Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Likuiditas Valuta … · Likuiditas Valuta Asing Transaksi...

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Likuiditas Valuta Asing Transaksi Valuta Asing

http://www.bi.go.id/

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/

Tim Penyusun Ramlan Ginting

Chandra Murniadi Gantiah Wuryandani

Siti Astiyah Wahyu Yuwana Hidayat

Komala Dewi Wirza Ayu Novriana

Patrick A. Kapugu Sylvia Sazumi

Pri Hartini Tresna Kholilah

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Likuiditas Valuta Asing

Transaksi Valuta Asing

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia Telp: 021-29817321 Fax: 021-2311580 email: [email protected] Hak Cipta © 2013, Bank Indonesia 2013

mailto:[email protected]


i

DAFTAR ISI

Paragraf Halaman

Daftar Isi Hal. i – iv

Rekam Jejak Regulasi Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Hal. v Rekam Jejak Regulasi Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

Hal. vi

Rekam Jejak Regulasi Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Bank

Hal. vii

Rekam Jejak Regulasi Transaksi USD Repo Bank Terhadap Bank Indonesia

Hal. viii

Rekam Jejak Regulasi Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan Terhadap Surat Berharga Rupiah Kepada Bank Indonesia

Hal. ix

Rekam Jejak Regulasi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia

Hal. x

Rekam Jejak Regulasi Sistem Monitoring Valuta Asing Terhadap Rupiah

Hal. xi

Rekam Jejak Regulasi Transaksi Swap Lindung Nilai Hal. xii

Rekam Jejak Regulasi Posisi Devisa Neto Hal. xiii

Dasar Hukum Hal. xiv

Regulasi Terkait Hal. xiv – xv

Regulasi Bank Indonesia Hal. xv – xvi

Transaksi Lindung Nilai kepada Bank

Ketentuan Umum Par. 1 Hal. 1

Pengaturan Transaksi Par. 2 – 7 Hal. 1 – 7

Sanksi Par. 8 Hal. 7

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

Ketentuan Umum Par. 9 Hal. 7 – 8

Pengaturan Transaksi Par. 10 – 18 Hal. 8 – 15

Sanksi Par. 19 – 20 Hal. 15 – 16

Ketentuan Peralihan Par. 21 – 22 Hal. 16 – 17

Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank


Pelarangan, Pembatasan, dan Pengecualian Transaksi Bagi Bank Par. 24 Hal. 19

Pelarangan Transaksi Par. 25 – 27 Hal. 19 – 20

Pembatasan Transaksi Par. 28 – 30 Hal. 20 – 22

Pengecualian terhadap Pelarangan dan Pembatasan Transaksi Par. 31 – 35 Hal. 22 – 42

Dokumen Pendukung Par. 36 – 37 Hal. 42

Sanksi Par. 38 Hal. 42 – 44


ii

Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Bank


Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Bank Par. 40– 46 Hal. 45 – 58

Sanksi Par. 47 Hal. 58

Transaksi USD Repurchase Agreement Bank kepada Bank Indonesia


USD Repo Par. 49 – 65 Hal. 59 – 63


Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia


Prinsip Dasar Par. 68 Hal. 65

Pengajuan Kebutuhan CNY Bank kepada Bank Indonesia Par. 69 – 70 Hal. 65 – 67

Transaksi CNY/IDR Bank kepada Bank Indonesia Par. 71 – 78 Hal. 67 – 71

Penyelesaian Transaksi CNY/ IDR Repo Bank kepada Bank Indonesia Par. 79 – 80 Hal. 71 – 73

Early Termination Par. 81 Hal. 73 – 74

Penandaan Window Time Par. 82 Hal. 74

Sanksi Par. 83 – 84 Hal. 74 – 75

Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia

Ketentuan Umum Par. 85 – 86 Hal. 75 – 76

Persyaratan Instrumen Par. 87 – 92 Hal. 76 – 77

Persyaratan Transaksi Par. 93 – 98 Hal. 77 – 79

Tata Cara Pelaksanaan Pembelian WEB Par. 99 –108 Hal. 79 – 82

Pembatalan Transaksi Par. 109 Hal. 82 – 83


Sistem Monitoring Valuta Asing terhadap Rupiah


Mekanisme Transaksi Valuta Asing Par. 112 – 113 Hal. 84 – 85

Sanksi Par. 114 – 116 Hal. 85 – 86

Transaksi Swap Lindung Nilai

Ketentuan Umum Par. 117 Hal. 86

Transaksi Swap Lindung Nilai Par. 118 – 125 Hal. 86 – 88

Pelaksanaan Transaksi Par. 126 – 127 Hal. 88

Dokumen Transaksi Par. 128 Hal. 89

Penyelesaian Transaksi Par. 129 Hal. 89


Posisi Devisa Neto

Ketentuan Umum Par. 131 – 132 Hal. 90 – 91

Perhitungan Posisi Devisa Neto Par. 133 – 134 Hal. 91 – 94


iii

Pengecualian Posisi Sturktural Par. 138 Hal. 95 – 96

Pelaporan Par. 139 – 141 Hal. 96 – 97

Jangka Waktu Penyelesaian Pelanggaran Par. 142 – 143 Hal. 97 – 98

Sanksi Par. 144 – 146 Hal. 98 – 99

Lampiran

Hal. 100 – 187

Lampiran 1 : Format Laporan Mingguan Transaksi Forward Beli Bank dengan Pihak Asing

Hal. 100

Lampiran 2 : Format Laporan Mingguan Transaksi Swap Beli Bank dengan Pihak Asing

Hal. 101

Lampiran 3 : Format Laporan Mingguan Transaksi Option Beli Bank dengan Pihak Asing

Hal. 102

Lampiran 4 : Format Laporan Mingguan Rekapitulasi Transaksi Derivatif Bank dengan Pihak Asing per Jenis Transaksi dan Tujuan Transaksi

Hal. 103

Lampiran 5 : Contoh Surat Permohonan Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Bank oleh PVA Bank dan PVA Bukan Bank

Hal. 104 – 105

Lampiran 6 : Contoh Perhitungan Net Jual Berdasarkan Data Transaksi Harian Jual Beli UKA antara PVA “XYZ” dengan Nasabah PVA

Hal. 106

Lampiran 7 : List of Pilot Enterprises Participating in RMB Cross-border Trade Settlement

Hal. 107 – 116

Lampiran 8 : Surat Permohonan Pledge Hal. 117

Lampiran 9 : Surat Kuasa dan Khusus Hal. 118 – 119

Lampiran 10 : Hal. 120 – 124

Contoh Perhitungan Transaksi CNY/IDR Repo Hal. 120

Perhitungan Nominal Surat Berharga yang di-repo-kan Hal. 121

Perhitungan Nilai Pembelian Kembali (second leg) Hal. 121

Contoh Penyelesaian Transaksi CNY/IDR Repo Jika Bank Tidak Menyerahkan Dana CNY pada Second Leg

Hal. 121 – 124

Contoh Perhitungan Jumlah Hari dalam Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar

Hal. 124

Lampiran 11 : Surat Pernyataan terkait Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia

Hal. 125

Lampiran 12 : Pedoman Umum dan Perhitungan Risiko Pasar terhadap Transaksi Option

Hal. 126 – 187

Pendahuluan

Hal. 126

Penggunaan Metode Standar Dalam Perhitungan KPMM Dengan Memperhitungkan RIsiko Pasar

Hal. 126 – 162

Perhitungan Aspek RIsiko Pasar Dengan Metode Standar

Hal. 162 – 184

1. Umum

Hal. 162 – 164

2. Perhitungan RIsiko Suku Bunga

Hal. 164 – 179

a. Ketentuan Umum

Hal. 164 – 165

b. Perhitungan Risiko Spesifik

Hal. 165 – 168

c. Perhitungan Risiko Umum

Hal. 168 – 175

d. Proses saling hapus untuk transaksi derivatif dalam perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum

Hal. 175 – 176

e. Perlakuan terhadap Transaksi Repo

Hal. 176 – 177


iv

f. Perlakuan terhadap transaksi Reverse Repo dalam rangka kegiatan perdagangan

Hal. 177

g. Perlakuan terhadap Transaksi Reksadana

Hal. 177 – 179

3. Perhitungan Risiko NIlai Tukar

Hal. 179 – 180

4. Pedoman Umum dan Perhitungan Modal terhadap Transaksi Option

Hal. 180 – 184

a. Ketentuan Umum

Hal. 180 – 181

b. Metode Sederhana

Hal. 181

c. Pendekatan Intermediate

Hal. 182 – 183

d. Option valuta asing

Hal. 183 – 184

Peralihan

Hal. 184 – 185

Pengenaan Sanksi

Hal. 185

Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Hal. 185– 186

Lampiran 13 : Format Laporan Pelanggaran

Hal. 187


v

Rekam Jejak Regulasi Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

Keterangan :

11/14/PBI/2009Perubahan atas10/37/PBI/2008

10/37/PBI/2008Transaksi Valuta Asing terhadap

Rupiah

SE 11/12/DPD 2009Perubahan atas

SE 10/48/DPD 2008

SE 10/48/DPD 2008

Penjelasan Pasal 12Ketentuan Pasal 13 dan 14

Ketentuan angka 13:Huruf b dihapus,Huruf h dihapus,Huruf I dihapus,Huruf c diubahHuruf e diubahHuruf f diubahHuruf g diubah

- 14/18/PBI/2012 Kewajiban penyediaan Modal Minimum Bank Umum- 13/8/PBI/2011 Laporan Harian Bank Umum- 11/26/PBI/2009 Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum- 7/31/PBI/2005 Transaksi Derivatif- 9/13/PBI/2007 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar

Diubah

Terkait

PBI Masih Berlaku

SE Masih Berlaku

Regulasi Terkait

SE 15/19/DPM 2013Perubahan Kedua atas

SE 10/48/DPD 2008

15/8/PBI/2013Transaksi Lindung Nilai kepada

Bank

Pasal 4 ayat (2) huruf b

Dicabut

Angka 1

SE 15/42/DPM 2013

Angka 5 huruf b – f, angka 7,

angka 8


vi

Rekam Jejak Regulasi Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

Ketentuan angka 5 huruf bKetentuan angka 8 huruf d

7/14/PBI/2005Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta

Asing Oleh Bank

3/3/PBI/2001Pembatasan Transaksi Rupiah dan

Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

SE 7/23/DPD 2005

SE 3/5/DPD 2001

12/10/PBI/2010 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi

Devisa Neto Bank Umum

SE 7/44/DPD 2005Perubahan atas

SE 7/23/DPD 2005

SE 06/28/UPK 1973Pemberian Kredit kpd

Perorangan/Perusahaan yg tidak Berdomisili di Indonesia

(berlaku untuk BU Pemerintah)

SE 06/29/UPK 1973Pemberian Kredit kpd Perorangan/Perusahaan yg tidak Berdomisili di Indonesia (berlaku untuk BU

Swasta Nasional, Bank Pembangunan Swasta, Bank Pembangunan Daerah, Bank Tabungan Swasta)

SE 06/30/UPK 1973Pemberian Kredit kpd Perorangan/

Perusahaan yg tidak Berdomisili di Indonesia(berlaku untuk Bank Asing di Jakarta)

SE 11/03/UPK 1978Pemberian Kredit kepada Perusahaan

Asing dalam Bid. Perdagangan

SE 08/28/UPK 1975Pemberian Kredit kpd Perorangan ataupun para Pengusaha yg tidak

Berdomisili di Indonesia

SE 28/182/UPG 1996Penjelasan ttg Penggunaan Fasilitas

Transaksi PUAB sehubungan dg Perubahan Jadwal Kliring

14/10/PBI/2012Perubahan atas

7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian

Kredit Valuta Asing Oleh Bank

SE 14/22/DPM 2012Perubahan Kedua atas

SE 7/23/DPD 2005Ketentuan angka 6Ketentuan angka 7Ketentuan angka 8Ketentuan angka 9Ketentuan angka 10Ketentuan angka 12

Pasal 12 diubah, Pasal 13 dihapus, Pasal 14

diubah, Pasal 17 diubah

Diubah

Dicabut

PBI Masih Berlaku

PBI Tidak Berlaku

Keterangan :

SE Masih Berlaku

SE Tidak Berlaku

Terkait

Regulasi Terkait


vii

Rekam Jejak Regulasi Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank

10/28/PBI/2008Pembelian Valuta Asing Terhadap

Rupiah Kepada Bank

SE 14/11/DPM 2012Perubahan atas

SE 10/42/DPD 2008

SE 10/42/DPD 2008

11/26/PBI/2009 Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan

Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum

menyisipkan angka 2a di antara angka 2 dan 3butir 4.a.7) dihapusangka 6, 7, 8 dan 12

Diubah

PBI Masih Berlaku

Keterangan :

SE Masih Berlaku

Regulasi Terkait

Terkait

SE 15/3/DPM 2013Perubahan kedua atas

SE 10/42/DPD 2008angka 4 angka 7

SE 15/33/DPM 2013Perubahan ketiga atas

SE 10/42/DPD 2008 angka 4.a 7),

butir 7.c.2)a), 7.c.2)d), 7.c.2)g)angka 9.b


viii

Rekam Jejak Regulasi Transaksi USD Repo Bank kepada Bank Indonesia

11/4/PBI/2009 Transaksi USD Repurchase

Agreement Bank kepada Bank Indonesia

12/10/PBI/2010 perubahan ketiga atas Peraturan Perbankan

Indonesia Nomor5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

Terkait

PBI Masih Berlaku

Keterangan :

Regulasi Terkait


ix

Rekam Jejak Regulasi Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia

12/6/PBI/2010Transaksi Repurchase Agreement Chinese

Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia

SE 12/22/DPS 2010Perubahan atas SE 12/12/DPS 2010

SE 12/12/DPS 2010

Ketentuan Romawi I angka 1 dan Romawi II angka 3

13/11/PBI/2011 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Diubah

Terkait

PBI Masih Berlaku

Keterangan :

SE Masih Berlaku

Regulasi Terkait


x

Rekam Jejak Regulasi Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka Rupiah kepada Bank Indonesia

12/15/PBI/2010 Perubahan 10/34/PBI/2008 tentang

Transaksi Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia

10/34/PBI/2008Transaksi Wesel Ekspor Berjangka oleh

Bank Indonesia

- 9/17/PBI/2007 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank - 8/13/PBI/2006 Batas Maksimum Pemberian Kredit Umum

3/6/PBI/2001Pencabutan 30/138/KEP/DIR 1997, 30/

193/KEP/DIR 1998, 30/194/KEP/DIR 1998, dan 31/187/KEP/DIR 1999

30/193/KEP/DIR 1998Jual Beli Devisa Hasil Ekspor untuk Eksportir dan Eksportir Tertentu

31/187/KEP/DIR 1999Penjaminan Dan Atau Pembiayaan

Letter Of Credit Melalui Penempatan Dana Bank Indonesia pada Bank Asing

30/138/KEP/DIR 1997Jual beli tagihan atas dasar surat

berdokumen dalam Negeri kepada Bank Indonesia

30/194/KEP/DIR 1998Jual Beli Devisa Hasil Ekspor Yang Akan

Datang untuk Eksportir Tertentu

Pasal 19

Keterangan :

Diubah

Dicabut

PBI/ KEP DIR Masih Berlaku

PBI/ KEP DIR Tidak Berlaku

Terkait

Regulasi Terkait


xi

Rekam Jejak Regulasi Sistem Monitoring Valuta Asing terhadap Rupiah

12/16/PBI/2010 Sistem Monitoring Transaksi

Valuta Asing terhadap Rupiah

Keterangan :

PBI Masih Berlaku


xii

Rekam Jejak Regulasi Transaksi Swap Lindung Nilai

7/36/PBI/2005Transaksi Swap Lindung

Nilai

28/38/KEP/DIR 1995Transaksi Swap Bank

Indonesia dengan Bank

24/51/KEP/DIR 1991Swap Likuiditas dan Swap

Investasi

23/85/KEP/DIR 1991Swap dan Swap Ulang

21/49/KEP/DIR 1988Swap dan Swap Ulang

- 13/1/PBI/2011 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum- 9/17/PBI/2007 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah- 9/1/PBI/2007 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

Keterangan :

Dicabut

PBI/KEP DIR Masih Berlaku

PBI/KEP DIR Tidak Berlaku

Terkait

Regulasi Terkait

19/45/KEP/DIR 1986Ketentuan-Ketentuan

Tentang Swap dan Swap Ulang

SE 19/7/UD 1986

SE 19/55/ULN 1987Laporan Transaksi Swap dan Swap Ulang

SE 5/38/ULN 1972Laporan Penjualan dan Pembelian Devisa

Umum

SE 3/144/ULN/EXIM 1971Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Transaksi

Swap dan Transaksi Penjualan Forward

SE 15/15/UD 1983Ketentuan-ketentuan Mengenai Transaksi Swap

SE 11/215/UD 1979Penutupan Transaksi Swap

SE 21/5/UD 1988Kompensasi Bunga karena Keterlambatan

Penyerahan Valuta Asing SwapPembayaran Kompensasi

Bunga

SE 21/8/UD 1988Perubahan Bentuk Kontrak Transaksi Swap

Bentuk Kontrak

SE 21/16/UD 1988

SE 23/25/UD 1991

SE 22/3/UD 1989Swap Bank Devisa dan Lembaga

Keuangan Bukan Bank serta Swap Pinjaman Subordinasi

SE 24/12/UD 1991

SE 28/5/UD 1995

Diubah


xiii

Rekam Jejak Regulasi Posisi Devisa Neto

12/10/PBI/2010Per. III 5/13/PBI/2003

7/37/PBI/2005Per.II 5/13/PBI/2003

6/20/PBI/2004Per. 5/13/PBI/2003

5/13/PBI/2003Posisi Devisa Neto

31/178/KEP/DIR/1998

Posisi Devisa Neto

24/50/KEP/DIR/1991Posisi Devisa Neto

Ps 1 angka 3 & 4; Ps 1A; Ps 2; Ps 3; Ps. 3A; Ps 7; Ps 7A; Ps 8

Ps 1 angka 1 dan 2; Ps 2; Ps 3; Ps 3A; Ps 7; Ps 7A; Ps 8; Ps 9A; Ps 10

SE 14/21/DPNP 2012Perubahan atas SE 9/33/DPNP 2007

SE 8/27/DPNP 2006Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam rangka

Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan

Pengendalian terhadap Perusahaan Anak

SE 5/23/DPNP 2003Pedoman Perhitungan Kewajiban Penyediaan

Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) dan Pedoman Perhitungan Posisi Devisa Neto

Bank Umum

SE 9/33/DPbS 2007Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam

perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar

- 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat- 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah- 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum- 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

Diubah

Dicabut

Terkait

PBI Masih Berlaku

PBI/KEP DIR Tidak Berlaku

SE Tidak Berlaku

Keterangan :

Ps 1, Ps 2 (1) huruf b, Ps 2 (3); Ps 3; Ps 7A; Ps 10, Ps 10A, Ps 10B

Regulasi Terkait

Lampiran 1 Bab II butir 2.a.3) diubahLampiran 1 Bab II butir 2.b.4) diubahLampiran 1 Bab II butir 2.e.2) diubahLampiran 1 Bab II butir 2.f.1) diubahLampiran 1 Bab III dihapusFormulir 1.a dalam Lampiran 2 diubahDiantara Bab IV dan Bab V disisipkan 2 (dua) Bab yakni Bab IVA dan Bab IVB

Perhitungan KPMM secara konsolidasi dengan memperhitungkan risiko pasar

23/75/KEP/DIR/1990Penentuan Ketentuan Posisi

Devisa Neto Bank Devisa dan Lembaga Keuangan

Bukan Bank


xiv

Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Regulasi Terkait : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank

Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper

Test) Bank Perkreditan Rakyat - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper

Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/11/PBI/2011 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper

Test) - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/10/PBI/2010 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan

Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank

Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar - Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Berdasarkan Prinsip Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/3/PBI/2005 Tentang Terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/37/PBI/2005 Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif - Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/20/PBI/2004 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/21/DPNP 2012 Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

9/33/DPNP 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM 2011 perihal Laporan harian Bank Umum

http://jktdhk-01/Exe/ZyNET.exe/200002SE.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=dhk&Index=PERATURAN%20BANK%20INDONESIA&Docs=&Query=Pembatasan%20Transaksi%20Rupiah&Time=&EndTime=&SearchMethod=&TocRestrict=&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=E%3A%5CZYIMAGE%5CINDEX%20DATA%5CPBI%5CTXT%5C2006%5C00000000%5C200002SE.txt&User=ANONYMOUS&Password=ANONYMOUS&SortMethod=-f%3ATanggal&MaximumDocuments=10&FuzzyDegree=-1&ImageQuality=r105g16/r105g16/x150y150g16/i600&Display=hpfr&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionE&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x



xv

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/27/DPNP 2006 perihal Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/45/DPD 2005 perihal Transaksi Derivatif - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/14/DPNP 2005 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank

Umum

Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 Transaksi Lindung Nilai kepada Bank - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit dalam Valuta Asing oleh Bank - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/16/PBI/2010 tentang Sistem Monitoring Valuta Asing terhadap Rupiah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/15/PBI/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor 10/34/PBI/2008 Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/6/PBI/2010 tentang Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan

terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/14/PBI/2009 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

10/39/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/4/PBI/2009 tentang Transaksi Repurchase Agreement Bank kepada

Bank Indonesia - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/34/PBI/2008 tentang Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka

oleh Bank Indonesia - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada

Bank - Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/36/PBI/2005 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai - Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian

Kredit dalam Valuta Asing oleh Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/42/DPM 2013 perihal Transaksi Lindung Nilai kepada Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/33/DPM 2013 Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor 10/42/DPD 2008 perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/19/DPM 2013 Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor 10/48/DPD 2008 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/22/DPM 2012 Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor 7/23/DPD 2005 perihal Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/11/DPM 2012 Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

10/42/DPD 2008 perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/22/DPD 2010 Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

12/12/DPD 2010 perihal Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/12/DPD 2010 perihal Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/12/DPD 2009 Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/48/DPD 2008 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/48/DPD 2008 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/42/DPM 2008 perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah

kepada Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/44/DPD 2005 Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

7/23/DPD 2005 perihal Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank





http://jktdhk-01/Exe/ZyNET.exe/20000BR3.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=dhk&Index=SE%20EKSTERN%20BI%20Setelah%20UU-23&Docs=&Query=Pembatasan%20Transaksi%20Rupiah&Time=&EndTime=&SearchMethod=&TocRestrict=&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=E%3A%5CZYIMAGE%5CINDEX%20DATA%5CEKSTERN%5CTXT%5C2006%5C00000000%5C20000BR3.txt&User=ANONYMOUS&Password=ANONYMOUS&SortMethod=-f%3ATanggal&MaximumDocuments=10&FuzzyDegree=-1&ImageQuality=r105g16/r105g16/x150y150g16/i600&Display=hpfr&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionE&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x






xvi

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD 2005 perihal Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank


1

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan

Moneter Likuiditas Valuta Asing Transaksi Lindung Nilai kepada Bank BAB I Ketentuan Umum

1 Pasal 1 15/8/PBI/2013

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.

3. Nasabah adalah: a. perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia; atau b. badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili

di Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 4. Transaksi Lindung Nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh Nasabah

kepada Bank dalam rangka memitigasi risiko atau melindungi nilai suatu aset, kewajiban, pendapatan, dan/atau beban Nasabah terhadap risiko fluktuasi nilai mata uang di masa yang akan datang.

5. Transaksi Lindung Nilai Beli adalah transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai oleh Nasabah kepada Bank.

6. Transaksi Lindung Nilai Jual adalah transaksi penjualan valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai oleh Nasabah kepada Bank.

BAB II Pengaturan Transaksi

2 Pasal 2 15/8/PBI/2013

(1) Nasabah dapat melakukan Transaksi Lindung Nilai kepada Bank. (2) Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Transaksi Lindung Nilai Beli; dan/atau b. Transaksi Lindung Nilai Jual.

(3) Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) antara lain dengan cara transaksi forward dan transaksi swap.

Transaksi derivatif yang termasuk plain vanilla adalah transaksi yang mempunyai satu underlying asset serta diterbitkan dengan fitur jatuh tempo, strike price, pembayaran (pay-off) yang sederhana atau standar, serta termasuk kombinasi dana pokok (notional amount) yang berimbang antara lain forward contract, swap dan option. Transaksi forward adalah transaksi jual/beli valuta asing terhadap rupiah yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (hari) kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi swap adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (spot) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan counterparty yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.


2


3 Pasal 3 15/8/PBI/2013

(1) Transaksi Lindung Nilai Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a (Paragraf 2 ayat (2) huruf a dalam kodifikasi ini) wajib dilakukan berdasarkan underlying kegiatan ekonomi, antara lain berupa pembayaran utang dalam valuta asing, kegiatan ekspor impor, dan kegiatan investasi.

Kegiatan investasi antara lain berupa pemberian kredit, penyertaan langsung, dan transaksi surat berharga.

(2) Transaksi Lindung Nilai Beli wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.

(3) Transaksi Lindung Nilai Jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b (Paragraf 2 ayat (2) huruf b dalam kodifikasi ini) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.

(4) Dalam melakukan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 2 dalam kodifikasi ini), Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Bank.

(5) Dalam melaksanakan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 2 dalam kodifikasi ini), Bank wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi derivatif.

4 Pasal 4

15/8/PBI/2013 (1) Transaksi Lindung Nilai Beli wajib didukung dokumen underlying ekonomi

yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Nilai nominal Transaksi Lindung Nilai Beli paling banyak sebesar nilai

nominal underlying kegiatan ekonomi yang tercantum di dalam dokumen underlying.

(3) Jangka waktu Transaksi Lindung Nilai Beli paling lama sama dengan jangka waktu underlying kegiatan ekonomi yang tercantum dalam dokumen underlying.

5 Pasal 5

15/8/PBI/2013 Ayat (1) – (3) b.1

(1) Penyelesaian Transaksi Lindung Nilai dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.

(2) Penyelesaian Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh. Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh” untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

(3) Kewajiban penyelesaian dengan cara pemindahan dana pokok secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk: a. transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai oleh

Bank dan/atau Nasabah yang mengalami kejadian luar biasa (force majeure) berdasarkan penilaian Bank dan didukung dengan bukti dokumen yang memadai;


3


SE 15/42/DPM 2013 Romawi I No. 1 b SE 10/48/DPD 2008 No. 6

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa (force majeure)” adalah suatu keadaan di luar kendali Bank dan/atau Nasabah yang menyebabkan Bank dan/atau Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, kebakaran, kerusuhan massal, perang, aksi terorisme, pemogokan buruh, keterlambatan pengapalan/ pengiriman barang, dan/atau kegagalan sistem yang digunakan dalam bertransaksi. Yang dimaksud dengan ”penilaian Bank” antara lain mencakup kewajaran atas akibat yang ditimbulkan dari force majeure yang dialami terhadap transaksi valuta asing terhadap rupiah. Bukti dokumen yang memadai antara lain berupa dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah, media massa, atau media komunikasi lainnya.

b. perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan

Lindung Nilai atas: 1. kegiatan ekspor atau impor apabila jangka waktu transaksi valuta

asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi;

Dokumen perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan Lindung Nilai (hedging) atas kegiatan ekspor atau impor paling kurang meliputi: 1) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka

Lindung Nilai yang diperpanjang; dan 2) fotokopi letter of credit (L/C), invoice, Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), salinan dokumen bill of lading (B/L), atau dokumen sejenis.

Pengecualian kewajiban pemindahan dana pokok secara penuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) termasuk untuk penyelesaian lebih awal transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor yang disebabkan karena penerimaan hasil ekspor yang datang lebih awal. Jangka waktu penyelesaian lebih awal paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum transaksi lindung nilai jatuh waktu. Penyelesaian transaksi tersebut wajib didukung dengan dokumen transaksi lindung nilai dan bukti adanya hasil ekspor yang datangnya lebih awal.

Contoh : Pada tanggal 22 Desember 2008 PT A melakukan transaksi forward Jual USD/IDR 1 bulan dengan dengan tanggal valuta 22 Januari 2009 sebesar USD1.000.000 (satu juta US Dollar) dengan underlying. Kegiatan Ekspor/Impor yang hasilnya akan diterima pada tanggal 22 Januari 2009. Karena sesuatu hal, hasil ekspor diterima oleh PT A pada tanggal 20 Januari 2009, sehingga PT A mempercepat penyelesaian transaksi forward jual diatas dengan melakukan transaksi swap USD/IDR dengan nilai nominal paling


4


SE 15/42/DPM 2013 Romawi I No. 2 SE 15/42/DPM 2013 Romawi I No. 3 Pasal 5 15/8/PBI/2013 Ayat (3) b.2 SE 15/42/DPM 2013 Romawi I No. 1 c

banyak sebesar USD1.000.000 (satu juta US Dollar) dan jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum transaksi lindung nilai jatuh waktu (swap tod/spot atau swap tom/next), dan transaksi forward jual awal tersebut dapat diselesaikan tanpa pergerakan dana pokok secara penuh.

Nilai nominal perpanjangan (rollover) transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan lindung nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b (Paragraf 5 ayat (3) huruf b dalam kodifikasi ini) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank paling banyak sebesar nilai nominal underlying dari transaksi dimaksud. Frekuensi dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b (Paragraf 5 ayat (3) huruf b dalam kodifikasi ini) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank adalah sesuai dengan jangka waktu underlying yang tercantum dalam bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (Paragraf 5 ayat (3) huruf b dalam kodifikasi ini) Contoh: Pada tanggal 14 November 2013, PT. A melakukan ekspor barang ke luar negeri menggunakan L/C dengan nilai ekspor sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu US Dollar). Untuk melakukan Lindung Nilai atas penerimaan hasil ekspor tersebut, pada tanggal 13 Desember 2013 PT. A melakukan transaksi derivatif dengan Bank B melalui forward jual USD/IDR 1 bulan dengan nilai nominal sebesar hasil ekspor yang tertera di L/C USD500,000.00 (lima ratus ribu US Dollar) dan jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2014. Pada tanggal valuta, PT. A tidak dapat menyerahkan dana valuta asing yang diperjanjikan akibat importir tidak dapat melakukan pembayaran sesuai tanggal kesepakatan. Transaksi lindung nilai yang dilakukan antara PT. A dan Bank B tersebut dapat diperpanjang dengan nilai nominal yang sesuai dengan dokumen L/C yaitu paling banyak sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu US Dollar), dan frekuensi serta jangka waktu perpanjangan yang sesuai dengan kebutuhan pemenuhan kontrak transaksinya.

2. dana usaha, modal disetor, laba ditahan, dan pinjaman subordinasi Bank yang diperhitungkan dalam kewajiban pemenuhan modal minimum Bank, apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi; Dokumen perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan Lindung Nilai atas dana usaha, modal disetor, laba ditahan, dan pinjaman sub-ordinasi Bank yang diperhitungkan dalam kewajiban pemenuhan modal minimum Bank, paling kurang meliputi:


5


Pasal 5 15/8/PBI/2013 Ayat (3) b.3 SE 15/42/DPM 2013 Romawi I No. 1 d Pasal 5 15/8/PBI/2013 Ayat (3) b.4 SE 15/42/DPM 2013 Romawi I No. 1 e Pasal 5 15/8/PBI/2013 Ayat (3) b.5 SE 15/42/DPM 2013 Romawi I No. 1 f

1) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang dan dokumen bukti setoran modal dari kantor pusat;

2) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang dan laporan keuangan Bank; atau

3) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang dan perjanjian pinjaman sub-ordinasi Bank;

3. kegiatan penyertaan langsung di sektor riil dengan jangka waktu

paling singkat 1 (satu) tahun yang sumber dananya dalam valuta asing, apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi; Dokumen perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan Lindung Nilai atas kegiatan penyertaan langsung di sektor riil paling kurang meliputi: 1) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang

diperpanjang; dan 2) fotokopi bukti penyertaan langsung yang dilakukan oleh kantor

pusat atau penanam modal (investor).

4. pinjaman luar negeri dalam valuta asing dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun, apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi; Dokumen perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan Lindung Nilai atas pinjaman luar negeri dalam valuta asing paling kurang meliputi: 1) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang

diperpanjang; dan 2) fotokopi surat perjanjian kredit (loan agreement) dan/atau

dokumen utang terkait lainnya.

5. Surat Utang Negara, saham dan obligasi korporasi yang telah dimiliki paling singkat 3 (tiga) bulan, apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi;

Dokumen perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan Lindung Nilai atas Surat Utang Negara (SUN), saham dan obligasi korporasi paling kurang meliputi: 1) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang

diperpanjang dan fotokopi dokumen kepemilikan SUN; 2) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang

diperpanjang dan fotokopi dokumen kepemilikan saham; atau


6


Pasal 5 15/8/PBI/2013 Ayat (4) – (6)

3) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang dan fotokopi dokumen kepemilikan obligasi korporasi.

(4) Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dilakukan secara netting. Contoh netting untuk kondisi force majeure Pada tanggal 21 Oktober 2013 Nasabah (PT A) melakukan Transaksi Lindung Nilai Jual kepada Bank atas penerimaan hasil ekspornya senilai USD1,000,000.00 (satu juta US Dollar) berupa forward jual USD/IDR 1 bulan pada tanggal valuta 21 November 2013 dengan kurs 1 USD = Rp10.100,00. Pada tanggal 11 November 2013 terjadi kondisi force majeure berupa keterlambatan pengapalan sehingga PT A dipastikan tidak dapat menerima dana hasil ekspor sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Atas hal tersebut, pada tanggal 14 November 2013 PT A melakukan transaksi forward beli USD/IDR 1 minggu untuk melakukan offset transaksi forward jual yang akan jatuh tempo pada tanggal valuta 21 November 2013 dengan kurs 1 USD = Rp10.200,00 dengan Bank yang sama. Penyelesaian transaksi tersebut dilakukan secara netting, dimana PT A melakukan pembayaran net sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Perhitungan tersebut berasal dari Rp100,00 x USD1,000,000.00. Contoh netting untuk transaksi perpanjangan Lindung Nilai. Pada tanggal 14 November 2013 PT B melakukan impor barang dari luar negeri sebesar USD 1,000,000.00 (satu juta US Dollar) dengan jatuh tempo pembayaran 2 bulan, yaitu tanggal 14 Januari 2014. Atas transaksi tersebut pada tanggal 13 Desember 2013 PT B melakukan Transaksi Lindung Nilai Beli dengan cara forward beli USD/IDR kepada Bank dengan jangka waktu 1 bulan pada tanggal valuta 13 Januari 2014 dengan kurs 1 USD = Rp11.000,00. Karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, pada saat jatuh tempo pembayaran PT B tidak dapat melakukan pembayaran tagihan, sehingga jatuh tempo pembayaran tersebut diperpanjang selama 1 bulan. Atas dasar tersebut PT B melakukan perpanjangan transaksi forward beli USD/IDR kepada Bank dengan jangka waktu 1 bulan. Penyelesaian perpanjangan tersebut dapat dilakukan secara netting.

(5) Perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan

Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didukung dengan bukti dokumen yang memadai.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga untuk pihak yang menggunakan jasa Bank sebagaimana dimaksud pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.

6 Pasal 6

15/8/PBI/2013 (1) Perlakuan akuntansi terhadap Transaksi Lindung Nilai tunduk pada Standar

Akuntansi Keuangan yang berlaku. (2) Nasabah dapat menerapkan akuntansi Lindung Nilai (hedge accounting)

sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. (3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari Transaksi Lindung Nilai yang


7


memenuhi kriteria akuntansi Lindung Nilai (hedge accounting) sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, merupakan pendapatan atau biaya dalam rangka Lindung Nilai.

7 Pasal 7

15/8/PBI/2013 Transaksi Lindung Nilai yang dilakukan Nasabah wajib dilaporkan Bank kepada Bank Indonesia melalui Laporan Harian Bank Umum (LHBU) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

BAB III Sanksi

8 Pasal 8 15/8/PBI/2013

(1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) (Paragraf 3 ayat (1) dan ayat (2) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.

(2) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 (Paragraf 3 ayat (3) dan Paragraf 5 dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.

(3) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (4) (Paragraf 3 ayat (4) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko Bank.

(4) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (5) (Paragraf 3 ayat (5) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi derivatif.

(5) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 (Paragraf 4 dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank.

(6) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 (Paragraf 7 dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah BAB I Ketentuan Umum

9 Pasal 1 10/37/PBI/2008

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah transaksi jual beli valuta asing terhadap rupiah dalam bentuk : a. transaksi spot, termasuk transaksi yang dilakukan dengan valuta today

dan/atau valuta tomorrow; b. transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (plain

vanilla) dalam bentuk forward, swap, option, dan transaksi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu;

3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank. 4. Kegiatan Ekspor/Impor adalah:

a. mengirimkan barang dan/atau jasa ke luar wilayah Indonesia (ekspor); b. memasukan barang dan/atau jasa ke dalam wilayah Indonesia (impor);


8


dan/atau c. kegiatan perdagangan dalam negeri terkait dengan huruf a dan huruf b

tersebut di atas. 5. Cerukan adalah saldo negatif pada rekening giro Nasabah yang tidak dapat

dibayar lunas pada akhir hari.

BAB II Pengaturan Transaksi 10 Pasal 2

10/37/PBI/2008 Ayat (1) SE 10/48/DPD 2008 No. 1a – 1d

(1) Bank dapat melakukan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah atas dasar suatu kontrak. Yang dimaksud dengan kontrak adalah konfirmasi tertulis yang menunjukan terjadinya transaksi yang antara lain berupa dealing conversation, SWIFT/Telex/tested fax confirmation, atau konfirmasi tertulis lainnya. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah atas dasar suatu kontrak diatur sebagai berikut : a. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta

asing lainnya untuk kepentingan sendiri adalah apabila Bank berperan sebagai counterparty dalam bertransaksi dengan Nasabah, dimana kedudukan Bank dan Nasabah setara. Contoh : Bank A melakukan transaksi spot USD/IDR sebesar USD1.000.000 (satu juta US Dollar) dengan Nasabah X. Dalam hal ini, posisi Bank A sebagai counterparty dari Nasabah X.

b. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan Nasabah adalah apabila Bank bertransaksi atas nama Nasabah, dimana Bank bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan Nasabah.

Contoh : Nasabah A meminta kepada Bank B untuk mewakili Nasabah A tersebut untuk melakukan transaksi dengan Bank X, Ltd di luar negeri. Dalam hal ini, transaksi yang terjadi adalah antara Nasabah A dengan Bank X, Ltd, dimana posisi Bank B hanya merupakan perantara.

c. Kontrak yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya yang dilakukan Bank untuk kepentingan sendiri paling kurang berisi : 1) nomor kontrak; 2) tanggal transaksi dan tanggal valuta; 3) nilai nominal transaksi; 4) nama counterparty; 5) mata uang (denominasi); dan 6) rekening Bank koresponden.

d. Kontrak yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

dan/atau terhadap valuta asing lainnya yang dilakukan Bank untuk


9


SE 15/19/DPD 2013 No. 1.e – g Pasal 2 10/37/PBI/2008 Ayat (2) SE 10/48/DPD 2008 No. 2

kepentingan Nasabah paling kurang berisi : 1) nomor kontrak;

2) hak dan kewajiban dari kedua belah pihak (Bank dan nasabah) dalam hal Bank diberi kewenangan untuk mewakili Nasabah;

3) tanggal transaksi dan tanggal valuta; 4) nilai nominal transaksi; 5) pagu Transaksi Valuta Asing Terhadap rupiah; 6) jenis valuta asing yang diperjualbelikan; 7) jenis transaksi yang digunakan; 8) besarnya komisi, dan rekening Bank koresponden 9) rekening Bank Koresponden

e. Dalam hal kontrak yang dilakukan Bank atas Transaksi Valuta Asing

Terhadap Rupiah mencantumkan penggunaan acuan kurs dalam penyelesaian transaksi pada saat jatuh tempo, Bank harus mengacu pada kurs referensi yang diterbitkan Bank Indonesia.

f. Kurs referensi yang diterbitkan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) merupakan representasi harga spot US Dollar terhadap Rupiah dari transaksi antar Bank di pasar domestik termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri, yang dilaporkan Bank melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR).

g. JISDOR yang diterbitkan Bank Indonesia diatur sebagai berikut: 1) Bank Indonesia menerbitkan JISDOR setiap hari kerja pada pukul

10.00 WIB melalui website Bank Indonesia dan/atau media lainnya. 2) Penggunaan JISDOR berlaku untuk transaksi US Dollar terhadap

Rupiah. (2) Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, Bank wajib

memiliki pedoman internal secara tertulis.

Pedoman internal dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sedikitnya meliputi : a. penetapan wewenang dan tanggungjawab untuk pelaksanaan

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah; b. mekanisme penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang

sesuai dengan PBI; c. penatausahaan dokumen terkait dengan Transaksi Valuta Asing

Terhadap Rupiah; d. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah; dan

e. hal-hal lain yang harus dicantumkan dalam pedoman internal yang terkait dengan pengaturan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam PBI.

11 Pasal 3 10/37/PBI/2008

Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Nasabah bukan Bank, Bank wajib menggunakan kuotasi harga (kurs) valuta asing terhadap rupiah yang ditetapkan oleh Bank.


10


SE 10/48/DPD 2008 No. 3

Yang dimaksud dengan ”kuotasi harga (kurs) valuta asing terhadap rupiah” adalah harga (kurs) beli dan/atau harga (kurs) jual valuta asing terhadap rupiah yang ditetapkan oleh Bank dan menjadi dasar kesepakatan untuk melakukan transaksi. Pengertian Nasabah bukan Bank tidak termasuk Bank Indonesia. Contoh kewajiban penggunaan kuotasi harga valuta asing terhadap rupiah yang ditetapkan oleh Bank sebagai berikut : Bank A melakukan transaksi spot USD/IDR dengan Nasabah B yang bukan Bank. Dalam hal ini, Bank A wajib menggunakan kuotasi harga USD/IDR yang ditetapkan oleh Bank A, dan bukan berasal dari Nasabah B.

12

Pasal 4 10/37/PBI/2008 Ayat (1) SE 10/48/DPD 2008 No. 4

(1) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah wajib diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh. Yang dimaksud dengan ”pemindahan dana pokok secara penuh” untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap Rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya. Kewajiban penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan pemindahan dana pokok secara penuh diatur sebagai berikut : a. pemindahan dana pokok secara penuh dilakukan secara riil atas nilai

pokok masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli yang disepakati pada awal transaksi tersebut.

b. pemindahan dana pokok tersebut wajib didukung oleh tersedianya sejumlah dana riil yang cukup untuk membiayai transaksi dimaksud (good fund), dan bukan didasarkan pada aspek pencatatan dalam pembukuan (akuntansi).

c. dana pokok tersebut wajib digunakan untuk proses setelmen Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah pada tanggal valuta, dan tercatat pada sistem treasury Bank, yang dapat dibuktikan dari urutan waktu setelmen.

d. pemindahan dana riil yang dilakukan sebagian (partial delivery) tidak diperkenankan.

Contoh 1 : Nasabah A melakukan transaksi pembelian spot USD terhadap Rupiah dengan Bank B sebesar USD1.000.000 (satu juta US Dollar) pada kurs spot USD/IDR Rp11.000,00. Pada tanggal jatuh tempo, Nasabah A wajib melakukan penyerahan dana IDR melalui pergerakan dana pokok secara penuh sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) secara riil pada saat proses setelmen transaksi tersebut dilakukan, dan tercatat pada sistem treasury bank yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu setelmen. Disamping itu, Bank B wajib melakukan penyerahan dana USD melalui pergerakan dana pokok secara penuh sebesar USD1.000.000 (satu juta US Dollar) secara riil pada saat proses setelmen transaksi tersebut dilakukan, dan tercatat pada sistem treasury bank, yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu setelmen.


11


Pasal 4 10/37/PBI/2008 Ayat (2) a

Contoh 2 : PT X melakukan pembelian option (put) 1 bulan USD terhadap Rupiah dengan Bank Y sebesar USD125.000 (seratus dua puluh lima ribu US Dollar) pada kurs (strike price) USD/IDR Rp9.500,00. Dengan asumsi kurs USD di pasar pada tanggal valuta mencapai level USD/IDR Rp9.300,00 sehingga kontrak option tersebut dieksekusi (exercised). Untuk itu, pada tanggal valuta tersebut PT X wajib melakukan penyerahan dana USD melalui pergerakan dana pokok secara penuh sebesar USD125.000 (seratus dua puluh lima ribu US Dollar) secara riil pada saat proses setelmen transaksi option tersebut dilakukan, dan tercatat pada sistem treasury bank yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu setelmen. Disisi lain, Bank Y wajib melakukan penyerahan dana IDR melalui pergerakan dana pokok secara penuh sebesar Rp1.187.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara riil. Contoh 3 : Pada tanggal 19 Desember 2008, Nasabah V melakukan transaksi forward jual USD/IDR 1 bulan dengan Bank W sebesar USD500.000 (lima ratus ribu US Dollar) dengan tanggal valuta 19 Januari 2009 pada kurs Rp11.000,00. Pada tanggal 12 Januari 2009, Nasabah V melakukan transaksi forward beli USD/IDR sebesar USD500.000 (lima ratus ribu US Dollar) dengan tanggal valuta 19 Januari 2009 pada kurs USD/IDR Rp11.500,00 Pada tanggal valuta 19 Januari 2009, Bank W menyelesaikan masing-masing transaksi, yaitu : 1) Untuk transaksi forward jual tanggal 19 Desember 2008, Nasabah V

wajib menyerahkan dana valuta asing kepada Bank W sebesar USD500.000 (lima ratus ribu US Dollar) secara riil, dan

2) Untuk transaksi forward beli tanggal 12 Januari 2009, Nasabah V wajib menyerahkan dana rupiah kepada Bank W sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara riil.

Kedua transaksi diatas tidak diperkenankan untuk diselesaikan secara netting.

(2) Kewajiban penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan pemindahan dana pokok secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk : a. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan oleh Bank

dan/atau Nasabah yang mengalami kejadian luar biasa (force majeure), berdasarkan penilaian Bank dan didukung dengan bukti dokumen yang memadai; Yang dimaksud dengan ”kejadian luar biasa (force majeure)” adalah suatu keadaan yang menyebabkan Bank dan/atau Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak, yaitu: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, kebakaran, kerusuhan masal, perang, aksi terorisme, pemogokan buruh, keterlambatan pengapalan/pengiriman barang, dan/atau kegagalan sistem yang digunakan dalam bertransaksi. Yang dimaksud dengan ”penilaian Bank” antara lain mencakup kewajaran atas akibat yang ditimbulkan dari force majeure yang


12


SE 15/42/DPM 2013 Romawi I No. 1 a

dialami terhadap Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah. Bukti dokumen yang memadai antara lain berupa dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah, media massa atau media komunikasi lainnya. Dokumen transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai yang dilakukan oleh Bank dan/atau Nasabah yang mengalami kejadian luar biasa (force majeure) paling kurang meliputi: 1) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka

Lindung Nilai yang masih outstanding; dan 2) dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, yang

menerangkan bahwa kejadian luar biasa tersebut dialami oleh Bank dan/atau Nasabah yang bertransaksi.

Dokumen tersebut juga berlaku apabila transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai diperpanjang.

13

Pasal 5 10/37/PBI/2008 Ayat (1) SE 10/48/DPD 2008 No. 9 Pasal 5 10/37/PBI/2008 Ayat (2)

(1) Bank dilarang melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah apabila transaksi atau potensi transaksi tersebut terkait dengan structured product. Yang dimaksud dengan “structured product” adalah produk yang merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah, untuk tujuan mendapatkan tambahan income (return enhancement), yang dapat mendorong transaksi pembelian dan/atau penjualan valuta asing terhadap rupiah untuk tujuan spekulatif dan dapat menimbulkan ketidakstabilan nilai rupiah. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan terkait dengan structured product diatur sebagai berikut : Bank dilarang melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang terkait dengan structured product apabila hasil transaksi tersebut diinvestasikan dalam structured product, atau sebaliknya structured product tersebut mengakibatkan adanya Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Bank sebagai

penerbit structured product maupun Bank sebagai agen penjual structured product (selling agent). Termasuk Bank sebagai agen penjual dalam hal ini adalah penjualan structured product luar negeri (offshore product) yang terkait dengan valuta asing terhadap rupiah.

14 Pasal 6 10/37/PBI/2008 Ayat (1)

(1) Bank dilarang memberikan kredit dalam valuta asing dan/atau dalam rupiah kepada Nasabah untuk kepentingan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah. Yang dimaksud dengan ”kredit” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang


13


SE 10/48/DPD 2008 No. 10a SE 10/48/DPD 2008 No. 10b SE 10/48/DPD 2008 No. 10c Pasal 6 10/37/PBI/2008 Ayat (2)

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang dan pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. Larangan pemberian kredit dalam valuta asing dan/atau rupiah kepada Nasabah tidak hanya untuk kredit yang diberikan Bank secara khusus untuk membiayai kegiatan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah Nasabah, namun juga kredit yang ditujukan untuk membiayai kegiatan lain yang telah disetujui oleh Bank yang kemudian kredit dimaksud digunakan oleh Nasabah untuk membiayai transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah.

(2) Pelarangan pemberian kredit valuta asing dan/atau rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor digunakan untuk melakukan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dengan tujuan lindung nilai atas Kegiatan Ekspor/Impor dimaksud.

(3) Pemberian kredit valuta asing dan/atau rupiah untuk transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib didukung dengan bukti dokumen yang memadai. Dokumen pengecualian pelarangan pemberian kredit paling kurang meliputi: a. fotokopi dokumen surat perjanjian kredit (loan agreement); dan b. fotokopi dokumen L/C, invoice, PEB, PIB, salinan dokumen bill of lading

(B/L), dan/atau dokumen sejenis lainnya. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk pihak

asing. Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah pihak asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit dalam valuta asing oleh Bank.

15 Pasal 7 10/37/PBI/2008 Ayat (1) SE 10/48/DPD 2008 No. 11

(1) Bank dilarang memberikan Cerukan kepada Nasabah dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

Yaitu ketika Bank memberikan fasilitas pendanaan untuk penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Nasabah yang memiliki rekening maupun yang tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, namun pada akhir hari tanggal valuta, dana valuta asing atau dana rupiah yang diperjanjikan tidak dapat dilunasi oleh Nasabah. Contoh 1 : PT A memiliki rekening valuta asing dan rekening rupiah di Bank C. Pada tanggal 19 Desember 2008, PT A melakukan transaksi forward beli USD/IDR 1 bulan dengan Bank C sebesar USD200.000 (dua ratus ribu US Dollar) pada kurs USD/IDR Rp11.500,00 . Pada saat jatuh tempo (tanggal 19 Januari 2009), saldo IDR pada rekening PT A di Bank C tidak cukup untuk membiayai secara penuh transaksi pembelian USD dimaksud, yaitu sebesar


14


Pasal 7 10/37/PBI/2008 Ayat (2)

Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah). Setelah melakukan konfirmasi kepada PT A bahwa dana IDR akan diserahkan kepada Bank C sebelum akhir hari, Bank C melakukan penyerahan dana USD melalui pengkreditan rekening valuta asing PT A senilai USD200.000 (dua ratus ribu US Dollar). Namun dana IDR yang diperkirakan masuk sebelum akhir hari 19 Januari 2009 dalam rekening rupiah PT A tidak terjadi. Dengan demikian, Bank C telah memberikan Cerukan kepada PT A dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah. Contoh 2 : PT X tidak memiliki rekening valuta asing maupun rekening rupiah di Bank Y. Pada tanggal 23 Desember 2008, PT X melakukan transaksi forward jual USD/IDR 1 bulan dengan Bank Y sebesar USD2.000.000 (dua juta US Dollar) pada kurs USD/IDR Rp10.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 23 Januari 2009. Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari PT X, PT X akan menerima dana hasil ekspor pada tanggal 23 Januari 2009 sebesar USD2.000.000 (dua juta US Dollar). Untuk itu Bank Y melakukan penyerahan dana IDR terlebih dahulu kepada PT X sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), dengan harapan pada akhir hari tanggal valuta PT X akan menyerahkan dana sebesar USD2.000.000 (dua juta US Dollar). Namun demikian, sampai dengan akhir hari tanggal 23 Januari 2009, PT X tidak dapat memenuhi janjinya menyerahkan dana sebesar USD2.000.000 (dua juta US Dollar). Dengan demikian, Bank Y telah memberikan Cerukan kepada PT X dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

(2) Bank dilarang memberikan fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan Cerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

16 Pasal 8 10/37/PBI/2008 SE 10/48/DPD 2008 No. 12

Bank wajib melengkapi dan menatausahakan dokumen pendukung atas pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 (Paragraf 12 ayat (2), dan Paragraf 14 dalam kodifikasi ini). Jangka waktu penatausahaan dokumen disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai dokumen perusahaan.

17 Pasal 9 10/37/PBI/2008

Dalam rangka pelaporan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, Bank berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku” adalah yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

18 Pasal 10 10/37/PBI/2008

Selain wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Bank yang melakukan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah wajib tunduk pada ketentuan yang berlaku lainnya yang terkait. Yang dimaksud dengan ”ketentuan yang berlaku” antara lain ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta


15


asing oleh Bank dan ketentuan yang mengatur mengenai pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank.

BAB III Sanksi 19 Pasal 11

10/37/PBI/2008 Bank yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan/ atau Pasal 8 (Paragraf 10 ayat (2), Paragraf 11 dan/atau Paragraf 16 dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif berupa: (1) teguran tertulis; (2) penurunan tingkat kesehatan Bank; (3) pembekuan kegiatan usaha tertentu; (4) pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam

daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank; dan/atau

(5) pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

20 Pasal 12 11/14/PBI/2009

(1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5, Pasa; 6 dan/ atau Pasal 7 (Paragraf 12, Paragraf 13, Paragraf 14 dan/atau Paragraf 15 dalam kodifikasi ini), dikenakan sanksi kewajiban membayar masing-masing sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai nominal masing-masing transaksi yang dilanggar.

(2) Perhitungan nilai nominal transaksi yang dilanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Pelanggaran terhadap kewajiban pemindahan dana pokok secara

penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 12 dalam kodifikasi ini), dihitung dari nilai nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dimaksud;

b. Pelanggaran terhadap Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 13 dalam kodifikasi ini), dihitung dari nilai nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dimaksud;

c. Pelanggaran terhadap larangan pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragraf 14 dalam kodifikasi ini), dihitung dari nilai persetujuan kredit yang digunakan untuk transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah;

d. Pelanggaran terhadap larangan pemberian Cerukan dan/atau fasilitas yang lain yang dapat dipersamakan dengan Cerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Paragraf 15 dalam kodifikasi ini), dihitung dari nilai Cerukan dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan Cerukan yang diberikan Bank kepada Nasabah;

(3) Total sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp 27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar rupiah) dalam 1 (satu) tahun kalender.

(4) Penghitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (Paragraf 19 dalam kodifikasi ini) menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal terjadinya pelanggaran.


16


Kurs tengah Bank Indonesia dihitung dengan cara kurs jual transaksi ditambah kurs beli transaksi, dibagi 2 (dua).

BAB IV Ketentuan Peralihan 21

Pasal 13 11/14/PBI/2009 Ayat(1) dan (2) Pasal 13 11/14/PBI/2009 Ayat (2) a SE 11/12/DPD 2009 No. 13.e Pasal 13 11/14/PBI/2009 Ayat (2) b SE 11/12/DPD 2009 No. 13.f Pasal 13 11/14/PBI/2009 Ayat (2).c SE 11/12/DPD 2009 No. 13.g

(1) Setiap Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dapat diteruskan sampai dengan jatuh waktu kontrak.

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih outstanding dalam suatu kontrak yang jatuh waktu setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dapat diselesaikan tanpa pergerakan dana pokok antara lain melalui: a. percepatan penyelesaian (early termination) atau penghentian

(unwind) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah; Penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok melalui percepatan penyelesaian (early termination) atau penghentian (unwind) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, dapat dilakukan sepanjang: 1. penyelesaiannya tidak dilakukan dengan transaksi structured

product; dan 2. wajib didukung dengan dokumen paling kurang berupa kontrak

percepatan penyelesaian atau penghentian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang bersangkutan.

b. penyelesaian transaksi melalui restrukturisasi kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah; dan/atau Penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok melalui restrukturisasi kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah diatur sebagai berikut: 1) restrukturisasi antara lain meliputi restrukturisasi yang terkait

dengan nilai nominal, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya. 2) nilai nominal restrukturisasi paling banyak sebesar nilai nominal

transaksi sebelumnya yang direstrukturisasi. 3) restrukturisasi tidak dilakukan dengan menggunakan transaksi

structured product. 4) restrukturisasi hanya dapat dilakukan apabila didukung dengan

dokumen paling kurang berupa kontrak restrukturisasi Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang bersangkutan.

c. penyelesaian transaksi dengan menggunakan dana pinjaman dari Bank.

Penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan menggunakan dana pinjaman dari Bank, diatur sebagai berikut: a. pemberian dana pinjaman untuk penyelesaian transaksi

merupakan penyediaan dana yang wajib dinilai kualitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum dan diperhitungkan dalam batas maksimum


17


SE 11/12/DPD 2009 No. 13.a, c, d Pasal 13 11/14/PBI/2009 Ayat (3) – (4)

pemberian kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.

b. pemberian dana pinjaman untuk penyelesaian transaksi dapat dilakukan apabila didukung dengan dokumen paling kurang berupa surat perjanjian pinjaman atau tagihan lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat perjanjian pinjaman yang memuat tujuan penggunaan pinjaman untuk penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang bersangkutan.

c. pelaporan pemberian pinjaman tersebut dilaporkan melalui Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) pada pos ”tagihan lainnya”.

Penyelesaian transaksi berlaku untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan oleh Bank dengan Nasabah maupun Bank dengan Bank. Penyelesaian transaksi juga berlaku untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah terkait dengan structured product baik yang dilakukan dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor maupun yang dilakukan tidak dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor. Penyelesaian transaksi dapat dilakukan dengan cara kombinasi antara Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c (Paragraf 12 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dalam kodifikasi ini).

(3) Penyelesaian transaksi dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang terdapat kesepakatan tertulis antara pihak yang melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

(4) Penyelesaian transaksi dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sedapat mungkin menggunakan rupiah.

22 Pasal 14 11/14/PBI/2009

Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (Paragraf 19 dalam kodifikasi ini) berlaku pula terhadap Bank yang melakukan penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang tidak didukung dengan dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) (Paragraf 21 ayat (3) dalam kodifikasi ini).

Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

BAB I Ketentuan Umum 23 Pasal 1

7/14/PBI/2005 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia namun tidak termasuk kantor Bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.

2. Pihak Asing adalah: a. warga negara asing; b. badan hukum asing atau lembaga asing lainnya; c. warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap

(permanent resident) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia; d. kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di


18


Indonesia; e. kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan

hukum Indonesia. 3. Warga Negara Asing adalah orang yang memiliki kewarganegaraan selain

Indonesia, termasuk yang memiliki izin menetap atau izin tinggal di Indonesia.

4. Badan Hukum Asing atau lembaga asing lainnya adalah badan hukum atau lembaga asing yang didirikan di luar negeri, namun tidak termasuk : a. Kantor cabang bank asing di Indonesia; b. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA); c. Badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang

bersifat nirlaba. 5. Transaksi Rupiah adalah transaksi yang dilakukan Bank dengan

menggunakan mata uang Rupiah, termasuk transaksi antara mata uang Rupiah terhadap mata uang asing.

6. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan jasa, termasuk : a. cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah

yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

7. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

8. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, interbank call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.

9. Transfer Rupiah adalah pemindahan sejumlah dana rupiah yang ditujukan kepada penerima dana untuk kepentingan Bank maupun nasabah, baik melalui setoran tunai maupun pemindahbukuan antar rekening pada Bank yang sama atau Bank yang berbeda, yang menyebabkan bertambahnya saldo rekening rupiah penerima dana.

10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, termasuk obligasi yang diterbitkan oleh lembaga multilateral atau supranasional yang seluruh dana hasil penerbitan obligasi tersebut digunakan untuk kepentingan pembiayaan kegiatan ekonomi di Indonesia.


19


11. Tagihan Antar Kantor adalah semua tagihan yang dimiliki Bank terhadap kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri baik untuk kepentingan Bank maupun nasabah, yaitu : a. bagi kantor cabang bank asing di Indonesia, tagihan adalah dari kantor

cabang bank asing di Indonesia terhadap kantor pusat dan atau kantor cabang lain di luar negeri;

b. bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia, tagihan adalah dari kantor pusat dan atau kantor cabang di Indonesia terhadap kantor cabang di luar negeri.

12. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity option) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.

13. Penyertaan Langsung adalah penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang tidak melalui pasar modal.

14. Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai tukar dalam bentuk transaksi outright forward, swap, option valuta asing terhadap rupiah dan transaksi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

15. Prime Bank adalah bank yang memiliki peringkat investasi tertentu dari lembaga pemeringkat dan total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam banker’s almanac.

BAB II Pelarangan, Pembatasan, dan Pengecualian Transaksi Bagi Bank 24 Pasal 2

7/14/PBI/2005 Bank dilarang dan atau dibatasi dan atau dikecualikan melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan Pihak Asing.

BAB III Pelarangan Transaksi 25 Pasal 3

7/14/PBI/2005 SE 7/23/DPD 2005 No. 1

Transaksi-transaksi tertentu yang dilarang dilakukan Bank dengan Pihak Asing meliputi : a. Pemberian Kredit dalam rupiah dan atau valuta asing;

Pelarangan pemberian Kredit dalam rupiah dan atau valuta asing kepada Pihak Asing tidak termasuk Kredit non tunai atau garansi yang terkait dengan kegiatan investasi di Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) memperoleh counter guaranty (kontra garansi) dari bank di luar negeri

yang bonafide. Dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang bank yang bersangkutan di luar negeri; atau

2) adanya jaminan setoran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai garansi yang diberikan.

b. Penempatan dalam rupiah; c. Pembelian Surat Berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Pihak Asing; d. Tagihan Antar Kantor dalam rupiah;


20


e. Tagihan Antar Kantor dalam valuta asing dalam rangka pemberian Kredit di luar negeri;

f. Penyertaan Modal dalam rupiah; g. Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang

dimiliki secara gabungan (joint account) antara Pihak Asing dengan bukan Pihak Asing pada Bank di dalam negeri; Yang dimaksud dengan bukan Pihak Asing adalah pihak yang tidak termasuk Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 (Paragraf 23 angka 2 dalam kodifikasi ini).

h. Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan (joint account) antara Pihak Asing dengan bukan Pihak Asing pada Bank di luar negeri. Yang dimaksud dengan bukan Pihak Asing adalah pihak yang tidak termasuk Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 (Paragraf 23 angka 2 dalam kodifikasi ini).

26 Pasal 4 7/14/PBI/2005

Bank dilarang melaksanakan Transfer Rupiah kepada bukan Pihak Asing di luar negeri. Yang dimaksud dengan bukan Pihak Asing adalah pihak yang tidak termasuk Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 (Paragraf 23 angka 2 dalam kodifikasi ini).

27 Pasal 5 7/14/PBI/2005

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 (Paragraf 25 dan Paragraf 26 dalam kodifikasi ini) berlaku pula terhadap transaksi sejenis berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB IV Pembatasan Transaksi 28 Pasal 6

7/14/PBI/2005 SE 7/23/DPD 2005 No. 13

Transaksi-transaksi tertentu yang dibatasi untuk dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing meliputi : (1) Transaksi Derivatif jual valuta asing terhadap rupiah; (2) Transaksi Derivatif beli valuta asing terhadap rupiah. Bank yang pada saat berlakunya Surat Edaran ini masih memiliki posisi (outstanding) Transaksi Derivatif, dan belum jatuh tempo maka posisi dari Transaksi Derivatif tersebut tetap dapat dilakukan sampai dengan jatuh tempo Transaksi Derivatif tersebut namun Transaksi Derivatif tersebut dilarang diperpanjang (roll over).

29 Pasal 7 7/14/PBI/2005 Ayat (1)

(1) Transaksi Derivatif jual valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a (Paragraf 28 huruf a dalam kodifikasi ini) yang dibatasi untuk dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing meliputi : a. Transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah;

Yang dimaksud dengan transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah adalah penjualan valuta asing terhadap rupiah yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah


21


SE 7/23/DPD 2005 No. 2 Pasal 7 7/14/PBI/2005 Ayat (2)

tanggal transaksi. Termasuk dalam transaksi ini adalah transaksi valuta tod, tom atau spot yang disintetiskan sebagai outright forward jual valuta asing terhadap rupiah.

b. Transaksi swap jual valuta asing terhadap rupiah; Yang dimaksud dengan transaksi swap jual valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan counterparty yang sama dan pada tingkat harga yang disepakati pada tanggal transaksi dilakukan. Termasuk dalam transaksi ini adalah berbagai kombinasi dari transaksi valuta tod, tom, dan spot yang disintetiskan sebagai swap jual valuta asing terhadap rupiah;

c. Transaksi jual call option valuta asing terhadap rupiah; Yang dimaksud dengan transaksi jual call option valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi atas dasar perjanjian yang memberikan hak kepada Bank untuk menjual hak beli atas suatu transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi.

d. Transaksi beli put option valuta asing terhadap rupiah; Yang dimaksud dengan transaksi beli put option valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi atas dasar perjanjian yang memberikan hak kepada Bank untuk membeli hak jual atas suatu transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi.

e. Transaksi Derivatif lainnya yang dapat dipersamakan dengan transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. Termasuk untuk transaksi Non-Deliverable Forward (NDF).

(2) Transaksi Derivatif beli valuta asing terhadap rupiah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b (Paragraf 28 huruf b dalam kodifikasi ini) yang dibatasi untuk dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing meliputi : a. Transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah;

Yang dimaksud dengan transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah adalah pembelian valuta asing terhadap rupiah yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Termasuk dalam transaksi ini adalah transaksi valuta tod, tom atau spot yang disintetiskan sebagai outright forward beli valuta asing terhadap rupiah.


22


SE 7/23/DPD 2005 No. 2 7/14/PBI/2005 Ayat (3)

b. Transaksi swap beli valuta asing terhadap rupiah; Yang dimaksud dengan transaksi swap beli valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan counterparty yang sama dan pada tingkat harga yang disepakati pada tanggal transaksi dilakukan. Termasuk dalam transaksi ini adalah berbagai kombinasi dari transaksi valuta tod, tom, dan spot yang disintetiskan sebagai swap beli valuta asing terhadap rupiah.

c. Transaksi beli call option valuta asing terhadap rupiah; Yang dimaksud dengan transaksi beli call option valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi atas dasar perjanjian yang memberikan hak kepada Bank untuk membeli hak beli atas suatu transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi.

d. Transaksi jual put option valuta asing terhadap rupiah; Yang dimaksud dengan transaksi jual put option valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi atas dasar perjanjian yang memberikan hak kepada Bank untuk menjual hak jual atas suatu transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi.

e. Transaksi Derivatif lainnya yang dapat dipersamakan dengan transaksi-

transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf, b, huruf c, dan huruf d. Termasuk untuk transaksi Non-Deliverable Forward (NDF).

(3) Bank hanya dapat melakukan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap

rupiah dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai batas maksimum nominal yaitu USD 1.000.000 (satu juta US Dollar) atau ekuivalen dari nilai dimaksud, baik untuk setiap transaksi individual maupun posisi (outstanding) masing-masing Transaksi Derivatif jual dan Transaksi Derivatif beli per Bank.

30 Pasal 8 7/14/PBI/2005

Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Paragraf 29 dalam kodifikasi ini) berlaku pula terhadap transaksi sejenis berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB V Pengecualian terhadap Pelarangan dan Pembatasan Transaksi 31

Pasal 9 7/14/PBI/2005 Ayat (1).a

(1) Larangan terhadap pemberian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a (Paragraf 15 huruf a dalam kodifikasi ini) tidak berlaku terhadap : a. Kredit dalam bentuk sindikasi yang memenuhi persyaratan berikut :

1) mengikutsertakan Prime Bank sebagai lead bank;


23


SE 7/23/DPD 2005 No. 3 Pasal 9 7/14/PBI/2005 Ayat (1) b – d

Yang dimaksud dengan lead bank adalah bank yang berperan sebagai koordinator bagi anggota sindikasi.

2) diberikan untuk pembiayaan proyek di sektor riil untuk usaha produktif yang berada di wilayah Indonesia; dan Yang dimaksud dengan sektor riil adalah sektor produksi dan perdagangan barang dan jasa, namun tidak termasuk sektor jasa keuangan seperti kegiatan jual beli Surat Berharga.

3) kontribusi bank asing sebagai anggota sindikasi lebih besar dibandingkan dengan kontribusi bank dalam negeri;

Kredit dalam bentuk sindikasi merupakan Kredit yang diberikan oleh lebih dari satu bank. Apabila pemberian Kredit sindikasi beranggotakan Bank dan bank di luar negeri, maka kontribusi bank di luar negeri secara total harus lebih besar dari kontribusi Bank. Contoh : Kredit sindikasi oleh beberapa bank yang diberikan kepada PT. X sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berasal dari 3 (tiga) bank di luar negeri dan 2 (dua) Bank. Ketiga bank di luar negeri tersebut harus memberikan kontribusi paling sedikit sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan kedua Bank tersebut memberikan kontribusi sebesar Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah ). Dengan demikian, prosentase kontribusi 3 (tiga) bank di luar negeri harus paling sedikit sebesar 51% dan prosentase kontribusi 2 (dua) Bank dalam kredit sindikasi tersebut sebesar 49%.

b. kartu kredit;

Termasuk jenis kartu kredit untuk pembelian barang produksi (procurement card).

c. kredit konsumsi yang digunakan di dalam negeri; Kredit konsumsi yaitu pemberian Kredit untuk keperluan konsumsi di dalam negeri dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain, termasuk di dalamnya Kredit Pemilikan Rumah, Apartemen, Ruko, dan Rukan serta kredit pembelian kendaraan.

d. cerukan intra hari rupiah dan valuta asing yang didukung oleh dokumen-dokumen yang bersifat authenticated yang menunjukkan konfirmasi akan adanya dana masuk ke rekening bersangkutan pada hari yang sama dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia;


24


SE 7/23/DPD 2005 No. 4

Yang dimaksud dengan dokumen yang bersifat authenticated adalah dokumen yang identitas pihak pengirim, isi pesan atau perintah, serta kode rahasia dokumen dimaksud telah disepakati para pihak sehingga hanya dapat dikonfirmasi atau diverifikasi oleh pihak penerima pesan atau perintah, secara individual. Yang dimaksud Cerukan intra hari rupiah dan valuta asing, diatur sebagai berikut : 1) Ketentuan pemberian cerukan intra hari

Pemberian cerukan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a) cerukan intra hari diberikan kepada penerima dana yang

tercantum dalam dokumen konfirmasi, dan dilaksanakan pada tanggal valuta pembayaran yang tercantum dalam konfirmasi dimaksud;

b) nilai dana yang akan diterima yang tercantum pada dokumen konfirmasi dimaksud, ditambah dengan saldo rekening penerima dana sekurang-kurangnya sama atau lebih besar dari nilai transaksi pembayaran yang dilaksanakan;

c) transaksi pembayaran dilakukan setelah dokumen konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) diterima terlebih dahulu; dan

d) penerimaan dana sebagaimana tercantum dalam dokumen konfirmasi harus terealisasi pada tanggal pembayaran dilaksanakan.

2) Dokumen pendukung pemberian cerukan intra hari Dokumen konfirmasi yang bersifat authenticated yang menunjukkan akan adanya dana rupiah masuk ke rekening bersangkutan pada hari yang sama, meliputi : a) Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication

(SWIFT) yang berfungsi sebagai notice to receive, customer transfer, delivery versus payment (untuk Surat Berharga), atau dokumen SWIFT lainnya yang sejenis; atau

b) tested telex.

Contoh : 1) Pada tanggal 1 Maret 2005, saldo awal rekening Pihak Asing

adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 2) Pada tanggal yang sama, yang bersangkutan akan melakukan

pembayaran yang mengakibatkan pendebetan rekeningnya sebesar Rp Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga terjadi cerukan intra hari sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Cerukan intra hari ini diperkenankan apabila Bank telah menerima dokumen bukti akan adanya dana masuk dalam rekening Pihak Asing pada tanggal 1 Maret 2005. Dokumen tersebut dapat berupa SWIFT message yang berfungsi sebagai notice to receive, customer transfer, delivery versus payment, atau tested telex dengan jumlah nominal paling sedikit sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).


25


e. cerukan dalam rupiah dan valuta asing karena pembebanan biaya administrasi;

f. pengambilalihan tagihan dari badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola aset-aset bank dalam rangka restrukturisasi perbankan Indonesia oleh Pihak Asing yang pembayarannya dijamin oleh Prime Bank. Ketentuan ini tunduk kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang prinsip kehati-hatian dalam rangka pembelian kredit oleh bank dari badan yang menangani penyehatan perbankan nasional.

(2) Prime Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat

paling kurang : 1) BBB- dari lembaga pemeringkat Standard & Poors; 2) Baa3 dari lembaga pemeringkat Moody's; 3) BBB- dari lembaga pemeringkat Fitch; atau 4) Setara dengan angka 1), angka 2), dan atau angka 3), berdasarkan

penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (long term outlook) bank tersebut; dan

b. Memiliki total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam banker’s almanac.

32 Pasal 10 7/14/PBI/2005

Larangan pembelian Surat Berharga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c (Paragraf 25 huruf c dalam kodifikasi ini) tidak berlaku untuk : (1) pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang

dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia serta perdagangan dalam negeri; Yang dimaksud dengan pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia adalah pembelian Wesel Ekspor dan Banker’s Acceptance atas dasar transaksi L/C maupun non-L/C. Yang dimaksud dengan pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri adalah pembelian wesel atau Banker’s Acceptance atas dasar transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

(2) pembelian bank draft dalam rupiah yang diterbitkan oleh bank di luar negeri untuk kepentingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dan dana rupiah tersebut diterima di dalam negeri oleh bukan Pihak Asing.


26


33

Pasal 11 7/14/PBI/2005 Ayat (1) dan (2) SE 7/23/DPD 2005 No. 5 SE 7/44/DPD 2005 No. 1.b

(1) Larangan Transfer Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g (Paragraf 25 huruf g dalam kodifikasi ini) tidak berlaku apabila dilakukan : a. dalam rangka kegiatan ekonomi di Indonesia; atau

Termasuk dalam kegiatan ekonomi di Indonesia antara lain transaksi Penyertaan Langsung di Indonesia, transaksi Surat Berharga, dan transaksi pembelian barang dan jasa di Indonesia.

b. antar rekening yang dimiliki oleh Pihak Asing yang sama. (2) Cakupan kegiatan ekonomi di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Surat

Edaran Bank Indonesia. Pengecualian atas pelarangan Transfer Rupiah ke rekening rupiah Pihak Asing, diatur sebagai berikut: a. Transfer Rupiah dalam rangka pembayaran kepada Pihak Asing dapat

dilakukan apabila terdapat kegiatan ekonomi berupa : 1) divestasi Penyertaan Langsung Pihak Asing di Indonesia, dan atau

pembagian dividen; 2) penjualan Surat Berharga dalam rupiah oleh Pihak Asing, termasuk

penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), penjualan saham, pembagian dividen, dan atau pembayaran kupon;

3) penerimaan pembayaran piutang Pihak Asing dalam rupiah, termasuk dalam rangka restrukturisasi utang;

4) penjualan wesel ekspor Pihak Asing melalui transaksi Letter of Credit (L/C) dalam rupiah;

5) penjualan wesel atas dasar Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN); dan atau

6) penjualan barang dan jasa di Indonesia termasuk penerimaan penghasilan/gaji.

b. Penerimaan Transfer Rupiah oleh Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan nilai lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), baik satu transaksi maupun beberapa transaksi untuk Pihak Asing yang sama dalam satu hari, Bank wajib memiliki jenis kegiatan ekonomi yang mendasari (underlying transaction) Transfer Rupiah tersebut dan dilengkapi dengan dokumen pendukung dari Pihak Asing, yang ditetapkan paling kurang sebagai berikut : 1) Untuk Transfer Rupiah dalam rangka divestasi Penyertaan

Langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir.a.1) adalah berupa bukti penjualan saham.

2) Untuk Transfer Rupiah dalam rangka penjualan Surat Berharga dalam rupiah oleh Pihak Asing termasuk penjualan SBI dan penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam butir a.2) adalah berupa bukti konfirmasi penjualan Surat Berharga, antara lain berupa SWIFT message, Tested Telex, Tested Fax, Reuters Monitor Dealing System (RMDS).

3) Untuk Transfer Rupiah yang terkait dengan pembagian dividen berupa bukti kepemilikan saham dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pembagian dividen. Untuk Transfer Rupiah yang terkait dengan pembayaran kupon dilengkapi dengan


27


SE 7/23/DPD 2005 No. 5 Pasal 11 7/14/PBI/2005 Ayat (3)

bukti kepemilikan Surat Berharga. 4) Untuk Transfer Rupiah yang terkait dengan penerimaan

pembayaran piutang Pihak Asing dalam rupiah, termasuk dalam rangka restrukturisasi utang sebagaimana dimaksud dalam butir a.3) adalah bukti perjanjian kredit.

5) Untuk Transfer Rupiah yang terkait dengan penjualan wesel ekspor Pihak Asing melalui transaksi L/C dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam butir 5.a.4) antara lain berupa wesel, invoice, atau Bill of Lading (B/L);

6) Untuk Transfer Rupiah dalam rangka penjualan wesel atas dasar SKBDN sebagaimana dimaksud dalam butir a.5) antara lain berupa wesel, invoice, atau B/L antar pulau;

7) Untuk Transfer Rupiah dalam rangka penjualan barang dan jasa di Indonesia termasuk penerimaan penghasilan/gaji sebagaimana dimaksud dalam butir a.6) adalah bukti antara lain berupa faktur transaksi jual beli barang dan jasa atau perjanjian kontrak kerja

c. Transfer Rupiah dalam rangka rencana pembelian Surat Berharga dapat dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut : 1) terdapat dokumen yang menyatakan adanya pembelian Surat

Berharga antara lain berupa SWIFT message, tested telex, tested fax, atau RMDS.

2) jangka waktu kepemilikan rupiah sebelum digunakan untuk pembelian Surat Berharga paling lama 2 (dua) hari kerja.

7) pada saat realisasi pembelian Surat Berharga, Bank wajib memiliki bukti pembelian Surat Berharga berupa bukti realisasi pembelian saham (receive versus payment).

(3) Bank penerima dari suatu Transfer Rupiah yang ditujukan kepada Pihak

Asing wajib melakukan verifikasi terhadap status pihak penerima dana dan kelengkapan dokumen kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Yang dimaksud dengan status penerima dana adalah status penerima dana sebagai Pihak Asing atau bukan Pihak Asing.

34

Pasal 12 14/10/PBI/2012 No. 1 Ayat (1)

(1) Pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) (Paragraf 29 ayat (3) dalam kodifikasi ini) tidak berlaku dalam hal Transaksi Derivatif dilakukan untuk keperluan lindung nilai (hedging) dalam rangka kegiatan berikut: a. investasi di Indonesia yang berjangka waktu paling singkat 1 (satu)

minggu, yang dihitung sejak tanggal setelmen pembelian investasi sampai dengan tanggal setelmen penjualan investasi;

b. ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia; dan/atau Ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia menggunakan cara pembayaran berdasarkan Letter of Credit (L/C) dan Non L/C.

c. perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit


28


Pasal 12 14/10/PBI/2012 No. 1 Ayat (2) SE 14/22/DPM 2012 No. 2.7

Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai surat kredit berdokumen dalam negeri. Kegiatan investasi di Indonesia meliputi Penyertaan Langsung, pemberian Kredit, dan pembelian Surat Berharga, namun tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia.

(2) Investasi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi Penyertaan Langsung, pemberian Kredit, dan pembelian Surat Berharga, namun tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia

Underlying transaction dalam pengecualian pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan untuk keperluan lindung nilai (hedging) diatur sebagai berikut: 1. Dalam hal investasi berupa pembelian Surat Berharga diatur sebagai

berikut: a) underlying transaction untuk pembelian Surat Berharga dihitung

berdasarkan total portofolio (basket of securities) atas dasar harga pasar (market value), sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Surat Berharga yang bersangkutan;

b) total nilai portofolio paling sedikit sama dengan nilai hedging pada saat awal transaksi hedging dilakukan; Apabila dalam jangka waktu hedging terdapat penurunan market value Surat Berharga yang digunakan sebagai underlying, maka tidak terdapat kewajiban top-up atas nilai Surat Berharga dimaksud.

c) apabila dalam jangka waktu hedging terdapat penambahan Surat Berharga dalam portofolio yang sama, dan Pihak Asing bermaksud untuk melakukan hedging atas penambahan Surat Berharga tersebut, maka Pihak Asing yang bersangkutan wajib membuka kontrak hedging baru dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dengan nilai hedging paling banyak sebesar penambahan Surat Berharga dimaksud; Contoh: Pihak Asing memiliki portofolio saham sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Agustus 2012, dan pada tanggal yang sama dilakukan hedging dengan membuka Transaksi Derivatif sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan berjangka waktu 1 (satu) minggu. Pada tanggal 6 Agustus 2012, Pihak Asing tersebut melakukan pembelian obligasi SUN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga total nilai portofolio Pihak Asing menjadi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Apabila Pihak Asing tersebut bermaksud untuk melakukan hedging atas tambahan obligasi SUN tersebut, maka Pihak Asing dimaksud harus membuka kontrak hedging baru di luar transaksi hedging sebelumnya dengan nilai hedging paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu.

d) dalam hal Pihak Asing telah menerima kupon dan/atau penghasilan lainnya atas Surat Berharga yang dimiliki, Pihak Asing dapat


29


melakukan transaksi hedging dengan underlying kupon dan/atau penghasilan lainnya yang telah diterima dari investasi Surat Berharga dimaksud;

e) dalam hal Pihak Asing akan menerima kupon dan/atau penghasilan lainnya atas Surat Berharga yang dimiliki yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi hedging dengan underlying kupon dan/atau penghasilan lainnya yang akan diterima dari investasi Surat Berharga dimaksud;

f) transaksi hedging yang dilakukan Pihak Asing paling banyak sebesar nilai kupon dan/atau penghasilan lainnya dari investasi Surat Berharga yang telah atau yang akan diterima.

2. Dalam hal investasi berupa pemberian Kredit diatur sebagai berikut: a) underlying transaction untuk pemberian Kredit dihitung

berdasarkan nominal Kredit yang telah direalisasikan; b) underlying untuk pemberian Kredit dalam bentuk Kredit sindikasi,

dihitung berdasarkan kontribusi Pihak Asing tersebut dalam Kredit sindikasi; Dalam hal terdapat Kredit sindikasi dengan Pihak Asing lebih dari 1 (satu), maka masing-masing Pihak Asing yang tergabung dalam Kredit sindikasi dapat melakukan hedging dengan nilai hedging paling banyak sebesar nilai kontribusi Pihak Asing yang bersangkutan dalam Kredit sindikasi tersebut. Contoh: Kredit sindikasi oleh 5 (lima) bank di luar negeri yang diberikan kepada PT. PQR adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Masing-masing bank di luar negeri tersebut memberikan kontribusinya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka nilai hedging yang dapat dilakukan oleh masing-masing bank di luar negeri tersebut paling banyak adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

c) dalam hal Pihak Asing telah menerima bunga atas pemberian Kredit oleh Pihak Asing yang bersangkutan, Pihak Asing dapat melakukan transaksi hedging dengan underlying pendapatan bunga dimaksud;

d) dalam hal Pihak Asing telah menerima pengembalian Kredit oleh debitur, Pihak Asing dapat melakukan transaksi hedging dengan underlying dana yang berasal dari pengembalian Kredit dimaksud;

e) dalam hal Pihak Asing akan menerima bunga atas pemberian Kredit oleh Pihak Asing yang bersangkutan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi hedging dengan underlying bunga yang akan diterima dimaksud;

f) dalam hal Pihak Asing akan menerima pengembalian Kredit oleh debitur yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi hedging dengan underlying pengembalian Kredit yang akan diterima dimaksud;

g) transaksi hedging yang dilakukan Pihak Asing paling banyak sebesar


30


nilai pendapatan bunga dan/atau nilai pengembalian Kredit yang telah atau yang akan diterima; Contoh 1: Pihak Asing memberikan Kredit kepada PT. STU pada tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pelunasan Kredit tersebut akan dilakukan pada akhir tahun ketiga yang jatuh waktu pada tanggal 3 Desember 2015. Pihak Asing berencana untuk melakukan hedging dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun atas pemberian Kredit yang telah dilakukan tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing untuk melakukan hedging melalui transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal transaksi 3 Desember 2012 dengan tanggal valuta 3 Desember 2015. Dalam hal Pihak Asing yang bersangkutan telah menerima pengembalian Kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Desember 2015, atas dana rupiah tersebut Pihak Asing yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi hedging lagi. Contoh 2: Pihak Asing memberikan Kredit kepada PT. VWX sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Pembayaran Kredit tersebut dilakukan secara bertahap setiap tahunnya dengan angsuran pokok Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bunga 10% (sepuluh per seratus) per tahun. Pembayaran angsuran I jatuh waktu pada 1 Oktober 2012 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Pihak Asing berencana untuk melakukan transaksi hedging atas pendapatan bunga dan pengembalian Kredit yang telah diterima tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing untuk melakukan hedging melalui transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu. Dalam hal ini, transaksi dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2012 dengan tanggal valuta paling singkat 8 Oktober 2012.

3. Dalam hal investasi berupa Penyertaan Langsung diatur sebagai berikut: a) underlying transaction untuk Penyertaan Langsung adalah berupa

setoran modal dan laba ditahan, namun tidak termasuk laba tahun berjalan;

b) hedging atas Penyertaan Langsung paling banyak sebesar nilai underlying Penyertaan Langsung yang tercantum dalam dokumen pendukung;

c) dalam hal Pihak Asing telah menerima dividen atas Penyertaan Langsung, Pihak Asing dapat melakukan transaksi hedging dengan underlying dividen yang telah diterima dimaksud;

d) dalam hal Pihak Asing telah melakukan pencairan aset dalam rupiah yang dimiliki oleh Pihak Asing yang bersangkutan, Pihak


31


Pasal 12 14/10/PBI/2012 No. 1 Ayat (3) a

Asing dapat melakukan transaksi hedging dengan underlying dana hasil pencairan aset rupiah dimaksud;

e) dalam hal Pihak Asing akan menerima dividen atas Penyertaan Langsung yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi hedging dengan underlying dividen yang akan diterima dimaksud;

f) dalam hal Pihak Asing akan melakukan pencairan aset dalam rupiah yang dimiliki oleh Pihak Asing yang bersangkutan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi hedging dengan underlying dana pencairan aset rupiah yang akan diterima dimaksud;

g) transaksi hedging yang dilakukan Pihak Asing paling banyak sebesar nilai pendapatan dividen dan/atau dana hasil pencairan aset rupiah yang telah atau yang akan diterima; Contoh: Pihak Asing melakukan Penyertaan Langsung kepada PT. XYZ yang merupakan perusahaan dalam negeri yang bergerak di bidang alat-alat pertambangan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun ke depan. Pihak Asing berencana untuk melakukan hedging dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun atas Penyertaan Langsung tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing untuk melakukan hedging dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dalam hal Pihak Asing yang bersangkutan melakukan pencairan aset atas Penyertaan Langsung di PT. XYZ sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada akhir tahun ketiga, atas dana hasil pencairan aset rupiah tersebut Pihak Asing yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi hedging lagi.

4. Dalam hal kegiatan investasi masih dalam proses penyelesaian diatur

sebagai berikut: a) underlying transaction untuk kegiatan investasi yang masih dalam

proses penyelesaian dihitung berdasarkan rencana investasi yang meliputi Penyertaan Langsung di Indonesia, pemberian Kredit, dan pembelian Surat Berharga yang dibuktikan dengan dokumen pendukung;

b) dan nilai hedging atas kegiatan investasi yang masih dalam proses penyelesaian paling banyak sebesar nilai rencana investasi pada saat awal transaksi hedging dilakukan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.

(3) Hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas suatu kegiatan investasi

di Indonesia hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan berikut: a. terdapat realisasi investasi;

Yang dimaksud dengan realisasi investasi adalah terjadinya aliran dana dari Pihak Asing untuk penyelesaian kegiatan investasi, termasuk investasi yang dalam proses penyelesaian.


32


SE 14/22/DPM 2012 Angka 1.6. Huruf a 1), 2), 5) – 9)a

Hedging atas realisasi investasi diatur sebagai berikut: 1) telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing untuk setelmen kegiatan

investasi dimaksud; 2) dalam hal kegiatan investasi masih dalam proses penyelesaian

namun telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing atas rencana investasi dimaksud, hedging dapat dilakukan atas aliran dana tersebut apabila Pihak Asing yang bersangkutan telah tercatat sebagai investor atas investasi dimaksud;

3) dalam hal kegiatan investasi masih dalam proses penyelesaian, nilai hedging paling banyak sebesar nilai rencana investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung;

4) dalam hal kegiatan investasi masih dalam proses penyelesaian, jangka waktu hedging paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama sama dengan jangka waktu proses penyelesaian investasi dimaksud;

5) contoh hedging atas kegiatan investasi yang telah direalisasikan: Pihak Asing melakukan pembelian saham sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal transaksi 10 September 2012 dengan tanggal valuta 13 September 2012 dan berencana untuk melakukan hedging atas saham tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan hedging Pihak Asing atas pembelian saham yang telah terealisasi tersebut dengan transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu, sepanjang saham dimiliki Pihak Asing paling singkat sampai dengan tanggal 20 September 2012. Dalam hal ini transaksi hedging dilakukan pada tanggal 13 September 2012 dengan tanggal valuta paling singkat 20 September 2012.

6) contoh hedging atas kegiatan investasi yang masih dalam proses penyelesaian dimana Pihak Asing telah memiliki dana rupiah yang cukup untuk penyelesaian transaksi kegiatan investasi dimaksud: Contoh 1: Pihak Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menyelenggarakan Initial Public Offering (IPO) Saham PT. JKL dengan persyaratan sebagai berikut: Tanggal efektif : 1 Oktober 2012 Tanggal penawaran : 8 s.d. 12 Oktober 2012 Tanggal penjatahan : 15 Oktober 2012 Tanggal pengembalian dana : 16 Oktober 2012 Tanggal distribusi : 16 Oktober 2012 Tanggal listing di bursa : 17 Oktober 2012 Pada tanggal penawaran, para investor dipersyaratkan untuk menyetor dana rupiah sebesar nilai penawaran yang diajukan. Berdasarkan informasi IPO tersebut, Pihak Asing melakukan penawaran saham PT. JKL sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 9 Oktober 2012, Pihak Asing menyetor dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi persyaratan IPO dan berencana untuk melakukan hedging atas setoran dana tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan hedging Pihak Asing atas setoran


33


dana dimaksud dengan transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu. Dalam hal ini, transaksi hedging dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2012 dengan tanggal valuta 16 Oktober 2012, dimana tanggal valuta tersebut merupakan tanggal penyelesaian transaksi pembelian saham tersebut. Contoh 2: Apabila dalam penawaran Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada contoh 1, Pihak Asing dimaksud memperoleh saham sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka Pihak Asing yang bersangkutan harus menyediakan dana rupiah yang cukup untuk melakukan penyelesaian transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dilakukan sebelumnya. Contoh 3: Apabila dalam penawaran Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada contoh 1, Pihak Asing dimaksud tidak memperoleh saham seluruhnya, dan kemudian Pihak Asing yang bersangkutan mendapatkan dana rupiahnya kembali pada tanggal 16 Oktober 2012. Dana rupiah tersebut dapat dipergunakan untuk menyelesaikan transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dilakukan sebelumnya. Contoh 4: Apabila dalam penawaran Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada contoh 1, Pihak Asing dimaksud memperoleh saham hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan kemudian Pihak Asing yang bersangkutan mendapatkan dana rupiahnya kembali sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2012. Pihak Asing yang bersangkutan harus menyediakan tambahan dana rupiah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk melakukan penyelesaian transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dilakukan sebelumnya.

7) contoh hedging atas kegiatan investasi yang masih dalam proses penyelesaian dimana hedging dilakukan untuk pendanaan kegiatan investasi yang bersangkutan: Pihak Asing melakukan pembelian Obligasi Negara tenor 5 (lima) tahun sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal transaksi 3 September 2012 dengan tanggal valuta 6 September 2012, dan akan dimiliki sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012. Atas kepemilikan Obligasi Negara tersebut, Pihak Asing berencana untuk melakukan hedging. Bank dapat memenuhi kebutuhan hedging Pihak Asing atas pembelian Obligasi Negara tersebut melalui transaksi swap jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing (beli USD/IDR pada first leg dan jual USD/IDR pada second leg) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).


34


Pasal 12 14/10/PBI/2012 No. 1 Ayat (3) b – e Pasal 12 14/10/PBI/2012 No. 1 Ayat (4)

Dalam hal ini, transaksi dapat dilakukan pada tanggal 4 September 2012 dengan tanggal valuta (first leg) 6 September 2012 dan tanggal jatuh waktu (second leg) 8 Oktober 2012. Dana rupiah yang diperoleh pada tanggal 6 September 2012 dipergunakan untuk melakukan setelmen Obligasi Negara tersebut.

b. nilai hedging untuk investasi paling banyak sebesar nilai realisasi investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung;

c. nilai investasi yang dapat dilakukan hedging tidak termasuk future income yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaan dari investasi dimaksud; Future income antara lain capital gain, dividen, kupon dan bunga.

d. jangka waktu hedging paling singkat 1 (satu) minggu yang dihitung berdasarkan tanggal dimulainya transaksi hedging sampai dengan tanggal valuta hedging, dan paling lama sama dengan jangka waktu investasi; dan

e. transaksi hedging dilengkapi dengan dokumen hedging dan dokumen investasi yang bersangkutan.

(4) Dalam hal terdapat penghasilan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jumlah dan waktu penerimaannya dapat dipastikan, dapat dilakukan hedging dengan ketentuan sebagai berikut: a. hedging hanya dapat dilakukan melalui transaksi outright forward jual

valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing; b. penghasilan dari investasi meliputi penghasilan yang telah diterima

maupun yang akan diterima;

Penghasilan dari investasi yang telah diterima maupun yang akan diterima antara lain dividen, kupon dan bunga.

c. transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang telah diterima oleh Pihak Asing hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali transaksi dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu;

d. transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang akan diterima oleh Pihak Asing hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu penerimaan penghasilan;

e. nilai transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak sebesar nilai penghasilan dari investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung; dan

f. transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung.


35


SE 14/22/DPM 2012 Angka 1.6.b Pasal 12 14/10/PBI/2012 No. 1 Ayat (5)

Hedging atas penghasilan dari investasi, diatur sebagai berikut: 1. dana rupiah yang telah diterima oleh Pihak Asing;

Contoh: Pihak Asing menerima dana rupiah yang berasal dari kupon Obligasi Pemerintah pada tanggal 25 September 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing untuk melakukan repatriasi atas dana rupiah tersebut melalui transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu. Dalam hal ini, transaksi dilakukan pada tanggal 26 September 2012 dengan tanggal valuta paling singkat 3 Oktober 2012.

2. dalam hal dana rupiah belum diterima oleh Pihak Asing, harus terdapat kepastian atas jumlah dana rupiah yang akan diterima dan waktu penerimaan oleh Pihak Asing yang dibuktikan dengan dokumen pendukung; Contoh: Pihak Asing melakukan Penyertaan Langsung dalam PT. MNO yang bergerak pada usaha pertambangan di Indonesia. Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 2 Agustus 2012, dividen akan dibagikan kepada Pihak Asing yang bersangkutan pada tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan dokumen hasil RUPS tersebut, Pihak Asing dapat melakukan repatriasi atas dana rupiah dari dividen yang akan diterima. Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing untuk melakukan repatriasi melalui transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu. Dalam hal ini, transaksi dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2012 dengan tanggal valuta 10 Agustus 2012.

(5) Hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kegiatan ekspor/impor

perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri diatur sebagai berikut: Contoh: Eksportir akan menerima pembayaran dalam waktu 2 (dua) bulan ke depan. Dalam hal ini, eksportir dapat melakukan hedging dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan atau eksportir melakukan hedging dengan jangka waktu kurang dari 2 (dua) bulan, namun dengan tanggal jatuh waktu yang sama dengan tanggal jatuh waktu penerimaan pembayaran. a. jangka waktu hedging paling lama sesuai dengan jangka waktu

kebutuhan pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir;

b. jatuh waktu hedging paling lama sama dengan jatuh waktu pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir;

c. nilai hedging paling banyak sebesar nilai ekspor/impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri yang tercantum dalam dokumen pendukung; dan


36


SE 14/22/DPM 2012 No. 4.9 SE 14/22/DPM 2012 No. 5.10

d. dilengkapi dengan dokumen hedging dan dokumen ekspor/impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri yang bersangkutan. Dokumen pendukung atas hedging untuk kegiatan ekspor/impor perdagangan internasional, diatur sebagai berikut: a. Dokumen bersifat final. b. Dokumen yang memuat informasi paling kurang mengenai nilai

ekspor/impor perdagangan internasional, identitas eksportir/importir, dan term of payment.

c. Dokumen pendukung antara lain berupa wesel, invoice, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill of Lading (B/L), dokumen Letter of Credit (L/C), dokumen Non L/C dan/atau surat kesanggupan membayar yang dibuat oleh importir.

d. Dalam hal hedging yang dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka cover hedging Bank diatur sebagai berikut: 1) untuk cover hedging nasabah Bank dengan underlying milik

nasabah yang bersangkutan, dokumen pendukung berupa bukti kegiatan ekspor/impor perdagangan internasional sebagaimana diatur pada huruf a sampai dengan huruf c;

2) untuk cover hedging Bank lain di dalam negeri kepada Pihak Asing (bank di luar negeri), dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari Bank yang bersangkutan bahwa underlying untuk transaksi cover hedging tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (6) (Paragraf 34 ayat (6) dalam kodifikasi ini).

e. Transaksi Derivatif dalam rangka hedging yang dilakukan oleh Pihak Asing, disertai dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang bersifat authenticated yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan, yang isinya paling kurang mencakup: 1) nama dan identitas Pihak Asing; 2) nama Bank; 3) nilai nominal Transaksi Derivatif yang dilakukan Pihak Asing

dengan Bank dalam rangka hedging atas suatu underlying; dan 4) pernyataan tertulis dari Pihak Asing bahwa hedging atas

underlying tidak digunakan sebagai underlying bagi Transaksi Derivatif lainnya baik dengan Bank yang sama maupun dengan Bank lain.

Surat Pernyataan dimaksud disampaikan oleh Pihak Asing pada saat dilakukan hedging dan berlaku untuk 1 (satu) tahun kalender.

Dokumen pendukung atas hedging untuk kegiatan perdagangan dalam negeri diatur sebagai berikut: a. Dokumen bersifat final b. Dokumen yang memuat informasi paling kurang mengenai nilai

perdagangan dalam negeri, identitas buyer/seller dan term of payment


37


SE 14/22/DPM 2012 No. 1.6.c – 1.6.d

(1) Dokumen pendukung antara lain berupa wesel, invoice, B/L antar pulau, dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan/atau surat kesanggupan membayar yang dibuat oleh buyer.

(2) Dalam hal hedging yang dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka cover hedging Bank diatur sebagai berikut: 1) untuk cover hedging nasabah Bank dengan underlying milik

nasabah yang bersangkutan, dokumen pendukung berupa bukti kegiatan perdagangan dalam negeri sebagaimana diatur pada huruf a sampai dengan huruf c;


(3) Transaksi Derivatif dalam rangka hedging yang dilakukan oleh Pihak Asing, disertai dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang bersifat authenticated yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan, yang isinya paling kurang mencakup: 1) nama dan identitas Pihak Asing; 2) nama Bank; 3) nilai nominal Transaksi Derivatif yang dilakukan Pihak Asing

dengan Bank dalam rangka hedging atas suatu underlying; dan 4) pernyataan tertulis dari Pihak Asing bahwa hedging atas

underlying tidak digunakan sebagai underlying bagi Transaksi Derivatif lainnya baik dengan Bank yang sama maupun dengan Bank lain.


Hedging atas kegiatan ekspor/impor perdagangan internasional harus memiliki jangka waktu paling lama sesuai dengan jangka waktu kebutuhan pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir.

Contoh: Pihak Asing yang merupakan importir di Indonesia mempunyai kewajiban pembayaran impor sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta US Dollar) yang jatuh waktu pada tanggal 14 September 2012 dan berencana melakukan hedging atas kewajiban pembayaran impor. Bank dapat memenuhi kebutuhan hedging Pihak Asing atas kewajiban pembayaran tersebut melalui transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta US Dollar) pada tanggal transaksi 11 September 2012 dengan tanggal valuta 14 September 2012. Hedging atas kegiatan perdagangan dalam negeri harus memiliki jangka waktu paling lama sesuai dengan jangka waktu kebutuhan pembayaran kewajiban dan/atau penerimaan tagihan. Contoh: Pihak Asing mempunyai kewajiban pembayaran invoice dalam rangka


38


Pasal 12 14/10/PBI/2012 No. 1 Ayat (6) SE 14/22/DPM 2012 No. 1.6.e

kegiatan perdagangan antar pulau di Indonesia sebesar USD15,000,000.00 (lima belas juta US Dollar) yang jatuh waktu pada tanggal 7 September 2012 dan berencana melakukan hedging atas kewajiban pembayaran invoice. Bank dapat memenuhi kebutuhan hedging Pihak Asing atas kewajiban pembayaran tersebut melalui transaksi outright forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar USD15,000,000.00 (lima belas juta US Dollar) pada tanggal transaksi 3 September 2012 dengan tanggal valuta 7 September 2012.

(6) Hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka cover hedging Bank. Yang dimaksud dengan cover hedging adalah apabila Bank melakukan hedging kepada Pihak Asing (bank di luar negeri) atas hedging yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank yang bersangkutan dengan underlying yang dimiliki oleh nasabah Bank dimaksud. Hedging yang dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka cover hedging Bank, diatur sebagai berikut: 1. Bank dapat melakukan hedging kepada Pihak Asing (bank di luar

negeri) atas hedging yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank yang bersangkutan dengan underlying yang dimiliki oleh nasabah Bank dimaksud;

2. Contoh cover hedging Bank kepada Pihak Asing atas hedging nasabah: PT. ABC memiliki kewajiban valuta asing terkait dengan transaksi impor perdagangan internasional yang akan jatuh waktu 1 (satu) minggu ke depan. Perusahaan tersebut melakukan hedging melalui transaksi outright forward beli USD/IDR kepada Bank X dengan jangka waktu 1 (satu) minggu. Bank X dapat melakukan cover hedging dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu kepada Pihak Asing (bank di luar negeri) berdasarkan hedging yang dilakukan PT. ABC sepanjang underlying kewajiban valuta asing tersebut masih memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) minggu.

3. Contoh cover hedging Bank kepada Pihak Asing atas cover hedging

Bank lain: PT. DEF memiliki kewajiban valuta asing terkait dengan transaksi impor perdagangan internasional yang akan jatuh waktu 1 (satu) bulan ke depan pada tanggal 28 September 2012. Perusahaan tersebut melakukan hedging melalui transaksi outright forward beli USD/IDR kepada Bank Y di dalam negeri dengan tanggal transaksi 3 September 2012 dan tanggal valuta 28 September 2012. Selanjutnya Bank Y melakukan cover hedging kepada Bank Z di dalam negeri dengan tanggal transaksi 10 September 2012 dan tanggal valuta 28 September 2012. Karena keterbatasan credit limit di dalam negeri maka Bank Z di dalam negeri melakukan cover hedging kepada Pihak Asing (bank di luar negeri) dengan tanggal transaksi 1 September 2012 dan tanggal valuta 28 September 2012 berdasarkan hedging yang dilakukan PT. DEF dengan Bank Y.


39


Pasal 12 14/10/PBI/2012 No. 1 Ayat (7) – (8) SE 14/22/DPM 2012 No. 1.6.f SE 14/22/DPM 2012 No. 3.8

(7) Persyaratan hedging dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi.

(8) Transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing” adalah transaksi forward yang bukan berasal dari transaksi swap atau transaksi derivative lainnya. a. jangka waktu outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank

dengan Pihak Asing sama dengan jangka waktu setelmen kegiatan investasi;

b. tanggal dimulainya transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing maupun berakhirnya transaksi outright forward beli dimaksud sama dengan tanggal dimulainya dan berakhirnya setelmen kegiatan investasi; dan

c. dilengkapi dengan dokumen pendukung setelmen kegiatan investasi yang bersangkutan.

Transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi diatur sebagai berikut: 1) Tanggal transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah

Bank dengan Pihak Asing sama dengan tanggal transaksi pembelian investasi oleh Pihak Asing;

2) Tanggal valuta outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sama dengan tanggal setelmen pembelian investasi oleh Pihak Asing; 3) contoh transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen pembelian saham:

3) Pihak Asing (global broker, atau global custody, atau pemodal asing) melakukan transaksi pembelian saham pada tanggal 27 Agustus 2012 untuk setelmen saham pada tanggal 30 Agustus 2012. Pihak Asing membutuhkan dana rupiah dalam rangka setelmen transaksi pembelian saham tersebut. Dalam hal ini, Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing dengan melakukan transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank kepada Pihak Asing pada tanggal transaksi 27 Agustus 2012 untuk jatuh waktu pada tanggal 30 Agustus 2012.

(9) Dokumen pendukung dalam pengecualian pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan untuk keperluan lindung nilai (hedging), diatur sebagai berikut: a. Dokumen kegiatan investasi bersifat final. b. Dokumen kegiatan investasi memuat informasi paling sedikit nilai

investasi, identitas investor, dan term of payment.


40


c. Dalam hal hedging untuk investasi berupa Penyertaan Langsung, dokumen pendukung antara lain berupa: 1) bukti Penyertaan Langsung yang didalamnya tercantum nilai

nominal, identitas penyetor, identitas pihak penerima Penyertaan Langsung;

2) bukti pencairan aset; dan/atau 3) bukti setoran.

d. Dalam hal hedging untuk investasi berupa pemberian Kredit, dokumen pendukung antara lain berupa: 1) bukti perjanjian Kredit; 2) bukti outstanding Kredit; 3) bukti realisasi pembayaran/penarikan Kredit; dan/atau 4) bukti pengembalian Kredit.

e. Dalam hal hedging untuk investasi berupa pembelian Surat Berharga diatur sebagai berikut: 1) Dokumen pendukung berupa bukti pembelian Surat Berharga oleh

Pihak Asing berupa SWIFT message yang berfungsi sebagai receive versus payment dan statement of holdings; dan/atau

2) Bagi nasabah yang tidak berlangganan SWIFT dapat menggunakan dokumen pengganti berupa laporan rekapitulasi kepemilikan Surat Berharga yang diterbitkan bank kustodian yang bersangkutan, untuk bukti kepemilikan Surat Berharga dimaksud.

3) Di dalam laporan rekapitulasi tersebut harus tercantum tanggal yang membuktikan bahwa pada saat dilakukan hedging sampai dengan jatuh waktu hedging, yang bersangkutan masih memiliki jumlah outstanding Surat Berharga yang nilainya paling sedikit sama dengan nilai hedging.

f. Dalam hal hedging untuk investasi yang masih dalam proses penyelesaian, dokumen pendukung berupa: 1) Bukti bahwa Pihak Asing yang bersangkutan tercatat sebagai

investor dari kegiatan investasi yang akan direalisasikan yang antara lain dapat berupa bukti masuk dalam short list;

2) Bukti pembayaran/setoran dana dalam rangka pemenuhan persyaratan kegiatan investasi dimaksud yang antara lain dapat berupa SWIFT message, invoice; dan/atau

3) Dokumen rencana investasi yang antara lain dapat berupa invoice, sale and purchase agreement.

g. Dalam hal hedging yang dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka cover hedging Bank diatur sebagai berikut: 1) untuk cover hedging nasabah Bank dengan underlying milik

nasabah yang bersangkutan, dokumen pendukung berupa bukti kegiatan investasi sebagaimana diatur pada huruf a sampai dengan huruf f;


h. Dalam hal hedging dengan transaksi outright forward beli valuta asing


41


terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi oleh Pihak Asing, diatur sebagai berikut: 1) untuk transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah

Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen pembelian Surat Berharga, dokumen pendukung berupa: a) konfirmasi pembelian saham dan/atau Surat Berharga yang

disepakati oleh pembeli dan penjual, antara lain melalui sarana SWIFT message, pada saat tanggal transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing; dan

b) bukti pembelian saham dan/atau Surat Berharga berupa authenticated SWIFT message yang berfungsi sebagai bukti realisasi pembelian (receive versus payment), pada saat tanggal valuta transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing.

2) untuk transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen Penyertaan Langsung, dokumen pendukung antara lain berupa bukti Penyertaan Langsung, sale and purchase agreement, dan/atau invoice;

3) untuk transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka pemberian Kredit, dokumen pendukung antara lain berupa bukti perjanjian Kredit, bukti outstanding Kredit, dan/atau bukti realisasi pembayaran/penarikan Kredit.

i. Dalam hal hedging yang dilakukan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang jumlah dan waktu penerimaannya dapat dipastikan, diatur sebagai berikut: 1) untuk dana rupiah yang telah diterima oleh Pihak Asing, dokumen

pendukung antara lain berupa bukti penerimaan penghasilan dari investasi, seperti kupon, bunga dan dividen;

2) untuk dana rupiah yang akan diterima oleh Pihak Asing, dokumen pendukung antara lain berupa notarial risalah RUPS yang mempunyai kekuatan hukum, bukti perjanjian Kredit, bukti kesanggupan pembayaran atas penghasilan investasi yang akan diterima Pihak Asing dari debitur.

j. Transaksi Derivatif dalam rangka hedging yang dilakukan oleh Pihak Asing, disertai dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang bersifat authenticated yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan, yang isinya paling kurang mencakup: 1) nama dan identitas Pihak Asing; 2) nama Bank; 3) nilai nominal Transaksi Derivatif yang dilakukan Pihak Asing dengan

Bank dalam rangka hedging atas suatu underlying; dan 4) pernyataan tertulis dari Pihak Asing bahwa hedging atas underlying

tidak digunakan sebagai underlying bagi Transaksi Derivatif lainnya baik dengan Bank yang sama maupun dengan Bank lain.



42


Contoh: Apabila Pihak Asing melakukan transaksi hedging pada tanggal 6 Agustus 2012 maka Pihak Asing yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang bersifat authenticated yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan pada tanggal 6 Agustus 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Apabila pada tanggal 7 Januari 2013 Pihak Asing tersebut akan melakukan transaksi hedging maka Pihak Asing dimaksud harus membuat surat pernyataan baru dan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013.

35 Pasal 14 14/10/PBI/2012 No. 3

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 (Paragraf 31 sampai dengan Paragraf 34 dalam kodifikasi ini) berlaku pula terhadap transaksi sejenis berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB VI Dokumen Pendukung

36 Pasal 15 7/14/PBI/2005 Ayat (1) SE 7/23/DPD 2005 No. 9 – 10 Pasal 15 7/14/PBI/2005 Ayat (2)

(1) Dokumen pendukung yang diperlukan dalam ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Dokumen pendukung untuk kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia yang menggunakan L/C antara lain berupa wesel, invoice, dan B/L. Dokumen pendukung untuk kegiatan perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) antara lain berupa wesel, invoice, dan B/L antar pulau.

(2) Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Bank Indonesia.


Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragraf 28 dalam kodifikasi ini) kepada Bank Indonesia secara akurat, benar, dan lengkap sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai pelaporan transaksi devisa. Laporan Transaksi Derivatif dimaksud wajib disampaikan oleh kantor pusat Bank atau kantor cabang bank asing di Indonesia yang merupakan laporan konsolidasi dari seluruh kantor operasionalnya di Indonesia. Bank wajib menyampaikan seluruh laporan Transaksi Derivatif kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang pelaporan transaksi devisa secara akurat, benar, dan lengkap. Dalam hal belum tersedia sistem pelaporan yang dapat mengakomodasi pelaporan posisi Transaksi Derivatif beli Bank dengan Pihak Asing, Bank wajib menyampaikan laporan secara tertulis dengan menggunakan format sebagimana lampiran 1 sampai dengan lampiran 4 dalam bentuk hardcopy (Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 4 dalam kodifikasi ini).


43


BAB VII Sanksi 38 Pasal 17

14/10/PBI/2012 No. 4 Ayat (1) dan (2) SE 14/22/DPM 2012 No. 6 Huruf b, d, dan e

(1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 sampai dengan Pasal 12 (Paragraf 25 sampai dengan Paragraf 34 dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nominal transaksi yang dilanggar.

(2) Total kewajiban membayar untuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun kalender. Perhitungan tahun kalender adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

(3) Sanksi diatur sebagai berikut :

a. Besarnya sanksi kewajiban membayar dihitung per hari pelanggaran selama jangka waktu transaksi yang dilanggar.

b. Pengenaan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran dilakukan dengan pendebetan rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.

c. Contoh: 1) Jika Pihak Asing melakukan Transaksi Derivatif berjangka waktu 1

(satu) minggu dengan tanggal transaksi 12 Oktober 2012 dan tanggal valuta 19 Oktober 2012 sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta US Dollar). Namun nilai underlying transaction hanya sebesar USD9,000,000.00 (sembilan juta US Dollar). Atas pelanggaran tersebut Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari USD1,000,000.00 (satu juta US Dollar), dikalikan 7 (tujuh) hari kalender.

2) Jika Pihak Asing melakukan Transaksi Derivatif berjangka waktu 1 (satu) minggu dengan tanggal transaksi 3 September 2012 dan tanggal valuta 10 September 2012 sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta US Dollar). Namun Pihak Asing yang bersangkutan tidak memiliki underlying transaction. Atas pelanggaran tersebut Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari USD3,000,000.00 (tiga juta US Dollar), dikalikan 7 (tujuh) hari kalender.

3) Bank melakukan pemberian cerukan intra-hari kepada Pihak Asing A sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 4 September 2012, Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 6 September 2012 dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 September 2012. Nilai pelanggaran yang diperhitungkan dari pelanggaran cerukan intra-hari ini adalah sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), yaitu nilai kumulatif pelanggaran cerukan yang terjadi.

Selain itu, Bank juga melakukan transaksi outright forward jual

USD/IDR kepada Pihak Asing B sebesar USD5,000,000.00 (lima juta US Dollar) pada tanggal transaksi 17 September 2012 dengan tanggal valuta 24 September 2012. Namun Pihak Asing B yang bersangkutan tidak memiliki underlying transaction. Nilai


44


pelanggaran Transaksi Derivatif tersebut adalah sebesar USD5,000,000.00 (lima juta US Dollar), dikalikan 7 (tujuh) hari kalender yaitu sebesar USD35,000,000.00 (tiga puluh lima juta US Dollar). Dengan asumsi kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Transaksi Derivatif dilakukan adalah sebesar Rp9.400,00 (sembilan ribu empat ratus rupiah) per USD maka nilai pelanggaran Transaksi Derivatif dimaksud adalah sebesar Rp329.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar rupiah).

Atas pelanggaran tersebut Bank dikenakan sanksi kewajiban

membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari Rp329.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar rupiah) sehingga total sanksi kewajiban membayar adalah sebesar Rp32.906.500.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).

4) Jika ditemukan adanya pelanggaran hedging yang dilakukan Pihak

Asing sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta US Dollar) berjangka waktu 4 (empat) hari dimana transaksi dilakukan pada tanggal 10 September 2012 dengan tanggal valuta 14 September 2012. Di samping itu, pada transaksi hedging yang sama ditemukan bahwa yang memiliki underlying transaction hanya sebesar USD1,800,000.00 (satu juta delapan ratus ribu US Dollar).

Total nilai pelanggaran yang dilakukan Bank adalah sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta US Dollar) ditambah USD1,200,000.00 (satu juta dua ratus ribu US Dollar). Atas pelanggaran tersebut Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari USD3,000,000.00 (tiga juta US Dollar) dikalikan 4 (empat) hari kalender, ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari USD1,200,000.00 (satu juta dua ratus ribu US Dollar) dikalikan 4 (empat) hari kalender

Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank Ketentuan Umum

39 Pasal 1 10/28/PBI/2008

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Nasabah adalah : a. perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia; atau b. badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili

di Indonesia, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 3. Pihak Asing adalah :

a. warga negara asing; b. badan hukum asing atau lembaga asing lainnya c. warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap

(permanent resident) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia d. kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di


45


Indonesia; atau e. kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan

hukum Indonesia. 4. Warga Negara Asing adalah orang yang memiliki kewarganegaraan selain

Indonesia, termasuk yang memiliki izin menetap atau izin tinggal di Indonesia.

5. Badan Hukum Asing atau lembaga asing lainnya adalah badan hukum atau lembaga asing yang didirikan di luar negeri .

6. Underlying transaksi adalah kegiatan yang mendasari pembelian valuta asing terhadap rupiah.

Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Bank 40 Pasal 2

10/28/PBI/2008 Ayat (1) SE 10/42/DPD 2008 No. 1 – 2 SE 10/42/DPD 2008 No. 5

(1) Nasabah atau Pihak Asing dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank.

Pembelian valuta asing terhadap rupiah hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang tidak bersifat spekulatif. Pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank oleh Nasabah atau Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam angka 1, meliputi transaksi pembelian dalam denominasi seluruh valuta asing terhadap rupiah. Kegiatan spekulatif antara lain dapat berupa structured product yang diatur sebagai berikut: a. Yang dimaksud dengan structured product adalah produk yang

dikeluarkan oleh Bank yang merupakan kombinasi suatu asset dengan derivatif dari mata uang valuta asing terhadap mata uang rupiah, untuk tujuan mendapatkan tambahan income (return enhancement), yang dapat mendorong transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah untuk tujuan spekulatif, dan dapat menimbulkan ketidakstabilan nilai rupiah.

b. Pembelian valuta asing terhadap rupiah tidak diperkenankan dilakukan dalam jumlah berapapun apabila pembelian tersebut atau potensi pembelian terkait dengan structured product. Contoh 1: Dual currency deposit. Dual Currency Deposit (DCD) merupakan deposito jangka pendek yang di dalamnya terdapat kemungkinan terjadi konversi antara valuta asing dengan mata uang rupiah, yang bunganya dihubungkan dengan pergerakan kurs dari dua mata uang tersebut. Pada saat jatuh tempo, nasabah akan menerima pokok dan bunga dalam mata uang penempatan deposito atau dalam mata uang pasangannya, tergantung mana yang lebih lemah dibandingkan dengan kurs konversi yang disetujui.

Jumlah deposito: IDR 1 milyar

Mata uang deposito: IDR

Mata uang pasangan: USD

Tenor: 1 bulan

Bunga: 15% pa

Strike level: 11.000 Pada saat jatuh tempo, Nasabah akan menerima pokok dan bunga


46


dalam mata uang yang lebih lemah.

Skenario 1: Jika Kurs spot < Skenario 2: jika Kurs spot ≥ strike: 11.000 strike: 11.000

Kurs Spot 10.000 12.000

Mata uang yang diterima

USD IDR

Jumlah yang diterima

IDR 1milyar + (IDR 1Milyar*15%*30/360) = IDR 1.0125milyar/12000 = USD101,250

IDR 1 milyar + (IDR 1Milyar *15%*30/360) = IDR 1.0125 milyar

Contoh 2: Callable forward. Callable forward adalah instrumen investasi yang dilakukan nasabah dengan melakukan kombinasi transaksi forward dan option, misalnya nasabah long forward and short call option, dengan harapan untuk memperoleh harga yang lebih baik dari harga pasar.

Nasabah melakukan kontrak forward dan option selama 3 bulan dengan Bank, dengan total 12 (dua belas) kontrak option, sejak 1 Desember 2008 sampai dengan 16 Februari 2009, dengan rincian sebagai berikut: o Volume: USD5.000.000 (lima juta US Dollar) o Kurs Spot Rate:

12.000 o Nasabah melakukan kontrak forward 3 bulan dengan cara

melakukan: buy call option : strike price = 12.300 Weekly exercise sell put option: strike price = 12.300

(1) Akibat dari pembelian valuta asing yang dilakukan melalui transaksi callable forward ini, Nasabah memperoleh keuntungan transaksi sebesar Rp19.500.000.000,00 ( sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah) atau sekitar USD1.500.000 (satu juta lima ratus US Dollar), dari yang seharusnya hanya Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) atau ekuivalen USD270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu US Dollar), dengan rincian: o Rupiah terus mengalami pelemahan, dimana spot price

pada tgl 16 Februari 2009 mencapai Rp13.000 (tiga belas ribu rupiah) per USD

o Pada saat kurs melemah, yang terjadi adalah: a. Nasabah akan meng-exercise call option-nya sehingga

Nasabah dapat membeli diharga Rp12.300, namun membiarkan put option-nya worthless, sehingga Nasabah menjual pada harga pasar.

b. Kurs konversi yang digunakan juga dapat berbeda-beda tergantung kesepakatan Nasabah dengan Bank.


47


Fixing #

Expiry Date

Spot Onshore

Strike*) Volume

Nasabah Buy to Bank (Rp

Juta)

Nasabah Sell to

Market (Rp

Juta)

Profit/ Loss (Rp

Juta)

1 1-Dec 12,000 12,300 USD 5 juta

61,500 60,000 (1,500)

2 8-Dec 12,100 12,300 USD 5 juta

61,500 60,500 (1,000)

3 15-Dec

12,500 12,300 USD 5 juta

61,500 62,500 1,000

4 22-Dec

12,550 12,300 USD 5 juta

61,500 62,750 1,250

… … … … … … … …

12 16-Feb

13000 12300 USD 5 juta

61,500 65,000 3,500

TOTAL 19,500

*) konversi dapat menggunakan strike price atau harga lain, tergantung kesepakatan.

Contoh 3: Callable forward.

Nasabah PT X akan menerima export proceed dalam US Dollar, dan bermaksud untuk menjual US Dollar tersebut secara mingguan dalam 1 tahun ke depan (Total kontrak sebanyak 52 kontrak), melalui transaksi callable forward dengan harapan memperoleh rate yang lebih baik dari market rate, dengan rincian sebagai berikut: Deal date : 1 Desember 2008 Tenor : 1 tahun – jatuh tempo tanggal 1 Desember 2009 Spot rate : 12.000 Callable forward rate 1 year: 13.000 = strike price

Dalam transaksi callable forward, PT X melakukan ”Sell call” dengan nominal USD1.000.000 (satu juta US Dollar), dan melakukan ”Buy put” dengan nominal USD1.000.000 (satu juta US Dollar).


48


Pasal 2 10/28/PBI/2008 Ayat (2) SE 14/11/DPM 2012 No. 1.2 a SE 10/42/DPD 2008 No. 3

Pasal 2 10/28/PBI/2008 Ayat (3)

SE 15/3/DPM 2013 No. 1.4.a

Fixing #

Expiry Date

Spot Onshore

Strike*) Nominal Transaksi

PT X Buy to Market

(Rp Juta)

PT X Sell to Bank (Rp

Juta)

Profit/ Loss (Rp

Juta)

1 1-Dec 12,000 13,000 USD 1 Juta

12,000 13,000 1,000

2 8-Dec 12,100 13,000 USD 1 Juta

12,100 13,000 900

3 15-Dec

12,500 13,000 USD 1 Juta

12,500 13,000 500

4 22-Dec

12,550 13,000 USD 1 Juta

12,550 13,000 450

5 29-Dec

12,600 13,000 USD 1 Juta

12,600 13,000 400

… dst

… dst

… dst

… dst

… dst

… dst

… dst

… dst

(2) Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah atau Pihak Asing

kepada Bank di atas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Nasabah atau per Pihak Asing hanya dapat dilakukan dengan underlying.

Pembelian valuta asing terhadap rupiah hanya dapat dilakukan untuk jenis valuta asing yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen underlying, kecuali untuk valuta asing yang likuiditasnya tidak tersedia di pasar keuangan domestik.

Untuk pembelian valuta asing selain US Dollar terhadap rupiah menggunakan perhitungan kurs pasar sebagaimana yang lazim dilakukan di pasar valuta asing (misalnya: kurs Reuters atau Bloomberg) pada saat transaksi dilakukan, yaitu menggunakan kurs tengah ([kurs beli + kurs jual] / 2).

(3) Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah atau Pihak Asing

kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak sebesar nominal underlying transaksinya. a. Untuk Nasabah perorangan, jenis underlying transaksi antara lain dapat

berupa: 1) Kegiatan impor barang dan jasa; 2) Pembayaran jasa, seperti:

a. Biaya sekolah di luar negeri; b. Biaya berobat ke luar negeri; c. Biaya perjalanan luar negeri untuk keperluan haji, perjalanan

ibadah/wisata rohani, atau wisata lainnya; d. Pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri; e. Pembayaran yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja

asing di Indonesia 3) Pembayaran utang dalam valuta asing;


49


SE 15/33/DPM 2013 No. 1.4.a.7) SE 15/3/DPM 2013 No. 1.4.b – c

4) Pembayaran atas pembelian aset di luar negeri; 5) Kegiatan usaha jual beli uang kertas asing (UKA) oleh pedagang

valuta asing (PVA) Bank dan PVA bukan Bank yang memiliki ijin dari Bank Indonesia yang masih berlaku untuk memenuhi kebutuhan nasabah PVA, dengan ketentuan : a) Bank dapat memenuhi kebutuhan pembelian valuta asing

terhadap rupiah yang dilakukan PVA hanya dalam bentuk UKA; b) Penyerahan UKA dalam penyelesaian transaksi pembelian

valuta asing terhadap rupiah dari Bank kepadan PVA harus dilakukan secara fisik;

c) Penyerahan dana rupiah dalam penyelesaian transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dapat dilakukan melalui pemindahbukuan rekening.

6) Kegiatan usaha travel agent; 7) Kegiatan ekspor barang dan jasa.

b. Nasabah yang merupakan penyelenggara transfer dana tunduk pada pengaturan pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh Nasabah yang bukan merupakan PVA.

c. Untuk Pihak Asing, underlying transaksi antara lain dapat berupa pencaraian asset atau investasi dalam rupiah yang dimiliki, termasuk repatriasi modal; pengembalian kredit oleh debitur; dan penghasilan dari investasinya, seperti capital gain, kupon, bunga dan dividen.

41 Pasal 3 10/28/PBI/2008 Ayat (1) SE 14/11/DPM 2012 No. 3.6 Pasal 3 10/28/PBI/2008 Ayat (2) SE 15/3/DPM 2013 No. 2.7.b

(1) Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah meliputi transaksi spot, transaksi forward, dan transaksi derivatif lainnya. Termasuk dalam pengertian transaksi spot adalah transaksi today dan tomorrow. Pengertian transaksi derivatif lainnya termasuk namun tidak terbatas pada transaksi options. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah yang meliputi transaksi spot, transaksi forward dan transaksi derivatif lainnya diatur sebagai berikut: a. Termasuk dalam pengertian transaksi spot adalah transaksi dengan

valuta today dan valuta tomorrow, yang dilakukan melalui transaksi bank notes, transfer dari rekening rupiah ke rekening valuta asing, transaksi melalui kartu kredit, transaksi melalui sistem electronic banking, atau transaksi melalui sistem phone banking.

b. Transaksi forward dan transaksi derivatif lainnya meliputi namun tidak terbatas pada transaksi swap dan option.

(2) Apabila Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah

kepada Bank diatas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Nasabah, Nasabah wajib melampirkan dokumen sebagai berikut: a. dokumen underlying transaksi yang bisa dipertanggungjawabkan;

Dokumen yang dipersyaratkan dilampirkan pada setiap transaksi berdasarkan tanggal transaksi. Dalam hal dokumen yang


50


SE 15/3/DPM 2013 No. 2.7.c.1) SE 15/3/DPM 2013 No. 2.7.c.2) SE 15/33/DPM 2013 No. 2 a)

dipersyaratkan tidak dapat dilampirkan pada tanggal transaksi maka dokumen dapat disampaikan paling lambat pada tanggal valuta transaksi yang bersangkutan dengan mencantumkan tanggal transaksi. Untuk Nasabah: 1) Untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah yang

memiliki kriteria: a) pembelian valuta asing terhadap rupiah dilakukan secara

reguler dengan jumlah pembelian yang relative tetap dari waktu ke waktu;

b) pembelian valuta asing terhadap rupiah dilakukan secara bertahap untuk tujuan pembayaran kewajiban valuta asing dengan total jumlah pembelian paling banyak sebesar jumlah kebutuhan valuta asing yang tercantum dalam dokumen underlying; dan

c) Nasabah telah dikenal baik oleh Bank dan Bank memiliki track record Nasabah yang bersangkutan, Nasabah melampirkan dokumen yang dipersyaratkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender atau jumlah pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah telah mencapai jumlah sebesar nominal underlying sebagaimana dimaksud dalam butir 4.a., yang mana lebih dahulu terjadi.

2) Dokumen underlying transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain berupa bukti dokumen yang terkait dengan jenis underlying sebagaimana butir 4.a.: a) Untuk kegiatan impor barang dan jasa, dokumen antara lain

berupa fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, Letter of Credit (L/C), invoice dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal penerbitan invoice atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau list of invoices; (1) Dokumen underlying berupa list of invoices diatur sebagai

berikut: (a) list of invoices ditandatangani oleh pihak berwenang

dari Nasabah; dan (b) penyerahan list of invoices oleh Nasabah disertakan

dengan invoices asli untuk kepentingan verifikasi oleh Bank dan untuk selanjutnya invoices asli tersebut dapat ditatausahakan oleh Nasabah;

(2) Dokumen underlying berupa proforma invoice diatur sebagai berikut: (a) proforma invoice bersifat tetap dan final, dan menjadi

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan invoice final;

(b) jumlah pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan dasar dokumen proforma invoice paling banyak sebesar jumlah yang tercantum dalam proforma invoice;

(c) jumlah pembelian valuta asing terhadap rupiah maksimal yang tercantum dalam invoice final, dan


51


SE 15/3/DPM 2013 No. 2.7.c.2)b)–c) SE 15/33/DPM 2013 No. 3 d) SE 15/3/DPM 2013 No. 2.7.c.2)e)–f)

sudah termasuk jumlah yang tercantum dalam proforma invoice.

(3) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyediakan invoices asli sewaktu-waktu untuk kepentingan pemeriksaan Bank (post audit).

b) Untuk pembayaran jasa, dokumen diatur sebagai berikut: (1) Untuk biaya sekolah di luar negeri, dokumen antara lain

berupa perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri;

(2) Untuk biaya berobat ke luar negeri, dokumen antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi;

(3) Untuk biaya perjalanan luar negeri, untuk keperluan haji, perjalanan rohani/wisata rohani, atau wisata lainnya, dokumen antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi;

(4) Untuk pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, dokumen antara lain berupa fotokopi kontrak jasa konsultan;

(5) Untuk pembayaran yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, dokumen antara lain berupa fotokopi surat perjanjian kerja antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha.

c) Untuk pembayaran utang valuta asing yang berasal dari kreditur dalam negeri atau kreditur luar negeri, dokumen antara lain berupa fotokopi surat perjanjian kredit (loan agreement), atau dokumen utang terkait lainnya;

d) Untuk pembayaran atas pembelian aset di luar negeri, dokumen antara lain berupa proforma invoice, invoices atas pembelian aset di luar negeri;

e) Untuk kegiatan usaha PVA Bank dan PVA bukan Bank yang memiliki ijin dari Bank Indonesia yang masih berlaku, dokumen antara lain berupa : (1) Fotokopi surat ijin usaha PVA dari Bank Indonesia yang

masih berlaku; (2) Surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani

pihak berwenang PVA yang berisi informasi mengenai kebenaran dokumen underlying dan informasi bahwa dokumen underlying hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal underlying dalam sistem perbankan di Indonesia;

(3) Surat permohonan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank dengan contoh surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I (Lampiran 5 dalam kodifikasi ini) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang berisi informasi mengenai jumlah kebutuhan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Jumlah kebutuhan pembelian valuta asing terhadap

rupiah dihitung berdasarkan besarnya selisih antara total penjualan valuta asing dengan total pembelian


52


valuta asing (net jual) PVA kepada nasabah selama 1 (satu) bulan terakhir dari bulan dilakukannya pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh PVA kepada Bank; Contoh: Tanggal 7 Mei 2013 PVA ”XYZ” melakukan pembelian valuta asing kepada Bank ”ABC” sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu US Dollar) dengan menggunakan dokumen underlying berupa data net jual PVA ”XYZ” kepada nasabah bulan April 2013 sebesar USD 559,000.00 (lima ratus lima puluh Sembilan ribu US Dollar). Tanggal 23 Mei 2013 PVA ”XYZ” melakukan pembelian valuta asing lagi kepada Bank ”ABC” sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu US Dollar) dengan tetap menggunakan dokumen underlying berupa data net jual PVA ”XYZ” kepada nasabah bulan April 2013 sebesar USD 559,000.00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu US Dollar).

Sampai dengan akhir bulan Mei 2013, PVA ”XYZ” masih dapat melakukan pembelian valuta asing kepada Bank sepanjang tidak melampaui sisa plafon dokumen underlying berupa data net jual PVA ”XYZ” kepada nasabah pada bulan April 2013, yaitu sebesar USD109,000.00 (seratus sembilan ribu US Dollar).

(b) Perhitungan net jual sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, tidak memperhitungkan transaksi jual beli UKA PVA dengan Bank dan/atau PVA lainnya;

(c) Perhitungan net jual sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, dilengkapi dengan dokumen berupa fotokopi data rekapitulasi transaksi jual beli harian PVA dengan nasabah selama 1 (satu) bulan terakhir;

(d) Dalam hal terdapat pembelian valuta asing oleh nasabah PVA kepada PVA dengan nilai nominal melebihi USD100,000.00 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen selama 1 (satu) bulan terakhir, surat permohonan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank dilengkapi dengan dokumen underlying transaksi dari nasabah PVA atas pembelian valuta asing nasabah tersebut kepada PVA dan disertai fotokopi identitas nasabah;

(e) Dokumen underlying transaksi dari nasabah PVA atas pembelian valuta asing yang dilakukan nasabah PVA kepada PVA sebagaimana pada huruf (d) antara lain sebagaimana dimaksud dalam butir 7.c.2).a), butir 7.c.2).b), butir 7.c.2).c), butir 7.c.2).d), dan/ atau butir 7.c.2).f).

Contoh perhitungan jumlah kebutuhan pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh PVA kepada Bank sebagaimana


53


SE 15/33/DPM 2013 No. 4 g) SE 15/3/DPM 2013 No. 2.7.c.3) Pasal 3 10/28/PBI/2008 Ayat (2) b SE 15/3/DPM 2013 No. 2.7.c.4) Pasal 3 10/28/PBI/2008 Ayat (2) c SE 15/3/DPM 2013 No. 2.7.c.5)

dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 6 dalam kodifikasi ini);

f) Untuk kegiatan usaha travel agent, dokumen antara lain berupa

proyeksi cashflow berdasarkan kebutuhan pengguna jasa travel agent dan cadangan yang dibutuhkan;

g) Untuk kegiatan ekspor barang dan jasa, diatur sebagai berikut:

(1) Pembelian valuta asing terhadap rupiah hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang telah melakukan penjualan valuta asing atas hasil ekspor.

(2) Valuta asing yang dibeli eksportir sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat digunakan antara lain untuk penempatan pada simpanan dalam valuta asing.

(3) Dokumen untuk kegiatan ekspor barang dan jasa antara lain berupa dokumen penjualan valuta asing terhadap rupiah yang berasal dari penjualan valuta asing hasil ekspor.

(4) Masa berlaku dokumen penjualan valuta asing yang dapat digunakan sebagai underlying paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal penerbitan dokumen penjualan valuta asing.

(5) Nilai pembelian valuta asing terhadap rupiah maksimal sebesar nilai penjualan valuta asing yang tercantum di dalam dokumen penjualan valuta asing terhadap rupiah.

3) Penilaian atas kewajaran atau kelaziman nilai nominal underlying

yang diajukan oleh Nasabah, dilakukan oleh Bank.

b. fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

Fotokopi dokumen identitas Nasabah meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan NPWP perorangan untuk Nasabah perorangan; atau fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dan fotokopi NPWP badan usaha untuk Nasabah badan usaha bukan Bank.

c. pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak

yang berwenang dari Nasabah mengenai kebenaran dokumen underlying sebagaimana dimaksud pada huruf a dan bahwa dokumen underlying hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal underlying dalam system perbankan di Indonesia. pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Nasabah yang bersangkutan untuk Nasabah perorangan, atau pihak yang berwenang dari Nasabah badan usaha bukan Bank, mengenai informasi kebenaran dokumen underlying dan informasi bahwa dokumen underlying hanya digunakan untuk pembelian valuta asing


54


terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal underlying dalam sistem perbankan di Indonesia.

42 Pasal 4 10/28/PBI/2008 Ayat (1) SE 14/11/DPM 2012 No. 5.8.a Pasal 4 10/28/PBI/2008 Ayat (2) a SE 15/33/DPM 2013 No. 5.9.b SE 10/42/DPD 2008 No. 9.c Pasal 4 10/28/PBI/2008 Ayat (2) b

(1) Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Pihak Asing meliputi transaksi spot outright. Transaksi forward dan transaksi derivatif lainnya diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh Bank.

Termasuk dalam pengertian transaksi spot outright adalah transaksi today dan tomorrow, tidak termasuk transaksi derivatif dengan kombinasi transaksi spot. yang dilakukan melalui transaksi bank notes, transfer dari rekening rupiah ke rekening valuta asing, transaksi melalui system electronic banking, atau transaksi melalui sistem phone banking.

(2) Apabila Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank diatas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Pihak Asing, Pihak Asing wajib melampirkan dokumen sebagai berikut: a. dokumen underlying transaksi yang bisa dipertanggungjawabkan; dan

Dalam hal underlying adalah surat berharga, maka nilai nominal underlying yang digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah adalah sebesar nilai surat berharga ditambah kupon, capital gain, dan penerimaan terkait lainnya. Dalam hal underlying adalah pemberian kredit, maka nilai nominal underlying yang digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah adalah sebesar nilai pokok ditambah bunga dan penerimaan terkait lainnya. Dalam hal Pihak Asing melakukan repatriasi maka berlaku ketentuan yang mengatur mengenai penanaman modal. a. Dokumen yang dipersyaratkan wajib dilampirkan pada setiap

transaksi berdasarkan tanggal transaksi. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan tidak dapat dilampirkan pada tanggal transaksi maka dokumen dapat disampaikan paling lambat pada tanggal valuta transaksi yang bersangkutan dengan mencantumkan tanggal transaksi.

b. Dokumen underlying transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan

antara lain meliputi bukti dokumen yang terkait dengan jenis underlying, dan penilaian oleh Bank atas kewajaran atau kelaziman nilai nominal underlying yang diajukan.

b. pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak

yang berwenang dari Pihak Asing atau pernyataan yang authenticated dari Pihak Asing mengenai kebenaran dokumen underlying sebagaimana dimaksud pada huruf a dan bahwa dokumen underlying hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling


55


SE 10/42/DPD 2008 No. 9.d – f SE 10/42/DPD 2008 No. 10

banyak sebesar nominal underlying dalam system perbankan di Indonesia, Pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Pihak Asing yang bersangkutan. Dalam hal Pihak Asing tidak dapat menyediakan dokumen pernyataan bermaterai, Pihak Asing wajib menyediakan pernyataan authenticated yang berisi informasi mengenai kebenaran dokumen underlying dan informasi bahwa dokumen underlying hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal underlying dalam sistem perbankan di Indonesia antara lain berupa SWIFT message, tested telex, tested fax, Reuters Monitoring Dealing System (RMDS), atau dokumen yang ditandatangani dan disampaikan secara elektronik kepada Bank. Khusus untuk Bank yang melakukan fungsi kustodian, pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Pihak Asing untuk transaksi yang dilakukan sampai dengan USD100.000 (seratus ribu US Dollar) dan diatas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Pihak Asing, dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun kalender. Bank yang melakukan fungsi kustodian bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan kelengkapan dokumen underlying dan pernyataan tertulis tersebut.

(3) Dalam hal Nasabah atau Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing

terhadap rupiah sampai dengan USD100.000 (seratus ribu US Dollar) secara berangsur dan mencapai nilai di atas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) dalam satu bulan yang sama, maka dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) (Paragraf 41 ayat (2) dan Paragraf 42 ayat (2) dalam kodifikasi ini), wajib dilampirkan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah yang melebihi USD100.000 (seratus ribu US Dollar). Contoh : Apabila pada tanggal 5 Desember 2008 Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah sebesar USD30.000 (tiga puluh ribu US Dollar). Kemudian pada tanggal 12 Desember 2008 Nasabah yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah sebesar USD50.000 (lima puluh ribu US Dollar). Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2008 Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah sebesar USD60.000 (enam puluh ribu US Dollar), maka pada tanggal 19 Desember 2008 pembelian telah melampaui USD 100.000 (seratus ribu US Dollar). Nasabah wajib menyediakan dokumen lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan untuk pembelian yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2008.

43 Pasal 5 10/28/PBI/2008

Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah atau Pihak Asing kepada Bank tanpa underlying hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Nasabah atau per Pihak Asing.


56


SE 10/42/DPD 2008 No. 11

Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah atau Pihak Asing kepada Bank tersebut dihitung secara gross dan bersifat kumulatif. Contoh 1: Apabila pada tanggal 3 Desember 2008 terdapat Nasabah A yang melakukan pembelian valas terhadap rupiah sebesar USD50.000 (lima puluh ribu US Dollar) kepada Bank X dan pada tanggal yang sama Nasabah tersebut juga melakukan penjualan valas terhadap rupiah sebesar USD25.000 (dua puluh lima ribu US Dollar), maka perhitungan jumlah pembelian valas yang telah dilakukan oleh Nasabah A pada Bank X adalah USD50.000 (lima puluh ribu US Dollar). Contoh 2: Apabila pada tanggal 3 Desember 2008 terdapat Nasabah X melakukan pembelian valas terhadap rupiah sebesar USD30.000 (tiga puluh ribu US Dollar) kepada Bank A, kemudian pada tanggal 5 Desember 2008 Nasabah X melakukan pembelian valas terhadap rupiah sebesar USD50.000 (lima puluh ribu US Dollar) kepada Bank B, maka pembelian valas Nasabah X pada bulan Desember 2008 adalah sebesar USD80.000 (delapan puluh ribu US Dollar). Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah atau Pihak Asing kepada Bank tanpa underlying yang hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Nasabah atau per Pihak Asing diatur sebagai berikut : a. Perhitungan satu bulan didasarkan pada bulan kalender, yaitu sejak tanggal

permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender. Contoh : Jika pada bulan Januari 2009 Nasabah hanya melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying satu kali pada tanggal 25 Januari 2009 sebesar USD100.000 (seratus ribu US Dollar), maka hal tersebut diperhitungkan sebagai maksimum jumlah yang telah digunakan dalam bulan Januari 2009. Nasabah dapat kembali menggunakan jumlah maksimum ekuivalen USD100.000 (seratus ribu US Dollar) tersebut selama periode Februari 2009.

b. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal transaksi. Contoh : Pada tanggal 9 Desember 2008, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi spot beli sebesar USD40.000 (empat puluh ribu US Dollar). Kemudian Nasabah melakukan transaksi forward beli valuta asing terhadap rupiah pada tanggal 18 Desember 2008 sebesar USD50.000 (lima puluh ribu US Dollar) yang jatuh tempo tanggal 18 Februari 2009. Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah sampai dengan 18 Desember 2008 adalah USD 90.000 (sembilan puluh ribu US Dollar).


57


SE 14/11/DPM 2012 No. 6.12

c. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Nasabah atau Pihak Asing secara individual baik secara tunai maupun non tunai dalam bentuk simpanan valuta asing. Contoh : Nasabah A melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah di Bank X secara tunai sebesar USD20.000 (dua puluh ribu US Dollar) pada tanggal 2 Desember 2008. Kemudian, pada tanggal 4 Desember 2008 Nasabah A melakukan konversi simpanan rupiah menjadi simpanan valuta asing (USD Dollar) di Bank X sebesar USD80.000 (delapan puluh ribu US Dollar). Perhitungan kumulatif transaksi yang dilakukan oleh Nasabah A adalah penjumlahan dari seluruh nominal transaksi Nasabah A di Bank X, yaitu sebesar USD100.000 (seratus ribu US Dollar).

d. Untuk rekening gabungan (joint account), pembelian valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying sampai dengan USD100.000 (seratus ribu US Dollar) didasarkan pada transaksi yang dilakukan oleh masing-masing Nasabah atau Pihak Asing yang memiliki rekening gabungan dimaksud.

Untuk transaksi pembelian valas terhadap rupiah sampai dengan USD100,000.00 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Nasabah atau per Pihak Asing, termasuk yang dilakukan melalui phone banking, e-banking, dan kartu kredit, secara keseluruhan wajib disertai dengan: a. surat pernyataan tertulis dari Nasabah yang bermaterai cukup atau

pernyataan authenticated dari Pihak Asing, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender; atau

b. pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat pula berupa surat elektronik resmi (official email), SWIFT message, tested telex, tested fax, Reuters Monitoring Dealing System (RMDS), atau negative confirmation dari Bank kepada Nasabah atau Pihak Asing yang bersangkutan, bagi yang sedang berada di luar negeri. Negative confirmation adalah konfirmasi yang disampaikan oleh Bank kepada Nasabah atau Pihak Asing, yang bila tidak ditanggapi dalam periode waktu tertentu, maka Nasabah atau Pihak Asing dianggap menyetujui isi konfirmasi tersebut.

Terhadap negative confirmation sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bank harus memastikan bahwa negative confirmation tersebut diterima oleh Nasabah atau Pihak Asing dalam bentuk tanda terima yang ditandatangani oleh Nasabah atau Pihak Asing yang bersangkutan atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah atau Pihak Asing.

44 Pasal 6 10/28/PBI/2008

Bank yang melayani pembelian valuta asing oleh Nasabah atau Pihak Asing sampai dengan USD100.000 (seratus ribu US Dollar) per bulan per Nasabah atau per Pihak Asing, wajib meminta surat pernyataan dari Nasabah atau dari Pihak Asing, bermaterai cukup atau pernyataan yang authenticated dari Pihak Asing yang menyatakan bahwa pembelian valuta asing terhadap rupiah tidak lebih dari USD100.000 (seratus ribu US Dollar) per bulan per Nasabah atau per Pihak Asing dari seluruh sistem perbankan di Indonesia.


58


SE 10/42/DPD 2008 No. 13

Surat pernyataan yang wajib disampaikan oleh Nasabah atau Pihak Asing kepada Bank untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan nilai nominal sampai dengan USD100.000 (seratus ribu US Dollar), paling kurang memuat informasi tentang : a. Nama dan identitas Nasabah atau Pihak Asing; b. Nama Bank tempat dilakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah; c. Nilai nominal pembelian valuta asing terhadap rupiah; dan d. Pernyataan bahwa pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan

tidak lebih dari USD100.000 (seratus ribu US Dollar) di seluruh sistem perbankan di Indonesia.


Bank wajib menatausahakan dokumen underlying transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 (Paragraf 41 dan Paragraf 42 dalam kodifikasi ini). Jangka waktu dokumen yang wajib ditatausahakan oleh Bank disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai penatausahaan dokumen.

46 Pasal 8 10/28/PBI/2008

Bank bertanggungjawab terhadap kelengkapan persyaratan yang disampaikan oleh Nasabah atau Pihak Asing.

Sanksi 47 Pasal 9

10/28/PBI/2008 Bank dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran atas Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 (Paragraf 40 ayat (3), Paragraf 41 ayat (2), Paragraf 42, dan Paragraf 43 dalam kodifikasi ini).

Transaksi Repurchase Agreement Bank kepada Bank Indonesia Ketentuan Umum

48 Pasal 1 11/4/PBI/2009

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia.

2. USD Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut USD Repo adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga dalam mata uang USD oleh bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban membeli kembali sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati.

3. Surat Berharga adalah global bond yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

4. Repo Rate adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada bank terhadap dana USD dalam rangka USD repo.

5. Haircut adalah faktor pengurang nilai surat berharga dalam USD repo yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk persentase.

6. Tenor adalah jangka waktu USD repo. 7. Window Time adalah waktu yang disediakan bagi bank untuk

mengajukan USD repo kepada Bank Indonesia. 8. Kustodian adalah bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bank

Indonesia untuk menyelenggarakan penatausahaan kegiatan yang terkait


59


dengan aktivitas pengelolaan surat berharga. 9. Bank Koresponden adalah bank tempat pemeliharaan rekening giro

dalam rangka pembayaran dan/atau penerimaan dana ke atau dari bank, counterpart dan kustodian.

10. Tanggal Transaksi adalah tanggal kesepakatan USD repo bank kepada Bank Indonesia.

11. Tanggal Valuta adalah tanggal penyelesaian transaksi yang dihitung dari tanggal transaksi ditambah 3 (tiga) hari kerja.

12. Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal berakhirnya USD repo. 13. Nilai Pembelian Kembali adalah nilai nominal pembelian kembali surat

berharga oleh bank yaitu nilai nominal USD repo ditambah dengan nilai nominal dari repo rate.

USD Repo 49 Pasal 2

11/4/PBI/2009 (1) Bank Indonesia membuka window USD Repo pada hari kerja paling

lambat pada pukul 13.00 WIB. (2) Bank Indonesia mengumumkan harga pasar Surat Berharga, Repo Rate,

Haircut dan Tenor pada saat pembukaan window sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Reuters.

(3) Dalam hal terdapat gangguan terhadap Reuters, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sarana komunikasi lainnya.

Sarana komunikasi lainnya antara lain sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan Bloomberg.

50 Pasal 3 11/4/PBI/2009

(1) Bank dapat mengajukan USD Repo kepada Bank Indonesia apabila memenuhi persyaratan paling kurang memiliki Peringkat Komposit 3 (PK-3) dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai posisi devisa neto.

(2) Pengajuan USD Repo kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bilateral antara Bank dengan Bank Indonesia melalui sarana Reuters Monitoring Dealing System (RMDS).

51 Pasal 4 11/4/PBI/2009

(1) Surat Berharga yang dapat di-repo-kan kepada Bank Indonesia memiliki sisa jangka waktu paling singkat melebihi jangka waktu Tenor.

(2) Sisa jangka waktu Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Jatuh Tempo.

Contoh: Pada tanggal 1 Juni 2009, Bank Indonesia mengumumkan USD Repo dengan Tenor 1 bulan dimana Tanggal Valuta pada 4 Juni 2009, dan Tanggal Jatuh Tempo pada 1 Juli 2009. Bank A, Bank B, dan Bank C mengajukan USD Repo kepada Bank Indonesia dengan sisa jangka waktu Surat Berharga sebagai berikut: a. Surat Berharga Bank A memiliki sisa jangka waktu 15 hari dengan

maturity date pada tanggal 16 Juni 2009, b. Surat Berharga Bank B memiliki sisa jangka waktu 30 hari dengan

maturity date pada tanggal 1 Juli 2009,


60


c. Surat Berharga Bank C memiliki sisa jangka waktu 31 hari dengan maturity date pada tanggal 2 Juli 2009, maka hanya Surat Berharga Bank C yang dapat di-repo-kan kepada Bank Indonesia.

52 Pasal 5 11/4/PBI/2009

(1) Bank mengajukan USD Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 50 ayat (1) dalam kodifikasi ini) dengan mencantumkan nilai total nominal Surat Berharga yang di-repo-kan dengan perincian untuk masing-masing Surat Berharga sebagai berikut: a. identitas Surat Berharga;

Yang dimaksud dengan “identitas Surat Berharga”, yaitu: 1. identitas sesuai dengan Committee on Uniform Securities

Identification Procedures (CUSIP) dan/atau International Securities Identification Number (ISIN);

2. kupon; dan 3. maturity date.

b. nominal Surat Berharga; c. sisa jangka waktu Surat Berharga; dan d. nomor rekening Bank pada Bank Koresponden dan Kustodian.

(2) Dalam hal Surat Berharga yang di-repo-kan oleh Bank sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) seri, maka pencantuman diurutkan dimulai dari sisa jangka waktu yang paling mendekati maturity date dari total keseluruhan Surat Berharga yang di-repo-kan oleh Bank.

(3) Harga pasar Surat Berharga mengacu pada harga marked to market yang berlaku di pasar keuangan internasional. Bank Indonesia menggunakan informasi harga pasar Surat Berharga yang diperoleh dari Clearstream pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Transaksi. Dalam hal informasi harga pasar (marked to market) Surat Berharga tidak dapat diperoleh dari Clearstream, maka akan digunakan Bloomberg price atau informasi harga pasar dari pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Clearstream merupakan salah satu Kustodian Surat Berharga Ayat

(4) Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik Bank yang mengajukan USD Repo.

53 Pasal 6 11/4/PBI/2009

Bank bertanggungjawab atas kebenaran data pengajuan USD Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 52 dalam kodifikasi ini).

54 Pasal 7 11/4/PBI/2009

(1) Bank melakukan pengajuan USD Repo kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 50 ayat (1) dalam kodifikasi ini) melalui window pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

(2) Bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pengajuan dalam window sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari yang sama.


61


55 Pasal 8 11/4/PBI/2009

(1) Bank Indonesia melakukan pemrosesan terhadap pengajuan USD Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 50 ayat (1) dalam kodifikasi ini).

(2) Bank Indonesia menetapkan Bank penjual Surat Berharga yang menerima USD Repo.

(3) Bank Indonesia menetapkan nominal USD yang diperoleh Bank penjual Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Bank Indonesia menyampaikan informasi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui sarana RMDS paling lambat pukul 16.30 WIB pada Tanggal Transaksi. Bank Indonesia menginformasikan: a. besaran nominal jumlah USD yang diterima Bank penjual Surat

Berharga; b. identitas Surat Berharga yang diterima Bank Indonesia; c informasi terkait Standar Instruksi Penyelesaian Transaksi (Standard

Settlement Instruction); dan/atau d. informasi yang terkait lainnya,

56 Pasal 9 11/4/PBI/2009

Bank penjual Surat Berharga yang menerima USD Repo wajib mempergunakan nominal USD yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) (Paragraf 55 ayat (3) dalam kodifikasi ini) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas USD Bank. Yang dimaksud dengan “kebutuhan likuiditas” antara lain kebutuhan untuk memenuhi permintaan nasabah dan/atau kebutuhan untuk membayar utang.

57 Pasal 10 11/4/PBI/2009

(1) Masa berlaku USD Repo dimulai pada Tanggal Valuta dan berakhir pada Tanggal Jatuh Tempo.

(2) Bank wajib mengirimkan Surat Berharga ke rekening Bank Indonesia pada Kustodian yang ditunjuk oleh Bank Indonesia pada Tanggal Valuta.

(3) Bank Indonesia akan mengirimkan dana USD sesuai dengan USD Repo ke rekening Bank pada Bank Koresponden yang ditunjuk oleh Bank pada Tanggal Valuta.

58 Pasal 11 11/4/PBI/2009

(1) Pada Tanggal Jatuh Tempo, Bank membeli kembali Surat Berharga sebesar Nilai Pembelian Kembali.

(2) Atas pembelian Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mengirimkan dana USD sebesar Nilai Pembelian Kembali ke rekening Bank Indonesia pada Bank Koresponden yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

(3) Pada Tanggal Jatuh Tempo Bank Indonesia akan mengirimkan Surat Berharga kepada Bank yang bersangkutan.

(4) Bank harus menyampaikan konfirmasi pengiriman dana USD ke rekening Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo Konfirmasi dapat dikirimkan dalam bentuk swift message kepada Bank Indonesia yang mencantumkan informasi Tanggal Jatuh Tempo, Nilai Pembelian Kembali, identitas Surat Berharga, dan Standar Instruksi


62


Penyelesaian Transaksi (Standard Settlement Instruction) dalam USD Repo yang telah disepakati.

59 Pasal 12 11/4/PBI/2009

Kupon Surat Berharga dalam periode USD Repo merupakan hak Bank penjual Surat Berharga.

60 Pasal 13 11/4/PBI/2009

(1) Tenor ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Jangka waktu Tenor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1

(satu) bulan.

61 Pasal 14 11/4/PBI/2009

Repo Rate ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR) pada tanggal transaksi ditambah sejumlah margin. Yang dimaksud dengan “margin” adalah tambahan tingkat bunga yang disesuaikan dengan kondisi pasar keuangan.

62 Pasal 15 11/4/PBI/2009

Haircut ditetapkan berdasarkan jangka waktu Surat Berharga.

63 Pasal 16 11/4/PBI/2009

(1) Dalam hal Bank tidak dapat membayar dana USD pada saat Tanggal Jatuh Tempo sebesar Nilai Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) (Paragraf 58 ayat (2) dalam kodifikasi ini), maka Bank Indonesia dapat menjual Surat Berharga Bank sesuai dengan harga yang berlaku di pasar.

(2) Dalam hal nilai Surat Berharga Bank pada saat USD Repo jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi Nilai Pembelian Kembali, maka Bank Indonesia akan membebankan kekurangan pembayaran dana pada rekening giro valuta asing Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.

(3) Dalam hal dana pada rekening giro valuta asing Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak mencukupi maka Bank Indonesia akan membebankan kekurangan pembayaran dana pada rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Pembebanan kekurangan pembayaran dana USD kepada rekening giro rupiah Bank dilakukan dengan menggunakan Kurs Transaksi Jual Bank Indonesia pada hari yang bersangkutan.

(4) Pembebanan pembayaran rekening giro valuta asing dan/atau rupiah Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas dilakukan setelah Tanggal Jatuh Tempo.

(5) Bank dikenakan tambahan kewajiban membayar sebesar Jakarta Onshore Dollar Offer Rate (JODOR) dikalikan jangka waktu sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai dengan tanggal pelunasan kewajiban USD Repo.

Jangka waktu tambahan kewajiban membayar dihitung sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai dengan tanggal pelunasan kewajiban USD Repo namun tidak termasuk tanggal pelunasan.

(6) Dalam hal JODOR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih kecil daripada SIBOR, maka tambahan kewajiban membayar dihitung berdasarkan SIBOJODOR dan SIBOR yang digunakan adalah suku bunga


63


pada tanggal pelunasan.

(7) Dalam hal hasil penjualan Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kewajiban membayar yang telah disepakati dalam USD Repo dan kewajiban Bank lainnya, akan dikembalikan kepada Bank yang bersangkutan.

64 Pasal 17 11/4/PBI/2009

(1) Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu melakukan early termination terhadap kesepakatan USD Repo apabila Bank yang bersangkutan mengalami penurunan Peringkat Komposit di bawah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 50 ayat (1) dalam kodifikasi ini). Early termination merupakan proses mempercepat Tanggal Jatuh Tempo USD Repo oleh Bank Indonesia. Pemberitahuan early termination akan dilakukan secara bilateral kepada Bank yang bersangkutan oleh Bank Indonesia.

(2) Dalam hal terjadi early termination sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bank melakukan pembelian kembali Surat Berharga tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (Paragraf 58 dalam kodifikasi ini).

(3) Dalam hal Bank tidak dapat membayar pembelian kembali Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bank Indonesia dapat menjual Surat Berharga Bank mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (7) (Paragraf 63 ayat (1) dan ayat (7) dalam kodifikasi ini).

(4) Dalam hal nilai Surat Berharga Bank pada saat USD Repo jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi Nilai Pembelian Kembali, maka pembelian kembali Surat Berharga tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) (Paragraf 63 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dalam kodifikasi ini).

65 Pasal 18 11/4/PBI/2009

Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu meniadakan window transaksi USD Repo Bank kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Paragraf 49 ayat (1) dalam kodifikasi ini) dengan pengumuman melalui Reuters atau sarana komunikasi lainnya paling lambat pukul 13.00 WIB.


Sanksi 66 Pasal 19

11/4/PBI/2009 (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

(Paragraf 56 dalam kodifikasi ini), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Dalam hal Bank tidak mengirimkan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) (Paragraf 57 ayat (2) dalam kodifikasi ini), USD Repo dengan Bank yang bersangkutan dinyatakan batal.

(3) Bank yang tidak mengirimkan Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada


64


ayat (2), tidak termasuk karena settlement failure, dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 10/00 (satu per seribu) dari nilai nominal

transaksi yang dinyatakan batal atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per transaksi. Yang dimaksud dengan ”settlement failure” adalah tidak terjadinya penyelesaian transaksi pada tanggal valuta yang disebabkan oleh faktor factor teknis misalnya kesalahan pencantuman rekening, tanggal valuta, dan lain sebagainya.

(4) Bank yang tidak dapat melakukan pembayaran atas pembelian Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) (Paragraf 58 ayat (2) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia


12/6/PBI/2010 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah yang selanjutnya disebut CNY/IDR Repo adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga dalam denominasi Rupiah oleh Bank kepada Bank Indonesia untuk memperoleh mata uang CNY, dengan kewajiban membeli kembali surat berharga tersebut sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati dengan menggunakan mata uang CNY.

3. Surat Berharga adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) milik Bank yang tercatat pada rekening perdagangan (rekening aktif) dalam sarana Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).

4. Repo Rate adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada Bank terhadap dana CNY dalam rangka CNY/IDR Repo.

5. Haircut adalah faktor pengurang nilai Surat Berharga dalam CNY/IDR Repo yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk persentase.

6. Tenor adalah jangka waktu CNY/IDR Repo. 7. Window Time CNY/IDR Repo adalah waktu yang disediakan bagi Bank

untuk mengajukan permohonan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia. 8. Bank Koresponden adalah bank pemelihara rekening giro, dalam rangka

pembayaran dan/atau penerimaan dana ke atau dari Bank, counterparty dan kustodian.

9. Hari Kerja adalah hari kerja Jakarta dan Beijing. 10. Tanggal Transaksi adalah tanggal kesepakatan CNY/IDR Repo Bank

kepada Bank Indonesia dalam Window Time CNY/IDR Repo.


65


11. Tanggal Valuta adalah tanggal penyelesaian transaksi CNY/IDR Repo yang dihitung dari Tanggal Transaksi ditambah 2 (dua) Hari Kerja.

12. Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal pembelian kembali Surat Berharga oleh Bank yang telah disepakati.

13. Nilai Pembelian Kembali adalah nilai nominal pembelian kembali Surat Berharga oleh Bank yaitu nilai nominal CNY/IDR Repo ditambah dengan nilai nominal dari Repo Rate.

14. Chinese Yuan (CNY) adalah mata uang China yang dapat disebut juga dengan Renminbi (RMB).

BAB II Prinsip Dasar

68 Pasal 2 12/6/PBI/2010

(1) Bank Indonesia dapat melaksanakan transaksi swap CNY terhadap Rupiah (CNY/IDR) dengan People’s Bank of China sesuai perjanjian Indonesian Rupiah/Chinese Yuan Bilateral Currency Swap Arrangement between Bank Indonesia and the People’s Bank of China .

(2) Bank Indonesia melaksanakan transaksi swap CNY/IDR atas dasar pengajuan kebutuhan CNY dari Bank dan/atau kebutuhan IDR dari People’s Bank of China.

BAB III Pengajuan Kebutuhan CNY Bank kepada Bank Indonesia

69 Pasal 3 12/6/PBI/2010

(1) Bank yang membutuhkan CNY dapat mengajukan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia.

(2) Bank yang akan mengajukan CNY/IDR Repo harus terlebih dahulu menyampaikan rencana kebutuhan CNY kepada Bank Indonesia.

(3) Bank dapat mengajukan kebutuhan CNY kepada Bank Indonesia apabila memenuhi persyaratan berikut: a. paling kurang memiliki Peringkat Komposit 3 (PK-3) berdasarkan

penilaian Bank Indonesia; b. memiliki Surat Berharga yang memenuhi persyaratan untuk dapat di-

repo-kan kepada Bank Indonesia dengan nilai paling kurang sebesar ekuivalen dari nilai nominal kebutuhan CNY setelah diperhitungkan dengan Haircut; dan

Yang dimaksud Surat Berharga yang dimiliki adalah Surat Berharga yang sepenuhnya merupakan milik Bank dan bukan Surat Berharga hasil sell & buy back. Surat Berharga yang di-repo-kan kepada Bank Indonesia dihitung dengan pembulatan ke atas pada jutaan Rupiah terdekat.

c. memiliki underlying kegiatan perdagangan internasional yang didukung oleh dokumen yang memadai; Dokumen underlying kegiatan perdagangan internasional yang memadai antara lain meliputi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, Letter of Credit (L/C), invoice, atau kontrak jual-beli.

(4) Rencana kebutuhan CNY dapat dipenuhi hanya untuk kebutuhan nasabah yang memiliki mitra perdagangan perusahaan China yang pada saat transaksi termasuk dalam The List of Pilot Enterprises.


66


The List of Pilot Enterprises merupakan daftar perusahaan di China yang memiliki ijin dari Otoritas China untuk melakukan cross border Renminbi trade settlement. Daftar perusahaan China tersebut, termasuk perubahannya akan disampaikan melalui Surat Edaran Bank Indonesia. (lampiran 7 dalam kodifikasi ini).

(5) Nilai nominal pengajuan kebutuhan CNY kepada Bank Indonesia paling

sedikit sebesar CNY 1.000.000 (satu juta Chinese Yuan). (6) Bank wajib menggunakan CNY yang diperoleh dari transaksi CNY/IDR Repo

untuk memenuhi kebutuhan pembayaran perdagangan internasional sebagaimana tercantum dalam dokumen underlying.

70 Pasal 4 12/6/PBI/2010 Ayat (1) SE 12/22/DPM 2010 No. 1.1 Pasal 4 12/6/PBI/2010 Ayat (2) – (5)

(1) Rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) (Paragraf 69 ayat (2) dalam kodifikasi ini) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui Reuters Monitoring Dealing System (RMDS) pada setiap hari Rabu pukul 09.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB.

Ditujukan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Biro Operasi Moneter - Tim Operasi Moneter Valas (DPM cq. BOpM-Tim OMV), dengan dealing code BIRU.

(2) Dalam hal hari Rabu bukan merupakan Hari Kerja maka rencana

kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bank Indonesia pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.

(3) Dalam menyampaikan rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) (Paragraf 69 ayat (2) dalam kodifikasi ini), Bank harus mencantumkan informasi berikut:

a. Identitas dokumen underlying; b. Nilai nominal kebutuhan CNY; c. Tenor CNY/IDR Repo; d. Nomor rekening Bank pada Bank Koresponden dan identitas Bank

pada BI-SSSS; dan e. Nama perusahaan China sebagai mitra perdagangan yang

termasuk dalam The List of Pilot Enterprises.

Identitas dokumen underlying kegiatan perdagangan internasional meliputi informasi tentang nomor referensi dokumen antara lain L/C atau non L/C, nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB), nomor invoice, dan/atau nomor kontrak jual beli dari underlying kegiatan perdagangan internasional.

(4) Rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

direvisi paling lambat 4 (empat) Hari Kerja setelah hari pengajuan pada pukul 11.00 WIB.

Revisi nilai nominal rencana kebutuhan CNY hanya dapat dilakukan untuk nilai nominal yang lebih kecil dari rencana sebelumnya.

Contoh: Rencana kebutuhan CNY disampaikan kepada Bank Indonesia pada hari


67


Rabu tanggal 10 Maret 2010 maka rencana tersebut dapat direvisi paling lambat pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 pada pukul 11.00 WIB. Nilai nominal hasil revisi yang disampaikan pada tanggal 16 Maret 2010 harus lebih kecil dari rencana kebutuhan yang disampaikan pada tanggal 10 Maret 2010.

(5) Dalam hal rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dapat dipenuhi, maka Bank Indonesia akan menyampaikan informasi dimaksud kepada Bank yang bersangkutan paling lambat pada 3 (tiga) Hari Kerja setelah hari pengajuan melalui RMDS dan/atau sarana komunikasi lainnya.

BAB IV Transaksi CNY/IDR Repo Bank kepada Bank Indonesia

71 Pasal 5 12/6/PBI/2010 Ayat (1) – (4)

SE 12/12/DPD 2010 Romawi I No. 3a

Pasal 5 12/6/PBI/2010 Ayat (5) dan (6)

(1) Bank Indonesia membuka Window Time CNY/IDR Repo 5 (lima) Hari Kerja setelah hari pengajuan rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) (Paragraf 70 ayat (1) dalam kodifikasi ini).

Contoh: Rencana kebutuhan CNY disampaikan kepada Bank Indonesia pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 maka CNY/IDR Repo dilaksanakan pada Window Time CNY/IDR Repo hari Rabu tanggal 17 Maret 2010.

(2) Window Time CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap hari Rabu pukul 13.00 – 14 .00 WIB.

Dalam window tersebut Bank Indonesia juga melakukan konfirmasi atas:

a. Nilai nominal CNY yang diterima Bank penjual Surat Berharga; b. identitas Surat Berharga yang diterima Bank Indonesia; c. informasi terkait Standar Instruksi Penyelesaian Transaksi (Standard

Settlement Instruction); dan informasi yang terkait lainnya.

(3) Dalam hal hari Rabu tersebut bukan merupakan Hari Kerja, Window Time CNY/IDR Repo dilaksanakan pada Hari Kerja berikutnya.

(4) Bank Indonesia mengumumkan : a. Repo Rate dan Tenor transaksi CNY/IDR Repo melalui Reuters atau

sarana komunikasi lainnya apabila Reuters mengalami gangguan; Pengumuman paling lambat pukul 12.00 WIB pada 5 (lima) Hari

Kerja setelah hari pengajuan rencana kebutuhan CNY Bank. b. harga Surat Berharga dan Haircut, yang dapat dilihat pada BI-SSSS; c. kurs CNY/IDR, yang dapat dilihat pada Reuters page BIXY


Pengumuman harga Surat Berharga dan Haircut, Kurs CNY/IDR diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Bank Indonesia.

(5) Bank yang telah mengajukan kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 70 dalam kodifikasi ini) wajib mengajukan transaksi CNY/IDR Repo pada saat pembukaan Window Time CNY/IDR


68


Repo sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Bank yang telah mengajukan transaksi CNY/IDR Repo sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dilarang membatalkan transaksi dan/atau mengubah informasi yang telah diajukan kepada Bank Indonesia, termasuk mengubah nilai nominal CNY/IDR Repo.

72 Pasal 6 12/6/PBI/2010

(1) Nilai nominal pengajuan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia harus sama dengan jumlah pengajuan kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 70 dalam kodifikasi ini) dan paling banyak sebesar nilai nominal underlying kegiatan perdagangan internasional.

(2) Pengajuan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bilateral antara Bank dengan Bank Indonesia melalui sarana Reuters Monitoring Dealing System (RMDS).

(3) Bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pengajuan dalam Window Time CNY/IDR Repo pada hari yang sama untuk masing-masing Tenor.

Bank dapat mengajukan beberapa Surat Berharga untuk di-repo-kan kepada Bank Indonesia dengan satu kali pengajuan dalam 1 (satu) hari untuk masing-masing Tenor.

73 Pasal 7 12/6/PBI/2010

Surat Berharga yang dapat di-repo-kan kepada Bank Indonesia memiliki sisa jangka waktu paling singkat melebihi Tenor dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk SBI dan SBIS paling singkat 8 (delapan) hari kerja Jakarta setelah

Tanggal Jatuh Tempo. b. SUN dan SBSN paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja Jakarta setelah

Tanggal Jatuh Tempo. Contoh 1: Pada tanggal 3 Agustus 2010, Bank Indonesia mengumumkan CNY/IDR Repo dengan Tenor 1 bulan dimana Tanggal Valuta pada 5 Agustus 2010, dan Tanggal Jatuh Tempo pada 3 September 2010. Bank A, Bank B, dan Bank C mengajukan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia dengan sisa jangka waktu Surat Berharga sebagai berikut: a. Bank A memiliki SBI dengan sisa jangka waktu 15 (lima belas) hari dan

maturity date tanggal 3 September 2010; b. Bank B memiliki SBI dengan sisa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan

maturity date tanggal 15 September 2010; c. Bank C memiliki SBI dengan sisa jangka waktu 32 (tiga puluh dua) hari

dan maturity date tanggal 6 September 2010. SBI yang dapat di-repo-kan kepada Bank Indonesia adalah milik Bank B.

Contoh 2: Pada tanggal 5 Oktober 2010, Bank Indonesia mengumumkan CNY/IDR Repo dengan Tenor 1 (satu) bulan dimana Tanggal Valuta pada 7 Oktober 2010, dan Tanggal Jatuh Tempo pada 5 November 2010. Bank A, Bank B, dan Bank C mengajukan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia dengan sisa jangka waktu Surat Berharga sebagai berikut: a. Bank A memiliki SUN dengan sisa jangka waktu 15 (lima belas) hari

dan maturity date tanggal 5 November 2010, b. Bank B memiliki SUN sisa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan

maturity date tanggal 19 November 2010,


69


c. Bank C memiliki SUN dengan sisa jangka waktu 32 (tiga puluh dua) hari dan maturity date tanggal 8 November 2010

SUN yang dapat di-repo-kan kepada Bank Indonesia adalah milik Bank B

74 Pasal 8 12/6/PBI/2010 Ayat (1) – (2) SE 12/12/DPD 2010 Romawi I No. 6 - 8 Pasal 8 12/6/PBI/2010 Ayat (3) – (5)

(1) Bank yang mengajukan CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) (Paragraf 69 ayat (3) dalam kodifikasi ini) harus mencantumkan nilai total nominal Surat Berharga yang di-repo-kan dengan rincian untuk masing-masing Surat Berharga sebagai berikut: a. identitas Surat Berharga;

Identitas Surat Berharga meliputi informasi tentang: 1. identitas sesuai dengan Committee on Uniform Securities

Identification Procedures (CUSIP) dan/atau International Securities Identification Number (ISIN);

2. nilai kupon; dan

3. maturity date.

b. nominal Surat Berharga; dan c. sisa jangka waktu Surat Berharga.

(2) Bank yang mengajukan CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) (Paragraf 69 ayat (3) dalam kodifikasi ini) wajib menyampaikan : a. Surat permohonan pledge Surat Berharga yang di-repo-kan Lampiran

2 (Lampiran 8 dalam kodifikasi ini). 1. Surat permohonan pledge dan surat kuasa disampaikan kepada

Bank Indonesia yang dialamatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Devisa - Bagian Penyelesaian Transaksi Devisa Bank Indonesia Gedung Sjafruddin Prawiranegara Lt.7 Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta Pusat

2. Bank melakukan pledge Surat Berharga paling lambat 1 (satu) hari kerja Jakarta sebelum Tanggal Valuta dan akan berlaku efektif pada Tanggal Valuta.

3. Jangka waktu pledge atas Surat Berharga sesuai dengan Tenor CNY/IDR Repo ditambah 6 (enam) hari kerja Jakarta.

b. Surat Kuasa yang memberikan kuasa kepada Bank Indonesia untuk dapat melakukan penghentian pledge dan pemindahan Surat Berharga dari rekening Bank ke rekening Bank Indonesia, melakukan penjualan atas Surat Berharga Bank, melakukan redemption atas SBI atau SBIS Bank, melakukan pendebetan rekening giro valuta asing Bank di Bank Indonesia, dan/atau melakukan pendebetan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, apabila dalam jangka waktu kontrak CNY/IDR Repo Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan transaksi Lampiran 3 (Lampiran 9 dalam kodifikasi ini).

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat

Window Time CNY/IDR Repo dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja Jakarta berikutnya pukul 12.00 WIB sebagaimana contoh pada Lampiran 4 (Lampiran 10 dalam kodifikasi ini).


70


(4) Surat permohonan pledge sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib ditandatangani oleh pejabat Bank yang mempunyai spesimen tanda tangan yang ditatausahakan di Bank Indonesia..

(5) Dokumen underlying kegiatan perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) (Paragraf 69 ayat (3) dalam kodifikasi ini) wajib ditatausahakan oleh Bank.

75 Pasal 9 12/6/PBI/2010

Bank bertanggungjawab atas kebenaran data pengajuan CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 74 dalam kodifikasi ini).

76 Pasal 10 12/6/PBI/2010 Ayat (1) – (3) SE 12/12/DPD 2010 Romawi II No. 1, 4, dan 5 Pasal 10 12/6/PBI/2010 Ayat (4) – (5)

(1) Masa berlaku CNY/IDR Repo dimulai pada Tanggal Valuta dan berakhir pada Tanggal Jatuh Tempo.

(2) Bank Indonesia mengirimkan dana CNY ke rekening Bank pada Bank Koresponden yang ditunjuk oleh Bank pada Tanggal Valuta sesuai dengan kontrak CNY/IDR Repo.

(3) Bank wajib melakukan pledge Surat Berharga 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Valuta. Nilai Surat Berharga yang diserahkan Bank pada Tanggal Valuta CNY/IDR Repo (first leg) dihitung sebagai berikut:

Dana IDR = Dana CNY x Kurs Transaksi Jual CNY/IDR Bank Indonesia Nilai Surat Berharga =

Dana IDR x 100

Harga Surat Berharga + Accrued Interest – Haircut

Accrued Interest = Jumlah hari accrued

interest x Kupon x 100

Jumlah hari dalam 1 tahun

Jumlah hari accrued interest dan jumlah hari dalam 1 (satu) tahun dihitung berdasarkan day count conventions yang berlaku untuk Surat Berharga yang di-repo-kan. Day count conventions antara lain ACT/ACT, ACT/360, ACT/365, dan 30/360. Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan antara Bank dengan Bank Indonesia, yang digunakan adalah hasil perhitungan Bank Indonesia. Dalam hal pada Tanggal Valuta terjadi kekurangan nilai Surat Berharga yang di-pledge oleh Bank , Bank harus menambah kekurangan dimaksud

(4) Bank yang tidak melakukan pledge Surat Berharga sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan telah menerima dana CNY pada Tanggal Valuta wajib mengembalikan dana CNY ke rekening CNY Bank Indonesia di PBC paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Valuta.

(5) Dalam hal Bank tidak mengembalikan dana ke rekening CNY Bank Indonesia di PBC dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia akan melakukan pendebetan rekening giro valuta


71


asing dan/atau rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar nilai transaksi dan kewajiban membayar lainnya.

77

Pasal 11 12/6/PBI/2010 SE 12/12/DPD 2010 Romawi III. A No. 4

Kupon Surat Berharga yang di-repo-kan dalam transaksi CNY/IDR Repo merupakan hak Bank yang melakukan transaksi CNY/IDR Repo.

Dalam hal terdapat pembayaran kupon atas Surat Berharga Bank yang di-repo-kan ke Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan melakukan pengkreditan rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia.

78 Pasal 12 12/6/PBI/2010 Ayat (1) SE 12/22/DPM 2010 No. 2.3 Pasal 12 12/6/PBI/2010 Ayat (2) – (3)

(1) Bank Indonesia menetapkan Tenor, Repo Rate, dan Haircut.

Haircut Surat Berharga mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi repurchase agreement Bank dengan Bank Indonesia dalam denominasi rupiah.

(2) Tenor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan dan/atau 3 (tiga) bulan.

(3) Repo Rate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Tanggal Transaksi CNY/IDR Repo.

BAB V

Penyelesaian Transaksi CNY/IDR Repo Bank kepada Bank Indonesia

79 Pasal 13 12/6/PBI/2010 Ayat (1)

SE 12/12/DPD 2010 Romawi II No. 2

Pasal 13 12/6/PBI/2010 Ayat (2) – (3)

(1) Bank wajib menyelesaikan transaksi CNY/IDR Repo dengan membeli kembali Surat Berharga sebesar Nilai Pembelian Kembali pada Tanggal Valuta. Nilai Pembelian Kembali pada Tanggal Jatuh Tempo CNY/IDR Repo (second leg) dihitung sebagai berikut: Nilai Pembelian Kembali = Dana CNY pada Tanggal Valuta CNY/IDR Repo + (Dana CNY pada Tanggal Valuta CNY/IDR Repo x Repo Rate x act/360) a. Nilai nominal Repo Rate

Nilai nominal Repo Rate = dana CNY pada tanggal valuta x (jumlah hari repo/360) x (Repo Rate)

b. Nilai pembelian kembali Nilai pembelian kembali = Dana CNY pada tanggal valuta + Nilai nominal Repo Rate

(2) Atas pembelian kembali Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mengirimkan dana CNY sebesar Nilai Pembelian Kembali ke rekening Bank Indonesia pada Bank Koresponden yang ditunjuk oleh Bank Indonesia yaitu Peoples Bank of China

(3) Bank wajib menyampaikan konfirmasi mengenai pengiriman dana CNY ke rekening Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo.


72


SE 12/12/DPD 2010 Romawi III No. 2

Konfirmasi dapat disampaikan dalam bentuk swift message kepada Bank Indonesia dengan mencantumkan pula informasi tentang Tanggal Jatuh Tempo, Nilai Pembelian Kembali, identitas Surat Berharga, dan Standar Instruksi Penyelesaian Transaksi (Standard Settlement Instruction) dalam CNY/IDR Repo yang telah disepakati. Bank yang melakukan transaksi CNY/IDR Repo harus mengkonfirmasikan pengiriman instruksi penyelesaian pada BI-SSSS melalui telepon atau e-mail kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengelolaan Devisa - Bagian Penyelesaian Transaksi Devisa.

80 Pasal 14 12/6/PBI/2010 Ayat (1) – (4) SE 12/12/DPD 2010 Romawi IV.B No. 3

(1) Dalam hal Bank tidak dapat mengembalikan dana CNY pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar Nilai Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) (Paragraf 79 ayat (2) dalam kodifikasi ini), Bank Indonesia menjual atau melakukan early redemption Surat Berharga Bank berdasarkan surat kuasa yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) (Paragraf 74 ayat (2) dalam kodifikasi ini). Early redemption adalah pelunasan SBI sebelum SBI dimaksud jatuh waktu

(2) Penjualan atau early redemption Surat Berharga Bank oleh Bank

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 3 (tiga) hari kerja Jakarta setelah Tanggal Jatuh Tempo sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Harga yang berlaku di pasar merupakan harga transaksi penjualan Surat Berharga Bank oleh Bank Indonesia. Contoh: Pada tanggal 5 November 2010, Bank tidak dapat membayar dana CNY sebesar CNY 1.000.000 (satu juta Chinese Yuan). Bank Indonesia menjual Surat Berharga Bank pada tanggal 10 November 2010 dengan harga transaksi penjualan ekuivalen sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milliar tiga ratus juta rupiah) dengan kurs jual 1 CNY = Rp 1.300,00.

(3) Surat Berharga tetap berada dalam penguasaan Bank Indonesia sampai dengan terjadinya penjualan atau early redemption Surat Berharga.

(4) Dalam hal hasil penjualan atau early redemption Surat Berharga Bank pada saat penjualan atau early redemption sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi Nilai Pembelian Kembali dan kewajiban membayar lainnya, Bank Indonesia membebankan kekurangan pembayaran tersebut pada rekening giro valuta asing Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Kewajiban

a. Kewajiban Membayar

Use of fund dikenakan biaya sebesar Repo Rate + 200 bps


73


Pasal 14 12/6/PBI/2010 Ayat (5) – (6) SE 12/12/DPD 2010 Romawi IV.B No. 5

Use of fund =

Nilai pembelian

kembali x (Repo Rate +

200 bps) x Jumlah hari

360

b. Total Kewajiban

Total kewajiban = Nilai pembelian kembali + Use of fund

Harga Pasar SSB

Harga pasar SSB = Nominal SSB yang di-repo-kan x Dirty price

100

Harga pasar Surat Berharga

Harga pasar SSB dalam CNY =

Kurs transaksi jual CNY/IDR Bank

Indonesia

(5) Dalam hal nilai pembebanan rekening giro valuta asing Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, Bank Indonesia membebankan kekurangan pembayaran tersebut pada rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Pembebanan kekurangan pembayaran dana CNY kepada rekening giro rupiah Bank dilakukan dengan menggunakan Kurs Transaksi Jual Bank Indonesia pada hari yang bersangkutan.

(6) Dalam hal hasil penjualan atau early redemption Surat Berharga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kewajiban membayar yang telah disepakati dalam CNY/IDR Repo dan kewajiban Bank lainnya, selisih lebih tersebut akan dikembalikan kepada Bank yang bersangkutan. Karena total kewajiban lebih rendah dari harga pasar SSB dalam CNY maka dihitung jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membeli CNY dengan perhitungan sebagai berikut: Total kewajiban (rupiah) = Total Kewajiban x Kurs CNY/IDR Kelebihan hasil penjualan SSB sesuai perhitungan akan dikembalikan kepada Bank.

BAB VI Early Termination

81 Pasal 15 12/6/PBI/2010 Ayat (1) – (2)

(1) Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu melakukan early termination terhadap kesepakatan CNY/IDR Repo apabila Bank yang bersangkutan mengalami penurunan Peringkat Komposit di bawah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) (Paragraf 77 ayat (3) dalam kodifikasi ini) dan/atau ditemukan adanya pelanggaran lain dalam ketentuan ini.


74


SE 12/12/DPD 2010 Romawi IV.C No. 3

Pasal 15 12/6/PBI/2010 Ayat (3) – (4)

Early termination merupakan proses mempercepat Tanggal Jatuh Tempo CNY/IDR Repo oleh Bank Indonesia. Pemberitahuan early termination akan dilakukan secara bilateral kepada Bank yang bersangkutan oleh Bank Indonesia. Pelanggaran lain dalam ketentuan ini antara lain apabila ditemukan

adanya ketidaksesuaian underlying atau mitra dagang nasabah Bank diluar “The List of Pilot Enterprises”.

(2) Dalam hal terjadi early termination sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bank wajib menyelesaikan transaksi CNY/IDR Repo dengan melakukan pembelian kembali Surat Berharga dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (Paragraf 79 dalam kodifikasi ini). Nilai Pembelian Kembali dalam hal terjadi early termination dihitung berdasarkan periode efektif CNY/IDR Repo yaitu sejak Tanggal Valuta

Repo sampai tanggal early termination.

Bank Indonesia akan menyampaikan surat kepada Bank yang berisi pemberitahuan pemberlakuan early termination, tanggal penyetoran dan jumlah Nilai Pembelian Kembali yang wajib dibayar oleh Bank.

(3) Dalam hal Bank tidak dapat melakukan pembelian kembali Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat menjual Surat Berharga Bank dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) (Paragraf 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam kodifikasi ini).

(4) Dalam hal hasil penjualan Surat Berharga Bank tidak mencukupi Nilai Pembelian Kembali, maka pelunasan CNY/IDR Repo mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) (Paragraf 80 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dalam kodifikasi ini).

BAB VII Peniadaan Window Time

82 Pasal 16 12/6/PBI/2010

Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu meniadakan Window Time CNY/IDR Repo dengan pengumuman melalui Reuters atau sarana komunikasi lainnya paling lambat pukul 13.00 WIB. Sarana komunikasi lainnya antara lain sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan Bloomberg.

BAB VIII Sanksi 83 Pasal 17

12/6/PBI/2010 Ayat (1) – (2)

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) (Paragraf 74 ayat (3) dalam kodifikasi ini) dan dana CNY belum diterima oleh Bank, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

(2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) (Paragraf 74 ayat (3) dalam kodifikasi ini) dan telah menerima dana CNY dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar Repo Rate + 200 bps dikalikan nilai


75


SE 12/12/DPD 2010 Romawi V No. 2b Pasal 17 12/6/PBI/2010 Ayat (3) – (4)

nominal transaksi dikalikan dengan jumlah hari sejak Tanggal Valuta sampai tanggal dikembalikannya dana CNY oleh Bank ke rekening CNY Bank Indonesia di PBC.

Sanksi

Kewajiban = Nilai transaksi x

(Repo Rate + 200 bps) x

Jumlah hari 360

Membayar Perhitungan hari dalam pengenaan sanksi menggunakan hari kalender dimulai sejak Tanggal Valuta sampai tanggal pengembalian (tidak termasuk tanggal pengembalian). (3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b dilakukan dalam denominasi CNY. (4) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (6), Pasal 5 ayat

(6), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (5) dan Pasal 13 ayat (3) (Paragraf 69 ayat (6), Paragraf 71 ayat (6), Paragraf 74 ayat (2) dan ayat (5), dan Paragraf 79 ayat (3) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

84 Pasal 18 12/6/PBI/2010

SE 12/12/DPD 2010 Romawi V No. 3

Bank yang tidak dapat membayar dana CNY pada Tanggal Jatuh Tempo atau pada tanggal valuta early termination sebesar Nilai Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) (Paragraf 79 ayat (1) dan ayat (2) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Repo Rate + 200 bps dikalikan jumlah hari dengan nominal Nilai Pembelian Kembali sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai tanggal pelunasan. Perhitungan jumlah hari dalam pengenaan sanksi menggunakan hari kalender.

Sanksi Nilai Jumlah hari

kewajiban = pembelian x (Repo Rate +

200 bps) x

membayar kembali 360

dimulai sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai tanggal pelunasan (tidak termasuk tanggal pelunasan).

Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia


10/34/PBI/2008

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan dalam valuta asing.

2. Wesel Ekspor Berjangka (WEB) adalah wesel ekspor yang diterbitkan oleh eksportir, yang memiliki jangka waktu tertentu dan telah diakseptasi oleh


76


bank pengaksep di luar negeri. 3. Akseptasi adalah pernyataan kesanggupan bank pengaksep untuk

melakukan pembayaran atas suatu wesel berjangka yang diterbitkan eksportir, pada saat jatuh tempo wesel dimaksud.

4. Bank Pengaksep adalah bank di luar negeri yang melakukan akseptasi terhadap wesel ekspor berjangka.

5. Bank Penjual adalah bank yang melakukan penjualan wesel ekspor berjangka kepada Bank Indonesia.

6. Tingkat Diskonto adalah besaran diskonto yang mengacu pada suku bunga pasar untuk masing-masing valuta asing berdasarkan jangka waktu.

7. Hak Regres adalah hak Bank Indonesia untuk membebani rekening bank penjual di Bank Indonesia apabila terjadi penolakan atau kekurangan pembayaran oleh Bank Pengaksep pada tanggal jatuh tempo wesel ekspor berjangka.

8. Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

9. Tanggal Transaksi adalah tanggal terjadinya kesepakatan transaksi pembelian wesel ekspor berjangka antara Bank Indonesia dengan bank penjual.

10. Tanggal Valuta adalah tanggal penyelesaian atau setelmen transaksi pembelian wesel ekspor berjangka.

86 Pasal 2 10/34/PBI/2008

(1) Bank Indonesia berwenang membuka window pembelian WEB. (2) Bank Indonesia berwenang meniadakan window pembelian WEB sewaktu

waktu.

BAB II Persyaratan Instrumen

87 Pasal 3 10/34/PBI/2008

(1) WEB yang dapat dibeli Bank Indonesia adalah WEB yang dibeli Bank secara langsung dari eksportir maupun dari Bank lain yang telah diakseptasi oleh Bank Pengaksep di luar negeri.

(2) Nilai nominal WEB yang dapat dibeli oleh Bank Indonesia paling sedikit sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu US Dollar) atau setara dengan nilai USD10.000,00 (sepuluh ribu US Dollar).

88 Pasal 4 10/34/PBI/2008

WEB yang dapat dibeli Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Paragraf 87 dalam kodifikasi ini) adalah WEB yang memiliki underlying perdagangan ekspor atas dasar transaksi Letter of Credit berjangka yang tidak dapat dibatalkan (irrevocable usance L/C). Letter of Credit yang mendasari pelaksanaan ekspor mengacu pada aturan Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCPDC) yang berlaku.

89 Pasal 5 10/34/PBI/2008

Dokumen yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pembelian WEB terdiri dari : a. asli bukti Akseptasi dari Bank Pengaksep;

Bukti Akseptasi dari Bank Pengaksep adalah pernyataan Bank Pengaksep melalui SWIFT untuk melakukan Akseptasi sebesar nilai nominal wesel dan membayarnya pada saat jatuh tempo. Apabila terdapat perbedaan antara nilai nominal Akseptasi dengan nominal yang dibayarkan pada saat jatuh tempo, maka Bank Indonesia akan membebankan selisihnya kepada Bank Penjual.


77


b. asli surat pernyataan dari Bank Penjual yang berisi pernyataan kebenaran dan kesesuaian antar dokumen serta tanggung jawab terhadap pemenuhan syarat-syarat yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia ini; Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh pengurus Bank yang berwenang dan bermaterai cukup dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (Lampiran 11 dalam kodifikasi ini);

c. fotokopi wesel; d. fotokopi Letter of Credit (L/C); e. fotokopi Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill; f. fotokopi invoice;dan

g. nama lengkap dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir.

90 Pasal 6 10/34/PBI/2008

Bank Penjual wajib bertanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan dan kebenaran dokumen yang disampaikan oleh eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini). Pemenuhan persyaratan dan kebenaran dokumen ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini) mengacu kepada UCPDC yang berlaku.

91 Pasal 7 10/34/PBI/2008

WEB yang dapat dibeli Bank Indonesia adalah WEB yang memiliki sisa jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

92 Pasal 8 10/34/PBI/2008

(1) Pembelian WEB dilakukan Bank Indonesia dengan mekanisme valuta asing terhadap rupiah, atau valuta asing terhadap valuta asing yang sama. Mekanisme valuta asing terhadap rupiah, misalnya: Bank Indonesia membeli WEB dalam USD dan membayarkannya dengan cara mengkonversikan dalam valuta rupiah. Mekanisme valuta asing terhadap valuta asing yang sama, misalnya: Bank Indonesia membeli WEB dalam EUR dan membayarkannya dalam valuta EUR.

(2) WEB yang dapat dibeli Bank Indonesia adalah WEB dalam valuta United States Dollar (USD), Japanese Yen (JPY), Great Britain Pound (GBP), Euro (EUR), Australian Dollar (AUD), dan/atau Swiss Franc (CHF).

BAB III Persyaratan Transaksi 93 Pasal 9

10/34/PBI/2008 (1) Bank Penjual harus menyampaikan konfirmasi kepada Bank Pengaksep

mengenai kewajiban pembayaran WEB, sejak Tanggal Transaksi sampai dengan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo WEB dengan mencantumkan nomor rekening Bank Indonesia pada bank koresponden. Konfirmasi yang disampaikan kepada Bank Pengaksep mengenai kewajiban membayar WEB tersebut, diinformasikan kepada Bank


78


Indonesia c.q. Direktorat Pengelolaan Devisa. Biaya konfirmasi atas pembayaran WEB pada saat jatuh tempo dibebankan kepada Bank Penjual.

(2) Pada saat WEB jatuh tempo, jumlah nilai pembayaran yang dikreditkan ke

rekening Bank Indonesia adalah sebesar nilai nominal WEB yang dijual kepada Bank Indonesia.

(3) Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Bank Pengaksep kurang atau lebih kecil dari nilai nominal WEB yang diaksep maka Bank Indonesia akan membebankan kekurangan atau selisih tersebut kepada Bank Penjual melalui pendebetan langsung rekening giro valuta asing Bank Penjual di Bank Indonesia.

94 Pasal 10 10/34/PBI/2008

(1) Bank Indonesia membeli WEB dengan Hak Regres. (2) Pelaksanaan Hak Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya setelah tanggal jatuh tempo WEB dengan cara mendebet rekening giro valuta asing Bank Penjual di Bank Indonesia, disertai dengan pembebanan bunga keterlambatan sebesar tingkat diskonto ditambah administration fee. Pelaksanaan Hak Regres dilakukan Bank Indonesia apabila pada saat jatuh tempo wesel, Bank Indonesia tidak menerima pembayaran dari Bank Pengaksep. Besarnya administration fee ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pelaksanaan pembebanan akan diinformasikan kepada Bank Penjual paling lambat pada pukul 14.00 WIB hari yang sama dengan pelaksanaan pendebetan rekening giro valuta asing Bank Penjual.

(3) Pendebetan rekening giro valuta asing Bank Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap WEB yang menggunakan mata uang selain USD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) (Paragraf 92 ayat (2) dalam kodifikasi ini) dilakukan dengan mengkonversi mata uang selain USD dimaksud menjadi USD atas dasar kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pendebetan.

(4) Apabila setelah dilakukan pendebetan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketahui terdapat pembayaran dari Bank Pengaksep maka Bank Indonesia mengkreditkan kembali sejumlah nilai nominal wesel yang telah didebet.

95 Pasal 11 10/34/PBI/2008

Tingkat Diskonto yang berlaku untuk transaksi pembelian WEB ditetapkan oleh Bank Indonesia.

96 Pasal 12 10/34/PBI/2008

Kurs untuk transaksi pembelian WEB dengan mekanisme valuta asing terhadap rupiah, menggunakan kurs beli Kurs Transaksi Bank Indonesia pada Tanggal Transaksi.

97 Pasal 13 10/34/PBI/2008

(1) Bank Pengaksep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 87 ayat (1) dalam kodifikasi ini) harus memiliki short term credit rating paling rendah A-3 dari Standard & Poors (S&P) atau rating setara yang dikeluarkan oleh Moody’s Investor.


79


Setelah transaksi pembelian WEB oleh Bank Indonesia dilakukan, dan apabila dikemudian hari rating Bank Pengaksep mengalami penurunan sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan pada awal transaksi, hal ini tidak berakibat pada pembatalan transaksi.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan rating sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) maka yang digunakan adalah rating yang paling rendah. (3) Bank yang dapat menjual WEB adalah Bank yang memiliki Peringkat

Komposit (PK) paling rendah 2 (PK 2).

Yang dimaksud dengan “Peringkat Komposit” adalah peringkat akhir tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Setelah transaksi pembelian WEB oleh Bank Indonesia dilakukan, dan apabila dikemudian hari Peringkat Komposit mengalami penurunan sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan pada awal transaksi, hal ini tidak berakibat pada pembatalan transaksi.

98 Pasal 14 10/34/PBI/2008

(1) Nilai outstanding transaksi penjualan WEB ke Bank Indonesia paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari modal Bank Penjual (Tier 1). Setelah transaksi pembelian WEB oleh Bank Indonesia dilakukan, dan apabila dikemudian hari modal bank mengalami penurunan sehingga outstanding transaksi melampaui batasan maksimal 20% (dua puluh per seratus) dari modal Bank Penjual (Tier-1), hal ini tidak berakibat pada pembatalan transaksi.

(2) Bank dapat menjual WEB yang berasal dari eksportir yang merupakan

pihak terkait dengan Bank sepanjang memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

BAB IV Tata Cara Pelaksanaan Pembelian WEB

99 Pasal 15 10/34/PBI/2008

(1) Bank Indonesia mengumumkan Tingkat Diskonto WEB melalui Reuters. (2) Dalam hal terdapat gangguan Reuters maka akan digunakan sarana

lainnya.

Yang dimaksud dengan “sarana lainnya” antara lain Sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) atau Bloomberg.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada pukul 11.00 WIB.

100 Pasal 16 10/34/PBI/2008

(1) Bank yang akan menjual WEB kepada Bank Indonesia harus terlebih dahulu menyampaikan informasi mengenai WEB yang akan ditransaksikan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut : a. nilai nominal; b. jenis valuta; c. tanggal valuta; d. tanggal jatuh tempo;


80


e. sisa jangka waktu; f. nama dan credit rating Bank Pengaksep; dan g. mekanisme transaksi valuta asing terhadap rupiah atau valuta

asing terhadap valuta asing. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bank

Penjual kepada Bank Indonesia melalui Reuters Monitor Dealing System (RMDS) dalam kurun waktu pukul 11.15 – 11. 45 WIB pada hari yang sama.

101 Pasal 17 10/34/PBI/2008

(1) Bank Indonesia akan melakukan penelitian dan penilaian pemenuhan persyaratan terhadap: a. Credit rating Bank Pengaksep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (1) (Paragraf 97 ayat (1) dalam kodifikasi ini); b. Peringkat Komposit dan modal Bank Penjual sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) (Paragraf 97 ayat (3) dan Paragraf 98 ayat (1) dalam kodifikasi ini); dan

c. Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) (Paragraf 100 ayat (1) dalam kodifikasi ini).

(2) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menetapkan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan penjualan WEB oleh Bank Penjual.

(3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing Bank melalui RMDS pada pukul 13.00– 14.00 WIB pada hari yang sama.

102 Pasal 18 10/34/PBI/2008

(1) Bank yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) (Paragraf 101 ayat (2) dalam kodifikasi ini) harus menyampaikan konfirmasi kepada Bank Indonesia sebagai syarat terjadinya deal transaksi.

(2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut: a. nilai nominal; b. jenis valuta; c. tanggal valuta; d. Tingkat Diskonto; e. nilai tunai; f. Kurs (untuk mekanisme valuta asing terhadap rupiah); g. tanggal jatuh tempo; h. sisa jangka waktu; i. nomor rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia atau nomor

rekening USD di bank koresponden; j. nama dan credit rating Bank Pengaksep ; k. nomor, tanggal, dan nominal L/C; l. nomor dan tanggal B/L; m. nomor dan tanggal invoice; dan n. nama lengkap dan nomor NPWP eksportir.

103 Pasal 19 12/25/PBI/2010

(1) Bank Indonesia c.q Direktorat Pengelolaan Moneter – Biro Operasi Moneter melakukan transaksi pembelian WEB dengan Bank Penjual melalui sarana RMDS pada dealing room Bank.


81


(2) Dalam hal sarana RMDS mengalami gangguan maka transaksi pembelian WEB menggunakan sarana telepon dengan konfirmasi melalui SWIFT atau faksimili.

104 Pasal 20 10/34/PBI/2008

Bank Penjual yang telah melakukan deal transaksi dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (Paragraf 103 dalam kodifkasi ini) tidak dapat mengubah atau membatalkan transaksi dengan alasan apapun.

105 Pasal 21 10/34/PBI/2008

(1) Bank Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (Paragraf 104 dalm kodifikasi ini) wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini) kepada Bank Indonesia – c.q Bagian Penyelesaian Transaksi Devisa, Direktorat Pengelolaan Devisa.

(2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini) dilakukan Bank Penjual pada hari yang sama setelah pengumuman persetujuan diperoleh hingga pukul 16.00 WIB atau paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Transaksi pada pukul 10.00 WIB.

(3) Dalam hal Bank Penjual adalah Bank yang berkedudukan di luar wilayah Kantor Pusat Bank Indonesia maka dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini) disampaikan melalui Kantor Bank Indonesia setempat pada hari yang sama setelah pengumuman persetujuan diperoleh hingga pukul 16.00 WIB atau paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Transaksi pada pukul 10.00 WIB.

(4) Apabila berdasarkan penelitian, dokumen yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini) tidak lengkap dan/atau konfirmasi yang disampaikan Bank Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (Paragraf 102 dalam kodifikasi ini) tidak sesuai, maka transaksi dibatalkan.

(5) Pemberitahuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinformasikan kepada Bank Penjual pada pukul 14.00 – 16.00 WIB melalui RMDS pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah Tanggal Transaksi.

(6) Dalam hal sarana RMDS mengalami gangguan, maka pembatalan menggunakan sarana telepon dengan konfirmasi ulang melalui SWIFT atau faksimili.

106 Pasal 22 10/34/PBI/2008

Bank Penjual harus menyimpan dan menatausahakan seluruh dokumen yang terkait dengan transaksi jual beli WEB secara tertib dan bertanggung jawab guna kepentingan pemeriksaan Bank Indonesia.

Jangka waktu penatausahaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

107 Pasal 23 10/34/PBI/2008

(1) Setelmen untuk mekanisme valuta asing terhadap rupiah : a. Bank Indonesia menyerahkan nilai lawan rupiah kepada Bank Penjual,

2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Transaksi dengan cara mengkredit rekening Giro Rupiah Bank Penjual pada Bank Indonesia.

b. Pengkreditan nilai lawan rupiah oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas dasar perhitungan sebagai berikut:


82


NT = Nilai Tunai

N = Nilai nominal wesel

D = Tingkat diskonto pada tanggal transaksi

H = Hari diskonto dihitung sejak Tanggal Valuta, sampai dengan tanggal jatuh tempo WEB

k = Kurs beli, Kurs Transaksi Bank Indonesia (2) Setelmen mekanisme valuta asing terhadap valuta asing yang sama :

a. Bank Indonesia menyerahkan nilai lawan valuta asing kepada Bank Penjual, 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Transaksi dengan cara mengkredit rekening Bank Penjual pada bank koresponden.

b. Pengkreditan nilai lawan valuta asing oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan atas dasar perhitungan sebagai berikut:

NT = Nilai Tunai

N = Nilai nominal wesel

D = Tingkat diskonto pada tanggal transaksi

H = Hari diskonto dihitung sejak Tanggal Valuta sampai dengan tanggal jatuh tempo WEB

108 Pasal 24 10/34/PBI/2008

Bank Indonesia mengumumkan peniadaan pembelian WEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) (Paragraf 86 ayat (2) dalam kodifikasi ini) melalui sarana Reuters atau sarana lainnya paling lambat pukul 11.00 WIB. Yang dimaksud dengan “sarana lainnya” antara lain Sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) atau Bloomberg.

BAB V Pembatalan Transaksi 109 Pasal 25

10/34/PBI/2008 (1) Bank Indonesia dapat melakukan pembatalan transaksi pembelian WEB

yang sudah dilakukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut: Pemeriksaan ketidaksesuaian dan ketidakbenaran dokumen transaksi penjualan WEB serta kewajaran transaksi, dapat dilakukan Bank Indonesia melalui pemeriksaan umum ataupun pemeriksaan khusus. a. terdapat ketidaksesuaian data antar dokumen yang dipersyaratkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini) dengan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) (Paragraf 102 ayat (2) dalam kodifikasi ini) ; dan/atau


83


b. terdapat ketidakbenaran dokumen ekspor yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini) dengan konfirmasi yang disampaikan Bank Penjual kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) (Paragraf 102 ayat (2) dalam kodifikasi ini); dan/atau

c. transaksi ekspor yang menjadi underlying terbitnya WEB dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

(2) Dalam hal Bank Indonesia melakukan pembatalan transaksi pembelian WEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan terlebih dahulu pembatalan transaksi dimaksud kepada Bank Penjual.

(3) Atas pembatalan transaksi pembelian WEB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka : Perhitungan pengenaan bunga pembatalan transaksi dilakukan sejak tanggal pembelian (pengkreditan rekening Bank Penjual) sampai dengan waktu terjadinya pembatalan transaksi.

a. mekanisme transaksi valuta asing terhadap rupiah

Bank Indonesia melakukan pendebatan rekening giro rupiah Bank Penjual sebesar nilai rupiah yang dikreditkan sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) (Paragraf 107 ayat (1) dalam kodifikasi ini) ditambah dengan bunga sebesar Sertifikat Bank Indonesia lelang terakhir sesuai jangka waktu dan margin.

b. mekanisme transaksi valuta asing terhadap valuta asing Bank Indonesia melakukan pendebetan rekening giro valuta asing Bank Penjual sebesar nilai valuta asing atau yang lainnya setara yang dikreditkan pada saat setelmen transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) (Paragraf 107 ayat (2) dalam kodifikasi ini) ditambah dengan bunga sebesar Tingkat Diskonto dan margin.

BAB VI Sanksi 110 Pasal 26

10/34/PBI/2008 (1) Bank Penjual dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan

kewajiban membayar apabila berdasarkan pemeriksaan terdapat : a. ketidaksesuaian data antar dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini) dengan konfirmasi yang disampaikan Bank Penjual kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) (Paragraf 102 ayat (2) dalam kodifikasi ini), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per item ketidaksesuaian; dan/atau

b. ketidakbenaran dokumen ekspor yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 89 dalam kodifikasi ini) dengan konfirmasi yang disampaikan Bank Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) (Paragraf 102 ayat (2) dalam kodifikasi ini), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10% dari nominal transaksi.


84


(2) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendebet rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia.

Sistem Monitoring Valuta Asing terhadap Rupiah

Ketentuan Umum

111 Pasal 1 12/16/PBI/2010

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.

3. Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah yang selanjutnya disebut SISMONTAVAR adalah sistem pemantauan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antarbank secara real time.

4. Sistem Transaksi Valuta Asing (dealing system) adalah sistem yang digunakan oleh Bank untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah.

5. Prosedur Konfirmasi adalah prosedur pengiriman informasi transaksi valuta asing terhadap rupiah secara elektronis ke aplikasi SISMONTAVAR.

6. Pialang Pasar Uang adalah pialang pasar uang yang memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.

Mekanisme Transaksi Valuta Asing

112 Pasal 2 12/16/PBI/2010

(1) Bank Indonesia menerapkan SISMONTAVAR atas transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antarbank.

Transaksi valuta asing terhadap rupiah tidak termasuk jual beli uang kertas asing.

(2) Penerapan SISMONTAVAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Bank Devisa yang telah menggunakan Sistem Transaksi Valuta Asing.

113 Pasal 3 12/16/PBI/2010

(1) Bank Devisa harus menyediakan perangkat pendukung SISMONTAVAR.

Perangkat pendukung SISMONTAVAR antara lain berupa personal computer.

(2) Bank Devisa wajib memelihara aplikasi SISMONTAVAR dalam kondisi on-

line pada saat Bank melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah.

Yang dimaksud dengan “kondisi on-line” adalah kondisi dimana sistem terhubung melalui jaringan komunikasi data dengan Bank Indonesia.

(3) Bank Devisa wajib melakukan Prosedur Konfirmasi pada Sistem Transaksi

Valuta Asing yang terhubung dengan aplikasi SISMONTAVAR segera setelah transaksi valuta asing terhadap rupiah selesai dilakukan (deal is done).

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula untuk


85


transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan dengan menggunakan jasa Pialang Pasar Uang.

(5) Dalam hal terdapat kesalahan dalam informasi transaksi setelah Prosedur Konfirmasi dilakukan, Bank Devisa menyampaikan kepada Bank Indonesia koreksi atas informasi transaksi segera setelah diketahui adanya kesalahan. Koreksi transaksi yang disampaikan kepada Bank Indonesia dapat dilakukan melalui media faksimile.

Sanksi 114 Pasal 4

12/16/PBI/2010 (1) Bank Devisa yang tidak memelihara aplikasi SISMONTAVAR dalam kondisi

online pada saat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) (Paragraf 113 ayat (2) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Bank Devisa yang tidak segera melakukan Prosedur Konfirmasi setelah transaksi valuta asing terhadap rupiah selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) (Paragraf 113 ayat (3) dan ayat (4) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

115 Pasal 5 12/16/PBI/2010

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 114 dalam kodifikasi ini) tidak berlaku dalam kondisi: a. aplikasi SISMONTAVAR terkendala;

Yang dimaksud dengan “aplikasi SISMONTAVAR terkenda la” adalah kendala yang dialami oleh aplikasi SISMONTAVAR di Bank dan/atau di Bank Indonesia yang menyebabkan informasi transaksi tidak dapat tersampaikan kepada Bank Indonesia.

b. jaringan data terganggu;

Yang dimaksud dengan “jaringan data terganggu” antara lain adalah gangguan pada jaringan telekomunikasi yang menyebabkan aplikasi SISMONTAVAR tidak dapat terhubung secara on-line dengan Bank Indonesia.

c. kegagalan Sistem Transaksi Valuta Asing; dan/atau

Yang dimaksud dengan “kegagalan Sistem Transaksi Valuta Asing” adalah sistem Transaksi Valuta Asing tidak dapat dioperasikan.

d. kejadian luar biasa (force majeure).

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa (force majeure)” adalah suatu keadaan yang menyebabkan Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya, yaitu: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, kebakaran, kerusuhan massal, perang, aksi terorisme, dan/atau pemogokan buruh.

116 Pasal 6 12/16/PBI/2010

(1) Bagi Bank Devisa yang telah menggunakan Sistem Transaksi Valuta Asing namun pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini aplikasi SISMONTAVAR belum terpasang, tidak berlaku kewajiban sebagaimana


86


dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) (Paragraf 113 ayat (3) dan ayat (4) dalam kodifikasi ini).

(2) Bagi Bank Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) (Paragraf 113 ayat (3) dan ayat (4) dalam kodifikasi ini) mulai berlaku pada saat aplikasi SISMONTAVAR terpasang.

Transaksi Swap Lindung Nilai BAB I Ketentuan Umum

117 Pasal 1 7/36/PBI/2005

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan : 1. Bank adalah Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.

2. Transaksi Swap adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian/ penjualan tunai (spot) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan bank yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

3. Transaksi Swap Beli Bank adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui penjualan tunai (spot) dengan pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank Indonesia dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs pada tanggal transaksi dilakukan.

4. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.

5. Transaksi Swap Lindung Nilai adalah transaksi swap beli Bank dalam valuta asing terhadap rupiah, dalam rangka lindung nilai yang dilakukan antara Bank dengan Bank Indonesia.

6. Underlying Transaksi Swap Lindung Nilai yang selanjutnya disebut Underlying Transaksi adalah transaksi swap yang dilakukan antara Bank dengan nasabahnya yang selanjutnya akan ditransaksikan ke Bank Indonesia melalui Transaksi Swap Lindung Nilai.

7. Pinjaman Luar Negeri adalah kewajiban penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asing yang berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement).

8. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

BAB II Transaksi Swap Lindung Nilai 118 Pasal 2

7/36/PBI/2005 (1) Bank dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai dengan Bank

Indonesia. (2) Transaksi Swap Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilakukan berdasarkan Underlying Transaksi. (3) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:


87


Investasi di Indonesia dimaksud adalah untuk tujuan pembangunan infrastruktur yang akan memproduksi barang ekspor dan/atau pembangunan/perluasan sarana umum, yang berjangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan.

a. mempunyai sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan b. didasarkan atas investasi nasabah Bank pada sektor riil di Indonesi

dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk tunai (cash).

(4) Nilai nominal Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib paling banyak sama dengan nilai nominal Pinjaman Luar Negeri.

(5) Nilai nominal Transaksi Swap Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi.

119 Pasal 3 7/36/PBI/2005

Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Paragraf 118 ayat (1) dalam kodifikasi ini) harus termasuk dalam klasifikasi Bank devisa dengan Peringkat Komposit paling rendah 3 (tiga). Peringkat komposit mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank yang berlaku.

120 Pasal 4 7/36/PBI/2005

(1) Jangka waktu Transaksi Swap Lindung Nilai paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Dalam hal sisa jangka waktu Underlying Transaksi kurang dari 6 (enam) bulan maka jangka waktu Transaksi Swap Lindung Nilai ditetapkan wajib paling lama sama dengan sisa jangka waktu Underlying Transaksi.

Misalnya jangka waktu Underlying Transaksi 4 (empat) bulan maka jangka waktu Transaksi Swap Lindung Nilai paling lama 4 (empat) bulan.

(3) Sisa jangka waktu Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib paling lama sama dengan sisa jangka waktu Pinjaman Luar Negeri.

Misalnya sisa jangka waktu Pinjaman Luar Negeri 4 (empat) bulan maka jangka waktu Underlying Transaksi paling lama 4 (empat) bulan sehingga jangka waktu Transaksi Swap Lindung Nilai paling lama 4 (empat) bulan.

121 Pasal 5 7/36/PBI/2005

Transaksi Swap Lindung Nilai ditetapkan paling sedikit sebesar ekivalen US Dollar 500.000,00 (lima ratus ribu US Dollar) dan paling banyak sebesar nilai Underlying Transaksi.

122 Pasal 6 7/36/PBI/2005

(1) Transaksi Swap Lindung Nilai dapat diperbaharui dengan menggunakan Underlying Transaksi yang sama.

(2) Pembaharuan Transaksi Swap Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Transaksi Swap Lindung Nilai yang sebelumnya telah jatuh tempo; Underlying Transaksi masih memiliki sisa jangka waktu paling sedikit 3


88


(tiga) bulan; (3) Transaksi Swap Lindung Nilai yang diperbaharui sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diperlakukan sebagai Transaksi Swap Lindung Nilai baru.

123 Pasal 7 7/36/PBI/2005

Bank dilarang menggunakan Underlying Transaksi lebih dari satu kali sebagai dasar untuk melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai sebelum Transaksi Swap Lindung Nilai yang pertama jatuh tempo.

124 Pasal 8 7/36/PBI/2005

(1) Bank Indonesia mengumumkan tingkat premi atau diskon dari Transaksi Swap Lindung Nilai.

(2) Tingkat premi atau diskon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan premi yang berlaku di pasar.

(3) Tingkat premi atau diskon dari Underlying Transaksi ditetapkan wajib paling besar 12,5 (dua belas koma lima) basis point di atas premi atau diskon Transaksi Swap Lindung Nilai.

125 Pasal 9 7/36/PBI/2005

(1) Transaksi Swap Lindung Nilai dilakukan dalam valuta US Dollar terhadap Rupiah.

(2) Dalam hal dianggap perlu, Bank Indonesia dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai dalam valuta asing lainnya terhadap Rupiah.

(3) Kurs valuta asing terhadap rupiah yang digunakan dalam Transaksi Swap Lindung Nilai adalah kurs beli Kurs Transaksi Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

BAB III Pelaksanaan Transaksi 126 Pasal 10

7/36/PBI/2005 (1) Transaksi Swap Lindung Nilai dilakukan setiap hari kerja mulai pukul

11.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. (2) Dalam hal kondisi moneter tidak memungkinkan maka Transaksi Swap

Lindung Nilai ditiadakan.

Bank Indonesia akan mengumumkan ketiadaan Transaksi Swap Lindung Nilai 3 (tiga) hari sebelumnya antara lain melalui sarana Reuters dan atau Bloomberg.

127 Pasal 11 7/36/PBI/2005

Mekanisme Transaksi Swap Lindung Nilai diatur sebagai berikut: a. Bank Indonesia mengumumkan tingkat premi atau diskon Swap Lindung

Nilai paling lambat pukul 11.00 WIB pada hari pelaksanaan Transaksi Swap Lindung Nilai, melalui sarana informasi antara lain Reuters dan atau Bloomberg.

b. Bank dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai dengan Bank Indonesia melalui sarana komunikasi Reuters Monitoring Dealing System (RMDS) mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

c. Pada setiap transaksi swap sebagaimana butir b di atas, Bank wajib mencantumkan pada deal conversation mengenai: 1. Nomor referensi Underlying Transaksi; 2. Pernyataan Bank bahwa seluruh persyaratan Transaksi Swap Lindung

Nilai telah dipenuhi; 3. Konfirmasi dari Bank (deal done).


89


BAB IV Dokumen Transaksi 128 Pasal 12

7/36/PBI/2005 (1) Bank wajib bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen asli Transaksi

Swap Lindung Nilai dan dokumen asli Underlying Transaksi (2) Dokumen Transaksi Swap Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa kontrak swap antara Bank dengan nasabah (3) Dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari: a. dokumen Perjanjian Kredit (Loan Agreement); b. surat pernyataan tertulis dari nasabah bahwa dana Rupiah yang

diterima dari Transaksi Swap Lindung Nilai digunakan untuk tujuan investasi;

c. surat pernyataan tertulis dari nasabah bahwa investasi yang mendasari Underlying Transaksi tidak digunakan sebagai dasar dari Underlying Transaksi lainnya pada Bank yang sama atau Bank lain dalam periode Transaksi Swap Lindung Nilai.

(4) Bank wajib memelihara dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kantor Bank tempat Transaksi Swap Lindung Nilai dilakukan sampai dengan Transaksi Swap Lindung Nilai jatuh tempo.

(5) Bank wajib memelihara dokumen asli Transaksi Swap Lindung Nilai dan asli dokumen Underlying Transaksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus untuk dokumen Underlying Transaksi berupa Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Bank hanya memelihara salinan Perjanjian Kredit (Loan Agreement) dimaksud.

BAB V Penyelesaian Transaksi 129 Pasal 13

7/36/PBI/2005 (1) Bank bertanggung jawab atas penyelesaian kewajiban Transaksi Swap

Lindung Nilai. (2) Bank wajib menyerahkan dana valuta asing pada first leg dari Transaksi

Swap Lindung Nilai pada tanggal valuta.

Yang dimaksud dengan first leg adalah bagian dari Transaksi Swap Lindung Nilai yang merupakan transaksi tunai dimana Bank melakukan penyerahan dana valuta asing dan menerima rupiah.

(3) Bank wajib menyediakan dana Rupiah dalam rekening Giro Bank di Bank

Indonesia pada second leg dari Transaksi Swap Lindung Nilai pada tanggal valuta.

Yang dimaksud dengan second leg adalah bagian dari Transaksi Swap

Lindung Nilai yang merupakan transaksi berjangka dimana Bank melakukan penyerahan rupiah dan menerima valuta asing.

BAB V Sanksi 130 Pasal 14

7/36/PBI/2005 (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4, Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (5) (Paragraf


90


118 ayat (2), Paragraf 118 ayat (3), Paragraf 118 ayat (4), Paragraf 118 ayat (5), Paragraf 120 ayat (2), Paragraf 120 ayat (3), Paragraf 121 ayat (2), Paragraf 122, Paragraf 124 ayat (3), Paragraf 128 ayat (1), Paragraf 128 ayat (4) atau Paragraf 128 ayat (5) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi : a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari

nilai Transaksi Swap Lindung Nilai dalam denominasi Rupiah dengan menggunakan kurs jual Kurs Transaksi Bank Indonesia pada tanggal pembebanan sanksi.

(2) Dalam hal Bank tidak memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) (Paragraf 129 ayat (2) dan ayat (3) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar :

1. rata-rata suku bunga Fed Fund yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) basis point dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta US Dollar;

2. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) basis point dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing non US Dollar;

3. suku bunga Bank Indonesia (BI rate) yang berlaku ditambah 200 (dua ratus) basis point dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam Rupiah.

(3) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendebetan rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.

(4) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendebetan rekening giro valuta asing atau Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.

(5) Kurs yang digunakan dalam sanksi kewajiban membayar dalam valuta asing non US Dollar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kurs indikasi Reuters pukul 08.00 WIB pada tanggal pendebetan.

Posisi Devisa Neto Ketentuan Umum

131 Pasal 1 12/10/PBI/2010

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang telah memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.


91


2. Modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum pada posisi akhir bulan sebelum bulan laporan.

3. Kurs Penutupan adalah kurs penutupan pada pukul 16.00 WIB setiap hari yang dapat dilihat pada informasi Laporan Harian Bank Umum yang dikelola Bank Indonesia.

132 Pasal 1A 7/37/PBI/2005

Bank wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto sepanjang hari berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Perhitungan Posisi Devisa Neto 133 Pasal 2

12/10/PBI/2010 (1) Bank wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto pada akhir hari

kerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. secara keseluruhan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari

Modal. Modal yang digunakan adalah Modal setelah memperhitungkan faktor

pengurang modal.

(2) Posisi Devisa Neto secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari: a. selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing;

ditambah dengan b. selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen

maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing,

yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (3) Aktiva valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari

kas, emas, giro (termasuk giro pada Bank Indonesia), deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, surat berharga, kredit yang diberikan, nilai bersih wesel ekspor yang telah diambil alih, rekening antar kantor aktiva dan tagihan lainnya, dalam valuta asing baik kepada penduduk maupun bukan penduduk.

Nilai aktiva yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama. Termasuk dalam pengertian tagihan lainnya antara lain adalah penyertaan dalam valuta asing, aktiva tetap kantor cabang di luar negeri (setelah dikurangi depresiasi), pendapatan bunga yang masih harus diterima (accrued interest), tagihan akseptasi, transaksi reverse repo dan tagihan derivatif. Rekening antar kantor aktiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening antar kantor aktiva dengan kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha).

(4) Pasiva valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari giro, deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, pinjaman yang diterima, jaminan impor, rekening antar kantor


92


pasiva, pendapatan komprehensif lainnya dari surat-surat berharga valuta asing selain saham dan kewajiban lainnya dalam valuta asing baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk.

Termasuk dalam pengertian kewajiban lainnya antara lain adalah surat berharga yang diterbitkan bank, biaya yang masih harus dibayar (accrued expense), kewajiban akseptasi, transaksi repo dan kewajiban derivatif. Rekening antar kantor pasiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening antar kantor pasiva dari kantor-kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha).

(5) Rekening administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah rekening dalam valuta asing yang dapat menimbulkan tagihan dan atau kewajiban di masa mendatang yang merupakan komitmen dan kontinjensi yang mencakup spot, bank garansi maupun L/C yang dipastikan menjadi kewajiban Bank setelah dikurangi margin deposit, serta transaksi derivatif antara lain transaksi forward, option, dan future maupun produk-produk lain yang sejenis baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk.

Nilai rekening administratif yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku, yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama.

134 Pasal 3 12/10/PBI/2010

(1) Selain wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 133 dalam kodifikasi ini), Bank wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal setiap 30 (tiga puluh) menit sejak sistem tresuri Bank dibuka sampai dengan sistem tresuri Bank ditutup.

Waktu 30 (tiga puluh menit) dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi Bank untuk melakukan “squaring” atas posisi terbuka dari transaksi yang dilakukan. Contoh perhitungan setiap 30 (tiga puluh) menit sejak sistem tresuri dibuka adalah sebagai berikut: a. Bank A memiliki waktu pembukaan sistem tresuri pada pukul 08.00

WIB. Posisi Devisa Neto dengan batas maksimal 20% dari Modal setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit dihitung sejak pukul 08.00 WIB dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) menit yaitu: Pukul 08.30 WIB : Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal Pukul 09.00 WIB : Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal Pukul 09.30 WIB : Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal;

dan seterusnya hingga sistem tresuri ditutup.

b. Bank B memiliki waktu pembukaan sistem tresuri pada pukul 07.45 WIB. Posisi Devisa Neto dengan batas maksimal 20% dari Modal setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit dihitung sejak pukul 07.45 WIB dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) menit yaitu: Pukul 08.15 WIB : Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal Pukul 08.45 WIB : Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal Pukul 09.15 WIB : Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal;


93


dan seterusnya hingga sistem tresuri ditutup.

(2) Perhitungan Posisi Devisa Neto setiap 30 (tiga puluh) menit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kurs Penutupan pada hari kerja sebelumnya.

(3) Posisi Devisa Neto setiap 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan antara Posisi Devisa Neto secara keseluruhan akhir hari kerja sebelumnya dengan posisi terbuka tresuri pada setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit.

Posisi Devisa Neto secara keseluruhan akhir hari kerja sebelumnya merupakan Posisi Devisa Neto masing-masing valuta asing sebelum diabsolutkan. Contoh:

(Dalam rupiah)

USD JPY Total

Posisi Devisa Neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja sebelumnya

50 (40)

Posisi terbuka tresuri setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit pada hari kerja berjalan

(10) 20

Posisi Devisa Neto Setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit

40 (20) 20

Asumsi Modal = 100, maka Posisi Devisa Neto setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit = ( 20 / 100 ) x 100% = 20%

(4) Posisi terbuka tresuri pada setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih bersih antara transaksi beli dan jual valuta asing yang terkait dengan kegiatan tresuri Bank pada posisi akhir 30 (tiga puluh) menit yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “kegiatan tresuri” antara lain transaksi beli dan jual valuta asing yang dilakukan di dealing room.

(5) Perhitungan posisi terbuka tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk transaksi valuta asing yang telah dilakukan (deal done) namun belum dimasukkan ke dalam sistem tresuri.

Contoh: Bank A memiliki waktu pembukaan sistem tresuri pada pukul 08.00 WIB. Apabila terjadi transaksi valuta asing pada pukul 08.20 WIB namun belum dimasukkan ke dalam sistem tresuri sampai dengan pukul 08.30 WIB, maka transaksi dimaksud termasuk dalam perhitungan Posisi Devisa Neto setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit pada pukul 08.30 WIB.

135 Pasal 3A 7/37/PBI/2005

Pemeliharaan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 133 dalam kodifikasi ini) dihitung secara gabungan yaitu: a. bagi Bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup seluruh kantor


94


cabang di dalam negeri maupun di luar negeri. b. Bagi kantor cabang bank asing mencakup seluruh kantor-kantornya di

Indonesia.

136 Pasal 4 5/13/PBI/2003

(1) Dalam rangka menghitung Posisi Devisa Neto, bagi Bank yang tidak dapat menghitung nilai delta dari posisi option (delta based equivalent), posisi option yang diperhitungkan hanya posisi option yang diterbitkan Bank.

(2) Seluruh atau sebagian posisi option yang diterbitkan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan saling hapus dengan posisi option lainnya sepanjang identik.

(3) Proses saling hapus untuk posisi option yang identik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah posisi option yang diterbitkan Bank dengan pos lawan posisi option yang dibeli Bank, yang memiliki persyaratan sama dalam: a. tanggal pelaksanaan (exercise date); b. harga yang disepakati (strike price); c. jenis valuta; d. transaksi yang mendasari (underlying transaction); dan e. jenis option. Contoh saling hapus untuk posisi yang identik antara lain posisi penjualan (sell) call option dengan posisi pembelian (buy) call option apabila keduanya memiliki persyaratan sama.

137 Pasal 5 5/13/PBI/2003

(1) Bagi Bank yang dapat menghitung nilai delta dari posisi option (delta based equivalent), posisi option yang diperhitungkan adalah seluruh posisi option Bank.

Yang dimaksud dengan seluruh posisi option adalah posisi option yang diterbitkan Bank (Bank sebagai writer) dan posisi option yang dibeli Bank (Bank sebagai holder)

(2) Perhitungan nilai delta dan posisi option sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (lampiran 12 kedifikasi ini).

(3) Seluruh atau sebagian posisi option Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat saling hapus dengan posisi option lainnya sepanjang simetris.

Contoh posisi yang bersifat simetris, antara lain apabila Bank menerbitkan (sell) call option maka posisi simetris adalah posisi: 1. pembelian (buy) call option; atau 2. penerbitan (sell) put option.

(4) Proses saling hapus untuk posisi option yang simetris sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan perhitungan nilai delta dari posisi option (delta based equivalent)


95


Pengecualian Posisi Sturktural 138 Pasal 6

5/13/PBI/2003

Lamp. 1 SE 9/33/DPNP 2007 butir II.3.d.2) dan 3)

(1) Bank dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk dapat mengecualikan posisi struktural dalam valuta asing dari perhitungan Posisi Devisa Neto. Pengajuan permohonan termasuk perubahan atas posisi struktural yang disebabkan penambahan atau pengurangan posisi struktural. Perubahan akibat depresiasi dilaporkan setiap 1 (satu) tahun. Tata cara pengajuan permohonan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

(2) Posisi struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah posisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: a. bagian dan investasi strategis dan penting untuk operasional Bank atau

posisi yang diwajibkan oleh otoritas; b. posisi tersebut merupakan investasi jangka menengah atau

jangka panjang dan tidak digunakan untuk tujuan spekulatif; c. posisi tersebut telah disetujui oleh Direksi Bank. Termasuk posisi dalam ayat ini antara lain: a. penempatan dana yang bersifat permanen di kantor cabang di luar

negeri yang diwajibkan oleh otoritas setempat; b. pembelian aktiva tetap untuk kantor cabang Bank di luar negeri; c. penyertaan dalam valuta asing, tidak termasuk penyertaan dalam

rangka penyelamatan kredit; d. posisi lindung nilai yang dilakukan untuk melindungi nilai Modal yang

ditempatkan dalam mata uang asing; e. posisi lindung nilai terhadap penempatan dana yang bersifat

permanen di kantor cabang luar negeri; f. Dana Usaha kantor cabank bank asing di Indonesia yang

diperhitungkan sebagai Modal; g. Pinjaman Subordinasi dan Modal Pinjaman yang diperhitungkan

sebagai Modal.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Bank kepada Bank Indonesia, dengan alamat: a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, J1. MH. Thamrin No.2 Jakarta

10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau

b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

(4) Dalam hal permohonan Bank untuk mengecualikan posisi struktural dalam valuta asing pada perhitungan Posisi Devisa Neto disetujui oleh Bank Indonesia maka Bank wajib menerapkan pengecualian posisi struktural dimaksud secara konsisten.

(5) Dalam rangka memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, Bank

wajib menyampaikan dokumen pendukung yang terkait dengan status dari Posisi Struktural dan bukti pembukuan transaksi.


96


Contoh: Posisi Struktural berupa aktiva tetap di luar negeri perlu didukung antara lain dengan dokumen yang berupa bukti kepemilikan, bukti pembayaran dan dokumen pembukuan.

(6) Bank Indonesia dapat meminta tambahan dokumen kepada Bank untuk memastikan kelayakan dari suatu Posisi Struktural yang akan dikecualikan dari perhitungan Posisi Devisa Neto.

Pelaporan 139 Pasal 7

7/37/PBI/2005 (1) Bank wajib menyampaikan laporan Posisi Devisa Neto akhir hari kerja

secara berkala dan benar kepada Bank Indonesia. (2) Tata cara mengenai penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan yang berlaku tentang Laporan Harian Bank Umum.

(3) Bank wajib menyesuaikan Penyusunan Laporan Harian Bank Umum untuk Laporan Posisi Devisa Neto sesuai dengan ketentuan tentang Posisi Devisa Neto yang berlaku.

140 Pasal 7A 12/10/PBI/2010

(1) Bank wajib menatausahakan informasi yang mendukung pemantauan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 133 ayat (1) dan Paragraf 134 ayat (1) dalam kodifikasi ini).

Informasi yang mendukung antara lain berupa deal conversation, deal confirmation, blotter, dan/atau informasi pendukung lainnya.

(2) Bank Indonesia dapat meminta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan.

(3) Dalam hal terjadi pelanggaran kewajiban pengelolaan dan pemeliharaan atas Posisi Devisa Neto pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Paragraf 133 ayat (1) dalam kodifikasi ini) dan Posisi Devisa Neto setiap 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 134 ayat (1) dalam kodifikasi ini), Bank wajib menyampaikan laporan pelanggaran dimaksud kepada Bank Indonesia dengan format sebagaimana dalam Lampiran 1 Peraturan Bank Indonesia ini (Lampiran 13 dalam kodifikasi ini).

Penyampaian laporan dari Bank kepada Bank Indonesia dialamatkan kepada: a. Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank yang membawahi

pengawasan bank yang bersangkutan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Tanggerang, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten Kerawang);

b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi, bagi Bank yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan


97


paling lambat pukul 16.00 WIB pada 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pelanggaran.

Contoh waktu pelaporan pelanggaran Posisi Devisa Neto yang melampaui batas paling tinggi 20% modal adalah sebagai berikut: a. Apabila pelanggaran Posisi Devisa Neto setiap 30 (tiga puluh) menit

terjadi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010, maka Bank menyampaikan laporan pelanggaran paling lambat pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 pukul 16.00 WIB.

b. Apabila pelanggaran Posisi Devisa Neto setiap 30 (tiga puluh) menit terjadi pada hari Jumat tanggal 17 September 2010, maka Bank menyampaikan laporan pelanggaran paling lambat pada hari Selasa 21 September 2010 pukul 16.00 WIB.

c. Apabila pelanggaran Posisi Devisa Neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja terjadi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010, maka Bank menyampaikan laporan pelanggaran paling lambat pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 pukul 16.00 WIB.

d. Apabila pelanggaran Posisi Devisa Neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja terjadi pada hari Jumat tanggal 17 September 2010, maka Bank menyampaikan laporan pelanggaran paling lambat pada hari Selasa 21 September 2010 pukul 16.00 WIB.

(5) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani

paling kurang oleh pejabat eksekutif Bank.

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif” adalah pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum dan Bank Umum Syariah.

141 Pasal 8 7/37/PBI/2005

(1) Bank wajib menyusun laporan Posisi Devisa Neto akhir hari kerja dengan menggunakan Kurs Penutupan.

(2) Dalam hal Kurs Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk valuta asing tertentu tidak tersedia, Bank dapat menggunakan crossing rate pada waktu yang sama dengan Kurs Penutupan.

Jangka Waktu Penyelesaian Pelanggaran 142 Pasal 9

5/13/PBI/2003 Bagi Bank yang melanggar kewajiban memelihara Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Paragraf 133 ayat (1) dalam kodifikasi ini) sebagai akibat perubahan cakupan aktiva valuta asing, pasiva valuta asing, dan rekening administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 133 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) (Paragraf 133 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dalam kodifikasi ini), yang berkaitan dengan posisi struktural diberikan waktu untuk menyelesaikan pelanggaran Posisi Devisa Neto dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya ketentuan tentang Posisi Devisa Neto yang berlaku. Dengan ketentuan ini pelanggaran Posisi Devisa Neto akibat adanya perubahan ketentuan yang terkait dengan posisi struktural tidak dikenalkan sanksi pelanggaran sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.


98


143 Pasal 9A 6/20/PBI/2004

Bagi Bank yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini memiliki Posisi Devisa Neto untuk neraca melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b (Paragraf 133 ayat (1) huruf b dalam kodifikasi ini) wajib menurunkannya sehingga selambat-lambatnya pada tanggal 1 September 2004 Posisi Devisa Neto neraca telah sesuai dengan ketentuan tentang Posisi Devisa Neto yang berlaku.

Sanksi 144 Pasal 10

12/10/PBI/2010 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A,

Pasal 6 ayat (4), Pasal 7A ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) (Paragraf 132, Paragraf 138 ayat (4), Paragraf 140 ayat (1), dan Paragraf 141 ayat (1) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Bank yang melakukan pelanggaran Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 133 ayat (1) dan Paragraf 134 ayat (1) dlam kodifikasi ini), dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima

puluh juta rupiah) setiap hari pelanggaran atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun kalender.

(3) Bank yang melakukan pelanggaran Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 133 ayat (1) dan Paragraf 134 ayat (1) dalam kodifikasi ini) selama lebih dari 1 (satu) hari kerja dan tidak menyampaikan laporan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (4) (Paragraf 140 ayat (4) dalam kodifikasi ini), maka selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank juga dikenakan sanksi berupa penurunan 1 (satu) peringkat penilaian faktor manajemen dan peningkatan penilaian profil risiko untuk Risiko Kepatuhan pada penilaian tingkat kesehatan Bank dalam 2 (dua) periode penilaian setelah exit meeting.

145 Pasal 10A 12/10/PBI/2010

(1) Dalam hal Bank melakukan pelanggaran Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (10 (Paragraf 133 ayat (1) dan Paragraf 134 ayat (1) dalam kodifikasi ini) selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut atau 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun kalender, namun Bank telah menyampaikan laporan pelanggaran, maka selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) (Paragraf 144 ayat (2) dalam kodifikasi ini), terhadap pengurus dan/atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

(2) Dalam hal Bank melakukan pelanggaran Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 133 ayat (1) dan Paragraf 134 ayat (1) dalam kodifikasi ini) lebih dari 1 (satu) hari kerja dan Bank tidak menyampaikan laporan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (4) (Paragraf 140 ayat (4) dalam kodifikasi ini), maka selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) (Paragraf 144 ayat (2) dan ayat (3) dalam kodifikasi ini), terhadap pengurus dan/atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).


99


146 Pasal 10B 12/10/PBI/2010

Sanksi terkait dengan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) (Paragraf 144 ayat (3) dalam kodifikasi ini) dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2) (Paragraf 145 ayat (2) dalam kodifikasi ini) tidak berlaku dalam hal pelanggaran Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 133 ayat (1) dan Paragraf 134 ayat (1) dalam kodifikasi ini) lebih dari 1 (satu) hari kerja terjadi karena adanya koreksi perhitungan modal dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Likuiditas Valuta … · Likuiditas Valuta Asing Transaksi...

Documents

Transcript of Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Likuiditas Valuta … · Likuiditas Valuta Asing Transaksi...