0

KISAH HIDUP PEREMPUAN YANG DIPERDAGANGKAN

DAN BENTUK BANTUAN SOSIAL

PSIKOLOGIS PENANGANAN

KORBAN

(Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR)

(Skripsi)

Oleh

DARA PRAMONITHA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2010

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Provinsi Lampung, tepatnya di Kampung Karang Jaya, Kelurahan Karang

Maritim, Kecamatan Panjang, selama tahun 2001 kejadian trafficking - perempuan

dan anak perempuan - untuk kepentingan bisnis pelayanan jasa seksual komersial

sebanyak lima orang. Kelima korban trafficking itu adalah yang terpantau dan

terekspose di media massa lokal. Di antara kelima korban trafficking itu ada

seorang korban (14 tahun) yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya.

Berita terakhir (14 Januari 2003) yang diterima oleh keluarga korban melalui

telpon yang diterima oleh bibinya menunjukkan bahwa korban, saat ini, berada di

Tawau, Malaysia. Hanya seorang – di antara kelima korban - yang melaporkan

kejadiannya serta memproses perkaranya dengan berakhir pada dijatuhkannya

putusan pengadilan selama 3,5 tahun bagi pelaku karena melanggar pasal 55

KUHP jo pasal 328 KUHP sebagai dakwaan primair dan pasal 55 jo pasal 330

KUHP dan pasal 55 jo pasal 247 sebagai dakwaan subsidair dan lebih subsidair.

Kejadian yang hampir sama terjadi juga di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan

Katibung, Provinsi Lampung pada tahun 2003, dengan korban yang jumlahnya

lebih banyak lagi (9 orang) yang direkrut oleh Maas Setiawan dengan cara

dijanjikan untuk bekerja di restauran yang ada di Bangka Belitung. Tetapi dalam

proses menuju Bangka Belitung salah satu korban diperkosa oleh Maas Setiawan.

Di samping itu, janji untuk dipekerjakan sebagai pelayan kafe milik Asnita dan

Herman alias Manlago yang berada di Kecamatan Toboali, Kepulauan Bangka

Belitung tidak hanya sebagai pelayan tetapi juga melayani tamu yang ingin

melakukan hubungan seks. Atas kejadian ini, Maas Setiawan didakwa oleh jaksa

penuntut umum dengan dakwaan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 332 ayat

(1) ke-2 KUHP primair, dan subsidair pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, atau lebih

subsidair pasal 297 KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Pada 23 Juni 2003 persidangan dengan pelaku Maas berakhir dengan

dijatuhkannya putusan pengadilan selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan.

Isu dan Wacana trafficking di Provinsi Lampung dapat dikatakan relatif baru

menjadi isu dan wacana, meskipun sebenarnya kriminalisasi perdagangan manusia

sendiri bukanlah masalah yang baru dan cukup banyak kejadian yang pernah

dipaparkan di media massa dan telah ada beberapa kasus yang dapat diputuskan di

pengadilan. Hal ini tercermin dari telah adanya perangkat hukum (KUHP Pasal

297) yang isinya pemidanaan atau mengancam akan menjatuhkan hukuman paling

lama enam tahun penjara bagi siapa pun yang memperdagangkan perempuan (usia

tidak ditentukan) dan anak laki-laki yang belum cukup umur.

Trafficking yang sebenarnya merupakan isu lokal yang kemudian ditarik menjadi

isu global dan memperoleh perhatian pemerintah pusat – dengan telah

dirumuskannya program kerja melawan trafficking oleh beberapa departemen

dengan koordinasi kementerian negara pemberdayaan perempuan - setelah

Indonesia dimasukkan ke dalam kelompok negara-negara Tier-3. Negara yang

masuk kategori Tier-3 dianggap tidak sepenuhnya memenuhi (not fully comply)

standar penanganan trafficking yang seperti yang ada dalam The Trafficking

Victim Protection Act of 2000, dan tidak melakukan usaha-usaha yang berarti

(significant efforts) untuk memenuhi standar tersebut.

Usaha-usaha yang semestinya dilakukan oleh pemerintah mencakup 3 kegiatan,

yaitu (a) pencegahan (prevention) di mana pemerintah perlu melakukan kampanye

dan dapat juga pendidikan ―melawan trafficking‖, (b) perlindungan (protection)

di mana pemerintah melindungi dan memberikan bantuan kepada korban

trafficking serta memastikan korban tidak dipidana, (c) penindakan hukum

(prosecution) di mana pemerintah dengan sungguh-sumgguh menyelidiki dan

menindak kegiatan trafficking, termasuk pejabat publik yang terlibat,

memfasilitasi atau membiarkan terjadinya trafficking. Tentunya, sebelum

merumuskan kembali program/kegiatan untuk menaikkan peringkat yang lebih

baik dalam penanganan trafficking perlu dilakukan kajian berdasarkan situasi,

kondisi, dan kebutuhan korban.

Kajian life herstory korban trafficking dapat menggambarkan korban trafficking

berdasarkan situasi dan kondisi yang menjadi akselerasi terjadinya trafficking dan

kebutuhan korban sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan setelah menjadi

korban trafficking. Hanya saja belum banyak dan sulit diperoleh hasil kajiannya –

untuk mengatakan tidak ada yang telah dipublikasikan dan hanya dilakukan untuk

kajian komunitas/wilayah tertentu. Kekosongan atau kelangkaan kajian

lifeherstory perempuan dan anak perempuan korban trafficking menjadi minat

peneliti untuk dikaji dengan tujuan mengungkap situasi dan kondisi serta

kebutuhan perempuan dan anak perempuan korban trafficking yang berasal dari

Provinsi Lampung.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah :

1. Bagaimana karakteristik perempuan korban trafficking serta kondisi

lingkungan sosialnya?

2. Bagaimanakah modus operasi trafficking perempuan untuk kepentingan

bisnis pelayanan jasa seksual komersial yang digunakan oleh traffickers

dan bentuk bantuan sosial psikologis penangan korban ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan

penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh karakteristik perempuan korban trafficking serta

gambaran kondisi lingkungan sosialnya.

2. Untuk memperoleh gambaran tentang modus operasi trafficking

perempuan untuk kepentingan bisnis pelayanan jasa seksual komersial

yang sering digunakan oleh traffickers dalam menjerat korbannya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang trafficking perempuan sebagai pekerja seks diharapkan

memiliki kegunaan, secara praktis, untuk menambah atau memulai dilakukan

diskursus/wacana trafficking perempuan dengan perspektif sosiologis psikologis

yang menekankan pada kebutuhan korban yang hingga kini belum begitu banyak

dilakukan oleh para akademisi, maupun pengamat masalah sosial. Adapun

kegunaan lainnya, secara strategis, di antaranya sebagai masukan dalam

penyusunan program maupun kegiatan sehingga pemerintah memiliki formula

(contents, structure, culture) anti trafficking agar Indonesia dapat memenuhi

standar penanganan trafficking seperti yang ada dalam The Trafficking Victim

Protection Act of 2000 dan juga dapat merubah tingkatannya, saat ini ada pada

tingkkatan tier 3, kelompok negara-negara yang tidak memiliki program atau

kebijakan penanganan dan perlawanan terhadap trafficking.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perdagangan Manusia

Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Mencegah, Menanggulangi dan

Menghukum Trafficking (Perdagangan Manusia), terutama Perempuan dan Anak

Perempuan (2000) membatasi pengertian Trafficking sebagai:

―Kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung, atau menerima tenaga

kerja dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan

cara menculik, menipu, memperdaya (termasuk membujuk dan mengiming-

imingi) korban, menyalahgunakan kekuasaan/wewenang atau memanfaatkan

ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak adanya

perlindungan terhadap korban, atau dengan memberikan atau menerima

pembayaran atau imbalan untuk mendapatkan ijin/persetujuan dari orang tua,

wali, atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban, dengan tujuan

untuk mengisap dan memeras tenaga (mengeksploitasi) korban‖.

Eksploitasi mencakup, sedikitnya, eksploitasi prostitusi atau bentuk-bentuk

eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan atau praktik -praktik

sejenisnya, perhambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.

Kunci dari protokol tersebut adalah :

Menjelaskan tentang perdagangan manusia sebagai sesuatu bentuk kejahatan

terhadap kemanusiaan yang ditandai dengan maksud untuk menipu dan

mengeksploitasi.

Memperluas jarak aksi dengan mempertimbangkan bagian dari proses

perdagangan manusia meliputi proses perekrutan, pengangkutan,

pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan manusia pada akhir

kebiasaannya.

Menunjuk cakupan yang luas dari makna-makna yang digunakan, dari

paksaan yang kasar sampai dengan bujukan yang halus yang menjadi modal

untuk mencapai persetujuan.

Membuat persetujuan untuk eksploitasi dengan tujuan yang berhubungan,

dimana maksud setiap maksud-maksud rancangan digunakan di dalam

definisi.

Pengakuan bahwa laki-laki juga termasuk korban perdagangan manusia,

walaupun menitik beratkan perdagangan manusia tersebut kepada perempuan

dan anak-anak

Mengenali batas-batas tujuan perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi

sex.

Mengandung hak-hak dasar dan perlindungan sosial, ekonomi, politik, dan

ukuran-ukuran yang sah untuk mencegah perdagangan manusia, melindungi,

membantu, dan mengembalikan korban ke dalam masyarakat dan untuk

menghukum pelaku perdagangan manusia dan kejahatan yang berhubungan

dengan perdagangan manusia; dan merupakan panggilan untuk suatu

kerjasama internasional untuk mencegah dan memerangi perdagangan

manusia.

1. Bentuk dan Modus Operasi serta Pelaku Perdagangan Perempuan

Dari hasil pemetaan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh

Komnas Perempuan (2001) setidaknya ada tujuh bentuk perdagangan perempuan

yang terjadi di Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perempuan-

perempuan tersebut diperdagangkan sebagai:

1. Pekerja domestik

2. Pengemis

3. Pengedar napza (obat adiktif)

4. Pekerja nondomestik dengan kondisi kerja yang sangat buruk

5. Pekerja seks

6. Pemuas pedofil

7. Pengantin perempuan dalam perkawinan transnasional

Menurut Global Alliance Against Traffic in Women (2000) bentuk-bentuk

perdagangan perempuan dapat diidentifikasikan menurut jenis pekerjaan, yaitu:

1. Perdagangan perempuan sebagai pekerja seks;

2. Perdagangan perempuan untuk pekerja domestik;

3. Perdagangan perempuan untuk perkawinan (mail bride order);

4. Perdagangan perempuan untuk kerja paksa;

5. Perdagangan perempuan untuk mengemis.

Modus operasi yang sering digunakan untuk memperoleh sasarannya dengan (1)

menyebar agen-agen mereka (berkedok jasa tenaga kerja atau entertainment)

untuk mencari anak-anak perempuan yang berasal dari kalangan miskin dan anak-

anak perempuan yang ingin mencari pekerjaan, (2) memacari atau menikahi untuk

kemudian anak-anak perempuan tersebut mereka jual dengan mendapatkan

untung yang berlipat, dan (3) merayu, menjanjikan berbagai kesenangan dan

kemewahan, menipu, menjebak, membohongi, mengancam, menyalahgunakan

wewenang, menjerat dengan hutang, menculik, menyekap, memperkosa.

Menurut Ruth Rosenberg (2003:23), pelaku perdagangan perempuan dan anak

perempuan adalah (1) Agen Perekrut Tenaga Kerja; (2) Agen/calo; (3)

Pemerintah; (4) Majikan; (5) Pemilik dan Pengelola Rumah Bordir; (6) Calo

Pernikahan; (7) Orang Tua dan Sanak Saudara; (8) Suami.

2. Situasi dan Kondisi Perempuan Diperdagangkan

Berdasarkan penelitian Pelapor Khusus PBB (2000) teridentifikasi situasi yang

menyebabkan terjadinya perempuan diperdagangkan, yaitu:

1. Kelompok pertama mencakup perempuan yang ditipu mentah-mentah dan

dipaksa dengan kekerasan. Perempuan tersebut tidak tahu sama sekali ke

mana mereka akan pergi atau pekerjaan apa yang akan mereka lakukan.

2. Kelompok kedua terdiri atas perempuan yang diberitahu separuh

kebenaran oleh orang yang merekrut mereka mengenai pekerjaan yang

akan dilakukan dan kemudian dipaksa bekerja untuk apa yang sebelumnya

tidak mereka setujui dan mereka hanya mempunyai sedikit atau tidak sama

sekali pilihan lainnya. Baik gerak dan kekuasan mereka untuk mengubah

situasi mereka sangat dibatasi oleh jeratan hutang dan penyitaan dokumen

perjalanan atau paspor mereka.

3. Kelompok ketiga adalah perempuan yang mendapat informasi mengenai

jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan. Walaupun mereka tidak mau

mengerjakan pekerjaan semacam itu, mereka tidak melihat adanya pilihan

ekonomi lain yang bisa mereka kerjakan, dan karena itu mempercayakan

kendali pada pedagang yang mengeksploitasi kerentanan ekonomi dan

hukum mereka untuk keuntungan uang, sementara mereka dipertahankan,

sering berlawanan dengan keinginan mereka, dalam jeratan hutang.

4. Kelompok keempat terdiri atas perempuan yang mendapat informasi

sepenuhnya mengenai pekerjaan yang akan mereka lakukan, tidak

keberatan untuk mengerjakannya, memiliki kendali atas keuangan mereka,

secara relatif gerakannya tidak terbatas. Kelompok keempat adalah satu-

satunya dari keempat situasi di atas yang tidak dapat digolongkan sebagai

perdagangan perempuan.

Berdasarkan situasi di atas dapat dinyatakan bahwa perubahan hakikat

pengalaman perempuan yang berpindah dan yang dipindahkan dimana status

perempuan seringkali tidak tetap, posisi mereka dapat berubah diantara keempat

kategori itu. Sepanjang perpindahan mereka, terlepas dari bagaimana, mengapa

atau di mana mereka pindah, perempuan dihadapkan pada begitu banyak bentuk

kekerasan.

Kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan bentuk-bentuk paksaan dengan

kekerasan yang biasa muncul seperti perkosaan dan bentuk-bentuk lain kekerasan

seksual sering digunakan untuk mematahkan perempuan yang diperdagangkan

secara fisik, mental, dan emosional dan untuk mendapatkan kerelaan yang

terpaksa dalam situasi kerja paksa dan praktik seperti perbudakan lainya.

3. Penyebab Terjadinya Perdagangan Perempuan

Hasil penelitian Suyanto (2001) menunjukkan bahwa kasus perdagangan

perempuan disebabkan beberapa faktor, di antaranya (1) perdagangan perempuan

dan anak perempuan merupakan salah satu kegiatan shadow economy (ekonomi

bayangan) yang menghasilkan keuntungan yang terbesar di antara kegiatan

shadow economy lainnya, seperti perdagangan senjata dan narkoba; (2) sering

dijadikan sebagai perangkap pengaruh narkoba yang sengaja dipasang para

mucikari untuk menciptakan kondisi ketergantungan para korban; (3) di samping

adanya dukungan oknum-oknum aparat yang bertindak sebagai beking, sebagai

pelindung atau bahkan merangkap pemilik; (4) sebagai dampak dari model

penanganan aparat yang bersifat kuratif dari pada preventif; dan (5) aparat

cenderung lebih baik mengurus tindak kejahatan lain yang dinilai lebih mendesak

seperti curanmor, unjuk rasa, penodongan, dan lain-lain.

Aparat penegak hukum memiliki kontribusi yang besar terhadap banyaknya kasus

perdagangan anak perempuan dikarenakan aparat penegak hukum dalam

penanganan kasus perdagangan anak perempuan dirasakan kurang profesional

seperti yang dilaporkan oleh ILO (2001), yakni: aparat penegak hukum tidak

melihat perdagangan anak sebagai masalah dan tidak mengetahui kasus

perdagangan anak, tidak secara efektif mengawasi dan memonitor para

anggotanya yang terlibat dalam kejahatan yang terorganisir, keterlibatannya dalam

kegiatan-kegiatan illegal merupakan strategi untuk bertahan hidup.

4. Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perdagangan

Menurut Ruth Rosenberg (2003:24), faktor-faktor yang membuat perempuan dan

anak semakin rentan terhadap perdagangan yaitu, kemiskinan, tingkat pendidikan

yang rendah, peran perempuan dalam keluarga, status dan kekuasaan, peran anak

dalam keluarga, asal mula buruh ijon, pernikahan dini, kebijakan dan undang-

undang yang bias gender, korupsi.

Perempuan dan anak perempuan lebih rentan menjadi korban perdagangan

manusia karena :

Tabel 1. Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan

Faktor-Faktor yang Menyebabkan

Permintaan

Faktor-Faktor yang Menyebabkan

Pensuplai-an

Perempuan merasa cocok untuk

berkerja sebagai tenaga kerja

produksi yang intensif dan

bekerja di sektor informal

tumbuh yang memiliki ciri upah

yang rendah, kepegawaian yang

biasa, kondisi kerja yang

berbahaya dan tidak adanya

mekanisme penawaran secara

kolektif;

Permintaan yang meningkat atas

Hak pendidikan yang tidak

seimbang yang membatasi

kesempatan perempuan untuk

meningkatkan pendapatan mereka

dari pekerjaan yang lebih baik;

Kurangnya legitimasi dan

pemenuhan kesempatan bekerja

khususnya bagi komunitas

pinggiran;

Kebijakan migrasi selektif

berdasarkan jenis kelamin dan

pekerja asing untuk pekerjaan

domestik dan peranan pemberi

perawatan, dan sedikitnya

peraturan yang kuat untuk

mendukung;

Pertumbuhan industri seks dan

hiburan yang bernilai jutaan

dollar, yang ditolerir sebagai

―kepentingan setan‖; sementara

perempuan dalam prostitusi

dianggap sebagai kriminal dan

didiskriminasikan.

Risiko yang kecil dan

keuntungan yang besar dari

perdagangan manusia yang

didorong oleh sedikitnya

keinginan agensi untuk

menghukum pelaku

perdagangan manusia (yang

termasuk pemilik/manajer

ditempat kejadian perdagangan

manusia)

Kemampuan untuk

mengendalikan dan

kebijakan/hukum yang

mengekang, yang sering

dilembagakan sebagai tindakan

―perlindungan‖, yang membatasi

legitimasi migrasi perempuan.

Kebanyakan saluran migrasi yang

legal menawarkan kesempatan

dalam sektor yang biasanya

didominasi oleh laki-laki

(konstruksi dan pekerjaan di

bidang agrikultur);

Sedikitnya akses informasi

mengenai kesempatan

migrasi/kerja, saluran perekrutan,

dan tingginya tingkat ke

tidaksadaran risiko untuk

bermigrasi dibanding dengan laki-

laki

Gangguan sistem pendukung oleh

karena alam dan kekacauan yang

diciptakan oleh manusia; dan

Perilaku komunitas dan praktek-

praktek, yang mentolerir

memanipulasi perempuan

Sedikitnya akses untuk

memberikan hukuman yang

setimpal bagi pelaku

perdagangan manusia atau

pengobatan untuk korban

perdagangan manusia; dan

Devaluasi hak-hak asasi

perempuan dan anak-anak

kekerasan terhadap perempuan

5. Rute Perdagangan Perempuan

Rute perdagangan manusia mengikuti perjalanan migrasi: perpindahan secara

tradisional bergerak dari Selatan ke Utara. Namun, kecenderungan modern

memperlihatkan bahwa perdagangan juga terjadi di dalam wilayah-wilayah

maupun di dalam negara-negara. Seperti rute migrasi, rute perdagangan dan

negara asal, transit dan tujuan, bisa dengan cepat berubah karena perubahan

politik dan ekonomi.

Hasil Sidang Umum PBB tahun 1994 mendefinisikan bahwa:

1. Negara asal : Negara di mana perempuan itu tinggal sebelum ia bermigrasi

atau diperdagangkan.

2. Negara transit : Negara yang dikunjungi selama perjalanan dari negara

asal ke negara tujuan, seringkali dengan tujuan memperoleh dokumen

perjalanan, dokumen perkawinan atau visa.

3. Negara tujuan : Negara di mana orang itu tinggal setelah ia menikah

atau diperdagangkan.

Pelapor Khusus PBB (2000) ingin menyoroti negara-negara berikut, yang

menjadi perhatiannya sebagai negara asal dan/atau negara tujuan. Namun, ini

bukanlah daftar lengkap dari negara-negara atau wilayah-wilayah asal atau tujuan.

Negara atau wilayah asal: Afganistan, Albania, Banglades, Belarusia, Bulgaria,

Kamboja, Cina, Colombia, Kroasia, Hongaria, India, Indonesia, Yamaica,

Kosovo, Latvia, Lithuania, Meksiko, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipina,

Polandia, Rusia, Rumania, Slovakia, Thailand, Ukraina, negara-negara bekas Uni

Soviet, Vietnam.

Negara atau wilayah tujuan: Austria, Australia, Belgia, Canada, Cina (termasuk

Hong kong dan Macao), Cyprus, Dubai, Republik Federasi Yugoslavia, Yunani,

Jerman, Hongaria, India, Israel, Italia, Jepang, Malaysia, Belanda, Pakistan,

Polandia, Saudi Arabia, Singapura, Spanyol, Swiss, Taiwan, Thailand, Turki,

Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab.

Namun, perdagangan ini tidak selalu melibatkan perlintasan perbatasan

internasional. Perdagagangan internal terjadi di sebagian besar negara-negara atau

wilayah-wilayah tersebut. Di Indonesia, daerah-daerah yang biasanya dijadikan

sebagai daerah asal, daerah tujuan, dan daerah transit. Selain itu, perdagangan

tidaklah stagnan. Rute perdagangan terus saja berubah.

B. Masalah dalam Penanganan Perdagangan Perempuan

Upaya penanganan perdagangan perempuan menurut Mansour Fakih (1998) tidak

terlepas dari sejarah perkembangan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Perbedaan jender telah menciptakan suatu hubungan yang tidak adil, menindas,

serta mendominasi antara jenis kelamin tersebut. Manifestasi ketidakadilan jender

yang dapat muncul dalam bentuk kekerasan kerja terhadap perempuan, salah

satunya adalah pelacuran, yang merupakan suatu mekanisme ekonomi yang

merugikan perempuan selama tidak diakui sebagai suatu profesi kerja yang sama

dengan profesi kerja lainnya. Perempuan korban perdagangan selalu dirugikan

karena pola penanganan perempuan korban perdagangan ditempatkan sebagai

―korban‖ atau pelaku tindak kriminal karena kegiatan seksual komersilnya

(Irwanto, 2002).

Irwin Leslie Magryta (1993) mengungkapkan masalah umum yang dialami

perempuan korban perdagangan dalam penanganan kasusnya, seperti:

Penyuapan perempuan korban, saksi, atau petugas hukum oleh pedagang.

Proses persidangan yang panjang akan menambah tekanan pada si

perempuan. Memberikan peluang yang luas bagi pedagang manusia untuk

mengintimidasi saksi, perempuan korban dan keluarga.

Hilangnya saksi jika persidangan terlalu lama.

Pedagang manusia menyewa pengacara dengan kemampuan yang sangat

baik namun tidak bermoral.

Tidak adanya belas kasihan dari pihak penguasa, yang melihat para

perempuan korban sebagai penjahat atau migran gelap. Dalam beberapa

kasus, perempuan korban perdagangan yang mengajukan tuntutan sering

dikenai tahanan kerena status keimigrasian mereka. Sedangkan lainnya,

banyak yang langsung dideportasi dan tidak mempunyai kesanggupan

untuk mengajukan gugatan hukum (Pertemuan Stockholm 1996 dan

Yokohama 2001 sepakat bahwa anak-anak adalah ―korban‖ – bukan

pelaku kejahatan. Di Thailand, Kamboja, Filipina dan bahkan AS telah

merumuskan UU yang mengakui bahwa individu yang berusia di bawah

18 tahun dan terlibat dalam trafficking dianggap sebagai korban dan

diperlakukan seperti layaknya korban dengan berbagai entitlements atau

pelayanan-pelayanan medis dan lain-lain yang seharusnya diterima oleh

korban).

Aparat penegak hukum seperti polisi tidak mengerti tentang undang-

undang terkait (undang-undang perdagangan manusia, perburuhan,

imigrasi, perlindungan anak, dan lain-lain), yang dapat digunakan untuk

menjatuhkan hukuman kepada pedagang manusia.

Petugas berwenang mungkin frustasi dengan banyaknya jumlah gugatan,

jaringan operasi perdagangan manusia yang besar, keengganan perempuan

untuk memberikan informasi (yang sekaligus juga dianggap sebagai saksi

yang paling dapat dipercaya). Mereka mungkin memilih untuk menangani

kasus yang dapat mengacu pada satu gugatan.

Tidak adanya kerja sama bilateral antarnegara yang terlibat.

Keterbatasan jangkauan hukum dan kebutuhan perubahan legislatif untuk

hukuman yang lebih berat.

Kemungkinan tidak dilaksanakannya hukuman dan diperlukan

pengawasan.

Prosedur hukum yang tidak memihak perempuan

Prasangka kultural, rasial dan seksual oleh petugas.

C. Bentuk Bantuan Sosial Psikologis

Ketika negara menangani perempuan dan anak perempuan yang direkrut menjadi

pekerja seks, penanganan dilakukan tanpa membedakan anak-anak dari orang

dewasa dan pendekatan yang dilakukan bersifat pemenuhan kebutuhan korban.

Bentuk bantuan yang sering diterima oleh perempuan dan anak perempuan korban

trafficking, di antaranya tinggal di rumah aman (shelter), pengobatan fisik dan

penguatan psikis; di samping bantuan hukum (litigasi).

Semua perempuan yang terlibat pelacuran, baik yang masih anak-anak maupun

yang dewasa, dianggap secara sukarela mau menjadi pekerja seks dan dijatuhi

sanksi hukum. Dalam hal ini polisi atau aparat penegak hukum dapat

menggunakan Pasal 281 (a) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang

menghukum mereka yang dengan sengaja mengabaikan norma-norma etika dalam

masyarakat.

Aturan hukum lainnya yang dapat digunakan untuk penanggulangan perdagangan

perempuan tertera pada pasal 297 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 297 KUHP

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki (tidak dibatasi umur),

diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Sayangnya, pasal ini tidak pernah dilaksanakan, setidak-tidaknya karena tiga

alasan. Pertama, perdagangan perempuan sering dihubungkan (atau dianggap

berkaitan) dengan pelacuran atau proses jual beli dan ada harga yang disepakati.

Kedua, perdagangan anak perempuan tidak dibedakan dari perdagangan

perempuan dewasa. Ketiga, penegak hukum jarang menemukan kasus anak laki-

laki yang diperdagangkan.

Dalam kasus polisi menemukan anak perempuan dikurung untuk tujuan prostitusi,

pasal 332 digunakan untuk menjerat pelaku. Pasal 332 menetapkan:

1. Diancam dengan pidana penjara:

Ke-1. Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang

wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau

walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan

penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar

pernikahan;

Ke-2. Paling lama sembilan tahun barangsiapa membawa seorang wanita

dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud

untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam

maupun di luar pernikahan;

2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan

3. Pengaduan dilakukan

a. Jika wanita ketika dibawa pergi belum cukup umur, oleh dia sendiri,

atau orang lain yang harus memberi ijin bila dia nikah;

b. Jika wanita ketika dibawa pergi sudah cukup umur, oleh dia sendiri atau

oleh suaminya;

Hakim dapat mempertimbangkan hukuman tambahan berdasarkan pasal 334 dan

335 tentang pembatasan kebebasan dengan paksaan.

Aparat penegak hukum lainnya mengunakan peraturan pemerintah daerah

(misalnya, Perda No.11/ 1995 di DKI Jakarta) mengenai keamanan umum

gangguan ketertiban umum. Hal ini berlawanan dengan hukum karena menurut

hukum, hukuman harus ditujukan kepada orang yang merekrut perempuan untuk

dijadikan pekerja seks dan mucikarinya (Irwanto dkk, 2001).

Aturan-aturan (perangkat hukum) yang dapat digunakan untuk menangani

masalah perdagangan perempuan dan anak perempuan untuk tujan seks sangat

terbatas dan sangat tidak jelas untuk dapat digunakan menjerat atau menjatuhkan

sanksi hukum terhadap agen yang terlibat dalam prostitusi.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lifeherstory

dengan pendekatan pada kebutuhan korban dan bersifat kualitatif. Hal ini

dikarenakan masalah yang akan dijawab dalam penelitiann ini lebih bersifat

kualitatif dan sangat membutuhkan pemahaman (verstehen) peneliti dalam

mengungkap atau menggali pengalaman hidup perempuan korban trafficking. Di

samping itu, untuk tiidak menjadikan informan atau korban trafficking menjadi

korban kedua kalinya dari peneliti atau dalam bahasa penelitian untuk tidak hanya

menjadi obyek peneliti maka digunakan pendekatan kkebutuuhan korban attau

menjadikan informan atau korban traffiicking sebagai subyek yang ingin berbagai

pengalaman dan menyampaikan pengalamannya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, salah satu

Lembaga Perempuan yang ada di Kotamadya Bandar Lampung. Bersamaan

dengan pesatnya perkembangan kota, tentunya dibarengi pula dengan semakin

kompleksnya masalah sosial, di antaranya trafficking. Berdasar data yang ada

yang dihimpun oleh Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, kasus trafficking

yang terekspose di media massa lokal tahun 2007 sebanyak 22 kasus.

C. Informan dan Penentuan Informan

Informan awal penelitian ini dipilih mengunakan cara purposive dengan

mendasarkan pada subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan

bersedia memberikan data dengan kriteria sebagai berikut:

Informan adalah perempuan atau anak perempuan (usia belum genap 18

tahun ketika menjadi korban trafficing in persons);

Belum menikah;

Pernah atau masih berkerja sebagai pekerja seks;

Berdomisili di Bandar Lampung.

Sebagai titik awal dalam penentuan informan, peneliti mulai dengan beberapa

informan yang telah dikenal dan didampingi Lembaga Advokasi Perempuan

(DAMAR). Penetuan informan semacam ini dikenal dengan sebutan purposive

incidental. Dengan purposive dimaksudkan bahwa pencuplikan informan

dilakukan dengan memperhatikan ciri atau sifat yang sesuai dengan kriteria yang

telah ditentukan sebelumnya, sedangkan incidental dimaksudkan bahwa informan

dengan karakteristik tersebut yang alamatnya dapat dijumpai sesuai dengan

catatan yang ada di Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengunakan teknik pengumpulan data yang sifatnya kualitatif

dikarenakan metode tersebut memberi kelonggaran bagi peneliti untuk berkreasi

dalam memilih dan menerapkan cara-cara pengumpulan data. Oleh karena itu,

pada penelitian ini akan digunakan metode pengumpulan data dengan wawancara

mendalam (indepht interview). Wawancara mendalam digunakan untuk

memperoleh informasi yang sifatnya sangat pribadi yang menuntut interviewer

untuk melakukan probing dalam mendalam mendapatkan informasi tersebut.

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan mengunakan pedoman wawancara.

Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti akan terarah,

tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan, serta suasana

tetap dijaga agar terkesan dialogis dan nampak informal.

Wawancara mendalam akan dilakukan pada 5 informan yang ditentukan.

Berdasarkan Data Kekerasan terhadap Perempuan di Lampung Januari-Desember

2007 termonitor kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai

bentuk di antaranya:

Tabel 2. Tabel Data Kekerasan Terhadap Perempuan di Lampung

No. Bentuk Jumlah

1. Kekerasan dalam Ranah Privat

Seksual Perkosaan 22

Pelecehan Seksual 2

Fisik Penganiayaan 35

Pembunuhan 2

Ekonomi 6

2. Kekerasan dalam Ranah Publik

Seksual Perkosaan 90

Pelecehan Seksual 14

Perdagangan Perempuan 22

Fisik

Penganiayaan 12

Pelarian Perempuan 3

Sumber Data : Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Tahun 2007

Ditentukannya 5 informan sebagai subyek untuk memperoleh data dikarenakan

kelima informan yang dimaksud merupakan informan yang mengadukan kasusnya

untuk diselesaikan secara hukum dan memperoleh pendampingan secara litigasi

dan non litigasi dari Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR serta kasusnya telah

berakhir dengan terbitnya putusan pengadilan. Kelima informan yang dimaksud

bertempat tinggal di wilayah Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Namun,

kelima informan masih melakukan aktivitasnya dalam bentuk peer group sebagai

sarana penguatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikologis korban trafficking

yang diadakan leh DAMAR setiap bulan. Hal ini menjadi pertimbangan peneliti

untuk melakukan wawancara pada informan mengingat informan mudah ditemui

dan siap (dalam arti telah memperoleh penguatan) sehingga akan memudahkan

proses wawancara. Masalah-masalah dalam membangun hubungan baik (rapport)

dan kepercayaan (trust) sebagai unsur penting dalam melakukan wawancara

mungkin sudah tidak lagi menjadi kendala dalam proses penggalian informasi dari

informan.

Wawancara mendalam dilakukan kepada setiap informan agar didapat gambaran

yang lengkap dan utuh tentang karakteristik korban (usia, agama, pendidikan,

pekerjaan, dan pendapatan) dan kondisi lingkungan sosialnya, modus operasi,

relasi korban dan pelaku, proses pengiriman, cara transaksi/ pengalihan,

perlakuan majikan, upaya-upaya yang dilakukan perempuan dan anak perempuan

ketika berada di tempat majikan, bentuk bantuan non litigasi dan litigasi yang

diinginkan perempuan dan anak perempuan korban trafficking dalam

menyelesaikan masalahnya.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah dilakukannya pengolahan data.

Adapun langkah-langkah pengolahan data melalui tahapan-tahapan sebagai

berikut:

1. Seleksi data

Tahap pengolahan data yang dilakukan dengan cara meneliti ulang data-

data yang diperoleh mencakup kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan,

serta kesesuaian antara jawaban yang satu dengan yang lain serta untuk

mengetahui apakah ada kekurangan data/tidak sesui dengan pokok

permasalahan.

2. Klarifikasi data

Yaitu menempatkan atau mengelompokkan data sesuai dengan pokok

gagasan atau pokok permasalahan yang telah disusun.

3. Penyusunan data

Yaitu kegiatan menyusun data secara sistematis menurut tata urutan

yang telah ditetapkan sehingga menjadi mudah dianalisis.

F. Analisis Data

Tahapan analisis data meliputi:

1. Pembuatan transkripsi hasil wawancara.

2. Mengkategorikan informasi yang terkumpul yang ada di transkripsi

hasil wawancara.

3. Mencari persamaan dan perbedaan serta melakukan perbandingan

informasi setiap kasus.

4. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanan, pengabstrakan dan transformasi data ―kasar‖ yang

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan dengan membuat

ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat

partisi dan menulis memo.

5. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

yang dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus

dilakukan. Lebih jauh lagi menganalisis atau mengambil tindakan

berdasarkan atau pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian

tersebut.

6. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Meninjau

ulang catatan-catatan yang diperoleh di lapangan sebagai upaya yang

luas untuk mendapatkan temuan-temuan dalam seperangkat data yang

ada.

7. Melakukan penafsiran data yang menggambarkan satu kesatuan sebagai

jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya DAMAR

Pada tanggal 5 Oktober 1995, sekelompok orang yang terdiri dari aktivis ornop

mahasiswa dan pengacara perempuan di Bandar Lampung mendirikan sebuah

kelompok studi yang bernama Elsapa (Lembaga studi Advokasi Perempuan dan

Anak) bersamaan dengan maraknya kasus – kasus kekerasan, perkosaan,

diskriminasi, dan ekspoitasi terhadap anak, khususnya anak jalanan yang memiliki

profesi seperti pemulung, penjual koran, tukang semir dan pedagang asongan.

Kondisi seperti di atas dialami oleh kaum perempuan karena kuatnya nilai – nilai

patriakhi di masyarakat dan sistem masyarakat yang tidak adil bila dipandang

dari relasi perempuan dan laki – laki, serta sistem yang ekspolitatif terhadap

perempuan dan kondisi perempuan yang tersubordinasi, sedangkan persoalan

mendasar yang dihadapi pekerja anak jalanan yang tidak terlepas dari masalah

ekonomi, urban development dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pada tahap perkembangannya untuk mengantisipasi kondisi perempuan dan anak

perempuan. Elsapa kemudian berubah menjadi organisasi non pemerintahan

dengan bentuk yayasan yang secara legal dikuatkan dengan Akte Notaris Erdy

Muluk, SH no. 19/1997 tanggal 4 Desember 1997. seiring dengan berjalannya

waktu dan menjawab kondisi yang ada di Propinsi Lampung. Lembaga Advokasi

Perempuan Damar terbentuk karena Elsapa berencana mengubah bentuk

organisasi dari yayasan menjadi perkumpulan terbatas yang merupakan bentuk

organisasi yang sesuai dengan nafas pembangunan gerakan perempuan dengan

struktur dan kepengurusan yang jelas agar dapat menunjang pelaksanaan atau

diterapkannya manajemen organisasi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia

yang professional, kesejahteraan karyawan yang terjamin, fasilitas kantor yang

memadai, adanya deskripsi tugas dan sumber dana yang kuat.

Lembaga Advokasi Perempuan Damar dikukuhkan dan dicatat sebagai badan

hukum dengan Akte Notaris Erdy Muluk, SH. Tanggal 23 Desember 1999 yang

berdomisili di Kota Bandar Lampung tepatnya di JL. Wijaya Kusuma no. 1 Rawa

Laut, dengan wilayah kerja di Propinsi Bandar Lampung. Program Lembaga

Advokasi Perempuan Damar secara keseluruhan mengarah pada melakukan

pemberdayaan dengan dimensi pemberdayaan untuk menumbuhkan kesadaran

kritis perempuan miskin korban kekerasan agar tidak tersubordinasi,

termaginalisasi dan tereksploitasi sehingga tidak menjadi rentan terhadap tindak

kekerasan melakukan advokasi litigasi dan non litigasi korban kekerasan secara

integrative.

1. Visi dan Misi

Lembaga Advokasi Perempuan dammar adalah organisasi yang terbentuk

perkumpulan terbatas berbasiskan keanggotaan dan merupakan organisasi paying

dari beberapa lembaga . Lembaga Advokasi Perempuan Damar menjalankan

program advokasi terhadap perempuan miskin perkotaan maupun pedesaan,

buruh, petani dan korban kekerasan domestik, publik dan negara.

Visi Lembaga Advokasi Perempuan Damar adalah bertujuan mewujudkan tatanan

masyarakat yang demokratis dengan memberikan kehormatan kepada HAM,

khususnya perempuan miskin perkotaan, pdesaan, buruh, dan petani dari

kekerasan domestik, publik, dan negara.

Misi Lembaga Advokasi Perempuan Damar adalah :

1. Mulai terlindungnya perempuan dari tindak kekerasan domestik, publik

dan negara melalui kajian kebijakan, pendidikan politik dan lobby.

2. Tertanganinya kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan secara litigasi

dan non litigasi dengan baik.

3. Terbangunnya kerjasama dengan organisasi non pemerintah dalam

perorganisasian komunitas untuk pemberdayaan dan advokasi anti

kekerasan terhadap perempuan.

4. menguatnya organisasi dan kelembagaan serta manajemen Lembaga

Advokasi Perempuan Damar sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil

yang mampu meningkatkan tranparansi, tanggung gugat social dan

kinerjanya.

Program lembaga Advokasi Perempun Damar secara keseluruhan mengarah pada

melakukan pemberdayaan dengan dimensi pemberdayaan untuk menumbuhkan

kesadarn kritis perempuan miskin korban kekerasan agar tidak mudah

tersubordinasi, termaginalisasi, tereksploitasi, sehingga tidak menjadi rentan

terhadap tindak kekerasan dan melakukan advokasi litigasi dan non litigasi korban

kekerasan secara integratife.

Perencanaan dan arah program diharapkan dapat dilaksanakan Lembaga Advokasi

Perempuan Damar untuk mencapai visi dan misi secara rinci dijabarkan dalam

tujuan strategis dan tujuan program dengan melakukan (1) kajian dan pendidikan

opini publik, (2) penanganan kasus perempuan miskin korban perkosaan yang

berdimensi publik dan kasus – kasus lainnya baik secara litigasi maupun non

litigasi dan (3) pembenahan organisasi da kelembagaan serta manajemen

Lembaga Advokasi Perempuan Damar agar mampu meningkatkan tanggung

gugat kinerjanya.

2. Struktur Organisasi Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR

Struktur Organisasi Lembaga Advokasi Perempuan Damar terdiri dari struktur

organisasi perkumpulan Lembaga Advokasi Perempuan Damar dan sruktur

Lembaga Advokasi Perempuan Damar sendiri. Struktur organisasi perkumpulan

lembaga Advokasi Perempuan Damar terdiri dari Rapat Umum Anggota (RUA)

dan Dewan Pengurus Perkumpulan (DPP).

RUA adalah forum pengambil keputusan tertinggi organisasi. Kepengurusan DPP

terdiri dari seorang ketua dan empat orang anggota. Sedangkan struktur organisasi

Lembaga Advokasi Perempuan Damar terdiri dari seorang Direktur Rksekutif

dengan dibantu oleh Divisi Kajian dan Pendidikan Publik (KPP) dan Divisi

penanganan Kasus dan pengembangan Jaringan (PKPJ) serta didukung oleh

Divisi pengembangan Sumber Daya dan Organisasi (PSDO).

Berikut adalah gambaran struktur organisasi perkumpulan Damar.

Struktur Lembaga Advokasi Perempuan Damar

Majelis Kehormatan Perkumpulan

Dewan Pengurus Perkumpulan

Ketua

Anggota

RAPAT UMUM ANGGOTA

Direktur Eksekutif

Pengembangan Sumber Daya &

Organisasi

PO

FO

Kasir

Janitor

Kajian dan Pendidikan Publik

Koordinator

Pelaksana Pendidikan

Kajian

Pelaksana Pendidikan

Publik

Penanganan Kasus dan

Pengembangan Jaringan

Koordinator

Pelaksana Penanganan

Kasus

Pelaksana

Pengembangan

B. Gambaran Umum Sub Bagian Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR

Berdasarkan Bagan struktur organisasi lembaga Advokasi perempuan Damar,

fungsi dan tugas pokok masing–masing unit kerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rapat Umum Anggota

Fungsi Pokok :

1. Sebagai forum pengambil keputusan tertinggi organisasi.

2. mengangkat atau memberhentikan Majelis Kehormatan Perkumpulan dan

Direktur Eksekutif.

3. Menerima/ menolak pertanggung jawaban Majelis Kehormatan

Perkumpulan, dewan Pengurus perkumpulan dan Eksekutif.

4. Sebagai forum menetapkan pengesahan atau pembubaran organisasi.

Tugas pokok :

1. Menyelenggarakan RUA atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa/

Istimewa.

2. Membuat/ menetapkan/ mengubah anggaran dasar rumah tangga

organisasi dan kebijakan – kebijakan yang berkenaan dengan organisasi.

3. membuat/ menetapkan Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO).

2. Majelis Kehormatan Perkumpulan

Fungsi Pokok :

1. Membuat prosesing kewenangan Majelis Kehormatan Perkumpulan

1. Menerima Laporan

2. Pra siding

• Cross cek fakta/ data

• Memanggil pihak yang bersangkutan

• Analisa/ kesimpulan

3. Persidangan

2. Rapat – rapat

1. In casuss

2. Rutin (tiga bulan sekali)

3. Implementasi kewenangan temporal

Tugas Pokok :

Memberiakan laporan hasil tugas Majelis Kehormatam Perkumpulan pada Rapat

Umum Anggota.

3. Dewan Pengurus Perkumpulan

Fungsi Pokok:

Forum konsultasi antar dewan Pengurus Perkumpulan dan Direktur Eksekutif

dalam menjalani amanah.

Tugas Pokok :

1. Menjalankan control monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan oleh

Direktur Eksekutif atau keputusan – keputusan yang telah dibuat oleh

RUA.

2. Membuat laporan hasil pekerjaannya kepada RUA.

4. Direktur Eksekutif

Fungsi Pokok :

1. Pelaksana dari keputusan – keputusan RUA.

2. berwenang melakukan perjanjian – perjanjian atau tindakan hokum dengan

pihak eksternal sepanjang tidak menyimpang dari garis kebijakan

organisasi.

3. Berwenang mengankat dan memmberhentikan staf.

Tugas Pokok :

1. Menjabarkan GBHO dalam bentuk program kerja.

2. Mengkoordinir unit – unit kerja.

3. Melaksanakan rapat – rapat dari tingkat divisi hingga kerja tahunan.

4. membuat Laporan kerja per enam bulan kepada DPP dan laporan

pertanggung jawaban diakhiri masa jabatan kepengurusannya.

5. Pengembangan Sumber Daya dan Organisasi

Fungsi Pokok :

1. Sebagai pusat pengembangan pengurus dan anggota dalam hal

keterampilan dan skill

2. Perencana, pelaksana, dan penyusun laporan atau anggaran untuk setiap

kegiatan pengembangan sumber daya organisasi.

Tugas Pokok :

1. Membentuk kelembagaan DAMAR sebagai perkumpulan terbatas,

berbadan hukum, memiliki anggota pengurus dan berjalan efektif.

2. Melaksanakan manajemen personalia, keuangan, SIM dan SIAyang

efektif.

3. Menyediakan kantor dan fasilitas yabg mendukung pelaksanaan program.

4. Menyelenggarakan pelatihan – pelatihan yang meliputi ID dan OD,

gender, CO dan Advokasi.

5. Merekrut tenaga pengacara dan mendapatkan izin praktek pengacara bagi

staf Lembaga Advokasi Perempuan Damar.

6. Menyelenggarakan rapat keanggotaan untuk memilih kepengurusan.

7. Rapat kerja bagi pengurus baru.

8. Menyusun laporan keuangan dan mengundang tim audit.

9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

6. Kajian dan Pendidikan Publik

Fungsi Pokok :

1. Sebagai pusat kajian adanya kekerasan terhadap perempuan.

2. Perencanaan, pelaksana dan penyusun laporan anggaran untuk setiap

kegiatan program kajian dan pendidikan publik.

Tugas Pokok :

1. Melakukan kajian – kajian terhadap pola – pola kekerasan terhadap

perempuan se- Sumbagsel.

2. Melakukan kajian – kajian terhadap Perda yang melanggengkan kekerasan

terhadap perempuan.

3. Menyusun daftar Perda yang melindungi perempuan dari kekerasan.

4. Pengembangan opini publik.

7. Penanganan Kasus dan Pengembangan Jaringan.

Fungsi Pokok :

1. Sebagai tempat penanganan persoalan – persoalan kekerasan terhadap

perempuan.

2. Perencana, pelaksana, dan penyusun laporan atau anggaran untuk setiap

kegiatan program penanganan kasus pengembangan organisasi kelompok

basis.

Tugas Pokok :

1. Menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

2. Mendokumentasikan proses penanganan kasus.

3. Menerbitkan buku tentang keberhasilan penanganan kasus.

4. Membangun kelompok dampingan ornop atau mitra kerja.

C. Nama – nama personil dalam organisasi Lembaga Advokasi Perempuan

Damar adalah sebagai berikut :

A. Dewan Pengurus Perkumpulan

No. Nama Jabatan

1. Y. Joko Purwanto Ketua

2. Budi Susilo, SE Anggota

3. Heri Hermianto Anggota

4. Drs. Miftahul Huda Anggota

5. A. Imam Ghozali, SH Anggota

B. Majelis Kehormatan Perkumpulan

No. Nama Jabatan

1. Budi Marwadi, SH Anggota

2. Suster Maria Katarina Anggota

3. Muhammad Sukemi Anggota

C. DAMAR

No. Nama Jabatan

1. SN. Laila, SH Direktur Eksekutif

2. Sofiyan, Hd Kepala Rumah Tangga dan Rumah Tangga

3. Shinta. P Kepala Keuangan

4. Teguh Tapip. P Kasir

5. Syamsuri Janitor

6. Drs. Ikram, M. Si Koordinator Kajian dan Pendidikan Publik

7. Alfu Zamratin, S. Ag Pelaksana Kajian

8. Qony‘ Khoiriyah, SE Pelaksana Pendidikan Publik

9. SN. Laila, SH Koordinator Penandanan Kasus dan

Pengembangan Jaringan

10. Agus Triani, SH Pelaksana Penanganan Kasus

11. Mahmuda dan Novi R. Sos Pelaksana Pengembangan Jaringan

D. Rangkaian Kegiatan Utama Perdivisi

1. Divisi KPP

Divisi ini mendapatkan tugas untuk melaksanakan tujuan strategis (a) mulai

terlindunginya perempuan dari tindak kekerasan domestic, publik dan negara

melalui kajian, pendidikan publik dan lobi. Tujuan operasionalnya adalah :

Terlaksanakannya kajian – kajian tentang (a) pola – pola kekerasan terhadap

perempuan se- Sumbagsel dan (b) Perda yang melanggengkan kekerasan terhadap

perempuan.

Mulai berkembangnya opini publik dan adanya perubahan sikap pemerintah yang

menolak tindak kekerasan sebagai legal draft yang akan diusulkan pada Pemda

setempat. Untuk mencapai tujuan strategis dan operasional dilakukan serangkaian

kegiatan utama sebagai berikut.

a. Studi Kajian

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui pola – pola kekerasan terhadap

perempuan se – Sumbagsel dan budaya Lampung yang melanggengkan terjadinya

kekerasan terhadap perempuan. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan studi

kebijakan – kebijakandan studi pola kebijakan domestik, publik dan negara

terhadap perempuan khususnya perempuan miskin di pedesaan dan perkotaan,

buruh dan petani serta studi budaya Lampung yang melanggengkan kekerasan.

Kegiatan ini meliputi :

1. Pembuatan Rancangan Penelitian,

2. Pengumpulan Data,

3. Pengolahan dan Analisa Data,

4. Pembuatan Laporan Penelitian,

5. Seminar,

6. Penerbitan dan Buku Hasil Penelitian.

b. Kampanye Anti Kekerasan

Kegiatan ini dilakukan untuk menstimulus masyarakat demi berkembangnya opini

publik dan adanya perubahan sikap masyarakat dan pemerintah yang menolak

tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan

lobby ke pemerintah daerah, dialog dengan aparat yang menangani kasus

perkosaan dan kekerasan, aksi yang akan dilakukan sendiri oleh DAMAR maupun

melibatkan jaringan serta pembuatan sarana – sarana kampenye.

Kegiatan ini meliputi :

1. Lobby ke Pejabat Pemerintah,

2. Dialog dengan Hakim, Jaksa dan Kepolisian,

3. Penyelenggaraan Dialog Publik,

4. Membuat dan Menyebarkan brosur, stiker, poster, info sheet, fact sheet,

bulletin, jingle anti kekerasan,

5. Menyelenggarakan Bulan Anti Kekerasan.

c. Penyusunan Draft Perda

Draft perda dibuat drngan maksud memberi perlindungan hukum bagi setiap

perempuan dari tindak kekerasan domestik, publik dan negara. Dalam

pelaksanaannya dilakukan dengan studi kebijakan (Perda). Hearing dengan

pengambil kebijakan dan penggalanagan kekuatan dengan aparat yang berwenang

menangani kasus kekerasan (hakim, jaksa, dan kepolisian) dan ornop/ mitra

jaringan untuk pemberdayaan dan advokasi anti kekerasan terhadap perempiuan.

Kegiatan ini meliputi :

1. Membentuk tim kerja penyusunan Draft Perda.

2. Mengumpulkan bahan – bahan untuk pembuatan Draft Perda.

3. Konsultasi dengan ahli hukum dan bahasa.

4. Workshop.

5. Sosialisasi Draft Perda kepada lembaga Kehakiman, Kejaksaan,

Kepolisian dan Mitra jaringan.

6. Mengusulkan draft ke DPRD.

2. Divisi Penanganan Kasus dan Pengembangan Jaringan

Divisi ini mendapatkan tugas untuk melakanakan tujuan startegis (b)

tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan berdimensi publik kasus –

kasus lainnya secara litigasi dan non litigasi dengan baik dan (c) terbangunnya

kerja sama dengan organisasi non Pemerintah/ mitra kerja dalam pengorganisasian

komunitas untuk pemberdayaan dan advokasi terhadap perempuan.

Tujuannya operasinalnya adalah :

1. Penanganan kasus terhadap perempuan berdimensi publik dan kaus –

kasus lainnya berjalan efektif.

2. Pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan berdimensi

publik dan kasus – kasus lainnya berjalan efekktif.

3. Penerbitan buku tentang keberhasilan penanganan kasus berdimensi publik

dan kasus – kasus lainnya berjalan efektif.

4. Terbentuknya 14 kelompok dampingan organisasi non pemerintah/ mitra

kerja di Propinsi Lampung yang menolak kekerasan perempuan.

Untuk mencapai tujuan strategis dan operasional dilakukan serangkaian kegiatan

utama sebagai berikut :

a. Penangan Kasus

Kegiatan ini dilakukan untuk menangani kasus korban kekerasan khususnya

berdimensi publik dan lainnya yang diterima Lembaga Advokasi Perempuan

Damar dari mitra kerja ditingkat basis. Penanganan kasus – kasus kekerasan

berdimensi publik selain dimaksudkan untuk pembelaan korban tetapi juga untuk

membangun opini publik, baik melalui persidangan yang berlangsung maupun

pemberitaan media massa. Penanganan kasus – kasus secara non litigasi bertujuan

untuk penguatan diri dan rehabilitas korban melalui penanganan kasus – kasus

secara litigasi melalui persidangan.

Pembelaan secara litigasi dan pendokumentasian proses persidangan yang

berlangsung daris sudut pandang sosial politik dari kasus tersbut dapat

dimanfaatkan untuk perbaikan stategis pembelaan.

Kegiatan penangan kasus meliputi

1. Investigasi.

2. Pembentukan tim penanganan kasus.

3. Penyusunan Kronologis kasus.

4. Melakukan analisis kasus.

5. Penyusunan gugatan.

6. Gelar perkara.

7. Testimoni/ kesaksian.

8. Persidangan (litigasi).

9. Rehabilitasi korban dengan penanganan oleh tenaga medis, psikolog, dan

rohaniawan (non – litigasi).

b. Pendokumentasian

Kegiatan ini dilakukan untuk mendokumentasikan proses penanganan kasus

kekerasan yang berdimensi publik dan yang lainnya untuk bahan pembuatan buku,

pemberitaan media massa dan strategi memenangkan kasus – kasus kekerasan

berdimensi publik dan strategi pembelaan.

Kegiatan pendokumentasian meliputi :

1. Pengumpulan data.

2. Analisis data.

3. Membuat kronologis kasus.

c. Penerbitan Buku

Kegiatan ini dilakuakan untuk menyusun dan menerbitkan buku tentang

penanganan kasus kekerasan yang berdimensi publik yang dimenangkan oleh

Lembaga Advokasi Damar. Buku yang dimaksudkan diperlukan untuk kampanye

anti kekerasan terhadap perempuan dan pembentukan opini publik serta

menambah koleksi pustaka tentang strategi penanganan kasus khususnya kasus –

kasus kekerasan.

Kegiatan ini meliputi :

1. Penyusunan buku oleh tim penyusun.

2. Pra cetak (setting dan lay out naskah).

3. Pencetakan buku.

4. peluncuran dan penbistribusian buku.

d. Pelatihan

Kegiatan ini dilakukan untuk penyadaran gender dan pemahaman tentang

kekerasan terhadap perempuan bagi calon pelatih sehingga dapat melakukan

pelatihan dan pengorganisasian ditingkat basis mereka agar dapat membentuk

kelompok yang memiliki kesadaran kritis dan maupun membangun kolektif untuk

advokasi anti kekerasan terhadap perempuan.

Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pelatihan gender dan kekerasan bagi

calon pelatih dengan output berupa modul untuk pelatihan penyadaran gender dan

kekerasan bagi komunitas basis dan komunitas perempuan korban perkosaan

dengan harapan nantinya akan muncul kelompok yang menolak kekerasan

terhadap perempuan.

Kegiatan ini meliputi :

1. Pelatihan.

2. Penyusunan modul.

3. Workshop.

4. Pertemuan berkala bagi komunitas basis.

e. Pendataan Kasus

Kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data kasus

perkosaan dan kekerasan yang terjadi dikomunitas jaringan sehingga dapat

dideskripsikan tentang besaran kasus perkosaan dan kekerasan serta keragamanan

korban maupun pelaku untuk perencanaan penyusunan strategis penanganan

kasus. Pelaksanaannya kan dijalankan oleh masing – masing komunitas jaringan

dengan Lembaga Advokasi Perempuan Damar sebagai pusat pengaduannya.

Kegiatannya meliputi :

1. Survei atau investigasi kasus untuk menghasilkan data kasus.

2. Pendampingan paada korban untuk penanganan selanjutnya.

3. Divisi pengembangan Sumber Daya dan Organisasi

Divisi ini mendapaatkan tugas untuk melaksanakan tujuan stategis (d)

menguatnya organisasi dan kelembagaan serta menagemen Lembaga Advokasi

Perempuan sebagai perkumpulan terbatas yang mampu meningkatkan

transparansi, tanggung gugat sosial dan kinerjanya. Tujuan operasionalnya adalah

Terbentuknya kelembagaan DAMAR menjadi perkumpulan yang berbadan

hukum, adanya sistem keanggotaan dan terpilihnya kepengurusan.

1. Tersedianya managemen personalia, keuangan, SIM, SIA yang efektif.

2. Tersedianya kantor dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan program.

3. Tersedianya sistem perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

4. Tersedianya laporan audit tahunan Lembaga Advokasi Perempuan Damar

dan diterbitkannya sertifikat oleh tim audit.

Untuk mencapai tujuan strategis dan operasional dilakukan serangkaian kegiatan

utama sebagai berikut :

1. Persiapan, penyusunan dan pembentukan perkumpulan terbatas.

2. Penyusunan AD/ART.

3. Pelatihan organisasi dan kelembagaan.

4. Membuka pendaftaran dan menerima anggota perkumpulan.

5. Menyelenggarakan rapat anggota untuk memilih kepengurusan .

6. Mengadakan rapat kerja bagi kepengurusan baru.

7. Magang, in – house traiinning gender, community organizer dan advokasi

serta mengkursuskan staffnya untuk kursus computer dan bahasa inggris.

8. Merekrut tenaga pengacara siap pakai dan beberapa tenaga relawan.

9. Penyusunan sistem manajemen personalia, keuangan, komprnsasi dan

ketenagaan serta menyediakan fasilitas antara lain kantor, computer, filling

cabinet, meja – kursi lainnya.

10. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerja serta disusunnya laporan

yang akan diberikan kepada funding dan anggota perkumpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kronologis Kasus W ( Inisial )

1. Kronologis Kejadian

Korban mendatangi sponsor di Kupang, sebutan untuk orang yang merekrut di

daerah, dengan tujuan untuk bekerja sebagai PRT di Malaysia. Korban mencontoh

teman sekampungnya yang berhasil menjadi TKI di Negeri Jiran tersebut. Karena

menurut keterangan yang ia dapatkan gaji yang diperoleh cukup lumayan,

sehingga hal itulah yang menbulatkan hatinya untuk mendaftarkan diri pada H

sebagai sponsor calon TKI di NTT. Keinginan itu didorong dengan berbagai

kemudahan yaitu dalam pendaftaran tersebut korban dan beberapa calon lainnya

tidak dipungut biaya. Ditambah lagi pembuatan passport dan surat – menyurat

lainnya tidak dilakukan sendiri oleh mereka melainkan oleh pihak pelaku.

Korban dan 7 orang lainnya sebagai calon TKI kemudian diberangkatkan dengan

menggunakan perahu menuju Kupang. Di Kupang mereka ditampung dalam

sebuah asrama selama 1 bulan. Calon TKI tersebut mengikuti sponsor yang terus

membawanya menuju Tanjung Periok Jakarta dengan kapal laut selama 1 minggu.

Di Jakarta ia ditampung di Tebet (Cabang PJTKI A-SKM) selama 1 bulan.

Penampungan itu dijalani untuk melakukan medical checking/ pemeriksaan

kesehatan. Selanjutnya ia dan teman – temannya dibawa Bekasi dengan tujuan

pembuatan passport. Di cabang Bekasi ini ia di tampung selama 3 minggu. Dan

akhirnya dibawa oleh sponsor ke asrama TKI A-SKM Pringsewu untuk menjalani

pendidikan.

Sesampainnya di Jakarta ia dan teman – temannya tetap dijanjikan akan

diterbangkan ke Malaysia meski janji itu tidak terlaksana hingga akhirnya dibawa

ke Lampung di Asrama TKI A-SKM Pringsewu. Di asrama tersebut korban

mendapatkan pendidikan di BLK Pringsewu selama 3 bulan. Pelajaran yang

didapat antara lain menjadi baby sitter, menggunakan mesin cuci, memasak,

menata tempat tidur, membersihkan kamar tidur serta urusan rumah tangga

lainnya. PJTKI A-SKM berjanji untuk menerbangkannya setelah 3 bulan

pendidikan tersebut. Sudah sekian lama mereka menanti untuk mendapatkan

pekerjaan di negeri orang tersebut. Sebagian ada yang ingin balik kampung

halaman tetapi ada yang malu kembali ke rumahnya dan memilih mendapatkan

kerja apapun dan tidak harus ke Malaysia. Bukan karena sakit mereka yang

ditinggal dari teman – temannya yang telah deberangkatkan ke Malaysia tapi

karena belum ada majikan dan surat – suratnya belum lengkap.

Kehidupan dipenampungan tidak seperti yang diketahui orang selama ini. Mereka

disekap dalam rumah itu dan tidak diizinkan keluar. Apabila terpaksa harus keluar

mereka selalu dikawal oleh penjaga. Tidur beramai – ramai dalam satu kamar

yang lumayan besar. Tiap kamar terdiri dari 20 orang, dengan kasur yang mulai

usang bahkan tidak mencukupi jumlah mereka. Suhu udara yang lembab

mewarnai kamar mereka yang kusam. Makan dua kali sehari dengan menu yang

yang seadanya dan sering makan makanan sisa dari makanan sebelumnya.

Kebutuhan sehari – hari yang tidak pernah dipenuhi, seperti keperluan mandi dan

mencuci. Apalagi kebutuhan bulanan perempuan. Awalnya mereka dapat

memenuhi semua kebutuhan itu dengan uang yang mereka bawa dari rumah.

Setelah persediaan itu habis mereka hanya bias bertahan dengan meminjam dari

rumah Sulaiman walau jarang diberi. Dan untuk membeli keperluan tersebut

mereka bertransaksi pada penjaga warung dengan saling melemparkan uang dan

barang. Belum lagi perawatan kesehatan yang tidak pernah diperhatikan.

Sudah 4 bulan ia mendekam di penampungan tersebut tetapi pekerjaan belum

kunjung juga ia dapatkan. Korban dan teman – temannya telah sekian kali

menagih janji pekerjaan tersebut pada staf asrama maupun pada pelaku, tetapi

jawabannya selalu berasalan pada passport yang belum turun. Ia juga pernah

memberikan penawaran untuk memberikan pekerjaan didaerah sekitar (tidak perlu

membawanya ke Malaysia), tetapi mereka tidak mengizinkan. Dengan kondisi

yang tidak nyaman dan tidak menentu tersebut membuat korban memilih untuk

kabur.

Suatu malam ketika waktu menunjukkan pukul 02.00WIB dini hari ia dan seorang

temannya berasal dari Palembang melarikan diri dengan melompati pagar tembok.

Tas besar yang berisi seluruh pakaiannya dilemparkan terlebih dahulu kemudian

ia melompati tembok itu dari lantai dua asrama tersebut. Selanjutnya ia lari tak

tahu kemana pergi, tujuannya hanya Bandar Lampung. Karena korban memiliki

kenalan dari berbagai LSM, ketika mereka mengunjungi asrama tersebut.

Akhirnya ia berhasil menghubungli Makmuri (staf KBH lampung). Oleh Makmuri

korban langsung dijemput dan dibawa ke kantornya.

Hari itu juga Yudi (staf KBH Lampung) menghubungi DAMAR dan Lada untuk

melakukan diskusi untuk menindaklanjuti korban. Akhirnya didapat kesimpulan

untuk memulangkannya ke NTT ( sesuai keinginan korban) dan melanjutkan

kasus dengan melaporkannya ke Polsek Pringsewu. Dan untuk beberapa waktu

sementara menunggu biaya pemulangan dan kelanjutan di kepolisian korban

ditampung dirumah aman.

2. Usaha – Usaha yang Dilakukan Damar

Tim Penanganan Kasus yaitu Eka, Uci dan Novie mendapatkan informasi via hot

line service tentang korban trafficking yang kabur dari penyekapan di Asrama A-

SKM. Dari diskusi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kasus didampingi oleh

Damar dan KBH. Serta sesuai keinginan korban maka ia akan dipulangkan. Tetapi

untuk sementara waktu selagi kasusnya berjalan di kepolisian dan menunggu

biaya pemulangan korban ditampung dirumah aman milik Damar.

Kemudian, Tim Penanganan Kasus yaitu Eka, Uci, dan Novie mendampingi

korban yang melapor kejadian itu pada polsek Pringsewu. Hari itu polisi Bripda

Okta Devi langsung melakukan penyidikan pada korban.

Selanjutnya, menunggu selang beberapa hari untuk dipanggil kembali

memberikan kesaksiannya, tetap Tim Penanganan Kasus yaitu Eka, Uci, dan

Novie mendampingi korban yang dipanggil kembali .oleh Polsek Pringsewu untuk

dimintai keterangan tambahan untuk kasusnya.

3. Analisis

Kasus ini merupakan kasus yang dapat dikategorikan Trafficking walaupun unsur

– unsur lintas batas negara tidak ada. Adapun unsur – unsur yang dapat diterapkan

adalah :

1. Unsur – unsure perekrutan dan pemindahtanganan ada dalam proses kasus

ini. Jadi Wt direkrut oleh H dn dalam proses pelatihan dipindahtanganan

ke asrama A-SKM Jakarta, Bekasi, akhirnya ke Pringsewu.

2. Korban memiliki posisi kerentanan, yakni situasi dimana seseorang tidak

memiliki pilihan bebas.

3. Dalam proses penempatan ini, sarat dengan penipuan, baik penipuan yang

bersangkutan dengan jenis kerja, kondisi kerja, maupun standar upah.

4. Dan dalam hal ini termasuk dalam kelompok False Promises (Dzuhyantin

dan Silawati 2001 : 79).

B. Kronologis Kasus Rnk ( Inisial )

1. Kronologis Kejadian

Pada saat korban sedang mencari sayur dikebun dekat rumah bersama Gimen

bulenya, korban dipanggil oleh teman mainnya, Yana. Yana adalah anak dari SI,

berpesan bahwa ibunya ingin bertemu. Dengan penuh kepatuhan korban langsung

mendatangi rumah temannya itu. Di rumah SI ternyata telah menunggu seorang

lelaki separuh baya. SI mengatakan pada korban bahwa lelaki itu adalah Jm, orang

paling kaya di Gemah Ripah, sawahnya luas, punya mobil, dan sangat baik hati.

SI membujuk korban agar mau berkenalan dengan pelaku, maka korban akan

dibelikan baju bagus dan diajak jalan – jalan naik mobilnya. Tak lupa SI

mengajarkan agar korban mengaku bernama Dewi dan duduk kelas II SMP.

Kemudian korban berkenalan dengan pelaku, itulah kali pertama korban

mengenalnnya. Meski letak rumah mereka tidak terlalu jauh namun baru kali ini

korban melihat pelaku. Pelaku telah mempunyai 2 orang istri, dari istri pertama ia

memiliki 2 orang anak, sementara istri keduanya sedang hamil.

Hari itu tepatnya pada pertengahan bulan Februari pelaku langsung mengajak

korban jalan – jalan ke Tanjung Karang. Semula korban menolak karena takut

pada pelaku yang baru dikenalnya. Tetapi SI terus membujuk korban, dengan

mengatakan bahwa jika korban mau ikut ia akan dibelikan baju bagus, bedak dan

akan diberi uang banyak untuk bayaran sekolah dan uang jajan. Mendengar

perkataan SI korban langsung teringat bahwa ia belum bayar uang sekolah dan

uang ulangan. Serta terbayang olehnya akan baju – baju yang bagus dan uang

yang banyak. Apalagi SI berkali – kali meyakinkan bahwa pelaku adalah orang

yang sangat baik dan sering membantu orang lain.

Siang itu korban termakan bujuk rayu SI. Mobil Suzuki Carry warna merah yang

dikendarai pelaku membawa korban pergi ke Tanjung karang. Setelah menempuh

perjalanan yang jauh akhirnya mobil berhenti di Pasar Bambu Kuning. Di pasar

itu pelaku turun untuk berbelanja sementara korban menunggu di dalam mobil.

Tak lama pelaku kembali membawa beberapa bungkusan untuk korban yang

berisi antara lain, 1 buah baju pesta, 2 pasang baju stelan, 2 buah baju ―you can

see‖, 1 buah bedak ―fanbo dan sebotol minyak wangi yang bermerk Harmoni.

Setelah itu pelaku sempat mengajak korban berkeliling Tanjung Karang sebelum

mengantarkan korban kembali ke Gemah Ripah. Setiba dari perjalanan ke

Tanjung Karang korban diantarkan ke rumah SI. Tak lupa pelaku memberikan

uang sebesar Rp.120.000, dengan rincian Rp.100.000 untuk membayar biaya

sekolah dan Rp20.000 untuk uang jajan. Tetapi uang Rp20.000 itu harus diberikan

pada SI. Ajakan pertama ini korban tidak diapa – apakn oleh pelaku, hanya diajak

jalan – jalan saja.

Kejadian berulang pada selang seminggu di bulan Februari akhir, korban kembali

dibujuk oleh SI agar ikut dengan pelaku ke Tanjung Karang. Saat itu SI kembali

mengatakan akan baju dan uang yang akan korban dapatkan apabila mau diajak

pelaku pergi. Korban sempat menolak karena takut, namun SI membujuk dengan

mengatakan bahwa pelaku adalah orang baik, sering membelikan baju, dan

kemarin (kepergian yang pertama) korban tidak dicelakai oleh pelaku malah

diajak jalan – jalan. Karen iming – imingan itu akhirnya korban mau diajak jalan –

jalan lagi dengan mobil, dibelikan baju, kalung, dan diberi uang. Sebelum

berangkat tak lupa SI berpesan pada korban bahwa jika korban mau kurus,

langsing serta terlihat cantik maka korban harus mau disuntik dan meminum jamu

yang diberikan oleh pelaku. Dan menyuruh korban untuk meminta baju, uang

serta perhiasan sebanyak – banyaknya pada pelaku, ―Karena dia orang kaya jadi

harus banyak diminta,‖ujar SI. Korban yang tidak mengerti maksud dan tujuan

perkataan SI mengiyakan sementara terpikir dibenaknya bahwa ia memang ingin

memiliki banyak baju, kalung, uang yang banyak agar bisa jajan.

Pelaku dan korban kembali pergi bersama menuju Tanjung Karang. Sudah dua

kali kepergian itu korban tidak melihat ada orang lain yang mengetahui kepergian

mereka. Mobil pergi menuju ke Bandar Lampung dan sempat berhenti di Pasar

Pringsewu. Di pasar itu pelaku meninggalkan korban di dalam mobil untuk

membelikan sebuah kalung emas seberat 3,5gr. Kemudian mereka kembali

melanjutkan perjalanan, tetapi di tengah perjalanan korban sempat pusing, dan

oleh pelaku korban diberi obat berupa pil kecil berwarna kuning dengan tujuan

agar korban tidak muntah. Namun setelah korban meminum obat tersebut, ia

merasakn kepalanya bertambah pusing kemudian ia tertidur di dalam mobil

tersebut.

Pelaku tetap mengendarai mobil tersebut. Tetapi ia membawa mobil itu menuju

―Hotel Jk‖ di Sukarame Bandar Lampung. Waktu menunjukkan pukul 18.30WIB

saat mobil yang korban tumpangi memasuki sebuah hotel. Korban yang setengah

terbangun dari tidurnya sempat membaca nama ―Jk‖ dan menyadari bahwa mobil

masuk garasi dan pintunya langsung tertutup. Korban juga ingat mereka masuk

sebuah kamar yang berada pertama dari pintu masuk hotel tersebut. Pada saat itu

korban sempat bertanya tentang tempat yang mereka datangi dan siapa

pemiliknya. Ia juga meminta pelaku untuk mengantarnya pulang karena ia takut.

Namun pelaku menenangkan korban dan mengatakan bahwa tempat itu adalah

rumah temannya, yang orangnya sangat baik.

Di dalam kamar korban diberi sebotol kecil minuman berwarna merah tua. Pelaku

juga mengatakan bahwa jika korban meminum – minuman itu maka ia akan cantik

dan langsing. Mendengar hal itu korban langsung teringat kata – kata SI ketika ia

akan berangkat sehingga korban bersedia meminumnya meski tanpa dipaksa

pelaku. Setelah minum, korban merasakan kepalanya semakin pusing dan seluruh

tubuhnya terasa lemas. Melihat reaksi korban, pelaku kembali mendekati korban

sambil membawa sebuah suntikan yang berisi cairan berwarna putih seperti

santan. Pelaku kemudian mengatakn pada korban bahwa suntikan itu

mempercantik dirinya dan tubuhnya kembali segar. Korban yang masih anak –

anak dan sedikit mabuk diam saja, ia tidak pernah mengerti akibat yang akan

terjadi dengan suntikan itu. Ia hanya membayangkan dirinya akan menjadi

perempuan dewasa yang cantik dan langsing, seperti yang ia lihat di TV. Korban

masih sadar ketika pelaku menyuntik pantatnya yang sebelah kiri dan setelahnya

korban sadarkan diri.

Kira – kira pukul 04.30WIB korban tersadar dan bangun. Ia mendapatkan

restleting celananya rusak dan seprei terdapat bercak darah, sementara

disebelahnya masih tertidur pelaku. Masih dalam kondisi kepala pusing,

sempoyongan dan badan yang terasa sakit serta nyeri, juga kebingungan yang

teramat sangat. Ia mencoba bangkit dari tempat tidurnya menuju kamar mandi

yang terdapat didalam kamar. Di dalam kamar mandi ketika hendakuang air kecil,

ia merasakan kemaluannya sakit dan terasa nyeri, ia melihat disela – sela pahanya

ada bercak – bercak darah bercampur cairan lender begitu juga didalam lubang

kemaluannya. Saat buang air kecil itu darah kembali keluar bercampur dengan air

seni. Merasakan kemaluannya yang perih korban hanya menangis dan tidak tahu

apa yang telah terjadi. Ia juga belum mengerti bahwa saat itu dirinya telah

menjadi korban perkosaan.

Tepat pada pukul 08.00WIB korban diantarkan pulang oleh pelaku. Tetapi ia

sempat dititipkan di rumah teman pelaku di daerah pagelaran karena pelaku akan

bekerja. Pelaku berpesan pada korban untuk tidak pergi kemana – mana ketika

menunggu ia pulang dari kerja dan berjanji akan mengantarkan korban pulang.

Sepulang kerja sekitar pukul 14.00WIB pelaku mengantarkan korban ke rumah

SI, kemudian SI mengantarkan korban pulang ke rumah pamannya karena korban

merasa takut semalam tidak pulang. Sesampainya di rumah, pamannya bertanya

mengapa semalaman korban tidak pulang dan mengapa tidak sekolah, namun

korban diam saja dan tidak menjawab. Pamannya tidak menduga bahwa

kemenakannya telah menjadi korban perkosaan, dan hanya mengira bahwa korban

bermalam di rumah saudara dari pihak ayahnya di Babakan.

Beberapa hari kemudian korban demam, namun ia masih ke sekolah dan

mengangon kambing seperti biasanya. Ketika korban sedang melakukan pekerjaan

yang setiap hari dilakoninya, mengangon kambing, seorang tetangganya bertanya

mengapa korban terlihat pucat dan dijawab oleh korban bahwa ia masuk angin.

Tetangga itu langsung menyampaikan pada paman korban. Kemudian pamannya

segera menghubungi W, ibu korban, untuk mengabari korban yang sedang sakit.

Disinilah kasus perkosaan itu terungkap. Pada malam hari di rumah pamannya,

Gito, dihadapkan ibu, bibi dan pamannya yang lain, dengan berlinang air mata

korban menceritakan semua yang telah ia alami. Yaitu bahwa dirinya telah

menjadi korban perkosaan oleh tetangganya yang juga berprofesi sebagai seorang

mantra desa. Cerita ini membuat seluruh keluarganya sangat terkejut, sedih,

kecewa serta marah terhadap SI dan Jm.

Berita tentang perkosaan itu dengan cepat menyebar di desa Gemah Ripah. Tetapi

tidak semua orang punya rasa empaty terhadap korban, banyak anggapan miring

yang harus diterima korban. Cibiran ia dapat dari para tetangga, teman – teman

bermainnya dan teman – teman sekolahnya. Sejak saat itu korban jadi enggan

keluar rumah dan hanya melamun di dalam rumah. Ia juga tidak mau lagi pergi ke

sekolah karena malu dan jadi bahan ejekan teman – temannya, padahal sebentar

lagi korban akan menghadapi ulangan umum.

Musibah itu akhirnya diketahui pula oleh Ustadz Ikhsan, guru ngaji korban.

Beliau sangat terkejut mandengar kasus perkosaan yang menimpa murid ngajinya

dan tidak menyangka bahwa pelakunya adalah watga pagelaran, tetangga dekat

korban. Guru ngaji yang sangat prihatin terhadap peristiwa itu, segera memanggil

korban untuk meminta keterangan lengkap pada korban, dan korban kembali

menceritakan semua yang telah dialami. Ustadz Ikhsan juga meminta izin pada

keluarga korban agar korban dapat tinggal di pondok pesantrennya ―AL Ikhsan‖

dalam beberapa waktu. Menurutnya di pesantren itu beliau akan memberikan

bimbingan konseling kerohanian untuk penyembuhan fisik mentalnya, korban

juga dapat kembalimengaji serta ditempat itu banyak teman – temannya agar

korban tidak minder dan merasa sendiri lagi. Bukan itu saja, Ustadz juga

menghubungi kepala sekolah korban untuk membicarakan masalah yang dialami

korban serta meminta bantuan pada guru – guru sekolahnya untuk membantu

mengawasi korban yang akan kembali bersekolah agar teman – temannya tidak

mengejiknya lagi. Atas usaha ustadz tersebut akhirnya korban kembali sekolah,

serta tetap tinggal di pondok pesantren itu.

Sudah lewat dari seminggu kejadian perkosaan itu, tepatnya pada hari itu korban

diantar oleh Pak Rahmat tokoh masyarakat desa tersebut, pak Ikhsan, serta Pak

Muhajir saudara korban, melaporkan kasus tersebut ke Polsek Pagelaran. Saat itu

ibu korban dipaksa keterangannya mengenai kasus ini dan dibuatkan BAP,

sedangkan untuk korban dilakukan pada besok hari.

2. Usaha – Usaha yang dilakukan Damar

Pertama, Tim Penanganan Kasus yaitu Uci menerima laporan pengaduan via hot

line service dari basis KoAK di pagelaran. Mereka menyampaikan bahwa telah

terjadi kasus perkosaan yang menimpa warganya, korban masih duduk di Sekolah

Dasar, berumur 13 tahun. Pelaku adalah PNS RSUD Pringsewu dan mantra desa

di Pagelaran. Saat itu kami berjanji akan dating kerumah korban.

Kedua, Tim Penanganan Kasus yaitu Uci melakukan investigasi kasus perkosaan

terhadap anak dibawah umur di Pagelaran. Sebelumnya kami ke Desa Bumintoro

dulu untuk menemui Misno Dani, kontak person dari basis KoAK. Beliau yang

melaporkan telah terjadinya kasus perkosaan via hot line service. Dari sana kami

lalu menuju rumag Pak Rahmat ( orang yang mengetahui rumah korban), tetapi

tidak bertemu. Akhirnya kami menuju rumah Ustadz Muhajir dan kembali kami

tidak menemukan orang yang dimaksud karena ia mendampingi korban sedang di

Polsek pagelaran sejak pukul 08.00WIB pagi dan kami langsung menuju Polsek

Pagelaran. Di tempat itu kami bertemu dengan korban, pamannya, Ustadz

Muhajir, Ustadz Ikhsan, sementara korban sedang diverbal. Kami berusaha bias

mendampingi korban dalam pembuatan BAPnya, namun saat itu penyidiknya

Briptu Rizal keberatan karena kami tidak membawa kuasa. Melihat bahwa dalam

kasus ini korban perlu pendampingan maka kami menawarkan pendampingan

terhadap korban.

Ketiga, Selang 3 hari Tim Penanganan Kasus yaitu Uci dating kepagelaran untuk

menemui korban, sebelumnnya kami ke rumah Misno dulu beliau yang tahu

dimana saat ini korban tinggal. Dari sana kami langsung menuju ke Yayasan

Yatim Piatu Al Ikhsan tempat kami mengadakan pertemuan dengan keluarga

korban. Disana ternyata banyak berkumpul tokoh – tokoh masyarakat dari basis

KoAK, FPI, Forum Pemuda Pagelaran, Tamtama, Ketua dan pengurus Yayasan

Al Ikhsan, NU dsb. Namun kami tidak melihat keluarga korban, menurut

keterangan mereka saat ini korban dan ibunya mengungsi di desa Babakan kec.

Pugung (sekitar 10KM dari Patemon). Menurut keterangan masyarakat bahwa

Kepala Desa telah mendatangi paman korban dan meminta agar kasus ini tidak

diteruskan dengan alasan akan mencelakai keluarga mereka sendiri. Dan ia

membujuk agar W (ibu korban) mau menanda tangani surat damai. Namun W

tetap menolak dan ingin menuntaskan kasusnya melalui jalur hokum. Ketegasan

sikap ibu korban ini patut untuk dihargai dan perlu untuk didukung, mereka

memperjuangkan nasib anak tunggalnya yang telah menjadi korban . Di sana kami

juga membicarakan tindak lanjut upaya – upaya yang akan kami lakukan untuk

menjaga korban dan keluarganya serta mempengaruhi masyarakat agar

memberikan dukungan moral. Sedangkan bantuan hokum, pemulihan fisik dan

pemulihan psikis korban Lembaga Advokasi Perempua Damar yang akan

bertanggung jawab.

Kami kemudian mendatangi ibu W untuk menawarkan pendapingan kasus tanpa

dipungut biaya. Ibu korban bersedia lalu membaca dan menanda tangani surat

kuasa tersebut. Kami jelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan

hokum akan ditangani oleh kami. Dari rumah korban kami menuju kerumah

Ustadz Ikhsan, kemudian bersama – sama dengan pak Rahmat kami menuju

Polsek Pagelaran untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Kami langsung

menemui Pak Bismark (Kapolsek) dan Pak Rizal (Penyidik). Menurut Keterangan

beliau bahwa sampai saat ini Polsek Pagelaran sedang mengumpulkan bukti –

bukti untuk mendukung kasusnya. Mereka juga sudah melakukan pemanggilan

terhadap tersangka (Jm) untuk dimintai keterangan nya. Kami kecewa karena

tersangka tidak ditahan padahal ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun dan

tersangka wajib untuk ditahan sesuai dengan KUHAP. Mereka menjawab indikasi

kearah sana belum cukup bukti, ada indikasi bahwa tersangka bukan pelaku

utama.

Keempat, Tim Penannganan Kasus yaitu Uci mendatangi rumah korban untuk

mendampinginya di Polsek Pagelaran sehubungan adanya pemanggilan dengan

surat panggilan no. SP.Gil/26/III/03/SERSE, yang ditanda tangani oleh Ipda

Bismark. Sebelum mendatangi Polsek Pagelaran kami terlebih dahulu ke rumah

Pak Rahmat saait itu sekitar pukul 08.50WIB, disana sudah berkumpul tokoh

masyarakat, LSM , PDIP, Para tokoh Pemuda Gemah Ripah, Serta wartawan

Radar, mereka menceritakan tentang perkembangan kasusnya. Juga mengatakan

bahwa telah membuat Surat Pernyataan bersama yang ditanda tangani oleh

seluruh element masyarakat yang inti isinya desakan terhadap Polsek Pagelaran

untuk mengusut tuntas kasus perkosaan yang menimpa Rn dan menahan pelaku

secepatnya. Pukul 10.00WIB kami bersama – sama tokoh masyarakat, korban dan

ibunya menuju polsek Pagelaran. Kami segera menemui Kapolseknya Ipda

Bismar, beliau menjelaskan maksud tujuannya memanggil korban dan ibunya.

Menurutnya bahwa BAP yang dibuat penyidik (Rizal) belum lengkap dan masih

kurang tajam oleh karena itu perlu dibuatkan BAP tambahan untuk melengkapi

proses penyidikan. Kapolsek juga menjelaskan bahwa beliau dan jajarannya serius

menangani kasus tersebut, saat ini pelaku telah diamankan. (Namun kami tidak

melihat pelaku berada di sel tahanan, kami sempat tanyakan tetapi jawabannya

tidak memuaskan. Menurut Kapolsek, pelaku diamankan ditempat yang tidak

diketahui orang luar karena takut terjadi hal – hal yang tidak diinginkan).

Sekitar pukul 11.45WIB dilakukan BAP lanjutan oleh Penyidik Brigadir Imam

Subagyo selaku Kanit Reskim Polsek Pagelaran yang baru, materi pemeriksaan

lebih tertuju pada proses perkenalan korban dengan pelaku, serta proses

perjalanan pelaku ke Bandar Lampung. Dan ada beberapa point yang sempat kami

interupsi karena menurut kami terlalu menyudutkan korban. Selanjutnya

pemeriksaan tambahan terhadap ibu wt, namun karena tidak didapat keterangan

baru pemeriksaan tidak dilanjutkan, hanya mengacu pada BAP terdahulu. Selesai

proses verbal lanjutan kami dipanggil oleh Kapolsek Ipda Bismark. Beliau,

berpesan agar kita bisa menjadi tim kerjasama yang baik. Kami mengatakan pada

beliau bahwa kami mempercayakan semua proses penanganan kasus ini pada

Polsek Pagelaran, karena kami tahu bahwa aparat kepolisian adalah yang

mewakili kepentingan korban. Oleh karenanya kami juga berharap agar Kapolsek

Pagelaran serius dalam penanganan kasus ini. Kapolsek juga meminta kami untuk

membantu manghadirkan saksi petunjuk dari keluarga korban yang lain, misalnya

orang yang rumahnya menjadi tempat tinggal korban sebelum kejadian, orang

yang melihat pergi bersama pelaku, orang yang melihat korban dan pelaku berada

di rumah SI. Selain itu kami juga diminta untuk membantu menyerahkan barang –

barang bukti seperti pakaian yang dikenakan korban saat kejadian, serta pakaian

dan barang barang yang dibeli Jm. Sekita pukul 19.45WIB kami permisi pulang

dan melanjutkan perjalanan dengan mengantarkan ibu korban pulang ke Babakan

Pagelaran.

Kelima, Selang sepuluh hari setelah pemanggilan itu, Tim Penanganan Kasus

Damar yaitu Uci mendapat informasi dari Pak Rahmat via hot line service

mengenai kondisi ibu korban yang mendapat intimidasi dari pihak pelaku.

Sehingga untuk menghindari intervensi tersebut kami memindahkan ibu W ke

tempat aman. Ketika akan menuju Pagelaran, Pak Rahmat mendatangi Damar

dengan membawa barang bukti yang dibutuhkan penyidik. Setelah berkoordinasi

kami memutuskan untuk pergi bersama. Sesampainya di Pringsewu kami menuju

ke Podomoro (kediaman keluarga suami ke-2 ibu W). Ditermpat tersebut ternyata

ibu W telah dibawa suaminya ke rumah kakaknya di Kaliwungu – Kalirejo.

Kemudian kami pun segera menuju kesana. Sesampainya di Kaliwungu, ternyata

ibu W masih trauma. Bila ada orang yang datang, ia lari dan bersembunyi ke

kebun rambutan di belakang rumah. Lalu kami pun menjelaskan maksud dan

tujuan membawanya ke Damar yaitu memberikan keamanan dan membantu

pemulihan psikis akibat dari musibah yang menimpanya. Akhirnya ibu W

bersedia, kemudian kami membawanya ke tempat aman.

Keenam, Hari keempat setelah mengamankan ibu W, Tim Penanganan Kasus

Damar yaitu Uci mendatangi Polsek Pagelaran untuk memberikan barang bukti.

Ditempat itu kami bertemu dengan Kaplosek Pagelaran. Pada beliau kami

serahkan barang bukti tersebut serta meminta surat keterangan penyerahan barang

bukti. Tak lupa kami juga meminta keterangan tentang perkembangan kasus

tersebut. Menurutnya ia belum dapat menemukan SI sedangkan Jm telah ditahan

ditempat yang aman, tetapi tidak di polsek tersebut dan ia tidak memberikan

keterangan tempatnya. Dari Polsek Pagelaran kami menemui Pak Rahmat untuk

memberikan perkembangan kasus yang telah dimonitoring.

Ketujuh, Sudah lebih dari tujuh hari dari penyerahan barang bukti, Tim Penangan

Kasus Damar melakukan monitoring melalui via hot line ke Kanitreskim Polsek

Pagelaran untuk menanyakan perkembangan kasus. Kami mendapatkan informasi

yaitu tentang penahan pelaku, tetapi ia tidak dapat memberikan bukti tertulis

bahwa pelaku pernah ditahan di polsek atau ditempat yang diamankan oleh

Kapolsek. Menurutnya kasus ini juga sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Talang

Padang. Pelaku dijerat dengan pasal 285 jo 290, pasal 287 jo pasal81 UU No.23 th

2002 tentang Perlindungan Anak. Monitoring ini dilakukan setelah kami

mendatangi Polsek tersebut untuk memberikan penekanan kasus ini yang telah

berjalan selama 3 bulan.

Kedelapan, Memasuki bulan keempat Tim Penanganan Kasus Damar kembali

mendatangi Polsek Pagelaran untuk memonitoring perkembangan kasus. Serta

menemui ibu W untuk klasifikasi pencabutan surat kuasa dan mengajaknya

kembali untuk tinggal di Damar. Sebelumnya kami mendatangikediaman Pak

Rahmat yang mengetahui keberadaan ibu W. Di tempat itu kami mengikuti

pertemuan tokoh masyarakat di rumah Naseb di Patemon yang membahas kasus

tersebut. Selanjutnya kami beserta Pak Rahmat dan Misno Dani mendatangi

Polsek Pagelaran. Ditempat itu kami mendapat intimidasi dari Kapolsek karena

kami membawa 2 tokoh masyarakat yang peduli akan kasus tersebut. Beliau yang

tidak menghendaki turut campurnya pihak lain yang menurutnya memperkeruh

suasana memberikan intimidasi kepada kami. Kemudian informasi yang kami

dapatkan dari Kapolsek tersebut yaitu pelaku telah ditangkap dan ditahan di Polres

Tanggamus.

Kemudian kami mendatangi rumah ibu W di Kaliwungu – Pringsewu untuk

klarifikasi pencabutan surat kuasa. Menurutnya ia terjepit untuk menandatangani

surat pencabutan yang telah dbuat oleh Musli (kerabat ayah korban), karena

korban ingin turut serta Musli untuk sekolah di Tanjung Karang atas biaya Musli.

Setelah Berkoordinasi akhirnya ibu W bersedia ikut ke Tanjung Karang untuk

tinggal di dammar dan membuat pernyataan bahwa ia membantah pencabutan

kuasa tersebut. Tetapi sebelum ia tinggal di Damar ia akan menjemput anaknya di

rumah Musli dan kami pun mengantarnya.

3. Analisis

Kasus ini merupakan kasus yang dapat dikategorikan trafficking dan perkosaan,

karena termasuk didalam definisi Protokol Perserikatan Bangsa – Bangsa yaitu

termasuk menipu, memperdaya (termasuk mambujuk dan mengiming – imingi)

korban, menyalahgunakan dan memanfaatkan ketidaktahuan, keingintahua,

kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak adanya perlindungan terhadap korban,

serta ekspoitasi seksual.

C. Kronologis Kasus Sr (Inisial)

1. Kronologis Kejadian

Hari itu korban bertandang ke rumah Fatmawati, temanya di Panjang dengan izin

kepada orang tuannya hendak ke rumah Purnawati, bibinya di Kec. Karang

Maritim Panjang. Sesampainya di Panjang korban sempat menghubungi pelaku di

no. 0815 – 4023322—selama ini hubungan korban dan pelaku adalah sepasang

kekasih,unjtuk sekerdar memberitahukan keberadaan dirinya pada pelaku. Ketika

dihubungi pelaku meminta korban untuk menunggunya sebelum pergi ke rumah

Fatmawati. Setelah menunggu disamping gedung Teater Panjang selama 30 menit

pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian mereka mendatangi

rumah Fatmawati yang letaknya di depan Teater Panjang tersebut.

Dirumah Fatmawati pelaku menawarkan kepada korban untuk bekerja di Bangka,

dan krban menjawab : ―ya sudah kalau memang ada kerjaan‖. Setelah menjawab

pertanyaan tersebut ia pamit untuk ke kamar kecil. Pada saat itu pelaku berbicang

– bincang dengan Fatmawati. Setelah korban kembali, pelaku mengajak korban

pamit. Kemudian pelaku mengajak korban pergi ke tempat saudaranya di Teluk.

Tetapi dalam perjalanan pelaku beralasan kalau rumah saudaranya tersebut sedang

ramai dan ia membawa korban ke Hotel R panjang.

Dihotel tersebut mereka berbincang – bincang sampai malam. Pelaku kemudian

merayu korban untuk melakukan hubungan badan, tetapi ditolak oleh korban

dengan alasan mereka belum menikah. Pelaku memaksa korban untuk melakukan

hubungan badan, tetapi ditolak oleh korban dengan alasan mereka belum

menikah. Pelaku kembali memaksa korban dengan janji akan menikahi korban

setibanya di Bangka, dan korban terus menolak. Akhirnya karena terus dipaksa

dan dibuaian janji bertanggungjawab menikahi sesampainnya di Bangka, korban

terpaksa menuruti kemauan pelaku yaitu melakukan hubungan badan.

Siang harinya, datanglah Ida ke Hotel R menemui pelaku dengan tujuan untuk

ikut pergi ke Bangka. Korban yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan

Ida turut bertemu dan terlibat perbincangan. Setelah menyampaikan tujuannya

kepada pelaku Ida pun pulang.

Malam hari pelaku kembali memaksa korban untuk melakukan hubungan badan

seperti malam sebelumnya, hal itu kembali ditolak oleh korban. Tetapi dengan

alasan yang sama pelaku berhasil melakukan hubungan badan yang ke – 2 kalinya

pada korban. Pada siang hari orang tua pelaku datang diiringi kedaatangan Ida,

dan selanjutnya adik pelaku, Ipan. Kemudian mereka semua meninggalkan Hotel

R menuju Dusun Suka Tinggi Desa Parda Suka Kec. Katibung Lampung Selatan.

Setelah menunggu 30 menit dirumah yang korban tidak kenal itu, pelaku, korban

dan Ida berangkat ke Bangka dengan mobil travel berwarna putih dengan merk

Purnama, disaksikan oleh orang tua pelaku, Ipan serta pasangan suami istri

pemilik rumah tersebut. Mobil tersebut transit di Palembang sebelum melanjutkan

perjalanan ke Bangka dan mereka bermalam di Pul Purnama tersebut. Di tempat

itulah korban mengetahui kalau di Bangka ia terlebih dahulu harus bekerja di

sebuah diskotik, bukan seperti yang dijanjikan pelaku yaitu akan menikahi

ataupun selajuntnya bekerja di sebuah rumah makan. Saat itu pelaku juga

mengatakan pada korban : ―Kamu harus bekerja dulu untuk biaya nikah kita‖.

Setelah mengetahui hal itu korban hanya bisa menerima dan tidak bisa berbuat

apapun karena janji pelaku akan menikahinya.

Di Bangka ternyata korban dipekerjakan di sebuah diskotik sebagai pelayan tamu

untuk minum dan tidur di kamar, singkatnya sebagai PSK ( Pekerja Seks

Komersial ). Selama 17 hari di tempat itu korban sempat ‗melayani tamu‘

sebanyak 5 kali. Tarif dalam sekali dalam melayani tamu seharga Rp.100.000.

Tetapi uang tersebut harus dibagi dua dengan ―Mami‖ pemilik diskotik. Pada hari

ke-5 pada saat berada di Bangkan korban pernah disetubuhi lagi oleh pelaku. Saat

yang sama korban sempat pula menanyakan pada pelaku tentang pernikahan yang

ia janjikan. Hal itu terjadi karena pelaku bekerja sebagai kasir ditempat yang

sama. Namun ketika ia tanyakan hal itu tidak pernah dijawab oleh pelaku. Korban

akhirnya dapat kembali pulang ke Lampung dengan dijemput pamannya yang

mengetahui nasib kemenakannya dari orang tua korban.

2. Analisis

Kasus ini merupakan kasus yang dapat dikategorikan trafficking, karena modus

yang digunakan yaitu mencari atau menikahi untuk kemudian Srj dijual dengan

mendapatkan keuntungan yang berlipat, dan merayu, menjanjikan berbagai

kesenangan dan kemewahan, menipu, menjebak, membohongi, Promises

(Dzuhayantin dan Silawati 2001: 79) mengancam, menyalahgunakan wewenang,

memperkosa. Dan dikelompokkan kedalam Seduction dan False.

D. Kronologis Kasus Asn ( Inisial )

1. Kronologis Kejadian

Pada siang hari sekitar pukul 14.00WIB pelaku ( Asnita ) mendatangi rumah

korban dengan tujuan mencari orang untuk bekerja di rumah makan di Cirebon.

Korban yang terkena bujuk rayu pelaku akan pekerjaan tersebut meminta isin

pada orangtuannya untuk bekerja. Karena hanya bekerja di rumah makan dan

letaknya di Cirebon orang tua korban lantas mengizinkan anaknya bekerja. Selain

itu dengan alasan mencari nafkah untuk korban yang tidak lagi memiliki ayah

karena telah meninggal.

Tepat pukul 16.00WIB korban meninggalkan rumah bersama pelaku. Oleh pelaku

korban diajak kesebuah rumah yang tidak dikenalnya. Dirumah itu ternyata telah

menunggu seorang perempuan. Kemudian dari tempat itu korban beserta

perempuan tersebut dibawa ole pelaku ke rumahnya di Desa Tanjungan Kec.

Katibung Lampung Selatan. Setelah menunggu sampai pukul 20.00WIB korban

dibawa pelaku ke Palembang dengan menggunakan sebuah mobil travel. Dalam

perjalanan itu korban yang merasa janggal menanyakan tujuan keberangkatan

pada pelaku, tetapi selalu dijawab dengan kemarahan. Korban juga diintimidasi

untuk tidak banyak bertanya, serta mengatakan ―Kamu ini mau kerja apa gak!!‖

karena takut akhirnya korban memilih diam.

Setibanya di Bangka tepatnya di daerah Toboali korban tidak dipekerjakan di

rumah makan tetapi dibawa oleh pelaku ke sebuah kafe miliknya yang berada

ditengah hutan. Di kafe tersebut korban dipaksa untuk melayani tamu laki – laki

yang datang untuk sekedar minum bahkan hingga tidur. Selama bekerja disana

korban pernah mengalami intimidasi fisik berupa pukulan dari pelaku ( Manlago )

karena korban menolak melakukan pekerjaan tersebut. Pada masa awal

kedatangan. Korban pernah meminta izin kepada pelaku ( Asnita ) tetapi ia tidak

diizinkan malah dimarahi dan mendapat caci maki pelaku.

Perjanjian yang berlaku ditempat itu yang berkaitan dengan pendapatan dalam

sekali melayani tamu harus dibagi dua. Perhitungannya jika sekali melayani tamu

mendapatkan bayaran sebesar Rp.100.000, dibagi dua dengan pelaku. Setengah

bagian diberikan kepada korban untuk kebutuhan sehari – harinya. Setengahnya

dibagi dua lagi untuk biaya sewa kamar dan tabungan untuk kepulangan, yang

kesemua bagian tersebut dipegang pelaku, walaupun pada akhirnya korban tidak

dapat mengambil tabungannya tersebut.

Selama dua bulan korban tersekap di kafe tersebut dan dipaksa bekerja sebagai

Pekerja Seks Komersial ( PSK ). Namun akhirnya ia dapat keluar dari tempat itu

dengan bantuan kenalannya yaitu Maas Setiawan yang kemudian membawanya

pulang ke Lampung. Setelah menceritakan seluruh kejadiannya pada keluarga

akhirnya korban memberanikan diri melaporkan kejadian tersebut pada Polsek

lampung selatan.

2. Usaha – Usaha yang dilakukan Damar

Pertama, Tim Penanganan Kasus Damar yaitu Uci dan KBH yang mengetahui

adanya kasus trafficking langsung melakukan investigasi. Karena Tim PK tidak

mengetahui identitas dan alammat korban tapi hanya mengetahui bahwa korban

pernah melapor ke Polres Lampung Selatan maka mereka langsung mendatangi

polres tersebut. Ditempat itu Tim PK yang disambut kedatangannya oleh Bripda

Abkhoiriyah lansung menanyakan tentang kasus dan perkembangannya setelah

sebelunmnya memperkenalkan diri. Bripda Khoiriyah lantas menceritakan

kronologis kasus tersebut serta memberikan salinan BAP saksi korban. Serta

mengatakan bahwa kasus ini akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Lampung

Selatan.

Kedua, Dengan menunggu perkembangan kasus selama seminggu, Tim

Penanganan Kasus melakukan monitoring dengan mendatangi Kejaksaan

Lampungg Selatan. Kedterangan yang kami dapatkan dari bapak Suwardi selaku

kasi Pidum bahwa perkara kasus belum terregistrer di Kejaksaaan tersebut.

Mendengar informasi tersebut Tim PK mendatangi Porles Kalianda untuk

meminta keterangan. Oleh Bripda Abkhoiriyah Tim PK membahas kasus yang

ternyata masih di kepolisian untuk ditambahkan beberapa bukti lain.

Ketiga, Sudah hampir sebulan kasus ini berlangsung, Tim Penanganan Kasus

kembali melakukan monitoring perkembangan kasus dengan mendatangi Porles

Lampung selatan. Dalam perkembangannya kasus masih berada di kepolisisn dan

belum dilimpahkan ke Kejaksaan karena masih dalam proses.

Dengan kemudian menunggu dalam waktu sepuluh hari, Tim Penanganan Kasus

Memonitoring lagi perkembangan kasus yang masih berada di Polres Kalianda.

Menurut Bripda Abkhoiriyah SPDP kasus tersebut akan segera dibuat.

3. Analisis

Kasus ini dapat dikategorikan dalam trafficking, karena didalamnya terdapat

perekrutan, pengangkutan, pemindahtanganan, pemberangkatan, dan penerimaan,

posisi kerentanan (situasi dimana seseorang tidak memiliki pilihan bebas),

Eksploitasi seksual dimana korban dipaksa melayani laki – laki dalam jumlah

yang banyak dan dipekerjakan sebagai pekerja seks, Penipuan, berdasarkan

Pelaporan Khusus PBB. Dan termasuk kelompok False Promises ( Dzhuyantin

dan Silawati 2001:79)

E. Kronologis Kasus Fr ( Inisial )

1. Kronologis Kejadian

Saat itu pada hari jumat korban diajak teman yang juga tetangganya, Rina untuk

berkunjung ke kost Rina di Sukaraja Raden Intan Bandar Lampung. Sebelum

pergi ke tempat yang dituju, Rina membawa korban ke Terminal Panjang.

Ditempat itu korban dikenalkan pada pacarnya, Yadi kakak pelaku. Kemudian

korban dibawa oleh Rina dan Yadi ke tempat kaka Yadi yaitu Khoiri di Pantai (

dekat terminal panjang ). Ketika berada dirumah khoiri, Rina berangkat lebih dulu

ke kostannya dengan alasan untuk beres – beres. Pada pukul 12.00WIB Yadi serta

korban menuju ke tempat kostan Rina, pada saat itu Yadi bersedia mengantarkan

korban. Tetapi Yadi tidak langsung mengantarkan korban pelang ke rumahnya, ia

kembali membawa korban ke Terminal Panjang menuju rumah Imran, yang

disebut pamannya. Diam – diam pada istri Imran, yang ternyata mucikari di

Bangka, Yadi mengatakan akan berangkat dan ia meminta uang Rp.150ribu untuk

keberangkatan yang korban sendiri tidak tahu tujuannya.

Pada pukul 20.00WIB sebuah mobil Travel Purnama datang kerumah Imran dan

ternyata mobil tersebut ditujukan untuk membawa korban. Di dalam mobil yang

belum berangkat tersebut, korban meminta tolong pada salah satu penumpang

untuk menyatakan pada sopir akan tujuan mobil yang akan dia naiki. Dan teryata

tujuannya ke Palembang. Merasa ada yang aneh korban kembali meminta tolong

agar mengatakan pada sopir untuk mengantarnya ke Way Halim dan jangan

memberitahukan hal tersebut kepada Yadi. Tetapi sial sopir tersebut, belakangan

diketahui turut bekerjasama untuk mengantar perempuan – perempuan ke Bangka,

dan memberikan informasi itu kepada Yadi. Karena merasa dibohongi korban

berusaha lari, sayangnya Yadi masih sempat memegang tangan korban. Akhirnya

Yadi menyarankan untuk kembali ke kostan Rina. Sesampainya kembali di kostan

tersebut, Yadi dan Rina tetap mendesak korban untuk bermalam. Korban sempat

menolak karena ketika akan berangkat menuju ke kostan Rina korban mengatakan

tidak berniat untuk bermalam. Tetapi Rina menyuruh korban tidak pulang karena

hari sudah malam dan ia tidak memiliki uang untuk ongkos pulang. Kemudian

Yadi dan Rina berjanji untuk mengantarkan korban pada esok pagi sehingga

korban pun menuruti kemauan mereka.

Keesokan harinya, korban tidak juga diantar pulang oleh Yadi. Melainkan

dibawanya ke Menggala tepatnya di Desa Bujuk Agung dengan kendaraan umum.

Di tengah perjalanan Yadi sempat mengancam: ―Kamu jangan sampai pergi,

Awas!‖. Sesampainya di Menggala korban dikenalkan Yadi pada pelaku yaitu Ef,

yang diakui sebagai adiknya. Pada saat perkenalan itu pelaku mengatakan belum

mempunyai istri/bujangan. Kebohongan itu terungkap ketika istrinya datang dan

marah – marah pada korban. Kemudian korban kabur menuju ke rumah RT Bujuk

Agung untuk mengadukan nasibnya. Selang beberapa waktu Yadi datang

menjemputnya dan berunding dengan Pak RT, kemudian Yadi berhasil membawa

korban pulang. Hari itu korban terpaksa bermalam di Menggala, dirumah Yadi.

Karena Yadi berjanji besok akan mengantarkannya pulang dengan menumpang

mobil Bumi Waras ( BW ) pengantar sagu di Way Lunik.

Sesuai janji, tetapi korban diantar oleh pelaku ke BW, tepatnya ke Mes BW

tempat tinggal Darmadi, kakak pelaku. Mereka menanyakan mobil yang akan

berangkat tersebut. Tetapi sampai malam mobil yang dimaksud tidak datang juga,

dan pelaku berjanji akan mengantarkan korban besok pagi. Tiba – tiba pada pukul

20.00WIB Yadi datang bersama 5 orang lainnya, yang disebutnya sebagai paman

mereka. Kemudian Yadi mengancam, menampar, dan membentak korban sambil

mengeluarkan golok: ―Kamu ngelunjak, kok mau pulang masih disini!‖. ―Kamu

harus tidur dengan adik saya, nurut dengan adik saya, kalau tidak kamu akan saya

umpani dengan orang rame‖, ancam Yadi. Kemudian Yadi dan kelima orang

lainnya pulang pada pukul 22.00WIB, dan tinggallah Darmadi dan istri, korban

serta pelaku. Pada malam itu korban terpaksa tidur satu kamar dengan

pelaku,sambil mengancam seperti yang diungkapkan Yadi sebelumnya,anehnya

Darmadi beserta istrinya tidak keberatan. Tetapi Ef sempat mengatakan ― Kamu

nurut dengan saya nanti kamu saya lindungi.‖

Keesokannya, pada pukul 16.00 korban dibawa ke Unit 6 Menggala menuju

kerumah Leman, paman mereka. Disana korban terpaksa untuk tinggal selama 2

hari, dan untungnya mereka tidak menempati satu kamar, karena Leman melarang

dan sempat menanyakan tentang hubungan mereka. Menjawab pertanyaan Leman,

pelaku mengatakan bahwa mereka mau menikah tetapi korban mengatakan bahwa

mereka belum menikah. Di tempat itu korban sempat disuruh membuat surat segel

untuk menikah agar terhindar dari tuntutan keluarga korban, tetapi korban

menganjurkan untuk datang baik-baik ke rumah korban.

Setelah dua hari di Unit 6 Menggala, korban tiba sekitar pukul 21.00 di rumah

Yanti di daerah Palang Besi Kemiling (dekat rumah Bidan Asti). Menurut pelaku

yanti adalah adik ibunya. Pada saat itu Yanti sedang berada di Bangka, di rumah

tersebut dihuni oleh nenek, dan 2 adik pelaku. Di rumah itu korban ditahan selama

1 minggu dan kembali menempati kamar yang sama dengan pelaku. Selama

dalam sekapan itu korban diperkosa. Dan ia tidak dapat kabur karena pintu rumah

itu selalu di kunci dan gerak geriknya selalu diawasi.

Di hari ketiga penyekapan tersebut Yadi datang dengan menggunakan kendaraan

dan sopir yang sama sewaktu ia akan dilarikan dari rumah Imran. Ia akan datang

bersama 3 orang perempuan untuk dibawa ke Bangka, hal ini diketahui korban

karena sopir tersebut menanyakan mengapa korban belum juga berangkat ke

Bangka. Tujuan Yadi datang ke tempat itu untuk kembali membawa korban ke

Bangka. Yadi kembali mengancam korban ―Kamu harus menikah dengan Ef atau

saya dibawa ke Bangka.‖

Untuk menutupi aksinya korban disuruh menghubungi orang tuanya melalui

telpon agar orang tuanya tidak khawatir. Tetapi harus berbohong tentang

keberadaan yang sebenarnya. Telp. yang pertama korban dipaksa pelaku untuk

mengatakan bahwa ia sedang berada di Kotabumi. Sedang beberapa hari korban

kembali di suruh menghubungi orang tuanya. Korban memberitahu bahwa ia

berada di Kemiling. Mendengar hal itu pelaku langsung marah dan sempat ingin

membawanya lagi ke Menggala.

Untuk bisa terlepas dari jeratan tersebut korban melakukan berbagai cara, seperti

berusaha kabur, lari ke RT, dll. Sampai pada setelah empat hari, korban berbicara

baik – baik atau merayu pelaku agar diantarkan pulang ke rumah orang tuanya

dengan tujuan mengutarakan keinginan mereka menikah. Pelaku setuju dan

mengantarkan korban pulang. Pukul 16.00WIB mereka sampai di rumah korban,

tetapi di rumah tersebut tidak ada orang. Karena tidak bertemu orang tua korban,

akhirnya pelaku pulang tepat pukul 16.30WIB.

Setelah paman orang tuanya tiba kembali ke rumah, pukul 19.00WIB korban

menceritakan seluruh kejadian itu pada pamannya dan didengarkan oleh anggota

keluarga. Keesokannya korban detemani pamannya melapor ke Polsek Tanjung

Karang Barat. Sekarang pelaku ditahan di Polsek Tersebut.

2. Usaha – Usaha Yang Dilakukan Damar

Pertama, Memasuki Hari kesepuluh setelah pelaporan, Tim Penanganan Kasus

mendatangi Polsek Tanjung Karang Barat untuk meminta keterangan tentang

kasus Frd. Kasus ini kami dapat dari hasil monitoring kasus pada Harian Umum

Lampung Post. Surat kabar tersebut memberitakan bahwa telah terjadi tindak

criminal yaitu perkosaan dan bertempat tinggal di Kemiling Tanjung Karang

Barat. Setelah melakukan analisa terhadap kasus tersebut kami menggolongkan

kasus tersebut pada dua sisi yaitu pemerkosaan dan perdagangan perempuan

( Trafficking ).

Kedua, Tim penanganan kasus Trafficking melakukan investigasi dengan

mendatangi rumah korban. Untuk meminta sejumlah keterangan tentang kasus

tersebut dan kronologis kejadian serta menawarkan bantuan secara psikis untuk

pemulihan traumatiknya. Karena terlihat keluarga itu masih trauma terhadap

kejadian yang baru menimpa mereka. Kedatangan kami di sambut rasa curiga oleh

keluarga itu, tetapi setelah menjelaskan asal dan tujuan kami mereka mulai

terbuka tentang kasus tersebut. Beberapa anggota keluarga hadir menemani

korban, kemudian kami memintanya untuk menceritakan kronologis kejadian

tersebut. Kami berjanji untuk datang kembali memberikan surat kuasa, dan

keesokannya kami kembali untuk menandatangani surat kuasa. Setelah

penandatanganan surat itu yang tergolong perdagangan perempuan ini akhirnya

ditangani oleh pihak Damar.

Ketiga, Selanjutnya Tim Penanganan Kasus melakukan pendampingan terhadap

korban dalam menjalani pemeriksaan tambahan di Polsek Tanjung Karang Barat.

Kemudian Polsek Tanjung Karang Barat mengadakan pemeriksaan saksi. Dalam

hal ini kami selaku kuasa hukum korban melakukan pendampingan pada ayah

korban, yang turut dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Keempat, Setelah lewat beberapa hari, Tim Penanganan kasus memonitoring

melalui telpon ke Polsek Tanjung Karang Barat. Tujuannya untuk mengetahui

perkembangan kasus Frd lebih lanjut. Pak Rahmat selaku penyidik Polsek

Tanjung Karang Barat menginformasikan bahwa BAP kasus Frd telah

dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri.

Kelima, Setelah menunggu selama seminggu, Tim Penanganan Kasus

memonitoring kasus Frd yang telah dilimpahkan ke Pngadilan Negeri Tanjung

Karang. Yang dipimpin oleh Manalu Rambe, SH sebagai hakim ketua dan Ujang

Suryana, SH sebagai JPU, yang akan disidangkan sepuluh hari mendatang.

Keenam, Tim Penanganan Kasus menghadiri sidang perdana kasus tersebut.

Dalam persidangan ini DAMAR juga mendampingi korban yang dihadirkan

sebagai saksi korban dalam persidangan, yaitu saksi Rojali dan Samsiah (

keluarga korban ) dalam memberikan kesaksian atas kasus tersebut. Sidang ini

menegaskan akan perlu dihadirkannya Yadi dan Rina untuk didengar

kesaksiannya, yang menyebabkan peristiwa naas yang terjadi pada korban. Hakim

lalu menugaskan kepada Jaksa untuk menghadirkan Yadi bin Zainal dan Rina bin

Semi.

Selanjutnya setelah beberapa hari siding dilanjutkan kembali, Tim Penanganan

kasus menghadiri sidang yang menghadirkan saksi Wati binti Winarno ( Tante

Korban ) dan Rina Binti Efendi ( Keluarga Pelaku ), dilanjutkan dengan

pemeriksaan terdakwa. Sidang selesai dan menunggu untuk waktu yang lumayan

lama untuk pengagendan pembacaan tuntutan.

Ketujuh, Tiba pada persidangan, Tim Penanganan kasus memonitoring sidang

dengan pembacaan tuntutan kepada terdakwa. JPU menuntut terdakwa dengan

Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan tuntutan selama 4 tahun penjara.

Kedelapan, Tim Penanganan Kasus Memonitoring kembali ke Pengadilan Negeri

Tanjung Karang. Ditempat itulah tengah berlangsung sidang dengan agenda

pembacaan putusan kepada terdakwa. Hakim akhirnya memutuskan hukuman 3

tahun penjara atas perbuatannya yan sangat merugikan orang lain tersebut.

3. Analisis

Kasus ini termasuk dalam kategori trafficking karena sesuai dengan Pelapor

khusus PBB yaitu perekrutan, transportasi, pembelian, penjualan, pemindahan,

penyembunyian atau penerimaan orang dengan ancaman kekerasan atau

penggunaan kekerasan, penculikan, pemerkosaan, dan tekanan terhadap korban.

Tabel 4. Matriks Analisis Hasil

Karakteristik

Demografis

W

(Inisial)

Rnk

(Inisial)

Sr

(Inisial)

Asn

(Inisial)

Fr

(Inisial)

Usia 22 13 18 23 19

Pendidikan SD SD SD SD PT

Status

Ekonomi

Miskin Miskin Miskin Miskin Miskin

Modus

Operandi

Penipuan Penipuan Pemerkosaan Pemerkosaan Pemerkosaan

Bentuk

Bantuan

Hukum Psikologis Psikologis Hukum Psikologis

Pada gambar di atas dapat penulis gambarkan bahwa korban trafficking terjadi

pada usia 13 tahun hingga 23 tahun. Kemiskinan merupakan faktor yang membuat

modus operandi berjalan lancar, kemiskinan pula yang membuat mereka hanya

dapat menyelesaikan pendidikan sampai SD. Bentuk bantuan psikologis yang di

berikan DAMAR dapat membantu para korban dalam memulihkan mental dan

menyelesaikan masalah serta kebingungan untuk masa depan hidupnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dengan adanya

realita yang ada yaitu perempuan korban trafficking untuk kepentingan bisnis jasa

pelayanan seksual komersial di Provinsi Lampung, terlihat bahwa daerah tersebut

adalah daerah transit dan juga sebagai daerah pengirim anak perempuan.

1. Dengan karakteristik dan kondisi lingkungan sosialnya, modus operasinya,

relasi yang membawanya, proses pengirimannya, cara transaksi/ pengalihannya

dari traffickers kepada majikannya, perlakuan majikan terhadap perempuan

korban trafficking, upaya – upaya yang dilakukan korban trafficking ketika

berada ditempat majikannya, serta bentuk bantuan sosial psikologis yang

diinginkan perempuan korban trafficking dalam menyelesaikan masalah. Dari

hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga korban berasal dari keluarga

miskin dengan latar belakang pendidikan yang sangat minim dan juga pada saat

perekrutan umur korban yang masih sangat belia menyebabkan perempuan

korban trafficking menjadi sangat rentan terhadap praktik trafficking.

2. Dengan modus yang digunakan yaitu menipu, menjerat korban, memacari,

menjanjikan berbagai kemewahan dengan ancaman, pemaksaan, atau

penculikan dan relasi yang membawanya merupakan jaringan yang cukup

luas, transportasi yang digunakan yaitu menggunakan kapal, ataupun

kendaraan roda empat yaitu mobil, perlakuan yang sangat kasar yang didapat

oleh korban trafficking ketika berada ditempat majikan yaitu mencoba

melarikan diri dan berusaha mengadukan aparat yang berwajib. Bantuan yang

dibutuhkan korban trafficking dalam menyelesaikannya masalahnya adalah

perlindungan hukum dan menghukum pelaku trafficking sesuai dengan

undang – undang dan perlindungan korban serta pemulihan psikis korban.

Kelima perempuan korban trafficking mengalami prosedur yang tidak

memihak dimana mereka dijadikan korban utuk kedua kalinya ( viktimidasi )

dan ketika mereka mengadukan kasusnya ke pihak yang berwajib mereka

diperlakukan sebagai pelanggar hukum ( deskriminasi ) sementara para pelaku

trafficking terlepas dari jeratan hukuman. Kekerasan yang dialami kelima

perempuan korban trafficking baik kekerasan fisik, mental ataupun psikis

membuat mereka takut umengulangi yang telah mereka lakukan seperti

mencoba melarikan diri ataupun berontak dengan mengurung dikamar. Cara –

cara tersebut adalah hal yang biasanya dilakukan untuk membuat perempuan

menjadi takut mengambil keputusan penting untuk hidupnya. Sampai saat ini

kelima korban mengakui mereka masih bingung dengan masa depannya.

Trauma psikologis bisa juga timbul akibat trauma fisik atau tanpa ada trauma

fisik sekalipun. Penyebab trauma psikologis antara lain pelecehan seksual,

kekerasan, ancaman, atau bencana. Namun tidak semua penyebab tersebut

punya efek sama terhadap tiap orang. Ada orang yang bisa mengatasi masalah

tersebut, namun ada pula yang tidak bisa mengatasi emosi dan ingatan pada

peristiwa traumatik yang dialami. Gejala dan Perawatan trauma psikologis

dapat diantisipasi sebagai berikut:

1. Gejala, Penderita trauma biasanya menghindari tiap hal yang memicu

timbulnya ingatan akan penyebab trauma. Jika mereka melihat pemicu,

apapun jenisnya, mereka akan panik, depresi, marah-marah, atau disosiasi.

2. Perawatan, Perawatan untuk penderita trauma psikologis atara lain

meliputi:

a. Membangun kepercayaan dengan orang lain.

b. Belajar mengatur emosi.

c. Terapi proses yang berhubungan dengan kenangan dan perasaan

B. Saran

Dengan maraknya kasus trafficking perempuan di Indonesia umumnya dan di

Provinsi Lampung khususnya yang menimbulkan dampak cukup komplek bagi

para korban, beberapa langkah aksi penanggulangan trafficking perempuan untuk

tujuan kepentingan pelayanan jasa seksual komersil.

Pertama, hendak nya masyarakat lebih takut akan jeratan hukum dan lebih

menekankan lagi pada Undang – Undang khususnya tentang penanggulangan

trafficking yaitu Undang – Undang Anti Perdagangan Terhadap Perempuan, yang

bersifat menjerat para aktor pelaku dan pelanggan dengan melindungi korban

berdasarkan situasi, kondisi serta kebutuhan korban.

Kedua, kepada masyarakat sebaiknya jangan memusuhi dan memvonis para

pekerja seks yang sudah kembali ke tengah – tengah masyarakat sebagai manusia

yang hina. Justru masyarakat seharusnya merangkul mereka dengan memahami

bahwa mereka adalah korban bukan pelaku kejahatan, mereka melakukan

pekerjaan tersebut bukan karena keinginan mereka tetapi dikondisikan untuk

seperti itu. Dan untuk masyarakat luas sebaiknya berhati – hati terhadap para

pelaku trafficking perempuan yang melakukan berbagai cara untuk menarik atau

menjerat korbannya yaitu dengan janji – janjinya menawarkan pekerjaan dan

berpura – pura menjadi pacar.