Kinerja... · Gatot Darmasto Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah...

4

Transcript of Kinerja... · Gatot Darmasto Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah...

Page 1: Kinerja... · Gatot Darmasto Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji
Page 2: Kinerja... · Gatot Darmasto Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji
Page 3: Kinerja... · Gatot Darmasto Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji
Page 4: Kinerja... · Gatot Darmasto Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN · Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi ... Pihak Kedua, Pekanbaru, Januari 2018 Pihak Pertama,

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN · Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi ... Pihak Kedua, Pekanbaru, Januari 2018 Pihak Pertama,

web/kesekretariatan/PERJA… · Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak

web/kesekretariatan/PERJA… · Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak

Kinerja Wilay… · Gatot Darmasto NIP 19591121 198503 1 001 Denpasar, 19 Januari 2018 Pihak Pertama, Bea jeki Tirtadewi NIP 1962 530 198703 2 001 . o Oi ei oi . ã 00 o X o Z o .

Kinerja Wilay… · Gatot Darmasto NIP 19591121 198503 1 001 Denpasar, 19 Januari 2018 Pihak Pertama, Bea jeki Tirtadewi NIP 1962 530 198703 2 001 . o Oi ei oi . ã 00 o X o Z o .

sakip.lumajangkab.go.id...Jabatan : Plh. SEKRETARIS CAMAT Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : ALFIAN, S.Sos Jabatan : CAMAT PRONOJIWO Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya

sakip.lumajangkab.go.id...Jabatan : Plh. SEKRETARIS CAMAT Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : ALFIAN, S.Sos Jabatan : CAMAT PRONOJIWO Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya

 · 2021. 2. 8. · b. isu perpajakan yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA; 2. menyediakan narasumber yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA; 3. menyediakan daftar pertanyaan/ soal inklusi pajak

 · 2021. 2. 8. · b. isu perpajakan yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA; 2. menyediakan narasumber yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA; 3. menyediakan daftar pertanyaan/ soal inklusi pajak

feb.unpad.ac.idfeb.unpad.ac.id/dokumen/files/PKS-BappenasLP3E2017.pdfdengan pihak PIHAK KEDUA wajib memperoleh persetujuan PIHAK PERTAMA dan pihak ketiga. Segala hak kekayaan intelektual

feb.unpad.ac.idfeb.unpad.ac.id/dokumen/files/PKS-BappenasLP3E2017.pdfdengan pihak PIHAK KEDUA wajib memperoleh persetujuan PIHAK PERTAMA dan pihak ketiga. Segala hak kekayaan intelektual

 · Kepala Polisi Daerah Sumatera ... surat pemberitahuan oleh PIHAK PERTAMA kepada ... PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat ...

 · Kepala Polisi Daerah Sumatera ... surat pemberitahuan oleh PIHAK PERTAMA kepada ... PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat ...

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG BADAN … · Nama : H. A. KASWADI RAZAK, SE Jabatan : BUPATI SOPPENG selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama berjanji

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG BADAN … · Nama : H. A. KASWADI RAZAK, SE Jabatan : BUPATI SOPPENG selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama berjanji

CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJA - sim.smpn1lamongan.sch.id · kerja pertama lamanya melebihi [( ----- ) ( ---jumlah jam dalam huruf--- )] jam, maka PIHAK PERTAMA harus memberikan kepada

CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJA - sim.smpn1lamongan.sch.id · kerja pertama lamanya melebihi [( ----- ) ( ---jumlah jam dalam huruf--- )] jam, maka PIHAK PERTAMA harus memberikan kepada

 · Kepala Bidang Sistem Komunikasi Data dan Jaringan Teknologi Informasi Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

 · Kepala Bidang Sistem Komunikasi Data dan Jaringan Teknologi Informasi Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

N PERJANJIAN KlNERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAM Bl · atasan pihak pertama, scla11jutnya disebut pihak kedua I Pihak pertama bcrjanji akan mewujudkan target kincrja sesuai lampiran

N PERJANJIAN KlNERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAM Bl · atasan pihak pertama, scla11jutnya disebut pihak kedua I Pihak pertama bcrjanji akan mewujudkan target kincrja sesuai lampiran

lamongankab.go.id · Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini

lamongankab.go.id · Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA PERJANJIAN …intelresos.kemsos.go.id/new/download/perjanjian_kinerja.pdf · Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ...

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA PERJANJIAN …intelresos.kemsos.go.id/new/download/perjanjian_kinerja.pdf · Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ...

bsn.go.idbsn.go.id/...subbagian_hubungan_antar_lembaga_hoh.pdf · Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama

bsn.go.idbsn.go.id/...subbagian_hubungan_antar_lembaga_hoh.pdf · Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama

sabilulungan.bandung.go.idsabilulungan.bandung.go.id/media/nphd/7a5c0537dd0f...(2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. 34.850.000,-

sabilulungan.bandung.go.idsabilulungan.bandung.go.id/media/nphd/7a5c0537dd0f...(2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. 34.850.000,-

MNIK NEG BRADinc....PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dengan mengingat serta

MNIK NEG BRADinc....PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dengan mengingat serta

PENINGKATAN PENDAPATAN NASABAH DALAM … filePembiayaan muḍārabah merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak

PENINGKATAN PENDAPATAN NASABAH DALAM … filePembiayaan muḍārabah merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak

e-renggar.kemkes.go.idNama Jabatan : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua ... media reagensia Cakupan kegiatan pemantapan

e-renggar.kemkes.go.idNama Jabatan : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua ... media reagensia Cakupan kegiatan pemantapan

 · Gatot Darmasto NIP 19591121 198503 1 001 Denpasar, 19 Januari 2018 Pihak Pertama, Adi Gemawan NIP 19650827 198603 1 001 . O o CD o e > 2 b 00 00 CD . 8 8 8 I z 00 co

 · Gatot Darmasto NIP 19591121 198503 1 001 Denpasar, 19 Januari 2018 Pihak Pertama, Adi Gemawan NIP 19650827 198603 1 001 . O o CD o e > 2 b 00 00 CD . 8 8 8 I z 00 co

Lumajangkab · : LAYLI FAJRIAH, SH : Kasubbag Keuangan Selanjutnya disebut pihak pertama Jabatan . Dra. MAWI MUJAYANTI . Sekretaris Kecamatan Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak

Lumajangkab · : LAYLI FAJRIAH, SH : Kasubbag Keuangan Selanjutnya disebut pihak pertama Jabatan . Dra. MAWI MUJAYANTI . Sekretaris Kecamatan Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak