kinerja dinas pengelolaan keuangan daerah dalam menangani pendapatan pajak air tanah di kota
Transcript of kinerja dinas pengelolaan keuangan daerah dalam menangani pendapatan pajak air tanah di kota
1
KINERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DALAM MENANGANI PENDAPATAN
PAJAK AIR TANAH DI KOTA SERANG
TAHUN 2011-2013
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh
Rizqi Nurjanah
6661111897
PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, JANUARI 2016
2
3
4
5
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto
“ Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka
menyukainya atau tidak “ (Aldus Huxley)
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi
bangkit kembali setiap kali kita jatuh” (Confusius)
“ kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena
hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita
berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon”.
Persembahan
Skripsi ini saya peruntukkan kepada:
1. Ibu (Kartini) dan Bapak (Usman Bakoran) yang selalu menjadi inspirasi dan
kekuatan di setiap langkahku.
2. Kakak tercinta Ade Putra Firdaus, Briptu Aryo Gunawan Fermadi, Kartika
Mawar P.S., S.Pd, Keluarga besar tercinta dan teman dekat tercinta Agus Budi
Prasetyo.
3. Bapak dan Ibu Dosen FISIP UNTIRTA.
4. Sahabat-sahabatku Erin Nurfajriah, Yenita Nurmala sari., S.Sos, Ririn Amelia,
Mayola Shifani, Wa ode Nusa I.K, Nurlita Amaniyah., S.Sos, dan R.R
Devanita Indria R yang telah memberikan dukungannya.
5. Teman-teman Administrasi Negara 2011, terima kasih atas solidaritasnya
selama ini.
6. UNTIRTA tercinta.
v
6
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya
yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada
junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta tak lupa juga kita
yang senantiasa selalu istiqomah dan ikhlas untuk menjadi umatnya. Serta berkat Rahmat,
Karunia dan Ridho-Nya pula peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
Proposal skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk melaksanakan
penelitian dengan judul “KINERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM
MENANGANI PENDAPATAN PAJAK AIR TANAH DI KOTA SERANG TAHUN 2011-2013”. Proposal
skripsi ini tentunya tak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung peneliti secara
moril dan materil. Maka dengan ketulusan hati, peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih
kepada pihak-pihak sebagai berikut :
1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Kandung Sapto Nugroho, M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Iman Nurokhman, M.I.kom., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
vi
7
5. Rahmawati, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Riswanda., Ph.D Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Dr. Agus Sjafari, M.Si., Pembimbing I Skripsi yang senantiasa ramah dan sabar
dalam memberikan saran serta bimbingan kepada peneliti.
9. Rahmawati, S.Sos.,M.Si., Pembimbing II Skripsi yang senantiasa ramah dan sabar
dalam memberikan saran serta bimbingan kepada peneliti.
10. Semua Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah membekali peneliti
dengan ilmu yang bermanfaat.
11. Bapak Adang Darmawan selaku Kepala DPKD Kota Serang.
12. Bapak Dede Kurnia, SE.,MM., selaku Kepala SeksiPenetapan dan Penagihan DPKD
Kota Serang yang telah memberikan bantuan kepada peneliti.
13. Seluruh Pegawai DPKD Kota Serang atas kerjasamanya saat penelitian.
14. Kedua orang tua, Ibu Kartini dan Bapak Usman yang senantiasa selalu memberikan
do’a, perhatian dan limpahan kasih sayang yang takkan terbalas. Terimakasih atas
segala dukungan dan ilmu yang telah diberikan selama ini.
vii
8
15. Kakak tercintaKartika Mawar Permata Sari, S.Pd., Briptu Aryo Gunawan Permadi,
dan Ade Putra Firdaus serta teman dekat tercinta Agus Budi Prasetyo yang telah
memotivasi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Teman-teman terbaikku Yenita Nurmalasari.,S,Sos, Erin Nurfajriah, Ririn Amelia,
Mayola Shifani, Wa ode N.I.K, Nurlita Amaniyah.,S,Sos, R.R. Devanita Indria R dan
yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membuat cerita dan
kenangan manis serta sepenggal perjalanan kehidupan yang takkan pernah terlupakan.
17. Teman-teman FISIP-ANE kelas D dan E angkatan 2011 yang selama empat tahun ini
menemani hari-hari perkuliahan di kampus dengan penuh canda tawa.
18. Semua pihak yang telah membantu peneliti untuk membuat skripsi ini, terima kasih
untuk segalanya.
Selain itu, peneliti menyadari pula banyaknya kekurangan dari apa yang telah dipaparkan dan
dibahas dalam skripsi ini. Maka dari itu peneliti dengan segala keterbukaan, kerendahan hati, dan
juga kelapangan dada bersedia menerima segala masukan baik itu saran maupun kritik yang
dapat membangun penulis dalam melangkah dan memutuskan, serta membuat karya lebih baik
dan lebih bermanfaat lagi untuk kemudian hari.
Serang, Januari 2016
Peneliti
viii
9
ABSTRAK
Rizqi Nurjanah. 6661111897, Tahun 2015. Skripsi. Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013. Program Studi
Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Pembimbing I : Dr. Agus Sjafari., M.Si dan Pembimbing II : Rahmawati., M.Si.
Air tanah adalah sumber daya yang sangat berguna dan melimpah. Namun, selama
pemakaian atau galian dilakukan secara berlebihandapat menyebabkan persediaan air
bawah tanah semakin menipis dan akan mengancam kerusakan lingkungan. Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) sebagai pengelola keuangan daerah menetapkan
pajak pengambilan air bawah tanah kepada masyarakat untuk membatasi penggunaan air
tanah yang berlebihan demi menjaga kondisi dan kestabilan lingkungan. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja DPKD dalam menangani pajak air tanah di
kota Serang. Penelitian ini menggunakan teori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) dalam Moeheriono, yang mengidentifikasi indikator masukan, keluaran, hasil,
manfaatdan dampak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif
kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak air tanah yang berjumlah
200 wajib pajak dan sampel yang diambil sebanyak 67 wajib pajak dengan menggunakan
teknik sampel cluster. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja DPKD dalam meningkatkan
pajak air tanah di kota Serang termasuk kedalam kategori Baik yaitu dengan nilai rata-rata
70,79% dari angka minimal yaitu 65%. Saran peneliti dalam penelitian ini adalah
melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak air tanah, menyediakan kotak
saran di dalam kantor pelayanan DPKD dan memberikan arahan kepada wajib pajak air
tanah untuk menggunakan alat ukur meter air.
Kata kunci : Kinerja, DPKD, Pajak air tanah, Pendapatan daerah
ix
10
ABSTRACT
Rizqi Nurjanah. 6661111897, Year 2015, Thesis. Performance of the Department of Regional
Financial Management in handling the ground-water tax income in the city of Serang 2011-
2013. Public Administration Department, Faculty of Social and Political Sciences, Sultan Ageng
Tirtayasa University. Advisor I :Dr. Agus Sjafari.,M.Si and Advisor II : Rahmawati.,M.Si.
Ground water resources are very useful and abundant. Yet if excavation is conducted excessively,
it can caused underground water supplies depleted and will threaten environmental damage.
Department of Regional Financial Management (DPKD) as regional financial management assign
tax about excavation of underground water for citizen to limit the use of ground water for the
sake of maintaining the stability of the condition and the environment. The aim of this research is
to know the level of performance of DPKD in improving the water tax in the city of Serang. This
research used the theory of the accountability of government agency performance (AKIP) in
Moeheriono, who had indicators such as Input, Output, Outcomes, Benefit and Impact. This
research used descriptive quantitative method. The population of this research is allground-water
tax payers which totaled 200 tax payers. The sample taken in this research was 67 tax payers by
using a cluster samplingtechnique. The result showed that performance of DPKD in improving the
water tax in the city of Serang was categorized as good with average value 70,79% from the
minimal score 65%. This research also suggested is socialized and development to ground water
tax payers, providing a suggestion box in the office DPKD services and give directions to ground
water tax payers to use water mater.
Key word: Performance, DPKD, Ground Water Tax, Regional Income
x
11
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL…………………………………………………. i
LEMBAR PERSETUJUAN………………………………………… . ii
LEMBAR PENGESAHAN…………………………………………. . iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS……………………… iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN…………………………………… v
KATAPENGANTAR……………………………………………….. .. vi
ABSTRAK …………………………………………………………… ix
ABSTRACT ........................................................................................... x
DAFTARISI........................................................................................... xi
DAFTARTABEL .................................................................................. xv
DAFTARGAMBAR .............................................................................. xvi
DAFTARDIAGRAM ............................................................................ xvii
DAFTARLAMPIRAN .......................................................................... xx
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................................ 1
1.2 Identifikasi Masalah ................................................................. 14
1.2 Batasan Masalah ...................................................................... 14
1.2 Rumusan Masalah .................................................................... 14
1.3 Tujuan Penelitian .................................................................... 15
1.4 Manfaat Penelitian ................................................................... 15
1.5 Sistematika Penelitian .............................................................. 16 xi
12
BAB II KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Kinerja Organisasi ......................................... 20
2.1.2 Dimensi dan Indikator Kinerja ........................................ 23
2.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik.. 28
2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi .. 29
2.1.5 Organisasi Publik............................ ................................. 30
2.1.6 Pengertian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
(DPKD)............................ ................................................ 33
2.1.7 Pengertian Pajak Daerah............................ ...................... 33
2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak Daerah............................ ....... 37
2.1.9 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)..................... 38
2.1.10 Pengertian Pajak Air Tanah............................ ............... 40
2.2 Penelitian Terdahulu.................................................... .............. 45
2.3 Kerangka Berpikir....................................................................... 48
2.4Hipotesis Penelitian.......................................................................50
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan atau Metode Penelitian ......................................... 53
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian ............................................. 54
3.3 Lokasi Penelitian ...................................................................... 54
3.4 Variabel Penelitian ................................................................... 55
xii
13
3.4.1 Definisi Konsep ............................................................. 55
3.4.2Definisi Operasional ......................................................... 56
3.5 Instrumen Penelitian ................................................................ 57
3.5.1 Uji Validitas, Reliabilitas, dan Normalitas ...................... 57
3.5.1.1 Uji Validitas ............................................................. 57
3.5.1.2 Uji Reliabilitas ........................................................... 59
3.5.1.1 Uji Normalitas .......................................................... 60
3.5.2Jenis dan Sumber Data ..................................................... 61
3.5.2.1 Jenis Data ................................................................. 61
3.5.2.2 Sumber Data ............................................................. 61
3.5.3Teknik Pengumpulan Data ............................................... 61
3.6 Populasi dan Sampel Penelitian ............................................... 63
3.6.1 Populasi ............................................................................ 63
3.6.2 Sampel .............................................................................. 64
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ..................................... 66
3.8 Jadwal Penelitian ............................................................................ 68
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian ..................................................... 70
4.1.1Deskripsi Kota Serang .................................................... 70
4.1.2Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)
................................................................................................... 72
4.1.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPKD ........ 73
4.1.2.2 Struktur Organisasi ................................................... 75
xiii
14
4.1.2.3 Tupoksi Satuan Organisasi DPKD Kota Serang ...... 76
4.1.2.4 Visi dan Misi DPKD Kota Serang ........................... 81
4.1.2.5 Tujuan dan Sasaran DPKD Kota Serang .................. 82
4.1.2.6 Strategi dan Kebijakan SPKD Kota Serang ............. 83
4.1.2.7 Susunan Kepegawaian DPKD Kota Serang ............. 84
4.2 Pengujian Persyaratan Statistik ................................................ 88
4.2.2Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian ....................... 88
4.2.3Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian ..................... 91
4.2.4Hasil Uji Normalitas Data .............................................. 92
4.3 Deskripsi Data .......................................................................... 93
4.3.1Identitas Responden ....................................................... 93
4.3.2Analisis Data .................................................................. 97
4.4 Pengujian Hipotesis ................................................................. 122
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian ..................................................... 125
4.6 Pembahasan.............................................................................. 130
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ............................................................................... 137
5.2 Saran ......................................................................................... 138
DAFTAR PUSTAKA
xiv
15
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1.1Jumlah Penduduk Kota Serang .......................................................... 3
1.2Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun
2011 s/d2013 .......................................................................................... 8
3.1Definisi Operasional Variabel Penelitian .......................................... 56
3.2Skoring Nilai ...................................................................................... 57
3.3 Kriteria Penilaian Validitas Butir Soal ............................................. 59
3.4Kriteria Acuan Reliabilitas Butir Soal............................................... 60
3.5 Penentuan Teknik Sampling (cluster sampling) ............................... 65
3.6 Waktu Kegiatan ................................................................................ 69
4.1 Data Dasar Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Serang Keadaan Per Maret 2015.............. 84
4.2Data Dasar Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Serang Keadaan Per Maret 2015.................. 85
4.3Data Dasar Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Serang Keadaan Per Maret 2015.................. 87
4.4Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian ........................................... 89
4.5Hasil Uji Reliabilitas Instrumen ........................................................ 91
4.6Hasil Uji Normalitas Data .................................................................. 92
4.7 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Usaha ................................. 94
4.8 Identitas Responden Berdasarkan Lama Usaha…………………….. 96
4.9 Skoring Skala Data ........................................................................... 126
4.10 Interpretasi Persentasi Skor……………………………………… 129 xv
16
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
2.1 Skema Kerangka Berpikir .............................................................. 50
4.1 Peta Kota Serang ............................. .............................................. 71
4.2 Struktur Organisasi DPKD Kota Serang ...................................... 75
4.3 Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Uji Hipotesis Pihak
Kanan..................................................... .............................................. 124
xvi
17
DAFTAR DIAGRAM
Diagram Halaman
4.1Persepsi Responden Tentang Wajib Pajak Membayar Setoran Pajak Air
Tanah Melalui DPKD .................................................................... 98
4.2Persepsi Responden Tentang Jumlah setoran pajak yang dibayar
sudah sesuai dengan penggunaan meter air tanah................................... 99
4.3Persepsi Responden Tentang Pegawai DPKD yang menangani pajak air
tanah memiliki kompetensi dalam bekerja……………………. 100
4.4Persepsi Responden Tentang Sarana dan prasarana yang diberikan
DPKD dalam pelayanan pembayaran pajak air tanah sudah baik… ...... 101
4.5Persepsi Responden Tentang Jumlah jam kerja yang digunakan
DPKD untuk menangani pajak air tanah sudahefektif………….… ....... 102
4.6Persepsi Responden Tentang DPKD menggunakan media cetak dan
elektronik (misal, Iklanpajak melalui Radio, TV, internet, Koran
dan Majalah) sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran wajib
pajak air tanah……………………………………………............... 103
4.7Persepsi Responden Tentang DPKD memberikan sosialisasi kepada
wajib pajak air tanah secara langsung………………………….…. 104
4.8Persepsi Responden Tentang DPKD melakukan pembinaan kepada
wajib pajak air tanah dengan rutin……………………………..…. ....... 105
4.9Persepsi Responden Tentang Pegawai DPKD yang menangani
pajak air tanah menyelesaikan tugas dengan tepatwaktu….......... .......... 106
4.10Persepsi Responden Tentang DPKD melakukan pendekatan secara
persuasif kepada wajib pajak air tanah terkait pentingnya pajak air
tanah…………………………………………………………...…. ....... 107
xvii
18
4.11Persepsi Responden Tentang Pegawai DPKD yang menangani
pajak air tanah melakukan kegiatan pemeriksaanmonitoring untuk
menguji kepatuhan wajib pajak air tanah…………………………........ 108
4.12Persepsi Responden Pegawai DPKD yang menangani
pajak air tanah melakukan penagihan aktif secaraterus menerus
kepada wajib pajak air tanahyang menunggak………………….. ......... 109
4.13Persepsi Responden Tentang Pegawai DPKD memiliki kemampuan
berkomunikasi yang baik dengan wajib pajak air tanah………….. ....... 110
4.14Persepsi Responden Tentang TentangDPKD menerapkan prinsip Self
Assessment System (menghitung, menyetor sendiri) kepada wajib
pajak air tanah secara akuntabel……………………………….. 111
4.15Persepsi Responden Tentang Pegawai DPKD yang menangani
pajak air tanah melaksanakan tugas dan fungsinyasesuai dengan
visi dan misi organisasi ........................................................................... 112
4.16Persepsi Responden TentangPegawai DPKD cekatan dalam
menangani kebutuhan wajib pajak air tanah .......................................... 113
4.17Persepsi Responden Tentang Pegawai DPKD memiliki
pengetahuan yang baik tentang pajak airtanah ....................................... 114
4.18Persepsi Responden Tentang DPKD memberikan pelayanan yang
berkualitas guna memenuhi kepuasan wajibpajak air tanah ................... 115
4.19Persepsi Responden Tentang DPKD memiliki kotak saran untuk
kepuasan wajib pajak air tanah ............................................................... 116
4.20Persepsi Responden Tentang Semua wajib pajak air tanah sudah
menggunakan water meter sebagai alat ukurmeter air guna
memudahkan pegawai DPKD dalam menghitung pajak air tanah…. 117
4.21Persepsi Responden Tentang Hasil kegiatan dari sosialisasi dan
pembinaan yang dilaksanakanDPKDmemudahkan wajib pajak air
tanah dalam membayarkewajibannya ..................................................... 119
xviii
19
4.22Persepsi Responden Tentang Pajak air tanah menjadi salah satu
pendapatan utama DPKD yang diperuntukkanguna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat ............................................................................... 120
4.23Persepsi Responden Tentang DPKD menetapkan sanksi hukum
yang tegas kepada wajib pajakair tanahyang melakukan
penyalahgunaan pemakaian airtanah .............................................................. 121
xix
20
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
1. Kuesioner Penelitian
2. Kuesioner Data Hasil Penelitian
3. Tabel Nilai-nilai r Product Moment
4. Tabel Nilai-nilai dalam Distribusi t
5. Hasil Perhitungan Uji Validitas Korelasi Pearson Product Moment
6. Surat Permohonan Ijin Mencari Data Di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
(DPKD) Kota Serang
7. Surat Persetujuan Ijin Penelitian/Observasi dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
(DPKD) Kota Serang
8. Surat Permohonan Ijin Mencari Data Di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
(KESBANGPOL) Kota Serang
9. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
(KESBANGPOL) Kota Serang
10. Surat Permohonan Ijin Mencari Data Di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang
11. Surat Permohonan Ijin Mencari Data Di Kantor Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang
12. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang
13. Catatan Hasil Bimbingan Skripsi
14. Dokumentasi
15. Daftar Riwayat Hidup
xx
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Tanah dan air pada dasarnya merupakan sumberdaya yang dimiliki oleh manusia.
Tanah merupakan media utama dimana manusia bisa mendapatkan bahan pangan,
sandang, papan, tambang dan tempat dilaksanakannya berbagai aktivitas, sedangkan
Air merupakan zat kehidupan dimana tidak satupun makhluk hidup di bumi ini yang
tidak membutuhkan air. Secara kuantitas sumberdaya tanah dan air di bumi relatif
tetap, sedangkan kualitasnya makin hari makin menurun (Suripin, 2004:1). Air dalam
pengertian ini adalah semua air yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan
tanah, yaitu air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di
darat (Harnanto.,dkk, 2007:19). Lapisan air yang ada di permukaan bumi ini
dibedakan menjadi dua yaitu, air tanah dan air permukaan. Air tanah adalah air yang
terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah
merupakan sumber air tawar terbesar di bumi, yaitu sekitar 30% dari total air tawar
atau 10,5 juta km3. Saat ini pemanfaatan air tanah meningkat dengan cepat, bahkan di
beberapa tempat tingkat eksploitasinya sudah sampai tingkat yang membahayakan.
Air tanah biasanya diambil baik untuk sumber air bersih maupun untuk irigasi melalui
sumur terbuka, sumur tabung, spring atau sumur horizontal (Suripin, 2004:141).
2
Sedangkan air permukaan adalah perairan yang terdapat di permukaan tanah atau di
mata air, sungai, danau, lahan basah, atau laut.
Air tanah adalah sumber daya yang sangat berguna dan melimpah. Namun,
selama pemakaian atau galian dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan
masalah besar untuk pengguna manusia dan lingkungan. Pemakaian air bawah tanah
yang besar dan berlebihan dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan
persediaan air bawah tanah semakin menipis dan akan mengancam kerusakan
lingkungan. Kerusakan itu berupa permukaan air akan menurun, akibatnya masyarakat
setempat mengalami kesulitan air bersih. Seperti yang diungkapkan dari media online
Net Tv bahwa :
Kesulitan air bersih yang dialami masyarakat Kota Serang khususnya warga
Kilasah Dua Serang yaitu Pengadaan air bersih belum sepenuhnya dinikmati
warga Serang Banten, buktinya warga Kilasah Dua Serang masih ada yang
memanfaatkan air sungai sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, seperti untuk
mandi dan mencuci pakaian. Tidak semua warga di desa Kilasah yang
berpenghasilan lumayan, sebagian warga tidak mampu bahkan memilih
menggunakan air sungai untuk memasak. Alasannya, mereka tidak mampu
membeli air bersih. Program pemasangan air bersih di desa Kilasah Dua Serang
sudah berjalan selama 1 tahun. Namun karena biaya yang tergolong mahal
sebagian warga desa ini tidak bisa memasang fasilitas ini dari PDAM
(Perusahaan Daerah Air Minum) setempat. Untuk biaya pemasangan tarifnya
Rp. 1.300.000/1 rumah. Warga bisa membayar dengan cara mencicil, tetapi itu
pun masih dirasakan sangat berat bagi warga desa Kilasah Dua Serang.
(Laporan dari Susmiyatun Hayati Diterbitkan tanggal 16 Juli 2014 Net Tv,
http://www.youtube.com/netmediatama).
3
Kota Serang adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Banten. Dahulu Serang
merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Serang, kemudian ditetapkan sebagai kota
pada tanggal 2 November 2007. Secara geografis Kota Serang terletak diantara 5050’-
6021’ LS dan 105
07’-106
022’ BT dan memiliki batas-batas wilayah diantaranya sebelah
Utara Laut Jawa, sebelah Timur Kabupaten Tangerang, sebelah Selatan Kabupaten
Pandeglang dan Lebak, dan sebelah Barat Kota Serang dan Selat Sunda. Kota Serang
memiliki Luas wilayah sekitar 188,70 km2 terdiri atas 6 kecamatan, yang dibagi lagi
atas sejumlah kelurahan yaitu Serang, Cipocok jaya, Curug, Kasemen, Taktakan, dan
Walantaka dengan jumlah penduduk 618.802 jiwa pada tahun 2013.
Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk Kota Serang
Sumber data : BPS Provinsi Banten,2013
Berdasarkan tabel 1.1. diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota
Serang pada tiap tahunnya terus meningkat yaitu dilihat dari tahun 2010 jumlah
penduduk Kota Serang sebanyak 557.785 penduduk, pada tahun 2011 sebanyak
598.407 penduduk, pada tahun 2012 sebanyak 611.897 penduduk dan pada tahun 2013
jumlah penduduk menjadi semakin meningkat yaitu sebanyak 618.802 penduduk. Hal
ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan air untuk berbagai keperluan cenderung terus
meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan di berbagai
Tahun Jumlah Penduduk
2010 557.785
2011 598.407
2012 611.897
2013 618.802
4
sektor baik untuk air minum, air rumah tangga dan pertanian. Industri, pertambangan,
pariwisata dan berbagai keperluan lainnya telah mendorong lebih menguatnya nilai
ekonomi dibandingkan nilai sosialnya. Di sisi lain, potensi sumber air untuk memenuhi
kebutuhan pokok dan berbagai kegiatan pembangunan tersebut semakin mengalami
kemerosotan. Air tanah sebagai salah satu sumber daya air yang merupakan pemasok
kebutuhan akan air yang melimpah.
Pengguna air bersih dapat dikategorikan atas rumah tangga dan non rumah
tangga. Air bersih untuk rumah tangga dapat bersumber dari PAM, air tanah dangkal
(sumur galian) dan dengan cara membeli. Sedangkan untuk non rumah tangga biasanya
bersumber dari PAM, dan air tanah dalam (sumur bor). Setiap pengambilan air bawah
tanah untuk keperluan air minum, rumah tangga, industri, peternakan, pertanian, irigasi,
pertambangan, usaha perkotaan, dan untuk kepentingan lainnya. Di kota besar
umumnya penggunaan air tanah dan air permukaan oleh kalangan bisnis dikenakan
pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk membatasi penggunaan
air yang membabi-buta demi menjaga kondisi dan kestabilan lingkungan. Untuk itu,
diharapkan masyarakat yang menggunakan atau memanfaatkan air tanah maupun air
permukaan harus dapat berkontribusi dalam membayar pajak khususnya pajak daerah.
Sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar
daerah tersebut dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri, di samping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa
subsidi/ bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut
5
dapat diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan, dan juga kegiatan kemasyarakatan di daerah untuk
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat. Peraturan Pemerintah ini berisi
ketetapan tentang pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi antara lain Pajak
Kendaran Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota antara lain Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang
Burung Walet, PBB Perkotaan dan Pedesaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB).
Jenis-jenis pajak daerah yang ada di Kota Serang antara lain Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak
Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB). Dari sembilan jenis pajak daerah yang yang ada di Kota Serang,
salah satu komponen pajak daerah yang juga memiliki kontribusi penting terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak air tanah.
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah pajak atas
pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk digunakan bagi orang pribadi
atau badan untuk berbagai macam keperluan. Air bawah tanah adalah air yang berada
di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah
(Siahaan, 2006:217). Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air
6
(NPA) (Pasal 40 ayat 1). Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam
rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor
sebagai berikut : (i) Jenis sumber air, (ii) Lokasi sumber air, (iii) Tujuan pengambilan
dan/atau pemanfaatan air, (iv) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, (v)
Kualitas air, (vi) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan
dan/atau pemanfaatan air (Pasal 40 ayat 2). Untuk tarif pajak air tanah ditetapkan
sebesar 20 % (Pasal 41). Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah (Pasal 39 ayat 2). Objek pajak
air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah (Pasal 38 ayat 2). Tujuan
pemungutan pajak air bawah tanah adalah untuk pengendalian pengembalian dan atau
pemanfaatan air bawah tanah / air permukaan dalam rangka konservasi sumberdaya air
sekaligus untuk menggerakkan peran masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan
pembangunan daerah.
Pajak air tanah merupakan salah satu instrumen ekonomi yang dapat digunakan
sebagai alat kontrol di dalam pengambilan air tanah dari sisi kebutuhan. Pajak air tanah
yang terlalu murah, akan mendorong perilaku pemanfaatan air tanah yang cenderung
eksploitatif dan tidak efisien. Jika pemanfaatan air tanah tidak dipergunakan dengan
baik maka cadangan sumber daya air juga akan terjadi kerusakan dan semakin
minimnya kualitas air bersih, dan jika hal ini terjadi maka air tanah akan mengalami
ancaman pada mutu air tersebut yang dapat menyebabkan ketidaktersediaan air bersih
yang memadai dan otomatis pasokan air bersih berkurang sehingga berdampak pada
kehidupan dikarenakan air merupakan sumber daya untuk kehidupan manusia.
7
Penerimaan pajak daerah memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap
perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah. Salah satunya adalah
kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kota Serang. Pengelolaan pajak daerah merupakan bagian dari pada sistem
pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengelola keuangan daerah termasuk di
dalamnya pajak daerah, pemerintah daerah kota Serang membentuk Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD).
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang adalah Perangkat
Daerah/Institusi yang membantu Walikota dalam rangka melaksanakan manajemen
keuangan daerah. Adapun yang menjadi dasar dibentuknya Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang adalah Peraturan Daerah Serang Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang.
DPKD Kota Serang mengelola beberapa jenis pajak daerah, Dari beberapa jenis pajak
daerah yang ada di Kota Serang, salah satu komponen pajak daerah yang juga
memiliki kontribusi penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak air
tanah. Dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut :
8
Tabel 1.2.
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun
2011 s/d 2013
Jenis Pajak
Target Realisasi Kontribusi terhadap
PAD
Target Realisasi Kontribusi terhadap
PAD
Target Realisasi Kontribusi terhadap
PAD 2011 2012 2013
Pajak Hotel 700.000.000 821.434.825 117,34 % 1.280.000.000 1.156.981.438 90,38 % 1.679.500.000 1.546.053.667 92,05 %
Pajak Restoran
3.399.000.000
4.192.836.381 123,35 % 4.300.000.000 5.660.644.574 131,36 % 6.395.450.000 8.353.056.474 130,60 %
Pajak Hiburan
341.000.000 346.358.469 101,57 % 405.000.000 440.100.852 108,66 % 482.200.000 502.439.957 104,19 %
Pajak Reklame
2.250.000.000
2.126.527.479 94,51 % 2.800.000.000 2.625.427.746 93,76 % 3.028.375.000 2.686.966.236 (88,72) %
Pajak Penerangan Jalan
6.537.000.000
7.129.517.436 109,06% 12.500.000.00
0 12.963.242.48
6 103,70 %
13.977.500.000
15.791.957.897 112,98 %
Pajak Parkir 280.000.000 345.844.700 123,51 % 500.000.000 477.788.560 (95,55) % 605.000.000 575.31.6174 (95,09) %
Pajak Air Tanah
150.000.000 169.533.959 113,02 % 160.000.000 219.474.555 133,42 % 216.000.000 264.507.297 122,45 %
Pajak Sarang Burung Walet
0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0
Pajak BPHTB 8.253.000.0
00 13.823.864.00
0 167,50 9.055.000.000
17.574.476.546
194,08 % 13.100.000.00
0 15.227.681.491 116,24 %
Sumber : Laporan Pemerintah Keuangan Daerah (LKPD) Realisasi Pajak Daerah terhadap
PAD Kota Serang Tahun 2011 s/d 2013 (data diolah peneliti)
Dengan memperhatikan tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2011
pajak air tanah di kota Serang menyumbang kontribusi terhadap perolehan PAD sebesar
113,02 % dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 133,42 %. Namun, pada tahun
2013 kontribusi pajak air tanah terhadap perolehan PAD menjadi menurun yaitu sebesar
122,45 %. Dalam kenyataan persentase kontribusi tersebut ternyata belum bisa dikatakan
dapat meningkatkan pajak air tanah di Kota Serang, hal ini terlihat dari persentase
kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang masih fluktuasi (naik-turun) dan juga dilihat
dari target pajak air tanah yang dicapai lebih kecil dibandingkan pajak yang lainnya.
9
Sehingga, dari persentase tersebut juga belum bisa dikatakan signifikan jika dibandingkan
dengan potensi pajak air tanah di kota Serang. Potensi pajak air tanah dapat dilihat dari
banyaknya pengguna atau wajib pajak yang memanfaatkan air tanah tersebut seperti
Hotel, Mall, Perusahaan-perusahaan, dan sebagainya. Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah (DPKD) Kota Serang melakukan upaya-upaya peningkatan kontribusi pajak air
tanah melalui berbagai strategi. Strategi yang diterapkan diantaranya:
1. Pemuktahiran dan pendokumentasian data wajib pajak daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak
baru melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Pemeriksaan monitoring
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pajak air tanah di Kota Serang dengan cara
melakukan uji kepatuhan kepada wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui
apakah wajib pajak membayar pajak sesuai dengan jumlah transaksi atau tidak.
3. Penagihan aktif pajak daerah secara terus-menerus
Penagihan aktif merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Dinas Luar (PDL)
secara langsung kepada wajib pajak yang menunggak. Tujuannya agar pembayaran
pajak berjalan dengan lancar.
4. Penyuluhan/sosialiasi kepada wajib pajak daerah
Penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada wajib pajak tentang
perolehan pajak selama satu tahun terakhir dan kontribusi pajak terhadap pembangunan
daerah Kota Serang.
10
Selain itu juga, strategi yang dilakukan melalui cara Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
Intensifikasi itu dilihat dari wajib pajak yang sudah ada kemudian petugas lapangan
melakukan observasi ke lapangan dan memberikan pembinaan kepada masing-masing
wajib pajak sehingga diharapkan mereka dapat memenuhi kewajiban dalam hal
perpajakan, kemudian juga melakukan pendekatan dengan 2 cara yaitu pendekatan secara
persuasif dan administrasi. Sedangkan ekstensifikasi yaitu menambah wajib pajak dengan
melakukan sensus kepada wajib pajak baru yang sudah mempunyai surat ijin. kalaupun
sudah mempunyai ijin tetapi belum melapor kepada bidang pajak daerah maka belum bisa
terdaftar menjadi wajib pajak baru (Wawancara langsung dengan Kepala Seksi Penagihan
Bidang Pajak Daerah Bpk. Dede Kurnia, SE., MM. pada tanggal 10 Februari 2015 pukul
09.21 WIB).
Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan program selalu diarahkan untuk
mencapai tujuannya. Salah satu faktor yang menjadi kriteria untuk mencapai kelancaran
tujuan suatu organisasi atau instansi adalah mengidentifikasi dan mengukur kinerja.
Kinerja merupakan keberhasilan individu atau organisasi dalam mencapai target atau
sasaran yang telah ditentukan. Apabila suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang
telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif. Berbicara
mengenai kinerja dan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari siapa yang ada dan
menjalankan organisasi tersebut, tidak lain adalah manusia itu sendiri. Sebagai unsur
organisasi, manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsinya
dalam rangka kemajuan organisasi. Potensi setiap individu yang ada dalam organisasi
11
harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan hasil yang
maksimal.
Berdasarkan observasi awal peneliti, dijumpai berbagai masalah yang terjadi dalam
Kinerja DPKD (Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah) dalam Meningkatkan Pajak Air
Tanah di Kota Serang.
Pertama, kurang koordinasi antara 3 (Tiga) Dinas Pemerintah Kota Serang dalam
pemuktahiran dan pendokumentasian data pengguna air tanah. Berdasarkan data yang
diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi ditemukan ada 200 pengguna air tanah,
Dinas BPTPM 17 pengguna air tanah yang memiliki ijin dan Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah (DPKD) ada 152 Wajib pajak atau pengguna air tanah. Pengguna atau
pemakai air tanah yang di data adalah pengguna atau pemakai air tanah yang berada di 6
kecamatan yaitu Taktakan, Walantaka, Serang, Cipocok, Curug dan Kasemen. Sehingga,
dapat dikatakan pemuktahiran dan pendokumentasian data pengguna air tanah yang
dilakukan ketiga Dinas tersebut belum optimal.
Kedua, adanya penyalahgunaan pemakaian air tanah yang dilakukan oleh salah satu
wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari berita
online Indopos (http://www.indopos.co.id/2014/01/pajak-air-bawah-tanah-tidak-
maksimal.html pada hari Minggu 19 Januari 2014 pukul 05:37 WIB menjelaskan bahwa :
Komisi III DPRD Kota Serang menilai pajak air bawah tanah tidak maksimal.
Pasalnya, ada perusahaan yang seharusnya membayar pajak tiga titik, tetapi
hanya membayar satu struk saja secara global. Ketua Komisi III DPRD Kota
Serang Sukara mengatakan, beberapa waktu lalu, pihaknya melakukan sidak ke
salah satu perusahaan peternakan di daerah Kecamatan Curug, terkait pajak air
bawah tanah. Perusahaan itu tidak hanya satu, tetapi ada tiga perusahaan yang
menggunakan nama yang sama. Tapi, pas bayar pajak air bawah tanahnya hanya
12
satu. Hal itu juga diketahui saat pihaknya berkoordinasi dengan Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang.
Ketiga, masih banyak pengguna air tanah yang membayar pajak dengan flat
(pembayaran dilakukan setiap bulannya tetap/sama) dan tidak mempunyai alat ukur meter
air. Hal ini pun dibenarkan oleh pihak stakeholders DPKD yaitu Bpk. Miftah selaku
Pelaksana Teknis Air Bawah Tanah Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang ditemui pada hari
Rabu 21 Januari 2015 menjelaskan bahwa masih banyak pengguna air bawah tanah
khususnya menengah kebawah tidak menggunakan alat ukur meter air dan membayar
dengan flat. Padahal, sebagai tolak ukur pemakaian air wajib menggunakan water meter.
jika pada izin wajib pajak tersebut sudah tertulis bahwa wajib menggunakan water meter
sedangkan tidak digunakan, maka perhitungannya akan menggunakan flat maksimal. Flat
maksimal artinya pembayaran pajak setiap bulan nya selalu tetap dengan persetujuan
kedua belah pihak yaitu petugas DPKD dengan wajib pajak air tanah. Contoh, Sebuah
Bengkel menggunakan pemakaian air tanah sebanyak 500 m3 dan dari pemakaian air
tersebut dikenakan harga dasar air sebesar Rp. 1.911, kemudian dikali dengan tarif pajak
air tanah yaitu sebesar 20 %. Maka penghitungannya sebagai berikut :
FNA (Faktor Nilai Air) = 500 m3 x Rp. 1.911
= Rp. 955.550 x 20 %
= Rp. 191.110
Berdasarkan penghitungan yang telah dijelaskan diatas, maka bengkel sebagai
wajib pajak air tanah tersebut harus membayar pajak sebesar Rp. 191.110 setiap bulannya.
Dan bulan berikutnya pun akan membayar pajak air tanah yang sama. Tentu saja hal ini
13
akan merugikan pendapatan kota Serang, yang seharusnya pengguna air bawah tanah
dikenakan pajak besar tetapi karena tidak mempunyai alat ukur meter air menjadi bayar
pajaknya flat. Sebenarnya pihak Dinas PU sudah melakukan sosialisasi kepada pengguna
air tanah untuk memasang alat ukur meter air tetapi kebanyakan pengguna air tanah
menolak dengan alasan baru mendirikan bangunan dan belum cukup uang untuk membeli
alat ukur meter air tersebut.
Melihat permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, DPKD (Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah) Kota Serang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), berpeluang besar untuk mengoptimalkan hasil penerimaan sumber pendapatan
daerah dari sumber-sumber PAD. Dalam hal ini, dituntut efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan kinerja DPKD dalam menangani pendapatan pajak air tanah Kota Serang
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kecerdasan pengelolaan penerimaan keuangan
dibutuhkan untuk memastikan semua pos anggaran pembelanjaan daerah dalam setiap
tahun anggaran mendapat bagian secara proporsional. Selain itu, DPKD (Dinas Pengelola
Keuangan Daerah) Kota Serang sebagai pengelola pajak daerah juga dapat melakukan
perannya guna meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah khususnya dalam
penelitian ini adalah pajak air tanah.
Berdasarkan masalah yang peneliti deskripsikan di atas, maka peneliti tertarik untuk
meneliti tentang ”Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani
Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013”.
14
1.2. Identifikasi Masalah
Atas dasar permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat
mengidentifikasi permasalahan tersebut sebagai berikut :
1. Pemuktahiran dan pendokumentasian data wajib pajak air tanah belum
dilakukan secara optimal.
2. Lemahnya kinerja DPKD dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak
air tanah.
3. Masih kurangnya pemantauan langsung dan pembinaan terhadap perilaku
wajib pajak air tanah.
1.3. Batasan Masalah
Peneliti memberi batasan pada penelitian ini, yaitu hanya pada ”Kinerja Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota
Serang Tahun 2011-2013”. Sedangkan, lokus penelitiannya adalah Kantor DPKD
Kota Serang Provinsi Banten.
1.4. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan
permasalahan yang terkait dengan ”Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013”.
Rumusan masalah penelitian ini adalah Seberapa Besar Kinerja Dinas Pengelolaan
15
Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang
Tahun 2011-2013?
1.5. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui Seberapa Besar Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013.
1.6. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis
maupun praktis, antara lain :
1. Manfaat secara teoritis, yaitu :
Dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui kinerja (Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menangani pendapatan pajak daerah
umumnya dan pajak air tanah di Kota Serang khususnya.
2. Manfaat secara praktis, yaitu :
Manfaat praktis penelitian tentang kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah dalam meningkatkan pendapatan pajak air tanah di Kota Serang adalah
memberikan umpan balik (feedback) kepada DPKD Kota Serang mengenai
peningkatan pendapatan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan
asli daerah (PAD) dari sektor pajak air tanah di Kota Serang.
16
1.7. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :
BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah yakni ruang lingkup dan kedudukan masalah yang
akan diteliti dalam bentuk uraian secara umum lalu merujuk ke masalah yang lebih
khusus.
1.2.Identifikasi Masalah yakni mengidentifikasi masalah dalam bentuk poin-poin
yang berkaitan dengan judul penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang
telah digambarkan.
1.3. Batasan Masalah yakni pembatasan fokus penelitian berupa pernyataan yang
akan diajukan dalam rumusan masalah yang akan diteliti.
1.4. Tujuan Penelitian yakni berisikan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan
dilaksanakannya penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan.
1.5. Rumusan Masalah yakni memilih dan menetapkan masalah inti dari masalah
yang akan diteliti yang berkaitan dengan judul penelitian.
1.6. Manfaat Penelitian yakni menjelaskan manfaat teoritis dan praktis temuan dari
penelitian.
1.7. Sistematika Penulisan yakni tata cara penulisan/pengetikan penelitian.
17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI
DASAR PENELITIAN
2.1.Landasan Teori yakni mengkaji berbagai teori dan konsep-konsep yang relevan
dengan permasalahan, kemudian disusun rapi dan teratur sebagai konsep penelitian
yang jelas.
2.2. Penelitian Terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik Skripsi,
Tesis, Disertasi atau Jurnal Penelitian.
2.3.Kerangka Pemikiran adalah penjelasan secara sistematis tentang hubungan
antar variabel penelitian yang dituangkan dalam bentuk bagan atau tabel.
2.2.Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan
yang diteliti, dan akan diuji kebenarannya.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1.Pendekatan dan Metode Penelitian yakni metode/cara yang digunakan peneliti.
3.2.Ruang lingkup/Fokus Penelitian yaitu membatasi dan menjelaskan substansi
materi kajian penelitian yang akan dilakukan.
3.3. Variabel Penelitian/Fenomena yang diamati
3.3.1. Definisi Konsep memberikan penjelasan tentang konsep dari
variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan
kerangka teori yang digunakan.
3.3.2. Definisi Operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel
penelitian dalam rincian yang terukur (indikator Penelitian).
18
3.4. Instrumen Penelitian yakni alat pengumpul data, proses pengumpulan data,
dan teknik penentuan kualitas instrument penelitian, dalam hal ini peneliti sebagai
instrumen.
3.5. Populasi dan Sampel Penelitian menjelaskan wilayah generalisasi atau
populasi penelitian, penetapan besar sampel, dengan teknik pengambilan sampel
serta rasionalisasinya.
3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data yakni cara untuk mengolah dan
menganalisis data yang diperoleh dengan melakukan kategorisasi data, interpretasi,
dan keabsahan data serta laporan hasil penelitian.
3.7.Lokasi dan Jadwal Penelitian yaitu tempat penelitian dilaksanakan serta
menjelaskan jadwal penelitian secara rinci beserta tahapan penelitian yang akan
dilakukan dan ditulis dalam bentuk tabel.
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1.Deskripsi Obyek Penelitian berupa penjelasan lokasi yang dijadikan penelitian,
struktur organisasi, serta hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.
4.2.Deskripsi Data yakni menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data
mentah dengan teknik analisis data yang sudah ditentukan.
4.3.Pengujian Persyaratan Statistik ini dengan menggunakan uji statistik tertentu.
Yaitu, uji validitas dan uji rehabilitas.
4.4.Pengujian Hipotesis dengan menggunakan teknik analisis statistik yang sudah
ditentukan semula, seperti korelasi atau regresi, baik sederhana maupun ganda.
19
4.5.Interpretasi hasil penellitian yaitu melakukan penafsiran terhadap hasil akhir
pengujian hipotesis.
4.6.Pembahasan berupa pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data. Pada
akhir pembahasan dapat dikemukakan keterbatasan penelitian.
BAB V PENUTUP
5.1.Kesimpulan berupa kesimpulan hasil penelitian yang diungkapkan secara jelas,
singkat dan mudah dipahami. Juga harus sejalan dan sesuai dengan permasalahan
yang ada.
5.2.Saran sebagai tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang
diteliti dan saran praktis lebih ke operasional.
DAFTAR PUSTAKA
Memuat daftar referensi (literatur lainnya) yang dipergunakan dalam penelitian
LAMPIRAN
Menyajikan lampiran-lampiran yang dianggap perlu oleh peneliti, yang
berhubungan dengan data penelitian, dan tersusun secara berurutan.
20
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
PENELITIAN
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Pengertian Kinerja Organisasi
Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang tidak
dapat dipisahkan dalam suatu lembaga organisasi, baik itu lembaga pemerintahan
maupun lembaga swasta. Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau
Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai
oleh seseorang). Beberapa pengertian kinerja menurut beberapa ahli. Kinerja
(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2009:67).
Secara etimologis, Kinerja Adalah sebuah kata yang dalam bahasa
Indonesia berasal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa
asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam
organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang
telah ditetapkan (www.wikipedia.com).
Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan
dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil
suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau
perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan
20
21
operasional. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja
pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja
perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas
hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.
Samsudin (2005:159) menyebutkan bahwa: “Kinerja adalah tingkat
pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan
menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan
untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan”. Setiap individu atau organisasi
tentu memiliki tujuan yang akan dicapai dengan menetapkan target atau sasaran.
Keberhasilan individu atau organisasi dalam mencapai target atau sasaran tersebut
merupakan kinerja.
Wirawan (2009:5) mengemukakan “keluaran yang dihasilkan oleh fungsi -
fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu
tertentu”.
Sebuah organisasi dapat berjalan karena ada orang-orang yang
menjalankannya, karena itu manusia merupakan elemen utama yang dibutuhkan
sebuah organisasi untuk dapat menjalankan visi misinya. Begitu juga sebaliknya
orang-orang membutuhkan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuannya.
Untuk mencapai tujuan yang maksimal diperlukan orang-orang yang mampu
bekerja dengan baik. Kinerja organisasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab
setiap individu yang bekerja dalam organisasi. Apabila dalam organisasi setiap
individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat dan memberikan kontribusi
22
terbaik mereka terhadap organisasi, maka kinerja organisasi secara keseluruhan
akan baik. Dengan demikian kinerja organisasi merupakan cermin dari kinerja
individu (Mahmudi, 2005:22).
Atmosudirjo, mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai
efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang
ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik
dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai secara
efektif (Pasolong, 2007:177).
Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja organisasi
dalam mencapai tujuannya yang tentu saja akan dipengeruhi oleh sumber daya yang
dimiliki oleh organisasi tersebut. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa fisik
seperti sumber daya manusia maupun nonfisik seperti peraturan, informasi, dan
kebijakan.
Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa
pengertian kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau
kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan
tanggungjawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi, tidak
melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Selain itu, Konsep kinerja
organisasi juga menggambarkan bahwa setiap organisasi publik memberikan
pelayanan kepada masyarakat dan dapat dilakukan pengukuran kinerjanya dengan
menggunakan indikator-indikator kinerja yang ada untuk melihat apakah organisasi
23
tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan untuk mengetahui
tujuannya sudah tercapai atau belum.
2.1.2. Dimensi dan Indikator Kinerja
Perlu adanya indikator kinerja yang digunakan untuk meyakinkan bahwa
kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka mewujudkan
tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan. Terdapat lima
indikator yang umum digunakan yaitu : (i) indikator kinerja input. Indikator
kinerja input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan
dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM informasi,
serta kebijakan. (ii) Indikator kinerja output, Indikator kinerja output merupakan
sesuatu yang diharapkan lansung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik
maupun nonfisik. (iii) Indikator kinerja outcome. Indikator kinerja outcome adalah
segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya penyelenggaraan kegiatan pada
jangka waktu menengah. (iv) Indikator kinerja manfaat. Indikator kinerja manfaat
yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Dan (v)
indikator kinerja dampak. Indikator kinerja dampak merupakan pengaruh yang
ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi
yang telah ditetapkan.
Mangkunegara (2009:67) kinerja karyawan dapat dinilai dari :
1. Kualitas Kerja
Menunjukkan kerapihan, ketelitian, keterkaitan hasil kerja dengan tidak
mengabaikan volume pekerjaan. Adanya kualitas kerja yang baik dapat
24
menghindari tingkat kesalahan, dalam penyelesaian suatu pekerjaan yang dapat
bermanfaat bagi kemajuan perusahaan.
2. Kuantitas kerja
Menunjukkan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam
suatu waktu sehingga efisiensi dan efektifitas dapat terlaksana sesuai dengan
tujuan perusahaan.
3. Tanggung jawab
Menunjukkan seberapa besar karyawan dalam menerima dan
melaksanakan pekerjaannya, mempertanggung jawabkan hasil kerja serta sarana
dan prasaranan yang digunakan dan perilaku kerjanya setiap hari.
4. Kerjasama
Kesediaan karyawan untuk berprestasi dengan karyawan yang lain secara
vertikal dan horizontal baik di dalam maupun diluar pekerjaan akan semakin baik.
5. Inisiatif
Adanya inisiatif dari dalam diri anggota organisasi untuk melakukan
pekerjaan serta mengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah.
Beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja
birokrasi publik menurut Agus Dwiyanto dalam bukunya Reformasi kebijakan
Publik. Indikator-indikator atau kriteria-kriteria kinerja organisasi publik adalah
produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas.
Indikator-Indikator atau kriteria-kriteria tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
25
a. Produktivitas
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara
input dengan output.
b. Kualitas Layanan
Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan
kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter
untuk menilai kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan
kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai
kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah yang dapat
diperoleh dari media massa dan diskusi publik.
c. Responsivitas
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan
program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat. Responsivitas dimasukan sebagai salah satu indikator kinerja
organisasi publik karena responsivitas secara langsung menggambarkan
kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut
merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat,
26
menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-
program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
d. Responsibilitas
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik
itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai
dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
e. Akuntabilitas
Akuntabilitas publik menunjukan pada seberapa besar kebijakan dan
kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh
rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh
rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat
(Dwiyanto, 2008 : 50-51).
Kinerja pada tingkat organisasi berkaitan dengan usaha mewujudkan visi
organisasi, dimana visi organisasi merupakan arah yang menentukan kemana
organisasi akan dibawa dan apa yang akan dicapai oleh organisasi untuk masa
depan. Oleh karena itu, faktor yang paling penting dalam organisasi adalah figure
seorang ketua atau pemimpin, seorang pemimpin harus memiliki agenda yang jelas
yang didasarkan pada kepedulian yang besar terhadap hasil.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dalam Moeheriono
(2009:82) indikator kinerja dapat dilihat dari :
27
1. Indikator masukan (inputs), yaitu ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi,
lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian
indikator kinerja dalam suatu kegiatan.
2. Indikator keluaran (outputs), yaitu kegunaan suatu keluaran (outputs) yang
dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang
dapat diakses atau dinikmati oleh publik.
3. Indikator hasil (outcomes), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (outcomes) yang
merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Indikator manfaat (benefits), yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan
nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program
berdasarkan masukan yang digunakan.
5. Indikator dampak (impacts), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka
menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu
dan teknologi.
Berdasarkan pengertian kinerja organisasi dan indikator kinerja yang
disampaikan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Dimensi-dimensi
didalam mengukur indikator kinerja organisasi pada dasarnya memiliki kesamaan
substansial yakni untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian hasil yang telah
dilakukan oleh birokrasi pelayanan atau instansi tersebut apakah sesuai atau tidak
28
dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja organisasi merupakan
suatu konsep yang disusun dari berbagai indikator yang sangat bervariasi sesuai
dengan fokus dan konteks penggunaannya untuk mencapai tujuan yang telah atau
ingin dicapai oleh suatu organisasi atau instansi.
2.1.3. Manfaat Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik
Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga
pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi
sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik.
Pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial
keorganisasian. Berikut manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun
eksternal organisasi sektor publik :
1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang
digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan
membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan
tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas
prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem
pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dna pimpinan dalam
upaya memperbaiki kinerja organisasi.
29
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintahan.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara
obyektif.
2.1.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi
Yuwono dkk (2005:53) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam
menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas
sumber daya manusia dan kepemimpinan yang efektif. Di setiap organisasi
pemerintahan (publik), setiap institusi yang ada juga memiliki karakteristik yang
berbeda sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya. Sebuah organisasi yang
berkarakter BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) lazimnya memiliki misi untuk
memberikan pelayanan publik yang optimal pada bidang-bidang langsung yang
berhubungan dengan kesejahteraan rakyat yang sesuai dengan Undang-Undang
Dasar 1945 bahwa air dan semua kekayaan yang dimiliki negara diperuntukkan
bagi kesejahteraan rakyat secara luas. BUMD diharapkan mampu memberikan
kontribusi sebagai salah satu komponen bagi pemasukan kas daerah dari
keuntungan yang diperolehnya.
Kinerja yang selama ini belum optimal pada dasarnya dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Ada tiga faktor
penting antara lain faktor sumber daya manusia, faktor struktur organisasi dan
faktor kepemimpinan yang ada. Sumber daya manusia adalah faktor penggerak
30
organisasi sekaligus instrument hidup yang berhubungan dengan pelanggan dan
berhubungan dengan tingkat kinerja organisasi. Kemudian kinerja organisasi yang
rendah disebabkan oleh desain struktur organisasi yang kurang tepat, sehingga
memberi fungsi dalam organisasi tidak berjalan dengan lancar. Bahkan beberapa
struktur yang ada menjadi beban atau tidak memperlihatkan kinerja yang positif.
Kinerja suatu organisasi yang timpang dan tidak optimal disebabkan oleh
tidak efektifnya pola dan gaya kepemimpinan, yang pada akhirnya bermuara pada
rendahnya kinerja organisasi secara keseluruhan. Kepemimpinan dianggap sebagai
faktor yang mengisi kekosongan struktur yang ada, memperlancar mekanisme
kerja, dan mampu memberikan motivasi yang efektif bagi karyawan untuk
berkarya dan memberikan prestasi kerja yang tinggi.
2.1.5. Organisasi Publik
Organisasi pada dasarnya seperti sebuah organisme yang memiliki siklus
hidup. Organisasi dalam siklus hidupnya mengalami masa-masa layaknya manusia
seperti lahir, tumbuh, dewasa tua dan mati. Namun agak berbeda sedikit dengan
manusia, organisasi dapat senantiasa diperbaharui. Ketika siklusnya mulai
menurun, organisasi harus segera berbenah dan menyesuaikan dengan
lingkungannya agar dapat sejalan dengan perkembangan zaman. Di Indonesia,
berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain
pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, sejumlah perusahaan dimana
pemerintah mempunyai saham (BUMN dan BUMD), organisasi bidang
pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan organisasi massa. Organisasi sering
31
dipahami sebagai kelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara
yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah
ditetapkan bersama. Organisasi dapat berbentuk perusahaan, divisi, departemen,
group atau tim. Organisasi adalah suatu wadah atau tempat untuk melakukan
kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
Publik berasal dari bahasa latin “Public” yang berarti “of people” berkenaan
dengan masyarakat.
Organisasi sektor publik bukan semata-mata organisasi sosial yang non
profit oriented. Banyak yang menganggap organisasi sektor publik pasti non
profit. Anggapan ini kurang tepat, karena organisasi sektor publik ada yang bertipe
quasi non profit. Quasi non profit bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan motif surplus (laba) agar terjadi keberlangsungan organisasi
dan memberikan kontribusi pendapatan Negara atau daerah, misalnya BUMN dan
BUMD. Jadi perlu ditegaskan bahwa organisasi sektor publik bukan hanya
organisasi sosial, bukan hanya organisasi non profit, dan juga bukan hanya
organisasi pemerintahan. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang
berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada
publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan Negara yang diatur dengan
hukum (Mahsun, 2006:14).
Dalam Pajak daerah umumnya dan pajak air tanah khususnya merupakan
bagian dari administrasi keuangan daerah yang tidak bisa dilepaskan dari lingkup
kajian administrasi negara atau administrasi publik. Pengertian organisasi publik
32
merupakan wadah bagi administrasi publik melaksanakan tugas dan fungsinya.
Organisasi publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan
masyarakat dengan ruang lingkup negara mempunyai kewenangan yang absah
(terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara
terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan
melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan,
serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.
Organisasi publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang
dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan) atau satu-satunya
organisasi didunia yang mempunyai wewenang merampok harta rakyat (pajak),
membunuh rakyat (hukuman mati), dan memenjarakan rakyat. Organisasi publik
adalah organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa
dan layanan publik. Sebuah peran bagi organisasi publik adalah suatu hal yang
sangat penting, karena organisasi publik didirikan untuk mencapai suatu tujuan
tertentu. Dan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama dibutuhkan aktifitas,
kerja sama, dan tentu saja orang yang melakukan aktifitas tersebut atau sumber
daya manusia yang terdapat dalam sebuah organisasi publik. Organisasi ini
bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana
diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya. Organisasi
publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat tidak pada
profit/laba/untung.
33
2.1.6. Pengertian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang adalah
perangkat daerah/institusi yang membantu walikota dalam rangka melaksanakan
manajemen keuangan daerah. Adapun yang menjadi dasar dibentuknya Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang adalah Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah
Kota Serang. Tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan walikota Serang
nomor 36 tahun 2008 yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan
dan pendapatan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan
fungsinya yaitu (i) penyusunan perencanaan bidang pengelolaan keuangan dan
pendapatan, (ii) perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan
pendapatan, (iii) pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
pengelolaan keuangan dan pendapatan, (iv) pembinaan, koordinasi, pengendalian,
dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan pendapatan, (v)
pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas, (vi) pembinaan terhadap unit pelaksana
teknis dinas, (vii) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.1.7. Pengertian Pajak Daerah
Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang
dikemukakan oleh para ahli, menurut Soemitro pajak adalah :
34
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra
prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2006:1).
Kemudian menurut Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan umum(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi
kembali yang langsung dapat ditunuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan (Zain, 2008:10).
Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi
menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak daerah adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung
yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang
wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya
digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, karena pemerintah
daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah
35
kabupaten/kota. Maka wewenang pemungutan nya di tetapkan oleh pemerintah
daerah masing-masing yang diatur dalam undang-undang.
Disamping pemungutan berbagai macam pajak, pemerintah masih dapat
kewenangan untuk melakukan berbagai pungutan lainnya, antara lain :
1. Retribusi, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan kepada pemerintah
daerah. Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :
a. Retribusi Jasa Umum
i. Retribusi pelayanan kesehatan
ii. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
iii. Retribusi penggantian biaya cetak kartyu tanda penduduk dan akta
catatan sipil
iv. Retribusi pelayanan pemakaman mayat
v. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
vi. Retribusi pelayanan pasar
vii. Retribusi penngujian kendaraan bermotor
viii. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
ix. Retribusi penggantian biaya cetak peta
x. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus
xi. Retribusi pengolahan limbah cair
xii. Retribusi pelayanan tera ulang
xiii. Retribusi pelayanan pendidikan
xiv. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
b. Retribusi Jasa Usaha
i. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
ii. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
iii. Retribusi tempat pelelangan
iv. Retribusi terminal
v. Retribusi tempat khusus parkir
36
vi. Retribusi tempat penginapan/pesanggahan/villa
vii. Retribusi rumah potong hewan
viii. Retribusi pelayanan kepelabuhan
ix. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
x. Retribusi penyebrangan di air
xi. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
c. Retribusi Perijinan
i. Retribusi izin mendirikan bangunan
ii. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
iii. Retribusi izin gangguan
iv. Retribusi izin trayek
v. Retribusi izin usaha perikanan
2. Sumbangan atau iuran yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan
dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan
nyata kepada sekelompok atau golongan pembayarnya atau golongan tertentu.
Misalnya : SWP3D (Sumbangan Wajib Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana
Daerah).
3. Cukai yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu.
Misalnya : cukai terhadap tembakau, cukai gula, cukai bensin, cukai minuman
keras.
4. Bea Materai yaitu pajak yang dikenakan atas dokumen dengan
menggunakan benda materai ataupun cara lainnya (menggunakan mesin teraan
atau pemateraian kemudian).
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retbusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah :
37
1. Pajak Provinsi terdiri dari :
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. Pajak Air Permukaan
e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Tanah
i. Pajak Sarang Burung Walet
j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan; dan
k. BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Dari pengertian pajak daerah tersebut diatas maka dapat dimaknai bahwa pajak
daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam undang-undang dan hasilnya
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah itu sendiri.
2.1.8. Sistem Pemungutan Pajak Daerah
Tata cara pemungutan pajak daerah atau sistem pemungutan pajak daerah
berdasarkan ketentuan dalam undang-undang pajak daerah yang menegaskan
mekanismenya sebagai berikut:
a. Pajak yang terutang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah
Dalam mekanisme pertama, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah ditetapkan
oleh kepala daerah melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang
disamakan dengan itu. Mekanisme pertama tersebut dalam sistem pemungutan
38
pajak dikenal sebagai official assessment system, yakni sistem pemungutan pajak
untuk menentukan besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus/aparat pajak.
Wajib pajak bersifat pasif menunggu surat ketetapan pajak dari fiskus.
b. Pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak
Dalam mekanisme kedua pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak
mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan
melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan surat pemberitahuan pajak
daerah. Dalam sistem pemungutan pajak, mekanisme ini dikenal sebagai self
assessment system, wajib pajak harus bersifat aktif dan fiskus bersifat pasif, yakni
hanya melakukan penyuluhan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam rangka uji
kepatuhan dari laporan wajib pajak atas jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak
diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan surat
pemberitahuan pajak daerah. Apabila wajib pajak tidak melaksanakan
kewajibannya, maka dapat diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar
sebagai sarana untuk melakukan penagihan pajak yang terutang (Panca Kurniawan
dan Agus Purwanto, 2006:126).
2.1.9. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri,
propinsi/kabupaten/kota memiliki sumber-sumber pembiayaan. Menurut Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber
pembiayaan tersebut antara lain:
39
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1) Pajak Daerah;
2) Retribusi Daerah;
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4) Lain-lain PAD yang sah.
b. Dana Perimbangan
c. Pinjaman Daerah
d. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan daerah
yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain PAD yang sah (Solihin dan Brajakusumah, 2004:169). Pendapatan Asli
Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD pada dasarnya ditempuh
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah suatu tindakan atau
usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan
yang lebih giat, ketat, dan teliti. Dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek
kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalianya (Halim, 2004:109).
Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber PAD yang baru,
namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan PAD yang baik adalah pengelolaan PAD yang mampu
meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan
perkembangan perekonomian dan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor
40
produksi dan keadilan, sehingga setiap pungutan PAD perlu diadakan penilaian
penerimaan sesuai dengan kriteria hasil dan elastisitas, keadilan, efisiensi ekonomi,
kemampuan melaksanakannya, dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.
Setiap daerah memiliki potensi PAD yang berbeda-beda. Potensi PAD adalah
kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD.
Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD dibutuhkan analisis perkembangan
beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan
PAD. Variabel yang perlu di analisa adalah:
a. Kondisi awal suatu daerah. Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah
b. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD.
c. Perkembangan pendapatan perkapita riil
d. Pertumbuhan penduduk
e. Tingkat inflasi
f. Penyesuaian tarif
g. Pembangunan baru
h. Sumber pendapatan baru
i. Perubahan peraturan
2.1.10. Pengertian Pajak Air Tanah
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah. Objek pajak air tanah adalah Pengambilan
dan atau pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan
untuk berbagai keperluan, antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran dan
rumah tangga. Sedangkan untuk bukan objek pajak air tanah diantaranya (i)
41
Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga,
pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan, (ii) Pengambilan dan
atau pemanfaatan air tanah lainnya yang di atur dengan peraturan daerah. Misalnya
pengambilan air tanah dan atau air permukaan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, serta untuk keperluan pemadaman kebakaran, tambak rakyat,
riset atau penelitian, dan sebagainya.
Subjek dan wajib pajak air tanah yaitu orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Pemerintah
kabupaten/kota dapat melakukan pengaturan dan pemberian izin bagi orang atau
badan yang akan mengambil dan atau memanfaatkan air tanah untuk keperluan air
minum, rumah tangga, industri, peternakan, pertanian, irigasi, pertambangan,
usaha pekotaan, dan untuk kepentingan lainnya, hanya dapat dilaksanakan setelah
mendapat izin dari bupati/walikota. Izin tersebut adalah:
a. Izin pengeboran air tanah
b. Izin pemanfaatan air tanah
c. Izin pemanfaatan air tanah untuk sumur bor
d. Izin pemanfaatan air tanah untuk sumur pantek/pasak atau sumur gali.
Izin yang diberikan oleh bupati/walikota tidak dapat dipindahtangankan tanpa
persetujuan tertulis dari bupati/walikota dan perubahan izin harus dengan
persetujuan bupati/walikota. Permohonan untuk mendapatkan izin adalah
Disampaikan secara tertulis kepada bupati/walikota dalam jangka waktu tertentu
yang ditetapkan dan izin tersebut diberikan oleh bupati/walikota setelah hasil
42
pemeriksaan laboratories kualitas air tanah berdasarkan kebutuhan yang
bersangkutan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Peraturan daerah tentang izin pemanfaatan air tanah dapat menetapkan izin
pemanfaatan air tanah tidak diperlukan dalam hal pengambilan air dilakukan untuk
keperluan:
a. Air minum dan atau dasar rumah tangga
b. Penelitian dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh instansi/lembaga
pemerintah atau swasta yang telah mendapat pengakuan pemerintah dengan
memberikan laporan penelitian kepada gubernur
c. Rumah ibadah, panti asuhan, dan bangunan sosial
Izin pemanfaatan air tanah dapat dicabut apabila:
a. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan selama jangka waktu tertentu,
misalnya tiga bulan sejak izin dikeluarkan
b. Kualitas air tanah tidak memenuhi persyaratan
c. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat
izin
d. Bertentangan dengaan keperntingan umum dan atau mengganggu
keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup
e. Atas dasar permintaan pemegang izin
Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah (NPAT).
Besarnya NPAT ditetapakan dengan peraturan bupati/walikota. NPAT dinyatakan
43
dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbankan sebagian atau seluruh
faktor-faktor berikut:
a. Jenis sumber air
b. Lokasi sumber air
c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air
d. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan
e. Kualitas air
f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau
pemanfaatan air
Cara menghitung NPAT (Nilai Perolehan Air Tanah) adalah dengan
mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Harga dasar air
ditetapkan secara periodik oleh bupati/walikota denga persetujuan DPRD dan
memperhatikan faktor-faktor diatas. Harga dasar air yang ditetapkan oleh
bupati/walikota dapat mengacu antara lain tarif air yang ditetapkan oleh
perusahaan daerah air minum (PDAM).
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (Pasal 70 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009). Tarif yang digunakan dalam pajak air tanah yaitu
tarif progresif yang artinya tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan
naiknya dasar pengenaan pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan
keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang
dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan
demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan
44
besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya,
asalkan tidak lebih dari dua puluh persen. Contoh perhitungan pajak air tanah :
PABT = f x NPA
= f x { NPA = Q ( m3 ) x fn air x HDA) }
= 20% x { NPA = 2.400 x 6 x Rp.2.750) }
= 20% x Rp.39.600.000,00
PABT = Rp.7.920.000,00
Keterangan :
F = Tarif Pajak yang dikenakan
NPA = Nilai Perolehan Air
HDA = Harga Dasar Air
Q (m3) = Pemakaian Air
Fn Air = Faktor Nilai Air
45
2.2. Penelitian Terdahulu
Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan
penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan
pendapatan pajak air tanah terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya.
1. Cipta Wayan, Suwendra Wayan, dkk. (2014). Dalam penelitiannya mengkaji
tentang Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value
For Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-
2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan nilai untuk uang yang merupakan konsep
pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama
yaitu: (i) ekonomi, (ii) efisiensi, dan (iii) efektivitas. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kuantitatif yang difokuskan pada kinerja dalam memungut
PAD.
a) Secara total kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng berada pada
kategori sangat baik. Hal ini disebabkan karena pada rasio ekonomi berada
pada kategori sangat ekonomis, rasio efisiensi berada pada kriteria cukup
efisien, dan pada rasio efektivitas.
b) Pada rasio efisiensi berada pada kriteria cukup efisien. Dispenda Kabupaten
Buleleng belum menggunakan sumber dana yang ada untuk memenuhi kriteria
efisiensi.
46
c) Pada rasio efektivitas berada pada kriteria sangat efektif. Dari hasil penelitian
dapat diketahui bahwa target penerimaan PAD dan realisasi penerimaan PAD
dari tahun 2007-2011 terus mengalami peningkatan dari tahun 2007-2011
persentase efektivitas tergolong sangat efektif karena realisasi penerimaan
PAD dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
2. Lestari Hesti, Suwitri Sri, dkk. (2014). Dalam penelitiannya mengkaji tentang
Implementasi Kebijakan Pajak Air Tanah di Kota Tegal (Kajian Perda Nomor 2
tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
bagaimana kebijakan pajak manajemen pelaksanaan air tanah di Tegal dan
mengidentifikasi aspek-aspek yang mendukung dan menghambat pelaksanaan
kebijakan pajak air tanah yang dikelola oleh DPPKAD Tegal dan diharapkan
menjadi masukan untuk menerapkan kebijakan ini. Adapun hasil penelitiannya
sebagai berikut :
a) Studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pajak air tanah sudah baik terbukti
dengan keberhasilan pencapaian pendapatan pajak air tanah, tetapi ada
beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
b) Banyak faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan
pajak air tanah, ada anggaran yang terbatas, namun Tingkat komprehensif
kesadaran oleh wajib pajak, dan kurangnya partisipasi wajib pajak dan
kurangnya sosialisasi karena DPPKAD tidak pernah mengadakan sosialisasi
formal.
47
3. South, M.P (2013), dalam penelitiannya mengkaji tentang Kinerja Dinas
Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja dari pemerintah daerah
dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan mengolah data. Adapun hasil
penelitian sebagai berikut :
a) Hasil penelitian dengan menggunakan rasio efektifitas, pendapatan asli daerah
kota Bitung terus mengalami peningkatan.
b) Hasil penelitian dengan menggunakan rasio efisiensi, anggaran yang
dikeluarkan oleh pemerintah untuk memungut pendapatan asli daerah masih
terlalu besar.
c) Secara umum Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung yang diukur dari
kinerja keuangan selama 5 tahun terakhir menggunakan Rasio Efektifitas
adalah baik dan menggunakan Rasio Efisiensi, belum efisien.
48
2.3. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir merupakan alat berfikir peneliti dalam penelitian. Dari Teori-
teori diatas peneliti menyimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dapat
dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan
wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan
organisasi, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Kinerja di
dalam suatu organisasi dilakukan oleh segenap sumber daya manusia dan sumber daya
non manusia yang ada dalam organisasi tersebut, serta terdapat faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Selain itu juga dibutuhkan strategi-strategi atau tindakan yang
tepat untuk mencapai kinerja yang baik agar tidak terjadi tumpang tindih atau tidak
seimbang beban kerja yang ditanggung sehingga menyebabkan kinerja organisasi
menjadi rendah dan lambat dalam pelaksanaan operasional. Untuk mengukur Kinerja
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, peneliti menggunakan wajib pajak air tanah
untuk mendukung pencapaian jawaban yang terbaik atas Kinerja Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah tersebut.
Masalah yang saat ini dirasakan yaitu Pemuktahiran dan pendokumentasian data
wajib pajak air tanah belum dilakukan secara optimal. Lemahnya kinerja DPKD dalam
melakukan pengawasan terhadap wajib pajak air tanah. Dan masih kurangnya
pemantauan langsung dan pembinaan terhadap perilaku wajib pajak air tanah.
Dari berbagai masalah diatas, maka dibutuhkan Kinerja Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah yang maksimal dalam menangani pendapatan pajak air tanah di
49
Kota Serang tahun 2011-2013. Dibawah ini terdapat beberapa poin yang menjadi
titik acuan untuk mengetahui Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan
menggunakan indikator kinerja menurut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP), dalam Moeheriono (2009:82) indikator kinerja dapat dilihat dari :
1. Indikator masukan (inputs), yaitu ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi,
lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian
indikator kinerja dalam suatu kegiatan.
2. Indikator keluaran (outputs), yaitu kegunaan suatu keluaran (outputs) yang
dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang
dapat diakses atau dinikmati oleh publik.
3. Indikator hasil (outcomes), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (outcomes) yang
merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Indikator manfaat (benefits), yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan
nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program
berdasarkan masukan yang digunakan.
5. Indikator dampak (impacts), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka
menghasilkan output.
Dari kelima indikator Kinerja Organisasi diatas diharapkan dapat memberikan
output yang positif bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan
permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut:
50
Sumber : Peneliti, 2015
2.4. Hipotesis Penelitian
Secara etimologis, hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu kata hypo dan kata
thesis. Hypo berarti kurang dan thesis adalah pendapat. Jadi, hipotesis merupakan
sebagai kesimpulan penelitian yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan
dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian. Selain itu juga,
hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana
Gambar 2.1
Skema Kerangka Berpikir
Masalah dalam Penanganan
Pendapatan Pajak Air Tanah :
1. Pemuktahiran dan
pendokumentasian data wajib pajak
air tanah belum dilakukan secara
optimal 2. Lemahnya kinerja DPKD dalam
melakukan pengawasan terhadap
wajib pajak air tanah 3. Masih kurangnya pemantauan
langsung dan pembinaan terhadap
perilaku wajib pajak air tanah
Output
Terciptanya Kinerja
Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah
yang baik
Indikator Kinerja
menurt Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP),
dalam Moeheriono
(2009;82) :
1. Indikator Masukan
(input)
2. Indikator Pengeluaran
(output)
3. Indikator Hasil
(outcomes)
4. Indikator Manfaat
(benerfit)
5. Indikator dampak
(impact)
51
rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang
relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui
pengumpulan data (Sugiyono, 2008:64).
Ada beberapa pembagian jenis hipotesis pada penelitian yaitu Hipotesis nol (Ho),
Hipotesis alternatif (Ha), dan Hipotesis kerja (Hk). Ketiga jenis hipotesis ini dijelaskan
sebagai berikut :
a. Hipotesis nol (Ho) disebut juga dengan Hipotesis statistik yaitu hipotesis
yang diuji dengan statistik. Hipotesis ini mempunyai bentuk dasar yang
menyatakan tidak ada hubungan antara variabel X dan Variabel Y yang akan
diteliti.
b. Hipotesis alternatif (Ha) yaitu apabila ternyata pada suatu penelitian,
hipotesis nol ditolak. Hipotesis ini menyatakan ada hubungan, yang berarti
ada signifikansi hubungan antara variabel independen (X) dan variabel
dependen (Y).
c. Hipotesis kerja (Hk) adalah hipotesis spesifik yang dibangun berdasarkan
masalah-masalah khusus yang akan diuji. Hipotesis kerja ini digunakan
untuk mempertegas Hipotesis nol (Ho) atau Hipotesis alternatif (Ha) dalam
pernyataan yang lebih spesifik pada indikator tertentu dari variabel yang
dihipotesiskan (Burhan, 2009:79-81).
Peneliti merumuskan hipotesis berdasarkan pengamatan dilapangan,
pengumpulan data di lapangan, landasan teori yang digunakan sebagai dasar
52
argumentasi. Hipotesis menggambarkan keyakinan peneliti tentang jawaban dari
masalah yang akan ditelitinya. Dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah
pengujiannya dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan
penelitian di lapangan, baik sebagai objek pengujian maupun pengumpulan data
(Burhan, 2009:75).
Uji hipotesa dilakukan dengan berbagai macam uji statistik yang pada dasarnya
menerima atau menolak Ho. jika Ho diterima maka hipotesa peneliti benar, sedangkan
jika Ho ditolak maka hipotesa peneliti ditolak dan Ha yang diterima.
Berdasarkan latar belakang masalah yang diperoleh dari observasi peneliti dan
pengumpulan data di lapangan, serta berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka
peneliti dapat merumuskan Hipotesis nol (Ho) dalam penelitian ini, yaitu :
1. Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang dikatakan berhasil
apabila lebih kecil atau sama dengan 65%. Hipotesis nol dalam bentuk statistik
dapat ditulis sebagai berikut :
H0: µ ≤ 65%
2. Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang dikatakan kurang
berhasil apabila mencapai angka diatas 65%. Hipotesis alternatif dalam bentuk
statistik dapat ditulis sebagai berikut :
Ha: µ > 65%
53
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Pendekatan atau Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode Penelitian yang
digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif, sesuai
dengan rumusan masalah yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kuantitatif dapat
diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme,
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan
sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan
instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk
menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:7).
Selain itu, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang benar-benar hanya
memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan atau
wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-
kelompokkan menurut jenis, sifat dan kondisinya. Sesudah datanya lengkap,
kemudian dibuat kesimpulan (Arikunto, 2010:3).
53
54
3.2. Ruang Lingkup/Fokus Penelitian
Fokus pada penelitian ini adalah Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013.
Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang
sedang dilakukan. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu SKPD
yang berada di Kota Serang Provinsi Banten dan memiliki fungsi sebagai pelaksana
urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan dan
pendapatan. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dibentuk bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat akan jasa dan layanan publik demi kesejahteraan daerahnya.
Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti
sebelum melaksanakan observasi. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian,
jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Dalam penelitian
kuantitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel.
Pembatasan dalam penelitian kuantitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan,
urgensi, dan feasibilitas yang akan dipecahkan, selain itu juga faktor keterbatasan
tenaga, dana dan waktu (Sugiyono, 2008:207).
3.3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini diteliti pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Serang dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Kota Serang-Banten.
55
3.4. Variabel Penelitian
3.4.1. Definisi Konsep
Definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Indikator masukan (inputs), yaitu ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi,
lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian
indikator kinerja dalam suatu kegiatan.
2. Indikator keluaran (outputs), yaitu kegunaan suatu keluaran (outputs) yang
dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang
dapat diakses atau dinikmati oleh publik.
3. Indikator hasil (outcomes), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (outcomes) yang
merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Indikator manfaat (benefits), yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik
dan nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan
program berdasarkan masukan yang digunakan.
5. Indikator dampak (impacts), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka
menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu
dan teknologi.
56
3.4.2. Definisi Operasional
Berdasarkan teori yang melandasi dan definisi konsep yang telah
dibuat, maka dirumuskan suatu variabel penelitian sebagai berikut :
Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel Indikator Sub-Indikator No. Item
Instrumen
Kinerja Dinas
Pengelolaan
Keuangan Daerah
dalam Menangani
Pendapatan Pajak
Air Tanah di Kota
Serang Tahun 2011-
2013
Indikator
masukan
(inputs)
a. Anggaran
b. SDM
c. Sarana prasarana
d. Waktu
e. Informasi
1,2,3
4,5
6,7
8,9
10,11
Indikator
keluaran
(outputs)
a. Tepat Waktu
b. Tepat Sasaran
12,13,14
15,16,17
Indikator hasil
(outcomes)
a. Kualitas layanan
b. Produktivitas
pegawai.
18,19
20,21,22
Indikator
manfaat
(benefits)
a. Kepuasan
masyarakat
b. Partisipasi
masyarakat.
23,24
25,26
Indikator
dampak
(impacts)
a. Dampak Positif
b. Dampak Negatif
27,28,
29,30
Sumber : Peneliti, 2015
57
3.5. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti
dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah
berupa angket dengan jumlah variabel sebanyak 1 variabel, dan menggunakan skala
likert dalam pengukuran jawaban dari responden. Variabel yang akan diukur
dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai
titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau
pertanyaan. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai
gradasi sangat positif sampai sangat negatif yang berupa kata-kata antara lain seperti :
Tabel 3.2
Skoring / Nilai
Pilihan Jawaban Skor
Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
4
3
2
1
Sumber : Sugiyono, 2012
3.5.1. Uji Validitas, Reliabilitas, dan Normalitas
3.5.1.1. Uji Validitas
Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang
terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.
Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan
data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan
58
untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2007:137). Maka dari
itu untuk menguji instrument penelitian ini agar data yang didapat valid,
peneliti menggunakan rumus korelasi Product Moment dengan bantuan
perangkat lunak Statistic Program For Social Science (SPSS) 16.
Uji validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu
kuesioner. Kevaliditasan instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen
benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam
penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil
penelitian.
Rumus uji validitas ini adalah :
Dimana :
r = Koefisien Korelasi Product Moment
∑Х = Jumlah skor dalam sebaran X
∑Y = Jumlah skor dalam sebaran Y
∑ХY = Jumlah hasil skor X dan Y yang berpasangan
∑Х² = Jumlah skor yang di kuadratkan dalam sebaran X
∑Y² = Jumlah skor yang di kuadratkan dalam sebaran Y
N = Jumlah sampel
59
Nilai Validitas yang diperoleh kemudian ditafsirkan kedalam kriteria seperti
pada tabel 3.3. berikut :
Tabel 3.3.
Kriteria Penilaian Validitas Butir Soal
(Arikunto, 2010:319)
3.5.1.2. Uji Reliabilitas
Tahap selanjutnya adalah uji reliabilitas. Hasil penelitian dikatakan
reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen
yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk
mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono,
2007:137). Pendekatan yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah pendekatan
reliabilitas konsistensi internal. Adapun teknik yang digunakan untuk
mengukur konsistensi internal adalah Cronbach’s Alpha. Variabel dikatakan
reliabel jika nila alphanya lebih dari 0,60. Dengan dilakukannya uji reliabilitas
maka akan menghasilkan suatu instrumen yang benar-benar tepat atau akurat
dan mantap. Pengujian relliabilitas kuesioner pada penelitian ini menggunakan
bantuan perangkat lunak Statistic Program For Social Science (SPSS) 16.
Rumus Alpha Cronbach’s adalah sebagai berikut :
Koefisien Korelasi Klasifikasi Keputusan
0,80 – 1,00 Sangat Tinggi Valid
0,60 – 0,80 Tinggi Valid
0,40 – 0,60 Cukup Valid
0,20 – 0,40 Rendah Tidak Valid
0,00 – 0,20 Sangat Rendah Tidak Valid
60
Dimana :
r11 = Koefisien reliabilitas
k = Jumlah item pertanyaan
∑σt2 = Variasi butir
σt2 = Varians Total
Kriteria acuan untuk reliabilitas menggunakan kriteria nilai reliabilitas pada
tabel 3.4 berikut :
Tabel 3.4.
Kriteria Acuan Reliabilitas Butir Soal
(Arikunto, 2010:75)
3.5.1.3. Uji Normalitas
Guna memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang data hasil
penelitian, normalitas data digunakan untuk menjaga ketetapan metode statistik
yang digunakan, Karena apabila data yang dihasilkan tidak normal, maka
statistika yang digunakan adalah statistika non parametric sedangkan apabila
data yang dihasilkan adalah normal maka statistika yang digunakan adalah
statistic parametric.
Koefisien Korelasi Klasifikasi Keputusan
0,80 – 1,00 Sangat Tinggi Reliabel
0,60 – 0,80 Tinggi Reliabel
0,40 – 0,60 Cukup Reliabel
0,20 – 0,40 Rendah Tidak Reliabel
0,00 – 0,20 Sangat Rendah Tidak Reliabel
61
3.5.2. Jenis dan Sumber Data
3.5.2.1. Jenis Data
1. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh peneliti melalui kuesioner
(angket), wawancara (interview), dan observasi (pengamatan).
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua, yang dapat
berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen administrasi, atau bahan lain yang
sudah merupakan data hasil olahan yang digunakan sebagai data awal
maupun data pendukung dalam penelitian.
3.5.2.2. Sumber Data
1. Responden yaitu Daftar Wajib Pajak Air Tanah Kota Serang yang
dilibatkan secara langsung di dalam kegiatan penelitian ini, untuk
memperoleh gambaran atau materi yang dijadikan objek penelitian.
2. Literatur, yaitu data kepustakaan yang memiliki hubungan dengan
penelitian.
3.5.3. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2012:137) berdasarkan teknik pengumpulan data
penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan cara:
1. Kuesioner / Angket
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab
62
dengan alternatif jawaban yang telah tersedia. Sehingga responden tinggal memilih
jawaban yang sesuai dengan aspirasi, persepsi, sikap, keadaan, atau pendapat
pribadinya. Data yang akan diperoleh akan lebih efisien apabila peneliti tahu
dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan.
2. Studi Dokumentasi
Pengumpulan data diperoleh melalui pengumpulan peraturan, Undang-
Undang, Laporan-laporan, catatan serta dokumen-dokumen yang relevan
mengenai masalah penelitian ini.
3. Studi Literatur atau Studi Kepustakaan
Pengumpulan data diperoleh dari berbagai referensi yang relevan mengenai
penelitian ini berdasarkan teks books maupun jurnal ilmiah.
4. Pengamatan/observasi
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung
terhadap objek yang diteliti.
Alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
a. Kuesioner: untuk memperoleh informasi yang bersifat rahasia dari
responden dengan memberikan seperangkat pernyataan
tertulis untuk dijawab.
63
b. Buku catatan penelitian : untuk mencatat setiap percakapan dengan sumber
data pada saat wawancara dengan sumber data dan mencatat perkembangan
penelitian di lapangan.
c. Tape recorder : untuk merekam semua percakapan karena jika hanya
mencatat dengan buku catatan, peneliti sulit mendapatkan informasi secara
lengkap.
d. Camera : untuk memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, Hal
ini dimaksudkan untuk meningkatkan keasbsahan penelitian.
3.6. Populasi dan Sampel Penelitian
3.6.1. Populasi
Populasi berasal dari kata bahasa Inggris Population, yang berarti jumlah
penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:80).
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Air Tanah di Kota
Serang, dengan jumlah 200 Wajib Pajak Air Tanah yang memiliki badan hukum
(Laporan Rekapitulasi Perusahaan Pengguna/Pemakai Air Tanah di Kota Serang
Tahun 2014, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten).
64
3.6.2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut (Sugiyono, 2008:81). Sedangkan teknik sampling
adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan
sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling yang
digunakan oleh peneliti adalah probability Sampling.
Menurut Sugiyono (2008:84) probability Sampling adalah teknik
pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi
setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian
ini jenis teknik sampling yang digunakan adalah dengan menggunakan Cluster
Sampling (Sampel Klaster) karena pengambilan anggota sampel dari populasi
dilakukan secara acak yang bersifat kelompok bukan individual karena dilihat dari
kategori responden yang berasal dari 6 kecamatan, terdiri dari Kecamatan Curug,
Kasemen, Serang, Cipocok Jaya, Taktakan, dan Walantaka. Jadi, dari populasi
wajib pajak air tanah yang berjumlah 200 responden (Laporan Rekapitulasi
Perusahaan Pengguna/Pemakai Air Tanah di Kota Serang Tahun 2014, Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Banten) akan diambil 67 responden untuk
dijadikan sampel yaitu dengan menggunakan Rumus Taro Yamane dalam
Riduwan (2007:65) ,
65
Keterangan :
n = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi
d² = Tingkat Presisi (ditetapkan 10 % dengan tingkat kepercayaan 90 %)
Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut :
Berikut ini tabel penentuan jumlah sampel dengan menggunakan teknik Cluster
Sampling :
Tabel 3.5.
Penentuan Teknik Sampling (Cluster Sampling)
No Kecamatan Jumlah Populasi
Cara hitung
penentuan
sampel
Jumlah Sampel
1 Serang 101 101 x 67
200 34
2 Curug 36 36 x 67
200 12
3 Walantaka 5 5 x 67
200 2
4 Kasemen 3 3 x 67
200 1
5 Taktakan 21 21 x 67
200 7
6 Cipocok Jaya 34 34 x 67
200 11
Jumlah Wajib Pajak Air
Tanah 200
67
66
Berdasarkan tabel 3.3. diatas, dapat diketahui bahwa untuk penentuan
teknik sampling yaitu teknik Cluster Sampling, peneliti mengambil jumlah sampel
yang telah dihitung dari jumlah populasi masing-masing kecamatan dikali dengan
hasil hitung rumus Taro Yamane dibagi jumlah populasi keseluruhan. Kemudian,
seluruh jumlah sampel tersebut akan diambil secara acak oleh peneliti dengan cara
sistem Random Sampling. Dimana, peneliti nantinya akan turun ke lapangan
langsung dan membagi kuesioner kepada masing-masing responden pajak air
tanah yang berasal dari berbagai kecamatan yang berbeda diantaranya kecamatan
Serang terdapat 34 Responden, Curug 12 Responden, Walantaka 2 Responden,
Kasemen 1 Responden, Taktakan 7 Responden, dan Cipocok Jaya 11 Responden.
3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Setelah data dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data.
Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap ini
data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran
yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam
penelitian. Teknik pengolahan data dalam Bungin (2009:165-168) tersebut
mennggunakan cara sebagai berikut :
1. Editing data, adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai
menghimpun data dilapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena
kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi
67
harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih,
berlebihan akan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki
melalui editing ini. Proses editing dimulai dengan memberi identitas pada
instrument penelitian yang telah terjawab. Kemudian memeriksa satu persatu
lembaran instrument dan poin yang janggal tersebut.
2. Coding data, setelah tahap editing selesai dilakukan, kegiatan berikutnya
adalah mengklasifikasi data-data tersebut melalui tahap koding. Maksudnya
bahwa data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti
tertentu pada saat dianalisis, kemudian diberi skor dengan menggunakan skala
Likert.
3. Tabulating data, adalah memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan
mengatur angka-angka serta menghitungnya. Penyusunan data dalam tabel-
tabel yang mudah dibaca dan tabel tersebut disiapkan untuk dianalisis. Setelah
pengolahan data dilakukan, tahap selanjutnya adalah analisis data. Dimana
analisis itu dilakukan untuk membahas masalah yang terdapat dalam masalah.
Analisis data dilakukan dalam usaha untuk menyederhanakan data yang di
dapat agar mudah dipahami oleh pembaca. Metode analisis yang digunakan
oleh peneliti adalah metode penelitian kuantitatif. Kegiatan dalam analisis data
adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari jenis responden,
mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data
dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab
68
rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang
telah diajukan. Berikut merupakan rumus pengujian hipotesis deskriptif yang
diajukan dalam penelitian ini menggunakan rumus T-Test (Uji T) sebagai
berikut :
Keterangan :
t = Nilai t yang dihitung
= Nilai Rata-rata
µ˳ = Nilai yang dihipotesiskan
s = Simpangan baku sampel
n = Jumlah anggota sampel
3.8. Jadwal Penelitian
3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian
Jadwal kegiatan di dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Sumber : Sugiyono 2007: 207
69
Tabel 3.6.
Sumber : Peneliti, 2015
No Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Tahun 2014-2015
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des Jan
1 Pengajuan Judul
Skripsi
2 Observasi Awal
3 Penyusunan
Proposal
4
Bimbingan dan
Perbaikan
Proposal
5
Seminar
Proposal
6 Revisi Proposal
7
Penyusunan
Bab IV
8
Penyebaran
Kuesioner
9
Penyusunan
Hasil Penelitian
10 Sidang Skripsi
Waktu Kegiatan
70
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1. Deskripsi Obyek Penelitian
4.1.1. Deskripsi Kota Serang
Kota Serang Merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Banten. Kota
Serang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2007 yang diundangkan
pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 2007 dan diresmikan menjadi Kota Serang pada
tanggal 10 November tahun 2007. Kota Serang mempunyai kedudukan sebagai pusat
pemerintahan provinsi Banten, juga sebagai daerah alternative dan penyangga (hinterland)
Ibukota Negara. Secara administratif Kota Serang yang merupakan Ibukota Provinsi
Banten memiliki total luas wilayah sebesar 266,74 Km2. Luas wilayah tersebut terbagi
atas 20 kelurahan dan 46 desa, yang termasuk dalam 6 (enam) Kecamatan, yakni
Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka,
Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Kasemen. Secara geografis batas-batas wilayah
Kota Serang adalah sebagai berikut :
a. Batas Utara : Teluk Banten
b. Batas Selatan : Cikeusal, Petir dan Baros Kabupaten Serang
c. Batas Timur : Pontang, Ciruas, dan Kragilan Kabupaten Serang
d. Batas Barat : Pabuaran, Waringin Kurung, dan Kramatwatu Kabupaten
Serang
70
71
Gambar 4.1
Peta Kota Serang
Sumber: Profil Kota Serang
Jumlah penduduk Kota Serang tahun 2013 adalah 317.501 jiwa dan tahun 2014
adalah 631.101 jiwa. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan berkembangnya Kota
Serang, dimana sebagian besar penduduknya mendiami daerah perkotaan. Selain itu,
kepadatan penduduk di Kota Serang terbilang cukup tinggi, yang rata-rata mencapai 2.365
jiwa per km2
yaitu pada tahun 2014 Kecamatan Serang merupakan kepadatan penduduk
paling tinggi sementara Kecamatan Curug merupakan kepadatan penduduk paling rendah .
Sejak berdiri sebagai daerah otonom, Kota Serang terus tumbuh dan berkembang secara
dinamis, termasuk pada aspek kesejahteraan yang terus meningkat. Berdasarkan data BPS
pertumbuhan ekonomi Kota Serang tahun 2014 mencapai angka diatas 6,46%, yang
berarti berhasil mencapai pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi
yang hanya pada kisaran 5%. Pertumbuhan ekonomi tersebut banyak dikontribusi oleh
sektor tersier, khususnya sektor jasa-jasa yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir
rata-rata berkontribusi sebesar 25,14%, diikuti dengan perdagangan, hotel dan restoran
yang kontribusinya rata-rata mencapai 23,16%, serta bangunan yang mencapai 21,17%
72
dari rata-rata nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2008-2014.
Sementara sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memberikan kontribusi
sekitar 10,14%,diikuti dengan sektor pertanian sebesar 8,06%, transportasi dan
komunikasi sebesar 6,42%, industri pengolahan sebesar 4,33% listrik, gas dan air bersih
sebesar 1,57% serta pertambangan dan galian sebesar 0,02%.
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah lahir sebagai konsekwensi pelaksanaan
otonomi daerah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Pemerintah Daerah, dimana dalam salah satu pasalnya mengisyaratkan adanya
kewenangan pelaksanaan manajemen keuangan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Awalnya, lembaga yang menangani pendapatan daerah merupakan Dinas Pendapatan
Daerah Kota Serang, sedangkan lembaga pengelola keuangan daerah merupakan bagian
keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Serang. Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Serang, sebagai implementasi
dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan maka disatukanlah kedua lembaga itu menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah.
73
Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun
2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Keuangan Daerah dibentuk
menjadi lembaga baru dengan nama Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
4.1.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPKD
Terbentuknya Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Serang sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Pemerintah Kota Serang Nomor 9 Tahun
2008, Tentang Pembentukan dan Penyusunan Susunan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kota Serang. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang sebagai
lembaga pengelolaan keuangan lingkup pemerintahan Kota Serang menyusun program
pengelolaan sekaligus koordinator pendapatan daerah melaksanakan kegiatan mulai dari
Perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan yang berorientasi kepada hasil yang akan
dicapai.
a. Kedudukan
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang adalah Perangkat
Daerah/Institusi yang membantu Walikota dalam rangka melaksanakan manajemen
keuangan daerah. Adapun yang menjadi dasar dibentuknya Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah (DPKD) Kota Serang adalah Peraturan Daerah Serang Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang dan Peraturan
Daerah Pemerintah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas
74
Peraturan Daerah Pemerintah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Pembentukan
dan Penyusunan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang.
b. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 32 Tahun
2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Serang adalah sebagai berikut :
1. Tugas Pokok
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan Perencanaan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan;
b) Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan dan pendapatan;
c) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan
keuangan dan pendapatan;
d) Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
bidang keuangan dan pendapatan;
e) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
f) Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya;
75
4.1.2.2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi DPKD sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota
Serang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Pemerintah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang, sebagai berikut:
Gambar 4.2.
Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)
Kota Serang
KUPT PBB P2
KECAMATAN
CIPOCOK JAYA
KUPT PBB P2
KECAMATAN
CIPOCOK
SERANG
UNIT
PELAKSANA
TEKNIS (UPT)
KASUBAG UMUM
DAN
KEPEGAWAIAN
KASUBAG
KEUANGAN
KASUBAG
PROGRAM DAN
PELAPORAN
KEPALA DINAS
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KABID
ANGGARAN
KABID
AKUNTANSI
KABID
PERBENDAHARAA
N
KABID
PENDAPATAN
DAERAH NON
PBB P2 DAN
BPHTB
KABID
PENDAPATAN
DAERAH PBB P2
DAN BPHTB
KASI PERUMUSAN
KEBIJAKAN
KASI PENYUSUNAN
ANGGARAN
KASI EVALUASI &
DOKUMENTASI
ANGGARAN
KASI KAS DAERAH
KASI BELANJA
TIDAK LANGSUNG
KASI BELANJA
LANGSUNG &
PEMBAYARAN
KASI DANA
PERIMBANGAN,
RETRIBUSI &
LAIN-LAIN
KASI
PENETAPAN &
PENAGIHAN
KASI
PENDATAAN,
PENDAFTARAN
& PENILAIAN
KASI PELAPORAN
KASI AKUNTASI
PENGELUARAN
KASI AKUNTASI
PENERIMAAN KASI PENDATAAN
DAN PENILAIAN
KASI PENETAPAN
DAN PENAGIHAN
KASI PELAYANAN
PBB P2
76
4.1.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi DPKD Kota
Serang
a) Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur,
mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan
urusan daerah yang berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.
b) Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas serta menyelenggarakan kegiatan
di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program,
evaluasi dan pelaporan.
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi secretariat di bidang administrasi umum dan administrasi
kepegawaian.
d) Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
secretariat di bidang administrasi keuangan.
77
e) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala
sub bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi Sekretariat di bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan.
f) Bidang Anggaran
Bidang Anggaran dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan
kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas dalam lingkup penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
g) Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran
Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi
yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan
sebagian tugas Bidang Anggaran yang berkenaan dengan perumusan
kebijakan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
h) Seksi Penyusunan Anggaran
Seksi Penyusunan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian
tugas Bidang Anggaran yang berkenaan dengan penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah serta Rancangan tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
78
i) Seksi Evaluasi dan Dokumentasi Anggaran
Seksi Evaluasi dan Dokumentasi Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan
sebagian tugas Bidang Anggaran yang berkenaan dengan evaluasi atas
laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
j) Bidang Akuntansi
Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan
kegiatan penyelenggaraan sebagaian tugas Dinas dalam lingkup penelitian
terhadap permintaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
k) Seksi Pelaporan
Seksi pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang
Akuntansi yang berkenaan dengan pelaksanaan.
l) Bidang Perbendaharaan
Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, dan
mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas dalam
lingkup Perbendaharaan.
79
m) Seksi Belanja Langsung dan Pembiayaan
Seksi Belanja Langsung dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan
sebagian tugas Bidang Perbendaharaan yang berkenaan dengan laporan
Bendahara Pengeluaran Belanja Langsung dan Pembiayaan.
n) Seksi Belanja Tidak Langsung
Seksi Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian
tugas Bidang Perbendaharaan yang berkenaan dengan laporan Bendahara
Pengeluaran Belanja Tidak Langsung.
o) Seksi Kas Daerah
Seksi Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang
Perbendaharaan yang berkenaan dengan pengelolaan Kas Daerah.
p) Bidang Pendapatan Daerah Non PBBP2 dan BPHTB
Bidang Pendapatan Daerah Non PBBP2 dan BPHTB dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin,
merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan
sebagian tugas Dinas dalam lingkup pendapatan daerah bukan PBBP2 dan
BPHTB.
80
q) Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian
Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan
sebagian tugas Bidang Pendapatan Daerah Non PBBP2 dan BPHTB yang
berkenaan dengan pendataan, pendaftaran dan penilaian Pajak Non PBBP2
dan BPHTB.
r) Seksi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan
Seksi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan
sebagian tugas Bidang Pendapatan Daerah Non PBBP2 dan BPHTB yang
berkenaan dengan penetapan, Penagihan dan Pelayanan Pajak Non PBBP2
dan BPHTB.
s) Seksi Perimbangan Retribusi dan Lain-lain Pendapatan
Seksi Perimbangan Retribusi dan Lain-lain Pendapatan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan
mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Pendapatan Daerah Non
PBBP2 dan BPHTB yang berkenaan dengan rencana perolehan pendapatan
daerah yang bersumber dari retribusi dan dana perimbangan lain-lain.
t) Bidang Pendapatan Daerah PBBP2 dan BPHTB
Bidang Pendapatan Daerah PBBP2 dan BPHTB dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,
mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas
81
Dinas dalam lingkup pendapatan daerah yang berasal dari PBBP2 dan
BPHTB.
u) Seksi Penetapan dan Penagihan
Seksi Penetapan dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian
tugas Bidang Pendapatan Daerah PBBP2 dan BPHTB yang berkenaan
dengan Penetapan dan Penagihan PBBP2 dan BPHTB.
v) Seksi Pelayanan
Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang
Pendapatan Daerah PBBP2 dan BPHTB yang berkenaan dengan Pelayanan
kepada wajib Pajak PBBP2 dan BPHTB.
4.1.2.4. Visi dan Misi DPKD Kota Serang
Sebuah organisasi tentunya harus memiliki Visi dan Misi dalam
menjalankan arah dan tujuan organisasi tersebut. Perbedaan antara Visi dan Misi
adalah bahwa Visi merupakan pandangan kedepan yang dapat diyakini oleh banyak
orang untuk saling bekerjasama dalam mencapai sasaran ataupun tujuan yang telah
ditetapkannya tersebut. sedangkan Misi adalah sesuatu yang disusun agar dapat
mensukseskan visi yang telah didapatkan. Adapun Visi dan Misi Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Serang 2014-2018 adalah :
82
Visi
“Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2014-2018”
Untuk dapat mendukung program dari Visi yang telah ditetapkan maka sebagai
pendukung Visi tersebut Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang
menetapkan Misi nya sebagai berikut :
1. Penguatan Organisasi/Kelembagaan
2. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
3. Meningkatkan Sistem Informasi dan Komunikasi Keuangan Daerah
4. Meningkatkan Pendapatan Daerah
4.1.2.5. Tujuan dan Sasaran DPKD Kota Serang
Untuk mencapai Visi dan Misi DPKD Kota Serang yang telah ditetapkan,
maka adapun tujuan umum yang ingin dicapai DPKD Kota Serang adalah:
1. Meningkatkan kualitas / profesionalitas dan akuntabilitas sumber daya
manussia (SDM) yang didukungn dengan sarana dan prasarana yang
lebih baik sesuai dengan kebutuhan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan
3. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Meningkatkan Pendapatan Daerah
Adapun sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan visi dan misi DPKD Kota
Serang adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya SDM pengelola keuangan yang terampil dan berdedikasi
dengan sarana dan prasarana yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan
83
2. Meningkatnya kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan
3. Terciptanya sistem informasi keuangan yang selaras dengan peraturan
perundang-undangan
4. Meningkatnya Pendapatan Daerah
4.1.2.6. Strategi dan Kebijakan DPKD Kota Serang
Perencanaan ataupun proses perencanaan yang telah disusun tentunya
harus memiliki strategi sebagai aplikasi langsung dilapangan. Strategi ini kemudian
diperkuat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi tersebut sebagai langkah
penguatan terhadap Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Baik penetapan strategi
maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)
Kota Serang akan mempertimbangkan keadaan baik Internal taupun Eksternal.
Adapun Strategi DPKD Kota Serang sebagai berikut :
1. Memberikan pelatihan dan pendidikan mengenai pengelolaan keuangan
daerah dan membangun sarana dan prasarana pendukung yang lebih baik
sesuai dengan kebutuhan
2. Penyusunan Standar Operasional Pelayanan
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
4. Bekerjasama dengan Stakeholders
Sedangkan, Kebijakan yang digunakan oleh DPKD Kota Serang sebagai berikut :
1. Peningkatan profesionalisme SDM dan pelayanan administrasi perkantoran
dan penyediaan Sarana dan Prasarana penunjang sesuai dengan kebutuhan
84
2. Peningkatan kualitas pelayanan umum yang bertumpu kepada standar
pelayanan dengan SOP yang telah ditentukan
3. Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
4.1.2.7. Susunan Kepegawaian DPKD Kota Serang
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Serang didukung dengan komposisi Sumber Daya Manusia
sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) Pegawai. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya
diklasifikasikan berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan :
Tabel 4.1.
Data Dasar Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Serang Keadaan Per Maret 2015
No Nama Bidang
Jenis Kelamin Jumlah
Perempuan Laki-laki
1 Kepala dinas - 1
1
2 Sekretariat 13 5
18
3 Perbendaharaan 5 3
8
4 Anggaran 3 4
7
5 Akuntansi 5 2
7
6 Pendapatan 4 8
12
7 PBB dan BPHTB 4 10
14
85
8 UPT PBB Cipocok Jaya 3 -
3
9 UPT PBB Kec. Serang 4 1
5
JUMLAH 41 34 75
Berdasarkan tabel 4.1 mengenai data dasar kepegawaian Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa pegawai yang
memiliki jenis kelamin laki-laki sebesar 34 (45,3%) pegawai dan jenis kelamin
perempuan sebesar 41 (54,6%) pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai
yang bekerja di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Serang lebih banyak
perempuan dibandingkan laki-laki.
Tabel 4.2.
Data Dasar Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang Keadaan Per Maret 2015
No Nama Bidang
Pendidikan Jumlah
SLTA D.II D.III S1 S2
1 Kepala dinas
- - - - 1 1
2 Sekretariat
1 1 1 10 5 18
3 Perbendaharaan
- - 1 5 2 8
4 Anggaran
- - - 4 3 7
5 Akuntansi
- - - 4 3 7
86
6 Pendapatan
- - - 5 7 12
7 PBB dan BPHTB
2 - - 5 7 14
8 UPT PBB Cipocok Jaya
- - - 1 2 3
9 UPT PBB Kec. Serang
1 - - 3 1 5
JUMLAH 4 1 2 37 31 75
Berdasarkan tabel 4.2 mengenai data dasar kepegawaian Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa pegawai yang
memiliki tingkat pendidikan SLTA sebesar 4 (5,3%) pegawai, untuk D2 sebesar 1
(1,3%) pegawai, 2 (2,6%) pegawai yang memiliki tingkat pendidikan D3, 37 (49,3%)
pegawai yang memiliki tingkat pendidikan S1 dan 34 (45,3%) pegawai yang
memiliki tingkat pendidikan S2. Secara mayoritas pegawai memiliki tingkat
pendidikan S1, hal ini menunjukkan bahwa pegawai memiliki tingkat yang lebih
tinggi akan lebih paham dan mengerti dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi).
Tabel 4.3.
Data Dasar Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Serang Keadaan Per Maret 2015
87
No Nama Bidang
Pendidikan
Jumlah II
a
II
b
II
c
II
d
III
a
III
b
IIIc III
d
IV
a
IV
b
1 Kepala dinas
- - - - - - - - - 1 1
2 Sekretariat
1 - 2 - 2 8 2 2 - 1 18
3 Perbendaharaan
- - - 1 3 1 1 2 - - 8
4 Anggaran
- - - - 1 2 1 3 - - 7
5 Akuntansi
- - - - 1 2 - 3 1 - 7
6 Pendapatan
- - - - 2 5 2 3 - - 12
7 PBB dan BPHTB
- 1 - 1 - 7 2 2 1 - 14
8
UPT PBB Cipocok
Jaya - - - - - 3 - - - - 3
9
UPT PBB Kec.
Serang - 1 - - 1 - 2 - 1 -
5
JUMLAH 1 2 2 2 10 28 10 15 3 2 75
Berdasarkan tabel 4.2 mengenai data dasar kepegawaian Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah berdasarkan golongan, diketahui bahwa pegawai yang memiliki
golongan IIa sebesar 1 (1,3%), pegawai yang memiliki golongan IIb, IIc, IId, dan IVb
88
sebesar 2 (2,6%) pegawai, 10 (13,3%) pegawai yang memiliki golongan IIIa dan IIIc, 28
(37,3%) pegawai yang memiliki golongan IIIb, untuk golongan IIId sebesar 15 (20%) dan
2 (2,6%) pegawai yang memiliki golongan IVb. Secara mayoritas pegawai memiliki
golongan IIIb yaitu sebesar 28 (37,3%). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai memiliki
golongan IIIb atau mereka yang memiliki pendidikan formal jenjang S1 atau yang
setingkat lebih paham dan mengerti tentang pengeloaan keuangan daerah khususnya di
Kota Serang.
4.2. Pengujian Persyaratan Statistik
4.2.1.Hasil Uji Validitas
Dalam penelitian ini, hal yang pertama kali dilakukan adalah melakukan uji
validitas instrument. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketepatan dan kecermatan suatu
alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sah
atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas tiap butir pernyataan digunakan
analisis item. Yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan
jumlah tiap skor butir. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan suatu data sebelum
data tersebut diolah secara keseluruhan. Untuk menguji validitas instrument digunakan
rumus pearson product moment dengan bantuan SPSS Statistic versi 16.
\
Tabel 4.4.
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian
89
No Item Koefisien Korelasi
(r hitung) rtabel Keputusan
1 0,452 0,463 Tidak Valid
2 0,501 0,463 Valid
3 0,580 0,463 Valid
4 0,393 0,463 Tidak Valid
5 0,548 0,463 Valid
6 0,350 0,463 Tidak Valid
7 0,684 0,463 Valid
8 0,285 0,463 Tidak Valid
9 0,512 0,463 Valid
10 0,778 0,463 Valid
11 0,124 0,463 Tidak Valid
12 0,778 0,463 Valid
13 0,609 0,463 Valid
14 0,616 0,463 Valid
15 0,639 0,463 Valid
16 0,776 0,463 Valid
17 0,638 0,463 Valid
18 0,621 0,463 Valid
19 0,587 0,463 Valid
20 0,487 0,463 Valid
90
21 0,765 0,463 Valid
22 0,673 0,463 Valid
23 0,751 0,463 Valid
24 0,551 0,463 Valid
25 0,441 0,463 Tidak Valid
26 0,621 0,463 Valid
27 0,675 0,463 Valid
28 0,738 0,463 Valid
29 0,551 0,463 Valid
30 0,313 0,463 Tidak Valid
Kriteria item atau butir instrumen yang digunakan adalah apabila r hitung > r tabel,
berarti item atau butir instrument dinyatakan valid. Jika r hitung ≤ r tabel, berarti item atau
butir instrument dinyatakan tidak valid. Perolehan nilai r hitung diperoleh dari
perhitungan statistik korelasi Product Moment dengan bantuan SPSS statistic versi 16.
Perolehan nilai 0,463 dari r tabel merupakan perolehan dari Product Moment dengan
tingkat kesalahan 10% tingkat signifikansi untuk uji satu arah. Berdasarkan tabel diatas,
dapat diketahui bahwa seluruh item atau butir instrument dinyatakan sebanyak 23 item
valid namun 7 item dinyatakan tidak valid, diketahui instrument nomor 1, 4, 6, 8, 11, 25,
dan 30 pada taraf signifikansi 10%. Dengan kata lain memiliki tingkat kesalahan 10%,
Sumber : Hasil SPSS 16 For windows, 2015
91
artinya ketujuh instrument tersebut dihilangkan dan tidak perlu diganti karena indikator
sudah terwakili dari instrument lainnya.
4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan internal konsistensi dengan
menggunakan teknik Cronbach Alpha. Cronbach Alpha yaitu perhitungan yang dilakukan
dengan menghitung rata-rata interkorelasi diantara butir-butir pernyataan dalam kuesioner,
adapun hasil dari reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai
Cronbach Alpha sebesar 0,910. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih
dari 0,60. Maka hal ini dapat diartikan bahwa 0,910 > 0,60 sehingga instrument yang diuji
bisa reliabel. Pengujian reliabilitas dibantu dengan perangkat lunak SPSS versi 16. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.5.
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen
Sumber : Hasil SPSS 16 For windows, 2015
Cronbach's Alpha N of Items
.910 23
92
4.2.3. Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau
tidak. Tes normalitas dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dengan
kriteria pengujian adalah jika nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal,
sedangkan jika nilai signifikansi < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal (Sudjana,
2009: 261).
Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorof-
Smirnov dibantu dengan perangkat lunak SPSS versi 16 pada Kinerja Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah diperoleh hasil signifikasinya sebesar 0,060. Hal ini menunjukkan
bahwa hasil signifikansi lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,060 > 0,05 maka dapat
dikatakan bahwa distribusi skor pada Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah pada
sampel yang telah diambil adalah normal.
Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
KINERJA
N 67
Normal Parameters(a,b) Mean 65.13 Std. Deviation 7.507
Most Extreme Differences Absolute .164 Positive .164 Negative -.097
Kolmogorov-Smirnov Z 1.341 Asymp. Sig. (2-tailed) .060
93
4.3. Deskripsi Data
4.3.1. Identitas Responden
Responden pada penelitian yang berjudul “Kinerja Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang
Tahun 2011-2013” ini terdiri dari 67 Wajib Pajak Air Tanah di Kota Serang. Teknik
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability Sampling yaitu
dengan menggunakan Cluster Sampling (Sampel Klaster) dimana pengambilan
anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak yang bersifat kelompok bukan
Sumber : Hasil SPSS 16 For windows, 2015
90 80 70 60 50
Observed Value
4
2
0
-2
-4
Normal Q-Q Plot of KINERJA
94
individual. Berikut ini adalah data responden dalam penelitian Kinerja Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota
Serang Tahun 2011-2013 :
Tabel 4.6.
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Usaha
No Jenis Usaha Jumlah
1 Rumah Makan 7
2 Penginapan 3
3 Dealer 2
4 Hotel 4
5 SPBU 4
6 Service Mobil 3
7 Jasa Kelistrikan 1
8 Jasa Pembiayaan 1
9 Perbankan 2
10 Pencucian Motor 2
11 Klinik 3
12 Industri Makanan 2
13 Bubut Logam 1
14 Distributor Cat 1
15 Olahraga 1
16 Gudang 2
95
17 Jasa Kesehatan 2
18 Perdagangan 6
19 Pengelola Jalan Tol 1
20 Peternakan Ayam 13
21 Pencucian Mobil 1
22 Jasa Asuransi 2
23 Bengkel 2
24 Jasa Kontraktor 1
JUMLAH 67
Berdasarkan tabel 4.4 mengenai identitas responden berdasarkan jenis usaha,
diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki jenis usaha peternakan ayam yaitu
sebesar 13 (19,4%), hal ini menunjukkan bahwa responden yang memiliki jenis usaha
peternakan ayam dalam bidang pajak air tanah lebih banyak dibandingkan jenis usaha
lainnya dikarenakan pegawai DPKD melakukan pendataan objek usaha di daerah yang
sebagian besarnya memiliki jenis usaha peternakan ayam yaitu di Kecamatan Curug.
Sementara di daerah lainnya yaitu Kecamatan Serang, Kasemen, Cipocok Jaya, Taktakan,
dan Walantaka memiliki jenis usaha rumah makan, bengkel, perdagangan, hotel,
penginapan, dan lain sebagainya.
Sumber : Data Kuesioner, 2015
Sumber : Data Kuesioner, 2015
96
Tabel 4.8.
Identitas Responden Berdasarkan Lamanya Usaha
No Jenis Usaha 5-10
Tahun
15-25
Tahun
35-60
Tahun Jumlah
1 Rumah Makan 5 2 - 7
2 Penginapan - 3 - 3
3 Dealer 2 - - 2
4 Hotel - 2 2 4
5 SPBU - 4 - 4
6 Service Mobil - 3 - 3
7 Jasa Kelistrikan - 1 - 1
8 Jasa Pembiayaan - 1 - 1
9 Perbankan - 2 - 2
10 Pencucian Motor 1 1 - 2
11 Klinik 1 2 - 3
12 Industri Makanan 2 - - 2
13 Bubut Logam - 1 - 1
14 Distributor Cat 1 - - 1
15 Olahraga 1 - - 1
16 Gudang 1 1 - 2
17 Jasa Kesehatan 2 - - 2
18 Perdagangan 4 2 - 6
19 Pengelola Jalan
Tol - 1 - 1
20 Peternakan
Ayam - 13 - 13
21 Pencucian Mobil 1 - - 1
22 Jasa Asuransi - 2 - 2
23 Bengkel 1 1 - 2
24 Jasa Kontraktor - 1 - 1
JUMLAH 22 43 2 67
Sumber : Data Kuesioner, 2015
97
Berdasarkan tabel 4.5 mengenai identitas responden berdasarkan lamanya usaha
diketahui bahwa responden yang memiliki rata-rata 5-10 tahun sebesar 22 (32%)
responden, 15-25 tahun sebesar 43 (64%) responden, dan 2 (3%) responden memiliki rata-
rata 35-60 tahun. Hal ini dapat terlihat responden yang memiliki lamanya usaha rata-rata
15-25 tahun lebih banyak dari usaha yang lainnya yaitu sebesar 43 (64%) diantaranya
jenis usaha rumah makan sebesar 2 (3%), penginapan 3 (4%), hotel 2 (3%), SPBU 4 (6%),
service mobil 3 (4%), jasa kelistrikan 1 (2%), jasa pembiayaan 1 (2%), perbankan 2 (3%),
pencucian motor 1 (2%), klinik 2 (3%), bubut logam 1 (2%), gudang 1 (2%), perdagangan
2 (3%), pengelola jalan tol 1 (2%), peternakan ayam 13 (19%), jasa asuransi 2 (3%),
bengkel 1 (2%) dan jasa kontraktor 1 (2%).
4.3.2. Analisis Data
Analisis data merupakan suatu proses analisis yang dilakukan peneliti dengan cara
mendeskripsikan data hasil penyebaran kuesioner yang diajukan kepada seluruh wajib
pajak air tanah Kota Serang dan kuesioner diajukan kepada 67 responden yang menjadi
sampel penelitian. Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan teori menurut
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam Moeheriono (2009:82).
Dalam teori tersebut ada 5 indikator kinerja organisasi yaitu Indikator masukan
(inputs), Indikator keluaran (outputs), Indikator hasil (outcomes), Indikator manfaat
(benefits) dan Indikator dampak (impacts). Skala yang digunakan dalam kuesioner ini
adalah skala Likert, dengan pilihan jawaban terdiri dari sangat setuju dengan nilai 4, setuju
dengan nilai 3, tidak setuju dengan nilai 2, dan sangat tidak setuju dengan nilai 1.
98
Berdasarkan dengan nilai jawaban, peneliti menggunakan kuesioner berbentuk
pernyataan. Pemaparan tanggapan responden atas kuesioner ini akan digambarkan dalam
bentuk diagram pie disertai dengan pemaparan dan kesimpulan hasil jawaban dari
pernyataan yang diajukan melalui kuesioner. Adapun pemaparan jawaban atas kuesioner
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Indikator Masukan (input)
Diagram 4.1
Persepsi Responden Tentang
Wajib pajak membayar setoran pajak air tanah melalui DPKD
Berdasarkan diagram 4.1 mengenai tanggapan responden atas jawaban wajib
pajak membayar setoran pajak air tanah melalui DPKD di dapatkan jawaban sangat setuju
sebanyak 9 (13%), jawaban setuju sebanyak 35 (52%), jawaban tidak setuju sebanyak 23
(34%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%).
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
99
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa sebagian
wajib pajak air tanah lebih memilih membayar setoran pajak melalui DPKD dibandingkan
dengan bank, alasannya yaitu walaupun letaknya agak jauh tetapi wajib pajak tidak perlu
bolak-balik lagi untuk memberikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Kemudian, ada
responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa beberapa responden
keberatan membayar setoran pajak air tanah melalui DPKD dengan alasan letaknya jauh.
Diagram 4.2
Persepsi Responden Tentang
Jumlah setoran pajak yang dibayar sudah sesuai dengan penggunaan meter air
tanah
Berdasarkan diagram 4.2 mengenai tanggapan responden atas jawaban jumlah
setoran pajak yang dibayar sudah sesuai dengan penggunaan meter air tanah di dapatkan
jawaban sangat setuju sebanyak 14 (21%), jawaban setuju sebanyak 50 (75%), jawaban
tidak setuju sebanyak 3 (4 %), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%).
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
2015
100
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa wajib
pajak air tanah sudah membayar pajak sesuai dengan penggunaan meter air tanah, dimana
jumlah pajak yang harus dibayar sudah tertera di Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD),
sehingga memudahkan wajib pajak air tanah dalam membayar pajak. Dan masih ada
responden menjawab tidak setuju, hal ini dapat diartikan bahwa masih ada beberapa wajib
pajak air tanah belum membayar pajak sesuai dengan penggunaan meter air tanah
dikarenakan mereka tidak mempunyai alat ukur meter air atau water meter.
Diagram 4.3
Persepsi Responden Tentang
Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah memiliki kompetensi dalam
bekerja
Berdasarkan diagram 4.3 mengenai tanggapan responden atas jawaban pegawai
DPKD yang menangani pajak air tanah memiliki kompetensi dalam bekerja di dapatkan
jawaban sangat setuju sebanyak 1 (2%), jawaban setuju sebanyak 58 (86%), jawaban tidak
setuju sebanyak 8 (12 %), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%).
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan,2015
2015
101
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa pegawai
DPKD yang menangani pajak air tanah memiliki kompetensi dalam bekerja. Dan masih
ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa sebagian
pegawai DPKD di Kota Serang belum memiliki kompetensi dalam bekerja karena
kemampuan dalam menangani pajak air tanah nya dianggap kurang. Dengan begitu
diharapkan di dalam organisasi perlu adanya pelatihan bagi para pegawai baik bimbingan
teknis dan diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan
pelayanan kepada wajib pajak air tanah.
Diagram 4.4
Persepsi Responden Tentang
Sarana dan prasarana yang diberikan DPKD dalam pelayanan pembayaran pajak
air tanah sudah baik
Berdasarkan diagram 4.4 mengenai tanggapan responden atas jawaban Sarana
dan prasarana yang diberikan DPKD dalam pelayanan pembayaran pajak air tanah sudah
baik di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 10 (15%), jawaban setuju sebanyak 53
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
2015
102
(79%), jawaban tidak setuju sebanyak 4 (6 %), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak
0 (0%).
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa Sarana dan
prasarana yang diberikan DPKD dalam pelayanan pembayaran pajak air tanah sudah baik.
Sehingga wajib pajak merasa mendapat pelayanan yang optimal dari DPKD. Dan masih
ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa Sarana dan
prasarana yang diberikan DPKD dalam pelayanan pembayaran pajak air tanah belum baik
dikarenakan masih ada beberapa sarana dan prasarana yang kurang memadai.
Diagram 4.5
Persepsi Responden Tentang
Jumlah jam kerja yang digunakan DPKD untuk menangani pajak air tanah sudah
efektif
Berdasarkan diagram 4.5 mengenai tanggapan responden atas jawaban jumlah
jam kerja yang digunakan DPKD untuk menangani pajak air tanah sudah efektif di
dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 1 (2%), jawaban setuju sebanyak 46 (69%),
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
103
jawaban tidak setuju sebanyak 20 (30 %), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0
(0%).
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa jumlah jam
kerja yang digunakan DPKD untuk menangani pajak air tanah sudah efektif tetapi ada
juga responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa jumlah jam
kerja yang digunakan DPKD untuk menangani pajak air tanah belum efektif dikarenakan
masih ada jam kerja pegawai DPKD yang ngaret dalam melayani wajib pajak air tanah.
Diagram 4.6
Persepsi Responden Tentang
DPKD menggunakan media cetak dan elektronik (misal, Iklan pajak melalui Radio,
TV, internet, Koran dan Majalah) sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran
wajib pajak air tanah
Berdasarkan diagram 4.6 mengenai tanggapan responden atas jawaban DPKD
menggunakan media cetak dan elektronik (misal, Iklan pajak melalui Radio, TV, internet,
Koran dan Majalah) sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak air tanah
di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 7 (10%), jawaban setuju sebanyak 32 (47 %),
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
104
jawaban tidak setuju sebanyak 28 (41%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0
(0%).
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa DPKD
sudah menggunakan media cetak dan elektronik sebagai sarana untuk meningkatkan
kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak air tanah yaitu salah satunya dengan
menggunakan media melalui Koran dan internet. Selain itu, ada juga responden yang
menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa masih ada beberapa responden yang
belum mengetahui penggunaan media cetak dan elektronik yang digunakan DPKD
sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak air tanah. Maka hal ini
dianggap penting karena sarana yang digunakan dapat menunjang pegawai dalam
melakukan aktifitas kerjanya dengan baik serta dapat memberikan informasi terkait
pentingnya pajak air tanah kepada wajib pajak air tanah.
2. Indikator Keluaran (Output)
Diagram 4.7
Persepsi Responden Tentang
105
DPKD memberikan sosialisasi kepada wajib pajak air tanah secara langsung
Berdasarkan diagram 4.7 mengenai tanggapan responden atas jawaban DPKD
memberikan sosialisasi kepada wajib pajak air tanah secara langsung di dapatkan jawaban
sangat setuju sebanyak 7 (10%), jawaban setuju sebanyak 39 (58%), jawaban tidak setuju
sebanyak 21 (31 %), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%).
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa DPKD
memberikan sosialisasi kepada wajib pajak air tanah secara langsung yaitu dengan
memberikan materi berupa tata cara pembayaran pajak air tanah. Dan masih ada juga
responden yang menjawab tidak setuju, hal ini dapat diartikan bahwa sebagian responden
banyak yang tidak mengikuti sosialisasi secara langsung dikarenakan tidak adanya
pemberitahuan yang diberikan dari DPKD kepada wajib pajak.
Diagram 4.8
Persepsi Responden Tentang
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
106
DPKD melakukan pembinaan kepada wajib pajak air tanah secara rutin
Berdasarkan diagram 4.8 mengenai tanggapan responden atas jawaban DPKD
melakukan pembinaan kepada wajib pajak air tanah secara rutin di dapatkan jawaban
sangat setuju sebanyak 4 (6%), jawaban setuju sebanyak 37 (55%), jawaban tidak setuju
sebanyak 26 (38 %), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%).
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa DPKD
sudah melakukan pembinaan kepada wajib pajak air tanah secara rutin yaitu dengan cara
terjun langsung ke lapangan untuk memberikan pembinaan mengenai pajak air tanah. Dan
masih ada juga responden yang menjawab tidak setuju, hal ini dapat diartikan bahwa
sebagian responden banyak yang tidak mendapatkan pembinaan secara rutin dari pegawai
DPKD dikarenakan tidak adanya informasi yang diberikan dari DPKD kepada wajib
pajak.
Diagram 4.9
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
107
Persepsi Responden Tentang
Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah menyelesaikan tugas dengan tepat
waktu
Berdasarkan diagram 4.9 mengenai tanggapan responden atas jawaban Pegawai
DPKD yang menangani pajak air tanah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu di
dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 7 (10%), jawaban setuju sebanyak 53 (79%),
jawaban tidak setuju sebanyak 7 (10%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%).
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa Pegawai
DPKD dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan tupoksinya. Dan
masih ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa proses
penanganan pajak air tanah yang ditangani pegawai DPKD dianggap masih kurang,
Sehingga dibutuhkan kerjasama antar pegawai DPKD agar lebih tepat waktu dalam
menyelesaikan tugas terkait dengan pajak air tanah.
Diagram 4.10
Persepsi Responden Tentang
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
108
DPKD melakukan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak air tanah
terkait pentingnya pajak air tanah
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
Berdasarkan diagram 4.10 mengenai tanggapan responden atas jawaban DPKD
melakukan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak air tanah terkait pentingnya
pajak air tanah di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 11 (16%), jawaban setuju
sebanyak 26 (39%), jawaban tidak setuju sebanyak 30 (45%), dan jawaban sangat tidak
setuju sebanyak 0 (0%).
Mayoritas responden menjawab tidak setuju, hal ini dapat diartikan bahwa
DPKD tidak melakukan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak air tanah terkait
pentingnya pajak air tanah dengan alasan yaitu pegawai DPKD yang datang ke lokasi
wajib pajak hanya sekedar memberi formulir SSPD saja dan setelah itu mereka langsung
pergi ke lokasi lain tanpa memberikan pendekatan apapun. Dan masih ada responden yang
menjawab sangat setuju dan setuju dapat diartikan bahwa DPKD sudah melakukan
109
pendekatan secara persuasif kepada beberapa wajib pajak air tanah terkait pentingnya
pajak air tanah.
Diagram 4.11
Persepsi Responden Tentang
Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah melakukan kegiatan pemeriksaan
monitoring untuk menguji kepatuhan wajib pajak air tanah
Berdasarkan diagram 4.11 mengenai tanggapan responden atas jawaban
Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah melakukan kegiatan pemeriksaan
monitoring untuk menguji kepatuhan wajib pajak air tanah di dapatkan jawaban sangat
setuju sebanyak 2 (3%), jawaban setuju sebanyak 34 (50%), jawaban tidak setuju
sebanyak 30 (44%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 1 (2%).
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa Pegawai
DPKD yang menangani pajak air tanah sudah melakukan kegiatan pemeriksaan
monitoring untuk menguji kepatuhan wajib pajak air tanah yang bertujuan untuk
mengetahui apakah wajib pajak membayar pajak sesuai dengan jumlah transaksi atau
tidak. Dan masih ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
110
Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah belum melakukan kegiatan pemeriksaan
monitoring untuk menguji kepatuhan wajib pajak air tanah tersebut.
Diagram 4.12
Persepsi Responden Tentang
Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah melakukan penagihan aktif secara
terus menerus kepada wajib pajak air tanah yang menunggak
Berdasarkan diagram 4.12 mengenai tanggapan responden atas jawaban
Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah melakukan penagihan aktif secara terus
menerus kepada wajib pajak air tanah yang menunggak di dapatkan jawaban sangat setuju
sebanyak 3 (4%), jawaban setuju sebanyak 34 (50%), jawaban tidak setuju sebanyak 30
(45%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%).
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa Pegawai
DPKD yang menangani pajak air tanah sudah melakukan penagihan aktif secara terus
menerus kepada wajib pajak air tanah yang menunggak yang bertujuan agar pembayaran
pajak berjalan dengan lancar. Dan masih ada responden yang menjawab tidak setuju hal
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
111
ini dapat diartikan bahwa wajib pajak air tanah sudah membayar pajak nya dengan rutin
dan tidak menunggak.
3. Indikator Hasil (Outcomes)
Diagram 4.13
Persepsi Responden Tentang
Pegawai DPKD memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan wajib pajak
air tanah
Berdasarkan diagram 4.13 mengenai tanggapan responden atas jawaban
Pegawai DPKD memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan wajib pajak air
tanah di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 8 (12%), jawaban setuju sebanyak 54
(80%), jawaban tidak setuju sebanyak 5 (7%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0
(0%).
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa Pegawai
DPKD memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan wajib pajak air tanah
dilihat dari cara keramah-tamahan pegawai DPKD dalam memberikan pelayanan kepada
wajib pajak air tanah. Dan masih ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
112
diartikan bahwa sebagian pegawai DPKD belum melakukan komunikasi yang baik
dengan wajib pajak air tanah dikarenakan pekerjaan pegawai DPKD yang tidak maksimal.
Diagram 4.14
Persepsi Responden Tentang
DPKD menerapkan prinsip Self Assessment System (menghitung, menyetor sendiri)
kepada wajib pajak air tanah secara akuntabel
Berdasarkan diagram 4.14 mengenai tanggapan responden atas jawaban DPKD
menerapkan prinsip Self Assessment System (menghitung, menyetor sendiri) kepada wajib
pajak air tanah secara akuntabel di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 6 (9%),
jawaban setuju sebanyak 35 (52%), jawaban tidak setuju sebanyak 26 (39%), dan jawaban
sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%).
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa DPKD
sudah menerapkan prinsip Self Assessment System (menghitung, menyetor sendiri) kepada
wajib pajak air tanah secara akuntabel dilihat dari wajib pajak air tanah yang menyetor
langsung sendiri SSPD nya baik melalui Bank maupun DPKD. Dan masih ada responden
yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa sebagian wajib pajak air tanah
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
113
hanya menitipkan jumlah setoran kepada pegawai DPKD tanpa menyetor langsung sendiri
dan wajib pajak air tanah pun langsung menerima kuitansi SSPD tersebut.
Diagram 4.15
Persepsi Responden Tentang
Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah melaksanakan tugas dan fungsinya
sesuai dengan visi dan misi organisasi
Berdasarkan diagram 4.15 mengenai tanggapan responden atas jawaban
Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai
dengan visi dan misi organisasi di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 2 (3%),
jawaban setuju sebanyak 54 (81%), jawaban tidak setuju sebanyak 11 (16%), dan jawaban
sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%).
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa Pegawai
DPKD yang menangani pajak air tanah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan
visi dan misi organisasi. Dan masih ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini
dapat diartikan bahwa masih ada pegawai yang dalam menyelesaikan tupoksinya tidak
tepat waktu sehingga beban pekerjaannya dibebankan atau dibantu oleh rekan kerjanya,
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
114
selain itu juga wajib pajak air tanah masih banyak yang tidak tahu mengenai visi dan misi
dari organisasi DPKD tersebut.
Diagram 4.16
Persepsi Responden Tentang
Pegawai DPKD cekatan dalam menangani kebutuhan wajib pajak air tanah
Berdasarkan diagram 4.16 mengenai tanggapan responden atas jawaban Pegawai
DPKD cekatan dalam menangani kebutuhan wajib pajak air tanah di dapatkan jawaban
sangat setuju sebanyak 4 (6%), jawaban setuju sebanyak 48 (72%), jawaban tidak setuju
sebanyak 14 (21%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 1 (2%).
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa Pegawai
DPKD cekatan dalam menangani kebutuhan wajib pajak air tanah. Dan masih ada
responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa masih banyak
pegawai yang belum cekatan dalam menangani kebutuhan wajib pajak air tanah
dikarenakan organisasi terutama pegawai/petugas pelayanan pajak air tanah belum
memahami tahapan-tahapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
115
Diagram 4.17
Persepsi Responden Tentang
Pegawai DPKD memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak air tanah
Berdasarkan diagram 4.17 mengenai tanggapan responden atas jawaban
Pegawai DPKD memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak air tanah di dapatkan
jawaban sangat setuju sebanyak 6 (9%), jawaban setuju sebanyak 51 (76%), jawaban tidak
setuju sebanyak 10 (15%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%).
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa Pegawai
DPKD Pegawai DPKD sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak air tanah,
dari pengertian pajak air tanah itu sendiri sampai tahapan-tahapan tentang pajak air tanah
yang sudah tertuang di Standar Operasional Prosedur (SOP) organisasi. Dan masih ada
responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa masih ada beberapa
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
116
pegawai yang belum memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak air tanah dikarenakan
mereka tidak ditempatkan dibagian bidang pajak air tanah.
4. Indikator Manfaat (Benefits)
Diagram 4.18
Persepsi Responden Tentang
DPKD memberikan pelayanan yang berkualitas guna memenuhi kepuasan wajib
pajak air tanah
Berdasarkan diagram 4.18 mengenai tanggapan responden atas jawaban DPKD
memberikan pelayanan yang berkualitas guna memenuhi kepuasan wajib pajak air tanah
di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 10 (15%), jawaban setuju sebanyak 45
(67%), jawaban tidak setuju sebanyak 12 (18%), dan jawaban sangat tidak setuju
sebanyak 0 (0%).
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa DPKD
memberikan pelayanan yang berkualitas guna memenuhi kepuasan wajib pajak air tanah,
Namun masih ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
117
pelayanan yang diberikan DPKD guna memenuhi kepuasan wajib pajak air tanah belum
dilakukan secara optimal.
Diagram 4.19
Persepsi Responden Tentang
DPKD memiliki kotak saran untuk kepuasan wajib pajak air tanah
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
Berdasarkan diagram 4.19 mengenai tanggapan responden atas jawaban DPKD
memiliki kotak saran untuk kepuasan wajib pajak air tanah di dapatkan jawaban sangat
setuju sebanyak 4 (6%), jawaban setuju sebanyak 27 (40%), jawaban tidak setuju
sebanyak 37 (55%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%).
Mayoritas responden menjawab tidak setuju, hal ini dapat diartikan bahwa
DPKD tidak memiliki kotak saran untuk kepuasan wajib pajak air tanah dengan alasan
wajib pajak yang hendak membayar setoran pajak ke DPKD tidak melihat satu pun kotak
saran yang ada di dalam ruangan DPKD tersebut. Dan masih ada responden yang
118
menjawab sangat setuju dan setuju dapat diartikan bahwa wajib pajak masih belum
memahami pernyataan mengenai kotak saran yang dimaksud.
Diagram 4.20
Persepsi Responden Tentang
Semua wajib pajak air tanah sudah menggunakan water meter sebagai alat ukur
meter air guna memudahkan pegawai DPKD dalam menghitung pajak air tanah
Berdasarkan diagram 4.20 mengenai tanggapan responden atas jawaban semua
wajib pajak air tanah sudah menggunakan water meter sebagai alat ukur meter air guna
memudahkan pegawai DPKD dalam menghitung pajak air tanah di dapatkan jawaban
sangat setuju sebanyak 5 (7%), jawaban setuju sebanyak 44 (65%), jawaban tidak setuju
sebanyak 18 (26%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%).
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa semua
wajib pajak air tanah sudah menggunakan water meter sebagai alat ukur meter air guna
memudahkan pegawai DPKD dalam menghitung pajak air tanah, Namun masih ada
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
119
responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa beberapa dari wajib
pajak air tanah masih belum memiliki water meter sebagai alat ukur penggunaan air tanah
dengan alasan mereka tidak mempunyai uang untuk membeli alat ukur meter air tersebut
dan ada juga yang beralasan sudah memiliki tetapi rusak. Padahal sebagai tolak ukur
pemakaian air wajib menggunakan water meter. Sehingga, dalam pembayaran pajak air
tanah masih banyak wajib pajak yang membayar dengan flat setiap bulannya.
5. Indikator Dampak (Impacts)
Diagram 4.21
Persepsi Responden Tentang
Hasil kegiatan dari sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan DPKD
memudahkan wajib pajak air tanah dalam membayar kewajibannya
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015
Berdasarkan diagram 4.23 mengenai tanggapan responden atas jawaban hasil
kegiatan dari sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan DPKD memudahkan wajib
pajak air tanah dalam membayar kewajibannya di dapatkan jawaban sangat setuju
120
sebanyak 8 (12%), jawaban setuju sebanyak 50 (75%), jawaban tidak setuju sebanyak 9
(13%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%).
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa hasil
kegiatan dari sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan DPKD memudahkan wajib
pajak air tanah dalam membayar kewajibannya yaitu dilihat dari kontribusi wajib pajak
dalam membayar pajak air tanah meningkat setiap tahunnya. Namun masih ada responden
yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa masih ada beberapa dari wajib
pajak air tanah yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembinaan sehingga
menghambat dalam membayar kewajibannya.
Diagram 4.22
Persepsi Responden Tentang
Pajak air tanah menjadi salah satu pendapatan utama DPKD yang diperuntukkan
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015
121
Berdasarkan diagram 4.22 mengenai tanggapan responden atas jawaban pajak
air tanah menjadi salah satu pendapatan utama DPKD yang diperuntukkan guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 10
(14%), jawaban setuju sebanyak 31 (46%), jawaban tidak setuju sebanyak 26 (39%), dan
jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%).
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa pajak
air tanah menjadi salah satu pendapatan utama DPKD yang diperuntukkan guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan masih ada responden yang menjawab tidak
setuju hal ini dapat diartikan bahwa beberapa responden menganggap pajak air tanah
bukanlah salah satu pendapatan utama DPKD yang diperuntukkan guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat karena masih banyak pendapatan utama DPKD yang lainnya
seperti pajak hotel dan restoran.
Diagram 4.23
Persepsi Responden Tentang
DPKD menetapkan sanksi hukum yang tegas kepada wajib pajak air tanah yang
melakukan penyalahgunaan pemakaian air tanah
122
Berdasarkan diagram 4.23 mengenai tanggapan responden atas jawaban
DPKD menetapkan sanksi hukum yang tegas kepada wajib pajak air tanah yang
melakukan penyalahgunaan pemakaian air tanah di dapatkan jawaban sangat setuju
sebanyak 16 (23%), jawaban setuju sebanyak 38 (56%), jawaban tidak setuju sebanyak 13
(19%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%).
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa DPKD
menetapkan sanksi hukum yang tegas kepada wajib pajak air tanah yang melakukan
penyalahgunaan pemakaian air tanah , yang mana tindakan tersebut benar dilakukan
bertujuan untuk menghindari oknum-oknum yang menyeleweng dalam menggunakan
pemakaian air tanah. Sanksi hukum yang diberikan yaitu berupa peringatan sampai 3 kali
dan jika peringatan tersebut diabaikan maka usaha yang sudah dibangun akan dicabut
perijinannya oleh DPKD serta bisa dimasukkan ke dalam proses jalur hukum.
16
38
13
JAWABAN "SS"
JAWABAN "S"
JAWABAN "TS"
JAWABAN "STS"
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
123
4.4. Pengujian Hipotesis
Dalam penelitian mengenai Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013, peneliti
memiliki hipotesis sebagai berikut:
“Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang dikatakan
berhasil apabila lebih kecil atau sama dengan 65%”
Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari
hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap pengujian
hipotesis penelitian ini peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. Adapun
perhitungan pengujian hipotesis tersebut yaitu sebagai berikut:
Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, maka skor ideal yang diperoleh
adalah 4 x 23 x 67 = 6164 (4 = nilai tertinggi dari item pernyataan yang ada menurut
skala likert, 23 = jumlah item pernyataan yang ada,dan 67 = jumlah responden yang
ada). Sehingga mean atau rata-rata pada skor ideal instrument adalah 6164 : 67 = 92.
Sehingga untuk Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani
Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013, nilai yang
dihipotesiskan tertinggi mencapai 65% dari yang diharapkan, ini berarti bahwa 65% =
0,65 x 92 = 59,8.
Hipotesis statistiknya dapat ditulis dengan rumus :
124
H0 = µ ≤ 65% ≤ 0,65 x 6164 : 67 = 59,8
Ha = µ > 65% > 0,65 x 6164 : 67 = 59,8
Diketahui:
= 4364 : 67 = 65,13
µ0 = 59,8
s = 7,507
Ditanya: t?
Jawab: t = – 0
S
= 65,13 – 59,8
7,507
√67
= 5,33
0,91
t = 5,857
Nilai thitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai ttabel dengan derajat
kebebasan (dk) = (n-1) = (67-1) = 66 dan taraf kesalahan α = 10% untuk uji satu pihak
kanan, di dapat nilai ttabel yaitu 1,294. Karena nilai thitung lebih besar dibandingkan dengan
125
nilai ttabel (5,857 > 1,294) dan jatuh pada daerah penerimaan Ha, maka hipotesis nol (H0)
ditolak dan hipotesis kerja (Ha) diterima.
Dari perbandingan jumlah data yang terkumpul dengan skor ideal, ditemukan
bahwa Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak
Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013, adalah :
4364 x 100% = 70%
6164
Jadi, telah diketahui bahwa Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013 adalah sebesar
70%.
Gambar 4.3
Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis
Uji Hipotesis Pihak Kanan
Daerah Penerimaan Ho
Daerah Penolakan Ho
4.6. Interpretasi Hasil Penelitian
5,857 1,294
Sumber : Sugiyono,2005
126
Penelitian dengan judul Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013 bahwa hal
yang paling penting dan utama adalah menjawab rumusan masalah yang telah dibuat
oleh peneliti pada awal penelitian. Rumusan masalah tersebut adalah “Bagaimana
Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air
Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013”.
Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, kita dapat melihat dari
pembahasan yang memaparkan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus t-test
sampel dengan menguji pihak kanan bahwa nilai t-hitung lebih besar (>) dari nilai t-
tabel, dalam hal ini dapat diartikan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Karena
menghasilkan 70% dari angka yang di hipotesiskan yaitu 65%. Sehingga dari data
pengujian hipotesis tersebut dapat dijelaskan bahwa Kinerja Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang
Tahun 2011-2013 mencapai angka 70% dari angka minimal yang dihipotesiskan yaitu
65%, Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-
2013 baik, hal itu dapat dilihat pada tabel skoring skala kategori berikut:
Tabel 4.9
Skoring Skala Kategori
127
Indikator Masukan (Input)
No Item Pernyataan Skor
Skala
Persentase Kategori
1 Wajib pajak membayar setoran pajak
air tanah melalui DPKD
187 69,77% Baik
2 Jumlah setoran pajak yang dibayar
sudah sesuai dengan penggunaan meter
air tanah
212 79,10%
Baik
3 Pegawai DPKD yang menangani
pajak air tanah memiliki kompetensi
dalam bekerja
194 72,38% Baik
4 Sarana dan prasarana yang diberikan
DPKD dalam pelayanan pembayaran
pajak air tanah sudah baik
207 77,23% Baik
5 Jumlah jam kerja yang digunakan
DPKD untuk menangani pajak air
tanah sudah efektif
182 67,91% Baik
6 DPKD menggunakan media cetak dan
elektronik (misal, Iklan pajak melalui
Radio, TV, internet, Koran dan
Majalah) sebagai sarana untuk
meningkatkan kesadaran wajib pajak
air tanah
180 67,16% Baik
Indikator Keluaran (output)
7 DPKD memberikan sosialisasi kepada
wajib pajak air tanah secara langsung 187 69,77% Baik
8 DPKD melakukan pembinaan kepada
wajib pajak air tanah dengan rutin 179 66,79% Baik
9 Pegawai DPKD yang menangani
pajak air tanah menyelesaikan tugas
dengan tepat waktu
201 75% Baik
128
10 DPKD melakukan pendekatan secara
persuasif kepada wajib pajak air tanah
terkait pentingnya pajak air tanah
182 67,91% Baik
11 Pegawai DPKD yang menangani
pajak air tanah melakukan kegiatan
pemeriksaan monitoring untuk
menguji kepatuhan wajib pajak air
tanah
171 63,80% Baik
12 Pegawai DPKD yang menangani
pajak air tanah melakukan penagihan
aktif secara terus menerus kepada
wajib pajak air tanah yang menunggak
174 64,92% Baik
Indikator Hasil (outcome)
13 Pegawai DPKD memiliki kemampuan
berkomunikasi yang baik dengan
wajib pajak air tanah
204 76,11% Baik
14 DPKD menerapkan prinsip Self
Assessment System (menghitung,
menyetor sendiri) kepada wajib pajak
air tanah secara akuntabel
181 67,53% Baik
15 Pegawai DPKD yang menangani
pajak air tanah melaksanakan tugas
dan fungsinya sesuai dengan visi dan
misi organisasi
192 71,64% Baik
16 Pegawai DPKD cekatan dalam
menangani kebutuhan wajib pajak air
tanah
189 70,52% Baik
17 Pegawai DPKD memiliki
pengetahuan yang baik tentang pajak
air tanah
197 73,50% Baik
Indikator Manfaat (benefit)
18 DPKD memberikan pelayanan yang
berkualitas guna memenuhi kepuasan
wajib pajak air tanah
199 74,25% Baik
19 DPKD memiliki kotak saran untuk
kepuasan wajib pajak air tanah 169 63,05% Baik
20 Semua wajib pajak air tanah sudah
menggunakan water meter sebagai
alat ukur meter air guna memudahkan
pegawai DPKD dalam menghitung
188 70,14% Baik
129
Rekapitulasi hasil jawaban responden dicari rata-ratanya dengan perhitungan
sebagai berikut :
Rata-rata skor = total skor
jumlah item
Rata-rata skor = 4364
23
= 189,7
Selanjutnya ditentukan dalam bentuk persentasi dengan perhitungan sebagai
berikut :
Persentasi skor = skor rata-rata x 100%
skor ideal
pajak air tanah
Indikator Dampak (impact)
21 Hasil kegiatan dari sosialisasi dan
pembinaan yang dilaksanakan DPKD
memudahkan wajib pajak air tanah
dalam membayar kewajibannya
200 74,62% Baik
22 Pajak air tanah menjadi salah satu
pendapatan utama DPKD yang
diperuntukkan guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
185 69,02% Baik
23 DPKD menetapkan sanksi hukum
yang tegas kepada wajib pajak air
tanah yang melakukan
penyalahgunaan pemakaian air tanah
204 76,11% Baik
Jumlah 4364 1628,23%
Rata-rata 189,7 70,79% BAIK
130
Persentasi skor = 189,7 x 100%
268
= 70,79%
Dari perhitungan tersebut diperoleh persentasi skor nilai 70,79%. Sehingga
apabila dimasukkan kedalam kategori persentase, yaitu :
Tabel 4.10
Interpretasi Persentasi Skor
N0 Interval Kategori
1 81% - 100% Sangat Baik
2 61% - 80% Baik
3 41% - 60% Cukup
4 21% - 40% Kurang
5 0% - 20% Sangat Kurang
Hasil interpretasi skor nilai menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang
Tahun 2011-2013 termasuk kedalam kategori baik yaitu dengan nilai rata-rata 70,79%.
4.8. Pembahasan
Sumber : Arikunto, 2010
131
Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan
Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013, menunjukkan hasil perhitungan
yang variatif. Dilihat dari teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan
teori kinerja organisasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam
Moeheriono (2009:82) yang mempunyai lima indikator yang berguna untuk mengukur
seberapa besar Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani
Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013 itu sudah tinggi atau
masih rendah yang diantaranya yaitu: Indikator Masukan (input), Indikator Keluaran
(output), Indikator Hasil (outcomes), Indikator Manfaat (benefit), dan Indikator
Keluaran (impact).
1. Indikator Masukan (input)
Merupakan hal yang berkenaan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan. Dari hasil pengolahan data yang dalam
indikator penelitian ini memuat 11 butir instrument pernyataan untuk indikator
Masukan (input) didapatkan hasil, hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari
indikator Masukan (input) adalah 4 x 67 x 6 = 1608 (4 nilai tertinggi dari setiap
jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan
pada skala Likert, 67 = jumlah sampel yang dijadikan responden, 6 = jumlah
pernyataan yang ada pada indikator Masukan (Input)). Setelah menemukan skor
ideal kemudian dibagikan dengan riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar
1162 : 1608 = 0,72 x 100% = 72%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja
132
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air
Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013 yaitu dilihat dari indikator masukan
(input) termasuk kedalam kategori Baik dengan hasil skor 72%, yang artinya
kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan baik, serta sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan diantaranya wajib pajak sudah membayar
setoran pajak air tanah melalui DPKD, jumlah setoran pajak air tanah yang
dibayar sudah sesuai dengan penggunaan meter air, pegawai DPKD memiliki
kompetensi dalam bekerja, Sarana dan Prasarana yang diberikan sudah baik,
jumlah jam kerja pegawai sudah efektif serta DPKD sudah menggunakan media
cetak dan elektronik sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak
air tanah dalam membayar pajak.
2. Indikator Keluaran (output)
Merupakan hal yang berkenaan dengan segala sesuatu yang diharapkan
langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik. Dari
hasil pengolahan data yang dalam indikator penelitian ini memuat 6 butir
instrument pernyataan untuk indikator Keluaran (output) didapatkan hasil, hasil
tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator Keluaran (output) adalah 4 x 67 x
6 = 1608 (4 nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada
responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 67 = jumlah sampel yang
dijadikan responden, 6 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator Keluaran
(output) ). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan riil yang
133
diisi oleh responden yaitu sebesar 1094 : 1608 = 0,68 x 100% = 68%. Hal ini
dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013 yaitu
dilihat dari indikator keluaran (output) termasuk kedalam kategori Baik dengan
hasil skor 68%, yang artinya DPKD sudah melakukan kegiatan sosialisasi dan
pembinaan kepada wajib pajak air tanah secara langsung dan rutin. Hal ini terlihat
dari pegawai DPKD yang sudah menyampaikan informasi mengenai kegiatan
sosialisasi dan pembinaan tentang pajak air tanah melalui undangan. Selain itu,
DPKD juga sudah melakukan pendekatan secara persuasif, pemeriksaan
monitoring, dan penagihan aktif kepada wajib pajak air tanah dengan baik.
Namun, masih ada beberapa responden yang belum merasakan pendekatan
tersebut dikarenakan petugas DPKD yang datang ke lokasi hanya sekedar
memberi Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) saja, dan langsung pergi
ke lokasi yang lain tanpa melakukan pendekatan apapun.
3. Indikator Hasil (outcomes)
Merupakan hal yang berkenaan dengan tingkat pencapaian atas hasil yang
lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dari hasil
pengolahan data yang dalam indikator penelitian ini memuat 5 butir instrument
pernyataan untuk indikator Hasil (outcomes) didapatkan hasil, hasil tersebut
diperoleh dari skor ideal dari indikator Hasil (outcomes) adalah 4 x 67 x 5 = 1340
(4 nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden,
134
kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 67 = jumlah sampel yang dijadikan
responden, 5 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator Keluaran (output) ).
Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan riil yang diisi oleh
responden yaitu sebesar 963 : 1340 = 0,71 x 100% = 71%. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013 yaitu
dilihat dari indikator hasil (outcome) termasuk kedalam kategori Baik dengan
hasil skor 71%, yang artinya tingkat pencapaian hasil yang diperoleh DPKD
sudah tercapai diantaranya pegawai DPKD memiliki komunikasi dan
pengetahuan yang baik mengenai pajak air tanah, menerapkan prinsip Self
Assessment System (menghitung, menyetor sendiri) kepada wajib pajak air tanah,
serta pegawai DPKD sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi
dan misi organisasi salah satunya yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat.
Selain itu juga, pegawai DPKD cekatan dalam menangani kebutuhan wajib pajak
air tanah.
4. Indikator Manfaat (benefit)
Merupakan hal yang berkenaan dengan sesuatu yang terkait dengan tujuan
akhir dari pelaksanaan kegiatan. Dari hasil pengolahan data yang dalam indikator
penelitian ini memuat 3 butir instrument pernyataan untuk indikator Manfaat
(benefit) didapatkan hasil, hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator
Manfaat (benefit) adalah 4 x 67 x 3 = 804 (4 nilai tertinggi dari setiap jawaban
135
pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala
Likert, 67 = jumlah sampel yang dijadikan responden, 3 = jumlah pernyataan
yang ada pada indikator Manfaat (benefit) ). Setelah menemukan skor ideal
kemudian dibagikan dengan riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar 512 : 804
= 0,63 x 100% = 63%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di
Kota Serang Tahun 2011-2013 yaitu dilihat dari indikator manfaat (benefit)
termasuk kedalam kategori Baik dengan hasil skor 63%, yang artinya pegawai
DPKD sudah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak air
tanah dan sebagian wajib pajak sudah menggunakan water meter sebagai alat
ukur meter air. Namun, disisi lain terdapat kekurangan dalam pelayanan DPKD
yaitu di dalam kantor DPKD tidak memiliki kotak saran untuk mengetahui
keluhan yang dirasakan wajib pajak air tanah mengenai pelayanan pajak air tanah,
dan masih ada beberapa wajib pajak air tanah yang belum menggunakan water
meter sebagai alat ukur untuk memudahkan pegawai DPKD dalam menghitung
pajak air tanah.
5. Indikator Dampak (impact)
Merupakan hal yang berkenaan dengan pengaruh yang ditimbulkan baik
positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang
ditetapkan. Dari hasil pengolahan data yang dalam indikator penelitian ini
memuat 3 butir instrument pernyataan untuk indikator Manfaat (benefit)
136
didapatkan hasil, hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator Manfaat
(benefit) adalah 4 x 67 x 3 = 804 (4 nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan
yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 67 =
jumlah sampel yang dijadikan responden, 3 = jumlah pernyataan yang ada pada
indikator Manfaat (benefit) ). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan
dengan riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar 589 : 804 = 0,72 x 100% =
73%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun
2011-2013 yaitu dilihat dari indikator dampak (impact) termasuk kedalam
kategori Baik dengan hasil skor 73%, yang artinya pelaksanaan kegiatan yang
dilaksanakan DPKD berpengaruh positif terhadap wajib pajak air tanah
diantaranya hasil dari kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dijalankan DPKD
memberikan kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak air tanah, pajak air
tanah menjadi salah satu pendapatan utama DPKD guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat khususnya wajib pajak air tanah, DPKD sudah
memberikan sanksi hukum yang tegas kepada wajib pajak air tanah yang
melakukan penyalahgunaan pemakaian air tanah yaitu berupa surat peringatan
sebanyak 3 kali dan jika surat peringatan tersebut diabaikan maka DPKD akan
melakukan tindakan pencabutan ijin usaha kepada wajib pajak air tanah dan
diberikan denda sesuai dengan pajak yang dikenakan. Selain itu, jika tindakan
peringatan dan denda tersebut masih diabaikan juga maka DPKD akan membawa
wajib pajak air tanah tersebut kedalam jalur hukum. Sehingga, penyalahgunaan
137
pemakaian air tanah akan mempengaruhi tingkat pendapatan pajak air tanah itu
sendiri.
Berdasarkan hasil interpretasi penelitian diatas dengan hasil kuesioner yang
telah diolah sebelumnya terdapat hubungan antara teori yang digunakan oleh
peneliti dengan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani
Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013.
138
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Seberapa Besar
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah
di Kota Serang Tahun 2011-2013, maka peneliti menyimpulkan bahwa Kinerja
Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota
Serang Tahun 2011-2013 sudah berjalan baik dengan skor perolehan nilai sebesar
70,79% dari angka minimal 65% yaitu dilihat dari lima indikator kinerja menurut
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam Moeheriono antara lain
Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact. Adapun kesimpulan yang berhasil
didapatkan dari hasil penelitian ini adalah kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan
sudah berjalan dengan baik serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, DPKD
sudah melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak air tanah
secara langsung dan rutin, tingkat pencapaian hasil yang diperoleh DPKD sudah
tercapai, pegawai DPKD sudah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wajib
pajak air tanah dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan DPKD berpengaruh
positif terhadap wajib pajak air tanah. Namun, terdapat beberapa kekurangan pada
beberapa aspek yang perlu dibenahi.
137
139
5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa
rekomendasi, berikut :
1. Pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan DPKD perlu ditingkatkan lagi
diantaranya DPKD perlu melakukan integrasi dengan pihak terkait yaitu Bank
agar wajib pajak air tanah lebih baik diarahkan membayar setoran pajak
melalui Bank saja dibandingkan melalui DPKD, hal ini bertujuan agar wajib
pajak dapat membayar pajak air tanah dengan mudah dan tidak bolak-balik
untuk menyerahkan kuitansi surat setoran pajak daerah (SSPD). Kemudian,
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) harus lebih gencar lagi dalam
memberikan informasi kepada wajib pajak air tanah melalui media cetak dan
elektronik, karena masih banyak wajib pajak air tanah yang belum mengetahui
informasi terkait pentingnya pajak air tanah sebagai sarana untuk
meningkatkan kesadaran wajib pajak air tanah.
2. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) harus melakukan pendekatan
secara persuasif kepada wajib pajak air tanah, yaitu dengan cara meningkatkan
lagi kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak air tanah berupa
turun langsung ke masing-masing lokasi kecamatan dan bekerja sama dengan
kelurahan setempat untuk mengajak masyarakat khususnya wajib pajak air
tanah agar berkontribusi dalam membayar pajak.
140
3. Meningkatkan pengetahuan dan komunikasi pegawai DPKD dengan cara
mengikuti pelatihan-pelatihan terkait pentingnya pajak air tanah. Kemudian,
pegawai DPKD juga harus memberikan pengarahan kepada wajib pajak air
tanah yang masih belum tahu mengenai cara sistem pemungutan pajak yang
dilakukan yaitu dengan cara self assesment system secara akuntabel. Karena
masih ada beberapa wajib pajak air tanah yang tidak menghitung dan menyetor
sendiri ke DPKD, melainkan wajib pajak air tanah hanya menitipkan saja Surat
Setoran Pajak Daerah (SSPD) serta memberikan jumlah setoran pajak air tanah
kepada pegawai DPKD.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) diharapkan dapat menyediakan
kotak saran untuk mengetahui apa saja keluhan dari wajib pajak mengenai
pelayanan DPKD itu sendiri. Dan untuk meningkatkan kualitas layanan
dilakukan rapat evaluasi baik bulanan dan tahunan agar mengetahui dan
menilai hasil yang didapat selama kegiatan itu dilaksanakan. Selain itu juga,
DPKD harus lebih gencar lagi mengajak wajib pajak air tanah untuk
menggunakan water meter sebagai alat ukur meter air guna memudahkan
pegawai DPKD dalam menghitung pajak air tanah.
5. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang diberikan DPKD guna
memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak air tanah.
Selain itu, DPKD juga harus lebih mengedepankan tindakan sanksi hukum
yang tegas kepada wajib pajak air tanah yang melakukan penyalahgunaan
141
dalam pemakaian air tanah yaitu dengan cara bekerja sama dengan pihak yang
berwajib untuk meminimalisir penyalahgunaan dalam pemakaian air tanah
tersebut.
142
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdul, Halim. 2004. hal 109. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi
Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Brajakusumah dan Solihin. 2004. Hal 169. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Jakarta : Gramedia.
Bungin, Burhan. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, ekonomi, dan
Kebijakan. Jakarta : Kencana
Dwiyanto, Agus. Dkk. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta :
Gajah Mada University Press.
Harnanto Aris, Walujo Tjoek, Sunaryo M Trie. 2007. Pengelolaan Sumber Daya Air
(Konsep dan Penerapannya). Jawa Timur : Bayumedia Publishing.
Kurniawan Panca, Purwanto Agus. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di
Indonesia. Malang : Bayumedia.
Mahsun, Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE.
Mangkunegara, Prabu Anwar. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan.
Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
143
Mardiasmo, 2006. Perpajakan. Yokyakarta : ANDI.
Moeheriono, 2009. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Bogor : Ghalia Indonesia
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
Riduwan, 2007. Pengantar Statistika. Untuk penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi,
Komunikasi dan Bisnis. Bandung : Alfabeta
Sadili, Samsudin. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Pustaka
Setia
Sudjana, N.2009. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung : Remaja
Rosdakarya
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.
. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suripin, 2004. Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air. Yogyakarta : Andi.
Siahaan, P Marihot. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada.
Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia : Teori Aplikasi dan
Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.
Zain, Muhammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat.
144
Jurnal :
Cipta Wayan, Suwendra Wayan, dkk. 2014. Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Berdasarkan Value For Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011. Jurnal Manajemen. 6-7.
Lestari Hesti, Suwitri Sri, dkk. 2014. Implementasi Kebijakan Pajak Ait Tanah di Kota
Tegal (Kajian Perda Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah). Jurnal Of
Public Policy And Management Review. 7-8.
Listya Rahayu. 2012. Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dalam
Memberikan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten
Tangerang. Skripsi
Muhammad Nur Alim. 2013. Kinerja Pegawai Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja &
Transmigrasi Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pada Bidang Tenaga
Kerja). Skripsi
Reza Adinardo. 2012. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka
Pembiayaan Pembangunan Daerah di Lampung Utara. Skripsi
South, M.P. 2013. Kinerja dinas pendapatan daerah dalam pengelolaan pendapatan asli
daerah di kota bitung. Jurnal EMBA. 1203-1211.
Sumber Lain :
Indopos, 2013. Pajak Air Bawah Tanah Tidak Maksimal. 19 Januari 2014 dari
http://www.indopos.co.id/2014/01/pajak-air-bawah-tanah-tidak-maksimal.html.
145
Wikipedia. (2014, 14 oktober). Kinerja. Diperoleh 12 Desember 2014, dari
http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja.
http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/08/makalah-pajak-daerah.html
http://130903101010.blogspot.com/2014/05/pajak-air-tanah.html
http://www.youtube.com/netmediatama
http://seputarpendidikan003.blogspot.com/2013/08/fokus-penelitian.html
Dokumen :
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
Daerah (DPKD) Kota Serang TA 2011 s/d 2013.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Laporan Rekapitulasi Perusahaan Pengguna/Pemakai Air Tanah di Kota Serang Tahun
2014, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Wajib Pajak Air Tanah (Lia Motor) Wajib Pajak Air Tanah (Yumaga Sport Center)
Wajib Pajak Air Tanah (Serang Teknindo, CV) Wajib Pajak Air Tanah (RM. S “Rizki”)
Wajib Pajak Air Tanah (Abadi Hotel) Wajib Pajak Air Tanah (Penginapan Srikandi)
169
170
171
172
173
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. Identitas Pribadi
Nama : Rizqi Nurjanah
NIM : 6661111897
Tempat, tanggal lahir : Serang, 11 Mei 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Hp : 087808945523
Alamat : Lingkungan Tegal Cabe RT 01/02 Kel. Citangkil,
Kec. Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
2. Identitas Orang Tua
Nama Ayah : Usman Bakarani
Nama Ibu : Kartini
3. Riwayat Pendidikan
SD : SDN Tegal Cabe Kota Cilegon
SMP : SMP Madinatul Hadid Kota Cilegon
SMA : SMA Negeri 3 Kota Cilegon