KMP/7/1275 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk BBNI Konsolidasian Perseroan, BNI Laporan Tahunan...

Nomor Surat

Nama Perusahaan

Kode Emiten

Lampiran

Perihal

KMP/7/1275

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

BBNI

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor KMP/7/0924 tanggal 05 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021, sebagai

berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.875.307.905 saham atau

79,85% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan

Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

Ya 79,85% 14.857.107.687

99,8776%

0 0% 18.200.218

0,1224% Setuju

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasanyang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020, dan mengesahkanLaporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – firma anggota jaringan global Ernst& Young sesuai Laporan No. 00022/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/I/2021 tanggal 22 Januari2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.2. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan BinaLingkungan untuk Tahun Buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan PublikPurwantono, Sungkoro & Surja – firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuaiLaporan No. 00100/2.1032/AU.2/10/0240-1/1/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 denganpendapat wajar dalam semua hal yang material.3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledigacquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atastindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020,sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermindalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta LaporanTahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.


Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 79,85% 14.855.9

29.20599,8697

%19.341.4

000,13% 37.300 0,0003% Setuju

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020 dengan penggunaan sebagaiberikut:1. Dividen sebesar 25% atau senilai Rp820.100.820.494,00 (delapan ratus dua puluhmiliar seratus juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat Rupiah)ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada para pemegang saham yang akandibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% saham atau senilai Rp492.577.663.633,03 (empat ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh jutaenam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga Rupiah koma nol tiga sen) akandisetorkan ke rekening Kas Umum Negara.b. Sementara atas kepemilikan 40% saham publik senilai Rp327.523.159.322,46 (tigaratus dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ributiga ratus dua puluh dua Rupiah koma empat enam sen) akan diberikan kepada pemegangsaham sesuai dengan kepemilikannya masing-masing.c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan haksubstitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2020sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2. Sebesar 75% atau senilai Rp2.460.302.461.482,00 (dua triliun empat ratus enampuluh miliar tiga ratus dua juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluhdua Rupiah) akan digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenetapanremunerasi(gaji/honorarium,fasilitas dantunjangan) TahunBuku 2021 sertatantiem Tahun Buku2020 bagi Direksi danDewan KomisarisPerseroan.

Ya 79,85% 14.373.904.904

96,6293%

466.194.901

3,134% 35.208.100

0,2367% Setuju

Menyetujui:1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarnauntuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkangaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2021, bagianggota Dewan Komisaris.2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebihdahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untukmenetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji/honorarium,tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2021, bagi anggota Direksi.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

Ya 79,85% 14.136.135.759

95,0309%

633.823.146

4,2609%105.349.000

0,7082% Setuju

Menyetujui:1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan -member of PwC, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan, BNI Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan BinaLingkungan, serta Laporan Lainnya untuk Tahun Buku 2021.2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroanuntuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atasLaporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuktujuan dan kepentingan Perseroan.3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkanhonorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana,Rintis & Rekan - member of PwC, dan memberhentikan serta menetapkan Kantor AkuntanPublik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan -member of PwC karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan, Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan BinaLingkungan serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkanhonorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan atasPerubahan AnggaranDasar Perseroan Ya 79,85% 12.329.8

05.06082,8877

%2.529.75

7.34517,0064

%15.745.5

000,1058% Setuju

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaiandengan POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbukadengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah denganPOJK No. 14/POJK.04/2019; POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana danPenyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka; dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentangPelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran DasarPerseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu)tersebut di atas.3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untukmelakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapatini. Kuasa dan wewenang tersebut termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruhAnggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansiyang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahanAnggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan bergunauntuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, besertamengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran DasarPerseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan atasPengalihan SahamHasil PembelianKembali Saham(Buyback) yangDisimpan sebagaiSaham Treasuri(Treasury Stock)

Ya 79,85% 12.605.996.460

84,7444%

2.263.697.745

15,2178%

5.613.700

0,0377% Setuju

1. Menyetujui untuk mengalihkan secara keseluruhan saham hasil pembelian kembali(buyback) tahun 2020 yang disimpan sebagai saham tresuri (treasury stock) sebanyak19.579.700 lembar saham dalam rangka program kepemilikan saham oleh pegawaidan/atau program kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris.2. Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan untuk menetapkan programkepemilikan saham oleh pegawai dan/atau program kepemilikan saham oleh Direksi danDewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengkinian RencanaAksi (Recovery Plan)Perseroan.

Ya 79,85% 14.875.270.605

99,9997%

0 0% 37.300 0,0003% Setuju

Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2020 dalamRangka memenuhi regulasi POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (RecoveryPlan) bagi Bank Sistemik.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPengukuhanPemberlakuanPeraturan MenteriBUMN RI No.PER11/MBU/11/2020tanggal 12 November2020 tentang KontrakManajemen danKontrak ManajemenTahunan DireksiBadan Usaha MilikNegara.

Ya 79,85% 14.875.270.505

99,9997%

100 0% 37.300 0,0003% Setuju

Menyetujui untuk mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan KontrakManajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya bagiPerseroan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan SusunanPengurus Perseroan

Ya 79,85% 12.116.088.144

81,451%2.529.940.745

17,0077%

229.279.016

1,5413% Setuju

Menyetujui:

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Joni Swastanto sebagai KomisarisPerseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015,terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga danpikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Mengangkat Bapak Erwin Rijanto Slamet sebagai Komisaris IndependenPerseroan.

3. Masa jabatan Komisaris Independen yang diangkat sebagaimana dimaksud padaangka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikanperaturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPSuntuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris pada angka1 dan angka 2, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagaiberikut:

1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Agus Dermawan Wintarto Martowardojo

2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Pradjoto3) Komisaris : Ibu Ratih Nurdiati4) Komisaris : Bapak Askolani5) Komisaris : Bapak Susyanto6) Komisaris Independen : Bapak Erwin Rijanto Slamet7) Komisaris Independen : Bapak Sigit Widyawan8) Komisaris Independen : Bapak Asmawi Syam9) Komisaris Independen : Bapak Septian Hario Seto10) Komisaris Independen : Bapak Iman Sugema

5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2,baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhiperaturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan KomisarisPerseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dalamPenilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh OJK, maka anggota DewanKomisaris tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusanhasil Fit and Proper Test OJK dimaksud.

6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undanganuntuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara,maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannyatersebut.

7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OtoritasJasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and ProperTest) atas anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untukmenyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notarisatau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yangdiperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan

81,451% 17,0077%

1,5413%

isi keputusan Rapat.

Susunan DireksiX

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan

Akhir periodeJabatan

Periode Ke Independen

Bapak Royke Tumilaar DIREKTURUTAMA

02 September 2020 01 September 2025 1X

Ibu Adi Sulistyowati WAKIL DIREKTURUTAMA

02 September 2020 19 Februari 2025 2X

Ibu Corina LeylaKarnalies

DIREKTUR 20 Februari 2020 19 Februari 2025 1X

Ibu Novita WidyaAnggraini

DIREKTUR 02 September 2020 01 September 2025 1X

Bapak Y.B. Hariantono DIREKTUR 20 Februari 2020 19 Februari 2025 1 X

Bapak Bob TyasikaAnanta

DIREKTUR 20 Februari 2020 19 Februari 2025 2X

Bapak Silvano W.Rumantir

DIREKTUR 02 September 2020 01 September 2025 1X

Bapak David Pirzada DIREKTUR 02 September 2020 01 September 2025 1 X

Bapak Sis Apik Wijayanto DIREKTUR 20 Februari 2020 19 Februari 2025 1 X

Bapak Ronny Venir DIREKTUR 02 September 2020 01 September 2025 1 X

Bapak Muhammad Iqbal DIREKTUR 02 September 2020 01 September 2025 1 X

Bapak Henry Panjaitan DIREKTUR 02 September 2020 01 September 2025 1 X

Susunan Dewan KomisarisX

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan

Akhir PeriodeJabatan

Periode Ke KomisarisIndependen

Bapak Agus DermawanWintartoMartowardojo

KOMISARISUTAMA

20 Februari 2020 19 Februari 2025 1X

Bapak Pradjoto WAKILKOMISARISUTAMA

20 Februari 2020 19 Februari 2025 1X

Bapak Susyanto KOMISARIS 20 Februari 2020 19 Februari 2025 1

Ibu Ratih Nurdiati KOMISARIS 13 Mei 2019 10 Mei 2024 1

Bapak Sigit Widyawan KOMISARIS 20 Maret 2018 17 Maret 2023 1 X

Bapak Asmawi Syam KOMISARIS 20 Februari 2020 19 Februari 2025 1 X

Bapak Septian Hario Seto KOMISARIS 20 Februari 2020 19 Februari 2025 1 X

Bapak Iman Sugema KOMISARIS 20 Februari 2020 19 Februari 2025 1 X

Bapak Askolani KOMISARIS 30 Agustus 2019 29 Agustus 2024 1

Bapak Erwin RijantoSlamet

KOMISARIS 29 Maret 2021 27 Maret 2026 1X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.


Grha BNI Lantai 24

Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-2511946, 021-5728387, Fax : 021-2511961, www.bni.co.id

31-03-2021 19:44


Mucharom

1. BBNI Ringkasan Risalah Pasmod.PDFLampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tandatangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name

Issuer Code

Attachment

Subject

KMP/7/1275


BBNI

1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number KMP/7/0924 Date 05 March 2021, Listed companies giving report of general

meeting of shareholder’s result on 29 March 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 14.875.307.905 shares or 79,85%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

Ya 79,85% 14.857.107.687

99,8776%

0 0% 18.200.218

0,1224% Setuju

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasanyang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020, dan mengesahkanLaporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – firma anggota jaringan global Ernst& Young sesuai Laporan No. 00022/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/I/2021 tanggal 22 Januari2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.2. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan BinaLingkungan untuk Tahun Buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan PublikPurwantono, Sungkoro & Surja – firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuaiLaporan No. 00100/2.1032/AU.2/10/0240-1/1/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 denganpendapat wajar dalam semua hal yang material.3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledigacquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atastindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020,sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermindalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta LaporanTahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.


Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 79,85% 14.855.9

29.20599,8697

%19.341.4

000,13% 37.300 0,0003% Setuju

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020 dengan penggunaan sebagaiberikut:1. Dividen sebesar 25% atau senilai Rp820.100.820.494,00 (delapan ratus dua puluhmiliar seratus juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat Rupiah)ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada para pemegang saham yang akandibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% saham atau senilai Rp492.577.663.633,03 (empat ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh jutaenam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga Rupiah koma nol tiga sen) akandisetorkan ke rekening Kas Umum Negara.b. Sementara atas kepemilikan 40% saham publik senilai Rp327.523.159.322,46 (tigaratus dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ributiga ratus dua puluh dua Rupiah koma empat enam sen) akan diberikan kepada pemegangsaham sesuai dengan kepemilikannya masing-masing.c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan haksubstitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2020sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2. Sebesar 75% atau senilai Rp2.460.302.461.482,00 (dua triliun empat ratus enampuluh miliar tiga ratus dua juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluhdua Rupiah) akan digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenetapanremunerasi(gaji/honorarium,fasilitas dantunjangan) TahunBuku 2021 sertatantiem Tahun Buku2020 bagi Direksi danDewan KomisarisPerseroan.

Ya 79,85% 14.373.904.904

96,6293%

466.194.901

3,134% 35.208.100

0,2367% Setuju

Menyetujui:1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarnauntuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkangaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2021, bagianggota Dewan Komisaris.2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebihdahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untukmenetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji/honorarium,tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2021, bagi anggota Direksi.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

Ya 79,85% 14.136.135.759

95,0309%

633.823.146

4,2609%105.349.000

0,7082% Setuju

Menyetujui:1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan -member of PwC, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan, BNI Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan BinaLingkungan, serta Laporan Lainnya untuk Tahun Buku 2021.2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroanuntuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atasLaporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuktujuan dan kepentingan Perseroan.3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkanhonorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana,Rintis & Rekan - member of PwC, dan memberhentikan serta menetapkan Kantor AkuntanPublik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan -member of PwC karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan, Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan BinaLingkungan serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkanhonorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan atasPerubahan AnggaranDasar Perseroan Ya 79,85% 12.329.8

05.06082,8877

%2.529.75

7.34517,0064

%15.745.5

000,1058% Setuju

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaiandengan POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbukadengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah denganPOJK No. 14/POJK.04/2019; POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana danPenyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka; dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentangPelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran DasarPerseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu)tersebut di atas.3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untukmelakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapatini. Kuasa dan wewenang tersebut termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruhAnggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansiyang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahanAnggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan bergunauntuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, besertamengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran DasarPerseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan atasPengalihan SahamHasil PembelianKembali Saham(Buyback) yangDisimpan sebagaiSaham Treasuri(Treasury Stock)

Ya 79,85% 12.605.996.460

84,7444%

2.263.697.745

15,2178%

5.613.700

0,0377% Setuju

1. Menyetujui untuk mengalihkan secara keseluruhan saham hasil pembelian kembali(buyback) tahun 2020 yang disimpan sebagai saham tresuri (treasury stock) sebanyak19.579.700 lembar saham dalam rangka program kepemilikan saham oleh pegawaidan/atau program kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris.2. Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan untuk menetapkan programkepemilikan saham oleh pegawai dan/atau program kepemilikan saham oleh Direksi danDewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengkinian RencanaAksi (Recovery Plan)Perseroan.

Ya 79,85% 14.875.270.605

99,9997%

0 0% 37.300 0,0003% Setuju

Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2020 dalamRangka memenuhi regulasi POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (RecoveryPlan) bagi Bank Sistemik.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPengukuhanPemberlakuanPeraturan MenteriBUMN RI No.PER11/MBU/11/2020tanggal 12 November2020 tentang KontrakManajemen danKontrak ManajemenTahunan DireksiBadan Usaha MilikNegara.

Ya 79,85% 14.875.270.505

99,9997%

100 0% 37.300 0,0003% Setuju

Menyetujui untuk mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan KontrakManajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya bagiPerseroan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan SusunanPengurus Perseroan

Ya 79,85% 12.116.088.144

81,451%2.529.940.745

17,0077%

229.279.016

1,5413% Setuju

Menyetujui:

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Joni Swastanto sebagai KomisarisPerseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015,terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga danpikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Mengangkat Bapak Erwin Rijanto Slamet sebagai Komisaris IndependenPerseroan.

3. Masa jabatan Komisaris Independen yang diangkat sebagaimana dimaksud padaangka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikanperaturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPSuntuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris pada angka1 dan angka 2, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagaiberikut:

1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Agus Dermawan Wintarto Martowardojo

2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Pradjoto3) Komisaris : Ibu Ratih Nurdiati4) Komisaris : Bapak Askolani5) Komisaris : Bapak Susyanto6) Komisaris Independen : Bapak Erwin Rijanto Slamet7) Komisaris Independen : Bapak Sigit Widyawan8) Komisaris Independen : Bapak Asmawi Syam9) Komisaris Independen : Bapak Septian Hario Seto10) Komisaris Independen : Bapak Iman Sugema

5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2,baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhiperaturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan KomisarisPerseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dalamPenilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh OJK, maka anggota DewanKomisaris tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusanhasil Fit and Proper Test OJK dimaksud.

6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undanganuntuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara,maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannyatersebut.

7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OtoritasJasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and ProperTest) atas anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untukmenyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notarisatau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yangdiperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaanisi keputusan Rapat.

Board of DirectorX

Prefix Direction Name Position First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Bapak Royke Tumilaar PRESIDENTDIRECTOR

02 September 2020 01 September 2025 1X

Ibu Adi Sulistyowati VICE PRESIDENT 02 September 2020 19 February 2025 2 X

Ibu Corina LeylaKarnalies

DIRECTOR 20 February 2020 19 February 2025 1X

Ibu Novita WidyaAnggraini

DIRECTOR 02 September 2020 01 September 2025 1X

Bapak Y.B. Hariantono DIRECTOR 20 February 2020 19 February 2025 1 X

Bapak Bob TyasikaAnanta

DIRECTOR 20 February 2020 19 February 2025 2X

Bapak Silvano W.Rumantir

DIRECTOR 02 September 2020 01 September 2025 1X

Bapak David Pirzada DIRECTOR 02 September 2020 01 September 2025 1 X

Bapak Sis Apik Wijayanto DIRECTOR 20 February 2020 19 February 2025 1 X

Bapak Ronny Venir DIRECTOR 02 September 2020 01 September 2025 1 X

Bapak Muhammad Iqbal DIRECTOR 02 September 2020 01 September 2025 1 X

Bapak Henry Panjaitan DIRECTOR 02 September 2020 01 September 2025 1 X

Board of commisionerX

Prefix CommissionerName

CommissionerPosition

First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Bapak Agus DermawanWintartoMartowardojo

PRESIDENTCOMMISSIONER

20 February 2020 19 February 2025 1X

Bapak Pradjoto DEPUTYCOMMISSIONER

20 February 2020 19 February 2025 1X

Bapak Susyanto COMMISSIONER 20 February 2020 19 February 2025 1

Ibu Ratih Nurdiati COMMISSIONER 13 May 2019 10 May 2024 1

Bapak Sigit Widyawan COMMISSIONER 20 March 2018 17 March 2023 1 X

Bapak Asmawi Syam COMMISSIONER 20 February 2020 19 February 2025 1 X

Bapak Septian Hario Seto COMMISSIONER 20 February 2020 19 February 2025 1 X

Bapak Iman Sugema COMMISSIONER 20 February 2020 19 February 2025 1 X

Bapak Askolani COMMISSIONER 30 August 2019 29 August 2024 1

Bapak Erwin RijantoSlamet

COMMISSIONER 29 March 2021 27 March 2026 1X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.


Mucharom

Corporate Secretary


31-03-2021 19:44Date and Time

Grha BNI Lantai 24

Phone : 021-2511946, 021-5728387, Fax : 021-2511961, www.bni.co.id

Attachment 1. BBNI Ringkasan Risalah Pasmod.PDF

This is an official document of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk that does not require a signature as it wasgenerated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk is fully

responsible for the information contained within this document.

......4. ,T Ba Negara Indonesia (Persero) Tbk orpora Secretary,

q.

,V1 ucha ro

BNI Jakarta, 3'1 MAR 2021

Nomor : KMP/74.1.:}5 Lampiran : 3 (tiga) set

Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo JI. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat.

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Dengan hormat,

Dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan dalam rangka memenuhi Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, maka terlampir kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Perseroan sebagaimana dimuat dalam harian Investor Daily dan The Jakarta Post pada tanggal 31 Maret 2021 serta Surat Keterangan Notaris Fathiah Helmi, SH No. 19/Ket/Not/lll/2021 tanggal 30 Maret 2021.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Corporate Sceretary

Tembusan: - Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia - Yth. Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Yth. Notaris Fathiah Helmi, SH - Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Besar II. lenderal Sudirman Kav. 1 lakarta 10220, Indonesia www.bni.co.id

RABU 31 MARET 2021

Oleh Triyan Pangastuti

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mul-yani meminta pemerintah daerah (pemda) untuk lebih aktif menyalurkan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Dae-rah (APBD) bagi penanganan perubahan iklim atau climate change.

5 MACRO ECONOMICS

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) me-nemukan sejumlah permasalahan dari pemeriksaan ter-hadap kinerja efektivitas penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan 2018 sampai dengan se mester I 2020, serta pemeriksaan dengan tujuan ter tentu atas belanja modal tahun anggaran 2019 dan 2020 (sampai kuartal III) pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun mengatakan, dari kelemahan-kelemahan pada penyediaan rusun tersebut, apabila tidak segera dibenahi dapat memengaruhi efektivitas pemerintah dalam rangka penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan, serta tidak tercapainya target penye-diaan rumah layak huni yang telah ditetapkan.

Dari hasil pemeriksaan BPK ada beberapa per-masalahan signifikan yang harus menjadi perhatian Kementerian PUPR untuk segera diperbaiki. Pertama, aspek dukungan sumber daya, antara lain kebijakan dan regulasi dari setiap level pemerintahan belum semua mendukung penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan. “Serta pengimplementasian sumber pendanaan alternatif selain APBN dalam penyediaan rumah susun belum terlaksana sepenuhnya,” ucapnya dalam siaran pers yang diterima, Selasa (30/3).

Kedua, aspek kelembagaan dan tata laksana, antara lain proses verifikasi permohonan/usulan bantuan pem-bangunan rumah susun sewa belum dilaksanakan secara cermat dan memastikan ketepatan sasaran sesuai tujuan program. Ketiga yaitu aspek lingkungan pendukung, antara lain koordinasi dalam upaya penyediaan lahan untuk pembangunan rumah susun dengan pihak terkait belum sepenuhnya dilaksanakan dan perizinan/admin-istrasi dalam penyediaan rumah susun belum memadai.

Selanjutnya, Isma Yatun mengatakan, dari hasil pe-meriksaan kinerja atas penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan, BPK juga mencatat upaya dan capaian yang telah dilakukan Kementerian PUPR antara lain pendanaan APBN 2018 dan 2019 telah dilakukan penyerapan anggaran masing-masing mencapai 95,08% dan 90,51%, upaya pemenuhan terget pembangunan rusun telah melakukan identifikasi sumber pendanaan alternatif berupa KPBU bidang perumahan, serta mengimplemen-tasikan fasilitas pembiayaan bantuan pemilikan rumah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema subsidi pemilikan rumah Fasili-tas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), subsidi selisih bunga, subsidi bantuan uang muka, dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan.(ark)

Ia mengatakan, perubahan iklim akan mengancam perekono-mian dan kehidupan masyarakat di dunia, sehingga perlu diatasi bersama oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Saya berharap pemerintah da-erah akan memulai komitmen di dalam pendanaan climate change melalui APBD-nya,” kata dia da lam acara daring Pendanaan Pu blik Perubahan Iklim di Ting-kat Nasional dan Daerah untuk Pencapaian NDC, di Jakar ta, Selasa (30/3).

Kementerian Keuangan men-catat belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam 5 tahun ter-akhir terkait dengan perubahan iklim mencapai Rp 86,7 triliun per tahun, dengan 88,1% diantaranya untuk infrastruktur hijau atau green infrastructure.

Menkeu berharap pemda akan memulai juga komitmen dalam pendanaan climate change melalui APBD-nya, meskipun Kemente-rian Keuangan juga mendukung melalui berbagai mekanisme dan instrumen transfer ke daerah.

“Belanja APBN ke pemda mela-lui transfer daerah ditujukan un-

tuk mendukung program climate change. Kita terus memperbaiki formulasi kebijakan transfer ke daerah agar makin memberikan dukungan mengatasi tantangan perubahan iklim,” ujarnya.

Ia mengatakan, Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik yang selama ini dialokasikan ditujukan untuk memberikan bantuan pe-nyediaan biaya layanan pengelo-laan sampah. Kemudian, transfer lain seperti Dana Insentif Dae-rah (DID) juga ditujukan untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengelola serta menangani sampahnya agar semakin sustain-able dan ramah lingkungan.

“Kita berharap seluruh komit-men Indonesia melalui APBN ini terus dijaga dan menjadi show keys namun tentu tidak memadai selama pemda tidak ikut berpar-tisipasi,” ujarnya.

11 DaerahSementara itu, ia mengatakan

pemerintah akan memulai pro-gram regional climate budget tagging di level daerah yang akan diujicobakan kepada 11 daerah yaitu tujuh provinsi, tiga kabupa-

ten, dan satu kota pada tahun ini.Menurut Menkeu Sri Mulyani,

jika daerah juga melakukan akunta-bilitas transparansi untuk mendanai climate change maka Indonesia men-jadi negara yang mampu menjalan-kan komitmennya dalam mengatasi dampak climate change atau untuk menghindari terjadinya bencana.

Menurutnya Indonesia tetap berkomitmen dalam menjalankan Nationally Determined Contribu-tion (NDC) untuk mengurangi emisi mulai dari 29% di 2030. “Na-mun ini juga bukan merupakan upaya Indonesia sendiri. Apabila pemerintah daerah dan pusat ter-us mampu menunjukan komitmen

kita yang kredibel transparan dan akuntabel maka kita juga akan memiliki kehadiran dan juga peranan global yang menentukan, termasuk di dalam mendukung agar pembiayaan climate change secara global disediakan oleh negara-negara maju,"tegasnya.

Adapun berdasarkan catatannya, pada 2018-2020 pemerintah men-galokasikan anggaran perubahan iklim sebesar Rp 307,94 triliun.

Namun, jika dilihat porsinya mengalami tren penurunan. Mis-alnya, pada 2018 alokasi anggaran perubahan iklim sebesar Rp 132,47 triliun dengan realisasinya sebesar Rp 126,04 triliun. Kemudian di 2019

alokasi anggarannya turun menjadi Rp 97,66 triliun dengan realisasinya Rp 83,54 triliun. Selanjutnya di 2020 alokasi anggarannya kembali turun pada level Rp 77,71 triliun.

Cuaca EkstrimMenteri Keuangan Sri Mulyani

mengatakan bahwa perubahan iklim yang terjadi akan menyebab-kan fenomena kenaikan permu-kaan air laut dan kemudian men-imbulkan perubahan musim atau iklim yang semakin sulit ditebak.

Alhasil cuaca ekstrim bisa ter-jadi dan memakan korban jiwa, harta, serta mengganggu produk-tivitas ekonomi.

Pelantikan Ketua Kadin Sulawesi TenggaraWakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Organisasi, Keanggotaan Dan Pemberdayaan Daerah Anindya Bakrie (kiri), Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Endang Nur Abbas (tengah) dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani, mengepalkan tangan bersama saat pelantikan Ketua Kadin Sulawesi Tenggara periode 2021-2026, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (30/3/2021). Ketua Umum Kadin Indonesia resmi melantik Anton Timbang sebagai Ketua Kadin Sulawesi Tenggara periode 2021-2026.

ist

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAHRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANPT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk29 MARET 2021

Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Maret 2021Waktu : Pukul 14:22 WIB s.d Pukul 16.19 WIBTempat : Ballroom Menara BNI Lantai 6 Jl. Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2021 serta Tantiem Tahun

Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan

Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.6. Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (Buyback) yang Disimpan sebagai

Saham Tresuri (Treasury Stock).7. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.8. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November

2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat sebagai berikut:Dewan Komisaris:1. Bapak Pradjoto, Wakil Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen;2. Bapak Asmawi Syam, Komisaris Independen;3. Bapak Sigit Widyawan, Komisaris Independen;4. Bapak Septian Hario Seto, Komisaris Independen;5. Bapak Iman Sugema, Komisaris Independen;6. Bapak Joni Swastanto, Komisaris;7. Bapak Susyanto, Komisaris.

Direksi:1. Bapak Royke Tumilaar, Direktur Utama;2. Ibu Adi Sulistyowati, Wakil Direktur Utama;3. Bapak Bob Tyasika Ananta, Direktur Human Capital dan Kepatuhan;4. Bapak David Pirzada, Direktur Manajemen Risiko;5. Ibu Novita Widya Anggraini, Direktur Keuangan;6. Bapak Sis Apik Wijayanto, Direktur Hubungan Kelembagaan;7. Ibu Corina Leyla Karnalies, Direktur Bisnis Konsumer;8. Bapak Hariantono, Direktur IT dan Operasi;9. Bapak Ronny Venir, Direktur Layanan dan Jaringan;10. Bapak Henry Panjaitan, Direktur Treasury dan International;11. Bapak Muhammad Iqbal, Direktur Bisnis UMKM;12. Bapak Silvano Winston Rumantir, Direktur Corporate Banking.

Rapat dihadiri oleh 14.875.307.905 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 79,8499469% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 18.629.076.758 saham.

Pimpinan RapatRapat dipimpin oleh Bapak Pradjoto, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen selaku Pemimpin Pengganti I berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor: DK/25 tanggal 16 Maret 2021.

Kesempatan Tanya Jawab/Pendapat/TanggapanPemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/tanggapan untuk setiap Mata Acara yang dibahas. Terdapat tanggapan pada mata acara pertama dari satu pemegang saham namun tidak terdapat penanya pada seluruh Mata Acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan KeputusanKeputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan dengan perhitungan kartu suara secara elektronik.

Pihak Independen Penghitung SuaraPerseroan telah menunjuk Pihak Independen untuk melakukan perhitungan suara, yaitu PT Datindo Entrycom dan Notaris Fathiah Helmi, SH.

Risalah/Keputusan RapatPelaksanaan Rapat berikut keputusan Mata Acara Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 29 Maret 2021, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, di Jakarta.

Hasil Perhitungan Suara:Terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan keberatan atau suara abstain sehingga tidak tercapainya keputusan secara musyawarah untuk mufakat, maka dilakukan pemungutan suara atas usulan, dengan hasil sebagai berikut:

Mata AcaraSetuju

(termasuk satu sahamseri A Dwiwarna)

Tidak setuju Abstain

Mata Acara I 14.857.107.687 suara atau 99,8776481% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

18.200.218 suara atau 0,1223519% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara II 14.855.929.205 suara atau 99,8697257% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

19.341.400 suara atau 0,1300235% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

37.300 suara atau 0,0002508 % bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Mata Acara III 14.373.904.904 suara atau 96,6292933% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat



Mata Acara IV 14.136.135.759 suara atau 95,0308784% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat



Mata Acara V 12.329.805.060 suara atau 82,8877301% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

2.529.757.345 suara atau 17,0064200% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat


Mata AcaraSetuju



Mata Acara VI 12.605.996.460 suara atau 84,7444405% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat



Mata Acara VII 14.875.270.605 suara atau 99,9997492% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

37.300 suara atau 0,0002508% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Mata Acara VIII 14.875.270.505 suara atau 99,9997485% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

100 suara atau 0,0000007% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat


Mata Acara IX 12.116.088.144 suara atau 81,4510074% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat



Catatan:1. Bagi Pemegang Saham yang telah menyampaikan suaranya melalui eASY.KSEI, suara telah diterima dan

dicatat.2. Sesuai dengan POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham

dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan

oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. 00022/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

2. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. 00100/2.1032/AU.2/10/0240-1/1/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.

Mata Acara Rapat Kedua:Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020 dengan penggunaan sebagai berikut:1. Dividen sebesar 25% atau senilai Rp820.100.820.494,00 (delapan ratus dua puluh miliar seratus juta

delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% saham atau senilai Rp492.577.663.633,03 (empat

ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga Rupiah koma nol tiga sen) akan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.

b. Sementara atas kepemilikan 40% saham publik senilai Rp327.523.159.322,46 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua Rupiah koma empat enam sen) akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan kepemilikannya masing-masing.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sebesar 75% atau senilai Rp2.460.302.461.482,00 (dua triliun empat ratus enam puluh miliar tiga ratus dua juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua Rupiah) akan digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.

Mata Acara Rapat Ketiga:Menyetujui:1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya

Tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2021, bagi anggota Dewan Komisaris.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2021, bagi anggota Direksi.

Mata Acara Rapat Keempat:Menyetujui:1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - member of PwC, sebagai Kantor

Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, BNI Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, serta Laporan Lainnya untuk Tahun Buku 2021.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - member of PwC, dan memberhentikan serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - member of PwC karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Mata Acara Rapat Kelima:1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/

POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019; POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka; dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini. Kuasa dan wewenang tersebut termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, beserta mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat Keenam:1. Menyetujui untuk mengalihkan secara keseluruhan saham hasil pembelian kembali (buyback) tahun 2020

yang disimpan sebagai saham tresuri (treasury stock) sebanyak 19.579.700 lembar saham dalam rangka program kepemilikan saham oleh pegawai dan/atau program kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan untuk menetapkan program kepemilikan saham oleh pegawai dan/atau program kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketujuh:Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2020 dalam Rangka memenuhi regulasi POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik.

Mata Acara Rapat Kedelapan:Menyetujui untuk mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya bagi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kesembilan:Menyetujui:1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Joni Swastanto sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat

berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Mengangkat Bapak Erwin Rijanto Slamet sebagai Komisaris Independen Perseroan.3. Masa jabatan Komisaris Independen yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris pada angka 1 dan angka 2, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Agus Dermawan Wintarto Martowardojo2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Pradjoto 3) Komisaris : Ibu Ratih Nurdiati4) Komisaris : Bapak Askolani5) Komisaris : Bapak Susyanto6) Komisaris Independen : Bapak Erwin Rijanto Slamet7) Komisaris Independen : Bapak Sigit Widyawan8) Komisaris Independen : Bapak Asmawi Syam 9) Komisaris Independen : Bapak Septian Hario Seto10) Komisaris Independen : Bapak Iman Sugema

5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Fit and Proper Test OJK dimaksud.

6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp820.100.820.494,00 atau sebesar Rp44,022623 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020 sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen:

No. Keterangan Tanggal

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai

7 April 20219 April 2021

2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai


3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) 9 April 2021

4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 30 April 2021

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang

Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 9 April 2021.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 30 April 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 31 Maret 2021

PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkDireksi

BNI

WORLDWORLD 9WEDNESDAY March 31, 2021

Reuters/Tom Nicholson

Children play at an Easter festival inspired by Beano comics at the Kew Royal Botanic Gardens in London on Tuesday.

Happy days

Joe Jackson

Agence France-Presse/LondonPressure intensifi ed Tuesday on the United Kingdom government to act over claims that a “rape cul-ture” is “endemic” throughout the country’s education system, after thousands of victims’ testi-monies were collated online.

Politicians and education lead-ers were among those calling on ministers to respond following the deluge of fi rst-hand accounts of sexual abuse, assault and other misconduct posted anonymous-ly on the website “Everyone’s Invited”.

Created by 22-year-old Sara Soma last summer, it has cata-logued nearly 10,000 testimonies from more than 38,000 contribu-tors, detailing harrowing alleged incidents ranging from catcalling

to rape across schools, colleges and universities.

The number of reports has increased dramatically since the disappearance and death of 33-year-old Sarah Everard as she walked home in London this month, sparking outrage and a national debate on women’s safety.

“From the testimonies ‘Ev-eryone’s Invited’ has received it is clear that rape culture is en-demic,” Soma wrote in The Times newspaper this week.

“Let’s hope there is a snow-ball eff ect and rape culture is bet-ter understood, and eradicated,” she added.

“It’s in all parts of society in-cluding all universities and all schools.”

Incidents involving boys from scores of schools have been col-

lated, including some attending elite fee-paying establishments such as Sherborne, Westmin-ster and Eton, where Prime Min-ister Boris Johnson and Prince William studied.

In recent days the reports have broadened to include numerous schools in the state-run educa-tion system as well as universities.

London’s Metropolitan Police has said it is assessing whether those who have posted their sto-ries could be encouraged to re-port crimes, and that “a number of reports of specifi c off ences” were being examined.

The National Police Chiefs’ Council (NPCC) has urged par-ents to take their sons to the po-lice if they are responsible for a sexual assault.

Education Minister Gavin Wil-liamson has called the victims’

testimonies “shocking and abhor-rent” and vowed to take “appro-priate action”, while providing few specifi c details.

“Any victim of these sicken-ing acts that we’ve seen reported should raise their concerns with someone they trust, whether that’s a family member or friend, a teacher, social worker, or the police,” he said Monday.

Meanwhile the education and interior ministries, along with the NPCC, are in contact with “Ev-eryone’s Invited” to provide “sup-port, protection and advice to those who are reporting abuse”, a government spokeswoman said. That includes contacting profes-sionals or the police if requested, she added.

However, the main opposi-tion Labour Party is pushing for a more comprehensive response.

UK government must probe 'rape culture' in education

Suez Canal says more ships to transit waterwayReuters

Ismailia, EgyptThe Suez Canal expects to see 140 more ships pass through the wa-terway on Tuesday after traffi c restarted overnight following the release of a grounded container ship, its chairman said.

Shipping convoys through the canal resumed on Monday evening after tugs pulled the 400-meter-long Ever Given con-tainer carrier free from the spot where it became wedged diago-nally in high winds on March 23.

The Ever Given’s stranding across a southern section of the canal forced a halt to all traffi c, leading to a buildup of 422 ships at either end of the canal and along its course.

Suez Canal Authority chair-man Osama Rabie said 95 ships would pass by 7 p.m. local time (17 GMT) on Tuesday and a fur-ther 45 by midnight, reasserting that he hoped a backlog caused by the blockage would be cleared in three to four days.

Egyptian President Abdel Fat-tah al-Sisi said the Ever Given’s grounding had drawn attention to the importance of the waterway for global trade.

“We didn’t hope for something like this, but fate was doing its work. It showed and reaffi rmed the reality and importance” of the canal, Sisi said as he greeted staff on a visit to the Suez Canal Au-thority (SCA) in Ismailia.

Earlier, shipping was on the move again late on Monday in

Egypt’s Suez Canal after tugs re-fl oated a giant container ship which had been blocking the channel for almost a week, caus-ing a huge buildup of vessels around the waterway.

With the Ever Given dislodged, 113 ships were expected to transit the canal in both directions by ear-ly Tuesday morning, SCA chair-man Osama Rabie told report-ers. He said a backlog of 422 ships could be cleared in three-and-a-half days.

Evergreen Line, which is leas-ing the Ever Given, said the ship would be inspected for seawor-thiness in the Great Bitter Lake, which separates two sections of the canal.

“The ship was ready for lim-ited navigation after an initial

inspection and not a single con-tainer was damaged, but a second investigation will be more precise and if it was aff ected it will show,” Rabie said.

At dawn on Monday, rescue workers from the SCA working with a team from Dutch fi rm Smit Salvage partially refl oated the ship and straightened it in the ca-nal. After several hours it shifted briefl y back across the canal be-fore being maneuvered free by tugs as the tide changed, a canal source said.

“The time pressure to com-plete this operation was evident and unprecedented,” said Peter Berdowski, CEO of Smit Salvage owner Boskalis, after the Ever Given was refl oated.

The company said approxi-

mately 30,000 cubic meters of sand had been dredged to refl oat the 224,000-ton container ship and a total of 11 tugs and two pow-erful sea tugs were used to pull the ship free.

Bernhard Schulte Shipman-agement, the technical managers of the container ship, said there were no reports of pollution or cargo damage.

Vessels waiting to transit the canal include dozens of contain-er ships, bulk carriers, oil tankers and liquefi ed natural gas or lique-fi ed petroleum gas vessels, Nile TV reported.

Rabie said that within four days, traffi c would return to nor-mal. “We’ll work day and night to end the backlog.”

Vessels similar in size to the

Ever Given, which is one of the world’s largest container ships, could pass through the canal safe-ly, he added, and the SCA would not change its policy on admitting such ships.

Shipping group Maersk said the knock-on disruptions to glob-al shipping could take weeks or months to unravel.

Owners and charterers of de-layed ships face at least US$24 million in expenses they will be unable to recoup as their insurance policies do not cover them and cargo owners could also face uninsured losses, industry sources said.

Oil prices fell 1 percent after the ship was refl oated while shares of Taiwan-listed Evergreen Marine Corp rose.

Ever Given’s grounding has drawn attention to importance of waterway for global trade: Al-Sisi

ANNOUNCEMENTSUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERSPT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk29 MARCH 2021

The Board of Directors of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk hereinafter called “The Company”, domiciled in Central Jakarta, that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders hereinafter called “Meeting”as follows:

Day/Date : Monday, 29 March 2021Time : 2.22 PM until 4.19 PMVenue : Ballroom, BNI Tower 6th Floor Jl. Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, Jakarta

With the following agenda:1. The approval of the Company’s Annual Report and validation of the Company’s Consolidated Financial

Statements, the Board of Commissioners Supervisory Actions Report and validation of the Annual Report of

and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors from the management actions and to all members of the Board of Commissioners from the supervisory actions carried out for the

2. 3. The determination of the remuneration (salary, allowance, and facilities) for the Board of Directors and Board

of Commissioners of the Company for the year 2021 as well as tantiem for the year 2020.4. The appointment of a Registered Public Accountants Firm to perform the audit on the Company’s

Consolidated Financial Statements and the Annual Report of Partnership & Community Development

5. Approval on the Amendments of the Company’s Articles of Association.6. Approval on the Transfer of Shares Resulting from Buyback of Shares that is Kept as a Treasury Stock.7. The approval of the Updating Recovery Plan Report of the Company.8.

MBU/11/2020 dated 12 November 2020 concerning Management Contract and Annual Management

9. The Change in the Company’s Management Composition.

The meeting attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:Board of Commissioners:1. Mr. Pradjoto, Vice President Commisioner/Independent Commisioner;2. Mr. Asmawi Syam, Independent Commisioner;3. Mr. Sigit Widyawan, Independent Commisioner;4. Mr. Septian Hario Seto, Independent Commisioner;5. Mr. Iman Sugema, Independent Commisioner;6. Mr. Joni Swastanto, Commisioner;7. Mr. Susyanto, Commisioner.Board of Directors:1. Mr. Royke Tumilaar, President Director;2. Mrs. Adi Sulistyowati, Vice President Director;3. Mr. Bob Tyasika Ananta, Managing Director Human Capital and Compliance;4. Mr. David Pirzada, Managing Director Risk Management;5. Mrs. Novita Widya Anggraini, Managing Director Finance;6. Mr. Sis Apik Wijayanto, Managing Director Institutional Relation;7. Mrs. Corina Leyla Karnalies, Managing Director Consumer Banking;8. 9. Mr. Ronny Venir, Managing Director Service & Network;10. Mr. Henry Panjaitan, Managing Director Treasury & International Banking;11. 12. Mr. Silvano Winston Rumantir, Managing Director Corporate Banking.

The Meeting was attended by 14.875.307.905 shares including The Series A Dwiwarna Share with valid voting rights or equal with 79.8499469% of total shares with valid voting rights that have been issued by the Company totaling 18,629,076,758 shares.

Chairperson of The MeetingThe meeting was chaired by Mr. Pradjoto (Vice President Commisioner/Independent Commisioner) as Substitute Chairman I based on The Letter of the Board of Commissioner Number DK/25 dated 16 March 2021.

Question, Answer, and Opinion SessionsShareholders / their proxies are given the opportunity to raise questions and / or provide opinions regarding

question for all of the Meeting Agenda.

Meeting Resolution MechanismResolution shall be made based on deliberation or discussion leading to mutual consensus. In the event that a resolution to be made based on mutual consensus is not reached, such resolution shall be made based on assenting votes. The voting is performed by vote cards and electronic counting.

Independent Parties to Count the Vote

SH as Public Notary.

Minutes/Resolution of the MeetingThe Meeting and the Resolution are stated in the Deed No. 14 dated 29 March 2021, made by Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta.

Meeting Resolution:

reached, then the Resolution is made by assenting votes with the following results:

Agenda (Including one share ofDwiwarna Series A

Share)

Against Abstain

Agenda I 14,857,107,687 shares or 99.8776481% shares of all shares with voting rights present at the Meeting.

0 shares or 0% shares of all shares with voting rights present at the Meeting.

18,200,218 shares or 0.1223519% shares of all shares with voting rights present at the Meeting.

Agenda II 14,855,929,205 shares or 99.8697257% shares of all shares with voting rights present at the Meeting.


37,300 shares or 0.0002508% shares of all shares with voting rights present at the Meeting.

Agenda III 14,373,904,904 shares or 96.6292933% shares of all shares with voting rights present at the Meeting.



Agenda IV 14,136,135,759 shares or 95.0308784% shares of all shares with voting rights present at the Meeting.



Agenda V 12,329,805,060 shares or 82.8877301% shares of all shares with voting rights present at the Meeting.

2,529,757,345 shares or 17.0064200% shares of all shares with voting rights present at the Meeting.


Agenda VI 12,605,996,460 shares or 84.7444405% shares of all shares with voting rights present at the Meeting.




Share)

Against Abstain

Agenda VII 14,875,270,605 shares or 99.9997492% shares of all shares with voting rights present at the Meeting.

0 shares or 0.00% shares of all shares with voting rights present at the Meeting.


Agenda VIII 14,875,270,505 shares or 99.9997485% shares of all shares with voting rights present at the Meeting.



Agenda IX 12,116,088,144 shares or 81.4510074% shares of all shares with voting rights present at the Meeting.



Notes:1. 2.

Shareholders with voting rights who are present at the GMS but not casting vote (abstain) are considered to cast the same vote as the majority vote of the voting.

The resolutions of the meeting are as follow:

First Agenda:1.

2021, with opinion: The Consolidated Financial Statements have been presented fairly, in all material respects.

2. Approve and ratify the Annual Report of Partnership and Community Development Program including

Statements have been presented fairly, in all material respects.3. Grant full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and

the Board of Commissioners from the management actions and from the supervisory actions they carried

Community Development Program, to the extent that such actions do not constitute criminal offenses; and

In addition to the above resolutions, the Company has also reported to the following:1.

Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuer Companies, and Publicly Listed Companies, the Company has communicated the Sustainable Financial Action Plan to the Shareholders.

2. The Company has also explained the progress of the preliminary of the PSAK 71 Implementation – Financial Instrument which is adopted from IFRS 9 – Financial Instrument effective on 1 January 2020.

3.

changes report of the composition of the Company Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomitation and Remuneration Committee and also Integrated GCG Committee.

Second Agenda:

1. A dividend of 25% or Rp820,100,820,494.00 (eight hundred twenty billion one hundred million eight hundred

which will be paid with following provisions:a. Republic of Indonesia dividend regarding 60% shares or amounted Rp Rp492,577,663,633.03 (four

b. While for the ownership of 40% of public shares or a value of Rp327,523,159,322.46 (three hundred

ownership.c. To grant power and authority to the Company’s Board of Directors with the substitution rights to set the

schedule and the procedures for distribution for the 2020 Financial Year cash dividends in accordance with prevailing regulations.

2. A sum of 75% or Rp2,460,302,461,482.00 (two trillion four hundred sixty billion three hundred two million

Third Agenda:1. To grant power and authority to the Seri A Dwiwarna Shareholders to determine tantiem for the 2020

for the year 2021, for the Company’s Board of Commissioners.2. To grant power and authority to the Company’s Board of Commissioners with the prior written approval of Seri

A Dwiwarna Shaherolders to determine tantiem for the 2020 Financial Year, and to determine remuneration/

Forth Agenda:Approve:1.

Accounting Firm that will audit the Company’s Consolidated Financial Statements, BNI Annual Report on

2021 Financial Year.2. Approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint

3. Authorized the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other

dismiss and assign a Replacement Public Accountant Firm in the case of Tanudiredja, Wibisana, Rintis &

Company’s Consolidated Financial Statements, the Annual Report on the Implementation of the Partnership and Community Development Program and other reports for the 2021 Financial Year, including determining the honorarium and other requirements for the Alternate Public Accountant Firm.

Fifth Agenda:1. To approve the amendments to the Company’s Articles of Association. i.e. adjustments to Regulation of the

2. To approve the reconstruction / recompositing of the entire provisions of the Articles of Association in connection with the amendments as referred to in point 1 of the resolution mentioned above.

3. To grant power and authority to the Company’s Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolution of this item on the agenda of the Meeting, including reconstructing and restating the Company’s Articles of Association in its entirety in a Notarial Deed and submitting the

the Company’s Articles of Association, doing anything which is deemed necessary and expedient to achieve

the said purposes without any exception whatsoever, including making addition and/or amendments to such Amendments to the Company’s Articles of Association if it is required by the relevant authorities.

Sixth Agenda:1. Approved the transfer of shares resulting from buyback of shares in 2020 that is kept as treasury stock in

2.

To approve the Updating of Recovery Plan of the Company of 2020 within the framework of complying with the

Bank.

Eighth Agenda:

MBU/11/2020 dated 12 November 2020 regarding Management Contract and Annual Management Contract of

Ninth Agenda:1. To dismiss with respect Mr. Joni Swastanto as Commissioner of the Company, appointed based on Annual

GMS FY 2015 resolution, commencing from the closing of this GMS with an expression of gratitude for their

of Commissioners of the Company. 2. 3.

be in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association, with due observance of the

discharge them at any time.4. Upon the dismissal and appointment of the members of the Company’s Board of Commissioners as referred

of Commissioners of the Company shall become as follows:1) President Commisioner/Independent Commisioner : Mr. Agus Dermawan Wintarto

Martowardojo 2) Vice President Commisioner/Independent Commisioner : Mr. Pradjoto 3) Commisioner : Mrs. Ratih Nurdiati4) Commisioner : Mr. Askolani5) Commisioner : Mr. Susyanto6) 7) Independent Commisioner : Mr. Sigit Widyawan8) Independent Commisioner : Mr. Asmawi Syam 9) Independent Commisioner : Mr. Septian Hario Seto10) Independent Commisioner : Mr. Iman Sugema

5. The newly appointed member of Board of Commisoner as referred to in sub paragraph 2 may only perform

with the prevailing laws and regulations. In the event that a member of the Board of Commissioners of the Company is subsequently declared not approved as a member of the Board of Commissioners in the Fit and

date the decision on the result of the Fit and Proper Test was made.6. The members of the Board of Commissioners appointed as referred to in sub paragraph 2 above who are

still holding other positions which are prohibited by the laws and regulations to be hold concurrently by a

be dismissed from his/her said position.7.

8. To grant power and authority to the Company’s Board of Directors with the right of substitution to state the

Furthermore, according to the resolution of the Second Agenda as mentioned above where it has been decided

share will pay to the shareholder of the Company.

According to above matters, the Company announce of the schedule and the procedures of cash dividend payment of the 2020 Financial Year as follows:

No. Date

1. Last date of the trading period of the Company’s share on the stock exchange with dividends rights (Cum Dividends)• Regular and Negotiation Markets• Cash Market


2. First date of the trading period of the Company’s shares on the Stock

• Regular and Negotiation Markets• Cash Market


3. Recording date (the date of Registered Shareholders who entitled to receive cash dividend) 9 April 2021

4. Payment date for Cash Dividends 30 April 2021

1. Cash dividend will be paid to Shareholders as recorded in Shareholder Register (DPS) of the Company and/or in the sub securities account in Collective Custodian of the Indonesian Central Securities Depository or PT

on 9 April 2021.2.

in securities companies and / or custodian banks where Shareholders open securities accounts. Meanwhile,

will be transferred to the Shareholders’ account.3. The cash dividend will be taxed following the applicable tax laws and regulations. Shareholders can obtain

securities account, then the shareholder must be responsible for reporting the dividend received in the tax reporting for the tax year concerned.

4. Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use the tariff based on the Double

and submitting documentary proof of record or receipt of DGT / SKD which has been uploaded to the website

the said document, dividends cash paid will be subject to 20% of Income Tax Article 26.

Jakarta, 31 March 2021

PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkThe Board of Directors

BNI

NOTARIS & PPAT

FATHIAH HELMI, SH


Nomor : 19/Ket/Not/111/2021 Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta 10220, u.p. Direksi

Dengan hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,

("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Pusat

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2021 ("RUPSTH'') yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 29 Maret 2021 Nomor: 14, yang pada pokoknya RUPSTH memutuskan menyetujui haf-hal sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah

dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsofidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. 00022/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

2. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja — firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. 00100/2.1032/AU.2/10/0240-1/1/11/2021 tanggal 9 Februari 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de

charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.

Mata Acara Rapat Kedua: Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020 dengan penggunaan sebagai berikut: 1. Dividen sebesar 25% atau senilai Rp820.100.820.494,00 (delapan ratus dua puluh miliar

seratus juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan

ketentuan sebagai berikut:

Graha Irama Lt. 6 c J1. HR. Rasura Said Blok X-1 Kav. 18z2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : [email protected]

NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

a. Dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% saham atau senilai Rp492.577.663,633,03 (empat ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga Rupiah koma nol tiga sen) akan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.




Mata Acara Rapat Ketiga: Menyetujui: 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk

menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2021, bagi anggota Dewan Komisaris.


Mata Acara Rapat Keempat: Menyetujui: 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - member of PwC,

sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, BNI Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, serta Laporan Lainnya untuk Tahun Buku 2021.


3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan -member of PwC, dan memberhentikan serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - member of PwC karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2021, terrnasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Mata Acara Rapat Kelima: 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan POJK

No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan

Graha Irama Lt. 6 c JI. IIR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp; 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : [email protected]


Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019; POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka; dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.



Mata Acara Rapat Keenam: 1. Menyetujui untuk mengalihkan secara keseluruhan saham hasil pembe[ian kembali (buyback)

tahun 2020 yang disimpan sebagai saham tresuri (treasury stock) sebanyak 19.579.700 lembar saham dalam rangka program kepemilikan saham oleh pegawai dan/atau program kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris.


Mata Acara Rapat Ketujuh: Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovety Plan) Perseroan Tahun 2020 dalam Rangka memenuhi regulasi POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovety Plan) bagi Bank Sistemik.

Mata Acara Rapat Kedelapan: Menyetujui untuk mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER- 11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya bagi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kesem bilan: Menyetujui: 1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Joni Swastanto sebagai Komisaris Perseroan yang

diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Mengangkat Tuan Erwin Rijanto Sfamet sebagai Komisaris independen Perseroan.

3. Masa jabatan Komisaris Independen yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk

memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris pada angka 1 dan angka

2, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Graha Irama Lt. 6 c J1. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp; 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : [email protected]


1) Komisaris Utama/Komisaris Independen

2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen 3) Komisaris 4) Komisaris 5) Komisaris 6) Komisaris Independen 7) Komisaris Independen 8) Komisaris Independen 9) Komisaris Independen 10) Komisaris Independen

: Tuan Agus Dermawan Wintarto Martowardojo

: Tuan Pradjoto : Nyonya Ratih Nurdiati : Tuan Askolani : Tuan Susyanto : Tuan Erwin Rijanto Slamet : Tuan Sigit Widyawan : Tuan Asmawi Syam : Tuan Septian Hario Seto

Tuan Iman Sugema

5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Fit and Proper Test

OJK dimaksud.


7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penifaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas

anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.


Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

di Jakarta

41n04 P.411/4

HIAH HELMI, SH

Graha lrama Lt. 6 c J1. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : [email protected]


q.

,V1 ucha ro






Dengan hormat,



Corporate Sceretary



RABU 31 MARET 2021



5 MACRO ECONOMICS



























ist




















Mata AcaraSetuju


















Mata AcaraSetuju






































































BNI




Happy days

Joe Jackson



































































Meeting Resolution:



Share)

Against Abstain




















Share)

Against Abstain










Notes:1. 2.



First Agenda:1.









3.


Second Agenda:






















2.


Bank.

Eighth Agenda:


















No. Date









on 9 April 2021.2.









BNI

NOTARIS & PPAT

FATHIAH HELMI, SH






















Tuan Iman Sugema



OJK dimaksud.






di Jakarta

41n04 P.411/4

HIAH HELMI, SH
