KEYNOTE SPEECH MENTERI PPN/BAPPENAS · (Permendesa, PDT dan Transmigrasi 19/2017) Prioritas...
Transcript of KEYNOTE SPEECH MENTERI PPN/BAPPENAS · (Permendesa, PDT dan Transmigrasi 19/2017) Prioritas...
REPUBLIK INDONESIA
KEYNOTE SPEECH MENTERI PPN/BAPPENAS
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Disampaikan dalam Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional 2017
“Kerja Bersama, Kejar Universal Akses”
Jakarta, 7 November 2017
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
DARI MDGs KE SDGs
Basic improved water source (sumber air
minum layak)
Bebas dari kontaminasi feses
(dan kimia)
Basic improved sanitation facilities
(fasilitas sanitasi layak)
Perilaku Cuci Tangan Pakai
Sabun
∩
∩
Goal 6.1 Sumber air minum aman (memenuhi 4K)
Goal 6.2 Fasilitas sanitasi layak + Hygiene
SDGs MDGs
Goal 7.8 Sumber air minum layak
Goal 7.9 Fasilitas sanitasi layak
Basic improved water source
(sumber air minum layak)
Basic improved sanitation facilities (fasilitas sanitasi
layak)
Tersedia bila dibutuhkan ∩
MDGs 2015
RPJMN 2015-2019
SDGs 2030
100 – 100 100 % Akses Air Minum
100% Akses Sanitasi
Perpres 2/2015 Perpres 59/2017
71,14%
67,2%
2016 100%
100%
Akses Air Minum (4K)
Akses Sanitasi (Layak 85%, Dasar 15%)
Keterangan: *)BPS, 2016 **) Berdasarkan perhitungan kebutuhan, Bappenas 4K: Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan
KEBUTUHAN**
Rp 275 Triliun Air Minum
Rp 273 Triliun Sanitasi
2016
30%
48%
10% 12%
0%
Air Minum
APBN
APBD
BUMN/BUMD
Swasta
58.19% 28.08%
4.28% 9.44% 0.00%
Sanitasi
APBN
APBD
BUMN/BUMD
Swasta
TARGET CAPAIAN TERKINI*
Target dan kebutuhan RPJMN 2015-2019
12
Optimalisasi Pendanaan untuk Mengejar Universal Akses
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2018 (Permendesa, PDT dan Transmigrasi 19/2017)
Prioritas Penggunaan Dana Desa digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan disepakati dalam musyawarah desa serta dipublikasikan pada masyarakat di ruang publik.
Persentase Realisasi Alokasi vs Kebutuhan APBN
74,8
142,6
Air Minum Sanitasi
Kebutuhan APBN APBN Reguler 2015-‐2017 DAK 2015-‐2017
26,3% 10.4% Rp
Tril
iun
19,7 14,9
untuk pemenuhan target RPJMN 2015-2019
KERJASAMA PIHAK SWASTA
(KPS)
CSR
MICROFINANCE
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018
1. DAK REGULER
2. DAK PENUGASAN
3. DAK AFFIRMASI
1. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional merupakan sebuah lembaga adhoc yang dibentuk pada tahun 1997 sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi agar pembangunan air minum dan sanitasi berjalan lebih baik.
2. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Selain itu, pembentukan Pokja juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah pelaku pembangunan air minum dan sanitasi.
Pokja AMPL Nasional terdiri dari 8 Kementerian yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik.
Ketetapan tersebut sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas selaku Ketua Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Nomor Kep 38/D.VI/07/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
Tugas Pokja AMPL Nasional yaitu: Menyiapkan rumusan kebijakan; Menyusun strategi dan program dalam
pembangunan air minum dan sanitasi; Mengkoordinasikan dan mengendalikan
pelaksanaan pembangunan air minum; serta Menyebarluaskan informasi AMPL.
Fungsi Pokja AMPL Nasional yaitu: Penggerak advokasi dan sinergi pembangunan AMPL
di Indonesia.
REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH