fomlUlir disesuaikan kebutuhan, KPU, Provinsi Saksi Wasiullrov

8 Lampiran Model DC-l DPD Folio HVS 70 gram Putih Hitam I lbr KPU Jika dim Prov terdpt >20 calonl >12 Kab/kota, pengadaan fommlir disesuaikan kebutuhan, KPU, Provinsi Saksi Wasluorov

9 Lampiran Model DC-l DPRD Provinsi

Folio HVS 70 gram Putih Hitam 191br KPU Provinsi Jika dim Pro v terdpt > 12 calon! > 12 Kablkota, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan, KPU, Provinsi Saksi Wasluorov

10 Model DC2-DPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Setiap Provinsi = 5 Ibr

II Model DC2-DPD Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Setiap Provinsi = ::, Ibr

12 Model DC-2 DPRD Prov Folio HVS 70 gram Putih Hilam I Ibr KPU Provinsi Setiap Provinsi = 5 Ibr

13 Model DC-3 Folio HVS 70 gram Putih Hitam 1 Ibr KPU Provinsi setiap Kab/kota dalam wilayah provinsi

14 Model DC-4 Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Provinsi Untuk setiap peserta Pemilu dalam wilayah Provinsi, KPU, Provinsi Saksi Wasluprov

15 Model DC-5 Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPlJ Provinsi untuk KPU dan KPU Provinsi masing-masing I Ibr

16 Model DC-6 Folio HVS 70 gram Putih Hitam 21br KPU Provinsi untuk KPU Provinsi 17 Model EA DPRD Prov Folio HVS 70 gram Putih Hitam 41br KPU Provinsi Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU

Prov dan Panwaslu Provo maslllg­masing I set (4 lbr)

18 Model EA I DPRD Pro v Folio HVS 70 gram Putih Hitam 51br KPU Provinsi Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Proy dan Panwaslu Prov. masing­masing 1 set (5 Ibr) untuk setiap Daoil DPRD Prov

19 Model EA 1 I DPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Provinsi Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Provinsi, dan Panwaslu Prov masing-masing I set (3 Ibr) untuk setiao DAPTL OPRD Prov

20 Model EA 1.2 DPRD Proyinsi Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Proyinsi Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Provinsi, dan Panwaslu Prov masing-masing I sel (3 Ibr) untuk setian DAPIL DPRD Prov

Page 10: KOMISI PEMILIHAN UMUM - Website Direktorat Politik dan ...ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/1... · Spesifikasi Teknis Formulir Yang Digunakan Dalam Pemungutan

6

No Warna Warna Jurnlah TernpatModel Forrnulir Ukuran Bahan Kertas

Kertas Cetakan Lernbar Pen~adaall Catalan

21 Model EA 1.3 OPRD Kab/Kola Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Provinsi Untuk Saksi ParpoI, KPU, KPU Provinsi, dan Panwaslu Prov masing-masing 1 set (3 Ibr) unluk ~eti.aDDAPJI OPRO Prov

22 Model EA 2 OPRD Prov Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Provinsi Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov dan Panwaslu Provo masing­masincr 1 Ibr

23 Model EA 3 OPRD Prov Folio HVS 70 gram Putih Hitam 10lbr KPU Provinsi Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov dan Panwaslu Provo masing­masing I set (10 Ibr), untuk setlap Oapil OPRO Prov

24 Model EA 3.1 OPRD Prov Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Provinsi Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov dan Panwaslu Provo masing­masing I Ibr untuk setiap Oapil DPRD Pray

25 Model EC I OPRD Provinsi Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Provinsi Untuk Pimpinan DPRD Prov, Pimpinan Parpol, Calon Terpilih OPRD Prov, KPU, KPU Prov dan Panwaslu Provo masing-masing I

Ilbr VI[! KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

1 Model OO-OPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Untuk Bawaslu dan saksi Parpol Peserta Pemilu maslllg-masing I set (3 Ibr)

2 Model OOI-OPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Untuk Bawaslu dan saksi Parpol Peserta Pemilu masing-masing I setD Ibr)

3 Lampiran Model 00-1 OPR Folio HVS 70 gram Putih Hilam 191br KPU Untuk Bawaslu dan saksi Parpol Peserta Pemilu masing-masing I set119 Ibrl

4 Model 002-0PR Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Seti!Q. Provinsi = 3 Ibr 5 Model OO-OPO Folio HVS 70 gram Putih Hitam 31br KPU Untuk Bawaslu dan saksi Peserta

Pemilu masing-masing I set (3 Ibd

6 Model OOI-OPO Folio HVS 70 gram Putih Hitam 3 Ibr KPU Untuk Bawaslu dan saksi Peserta Pemilu masing-masing I set (3 Ib[l

7 Lampiran Model DD-I OPD Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Untuk Bawaslll dan saksi Peserta Pemilu masing-masing I Ibr

8 Model 0D2-0PD Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Seti~ Provinsi - 3 Ibr 9 Model 00-3 Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU setiap provinsi

lO Model 00-4 Folio HVS 70 gram Pulih Hitam 1 lbr KPU Untuk seliap saksi peserta Pemilu dan bawaslu

I I Model E OPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 41br KPU 4 Ibr (I set), unluk KPU, Bawaslu dan Saksi Parpol peserta Pemilu masinD.",ooincr '1 oet

12 Model E I OPR Folio HVS 70 gram Pulih Hitam 2lbr KPU Untuk Saksi Parpol, KPU dan Bawaslu masing-masing I set (2 Ibr) llntuk Dapil (77 Oaoin

Page 11: KOMISI PEMILIHAN UMUM - Website Direktorat Politik dan ...ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/1... · Spesifikasi Teknis Formulir Yang Digunakan Dalam Pemungutan

No Model Formulir Ukuran Bahan Kerlas Warna Kerlas

Warna Cetakan

Jumlah Lembar

Tempat Peneadaan

Catalan

13 Model E 1. 1 OPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 21br KPU Unluk Saksi Parpol, KPU dan Bawaslu masing-masing I set (2 Ibr) untuk setii!P Prov

14 Model E 1.2 OPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 2 Ibr KPU Untuk Saksi Parpol, KPU dan Bawaslu masing-masing I set (2 lbuuntuk I Oapil (77 Oapi\)

15 Model E 2 OPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam I lbr KPU Untuk Pimpinan OPR RI, Saksi Parpol, Bawaslu, dan KPU masillmasi~llbr

@

16 Model E 3 OPR Folio HVS 70 gram Putih Hilam 10lbr KPU Untuk KPU, Saksi Parpol, dan Bawaslu masing-masing I set (10 Ib£l untuk 1 Oapil (77 Oapil)

17 Model E 3.1 OPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Untuk KPU, Saksi Parpol , dan Bawaslu masing-masing I Ibr untuk I Oapil (77 Oapil)

18 Model EC OPR Folio

HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU

Unluk Pimpinan OPR RI, Saksi Parpol, Bawaslu dan KPU masing masing I Ibr

19 Model E OPO Folio HVS 70 gram Pulih Hitam 41br KPU Unluk KPU, Saksi OPO, dan Bawaslu masing-masing I set (4 IbU_

20 Model E I OPO Folio HVS 70 gram Putih Hilam 21br KPU Unluk KPU, Saksi OPO, dan Bawaslu masing-masing I sel (2 IbU

21 Model E 2 OPO Folio HVS 70 gram Putih Hitam I Ibr KPU Unluk KPU, Saksi OPO, dan Bawaslu masing-masing I Ibr

22 Madej E 3 OPO Folio HVS 70 gram Putih Hilam I Ibr KPU Unluk KPU, Saksi ParpoJ , dan Bawaslu masing-masing I Ibr

23 Model EC OPO Folio HVS 70 gram Pulih Hitam I Ibr KPU

Untuk Pimpinan OPO RI, Calon Anggola OPO, Gubemur Prov, KPU dan KPUIKIP Provinsi masiQR-masing I Ibr

24 Model CI-IT OPR Folio HVS 70 gram PUlih Hitam I Ibr KPU seliap TPS 25 Lampiran Model C!-IT OPR Folio HVS 70gram Putih Hitam 71br KPU seti~TPS

Oitetapkan di Jakarta Pada tangga! 11 Pebruari 2009

KETUA,

ltd

Prof. OR. H.A. HAFIZ ANSHARY, A.Z., MA .

r