Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
-
Upload
suryokoco-suryoputro -
Category
Government & Nonprofit
-
view
639 -
download
3
Transcript of Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa Dalam
Mengimplementasikan
UU No. 6 Tahun 2014
Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Suryokoco SuryoputroKetua Relawan Desa NusantaraPengusul Domain Khusus DesaPendiri Blogdesa.id, Desa Institute, Channel Desa
Semarang 8 Oktober 2015
www.relawandesa.id
Mengenali Desa• Istilah "Desa" secara etimologis berasal dari kata "swadesi" bahasa Sansekerta yang
berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. • Menurut ,Sutardjo Kartohadikoesoemo perkataan "desa", "dusun", "desi" (ingatlah
perkataan swadesi), seperti juga halnya dengan perkataan "negara", "negeri", "negari", "nagari", "negory" (dari perkataan "negarom"), asalnya dan perkataan Sanskrit (sanskerta), yang artinya tanah-air, tanah-asal, tanah kelahiran".
• Ateng Syafrudin memberikan informasi tentang istilah yang digunakan sebagai kesamaan istilah "desa", yakni "swagarma (gramani), dhisa, marga, nagari, mukim, kuria, tumenggungan, negorey, wanua atau negoriy, manoa, banjar dan penanian
• Van Vollenhovenn dalam bukunya: "Staatsrecht Overzee" mengatakan : Ketika sebuah kapal berbendera tiga warna masuk daerah Indonesia pada tahun 1596, daerah itu dalam arti kata Hukum Tatanegara, tidaklah merupakan sebidang "tanah kosong dan tandus tidak tergarap". Daerah itu penuh padat dengan lembaga-lembaga pengaturan masyarakat dan pemerintah, yang dikuasai oleh atau berkekuasaan atas suku-suku bangsa, kesatuan perkampungan, republik-republik dan kerajaan-kerajaan. Sifat kesatuan sama sekali tidak ada meskipun negara Majapahit dahulu tumbuh dengan kokohnya dan memegang pimpinan yang kuat.
Otonomi Desa• Anggapan pemerintahan desa merupakan penyelenggara pemerintahan
pada level “alas kaki”, merupakan pemahaman yang a-historis, reduksionalis dan illogic.
• Pandangan yang melihat bahwa “otonomi desa” merupakan “anugerah” dari tindak karitatif negara, dan bukan kedaulatan asli (genuine) yang melekat pada eksistensi historis entitas yang bernama desa, merupakan kesalahan paradigmatik dan fallacy (cara berpikir) kronis.
• Desa adalah entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. • Desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan
pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. • Sejak masa penjajahan Hindia Belanda sekalipun, pemerintah kolonial telah
menyadari peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu. (W. Riawan Tjandra / Dosen FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
• Pasal 18 UUD 1945
Pandangan Relawan Desa• Pasal 18 UUD 1945 diamandemen adalah bagian dari Bab VI Pemerintah Daerah,
yang artinya ayat (7) yang berbunyi Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang dan pasal 18 B yang menyebutkan Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang undang dan Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang. Dari hal tersebut maka kurang tepat bila UU tentang desa disusun atas nama amanat UUD 1945. Amanat Pasal 18 dan 18B UUD 1945 adalah amanat tentang UU Pemerintah Daerah, UU Keistimewaan Daerah dan UU Masyarakat Adat.
• Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR-RI/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya rekomendasi nomor 7 yang menekankan adanya otonomi bertingkat provinsi, kabupaten/kota serta desa atau dengan nama lain yang sejenis. Sebuah keharusan konstitusi, bahwa UU Desa harus merupakan penjelasan tentang otonomi tingkat III, bukan sekedar menjadikan desa sebagai local-self community, atau pelaksana tugas pelayanan semata.
Konstitusi Desa 1 Pada jaman penjajahan Belanda, dengan dikeluarkannya Wet Houddende
Decentralisatie in Nederlandsch Indie pada tanggal 23 Juli 1903, yang sering disingkat dengan Decentralisatie Wet 1903. Berdasarkan pasal 128 Indische Staatsregeling (IS), desa diberi hak untuk mengatur urusan rumah tangga mereka sendiri, namun dalam pelaksanaannya pemberian otonomi ini cenderung dipakai pihak kolonial untuk mempertahankan posisinya.
Dibawah pemerintahan Jepang, desa kembali bergerak pada pola pengaturan dan pengendalian pemerintah pusat pada waktu itu.
Di era Orde Lama, desa juga diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik dalam UU No 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah, UU No 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maupun dalam UU No 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah serta UU No 19 tahun 1965 tentang Desapraja.
Konstitusi Desa 2 Di Era Orde Baru, berdasarkan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah jo. UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, otonomi daerah dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan dominasi asas dekosentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam UU ini, kepala desa dijadikan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, sehingga kekuatan desa dihilangkan.
Dalam konteks otonomi daerah, dengan terbitnya UU No 22 tahun 1999, desa memasuki babak baru dengan kebangkitan desentralisasi dan demokrasi lokal. Karena berbagai kelemahan, maka UU No 22 Tahun 1999 diganti dengan berlakuknya UU No 32 Tahun 2004. Dalam konteks otonomi desa. Ada beberapa perubahan positif yang dapat mendorong peningkatan otonomi lokal dan desa, antara lain, yaitu: (1) Pengaturan tentang kewenangan lebih komprehensif, karena desa mempunyai hak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia; (2) Desa mendapatkan bagian (alokasi) dari dana alokasi daerah.
Kisah UU Desa no 6 / 2014 UU No 32 Tahun 2004, adalah UU tentang pemerintah daerah dengan
pengaturan desa hanya ada dalam 14 pasal ( 202–216), dan Desa diatur dengan pp no 72 tahun 2005.
UU No 32 Tahun 2004, pada tahun 2006 mulai diwacanakan dipecah menjadi 3 UU yaitu : UU Pemerintah daerah, UU Pemilihan Kepala Daerah dan UU Desa.
2008 DPR menginisiasi RUU Pembangunan Perdesaan yang kemudian dimentahkan oleh Kementerian dalam Negeri mengingat akan ada inisiasi UU Desa yang segera disusun oleh Pemerintah
2010 Badan Legislasi DPR RI memasukkan RUU Desa menjadi Prolegnas RUU Prioritas.
18 Desember 2013 DPR dan Pemerintah mengesahkan UU Desa 15 Januari 2014 Presiden Menandatangani UU Desa
Pengaturan Desa• Pengakuan dan penghormatan atas Desa dengan keberagamannya;• Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa demi
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;• Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;• Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk
pengembangan potensi dan Aset Desa untuk kesejahteraan;• Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka,
serta bertanggung jawab;• Meningkatkan pelayanan publik• Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa• Memajukan perekonomian• Menjadi subjek pembangunan
Kedudukan Desa (dulu & kini)UU 32/2004 UU 6/2014
• Desa berada di dalam dan di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
• Penjelasan tambahan: ‘Otonomi desa’ adalah bagian dari ‘otonomi daerah’ yang diserahkan ke desa.
• Pasal 5 Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota
• Penjelasan tambahan: ‘Otonomi desa’ tidak lagi menjadi sisanya ‘otonomi daerah’ (hak berian), melainkan pengakuan atas hak asal-usul yang dimiliki desa (bersumber dari hak bawaan)
Sistem Pemerintahan DesaMusyawarah Desa
Kepala Desa Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
Warga/Masyarakat
Perangkat Desa
(Pelayanan)
Panitia (ad-hok)
BUMDesMasyarakat kepentingan
khususBagian Wilayah
Desa
• RPJM-Desa dan RKP-Desa• APB-Desa• Peraturan Desa• Kinerja Pemerintah• Kerja Sama
Dipilih langsung
Perwakilan Bagian Wilayah desa yang dipilih secara Demokratis Lembaga
Kemasy/Adat
Mandat Kewenangan Desa• Kewenangan berdasarkan hak asal usul; • Kewenangan lokal berskala Desa; • Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan• Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aset Desa• Setiap desa pasti memiliki aset yang harus dikenali oleh perangkat dan
warganya• Selain fisik, desa memiliki aset sosial yang sangat besar• Desa diharapkan mampu mengelola aset untuk kesejahteraan warga
Sumberdaya Desa• Keuangan Desa ( PADes, DD APBN, BHPRD, ADD,
Bantuan APBD, Hibah dll ) • Manusia• Sosial dan Budaya• Ekonomi• Alam
Keberhasilan desa bergantung pada bagaimana desa mengelola Sumberdaya
Badan Usaha Milik Desa• Desa dapat membentuk BUM Desa, dibentuk untuk mendayagunakan
potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• BUM Desa melaksanakan pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi.
• Dibentuk melalui Musdes & ditetapkan dg Perdes• Organisasi Pengelola terpisah dengan Organisasai Pemdes• Pengola berkewajiban mengurus BUMDesa sesuai AD & ART
BUMDes Akan lebih mampu menterjemahkan UUD 1945 pasal 33
RPJMDes6 tahun
RKPDesJun-Sept
APBDesOkt-Des
Pelaksanaan Pengawasan
Jan-Des th berj
Laporan & Pertangungjawab
an RKPDes & APBDes
Juli & Jan
Siklus Kab
APBDes – P
Musyawarah Desa
Administrasi
Penyiapan Aparat Dan masyarakat• Pemahaman yang utuh tentang UU Desa harus dilsampaikan kepada seluruh
pemangku kepentingan desa (Pemdes, BPD, Organisasi Warga, Tokoh Adat )• Penyadaran masyakat bahwa inplementasi UU Desa berbasis modal sosial
yang berkarakter saling percaya• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan anggaran keuangan
desa agar dalam pengelolaan oleh pemerintah desa, akuntabel, partisipatif dan transparan
• Peningkatan kapastiatas Aparatur Pemerintah Desa, BPD, Kelompok Masyarakat desa, SKPD Kabupaten kota dan Propinsi.
Masyarakat Desa Cerdas, sadar Peran dan Aparat Desa Profesional, Kunci Keberhasilan Pelaksanaan
UU Desa
Kejanggalan UU Desa• UU Desa disahkan berdekatan dengan agenda Pemilihan Umum yang kemudian,
apakah menjadi sebuah kewajaran ketika para politisi mengambil kemanfaatan untuk keperluan Pemilu ?..., “Kita tahu bahwa setiap produk UU itu adalah produk politik sehingga tak bisa dihindari pasti ada kekuatan politik dalam setiap pembuatan UU” kata salah satu anggota Pansus RUU desa (des 2012)
• UU Desa memberikan masa Jabatan dan Syarat pendidikan pencalonan Kepala Desa, yang kurang pantas dalam kewajaran yaitu 3 kali masa jabatan dan berpendidikan kurang dari program wajib belajar, apakah ini bagian dari pemberian hadiah kepada kepala desa yang terus melakukan aksi mendorong UU Desa..?
• UU Desa inkonsisten dalam penghargaan terhadap hak asal usul dan penjelasan pasal 72 bertentangan dengan UU Pokok Agraria no 5 tahun 1960 tentang tanah bengkok, apakah ini salah satu bentuk ketergesa gesaan kejar tayang sebelum pemilu 2014..?
• UU Desa disusun sebelum UU Pemerintah Daerah disahkan, yang pada akhirnya UU Desa terkesan terlepas dari UU Pemerintah Daerah, apakah karena UU Desa lebih menarik untuk materi kampanye Pemilu 2014..?
• Perubahan PP 43 dan PP 60 dalam tahun yang sama, apakahboleh dianggap tidak adanya kesamaan pandangan tentang esensi UU Desa..?
DESAKonsepsi UU
Desa
Hak Asal Usul
Pemerintahan Desa
Sumber Pembiayaan
Kesejahteraan Aparat
Pemberdayaan Masy
PP No 43 Tahun 2014
DESA
PP No 60 Tahun 2014
Dana Desa APBN
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Desa, PDT Transmigrasi
Berebut DesaPP No 47 Tahun
2015
DESA
PP No 22 Tahun 2015
Dana Desa APBN
Keputusan Bersama 3 Menteri
Percepatan Pencairan Dana
Desa
-- Good Goverment –-Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi
-Reinventing Goverment --Katalis, Milik Masyarakat, Kompetitif, Digerakkan Oleh Misi, Berorentasi pada
Hasil, Berorentasi Pelayanan, Wirausaha, Antisipatif, Desentralisasi , Berorentasi Pasar
-Media Kekuatan Baru - John Naisbitt – Sumber kekuatan baru bukanlah uang yang berada dalam genggaman tangan
beberapa orang, namun informasi di tangan orang banyak, *
Artinya kekuatan baru sebuah Desa tergantung pada bagaimana masyarakat mampu menyebarluaskan informasi dan potensi yang dimiliki secara cerdas,
tegas dan luas.
Kata Kunci
Desa.click
server
Sistem aplikasi
diklat Internet akses
Sistem Informasi Desa
Desa Jauh Lebih SiapDari pada Supra Desa
Salam Bahagia Desa Indonesia
Suryokoco Suryoputrowww.suryokocosuryoputro.my.id