PEREKAYASAAN KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI DALAM PANDANGAN ...
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN · prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian...
Transcript of KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN · prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian...
KERANGKA KONSEPTUALAKUNTANSI PEMERINTAHAN
(Menurut PP No 71 Tahun 2010 ttg SAP)
Latar Belakang Terbitnya SAP
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Pengakuan, pengukuran dan Penyajian/pengungkapan
Pernyataan SAP
tedi – last 09/18
LATAR BELAKANG
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1) Terbitnya UU no 22 Tahun 1999 ttg Otonomi Daerah –dengan fokus tujuan penyelenggaraan pemerintahan yanglebih efisien, efektif,dan akuntabel.
2) Terbitnya UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negarayang memuat kekuasaan pengelolaan keuangan negara,APBN/APBD, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusatdengan Bank Indonesia (Bank Sentral), Pemerintah Daerah,luar negeri (negara/lembaga), Perusahaan privat, danorganisasi nir laba. – UU tsb menandai dimulainya ReformasiKeuangan Negara.
3) Terbitnya UU no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. – denganfokus desentralisasi yang menekankan kepada efektifitas danefisiensi pengelolaan sumber daya daerah dan goodgovernance.
Lanjutan : Latar Belakang ...
Reformasi keuangan negara mendorong lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan melalui PP No 24 tahun 2005
yang diganti dengan PP No 71 Tahun 2010.
Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut merupakan prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan pemerintah.
Sistem Akuntansi Pemerintahan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sistem Akuntansi Pemerintahan diartikan sebagai serangkaian prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan
pelaporan posisi serta operasi keuangan negara.
Sejalan dengan otonomi daerah, sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat Pemerintah Pusat diatur dengan peraturan Menteri
Keuangan, sedangkan pada tingkat Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan Gubernur/Walikota/Bupati
KERANGKA KONSEPTUAL
AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Karakteristik tujuan dan pelaporan keuangan negara dipengaruhioleh lingkungan operasional organisasi pemerintahan.Lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalampenetapan tujuan dan pelaporan keuangan negara adalah :
1) Struktur pemerintahan dan pelayanan yg diberikan, dgn ciri(1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan ;(2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatanpemerintah ; (3) adanya pengaruh proses politik, dan ;(4) hubungan pembayar pajak dengan pelayanan pemerintah.
2) Keuangan pemerintah, dengan ciri : (1) anggaran sebagaipernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alatpengendalian ; (2) investasi dalam aset yang tidak langsungmenghasilkan pendapatan ; (3) kemungkinan penggunaanakuntansi dana untuk tujuan pengendalian.
Lanjutan : Kerangka Konseptual…
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki tujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua
kelompok pengguna (masyarakat ; DPR/D ; Lembaga Pengawas ; Lembaga Pemeriksa ; Pihak yang berperan dalam proses donasi,
investasi dan pinjaman ; Pemerintah).
Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing
pengguna.
Pemerintah harus mempertimbangkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bagi keperluan :
1) perencanaan,
2) pengendalian, dan
3) pengambilan keputusan.
Lanjutan : Kerangka Konseptual…
Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan, yaitu :
1) Pemerintah Pusat,
2) Pemerintah Daerah,
3) Satuan Organisasi pada pemerintah pusat/daerah,
4) organisasi lain yang ditentukan oleh UU.
Penetapan entitas pelaporan mempertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, penguasaan aset, yurisdiksi,
tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari
entitas pelaporan lainnya.
Lanjutan : Kerangka Konseptual…
Laporan keuangan terutama digunakan untuk :
1) membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiyaan dengan anggaran yang ditetapkan ;
2) menilai kondisi keuangan ;
3) mengevaluasi efektifitas dan efisiensi entitas pelaporan,
4) menentukan kepatuhannya kepada regulasi/hukum.
Laporan keuangan tersebut disusun untuk kepentingan :
1) Akuntabilitas
2) Manajemen
3) Transparansi
4) Keseimbangan antar generasi
5) Evaluasi Kinerja
Lanjutan : Kerangka Konseptual…
Tujuan pelaporan keuangan secara rinci menyediakan informasimengenai :
1) Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayaiseluruh pengeluaran.
2) Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi danalokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturanperundang-undangan.
3) Jml sumber daya yang digunakan serta hasil yang dicapainya.
4) Pendanaan seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas.
5) Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitandengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendekmaupun jangka panjang, termasuk yang berasal daripenerimaan pajak dan pinjaman.
6) Perubahan (kenaikan/penurunan) posisi keuangan entitaspelaporan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selamaperiode pelaporan..
Lanjutan : Kerangka Konseptual…
Asumsi dasar yang dibangun dalam pelaporan keuangan
dengan maksud agar standar akuntansi pemerintahan
dapat diterapkan adalah :
1) Kemandirian entitas dlm pengelolaan anggaran,
2) Kesinambungan entitas,
3) Keterukuran dalam satuan uang.
Lanjutan : Kerangka Konseptual…
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, yaitu :
1) Relevan, artinya bahwa laporan keuangan dapatdihubungkan dengan tujuan penggunaannya,memiliki manfaat umpan balik, prediktif, tepatwaktu dan lengkap.
2) Andal, artinya laporan keuangan disajikan secarajujur, dapat diverifikasi, dan objektif.
3) Dapat dibandingkan, artinya laporan keuangan dapatdibandingkan dengan laporan keuangansebelumnya.
4) Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikandalam laporan keuangan dapat dipahami oleh users.
…lanjutan ; kerangka konseptual
Prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah :
1.Basis akuntansi
2.Prinsip nilai historis
3.Prinsip realisasi
4.Prinsip substansi mengungguli bentuk formal
5.Prinsip periodisitas
6.Prinsip konsistensi
7.Prinsip pengungkapan lengkap
8.Prinsip penyajian wajar.
…lanjutan : kerangka konseptual
Faktor yang menjadi kendala dalam informasi akuntansi dan
laporan keuangan pemerintah adalah :
1.Materialitas
2.Pertimbangan biaya dan manfaat
3.Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.
Catatan :
Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah
setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi
yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan
keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan
(limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan.
Lanjutan : Kerangka Konseptual…
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merinci laporan
keuangan yang harus disusun dan disajikan oleh entitas
pelaporan keuangan, yaitu :
A. Laporan Pelaksanaan Anggaran (Budgetary Reports) :
1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
B. Laporan Finansial (Financial Reports) :
3) Neraca
4) Laporan Operasional (LO)
5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE
6) Laporan Arus Kas (LAK)
7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Lanjutan : Kerangka Konseptual…
Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan laporan
keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan
menggunakan Basis akuntansi Akrual untuk pemgakuan :
Pendapatan – LO, dan beban unsur pada LO.
Aset, kewajiban, dan ekuitas unsur pada Neraca
Penggunaan Basis Kas masih memungkinkan bila ada
peraturan perundang-undangan mewajibkan demikian,
misalnya pada LRA untuk pengakuan :
Pendapatan – LRA, dan Belanja,
Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan
PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN
PENGAKUAN.
Pengakuan dalam akuntansi proses penetapan
terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian/peristiwa
dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang
melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-
LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban,
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas
pelaporan.
Pengakuan atas suatu kejadian/peristiwa dalam akuntansi
mempertimkan aspek materialitas.
…
Kriteria Pengakuan suatu kejadian/peristiwa :
1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi dari
suatu kejadian/peristiwa tsb akan mengalir ke/dari entitas
pelaporan ybs. Pengkajian derajat kepastian yang
melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan
dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat
penyusunan laporan keuangan.
2. Kejadian/peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya
yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal
Kriteria pengakuan didasarkan pada : (a) nilai uang akibat
peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan
pengukurannya, atau ; (b) hasil estimasi yang layak.
…
PENGUKURAN.
Pengukuran dalam akuntansi proses penetapan nilai uang
untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.
Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai
perolehan historis menggunakan mata uang rupiah, dan bila
terdapat transaksi dalam mata uang asing maka dikonversi
terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
PENYAJIAN/PENGUNGKAPAN.
Penyajian/pengungkapan dalam akuntansi memberikan
informasi keuangan berikut penjelasanya secara terstruktur dalam
laporan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat memberikan
manfaat bagi penggunanya.
PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam
rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan.
Standar tersebut dikembangkan dengan mengacu
kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan
bentuk standarisasi pengaturan dalam perlakuan
akuntansi (pengakuan dan pengukuran) dan
penyajian/pengungkapannya dalam laporan keuangan.
Lanjutan : Pernyataan SAP
SAP Terdiri atas :
PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan
PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran
PSAP 03 : Laporan Arus Kas
PSAP 04 : Catatan Atas Laporan Keuangan
PSAP 05 : Akuntansi Persediaan
PSAP 06 : Akuntansi Investasi
PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap
PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban
PSAP 10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi
dan Peristiwa Luar Biasa
PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian
PSAP 12 : Laporan Operasional