KEUANGAN-DAERAH-
-
Upload
deny-p-sambodo -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of KEUANGAN-DAERAH-
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
1/79
08/08/2012 2
KEUANGANDAERAH
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
2/79
KEUANGAN DAERAH SECARA UMUMDIATUR DI DALAM UNDANG UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANGPERIMBANGAN KEUANGAN ANTARAPEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHANDAERAH
DANA PERIMBANGAN DIATUR DI DALAMPERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN
2005
SECARA LEBIH SPESIFIK DIATUR DALAMPERATURAN PRESIDEN
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
3/79
PRINSIP KEBIJAKAN
PERIMBANGAN KEUANGAN1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah merupakan subsistem KeuanganNegara sebagai konsekuensi pembagian tugas antaraPemerintah dan Pemerintah Daerah.
2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada PemerintahanDaerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkanatas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada PemerintahDaerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbanganfiskal.
3) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah danPemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yangmenyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asasDesentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan
08/08/2012 4
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
4/79
DASAR PENDANAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalamrangka pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakanoleh gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi
didanai APBN.3. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan
oleh gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan didanaiAPBN.
4. Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaanDekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangkapelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintahkepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberiandana.
08/08/2012 5
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
5/79
SUMBER PENERIMAAN DAERAH
1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi
terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.2. Pendapatan Daerah bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Dana Perimbangan; dan
c. Lain-lain Pendapatan.3. Pembiayaan Daerah bersumber dari:
a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
b. penerimaan Pinjaman Daerah;
c. Dana Cadangan Daerah; dand. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
08/08/2012 6
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
6/79
PENDAPATAN ASLI DAERAH1. PAD bersumber dari:
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
d. lain-lain PAD yang sah
2. Lain-lain PAD yang sah, meliputi:
a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
b. jasa giro
c. pendapatan bunga
d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat daripenjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa olehDaerah.
08/08/2012 7
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
7/79
Dalam upaya meningkatkan
PAD, Daerah dilarang:a. menetapkan Peraturan Daerah
tentang pendapatan yangmenyebabkan ekonomi biaya tinggi
b. menetapkan Peraturan Daerahtentang pendapatan yangmenghambat mobilitas penduduk,
lalu lintas barang dan jasaantardaerah, dan kegiatanimpor/ekspor.
08/08/2012 8
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
8/79
DANA PERIMBANGAN
Dana Perimbangan terdiri atas:
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus Jumlah Dana Perimbangan
ditetapkan setiap tahun anggaran
dalam APBN
08/08/2012 9
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
9/79
DANA BAGI HASIL Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya
alam.
Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam
berasal dari:
a. kehutanan;
b. pertambangan umum;
c. perikanan;
d. pertambangan minyak bumi;
e. pertambangan gas bumi; dan
f. pertambangan panas bumi.
08/08/2012 10
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
10/79
Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antaradaerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah
Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluhpersen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:
a.16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerahprovinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening KasUmum Daerah provinsi
b.64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untukdaerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan keRekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota
c.9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan
10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBBdibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yangdidasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan,dengan imbangan sebagai berikut:
a.65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepadaseluruh daerah kabupaten dan kota; dan
b.35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepadadaerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnyamencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.
08/08/2012 11
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
11/79
Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalahsebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rinciansebagai berikut:
a.16% (enam belas persen) untuk daerah provinsiyang bersangkutan dan disalurkan ke RekeningKas Umum Daerah provinsi
b.64% (enam puluh empat persen) untuk daerah
kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan keRekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota
20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah daripenerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yangsama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.
Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTBdilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
08/08/2012 12
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
12/79
Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 danPasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeridan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian Daerah
adalah sebesar 20% (dua puluh persen). Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh dibagi
antara Pemerintah Daerah provinsi dankabupaten/kota.
Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 danPasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeridan PPh Pasal 21 dibagi dengan imbangan 60%(enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan
40% (empat puluh persen) untuk provinsi. Penyaluran Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh
dilaksanakan secara triwulanan.
08/08/2012 13
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
13/79
Pembagian Penerimaan Negara yang
berasal dari sumber daya alam Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak
Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutandibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untukPemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah
Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagidengan imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untukPemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk Daerah
Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayahDaerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (duapuluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen)
untuk Daerah
Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagidengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan80% (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota
08/08/2012 14
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
14/79
Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dariwilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangikomponen pajak dan pungutan lainnya sesuai denganperaturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:
1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untukPemerintah
2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah
Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dariwilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi
komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai denganperaturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:
1. 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untukPemerintah
2. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah
Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerahyang bersangkutan yang merupakan Penerimaan NegaraBukan Pajak, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen)untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untukDaerah.
08/08/2012 15
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
15/79
Dana Bagi Hasil dari penerimaan IHPH yang menjadibagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14huruf a, dibagi dengan rincian:
a.16% (enam belas persen) untuk provinsib.64% (enam puluh empat persen) untuk
kabupaten/kota penghasil
Dana Bagi Hasil dari penerimaan PSDH yang menjadibagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14huruf a, dibagi dengan rincian:
a.16% (enam belas persen) untuk provinsi yangbersangkutan
b.32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota
penghasilc.32% (tiga puluh dua persen) dibagikan dengan porsi
yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnyadalam provinsi yang bersangkutan
08/08/2012 16
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
16/79
Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
a.60% (enam puluh persen) bagianPemerintah digunakan untukrehabilitasi hutan dan lahan secara
nasional; dan
b.40% (empat puluh persen) bagiandaerah digunakan untuk kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan dikabupaten/kota penghasil.
08/08/2012 17
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
17/79
Penerimaan Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 huruf c terdiri atas:
a. Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent); dan
b. Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti).
Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Tetap (Land-rent) yangmenjadi bagian Daerah, dibagi dengan rincian:
a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan
b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kotapenghasil.
Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan IuranEksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian Daerah, dibagi denganrincian:
a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan
b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil
c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnyadalam provinsi yang bersangkutan.
Bagian kabupaten/kota, dibagikan dengan porsi yang sama besaruntuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
08/08/2012 18
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
18/79
Penerimaan Perikanan terdiri atas:
a. Penerimaan Pungutan PengusahaanPerikanan
b. Penerimaan Pungutan Hasil
Perikanan Dana Bagi Hasil dari Penerimaan
Negara sektor perikanan dibagikan
dengan porsi yang sama besarkepada kabupaten/kota di seluruhIndonesia.
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
19/79
Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumiyang dibagikan ke Daerah adalah Penerimaan Negara darisumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dan GasBumi dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah
dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar
15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagaiberikut:
1. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang ber-sangkutan;
2. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kotapenghasil; dan
3. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kotalainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar 30%
(tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:1. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang
bersangkutan;
2. 12% (dua belas persen) dibagikan untukkabupaten/kota penghasil; dan
3. 12% (dua belas persen) dibagikan untukkabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
20/79
Dana Bagi Hasil dari Pertambangan MinyakBumi dan Gas Bumi sebesar 0,5%(setengah persen) dialokasikan untuk
menambah anggaran pendidikan dasar. Dana Bagi Hasil dibagi masing-masing
dengan rincian sebagai berikut:a. 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk
provinsi yang bersangkutan;
b. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untukkabupaten/ kota penghasil; dan
c. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untukkabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yangbersangkutan.
Bagian kabupaten/kota, dibagikan denganporsi yang sama besar untuk semuakabupaten/kota dalam provinsi yangbersangkutan
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
21/79
Penerimaan Negara dari Pertambangan PanasBumi merupakan Penerimaan Negara BukanPajak yang terdiri atas:
a. Setoran Bagian Pemerintah; danb. Iuran tetap dan iuran produksi.
Dana Bagi Hasil dari Penerimaan PertambanganPanas Bumi yang dibagikan kepada Daerahdibagi dengan rincian:
a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yangbersangkutan;
b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kotapenghasil; dan
c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota
lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsiyang sama besar untuk semua kabupaten/kotadalam provinsi yang bersangkutan.
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
22/79
Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasilyang berasal dari sumber daya alam sesuaidengan penetapan dasar perhitungan dan daerah
penghasil. Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian Daerah
disalurkan berdasarkan realisasi penerimaantahun anggaran berjalan.
Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil yang
berasal dari sektor minyak bumi dan gas bumitidak melebihi 130% (seratus tiga puluh persen)dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gasbumi dalam APBN tahun berjalan.
Dalam hal Dana Bagi Hasil sektor minyak bumidan gas bumi 130% (seratus tiga puluh persen),penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBNPerubahan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
23/79
DANA ALOKASI UMUM Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan
sekurang-kurangnya 26% (dua puluhenam persen) dari Pendapatan DalamNegeri Neto yang ditetapkan dalam
APBN. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan
atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.
Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal
dikurangi dengan kapasitas fiskalDaerah.
Alokasi dasar dihitung berdasarkan
jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
24/79
Kebutuhan fiskal Daerah merupakankebutuhan pendanaan Daerah untukmelaksanakan fungsi layanan dasar
umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur
secara berturut-turut dengan jumlahpenduduk, luas wilayah, Indeks
Kemahalan Konstruksi, Produk DomestikRegional Bruto per kapita, dan IndeksPembangunan Manusia.
Kapasitas fiskal Daerah merupakansumber pendanaan Daerah yang berasal
dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan
kabupaten/kota ditetapkan berdasarkanimbangan kewenangan antara provinsi
dan kabupaten/kota.
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
25/79
DAU atas dasar celah fiskal untuk suatudaerah provinsi dihitung berdasarkanperkalian bobot daerah provinsi yang
bersangkutan dengan jumlah DAU seluruhdaerah provinsi. Bobot daerah provinsi merupakan
perbandingan antara celah fiskal daerahprovinsi yang bersangkutan dan total celah
fiskal seluruh daerah provinsi. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu
daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkanperkalian bobot daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan dengan jumlah DAU seluruhdaerah kabupaten/ kota. Bobot daerah kabupaten/kota merupakan
perbandingan antara celah fiskal daerahkabupaten/kota yang bersangkutan dan totalcelah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
26/79
Daerah yang memiliki nilai celah fiskalsama dengan nol menerima DAU sebesaralokasi dasar.
Daerah yang memiliki nilai celah fiskalnegatif dan nilai negatif tersebut lebihkecil dari alokasi dasar menerima DAUsebesar alokasi dasar setelah dikuranginilai celah fiskal.
Daerah yang memiliki nilai celah fiskalnegatif dan nilai negatif tersebut samaatau lebih besar dari alokasi dasar tidakmenerima DAU.
Data untuk menghitung kebutuhan fiskaldan kapasitas fiskal diperoleh darilembaga statistik pemerintah dan/ataulembaga pemerintah yang berwenangmenerbitkan data yang dapatdipertanggungjawabkan.
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
27/79
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
28/79
DANA ALOKASI KHUSUS
Besaran DAK ditetapkan setiap tahundalam APBN.
DAK dialokasikan kepada Daerahtertentu untuk mendanai kegiatankhusus yang merupakan urusanDaerah
Kegiatan khusus sesuai denganfungsi yang telah ditetapkan dalamAPBN
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
29/79
Pemerintah menetapkan kriteriaDAK yang meliputi kriteria umum,
kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan
mempertimbangkan kemampuanKeuangan Daerah dalam APBD.
Kriteria khusus ditetapkan denganmemperhatikan peraturanperundang-undangan dan
karakteristik Daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh
kementerian Negara/departementeknis.
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
30/79
Daerah penerima DAK wajibmenyediakan Dana Pendamping
sekurang-kurangnya 10% (sepuluhpersen) dari alokasi DAK.
Dana Pendamping dianggarkan
dalam APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal
tertentu tidak diwajibkan
menyediakan Dana Pendamping. Ketentuan lebih lanjut mengenai
DAK diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
31/79
LAIN LAIN PENDAPATAN
Lain-lain Pendapatan terdiri ataspendapatan hibah dan pendapatan DanaDarurat.
Pendapatan hibah merupakan bantuan
yang tidak mengikat. Hibah kepada Daerah yang bersumber
dari luar negeri dilakukan melaluiPemerintah.
Hibah dituangkan dalam suatu naskahperjanjian antara Pemerintah Daerahdan pemberi hibah.
Hibah digunakan sesuai dengan naskahperjanjian
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
32/79
Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yangberasal dari APBN untuk keperluan mendesakyang diakibatkan oleh bencana nasionaldan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapatditanggulangi oleh Daerah denganmenggunakan sumber APBD.
Keadaan yang dapat digolongkan sebagaibencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa
ditetapkan oleh Presiden. Pemerintah dapat mengalokasikan Dana
Darurat pada Daerah yang dinyatakanmengalami krisis solvabilitas.
Daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas
berdasarkan evaluasi Pemerintah sesuai denganperaturan perundang-undangan.
Krisis solvabilitas ditetapkan oleh Pemerintahsetelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
Rakyat.
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
33/79
PINJAMAN DAERAH Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif
pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah denganmemperhatikan keadaan dan prakiraan perkembanganperekonomian nasional.
Batas maksimal kumulatif pinjaman tidak melebihi60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto
tahun bersangkutan. Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal
kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah secarakeseluruhan selambat-lambatnya bulan Agustus untuktahun anggaran berikutnya.
Pengendalian batas maksimal kumulatif PinjamanDaerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
08/08/2012 34
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
34/79
Daerah tidak dapat melakukan
pinjaman langsung kepada pihak luarnegeri.
Pelanggaran terhadap ketentuan
tersebut, dikenakan sanksiadministratif berupa penundaandan/atau pemotongan atas
penyaluran Dana Perimbangan olehMenteri Keuangan.
08/08/2012 35
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
35/79
Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
36/79
Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman Jenis Pinjaman terdiri atas :
a. Pinjaman Jangka Pendek
b. Pinjaman Jangka Menengah
c. Pinjaman Jangka Panjang
Pinjaman Jangka Pendek merupakan Pinjaman Daerah dalam jangkawaktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajibanpembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga,dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yangbersangkutan.
Pinjaman Jangka Menengah merupakan Pinjaman Daerah dalamjangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajibanpembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga,dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihisisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.
Pinjaman Jangka Panjang merupakan Pinjaman Daerah dalam jangkawaktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayarankembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biayalain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuaidengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
08/08/2012 37
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
37/79
PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH
Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan
hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan
untuk membiayai penyediaan layananumum yang tidak menghasilkan
penerimaan. Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan
untuk membiayai proyek investasi yangmenghasilkan penerimaan.
Pinjaman Jangka Menengah dan JangkaPanjang wajib mendapatkan persetujuanDPRD.
08/08/2012 38
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
38/79
PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH Dalam melakukan pinjaman, Daerah wajib
memenuhi persyaratan:
1. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlahpinjaman yang akan ditarik tidak melebihi75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlahpenerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
2. rasio kemampuan keuangan Daerah untukmengembalikan pinjaman ditetapkan olehPemerintah;
3. tidak mempunyai tunggakan ataspengembalian pinjaman yang berasal dariPemerintah.
08/08/2012 39
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
39/79
Daerah tidak dapat memberikanjaminan atas pinjaman pihak lain.
Pendapatan Daerah dan/atau barangmilik Daerah tidak boleh dijadikanjaminan Pinjaman Daerah.
Proyek yang dibiayai dari ObligasiDaerah beserta barang milik Daerahyang melekat dalam proyek tersebutdapat dijadikan jaminan ObligasiDaerah.
08/08/2012 40
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
40/79
PROSEDUR PINJAMAN DAERAH
Pemerintah dapat memberikan pinjaman
kepada Pemerintah Daerah yang dananyaberasal dari luar negeri.
Pinjaman kepada Pemerintah Daerahdilakukan melalui perjanjian penerusan
pinjaman kepada Pemerintah Daerah.
Perjanjian penerusan pinjaman dilakukanantara Menteri Keuangan dan Kepala
Daerah. Perjanjian penerusan dapat dinyatakan
dalam mata uang Rupiah atau mata uangasing.
08/08/2012 41
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
41/79
OBLIGASI DAERAH Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam
mata uang Rupiah di pasar modal domestik.
Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo samadengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saatditerbitkan.
Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi
ketentuan serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untukmembiayai investasi sektor publik yang menghasilkanpenerimaan dan memberikan manfaat bagi
masyarakat.
Penerimaan dari investasi sektor publik digunakanuntuk membiayai kewajiban bunga dan pokok ObligasiDaerah terkait dan sisanya disetorkan ke kas Daerah.
08/08/2012 42
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
42/79
Dalam hal Pemerintah Daerahmenerbitkan Obligasi Daerah, Kepala
Daerah terlebih dahulu mendapatkanpersetujuan DPRD dan Pemerintah.
Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. Persetujuan diberikan atas nilai bersih
maksimal Obligasi Daerah yang akanditerbitkan pada saat penetapan APBD
Pemerintah tidak menjamin ObligasiDaerah.
08/08/2012 43
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
43/79
Setiap Obligasi Daerah sekurang-kurangnyamencantumkan:
1. nilai nominal;
2. tanggal jatuh tempo;
3. tanggal pembayaran bunga;
4. tingkat bunga (kupon);
5. frekuensi pembayaran bunga;
6. cara perhitungan pembayaran bunga;
7. ketentuan tentang hak untuk membeli
kembali Obligasi Daerah sebelum jatuhtempo; dan
8. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.
08/08/2012 44
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
44/79
Persetujuan DPRD mengenai penerbitan ObligasiDaerah meliputi pembayaran semua kewajibanbunga dan pokok yang timbul sebagai akibat
penerbitan Obligasi Daerah dimaksud. Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan
pokok setiap Obligasi Daerah pada saat jatuhtempo.
Dana untuk membayar bunga dan pokokdisediakan dalam APBD setiap tahun sampaidengan berakhirnya kewajiban tersebut.
Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi
perkiraan dana, Kepala Daerah melakukanpembayaran dan menyampaikan realisasipembayaran tersebut kepada DPRD dalampembahasan Perubahan APBD.
08/08/2012 45
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
45/79
Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan olehKepala Daerah.
Pengelolaan Obligasi Daerah sekurang-kurangnya
meliputi:1. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan
Obligasi Daerah termasuk kebijakanpengendalian risiko;
2. perencanaan dan penetapan struktur portofolioPinjaman Daerah;
3. penerbitan Obligasi Daerah;
4. penjualan Obligasi Daerah melalui lelang;
5. pembelian kembali Obligasi Daerah sebelumjatuh tempo;
6. pelunasan pada saat jatuh tempo; dan
7. pertanggungjawaban.08/08/2012 46
Pelaporan Pinjaman Daerah
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
46/79
Pelaporan Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif
pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah
setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan,
Pemerintah dapat menunda penyaluran DanaPerimbangan.
Seluruh kewajiban Pinjaman Daerah yang jatuhtempo wajib dianggarkan dalam APBD tahunanggaran yang bersangkutan.
Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajibanmembayar pinjamannya kepada Pemerintah,
kewajiban membayar pinjaman tersebutdiperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasildari Penerimaan Negara yang menjadi hak Daerahtersebut.
08/08/2012 47
PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RANGKA DESENTRALISASI
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
47/79
Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan,
dan manfaat untuk masyarakat. APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,alokasi, dan distribusi.
Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahunanggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaranDaerah tahun anggaran berikutnya.
Penggunaan surplus APBD untuk membentuk Dana Cadangan atau
penyertaan dalam Perusahaan Daerah harus memperolehpersetujuan terlebih dahulu dari DPRD.
Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yangmeliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampaidengan tanggal 31 Desember
08/08/2012 48
Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
48/79
Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagiPemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan danPengeluaran Daerah.
Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada
pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanaipengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
Semua Pengeluaran Daerah, termasuk subsidi, hibah, danbantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan programPemerintah Daerah didanai melalui APBD.
Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan denganpelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan dendadan/atau bunga.
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanpemerintahan dan kemampuan Keuangan Daerah.
Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumberpembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam PeraturanDaerah tentang APBD.
Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaansurplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
08/08/2012 49
Perencanaan
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
49/79
Perencanaan Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RKPD
(Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang mengacupada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satukesatuan dalam sistem perencanaan pembangunannasional.
RKPD merupakan dasar penyusunan rancanganAPBD.
RKPD dijabarkan dalam RKA SKPD (Rencana Kerja& Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA
SKPD diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKASKPD diatur dengan Peraturan Daerah.
08/08/2012 50
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
50/79
APBD terdiri atas anggaran pendapatan,anggaran belanja, dan anggaran
pembiayaan. Anggaran pendapatan berasal dari
Pendapatan Asli Daerah, DanaPerimbangan, dan Lain-lain Pendapatan.
Anggaran belanja diklasifikasikan menurutorganisasi, fungsi, program, kegiatan, dan
jenis belanja.
Anggaran pembiayaan terdiri ataspenerimaan pembiayaan dan pengeluaranpembiayaan.
08/08/2012 51
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
51/79
Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakanumum APBD tahun anggaran berikutnya
sejalan dengan RKPD kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juni tahun berjalan.
DPRD membahas kebijakan umum APBD yangdiajukan Pemerintah Daerah dalam
pembicaraan pendahuluan RAPBD tahunanggaran berikutnya.
Berdasarkan kebijakan umum APBD yangtelah disepakati, Pemerintah Daerah dan
DPRD membahas prioritas dan plafonanggaran sementara untuk dijadikan acuanbagi setiap SKPD.
08/08/2012 52
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
52/79
Kepala SKPD selaku pengguna anggaranmenyusun RKA SKPD tahun berikutnya.
Renja SKPD disusun dengan pendekatan prestasi
kerja yang akan dicapai. RKA SKPD disertai dengan prakiraan belanja
untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaranyang sudah disusun.
Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepadaDPRD untuk dibahas dalam pembicaraanpendahuluan RAPBD.
Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran
disampaikan kepada pejabat pengelola KeuanganDaerah sebagai bahan penyusunan rancanganPeraturan Daerah tentang APBD tahunberikutnya.
08/08/2012 53
K l D h j k
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
53/79
Kepala Daerah mengajukan rancanganPeraturan Daerah tentang APBD disertaipenjelasan dan dokumen-dokumen
pendukungnya kepada DPRD.
DPRD bersama dengan PemerintahDaerah membahas Rancangan APBD yang
disampaikan dalam rangka mendapatkanpersetujuan.
Rancangan APBD yang telah disetujuibersama oleh DPRD dan Kepala Daerah
dituangkan dalam Peraturan Daerahtentang APBD.
08/08/2012 54
Pelaksanaan
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
54/79
Pelaksanaan Semua Penerimaan Daerah wajib disetor seluruhnya tepat waktu ke Rekening
Kas Umum Daerah.
Pengeluaran atas beban APBD dalam satu tahun anggaran hanya dapat
dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkandalam Peraturan Daerah.
Dalam hal Peraturan Daerah tidak disetujui DPRD, untuk membiayai keperluansetiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya.
Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk SKPD yang
dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh KepalaDaerah.
Pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalamdokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mataanggaran yang disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas
beban APBD. Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD dilakukan oleh bendahara
umum Daerah.
Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh dilakukansebelum barang dan/atau jasa diterima.
08/08/2012 55
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
55/79
Daerah dapat membentuk Dana Cadanganguna mendanai kebutuhan yang tidak dapat
dibebankan dalam satu tahun anggaran yangditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dana Cadangan dapat bersumber daripenyisihan atas penerimaan APBD kecuali
dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaanlain yang penggunaannya dibatasi untukpengeluaran tertentu.
Penggunaan Dana Cadangan dalam satu
tahun anggaran menjadi penerimaanpembiayaan APBD dalam tahun anggaranyang bersangkutan.
08/08/2012 56
Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
56/79
Dana Cadangan ditempatkan dalam rekeningtersendiri dalam Rekening Kas UmumDaerah.
Dalam hal Dana Cadangan belum digunakansesuai dengan peruntukannya, dana tersebutdapat ditempatkan dalam portofolio yangmemberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain atas dasar prinsipsaling menguntungkan.
Kerja sama dengan pihak lain ditetapkandengan Peraturan Daerah.
Anggaran yang timbul akibat dari kerja samadicantumkan dalam APBD.
08/08/2012 57
Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
57/79
Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapatmelakukan belanja dari APBD yang belum tersediaanggarannya.
Belanja selanjutnya diusulkan dalam rancanganperubahan APBD dan/atau disampaikan dalamLaporan Realisasi Anggaran.
Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalamkeadaan luar biasa.
Keadaan luar biasa adalah keadaan yang
menyebabkan estimasi penerimaan dan/ataupengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan ataupenurunan lebih besar dari 50% (lima puluhpersen).
08/08/2012 58
Pertanggungjawaban
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
58/79
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telahdiperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6(enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
Laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi LaporanRealisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan, yang dilampiri laporan keuanganPerusahaan Daerah.
Bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD disusun dan disajikan sesuai dengan StandarAkuntasi Pemerintahan.
Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerahdilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan PerbendaharaanNegara.
08/08/2012 59
Pengendalian
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
59/79
Pengendalian Menteri Keuangan menetapkan batas
maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan
APBD.
Jumlah kumulatif defisit tidak melebihi 3%(tiga persen) dari Produk Domestik Brutotahun bersangkutan.
Menteri Keuangan menetapkan kriteria defisitAPBD dan batas maksimal defisit APBDmasing-masing Daerah setiap tahun
anggaran. Pelanggaran terhadap ketentuan dapat
dikenakan sanksi berupa penundaan ataspenyaluran Dana Perimbangan.
08/08/2012 60
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
60/79
Dalam hal APBD diperkirakandefisit, pembiayaan defisit
bersumber dari:
1.Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA);2.Dana Cadangan;
3.Penjualan kekayaan Daerah
yang dipisahkan; dan4.Pinjaman Daerah.
08/08/2012 61
Pengawasan dan Pemeriksaan
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
61/79
Pengawasan dan Pemeriksaan
Pengawasan Dana Desentralisasi
dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
Pemeriksaan Dana Desentralisasidilaksanakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan di bidangpemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab Keuangan Negara.
Ketentuan lebih lanjut mengenaipengelolaan Keuangan Daerah diaturdengan Peraturan Pemerintah.
08/08/2012 62
DANA DEKONSENTRASI
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
62/79
DANA DEKONSENTRASI Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dilaksanakan setelah
adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui
kementerian negara/lembaga kepada gubernur sebagai wakilPemerintah di Daerah.
Pelaksanaan pelimpahan wewenang didanai oleh Pemerintah.
Pendanaan oleh Pemerintah disesuaikan dengan wewenangyang dilimpahkan.
Kegiatan Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh SKPDyang ditetapkan oleh gubernur.
Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggarankementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan
Dekonsentrasi di Daerah kepada DPRD. Rencana kerja dan anggaran diberitahukan kepada DPRD pada
saat pembahasan RAPBD.
Pendanaan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik.
08/08/2012 63
Dana Dekonsent asi me pakan bagian angga an kemente ian
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
63/79
Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementeriannegara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerjadan anggaran kementerian negara/lembaga.
Dana Dekonsentrasi disalurkan melalui Rekening Kas UmumNegara.
Pada setiap awal tahun anggaran gubernur menetapkanSatuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatanDekonsentrasi.
Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaanDekonsentrasi, sisa tersebut merupakan penerimaan kembaliAPBN.
Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Dekonsentrasi,saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.
Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi menghasilkanpenerimaan, maka penerimaan tersebut merupakanpenerimaan APBN dan disetor ke Rekening Kas Umum Negarasesuai dengan peraturan perundang-undangan.
08/08/2012 64
Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
64/79
Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaanDekonsentrasi dilakukan secara terpisah daripenatausahaan keuangan dalam pelaksanaan TugasPembantuan dan Desentralisasi.
SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barangdalam rangka Dekonsentrasi secara tertib sesuai denganperaturan perundang-undangan.
SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatanDekonsentrasi kepada gubernur.
Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawabanseluruh pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepadamenteri negara/ pimpinan lembaga yang memberikanpelimpahan wewenang.
Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasisecara nasional kepada Presiden sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
08/08/2012 65
Semua barang yang diperoleh dari Dana
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
65/79
Semua barang yang diperoleh dari DanaDekonsentrasi menjadi barang milik Negara.
Barang milik Negara dapat dihibahkan kepada
Daerah. Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah
wajib dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.
Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada
Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan olehkementerian negara/lembaga yang memberikanpelimpahan wewenang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapenganggaran, penyaluran, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milikNegara yang diperoleh atas pelaksanaan DanaDekonsentrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah
08/08/2012 66
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
66/79
Pengawasan Dana Dekonsentrasi
dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang-undangan.
Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi
dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang-undangan dibidang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
08/08/2012 67
DANA TUGAS PEMBANTUAN
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
67/79
DANA TUGAS PEMBANTUAN
Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakansetelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementeriannegara/lembaga kepada Kepala Daerah.
Pelaksanaan Tugas Pembantuan didanai oleh Pemerintah.
Pendanaan oleh Pemerintah disesuaikan dengan penugasanyang diberikan.
Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan olehSKPD yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau walikota.
Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dananggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitandengan kegiatan Tugas Pembantuan kepada DPRD.
Rencana kerja dan anggaran diberitahukan kepada DPRDpada saat pembahasan RAPBD.
Pendanaan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.
08/08/2012 68
Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
68/79
kementerian negara/lembaga yang dialokasikanberdasarkan rencana kerja dan anggaran kementeriannegara/lembaga.
Dana Tugas Pembantuan disalurkan melalui Rekening KasUmum Negara.
Pada setiap awal tahun anggaran Kepala Daerahmenetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaipelaksana kegiatan Tugas Pembantuan.
Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaanTugas Pembantuan, sisa tersebut merupakan penerimaankembali APBN.
Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan TugasPembantuan, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas
Umum Negara. Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkan
penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakanpenerimaan APBN yang harus disetor ke Rekening KasUmum Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
08/08/2012 69
Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
69/79
Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan TugasPembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaankeuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi danDesentralisasi.
SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barangdalam rangka Tugas Pembantuan secara tertib sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan TugasPembantuan kepada Gubernur, bupati, atau walikota.
Kepala Daerah menyampaikan laporanpertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan TugasPembantuan kepada menteri negara/pimpinan lembagayang menugaskan.
Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan TugasPembantuan secara nasional kepada Presiden sesuaidengan ketentuan yang berlaku.
08/08/2012 70
Sem a ba ang ang dipe oleh da i Dana T gas
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
70/79
Semua barang yang diperoleh dari Dana TugasPembantuan menjadi barang milik Negara.
Barang milik Negara dapat dihibahkan kepada
Daerah. Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah
dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.
Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepadaDaerah wajib dikelola dan ditatausahakan olehkementerian negara/lembaga yang memberikanpenugasan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapenganggaran, penyaluran pelaporan,
pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milikNegara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana TugasPembantuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
08/08/2012 71
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
71/79
Pengawasan Dana TugasPembantuan dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan Dana Tugas
Pembantuan dilaksanakan sesuaidengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara.
08/08/2012 72
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
72/79
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Pemerintah menyelenggarakan Sistem InformasiKeuangan Daerah secara nasional, dengan tujuan :
a. merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskalnasional;
b. menyajikan informasi Keuangan Daerah secaranasional;
c. merumuskan kebijakan Keuangan Daerah, sepertiDana Perimbangan, Pinjaman Daerah, danpengendalian defisit anggaran; dan
d. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasipendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas
Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaranDaerah.
Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasionaldiselenggarakan oleh Pemerintah.
08/08/2012 73
Daerah menyampaikan informasi Keuangan Daerah yang dapat
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
73/79
dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah.
Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Informasi yang berkaitan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah,mencakup:
a. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota;
b. neraca Daerah;
c. laporan arus kas;
d. catatan atas laporan Keuangan Daerah;
e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
f. laporan keuangan Perusahaan Daerah; dan
g. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskalDaerah.
Informasi yang berkaitan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerahdisampaikan kepada Pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Menteri Keuangan memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran
Dana Perimbangan kepada Daerah yang tidak menyampaikan informasi.
Informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerahmerupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, & diperoleh masy
08/08/2012 74
Istilah - istilah
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
74/79
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahunbersangkutan.
Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagaipengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yangbersangkutan.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembalidan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahunanggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaranberikutnya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBNadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yangdibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
08/08/2012 75
Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalahd di l h D h di
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
75/79
pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungutberdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber daripendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untukmendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaanDesentralisasi.
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerahberdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhanDaerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah danayang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangkapelaksanaan Desentralisasi.
08/08/2012 76
Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhanfi k l D h d k it fi k l D h
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
76/79
fiskal Daerah dan kapasitas fiskal Daerah.
Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalahdana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untukmembantu mendanai kegiatan khusus yang merupakanurusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yangmengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lainsehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untukmembayar kembali.
Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkankepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBNyang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintahyang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalamrangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk danayang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
08/08/2012 77
Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBNdil k k l h D h k
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
77/79
yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semuapenerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan TugasPembantuan.
Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintahnegara asing, badan/lembaga asing, badan/lembagainternasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atauperseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupunbarang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihanyang tidak perlu dibayar kembali.
Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yangdialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencananasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD,
adalah dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten,dan kota untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnyadisebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SatuanKerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
08/08/2012 78
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
78/79
Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RKASKPD, adalah dokumen perencanaan danpenganggaran yang berisi program dan kegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakanpenjabaran dari Rencana Kerja PemerintahDaerah dan rencana strategis Satuan KerjaPerangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu
tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukanuntuk melaksanakannya.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegangkewenangan penggunaan anggaran kementerian
negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang milikNegara/Daerah.
08/08/2012 79
-
7/31/2019 KEUANGAN-DAERAH-
79/79
SEKIANTERIMA KASIH