Kerangka Kebijakan Pendanaan Hibah Air Minum dalam Upaya...

Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman

Kementerian PPN/BAPPENAS

Kerangka Kebijakan Pendanaan Hibah Air Minum dalam Upaya Mencapai Universal Access

Jakarta, 22-23 Agustus 2019

Target dan Capaian Penyediaan Akses Air Minum

Target dan Capaian Penyediaan Air Minum

3

RPJMN 2015-2019

2024

RPJMN 2020-2024

2019

RPJMN 2025-2029

20152030

Target:

100% Akses

Air Minum Aman

Definisi Akses Air Minum Aman

(Sesuai Definisi SDGs)

Target:

100% Akses

Air Minum Layak

Definisi Akses Air Minum Layak(Sesuai Definisi MDGs)

Akses terhadap sumber air minum layak (ledeng, air hujan, sumur bor, air terlindung + jarak >10 m)

Road To SDG

Target:Akses Air Minum Layak 75.34%

dengan Akses Perpipaan 30.45%Capaian :

1. Akses Air Minum Layak Tahun 2018 : 61,29%

(Perhitungan dengan formula yang dikoreksi)2. Akses Air Minum Layak Tahun 2018 : 73,12%

(Perhitungan dengan formula lama)3. Akses Perpipaan Tahun 2018 20,29%

Sumber : Hasil Olah Susenas BPS, 2018

Aksesibilitas (Lokasisumber air minum di

dalam/ halaman rumah)

Ketersediaan (tersediasetiap saat dibutuhkan)

Akses terhadap sumber air minum layak

Memenuhi Standar KualitasFisik, Kimia

(Fl dan Ar), dan Biologi Air Minum (bebas E.Coli)

Ladder IVAkses Aman

Ladder IIIAkses Layak+ Ketersediaan

Ladder IIAkses Layak+ Aksesibilitas

Ladder IAkses Layak

Capaian Akses Air Minum Layak

Capaian Akses Air Minum LayakSumber : Hasil Olahan Bappenas, Susenas BPS 2015-2018

• Rata-rata peningkatan akses air minum layak setiap tahun + 1%• Capaian kepemilikan terhadap akses perpipaan meningkat + 1-

2% per tahun. Capaian kepemilikan terhadap akses perpipaantahun 2018 adalah 20,29%.

• Pada tahun 2018, hanya sekitar 50% dari akses perpipaan yang digunakan sebagai sumber air minum.

Capaian Proxy Menuju

Akses Air Minum Aman (2018)Sumber : Hasil Olahan Bappenas, Susenas BPS 2018

55.48% 55.60% 59.07% 61.29%

15.71% 15.73%19.79% 20.29%

9.13% 9.03% 10.37% 10.29%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018

Akses Air Minum Layak

Kepemilikan Pipa

Penggunaan Akses Pipa untuk Air Minum

61.29%

32.50% 31.14% 29.27%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Akses Layak Akses Layak onPremises

Akses Layak onPremises dan

Tersedia

Akses Layak onPremises dan

Kualitas

• Belum terdapat baseline akses air minum aman• perhitungan akses air minum aman melalui susenas dan

PKAM dalam proses persiapan

Breakdown Capaian Akses Air Minum Layak per Provinsi

49

.67

% 58

.19

%

57

.68

%

56

.82

%

59

.78

%

60

.46

%

38

.46

% 45

.81

% 52

.93

%

78

.45

%

60

.87

%

48

.51

%

68

.27

%

68

.09

%

66

.01

%

41

.44

%

77

.73

%

63

.76

%

61.3

8%

65

.98

%

54

.87

%

57

.74

%

76

.23

%

78

.40

%

57

.02

%

55

.67

%

66

.38

%

71

.87

%

60

.34

%

51

.10

% 59

.06

%

60

.19

%

60

.28

%

50

.72

%

53

.17

% 59

.63

%

58

.08

%

62

.07

%

61

.16

%

60

.80

%

44

.21

%

48

.94

%

55

.12

%

78

.47

%

63

.85

%

51

.65

%

69

.95

%

71

.65

%

65

.37

%

49

.46

%

78

.47

%

66.0

0%

68

.89

%

69

.50

%

56

.77

%

60

.22

%

76

.84

%

83

.26

%

59

.28

%

58

.70

% 67

.50

%

73

.08

%

64

.85

%

53

.08

%

68.5

1%

63

.50

%

60

.98

%

51

.14

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Akses Air Minum Layak Tahun 2017 Akses Air Minum Layak Tahun 2018

Sebaran Capaian Akses Air Minum Layak per ProvinsiSumber : Hasil Olahan Bappenas, Susenas BPS 2017-2018

- Capaian nasional tahun 2018 sebesar 61,29%- 17 provinsi > rata-rata nasional- 17 provinsi < rata-rata nasional

Capaian Nasional tahun 2018 (61,29%)

Breakdown Capaian Akses Perpipaan per Provinsi

Sebaran Capaian Kepemilikan Akses Jaringan Perpipaan (JP) per ProvinsiSumber : Hasil Olahan Bappenas, Susenas BPS 2017-2018

16

.26

% 23

.37

%

25

.35

%

4.5

9%

18

.35

%

23.8

8%

14

.07

%

3.3

7%

4.6

3%

64

.05

%

37

.64

%

13

.00

%

21.7

4%

12

.61

% 19

.28

%

10

.43

%

42

.28

%

24

.51

%

15

.38

%

14

.15

%

19

.07

%

40

.61

%

61

.36

%

39

.61

%

20

.21

%

17

.45

% 24

.52

%

19

.02

% 25

.17

%

12

.62

%

21

.62

%

30

.23

%

13

.35

%

10

.03

%16

.84

%

22

.16

%

25

.37

%

4.6

2%

19

.32

%

24

.54

%

14

.67

%

3.4

9%

6.4

2%

61

.44

%

37

.96

%

13

.18

%

22

.08

%

17

.43

%

19

.26

%

12.2

1%

42

.35

%

23

.13

%

18

.23

%

15

.92

%

19

.90

%

42

.24

%

60

.36

%

46

.12

%

19

.78

%

16

.88

%

25

.63

%

20

.73

%

25

.89

%

13

.85

%

18

.82

%

34

.51

%

15

.19

%

8.5

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Akses Perpipaan Tahun 2017 Akses Perpipaan Tahun 2018

- Capaian nasional tahun 2018 sebesar 20,29%- 15 provinsi > rata-rata nasional- 19 provinsi < rata-rata nasional

Target Penyediaan Air Minum Tahun 2024

58.92%61.29%

75.34%

16.74% 20.29%

30.45%

42.76%41.13%

45.78%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2017 2019 2021 2023

Akse

s (%

)

Tahun

Layak Pipa Non Pipa Terlindungi

Target 2020 2021 2022 2023 2024

Akses Air Minum

Layak 66% 68% 70% 73% 75%

Akses Perpipaan 23% 25% 27% 28% 30%

Akses BJP 42% 43% 44% 45% 46%

Target RPJMN 2020-2024 :Penyediaan akses air minum layak dan aman

❑Tersedianya akses air minum layak 75% pada tahun 2024• Tersedianya akses air minum aman (perpipaan) 30% pada tahun 2024

8

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYEDIAAN

AKSES AIR MINUM LAYAK DAN AMAN TAHUN 2020-2024

Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk

penyediaan air minum layak dan aman

•Peningkatan komitmen dan kapasitas Pemda

•Peningkatan kualitas dokumen perencanaan air minum yang terintegrasi

•Peningkatan sinergi dan kolaborasi penyediaan akses air minum antar program dan antar stakeholder (pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, unit pelaksana, dan masyarakat) melalui penguatan peran Pokja PPAS/AMPL di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten

•Pembentukan badan regulator air minum

•Pengembangan sumber alternatif pendanaan untuk pengembangan SPAM dan skema investasi badan usaha

Peningkatan kapasitas dan pelayanann

penyelenggara air minum

• Penyehatan PDAM, UPTD, KPSPAM dan dan penyelenggara air minum lainnyamelalui bantuan teknis dan non teknis, antara lain penurunantingkat kehilangan air (NRW), efisiensi produksi, pengelolaan keuangan dan SDM, penerapan Tarif FCR, serta peningkatan kualitaspelayanan

• Penerapan Rencana Pengamanan Air Minum dan Pengawasan Kualitas Air Minum

• Penerapan Smart Grid Water Management

• Zona Air Minum Prima (ZAMP)

Pengembangan dan pengelolaan SPAM

• Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan (pembangunan baru, peningkatan dan perluasan) dan pengelolaan (operasi, pemeliharaan, dan perbaikan) SPAM Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi

• Asset Management

• SPAM Rawan Air

• SPAM Regional

• Pemanfaatan berbagai sumber air baku (bauran) diantaranya tampungan air (bendungan, embung, dan lain lain), pemanenan air hujan, dan grey water

Perubahan perilaku masyarakat untuk

mendukung upaya konservasi sumber daya

air dan penyediaan air minum layak dan aman

•Penyadaran masyarakat untuk perilaku hemat air, peningkatan willingness to pay, dan penggunaan sumber air minumaman.

•Pengurangan pemanfaatan air tanah di daerah yang telah terlayani SPAM.

•Konservasi sumber air baku untuk air minum berbasis masyarakat

9

MATRIKS PEMBANGUNAN RPJMN

INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS 1 DAN KEGIATAN

PRIORITAS 2

No

Program

Prioritas/Kegiatan

Prioritas

IndikatorBaseline

2018

Target

2024Lokasi

PP 1

Infrastruktur Pelayanan Dasar

Proporsi rumah tangga yang menempatihunian dengan akses air minum layak (%)

61.29JP: 20,29

BJP: 41,13

75.34JP: 30,45

BJP: 45,78

514 Kab/Kota untuk pemenuhan aksesdasar air minum

Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman* (%) N/A

514 Kab/Kota untuk pemenuhan aksesdasar air minum

KP 2

Penyediaan Akses Air Minum dan

Sanitasi Layak dan Aman

Jumlah sambungan rumah tangga denganakses air minum layak perpipaan (SR)

14.119.460 24.457.290 514 Kab/Kota untuk pemenuhan akses

dasar air minum

Jumlah rumah tangga dengan akses air minumlayak non perpipaan (BJP) (SR)

29.510.794 35.528.207 514 Kab/Kota untuk pemenuhan akses

dasar air minum

Jumlah rumah tangga dengan akses air minumaman (RT) (kumulatif) N/A

514 Kab/Kota untuk pemenuhanakses dasar air minum

Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%) 59 100Seluruh PDAM di 34 Provinsi

(perhitungan akses air minum aman melaluisusenas dan PKAM dalam proses persiapan)

(perhitungan akses air minum aman melaluisusenas dan PKAM dalam proses persiapan)

10

Indikator Proyek Prioritas Nasional (ProPN)

NoProPN

Indikator Baseline Target 2024 Lokasi

ProPN1

Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi

Layak dan Aman

Pengembangan SPAM Regional (lpd)2,640 56,668

7 Kawasan Metropolitan dan 3 KawasanMetropolitan Baru

Penambahan Kapasitas SPAM (Peningkatan dan/atau Pembangunan Baru, termasuk dari pengembangan SPAM Regional)(lpd)

11,11955,594

514 Kab/Kota

Pemanfaatan Kapasitas Terpasang (SR)6,828 34,139 514 Kab/Kota

Penurunan tingkat kebocoran (NRW) PDAM (%) 33% 25% Seluruh PDAM di 34 Provinsi

Jumlah Kawasan dengan peningkatan pelayanan akses air minum non perpipaan layak dan aman (kawasan)

1195 Desa, 33Kawasan Perbatasan,

23 Pulau

1802 Desa, 208 Kawasan Perbatasan, 126 Pulau

Daerah Rawan Air, Perbatasan dan Kepulauan

ProPN2

Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi

yang Layak dan Aman

Persentase PDAM yang memiliki Business Plan menuju akses 100% aman yang berlaku hingga tahun 2024 (%)

N/A 100 Seluruh PDAM di 34 Provinsi

Peningkatan kinerja penyelenggara atau operator air minum (UPTD, KPSPAMS dll) (%)

N/A 100 514 Kab/Kota u

ProPN3

Peraturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi

yang Layak dan Aman

Jumlah Kab/Kota yang memiliki Jakstrada yang telah dilegalkan(Kab/Kota)

N/A 514 514 Kab/Kota

Jumlah Kab/Kota yang memiliki RISPAM yang telah dilegalkan(Kab/Kota)

N/A 508508 Kab/Kota untuk pemenuhan akses

dasar air minum (tanpa Provinsi DKI Jakarta)

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki SK Kepala Daerah tentang tariff FCR dan/atauPerda penyertaan modal N/A 514 514 Kab/Kota

Jumlah NSPK terkait air minum dan sanitasi yang tersusun (unit) N/A 4 Nasional

ProPN4

Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi

Aman

Persentase PDAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)

N/A 100 Seluruh PDAM di 34 Provinsi

Jumlah kab/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum N/A 514 514 Kab/Kota

11

MATRIKS PEMBANGUNAN RPJMN

INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS 3 (PP 3) DAN

KEGIATAN PRIORITAS 5 (KP 5)

NoProgram

Prioritas/Kegiatan Prioritas

Indikator BaselineTarget

Lokasi2024

PP 3 InfrastrukturPerkotaan

Persentase pangsa angkutan umum(%)

Share PDRB per kapita dibandingkandengan laju urbanisasi (%)

KP 5 Penyediaan Akses Air Minum

dan Sanitasi Layak dan Aman

di Perkotaan

Jumlah kawasan perkotaan prioritasdengan penyediaan danpenyelenggaraan akses air minum danair limbah yang aman dan handal(Kab/Kota)

N/A N/A7 Wilayah Metropolitan, 3 Wilayah Metropolitan

Baru, 4 Kota Baru

(dalam proses analisa tim perkotaan)

12

Indikator Proyek Prioritas Nasional (ProPN)

No Program Prioritas/Kegiatan

Prioritas

Indikator Baseline Target2024

Lokasi

ProPN1

Penyediaan danPenyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air

Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)N/A 37

Kota Medan, Palembang, Kota Tangerang, Jakarta, Kota Bandung, Bandung, Sumedang, Kota Bogor, Kota

Depok, Kota Bekasi, Bogor, Bekasi, Kota Semarang, Kendal, Demak, Semarang, Kota Salatiga, Grobongan,

Kota Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Kota Denpasar, Bangli, Gianyar, Tabanan, Kota Banjarmasin, Banjar Baru, Barito Kuala, Banjar, Kota Makassar, Maros, Gowa, Takalar, Maja, Sorong

Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management

N/A 12Denpasar, Gianyar, Kota Palembang, Kota Makassar, Banjar, Jakarta, Kota Bandung, Bogor, Bekasi, Kota

Semarang, Kota Bogor, Kota Depok

Jumlah kab/kota yang menyelenggarakanpelayanan air minum dan air limbah yang

terintegerasi (kab/kota/kawasanN/A 3 Kota Medan, Kota Pelembang, Kota Bogor

Jumlah NSPK terkait layanan air minumdan sanitasi yang terintegrasi (unit)

N/A 2 Pusat

Program Pembangunan 10 Juta Sambungan Rumah

14

Komponen Rencana Aksi Pembangunan 10 Juta SR

Komponen I

Perencanaan

• Penyusunan

Renaksi10 Juta SR

Nasional dan Daerah

• Penyusunan dan

Pendampingan

RPJMD dan RKPD

• Penyusunan dan

Pendampingan

Jakstrada dan RISPAM

• Penyusunan Business

Plan PDAM dan

RPAM

• Penyusunan Business

Plan Penyelenggara

Air Minum lainnya

Komponen II

Kelembagaan

• Peningkatan Kinerja

PDAM


UPTD


KPSPAM

Komponen III

Pengembangan SPAM

• Pemulihan Kualitas Air

Sungai dan Danau

• Reforestasi

• Penyediaan Air Baku

• Pengembangan

Kapasitas SPAM

(Pembangunan Baru,

Peningkatan SPAM,

Perluasan SPAM)

• Pembangunan

Sambungan Rumah

• Pengawasan Kualitas

Air Minum

• Peningkatan

Kesadaran

Masyarakat

Komponen IV

Skema Pendanaan

• Penyusunan

Kebijakan dan

Strategi Pendanaan

• Pengembangan

Skema Pendanaan

Alternatif

Komponen V

Koordinasi dan

Pengelolaan Program 10

Juta Sambungan Rumah

• Koordinasi dan sinergi

antar stakeholder

• Pemantauan,

Pengendalian, dan

Evaluasi

• Pengembangan

Sistem Data dan

Informasi Terpadu

Penambahan SR Per Provinsi Tahun 2024

151,254 379,743

232,355 132,441

166,185 480,625

39,403 32,990

25,661 229,685

316,774 1,508,744

1,643,946 198,512

1,295,596 554,441

89,736 350,022

191,251 257,818

102,887 257,691

113,244 317,624

74,250 81,284

377,730 154,162

51,155 45,489

116,624 79,962

35,097 34,407

- 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000

Aceh

Sumatera UtaraSumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Kepulauan Bangka Belitung

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Utara

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

• Penentuan target layanan perpipaan di tiap provinsi dilakukan berdasarkan pembobotan jumlah %penduduk

perkotaan, Kapasitas Fiskal, %Desa Rawan Air di tiap provinsi.

• Penetapan target didasarkan pada target akses perpipaan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu 30%.

Asumsi perhitungan:

• 1 SR melayani 1 Rumah Tangga

• 1 Rumah Tangga terdiri atas 4,1

jiwa (Rata-rata jiwa di tiap RT)10.118.778 SR

Total penambahan SR di tahun 2024 mencapai:

Intervensi Utama MendukungPembangunan 10 Juta SR

Penurunan NRW

(Target 25%)

1,316,575 SR

Pemanfaatan Idle Capacity (Perluasan/Pembangunan

Jaringan Distribusi)

6,043,300 SR

Peningkatan/Pembangunan IPA Baru

1,549,899 SR

Air Baku dari Bendungan(pembangunan baru)

1,734,400 SR

SPAM Regional

1,015,000 SR

Strategi Pembangunan 10 Juta SR

Pembangunan baru SPAM Regional, SPAM Perkotaan,

dan SPAM Perdesaan• Kapasitas IPA baru yang diperlukan : 62.458 L/dtk atau setara

untuk 6.245.800 SR (asumsi 1 L/dtk = 100 SR)

Penurunan angka kebocoran (target nasional 2024 : 25%)

• Rata-rata NRW nasional tahun 2018 : 33% (Sumber : Buku Kinerja

BPPSPAM, 2018)

• Kapasitas produksi dengan menurunkan angka kebocoran : 47.124 L/dtk

Optimalisasi SPAM eksisting melalui pemanfaatan idle capacity.

• Kapasitas tidak terpasang (idle capacity) saat ini : 44.003 L/dtk ( Sumber :

SIMSPAM, Kementerian PUPR)

• Target yang akan dimanfaatkan (asumsi idle capacity 10%) : 20.673 L/dtk

1

2

3

Pembangunan baru

SPAM

Penurunan angka

kebocoran

Optimalisasi dan

Peningkatan SPAM

eksisting

Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Air Minum

KEBUTUHAN PENDANAAN DALAM PENCAPAIAN TARGET AIR MINUM 2020-2024

APBN 39% (95,3 T)

APBD Reguler 31% (75,8 T)

DAK 20% (48,9 T)

KPBU 10% (24,4 T)

244,57

Triliun

Rupiah

Catatan:1) Asumsi kebutuhan jaringan perpipaan Rp 10 Juta/SR2) Sumber pendanaan APBN diarahkan untuk daerah

rendah akses dan kapasitas fiskal rendah3) Sisanya menggunakan sumber pendanaan APBD4) Sumber pendanaan APBD dibagi menjadi APBD

Reguler (60%) dan DAK (40%)5) Skema KPBU diarahkan untuk kawasan

metropolitan dan metropolitan baru

Sumber: Exercise BS RPJMN 2020-2024 Bappenas

POTENSI SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF UNTUK AIR MINUM DAN SANITASI

ZISWAF

Lebih dari 13 M

Dan akan

dikembangkan

skema nasionalnya

Micro-credit

Sanitasi

Potensi

21 M

DAK Sanitasi

7,11 T

(2015-2019) dan

terus meningkat

Dana Desa

Potensi 70 T

(2019)

sAIIG

400 M

(2012-2020)

Lainnya:

KPBU, PINA ,

CSR, Filantropi,

Blended

Finance

Hibah Sanitasi

50 M

(2012-2017)

Hibah APBN

Air Limbah

Setempat

137 M

(SPPH 2019)

Hibah Air

Minum

Perkotaan

800 M

(2018)

DAK Air Minum

7,29 T

(2015-2019) dan

terus meningkat

Hibah Air

Minum

Perdesaan

200 M (2018)

Telah

teralokasikan

Rp 671 M

Bentuk

pendanaan

alternatif

yang perlu

dikembangkan

Terima Kasih

Komponen Rencana Aksi Pembangunan 10 Juta SR(Komponen 1 - Perencanaan)

No. Program KegiatanIndikator Kegiatan/Output

Satuan

Target Indikatif Alokasi

Anggaran 5 tahun (Rp

Juta)

Sumber Pembiayaan

Instansi Pelaksana/Penanggungjawab2020 2021 2022 2023 2024

1 Perencanaan

1.1

Penyusunan Rencana Aksi 10 Juta SR di tingkat Nasional dan Daerah

Tersusunnya dokumen rencana aksi pembangunan 10 juta SR air minum pada tingkat nasional

Dokumen 1 APBN 1. Kementerian PPN Bappenas

2. Kemendagri3. Pemda

Tersusunnya dokumen rencana aksi pembangunan 10 Juta SR pada Tingkat Provinsi

Dokumen 34APBN dan APBD

Provinsi

1.2Penyusunan dan Pendampingan RPJMD dan RKPD

Jumlah kab/kota yang telah menyusun dokumenRPJMD dan RKPD dengan telah mengakomodir rencanaaksi 10 juta SR

Kab/Kota 514APBN dan APBD

Prov danKab/Kota

1. Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri,

2. Pemda

1.3

Penyusunan danPendampinganJakstrada danRISPAM

Jumlah kab/kota yang telah menyusun dokumenJakstrada

Kab/Kota 102 103 103 103 103 APBN dan APBD1. Kementerian PUPR2. Kemendagri3. Pemerintah Daerah

Jumlah kab/kota yang telah menyusun dokumenRISPAM

Kab/Kota 102 103 103 103 103 APBN dan APBD1. Kementerian PUPR2. Kemendagri3. Pemerintah Daerah

Komponen Rencana Aksi Pembangunan 10 Juta SR(Komponen 1 - Perencanaan)


Satuan

Target

Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun

(Rp Juta)

SumberPembiayaan

InstansiPelaksana/Penanggungj

awab2020 2021 2022 2023 2024

1 Perencanaan

1.4Penyusunan Business Plan PDAM dan RPAM

Persentase jumlah PDAM yang telahmenyusun business plan denganmengakomodir rencana aksi 10 juta SR

Persen 20 40 60 80 100APBN dan dana internal PDAM

1. Kementerian PUPR2. Kemendagri3. PDAM

Persentase PDAM yang telah menyusundokumen RPAM

Persen 20 40 60 80 100APBN dan dana internal PDAM

1. Kementerian PUPR2. Kemendagri3. PDAM

1.5Penyusunan RencanaKerja PenyelenggaraAir Minum Lainnya

Persentase jumlah penyelenggara air minum (diluar PDAM) yang telah menyusundokumen rencana kerja denganmengakomodir rencana aksi 10 juta SR

Persen 20 40 60 80 100 APBN dan APBD

1. Kementerian PUPR2. Pemda3. Penyelenggara air

minum lainnya

Komponen Rencana Aksi Pembangunan 10 Juta SR(Komponen 2 - Kelembagaan)


Satuan



Juta)

Sumber PembiayaanInstansi

Pelaksana/Penanggungjawab2020 2021 2022 2023 2024

2 Kelembagaan

2.1Peningkatan Kinerja

PDAM100% PDAM dengan status kinerja sehat Persen 67.2 75.4 83.6 91.8 100

APBN, APBD, DanaInternal PDAM

1. Kementerian PUPR 2. Kemendagri3. PDAM


UPTD100% UPTD dengan status kinerja sehat Persen 20 40 60 80 100 APBN dan APBD

1. Kementerian PUPR 2. Kemendes, PDTT3. UPTD


KPSPAMS100% KPSPAMS dengan status kinerja yang

baikPersen 20 40 60 80 100

APBN, APBD danDana Internal

KPSPAMS

1. Kementerian PUPR2. Kemendes, PDTT3. KPSPAMS

Komponen Rencana Aksi Pembangunan 10 Juta SR(Komponen 3 – Pengembangan SPAM)


SatuanTarget Indikatif Alokasi

Anggaran 5 tahun (Rp Juta)

Sumber Pembiayaan

Instansi Pelaksana/Penanggungjawab2020 2021 2022 2023 2024

3Pengembangan SPAM

3.1Pemulihan Kualitas Air

Sungai dan Danau

Jumlah lokasi DAS Prioritas yang ditingkatkan kualitas airnya

DAS 3 6 9 12 15 APBN dan APBD

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Pemda

Jumlah lokasi danau prioritas yang ditingkatkan kualitas airnya

Danau 3 6 9 12 15 APBN dan APBD


2. Pemda

3.2 ReforestasiLuas pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air

Juta Ha 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 APBN dan APBD


2. Pemda3.2 Penyediaan Air Baku Kapasitas air baku terbangun L/det 27.837 55.674 83.511 111.348 139.185 APBN, KPBU Kementerian PUPR

3.3

Pengembangan Kapasitas SPAM

(Pembangunan Baru, Peningkatan SPAM,

Perluasan SPAM)

Kapasitas terbangun melaluiPembangunan, Peningkatan dan PerluasanSPAM

L/det(Kumulatif)

12.492 24.983 37.475 49.966 62.458

APBN, APBD, KPBU, Dana Internal

PDAM

1. Kementerian PUPR2. Pemda3. Badan Usaha

Kapasitas terbangun melalui OptimalisasiSPAM

L/det(Kumulatif)

4.666 9.332 13.998 18.664 23.330

APBN, APBD, KPBU, Dana Internal

PDAM

1. Kementerian PUPR2. Pemda3. Badan Usaha

3.4Pembangunan

Sambungan RumahJumlah Sambungan Rumah terbangun SR 2,105,633 4,211,266 6,316,899 8,422,532 10,528,165

APBN, APBD, Dana Internal PDAM,

Masyarakat

1. Kementerian PUPR 2. Pemerintah Daerah3. Penyelenggara4. Masyarakat

3.5Pengawasan Kualitas

Air MinumJumlah Kab/Kota yang melaksanakan program Pengawasan Kualitas Air Minum

kab/kota 514 APBN, APBD Kementerian Kesehatan

3.6Peningkatan Kesadaran

Masyarakat

Terlaksananya program peningkatankesadaran masyarakat di tiap kab/kota

kab/kota 514APBN. APBD.

KelompokMasyarakat

1. Kementerian DalamNegeri

2. Kementerian Kesehatan3. Masyarakat

Komponen Rencana Aksi Pembangunan 10 Juta SR(Komponen 4 – Skema Pendanaan SPAM)


SatuanTarget

Program/Kegiatan Eksisting

(Program dan Sasaran)

Indikatif Alokasi


Juta)

Sumber Pembiayaan

InstansiPelaksana/Penanggungja

wab

2020 2021 2022 2023 2024

4Skema

Pendanaan

4.1Penyusunan Kebijakan

dan Strategi Pendanaan Tersusunnya kebijakan dan strategi pendanaan

Dokumen 1 APBN1. Kementerian

PPN/Bappenas2. Kementerian Keuangan

4.2Pengembangan Skema Pendanaan Alternatif

Tersedianya skema pendanaan alternatif

Dokumen 1 APBN1. Kementerian

PPN/Bappenas2. Kementerian Keuangan

Komponen Rencana Aksi Pembangunan 10 Juta SR(Komponen 5 – Koordinasi dan Pengelolaan Program 10 Juta SR )


Satuan



Juta)

Sumber PembiayaanInstansi

Pelaksana/Penanggungjawab2020 2021 2022 2023 2024

5

Koordinasi dan Pengelolaan Program 10

Juta Sambungan

Rumah

5.1Koordinasi dan Sinergi Antar Stakeholders

Terlaksananya kegiatan koordinasisecara berkala terhadap rencanapembangunan 10 Juta SR

Kegiatan 4 4 4 4 4 APBNKementerian PPN/Bappenas

Kajian kebijakan penyelenggaraan SPAM

Dokumen 1 1 1 1 1 APBNKementerian PPN/Bappenas

5.2Pemantauan,

Pengendalian, dan Evaluasi

Terlaksananya kegiatanpemantauan, pengendalian danevaluasi terhadap pembangunan 10 juta SR air minum

Kegiatan pemantauan,

pengendalian dan evaluasi

2 2 2 2 2 APBNKementerian PPN/ Bappenas

5.3Pengembangan Sistem Data dan

Informasi Terpadu

Tersedianya sistem data dan informasi terpadu

Sistem Informasi Terpadu

1 APBNKementerianPPN/Bappenas

29

Program danKegiatanEksisting

Dukungan TerhadapRencana Aksi

Sasaran WaktuPelaksanaan

SumberPembiayaan

Biaya PenanggungJawab

Lokasi PenerimaManfaat

National Urban Water SupplyProject (NUWSP)

• Pembangunan SPAM yang baru di perkotaan

• Perluasan danoptimalisasi SPAM eksisting

• Penurunan Kebocoran• Pendampingan dan

peningkatan kinerjapenyelenggara SPAM

Perkotaan MasyarakatPerkotaan

2018 - 2022 PHLN danAPBN

100 Juta USD KementerianPUPR (DJCK)

PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum danSanitasiBerbasisMasyarakat)

• Pendampingan danpeningkatan kinerjapenyelenggara SPAM

• Pembangunan SPAM Baru

• Optimalisasi SPAM Terbangun

Perdesaan MasyarakatPerdesaan

2016 - 2020 PHLN danAPBN

300 Juta USD KementerianPUPR (DJCK), Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemenkes, Bappenas

Program Eksisting

30




SumberPembiayaan

Biaya PenanggungJawab


Program HibahAir Minum

• Pengadaan SR di wilayahpenerima manfaat

PerkotaandanPerdesaan

MBR 2011-sekarang(regular tiaptahun)

APBN Rata-rata alokasi : Rp800-900 juta(2016-2019)

KementerianPUPR (DJCK)

DAK Fisikbidang Air Minum

• Perluasan SPAM melaluipemanfaatan idle capacity

• Pembangunan SPAM baru

• Peningkatan SPAM melalui penambahankapasitas

PerkotaandanPerdesaan

Masyarakatperkotaandanperdesaan

Reguler tiaptahun

APBN Rata-rata alokasi DAK air minum : Rp 2 T (2018-2019)

KementerianPUPR (DJCK)

Program Eksisting

31




SumberPembiayaan

Biaya Penanggung Jawab


Workshop PendampinganpenyusunanRPJMD, RKPD dan RAD AMPL

• Penyusunan danPendampingan RPJMD dan RKPD

• Penyusunan danPendampingan RISPAM dan RAD AMPL

SeluruhKab/Kota

OPD Reguler tiaptahun

APBN n.a Kementerian DalamNegeri (Ditjen. Bina Bangda)

RencanaPengamananAir Minum(RPAM)

• Pendampingan danpenerapan RPAM

• Pendampingan danpeningkatan kinerjapenyelenggara SPAM

SeluruhKab/Kota

Penyelenggara SPAM

2018 -sekarang

n.a. n.a. Bappenas,Kementerian PUPR (Ditjen CK danBPPSPAM), KementerianKesehatan (Ditjen. Kesmas), Kementerian DalamNegeri (Ditjen. Bina Bangda)

Program Eksisting

32

Kerangka Regulasi

• Contoh kerangka regulasi untuk Penyusunan Rencana Aksi:

Kerangka dokumen rencana aksi:

Pendahuluan

• Tujuan dan Sasaran

• Prinsip dan Pendekatan Kunci

• Penguatan Rencana Aksi

Rencana Aksi Multisektor

• Kerangka Kelembagaan

• Peran Stakeholders

• Pembiayaan

• Strategi Pengembangan Kapasitas

• Strategi Advokasi dan Komunikasi

Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi

Penutup

Kerangka Kebijakan Pendanaan Hibah Air Minum dalam Upaya...

Documents

Transcript of Kerangka Kebijakan Pendanaan Hibah Air Minum dalam Upaya...