Kliping, 19 Februari 2016
-
Upload
kliping-digital-harian-pembiayaan-perumahan-pupr -
Category
Documents
-
view
230 -
download
0
Transcript of Kliping, 19 Februari 2016
-
8/19/2019 Kliping, 19 Februari 2016
1/15
-
8/19/2019 Kliping, 19 Februari 2016
2/15
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
‘Halaman/Rubrik
N
J0 {ekuwm/\.
1
Media
I
km?“
klumalis
I
Hm‘
Bank
Didorong
ken Rumah
Rakyat
Harga
Sewa Harus
Terj-angkau
Masyarakat
JAKARTA,
KOMPAS
— Sektor
perbankan
==1
-
8/19/2019 Kliping, 19 Februari 2016
3/15
i
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
i ~
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
5 F£H?UAR\
20l a
/
DTOMOTIF
Media
:I
IUDODOQ
Pumalis
:
dew
Tanggal
:
‘I
Halaman/Rubrik
:
’ /6
‘
-
8/19/2019 Kliping, 19 Februari 2016
4/15
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
I
20%
‘Halaman/Rubrik
‘S
Media
K
an
U
7‘
Jumalis
:
“Um
Pembiayaan
Perumahan
Pemerintah
melalui
Kementerian
m@“iad17°°-°°°
uitdannvn
MBR
hanya
300.000 unit saja.
Pekerjaan
Umum
clan Perumahan
Rakyat
Menesponsprngram
(PUPR)
terus
menggenjot
pelaksanaaan
P*“ f‘“““‘j“
“'““ “BTNs°
bagal
satu satunyabank
yang
program
sejuta
tahun ini.
Untuk
vf=>1
-
8/19/2019 Kliping, 19 Februari 2016
5/15
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal I
‘9
W
620‘
6 ‘I-Ialaman/Rubrik
I
Zwbmrh.
Media
W
Mxm
‘Jumalis
I
terang
Direkgur
Utama
BTN,
bijakan
khusus
yang
dapat
Maryono
di
Jakarta,
belum
dimanfaatkan
antara
lain
:
lama
ini.
-
KPR
Sejahtera
FLPP
(fasi1i-
,
Menurut
Maryono,
pel'~
tas
likuiditas
pemhiayaan
pe-
mintaan
rumah
masih
sangat
rumahan):
suku
bunga
ringan
tinggi
untuk
kelas
menengah
5
persen
dan
uang
muka
1
'
bawah.
Ini
peluang
bisnls
dan
persen,
bebas
biaya
adminis-
tidak
bisa
dibiarkan
begitu
trasi,
KPR
BTN
Platinum,
suku
saja.
Harus
direspon
karena
bunga
ringan
mulai
dari
6,6
potensinya
ada.
Pengembang
persen
xed
1
tahun
(program
dapat
membangun
rumah
dan
subsidi blmga
pengembang),
kami
perbankan
dapat
n1enya-
suku
bunga
promosi
regular
lurkan
KPR,”
kata
Maryono.
(non
program
subsidi
bunga
>
Saat
ini,
misalnya,
Lmtuk
pengembang)
9,6
persen
xed
memenuhi
pasokan
hunian
1
tahun,
9,9
persen
xed
2
di
berbagai
segmen,
BTN
tahun
dan
10,6
persen
xed
3
menggelar
pameran
proper-ti
ta.hun.
pada
13
hingga
21
Fehruari
Ialu
ada
program
uang
2016
di
Jakarta.
Pameran
ini
muka rin‘gan
mulai
dari
5
'
bertitel
Indonesia
Proeperly
per-sen
unruk
fasilltas
pembi-
Expo
(IPE)
2016.
ayaan
I
dengan
luas
bangu-
Y
“Banyak
paket
promosi
dan
nan
maksimal
70
m2,
diskon
kemudahan
yang
ditawarkan
provisi
50 persen
dan
bebas
selama
pameran
berlangsung.
biaya
Adminiscrasi,
diskon
Beli
sekarang
atau
besok,
yang
premi
asuransi
jiwa
20
persen,
jelas
promosi
selama
pameran
dan
one hour
approval.
lebih
menarik
dan
mengun-
“Inilah
moment
yang
tepat
tungkan,
terang
Maryono.
untuk
menjual
produk
rumah
Maryono
menjelaskan
kepada
masyarakat
sekaligus
Indonesia
Property
Expo
2016
membelinya
baik
secara
tunai
didukung
oleh
hampir
250
ataupun
ICPR,”
kata
Maryono.
pengernbang
dengan
lebih
Banyakfasilitas
kemudahan
dari
650
proyek
perumahan
dan
promosi
yang
bervareasi
yang
tersebar
di
Iabodetabek,
yang
dapat
dimanfaatkan
Banten,
Bandung,
Suka-
masyarakat
selama
pameran
bumi,
Yogyakarta,
Semarang,
berlangsung.
Surabaya,
Bali,
Balikpapan,
Indonesia
Property
Expo
Samarinda,
Kendari
dan
Me-
juga
menjadi
harapan
dalam
dan.
Produk
yang
dipamerkan
memenuhj
program
sejuta
-
meliputi 1 u.mal1
bersubsidi
rumah.
Pertumbuhan
in-edit
;
dan
non
subsidi,
apartemen
BTN
selama
ini
cukup
agreslf
-
premium,
ruko,
rumah
dan
melampaui
rata-rata
apartemen
menengah.
Ke-
industri.
I yun/E-6
~
9
av
.2
-
8/19/2019 Kliping, 19 Februari 2016
6/15
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
IEMENTERIAN
PEIGIRJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
I
‘Q
Eadbwr
10
Halaman/Rubrik
Media
KG”
Jumalis
’
BU“
-
8/19/2019 Kliping, 19 Februari 2016
7/15
:
.'.9.'.;£'h
3‘
x
3
r
.
I
'.L :‘f;7:E§¥;&i‘?
._>;
.-:>¢-=;.
;=,.
.
-
'
-'-::'z;i‘=i.;i1*'=i'
L -'..
z'::
F “?;eZ:;_
.;
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal ’
:
Halaman/Rubrik
I9 Fdotwrr
20¢,
*]
11
/Pw@< *a
Media
:
J1.u'nalis
L0\\\,0\
@mm
-
8/19/2019 Kliping, 19 Februari 2016
8/15
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
r: W
Halaman/Rubrik
I’
Z1
f
ppgqerwy
Media
U
Jurnalis
\r\U23l~g*
a|\,9
\A\\.\mdAbT\\
i
P
‘L
-
8/19/2019 Kliping, 19 Februari 2016
9/15
Jalan
Panjang
RUU Tapera
Kamis,
18 Februari 2016, 16:00 WIB
Pembahasan
Rancangan
Undang
Undang Tabungan
Perumahan
Rakyat RUU
Tapera) mendekati
akhir. Bila tak ada aral melintang,
RUU
ini akan
dibawa
ke
sidang
paripurna
DPR Maret
2016.
Pembahasannya
yang
memakan waktu
bertahun-tahun
diharapkan dapat
membuahkan UU
yang
mumpuni
untuk mengatasi
persoalan perumahan
bagi
rakyat kecil.
Pembahasan
RUU
yang diajukan sejak
DPR
periode
2009-2014 itu
sekarang
telah
mencapai
85 persen dan ditargetkan tuntas
dalam
tempo
sebulan
ke
depan. Wakil
Ketua
Panitia
Khusus
RUU
Tapera
Mukhamad
Misbakhun
mengatakan,
pembahasan
RUU Tapera berjalan
sesuai
target.
Tim
perumus
kini
tinggal menyisir
permasalahan
yang
tersisa untuk kemudian
disinkronisasi.
Februari
kita targetkan
selesai
pembahasannya, ujarnya
di Jakarta, baru-baru
ini.
Pada
esensinya,
UU
Tapera
mengamanatkan
pemenuhan
kebutuhan perumahan
bagi
masyarakat terutama
masyarakat
berpenghasilan rendah
MBR).
Bukan
sekadar menyediakan
rumah
terjangkau,
tapi tempat
tinggal tersebut harus
memenuhi
syarat
sehat dan layak. Pemenuhan kebutuhan perumahan
untuk
rakyat
itu
juga harus
berpegang
pada
mekanisme
dana bersama, iuran, dan
gotong
royong,
kepada
seluruh pekerja
formal
dan informal.
Masyarakat,
baik
yang bekerja di sektor
formal
maupun informal,
secara sukarela
menjadi
anggota Tapera.
Untuk
selanjutnya,
hak dan
kewajiban
anggota
Tapera
akan
diatur
dalam
peraturan
pemerintah
PP).
Pemerintah
pun
akan
membentuk
Badan
Pengelola
BP)
Tapera
beserta Dewan
Pengawas
yang menempel
di
Kementerian
Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan Rakyat Kementerian
PUPR).
Dana
akan dikumpulkan
dan
digulirkan
untuk
menyelesaikan kesenjangan
perumahan,
kata
Misbakhun.
Melalui
UU
Tapera, pekerja formal
dan informal akan
diwajibkan
membayar iuran
yang dipungut
dari
gaji
atau
penghasilan
mereka.
Direktur Jenderal Pembiayaan
Perumahan
Kementerian
PUPR
Maurin
Sitorus
menjelaskan,
besaran iuran
akan
diatur
dalam PP
yang
dibuat
setelah
RUU
disahkan
DPR.
Dalam pembahasan
RUU diusulkan
besaran iuran
Tapera
bagi
pekerja formal
anggota
BP Tapera
sebesar
2,5
persen dari
penghasilan
bulanannya.
Sementara,
bagi
pemberi kerja
ditarik iuran 0,5 persen
dari
penghasilan
karyawan.
Beban
pembayaran
iuran
ditanggung
bersama pekerja dan
pemberi
kerja.
Untuk
pekerja
informal,
pungutan Tapera diusulkan
disetarakan
dengan pekerja
formal.
Sebagai
contoh, untuk wilayah
DKI
Jakarta,
patokan penghasilan
bulanan
pekerja
informal
akan
mengikuti besaran
upah
minimum provinsi
UMP) sebesar
Rp
3,1
juta.
Dengan begitu,
besaran
patokan
penghasilan
untuk
pekerja
informal
akan
berbeda-beda
di tiap provinsi
mengikuti UMP masing-masing.
-
8/19/2019 Kliping, 19 Februari 2016
10/15
Maurin
menyatakan, sekitar
60 persen kalangan
pekerja
di lndonesia merupakan
pekerja
informal.
Kalangan pekerja tersebut kerap
kesulitan
mengakses dana
perbankan
untuk
pengadaan
perumahan
karena dianggap tidak
memenuhi
syarat
formalitas.
Dengan
menjadi
anggota
BP
Tapera,
mereka
akan
dimudahkan dalam
akses
kredit pemilikan
rumah.
“BP Tapera
juga akan
mengadakan
pemberdayaan
pekerja informal, misalnya,
dengan
membentuk
koperasi, ujar Maurin.
Khusus untuk
anggota
BP
Tapera yang masuk
kategori MBR,
Maurin
menjelaskan,
juga
bisa memperoleh manfaat
bantuan
subsidi kredit pemilikan
rumah
KPR).
Syaratnya,
yang
bersangkutan
belum memiliki
rumah dan
sudah
menikah.
Sementara,
bagi
anggota BP Tapera
yang
tidak masuk
kategori MBR
tetap
bisa
menikmati manfaat karena
iuran yang
dibayarkan
akan
menjadi
tabungan
dan
investasi.
Uang
tersebut
akan
dikembalikan
ketika
masa
keanggotaannya
habis karena
pensiun. Uang
iuran
tersebut,
selain berfungsi
sebagai
penyediaan perumahan,
juga
sebagai
dana
jaminan
hari tua.
Atasi
Backlog
Melalui mekanisme
Tapera diharapkan dapat terhimpun
dana
masyarakat
dalam
jumlah besar
untuk pembangunan
perumahan. Selama
ini,
pembangunan
perumahan
yang
dilakukan pengembang kerap terkendala pendanaan. Tak
heran
bila
kini
diperkirakan kekurangan pasokan perumahan backlog) mencapai
angka
15
juta
unit.
Sekretaris
Jenderal
DPP
Real
Estat Indonesia
REI)
Hari
Raharta
yakin angka
backlog
bisa dikurangi secara
bertahap bila Tapera telah diberlakukan. Tapera
akan
membuka
jalan
penghimpunan dana
masyarakat secara besar-besaran.
Terutama
pembiayaan
untuk pengadaan perumahan
bagi MBR.
Hari
mengusulkan
dana
Tapera dapat dialokasikan untuk menstimulus kegiatan
konstruksi
bagi
pengembang. Alasannya,
pengembang kerap
kesulitan
untuk
mengakses
dana
murah
untuk
pembangunan
rumah bagi
MBR.
Kenyataannya,
dana pinjaman
yang
didapat
pengembang untuk
membangun rumah mewah
sama
bebannya
seperti
membangun rumah
murah.
Bunga kredit
konstruksi
untuk
membangun
rumah
murah dan mewah setara,
yakni
11-12
persen,
kata
Hari.
Becermin
dari
kesulitan itu, Hari
mengusulkan adanya
stimulus
berupa penurunan
bunga
kredit konstruksi.
Bunga
kredit
konstruksi
perlu dibedakan
antara
rumah
mewah
dan sederhana.
Pembiayaan
untuk
rumah
sederhana
seharusnya
dikenakan
beban bunga
yang lebih
rendah
dibandingkan rumah mewah.
REI berkomitmen
untuk
konsisten
mendukung
program pemerintah
dalam
menyediakan
rumah
murah dengan komposisi
hingga
75
persen dari total
rumah
yang
dibangun anggotanya.
Sisanya
para
pengembang
di REI
bisa
bermain
dalam
pembangunan
rumah menengah
ke
atas. Bila stimulus
itu
berjalan, manfaat RUU
-
8/19/2019 Kliping, 19 Februari 2016
11/15
Tapera
diperkirakannya
bisa dinikmati
bersama bagi
calon penghuni
rumah
murah
maupun
pihak
pengembang.
Keinginan
REI
itu
mendapatkan respons positif
dari
perbankan.
Direktur
PT
Bank
Tabungan
Negara
Tbk
BTN) Oni Febriarto Rahardjo mengatakan,
dana tapera
yang
terhimpun
bisa digunakan untuk
membiayai perumahan
dengan
bunga rendah.
Bahkan,
tanpa
ragu Oni
menyebutkan
kemungkinan
bunga KPR
bisa
lebih
rendah
dari
Iima
persen.
Karena cost
of fund
rendah,
bunga ke nasabah juga bisa lebih
rendah,
ujarnya.
Bahkan, bila
dana
Tapera
bisa
dikelola
BTN, dana murah
yang
dimiliki
bank BUMN
ini dapat
mencapai
70
persen
dari
posisi
berjalan
50 persen. Dampak
positifnya,
masyarakatjadi
lebih
mudah mengambil KPR dengan
bunga
yang
murah.
Pengembang
pun bisa
mendapatkan
manfaat serupa.
BTN
selama
ini
dikenal sebagai
pemain
utama
penyalur pembiayaan
untuk
sektor
properti.
Sekitar 97
persen pembiayaan
bank
pelat
merah ini
disalurkan ke
sektor
tersebut. rep:Sonia Fitri,
Budi
Raharjo,
ed:
Muhammad
Iqbal
http://wvvw.repub|ika.co.id/berita/koran/pareto/16/O2/18/o2qjp710-ia|an-panianq-ruu-
tagera
-
8/19/2019 Kliping, 19 Februari 2016
12/15
RUU
Tapera
Segera
Menjadi Undang-undang
:1‘
18
501)
.'J1‘
at 1; 3&7
£1
Liputanficom,
Jakarta
~
Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat
(PUPR),
Basuki
Hadimuljono mengatakan,
pihaknya bersama
Panitia Khusus
(Pansus) Rancangan
Undang-
undang (RUU)
Tabungan Perumahan Rakyat
(Tapera) Dewan
Perwakilan Rakyat
(DPR) RI
sepakat membawa RUU Tapera ke Sidang
Paripurna
DPR
RI
untuk
disahkan
menjadi
undang-undang
pada Kamis 18 Februari
2016.
Dikutip
dari
Rumahcom,
Basuki mengatakan, pemerintah
sependapat
dengan
pandangan
dari
Pansus RUU
Tapera,
terutama
soai mekanisme pemilihan
komisioner
Tapera
yang
tercantum
dalam Pasal 75.
Khusus
pada pasal
75,
kami
selaku
pemerintah sepakat
dengan pandangan
mayoritas
fraksi
yaitu
kembali
kepada
altematif pedama sesuai
draft awai, kata
Basuki.
Dengan
telah adanya kesamaan
pandangan antara pemerintah
dan
Pansus
RUU Tapera,
maka
Iangkah
selanjutnya adalah membawa
RUU
Tapera
ke Sidang
Paripurna
untuk
disetujui menjadi
undang~undang.
Ketua
Pansus
RUU Tapera sekaligus Anggota Komisi
V
dari Fraksi
Partai
Demokrasi
Indonesia
Perjuangan
(PDIP),
Yoseph Umar
Hadi
mengatakan, bita
nanti RUU Tapera
disahkan
menjadi
undang-undang,
maka UU Tapera adalah
undang-undang pertama
yang
dibuat
DPR
RI periode
2014-2019.
Dengan adanya
UU
Tapera
ini. maka setiap
warga
negara wajib berkontribusi
menghimpun
dana
untuk menyediakan perumahan khusus bagi masyarakat
yang
kurang mampu.
ini artinya
bukan sekadar
‘pecah telor‘
dalam
menciptakan undang-undang
baru, melainkan
juga
menjadi kebanggaan kita semua,
karena
undang-undang ini
sudah
ditunggu
masyarakat
khususnya bagi yang kurang mampu,
kata
Yoseph.
Sementara
itu, Ketua
Panitia
Kerja
(Panja), Syaiful
Rasyid menyampaikan
selama proses
pembahasan,
banyak terjadi perubahan
dan
penyempurnaan. Pembahasan
di Panja
pun
menghasilkan
12
bab
dengan 82
pasal
dari
yang sebelumnya hanya
terdiri dari
78 pasal.
Rapat
kerja tersebut dihadiri oleh
13 anggota
Pansus
RUU Tapera dari delapan
fraksi
serta
sejumlah pejabat
Kementerian
PUPR. Meski dua fraksi
tidak hadir, yaitu
Fraksi Partai
Hati
Nurani
Rakyat (Hanura)
dan
Fraksi Partai
Kebangkitan
Bangsa
(PKB),
namun melalui surat
kepada
pimpinan
rapat menyatakan
mendukung agar RUU
Tapera
yang dibahas dilanjutkan
ke Sidang
Paripurna. (Anto
E/Ahm)
http://bisnis.liputan6.com/read/2438515/ruu-tapera-seqera-meniadi-undanq-undanq
-
8/19/2019 Kliping, 19 Februari 2016
13/15
K |I11l>.
I8 Fcbrlla
2016
- 2] I3 wb
REI:
Tapera
Diperlukan
untuk
Jangka
Panjang
JAKARTA
-
Ketua
Umum
Dewan
Pimpinan
Pusat
DPP)
Real Estat
Indonesia
REI)
Eddy
Hussy
mengatakan,
Rancangan
Undang-Undang
RUU)
Tabungan
Perumahan
Rakyat
Tapera)
diperlukan
bangsa
besar
seperti
Indonesia,
terutama
untukjangka
panjang.
Menurut
saya
memang
diperlukan
dalam
satu
bangsa
yang besar
seperti
Indonesia,
ujarnya
saat
ditemui
di
kawasan
Mega
Kuningan.
Jakarta,
Kamis
18/2/2016).
Keberadaan
Tape-ra,
kata dia,
merupakzm
suatu
solusi
terbaik
dalam
mengatasi
permasalahan
perumahan.
Akan
telapi,
dalam
penerapannya
juga
harus
mempertinibangkan
situasi
perekonomian
Indonesia
maupun
global
yang
kini dihadapi.
Eddy
melanj
utkna,
pihaknya
kini
sedang
berupaya
untuk
menekan
biaya
agar tetap
kompetitil
di
dunia usaha.
Apakah
aturan
itu
harus
diterapkan
dengan
segera
atau
ditunda.
Itu
perlu dipertimbangkan
karena
kita
sekarang
menekan
berbagai
cost,
pungkasnya.
rzk)
http://economv.okezone.com/read/2016/O2/18/470/1315857/rei-tapera-diperlukan-
untuk-‘|angka-ganiang
-
8/19/2019 Kliping, 19 Februari 2016
14/15
Kamis,
I8
Fcbman 2016
- I5 S9
\v|l)
Menkeu:
Tapera
Bagus, Tapi
Lebih
Baik
Sediakan
Rusun
atau
Apartemen
JAKARTA
- Menteri Keuangan Barnbang Brodjonegoro
Inengemukakan
kesetuj
uannya
terhadap
inisiatif pemerintah dalam rangka
menyediakan pcrumahan
bagi
masyarakat
berpcnghasilan
rcndah
(MBR) melalui
Rancangan
Undang-Undang
(RUU) Tabungan
Perumahan
Rakyat (Tapera).
Akan
tetapi,
menurut Bambang, dalam mcnyediakan
rumah bagi
MBR, tidak
harus dilakukan
melalui
RUU Tapera.
Melainkan
dapat
dilakukan dengan
cara
menyediakan
penyewaan
rumah
susun
(rusun)
atau
apartemen.
Pcmerintahdcngan DPR
ini sctujui Tapcra. Tujuannya
bagus.
tapi
tidak
harus. Lcbih
baik
utamakan penyewaan
rusun. apanemen
untuk
MBR.
ujarnya
dalam
keynote
spesch
Propcny
Mortgage
Summit 2016,
Jakarta,
Kamis
(18/2/2016).
Dalam ha] ini,
dia
meminta
pemerintah
daerah (pemda),
Kementerian
PUPR,
sea
berbagai
pihak swasta untuk menyediakannya.
Dorongsebanyak mungkin
Pemda_
Kementerizm PUPR. atau
apakah
swasta untuk
masuk kc
Sana, terangnya.
(P114)
http://economy.okezone.com/read/2016/02/18/470/1315552/menkeu-tapera-baqus-
tgpi-lebih-baik-sediakan-rusun-atau-apartemen
-
8/19/2019 Kliping, 19 Februari 2016
15/15