Mungkin kita sering mendengar penyebutan istilah P21, P16, P19 disebut oleh jaksa atau penyidik dalam proses  perkara pidana, untuk mengingat arti dari istilah kode P 21, P 16, P 18, P 19 saya mencatatnya dalam blog ini,  istilah P-21, P-16, P-18, P-19 yang berhubungan dengan proses perkara pidana merupakan kode administrasi perkara pidana kejaksaan yang tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Kode Administrasi Perkara Pidana di Kejaksaan adalah sebagai berikut:

1. P-1 Penerimaan Laporan (Tetap)2. P-2 Surat Perintah Penyelidikan3. P-3 Rencana Penyelidikan4. P-4 Permintaan Keterangan5. P-5 Laporan Hasil Penyelidikan6. P-6 Laporan Terjadinya Tindak Pidana7. P-7 Matrik Perkara Tindak Pidana8. P-8 Surat Perintah Penyidikan9. P-8A Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan10. P-9 Surat Panggilan Saksi / Tersangka11. P-10 Bantuan Keterangan Ahli12. P-11 Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli13. P-12 Laporan Pengembangan Penyidikan14. P-13 Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan15. P-14 Surat Perintah Penghentian Penyidikan16. P-15 Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara17. P-16 Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti

Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana 18. P-16A Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian

Perkara Tindak Pidana19. P-17 Permintaan Perkembangan Hasil Pennyidikan20. P-18 Hasil Penyidikan Belum Lengkap21. P-19 Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi22. P-20 Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis23. P-21 Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap24. P-21A Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap25. P-22 Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti26. P-23 Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti27. P-24 Berita Acara Pendapat28. P-25 Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara29. P-26 Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan30. P-27 Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan31. P-28 Riwayat Perkara32. P-29 Surat Dakwaan33. P-30 Catatan Penuntut Umum34. P-31 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB35. )36. P-32 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk

Mengadili37. P-33 Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara APB / APS

38. P-34 Tanda Terima Barang Bukti39. P-35 Laporan Pelimpahan Perkara Pengamanan Persidangan40. P-36 Permintaan Bantuan Pengawalan / Pengamanan Persidangan41. P-37 Surat Panggilan Saksi Ahli / Terdakwa / Terpidana42. P-38 Bantuan Panggilan Saksi / Tersngka / terdakwa43. P-39 Laporan Hasil Persidangan44. P-40 Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Ketua PN /

Penetapan Hakim45. P-41 Rencana Tuntutan Pidana46. P-42 Surat Tuntutan47. P-43 Laporan Tuntuan Pidana48. P-44 Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera setelah Putusan49. P-45 Laporan Putusan Pengadilan50. P-46 Memori Banding51. P-47 Memori Kasasi52. P-48 Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan53. P-49 Surat Ketetapan Gugurnya / Hapusnya Wewenang Mengeksekusi54. P-50 Usul Permohanan Kasasi Demi Kepentingan Hukum55. P-51 Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat56. P-52 Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat57. P-53 Kartu Perkara Tindak Pidana