KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENANGGULANGAN TERORISME DI BIDANG TRANSPORTASI

NOMOR : HK.02.00/28/2018 NOMOR : PJ 26 Tahun 2018

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUHARDIALIUS : selaku Kepala Badan NasionalPenanggulangan Terorisme, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berkedudukan di Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Jalan Anyar, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- 2 -

2. BUDI KARYA SUMADI : Selaku Menteri Perhubungan RepublikIndonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 Tanggal 27 Juli 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Keija Periode Tahun 2014-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagaiberikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga pemerintah Non-Kementerian yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan Terorisme; mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasionalpenanggulangan Terorisme di bidang keija sama internasional.

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

c. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan dan potensi untukmemberikan dukungan dalam rangka keija sama penanggulangan terorisme di bidang transportasi.

d. bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakansecara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam NegaraKesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

- 3 -

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, PARA PIHAK memperhatikanperaturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional

- 4 -

Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian Perhubungan;

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penanggulangan Terorisme di Bidang Transportasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1KETENTUAN UMUM

1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek

- 5 -

vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

4. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

5. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

6. Perkeretaapian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

7. Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

PASAL 2MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan keija sama bagi PARA PIHAK dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan terorisme di bidang transportasi.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin keija sama dan sinergisitas dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan terorisme di bidang transportasi untuk keamanan negara.

- 6 -

PASAL 3RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Penyusunan program, strategi, dan kegiatan penanggulangan terorisme di bidang transportasi.

b. Koordinasi penanggulangan terorisme di bidang transportasi.c. Pemanfaatan kemampuan dan potensi sumber daya PARA PIHAK

dalam penanggulangan terorisme.d. Pertukaran data dan informasi dalam penanggulangan terorisme di

bidang transportasi.e. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam

penanggulangan terorisme di bidang transportasi.f. Sosialisasi penanggulangan terorisme di lingkungan Kementerian

Perhubungan.g. Kegiatan lain yang disepakati.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakansesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Peijanjian Keija Sama sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang dalam hal ini PIHAK PERTAMA diwakili oleh pejabat yang berwenang setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan PIHAK PERTAMA sesuai dengan bidang tugas, PIHAK KEDUA dalam hal ini diwakili oleh pejabat berwenang setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan bidang tugas masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Peijanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

(3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam Peijanjian Keija Sama memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka

- 7 -

Perjanjian Kerja Sama tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling tukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan hanya digunakan untuk kepentingan penanggulangan terorisme di bidang transportasi.

(2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis.

- 8 -

PASAL8MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari teijadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10 ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.