KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG · PDF file16.11.2009 · “Ketentuan...

SELAMAT DATANG

PESERTA SOSIALISASI

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

76/PMK.011/2012 dan 90/PMK.04/2012

Di

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta

Tangerang, 31 Oktober 2012

IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN MUSEUM,

KEBUN BINATANG DAN TEMPAT LAIN

SEMACAM ITU YANG TERBUKA UNTUK UMUM

SERTA BARANG UNTUK KONSERVASI ALAM

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta

Landasan Hukum Pasal 25 ayat 1 huruf (e)

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006

Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995

tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor : 90/PMK.04/2002

Tanggal : 11 Juni 2002

TMT : 10 Oktober 2012

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang

untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang dan

Tempat Lain Semacam Itu yang Terbuka untuk

Umum Serta Barang untuk Konservasi Alam

tentang


PENGERTIAN UMUM

Museum adalah lembaga atau badan, tempat penyimpanan, perawatan,

pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya

manusia, serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya

perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa .

√

√ Kebun Binatang adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi

utama sebagai lembaga konservasi yang melakukan upaya perawatan dan

pengembangbiakan berbagai jenis satwa berdasarkan etika dan kaidah

kesejahteraan satwa dalam rangka membentuk dan mengembangkan

habitat baru, sebagai sarana perlindungan dan pelestarian jenis melalui

kegiatan penyelamatan, rehabilitasi dan reintroduksi alam dan

dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat.

Tempat Lain Semacam itu yang Terbuka untuk Umum adalah tempat

lain yang diperuntukkan untuk umum yang mempunyai karakteristik

sebagai museum dan/atau kebun binatang

√

√

Konservasi Alam adalah pengelolaan sumber daya alam baik nabati dan

hewani (satwa) yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk

menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan

meningkatkan kualitas keanekaragaman dannilanya


KETENTUAN PEMBEBASAN BEA MASUK

Impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang dan tempat

semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk keperluan

konservsi alam dapat diberikan pembebasan bea masuk. (pasal 2 PMK 90/2012)

Kriteria barang yang diberikan pembebasan bea masuk :

√

√

a. Barang, binatang dan/atau tumbuhan yang

merupakan unsur utama pada tempat tersebut;

b. Barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk

keperluan pemeliharaan, perawatan atau

perlindungan barang, binatang dan/atau

tumbuhan;

c. Barang yang nyata - nyata dipergunakan untuk

keperluan pertunjukan pada tempat tersebut.

(pasal 3


PERLAKUAN PERPAJAKAN

Pasal 3 ayat 1 huruf b :

“Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah impor barang yang

dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN : 4. Barang untuk

keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain

semacam itu yang terbuka untuk umum.”

√

Pasal 3 ayat 5 :

“Ketentuan pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 dilaksanakan oleh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.”

Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010 :

Pasal 2 ayat (2) dan (3) huruf d PMK No.27/PMK.011/2011 :

“Atas impor sebagian Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan

bea masuk, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM : Barang untuk

keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain

semacam itu yang terbuka untuk umum

√


ALUR PROSES PEMBERIAN

PERSETUJUAN PEMBEBASAN BEA MASUK

Permohonan dan

lampirannya

Memenuhi

Persyaratan

Surat Pengembalian untuk

Melengkapi Dokumen/Data

Penelitian

Dokumen

Menteri Keuangan melalui

Direktur Jenderal BC u.p.

Dir.Fasilitas Kepabeanan

Tidak Memenuhi

Persyaratan

Surat Penolakan Surat Keputusan Pembebasan Bea

Masuk memuat rincian jumlah, jenis dan

perkiraan nilai pabean serta pelabuhan

tempat pembongkaran.

Lengkap? Tidak

Ya

Pemohon :

Pimpinan penanggung

jawab pengelolaan

Janji Layanan :

14 Hari kerja sejak Permohonan

diterima secara lengkap


Pemohon

Permohonan dilampiri:

Badan atau

Lembaga

Instansi

Pemerintah

1. Surat penetapan sebagai museum, kebun binatang,

tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum,

atau konservasi alam dari kementerian terkait;

√ x

2. Rekomendasi untuk diberikan pembebasan bea masuk

dari pejabat minimal setingkat Eselon II kementerian

atau instansi teknis terkait yang menyenbutkan jumlah,

jenis dan tujuan penggunaan barang yang dimintakan

pembebasan bea masuk;

√ √

3. Rincian jumlah, jenis barang, negara asal, perkiraan

nilai pabean, pelabuhan pemasukan, serta penjelasan

fungsi dan keterkaitan barang impor dengan

keperluan, dalam bentuk hardcopy dan softcopy

(contoh Lampiran II)

√ √

4. Surat keterangan dari pemberi hibah/bantuan di luar

negeri atau perjanjian kerjasama, dalam hal barang

impor berasal dari hibah/bantuan atau perjanjian

kerjasama

√ √

DOKUMEN YANG PERLU DILAMPIRKAN UNTUK MEMPEROLEH

PEMBEBASAN BEA MASUK


Contoh Lampiran II


Pengawasan terhadap Barang yang Mendapatkan

Fasilitas Pembebasan BM

1. Terhadap barang impor yang diberikan

pembebasan bea masuk, dapat dilakukan

pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai.

2. Dalam hal barang impor yang telah diberikan

pembebasan bea masuk, tidak memenuhi

ketentuan mengenai pembebasan bea masuk,

pemohon wajib membayar bea masuk yang

terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa

denda sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.


IMPOR

MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK

PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN

INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN

MODAL


Landasan Hukum

Pasal 26 ayat (1) huruf a, b dan c

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006

Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan


Nomor 176/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009

TMT : 15 Desember 2009

sebagaimana telah diubah dengan


Nomor 76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012

TMT : 20 Juni 2012

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan

Bahan Untuk Pembangunan atau pengembangan Industri Dalam

Rangka Penanaman Modal

tentang


BEBERAPA PENGERTIAN UMUM

√ Pembangunan adalah pendirian perusahaan atau pabrik baru untuk

menghasilkan barang dan/atau jasa.

√

√

Pengembangan adalah pengembangan perusahaan atau pabrik yang telah

ada meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi, dan/atau

restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan

peningkatan jumlah, jenis dan/atau kualitas hasil produksi

Barang dan bahan adalah semua barang atau bahan, tidak melihat jenis

dan komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk

menghasilkan barang jadi.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik

oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

√

√ Keadaan darurat (force majeur) adalah keadaan seperti kebakaran,

bencana alam, kerusuhan, peperangan atau hal-hal lain yang terjadi di luar

kemampuan manusia.



√ Atas impor mesin, barang dan bahan yang dilakukan oleh perusahaan yang

melakukan kegiatan usaha di bidang :

a. Industri yang menghasilkan barang; dan/atau

b. Industri yang menghasilkan jasa :

√ Kriteria pembebasan bea masuk atas mesin, barang dan bahan :

- Pariwisata dan kebudayaan;

- Transportasi / perhubungan (untuk jasa transportasi publik);

- Pelayanan kesehatan publik;

- Pertambangan; - Konstruksi;

- Industri telekomunikasi; - Kepelabuhan

dapat diberikan pembebasan bea masuk

- belum diproduksi di dalam negeri;

- sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi

yang dibutuhkan;

- sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi

kebutuhan industri

berdasarkan daftar yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung

jawab di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, setelah

berkoordinasi dengan instansi teknis yang terkait



√ Pembebasan bea masuk atas impor mesin untuk pembangunan industri

atau pengembangan industri diberikan untuk jangka waktu pengimporan

selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan

bea masuk, dan dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu

pembangunan industri tersebut. (pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1))

√ Perusahaan yang telah menyelesaikan pembangunan industri, dapat

diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk

keperluan produksi paling lama 2 (dua) tahun sesuai kapasitas terpasang

dengan jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak

berlakunya keputusan pembebasan bea masuk, kecuali bagi industri jasa.

(pasal 3 ayat (3))

√ Perusahaan yang telah menyelesaikan pengembangan industri, sepanjang

menambah kapasitas paling sedikit 30% dari kapasitas terpasang, dapat

diberikan pembebasan bea masuk atas barang dan bahan untuk tambahan

produksi paling lama selama 2 (dua) tahun untuk jangka waktu pengimporan

selama 2 (dua) sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk. (pasal 4 ayat (3))



√

√

Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk atas

impor barang dan bahan namun belum merealisasikan seluruh importasi

dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, dapat diberikan perpanjangan waktu

importasinya selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya

fasilitas pembebasan bea masuk (pasal 3 ayat (4) dan pasal 4 ayat (4))

Perusahaan yang melakukan pembangunan atau pengembangan,

sepanjang menggunakan mesin produksi dalam negeri paling sedikit 30%

dari total mesin, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang

dan bahan untuk keperluam produksi/keperluan tambahan produksi selama

4 (empat) tahun sesuai kapasiitas terpasang, dengan jangka waktu

pengimporan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan

pembebasan bea masuk dan dapat diberikan perpanjangan jangka waktu

importasinya selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan keputusan persetujuan

perpanjangan (hanya 1 (satu) kali), dengan jumlah sebesar sisa alokasi

impor yang belum direalisasikan, apabila belum merealisasikan seluruh

importasi barang dan bahan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun karena

adanya ketentuan tata niaga impor (kuota impor). (pasal 5 ayat (1) dan pasal 5A PMK 76/2012)


Pemohon

Permohonan dilampiri:

Pembangunan

Industri

Pengembangan

Industri

1. Akte pendirian perusahaan; √ √

2. Surat Persetujuan Penanaman Modal; √ √

3. NPWP dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha

Kena Pajak (PKP)

√ √

4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) √ √

5. Angka Pengenal Impor (API / APIT/API-P) √ √

6. Daftar mesin atau barang dan bahan meliputi jumlah,

jenis spesifikasi teknis secara rinci per pelabuhan

tempat pemasukan.

√ √

7. Uraian ringkas proses produksi bagi industri yang

menghasilkan barang atau uraian ringkas kegiatan

usaha bagi industri jasa.

√ √

8. Surat pernyataan dari instansi teknis terkait yang berisi

keterangan tentang komposisi mesin telah memenuhi

persyaratan, dalam hal perusahaan menggunakan

mesin produksi dalam negeri (untuk impor barang dan

bahan).

√ √

9. Pemberitahuan Pabean Impor Mesin atau faktur

pembelian mesin dalam negeri atas pembangunan atau

pengembangan.

√ √

DOKUMEN YANG PERLU DILAMPIRKAN UNTUK MEMPEROLEH

PEMBEBASAN BEA MASUK


√ Fasilitas pembebasan bea masuk berlaku juga untuk industri perakitan

kendaraan bermotor termasuk industri komponen kendaraan bermotor. (pasal 6 PMK 76/2012)

Permohonan dan

lampirannya

Memenuhi Persyaratan

Penelitian

Dokumen

KEPALA BKPM

Tidak Memenuhi Persayaratan

Surat Penolakan

ALUR PROSES PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK

Surat Keputusan Pembebasan Bea

Masuk beserta lampirannya berupa

daftar memuat jumlah, jenis, spesifikasi

teknis dan perkiraan harga secara rinci

per pelabuhan tempat pemasukan.

Janji Layanan :

7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan

diterima secara lengkap


KETENTUAN LAINNYA

√

√

Perubahan atas keputusan pembebasan bea masuk, hanya dapat dilakukan

apabila :

a. Mesin, barang dan bahan belum diimpor; dan

b. Masih dalam jangka waktu pembebasan (pasal 10)

Impor mesin, barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea

masuk berlaku juga ketentuan larangan dan pembatasan. (pasal 11)

Jumlah dan/atau jenis mesin, barang dan bahan yang diimpor harus sesuai

dengan jumlah atau jenis mesin, barang dan bahan yang tercantum dalam

keputusan pembebasan bea masuk. (pasal 12 ayat (1))

Apabila terdapat selisih lebih jumlah dan/atau perbedaan jenis mesin,

barang dan bahan antara jumlah keseluruhan importasi dengan keputusan

pembebasan bea masuk, selisih lebih dan/atau perbedaan jenis wajib

dibayar bea masuk. (pasal 12 ayat (2))

√

√


PEMINDAHTANGANAN MESIN

√ Pemindahtanganan mesin dapat dilakukan setelah digunakan paling singkat

2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, tidak berlaku

dalam hal :

a. terjadi keadaan darurat (force majeur);

b. mesin diekspor kembali; atau

c. mesin dilakukan pemindahan kepada perusahaan yang mendapat

fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau

pengembangan industri dalam rangka penanaman modal (pasal 14 ayat (1) dan (2) PMK 76/2012)

Harus mendapatkan izin Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama

Menteri Keuangan. (pasal 14 ayat (3) PMK 76/2012)

√


PEMINDAHTANGANAN MESIN

√ Pemindahtanganan mesin karena keadaan darurat dan masih memiliki nilai

ekonomis, tetap wajib membayar bea masuk berdasarkan harga

penyerahan dengan tarif :

a. Jika tarif bea masuknya ≥ 5%, dikenakan tarif 5%; atau

b. Jika tarif bea masuknya ˂ 5%, dikenakan tarif sesuai jenis barang (pasal 14 ayat (8) PMK 76/2012)

√ Pemindahtanganan yang dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 2

(dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, mengakibatkan batalnya fasilitas

pembebasan bea masuk dan perusahaan wajib membayar bea masuk yang

terutang. (pasal 14 ayat (4) PMK 76/2012)

Pembebasan Bea Masuk diberikan dalam hal :

a. Pemindahan mesin dilakukan setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal

pemberitahuan pabean impor

b. Pemindahtanganan dilakukan atas dasar keadaan darurat, diekspor

kembali atau dipindatangankan kepada periusahaan yang mendapat

fasilitas pembebasan bea masuk (pasal 14 ayat (5) PMK 76/2012)


√

PEMINDAHTANGANAN BARANG DAN BAHAN

√ Barang dan bahan tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dalam hal terjadi

keadaan darurat dan harus mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Bea

dan Cukai atas nama Menteri Keuangan. (pasal 14 ayat (1) dan (3) PMK 76/2012)

√ Pemindahtanganan barang dan bahan, diekspor kembali atau dimusnahkan

yang telah memperoleh izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang atas impor

barang dan bahan. (pasal 14A ayat (4) PMK 76/2012)

Barang dan bahan dapat diekspor kembali atau dimusnahkan dengan

mendapat izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri

Keuangan. (pasal 14A ayat (2) dan (3) PMK 76/2012)

√

Barang dan bahan yang rusak karena keadaan darurat namun masih

memiliki nilai ekonomis, wajib dibayar bea masuknya berdasarkan harga

penyerahan dengan tarif :

a. Jika tarif bea masuknya ≥ 5%, dikenakan tarif 5%; atau

b. Jika tarif bea masuknya ˂ 5%, dikenakan tarif sesuai jenis barang. (pasal 14A ayat (4) PMK 76/2012)

√


KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN SANKSI

ADMINISTRASI BERUPA DENDA

Ekspor kembali atau pemusnahan barang dan bahan tanpa izin dari Direktur

Jenderal Bea dan Cukai (pasal 14A ayat (7) PMK 76/2012)

Pemindahtanganan mesin tanpa izin Direktur Jenderal Bea dan Cukai; (pasal 14 ayat (6) PMK 76/2012)

1

Pemindahtanganan barang dan bahan dalam keadaan darurat (force

majeur) tanpa izin Direktur Jenderal Bea dan Cukai; (pasal 14A ayat (7) PMK 76/2012)

2

3


PENGAWASAN MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

Pada saat importasi oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai ;

(pasal 14B PMK 76/2012)

Pada saat proses penerbitan keputusan pembebasan bea masuk

dan saat penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai

dengan tujuan pemberian pembebasan bea masuk, oleh Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ;

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM) tidak menghilangkan kewenangan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan fasilitas

pembebasan bea masuk melalui audit berdasarkan manajemen

resiko;

√

√

√


KETENTUAN PERALIHAN

Perusahaan yang telah mendapat fasilitas keringanan bea masuk atas

impor mesin, barang dan bahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

nomor 135/KMK.05/2000 sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 47/PMK.04/2005, dan belum

merealisasikan impornya, dapat menggunakan fasilitas pembebasan bea

masuk berdasarkan PMK ini, dengan mengajukan permohonan baru

kepada Kepala BKPM dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Bea dan

Cukai; (pasal 17)

Pemindahtanganan atas mesin dan/atau barang dan bahan yang telah

mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman

modal sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan

ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (pasal 17A PMK 76/2012)

√

√

Perusahaan yang jangka waktu importasi barang dan bahan yang

mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk telah habis masa

berlakunya dan telah menyampaikan permohonan perpanjangan sebelum

Peraturan Menteri ini, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu importasi

selama 1 (satu) tahun setelah diterbitkan keputusan persetujuan

perpanjangan, dengan jumlah sebesar sisa alokasi impor yang belum

direalisasikan. (pasal II PMK 76/2012)

√


IMPOR

DENGAN FASILITAS VOORUITSLAG


Landasan Hukum

Pasal 37 ayat (2)

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan


Nomor : 160/PMK.04/2007

Tanggal : 10 Desember 2007

TMT : 15 Desember 2007

Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dengan Menggunakan

Jaminan (Vooruitslag)

tentang


“Kewajiban membayar bea masuk dapat diberikan penundaan

dalam hal pembayarannya ditetapkan secara berkala atau

menunggu keputusan pembebasan atau keringanan.”

Vooruitslag Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Menggunakan Jaminan,

sambil menunggu pemberian persetujuan pembebasan BM, BM+PDRI

dan/atau cukai yang terutang dari Kantor Pusat DJBC

Fasilitas Vooruitslag diberikan terhadap :

Importir yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan

pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor namun

belum mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Pembebasan

Barang untuk keperluan penanggulangan bencana alam (dalam masa

tanggap darurat dan masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi),

tidak berlaku pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Jika barang kena lartas, harus dipenuhi dahulu ketentuan lartasnya!!!

Pengecualian : Barang yang sedang diajukan permohonan rekomendasi

impor dari instansi teknis terkait atau yang akan memperoleh fasilitas

pembebasan PPN/PPnBM dan PPh pasal 22 Impor dari KPP


√

√

Prosedur

Mengajukan permohonan terlebih dahulu dengan menyebutkan alasannya

kepada Kepala Kantor Pabean pelabuhan pemasukan;

Melampirkan :

- surat permohonan pembebasan ke Kantor Pusat DJBC yang telah

mendapatkan tanda terima;

- dokumen lainnya

Menyerahkan jaminan sebesar BM, BM dan PDRI dan/atau cukai yang

terutang dan dokumen pelengkap pabean serta PIB manual (tidak ditransfer)

setelah memperoleh Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Impor untuk

Dipakai dengan Jaminan dari Kepala Kantor Pabean

(C/P : Seksi Perbendaharaan)

Menerima Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) dari Seksi Perbend

KEPALA KANTOR

Permohonan diajukan ke Kepala Kantor Pabean

PEMOHON

Persetujuan/ Penolakan Kepala

Kantor


Menyerahkan dokumen pelengkap pabean + Skep Vooruitslag + BPJ

kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai (PKC) yang membawahi

gudang dimana barang impor yang dimintakan Vooruitslag berada;

Dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh Pemeriksa Barang berdasarkan

SPJM manual dan dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

Apabila kedapatan sesuai, diberikan SPPB (manual)

Dokkap+

BPJ+Skep

Petugas BC pada

Seksi PKC

Penyelesaian akhir setelah barang keluar (SPPB ) dengan

menggunakan PIB Definitif


PIB Definitif wajib diserahkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh)

hari) kepada Kepala Kantor Pabean, setelah memperoleh Surat Keputusan

Persetujuan Pemberian Pembebasan Bea Masuk, Bea Masuk dan PDRI dan/

atau cukai dari Kantor Pusat DJBC (Dit. Fasilitas Kepabeanan);

Apabila belum memperoleh SKep Pembebasan sampai batas waktu yang

ditentukan, importir dapat mengajukan perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh)

hari dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Kantor

Pabean;

Jika dalam jangka waktu perpanjangan (30 hari) belum juga memperoleh SKep

Pembebasan, Importir dapat mengajukan perpanjangan kembali ke Dirjen c.q.

Dir.Fasilitas Kepabeanan (paling lama 30 hari) & tidak dapat diperpanjang lagi.

PIB Definitif+

Skep

Pembebasan

Petugas BC pada Seksi

Perbendaharaan

Penyelesaian dengan PIB definitif


Kelalaian atau Tidak Menyampaikan PIB Definitif

(PIB Penyelesaian)


Importir wajib membayar bea masuk, bea masuk dan

PDRI , dan/atau cukai yang terutang;

√

Dikenakan sanksi administrasi berupa :

Denda10% dari bea masuk yang wajib dilunasi; dan

Bunga 2% per bulan dari PDRI yang wajib dilunasi;

√

√ Terhadap pengeluaran barang impor dengan fasilitas

Vooruitslag yang permohonan pembebasan atau

keringanannya ditolak, Impor dikenakan bunga 2% per

bulan dari bea masuk dan cukai yang wajib dilunasi

terhitung sejak tanggal penyerahan dokumen

pelengkap pabean (SPPB)

PERUBAHAN PERIODISASI

PENETAPAN KURS NDPBM

SEMULA DARI SENIN SAMPAI MINGGU

MENJADI

RABU SAMPAI DENGAN SELASA

TERHITUNG SEJAK TANGGAL 17 OKTOBER 2012

Contoh fisik barang yang

diajukan harus diambil

kembali oleh Pemilik

Barang atau kuasanya

paling lama 15 (lima

belas) hari kerja sejak

tanggal SPPB

PENGAMBILAN KEMBALI BARANG CONTOH SETELAH SPPB

NO

TIPPING

PLEASE

• Mengambil tindakan tegas

dan langsung terhadap

pengguna jasa yang

memberikan uang tip / barang

/ gratifikasi dan upaya

penyuapan terkait pelayanan

kepabeanan dan cukai

• melakukan peninjauan ulang

terhadap tingkat layanan dan

pengawasan yang diberikan

kepada pengguna jasa yang

bersangkutan.

Pemanfaatan Mailing List (milis)

sebagai Sarana untuk Mendukung

Penyampaian Informasi kepada

Pengguna Jasa

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMP SH

Milis yang tersedia

[email protected]

Pengusaha TPB Pengusaha TPS

Cargo Handling PJT

[email protected]

[email protected] [email protected]

PPJK

[email protected]

Cara menjadi Member Milis

1.Nama perusahaan,

2.Nama penanggung jawab email,

3.No. telepon perusahaan, dan

4.Jenis/bidang usaha perusahaan (PPJK,

TPB, TPS, PJT, atau Cargo Handling)

[email protected] Contoh:

PT. Logistik Cepat

Sarwati Husaini

021-5903214

PPJK dan PJT (PT. Logistik Cepat merupakan PPJK sekaligus PJT)

Untuk Memperoleh informasi lebih lanjut

Hubungi Seksi Penyuluhan dan Layanan

Informasi

Telepon : 021-5501309, 33065906

Email : [email protected]

42

KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta

Telp : 021-5502056 Fax : 021-5502105

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Telp : 021-5501309, 021-33065906

Email : [email protected]

Seksi Kepatuhan Internal

Telp : 021-5501308, 085286611900

Email : [email protected],

[email protected]


KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG · PDF file16.11.2009 · “Ketentuan...

Documents

Transcript of KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG · PDF file16.11.2009 · “Ketentuan...