Kerangka Grand Design Pendidikan Polri -Ok
-
Upload
abdul-kadar -
Category
Documents
-
view
500 -
download
19
description
Transcript of Kerangka Grand Design Pendidikan Polri -Ok
1
KERANGKA GRAND DESIGN PENDIDIKAN POLRI
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1. Umum
a. Tantangan tugas-tugas Kepolisian saat ini semakin berat dengan
adanya arus globalisasi, demokratisasi, pasar bebas, perkembangan
teknologi, dan tuntutan hak azasi manusia. Kondisi ini di satu sisi telah
memberikan sumbangan positif bagi kehidupan, namun pada sisi lain
juga berpengaruh pada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya
dan keamanan termasuk meningkatnya kualitas dan kuantitas ancaman
terhadap gangguan Kamtibmas dengan berbagai modus operandinya,
sehingga dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan negara. Polri
sebagai institusi yang bertanggung-jawab atas keamanan dalam negeri
perlu mempersiapkan personelnya untuk mampu mengantisipasi
perkembangan yang sangat dinamis.
b. Gerakan reformasi Polri sudah dimulai sejak 1 April 1999 yang
ditandai dengan berpisahnya Polri dari ABRI merupakan amanat rakyat
untuk Polri kembali pada jatidirinya sebagai polisi sipil (civilian police)
yang berpihak pada warga masyarakat sebagai stake holder, bukan pada
pihak yang lain atau penguasa. Reformasi pada aspek kultural adalah
salah satu bidang yang tetap menjadi perhatian sangat penting dalam
rangkaian agenda grand strategy reformasi Polri, selain reformasi pada
aspek struktural dan instrumental.
MENENGAH ........
2
c. Perubahan sikap dan perilaku (mind set and culture set) bagi personel
Polri merupakan jawaban Polri terhadap tuntutan implementasi kepolisian
yang demokratis (democratic policing), transparan, akuntabel,
menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia. Hal itu
yang menuntut kita untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan dalam melaksanakan tugas pokok Polri sesuai pasal 13
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia secara profesional, bermoral, dan modern.
d. Perlu diingat dan dipahami bahwa guna mensukseskan program kerja
polri jangka menengah periode ke dua tahun 2010-2014 yaitu partnership
building, dan dilanjutkan periode ketiga tahun 2015-2025 yaitu strive for
excelence dalam rangka gerakan Reformasi Birokrasi Polri yang
merupakan bagian dari program strategis Polri, maka Lemdikpol dan
jajarannya sebagai centre of excelence berperan dalam membentuk dan
memelihara serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Polri. Di
samping itu, seiring dengan perubahan dan dinamika masyarakat yang
dipengaruhi arus globalisasi mengakibatkan tantangan yang harus
dihadapi oleh Polri dalam pelaksanaan tugasnya akan semakin rumit dan
kompleks. Karena itu, mengacu pada peran, tugas, dan fungsi Lemdikpol
dituntut untuk mampu melakukan berbagai upaya dalam membentuk dan
membangun kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional,
bermoral, dan modern dalam pelaksanaan tugas pokok Polri secara
efektif dan efisien, serta berwawasan global atau internasional.
e. Dalam era gloibalisasi dan pasar bebas manusia dihadapkan pada
perubahan-perubahan yang tidak menentu. Ibarat nelayan di “lautan
lepas” yang dapat menyesatkan jika tidak memiliki “kompas” sebagai
pedoman untuk bertidak dan mengarunginya. Hal tersebut telah
PARA ........
43
3
mengakibatkan hubungan yang tidak linier antara pendidikan dengan
bidang pekerjaan atau “one to one relationship”, karena apa yang terjadi
dalam bidang pekerjaan dan harapan masyarakat luas sulit diikuti oleh
dunia pendidikan, sehingga terjadi kesenjangan. Menanggapi hal tersebut
pendidikan pada umumnya dan pendidikan Polri pada khususnya harus
diletakkan pada empat pilar yaitu belajar mengetahui (learning to know),
belajar melakukan (learning to do), belajar hidup dalam kebersamaan
(learning to live together), dan belajar menjadi diri sendiri (learning to be).
Kultur yang demikian harus dikembangkan dalam pembangunan manusia
melalui Lemdik polri, karena aspek kultural dari kehidupan manusia lebih
penting dari aspek-aspek lainnya.
f. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat berdampak pada
polarisasi, rasionalisasi baru pada lingkup kejahatan modern sehingga
berpengaruh kepada profesionalisme Polri dalam melaksanakan tugas
pokoknya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 tahun
2002, dengan dampak tersebut anggota Polri dituntut untuk
meningkatkan kualitasnya melalui proses pendidikan yang menggunakan
teknologi informasi.
2. Khusus
Arah dan strategi sistem pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia
disusun berdasarkan dan mempertimbangkan beberapa referensi yang terkait
dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada Lembaga Pendidikan Polri.
Adapun referensi-referensi internal pada sistem pendidikan Polri adalah :
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Pada penjelasan pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa :
4
Pembinaan kemampuan profesi anggota Polri dilaksanakan melalui
pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta
pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu.
Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan
melalui pendidikan dan latihan baik di dalam maupun di luar Polri, di
lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta berbagai bentuk
pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme.
Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang penugasan
yang diarahkan untuk memantapkan kemampuan dan prestasi.
Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Polri
mengharuskan adanya lembaga pendidikan tinggi Kepolisian yang
menyelenggarakan pendidikan ilmu Kepolisian yang bersifat akademik
maupun profesi dan pengkajian teknologi Kepolisian.
b. Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar 10
Komponen Pendidikan.
c. Peraturan Kapolri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan
Polri.
1) Jalur pendidikan dalam sistem pendidikan Polri meliputi :
a) Jalur Pendidikan formal
Jalur Pendidikan Formal merupakan jalur pendidikan yang
yang terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan didalam
sistem pendidikan Polri.
b) Jalur Pendidikan non formal
Jalur Pendidikan non formal dilaksanakan secara terstruktur
dan atau tidak terstruktur sesuai dengan kebutuhan, dalam
bentuk antara lain :
5
(1) Pelatihan dan Kursus yang diselenggarakan di lingkungan
Polri.
(2) Penugasan Pendidikan di luar lingkungan Polri.
2) Jenis Pendidikan dalam sistem Pendidikan Polri meliputi :
a) Pendidikan Akademik
Merupakan pendidikan yang menitikberatkan pada
peningkatan ilmu pengetahuan umum dan ilmu kepolisian.
Jenis pendidikan ini diselenggarakan oleh : Sekolah Tinggi
Ilmu Kepolisian, Program S1, S2 dan S3 atau Perguruan
Tinggi lain yang telah mendapatkan rekomendasi dari
Kementerian Pendidikan Nasional. Pendidikan akademik
dimaksud dapat diselenggarakan dengan Program
Pembelajaran Jarak Jauh (PPJJ) sesuai pada jenjang dan
jenis pendidikan Polri tertentu guna memberikan layanan
pendidikan kepada pegawai Negeri pada Polri yang tidak
dapat mengikuti pembelajaran secara tatap muka atau reguler.
b) Pendidikan Manajerial/Kepemimpinan
Merupakan pendidikan yang menitikberatkan pada
peningkatan kemampuan dan keahlian di bidang manajerial
staf dan kepemimpinan kepolisian. Pendidikan manajerial
diselenggarakan oleh Sekolah Staf dan Pimpinan Polri.
c) Pendidikan Profesi atau Vokasi
Merupakan pendidikan yang menitikberatkan pada
peningkatan dan pengembangan pengetahuan, kemampuan
teknis, dan keterampilan profesi kepolisian. Pendidikan ini
diselenggarakan di lembaga pendidikan Polri atau di luar
Polri.
6
Pendidikan Profesi atau Vokasi meliputi :
(1) Pembentukan Profesi Polri
(2) Pendidikan Akademik
(3) Pendidikan Latihan Teknis
(4) Diklat Fungsional Polri
3) Jenjang Pendidikan dilingkungan Polri meliputi :
a) Pendidikan Pembentukan Profesi
Merupakan Pendidikan untuk membentuk dan membekali
Peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki
pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap
dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas
kepolisian.
Pendidikan pembentukan meliputi :
(1) Pendidikan Pembentukan Brigadir
(2) Pendidikan Pembentukan Inspektur.
b) Pendidikan Pengembangan
Pendidikan pengembangan terdiri dari :
(1) Pendidikan Kepemimpinan
Merupakan Pendidikan Lanjutan setelah pendidikan
lanjutan untuk mengembangkan / meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan manajerial / serta
kepemimpinan sesuai dengan jenjang pendidikan,
yaitu :
(a) Diklat Pim Tk. IV ( PNS POLRI )
(b) Sespimma / Diklat Pim Tk. III
(c) Sespimen / Diklat Pim Tk. II
(d) Sespimti/Diklat Pim Tk. I
7
(2) Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Merupakan pendidikan dan Pelatihan lanjutan untuk
mengembangkan/ meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan profesi fungsi kepolisian sesuai dengan
tingkatan kemampuan keahlian khusus.
Pendidikan dan Pelatihan Teknis meliputi :
(a) Pendidikan Pengembangan bagi Brigadir/ PNS
Polri golongan II;
(b) Pendidikan Pengembangan bagi Inspektur /
PNS Polri golongan III;
(c) Pendidikan Pengembangan bagi Komisaris /
PNS Polri golongan IV;
(3) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, meliputi Dokpol,
Ren, Auditor, PPG/D dan lain-lain
d. Peraturan Kalemdikpol Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Penilaian
Peserta Didik.
e. Peraturan Kalemdikpol Nomor 2 tahun 2009 tentang Penunjukkan
Tenaga Pendidik.
f. Peraturan Kalemdikla Nomor 5 tahun 2009 tentang Standar
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Polri.
Selain itu juga memperhatikan faktor eksternal yang menyangkut profesi
tenaga pendidik pada Kepolisian Republik Indonesia.
a. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
1) Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
8
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.
2) Pasal 4 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
juga menyatakan bahwa :
a) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan
berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung
tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,
dan kemajemukan bangsa.
b) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan
yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
c) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses
pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang
berlangsung sepanjang hayat.
d) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi
keteladanan, membangun kemauan dan
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses
pembelajaran.
e) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan
budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap
warga masyarakat.
f) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan
semua komponen masyarakat melalui peran serta
9
dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu
layanan pendidikan.
3) Undang-undang No. 20 tahun 2003 Pasal 29 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pun mengatur jenis pendidikan yang
dapat diselenggarakan oleh suatu departemen atau non
departemen seperti Polri. Dalam pasal tersebut dinyatakan
bahwa : ”Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi
yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga
pemerintah non departemen.” Berdasarkan pasal ini jelas
bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh Polri
merupakan pendidikan kedinasan yang menyelenggarakan
program pendidikan profesi.
Selanjutnya, pada penjelasan pasal 15 Undang-undang
tersebut disebutkan bahwa ”Pendidikan profesi merupakan pendidikan
tinggi setelah sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk
memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.”
1) Sistem pendidikan institut pada intinya mengelompokkan
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta
menurut jalur, jenis dan jenjang. Jalur pendidikan meliputi jalur
formal, yaitu jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang;
jalur non formal, yaitu pendidikan di luar pendidikan formal
yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang ;
serta jalur informal yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara
tidak resmi, tidak terstruktur dan tidak berjenjang. Jenis
pendidikan meliputi pendidikan umum, pendidikan kejuruan,
akademis, profesi, vokasi dan khusus. Selain itu, ada juga
pendidikan yang diselenggarakan oleh departemen atau
10
lembaga pemerintah non departemen, yang disebut dengan
pendidikan kedinasan yang menyelenggarakan pendidikan
profesi. Sedangkan jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan
dasar yaitu merupakan jenjang pendidikan yang melandasi
jenjang pendidikan menengah; pendidikan menengah yaitu
merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar; serta pendidikan
tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi
yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi,
institut atau universitas.
2) Atas dasar pengelompokan tersebut, pendidikan Kepolisian
Negara Republik Indonesia merupakan pendidikan yang
menurut jalurnya merupakan jalur formal ; menurut jenisnya
merupakan pendidikan kedinasan ; sedangkan menurut
jenjangnya merupakan pendidikan tinggi. Sebagai bentuk
pendidikan tinggi kedinasan, pendidikan Kepolisian Negara
Republik Indonesia dapat berbentuk pendidikan akademi, yaitu
satuan pendidikan yang menyelenggarakan program
pendidikan diploma, Seperti diploma satu (D1) di SPN atau
Akpol yang menyelenggarakan program pendidikan diploma
tiga (D4) Ilmu kepolisian. Selain akademi, juga dapat
berbentuk sekolah tinggi yaitu satuan pendidikan yang
menyelenggarakan program pendidikan tingkat sarjana, baik
S1, S2 maupun S3.
3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan dengan mengacu
pada kebutuhan akan tenaga kerja profesional bagi
departemen atau non departemen yang bersangkutan,
demikian juga dengan pendidikan Polri. Kebutuhan tenaga
11
profesional Polri paling tidak meliputi 2 (dua) jenis pekerjaan.
Pertama, jenis pekerjaan yang terkait dengan profesi
kepolisian, jenis ini dapat dianalogkan dengan dokter, guru,
hakim dan sejenisnya. Kedua, jenis pekerjaan yang terkait
dengan pekerjaan manajerial dan kepemimpinan. Jenis ini
dapat dianalogikan, seperti Kepala rumah sakit pada profesi
medis (dokter), kepala sekolah pada profesi pendidikan (guru)
atau ketua pengadilan pada profesi hakim. Jenis pekerjaan ini
menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan menajemen, seperti
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian
dan sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat profesi
dan manajerial tidak harus terpisah secara tegas. Seorang
kepala rumah sakit sekaligus juga dokter ; seorang kepala
sekolah sekaligus juga guru, seorang ketua pengadilan
sekaligus juga seorang hakim. Akan tetapi, pekerjaan-
pekerjaan manajerial juga dituntut untuk bekerja profesional.
Oleh karenanya, pekerjaan-pekerjaan tersebut perlu didukung
dengan pendidikan dan latihan yang memadai.
4) Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan
kedinasan Polri perlu menyelenggarakan pendidikan yang
bersifat profesi maupun manajerial. Pendidikan yang bersifat
profesi dapat dipilah-pilah menjadi profesi umum, yang
mengajarkan pengetahuan dan keterampilan umum
Kepolisian. sedangkan profesi khusus mengajarkan
pengetahuan dan keterampilan spesifik, yang sangat khusus
di lingkungan Polri.
12
b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Pada penjelasan pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa : “Yang
dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum”
adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan
tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian”.
c. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen.
d. Faktor Eksternal Lain
Ada banyak faktor-faktor eksternal yang membuat Polri harus
mengkaji ulang sistem pendidikan Polri saat ini. Faktor-faktor tersebut
adalah:
1) Kemandirian Polri yang diawali dengan pemisahan dari ABRI
(sekarang TNI) sejak tanggal 1 April 1999, sebagaimana yang
diamanatkan dalam Tap MPR No. VI dan VII Tahun 2000 yang
dipandang sebagai salah satu fase dari proses reformasi di
tubuh Polri. Langkah ini perlu disikapi secara arif agar dapat
menjadi landasan yang kokoh guna mewujudkan Polri sebagai
abdi negara yang profesional dalam tatanan kehidupan
kenegaraan yang demokratis.
2) Pemisahan Polri dari unsur TNI menyadarkan kepada Polri,
perlunya melakukan pergeseran paradigma. Disadari bahwa
selama bergabung di dalam TNI, cara pandang Polri terhadap
dirinya telah menyimpang jauh dari kaidah-kaidah umum
kepolisian universal. Beberapa paradigma yang telah
bergeser, antara lain :
13
a) Dari karakter militeristik bergeser ke karakter polisi sipil
(civilian police).
b) Dari abdi negara kepada pelayan masyarakat.
c) Dari sikap antagonis terhadap masyarakat ke
protagonis.
d) Dari kebijakan sentralisasi ke kebijakan desentralisasi.
e) Dari manajemen totaliter ke manajemen partisipatif.
f) Dari kepemimpinan otoriter ke kepemimpinan
demokratis.
g) Dari perpolisian reaktif ke perpolisian proaktif dan
berbasis kemasyarakatan.
3) Perlunya pemulihan seluruh kewenangan yang seharusnya
berada di tangan Polri, serta menanggalkan seluruh tugas,
fungsi dan tanggung jawab yang memang selayaknya tidak
dibebankan kepada Polri untuk menjadi polisi yang
profesional. Pemulihan wewenang tersebut tentu memberikan
implikasi tersendiri bagi Polri. Polri dituntut untuk
memberdayakan diri di segala bidang, baik instrumen maupun
sumber daya manusianya. Pembangunan kemampuan dan
kekuatan Polri ini merupakan kebutuhan mendasar agar
mampu mengemban wewenangnya dengan sempurna dan
melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya secara
profesional.
4) Selain itu, pemberdayaan Polri secara berkesinambungan,
secara alamiah memang merupakan tuntutan jaman, agar
Polri dapat mengatasi tantangan masa depan. Dengan
14
demikian, pemberdayaan Polri tidak sekedar menjadi slogan
yang mengiringi arus reformasi di negeri ini, tetapi merupakan
kebutuhan penting dan mendesak bagi Polri agar dapat tetap
eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu
Polri memerlukan suatu konsep pemikiran yang dapat
membantu dalam mereposisi, menyusun agenda, memberikan
prioritas baru serta melahirkan paradigma baru guna
meningkatkan kinerja dan profesionalitas SDM Polri. Untuk
tujuan itulah kajian ini dilakukan, agar dapat memberikan
sumbangsih pemikiran bagi pengembangan Polri dalam
menghadapi tuntutan dan tantangan masa depan yang
semakin kompleks.
5) Pemolisian yang sekarang ini dikembangkan di negara-negara
modern dan demokratis adalah pendekatan proaktif –
pemecahan masalah (problem solving), yang lebih
mengedepankan pencegahan kejahatan (crime prevention).
Dalam pemolisiannya, Polri berupaya meninggalkan gaya
militeristik yang diganti dengan pemolisian yang sesuai
dengan fungsi polisi sebagai kekuatan sipil yang diberi
kewenangan menjadi pengayom masyarakat, penegak
hukum, dan untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakatnya. Dengan demikian pemolisian yang diterapkan
dapat berjalan secara efektif dan dapat diterima atau cocok
dengan masyarakatnya sesuai dengan corak masyarakat dan
budayanya, berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan
untuk memecahkan masalah-masalah sosial.
15
Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirasakan perlu dilakukan
pembenahan melalui Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, sebagai berikut :
1. Salah satu upaya penting yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah melalui
penyiapan sumber daya manusia Polri yang memiliki pengetahuan yang
teruji pada tataran teori dan praktik, yang berkaitan dengan masalah-
masalah sosial dalam melaksanakan pemolisiannya.
2. Pengelolaan sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam
meningkatkan kinerja, produktifitas dan pencapaian tujuan organisasi, karena
sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam menentukan
kemampuan Polri dalam melayani masyarakat yang memiliki banyak
tuntutan. Menyikapi tuntutan dari masyarakat tersebut, Polri harus mengambil
langkah pembenahan ditubuh Polri, termasuk pembenahan sistem pendidikan
Polri.
3. Sesuai dengan percepatan pencapaian sasaran prioritas Polri, maka untuk
pengembangan kompetensi sumber daya manusia perlu dilakukan
penyusunan kurikulum yang lebih aplikatif dan diarahkan untuk
membentuk anggota Polri yang profesional, memiliki kemahiran dan sikap
terpuji serta tingkat kepatuhan hukum yang tinggi. Pola kegiatannya adalah
mengaktifkan dewan kurikulum, menyerasikan kurikulum antar jenis dan
jenjang pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi, lembaga sertifikasi profesi
serta mengarah pada filosofi pendidikan Polri.
B. VISI, MISI, DAN TUJUAN
1. VISI
Terwujudnya Lembaga Pendidikan Polri sebagai pusat unggulan (center of
excellence) dan sumber daya manusia Polri yang profesional, bermoral,
16
memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian, ketrampilan, sikap yang
sesuai dengan etika profesi Polri, patuh hukum, dan menjunjung tinggi HAM
yang didukung jasmani yang samapta guna mendukung pelaksanaan tugas
Polri selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
harapan masyarakat.
2. MISI
a. Menyelenggarakan manajemen pendidikan dan pelatihan Polri dalam
bentuk pendidikan akademik, pendidikan manajerial (Diklat Pimpinan),
pendidikan profesi atau vokasi/ fungsional dan kejuruan/ teknis.
b. Memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan yang
berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian kepada seluruh personel Polri
dan calon personel Polri maupun pengemban fungsi kepolisian.
c. Memberikan pembekalan dan pengasuhan dalam rangka meningkatkan
kecerdasan spiritual dan emosional yang berkaitan dengan sikap dan
perilaku sesuai dengan etika profesi Polri.
d. Memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan memelihara
kesamaptaan jasmani guna mendukung pelaksanaan tugas Polri.
e. Mewujudkan hasil didik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan
dalam rangka menerapkan ketentuan hukum dan menghargai serta
menjunjung tinggi hak asasi manusia.
f. Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan
Polri sebagai center of excelence/ pusat keunggulan sesuai dengan
tantangan tugas Polri, selaras perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
3. TUJUAN
Terintegrasinya Pusdik dan Sekolah pada jajaran Lemdikpol.
17
a. Terakreditasinya Sekolah pada jajaran Lemdikpol diawali dengan SPN
sebagai Sekolah berkualifikasi setara dengan Diploma Satu, AKPOL
setara dengan Diploma Empat(D4), STIK berkualifikasi Strata Satu (S1)
dan Pasca Sarjana.
b. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan program
pendidikan dan latihan Polri.
c. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas komponen pendidikan dan latihan
sesuai dengan kompetensi hasil didik.
d. Terwujudnya Pusdik dan Sekolah jajaran Lemdikpol sebagai Pusat
Unggulan Pengetahuan dan Keterampilan (Center Of Excellence)
sesuai dengan lapis kemampuan.
e. Meningkatnya kerjasama pendidikan dan latihan di dalam negeri
maupun luar negeri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Polri.
f. Terwujudnya hasil didik dan latihan yang profesional, bermoral dan
modern sesuai dengan tuntutan masyarakat yang selaras dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
g. Terbentuknya kompetensi peserta didik yang bermoral tinggi memiliki
ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang sesuai dengan
etika profesi Polri, patuh hukum, dan menjunjung tinggi Hak Asasi
Manusia.
h. Terbentuknya kemampuan potensi kesamaptaan jasmani dan
keterampilan peserta didik yang mampu mendukung pelaksanaan tugas
Polri.
18
C. AZAS
1. Profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik
dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
2. Proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri
3. Keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak anggota Polri dan masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri.
4. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri harus dapat dipertanggung-
jawabkan kepada institusi dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan Polri.
D. PRINSIP
1. Nilai Tambah (value added), yaitu setiap proses pendidikan dalam menunjang
karir Polri harus memberikan nilai tambah bagi peserta didik;
2. Kesamaan peluang, yaitu dalam setiap proses pendidikan harus membrikan
peluang yang sama untuk kelulusan;
3. Keselarasan Internal (internal alignment), yaitu setiap program pendidikan
Polri harus dilaksanakan saling berkaitan dan saling mendukung dalam
penciptaan sumber daya manusia yang profesional;
19
4. Keselarasan Eksternal (external alignment), yaitu sistem pendidikan Polri
mengacu kepada sistem pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan;
5. Kesinambungan (sustainability), yaitu sistem pendidikan harus dilaksanakan
secara terus menerus.
6. Efisiensi (efficiency), yaitu sistem pendidikan dan pelatihan yang terdapat
didalam sebuah organisasi harus dilaksanakan secara efisien, baik dari sisi
pemanfaatan sumber daya pendukung, waktu, maupun biaya pelaksanaan;
7. Saling Asah, Asih, dan Asuh dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan, keagamaan, keadilan, transparansi, akuntabel, kesetaraan, serta
memperhatikan kaedah hukum dan adat istiadat setempat.
E. FILOSOFI
1. Mahir
Mahir yaitu hasil didik yang memiliki tingkat kemampuan, keahlian, dan
ketrampilan profesi tertentu pada setiap fungsi kepolisian dan tingkat
kemampuan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dalam rangka
pelaksanaan tugas kepolisian.
2. Terpuji
Terpuji yaitu mewujudkan hasil didik yang memiliki etika moral yang terpuji, yang
tercermin dalam perilaku didasari ketaqwaan, kesusilaan, hati nurani, kejujuran,
dan penghayatan nilai-nilai Pancasila, Tribrata, dan Catur Prasetya.
3. Patuh hukum
Patuh hukum yaitu mewujudkan hasil didik yang memiliki pengetahuan,
pemahaman, dan penghayatan serta melaksanakan ketentuan hukum yang
berlaku dengan penuh keikhlasan serta mampu meberikan ketauladanan,
20
kepatuhan hukum dan senantiasa memiliki keasadaran tinggi untuk tidak
melakukan pelanggaran hukum.
F. RUANG LINGKUP
4. Analisa kondisi pendidikan Polri dewasa ini dan yang diharapkan
5. Integrasi sistem dalam bidang pendidikanSumber daya manusia
6. Anggaran
G. SISTEMATIKA
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Kondisi Pendidikan Polri Dewasa Ini
BAB III : Kondisi Pendidikan Polri Yang Diharapkan
BAB IV : Analisis Lingkungan Strategis
BAB V : Penutup
BAB II
21
KONDISI PENDIDIKAN POLRI SAAT INI
A. SDM
1. Kualitas SDM
a. Widyaiswara, Gadik, Dosen, instruktur dan tenaga kependidikan
merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran. Pada umumnya
menampilkan keteladanan yang kurang baik (ada persepsi bahwa yang
ditempatkan di Lembaga Pendidikan adalah orang buangan), hal ini dapat
dilihat dari perilaku, kemampuan kognitif maupun afektif yang menjadi
cermin yang dipedomani bagi peserta didik. Ini terjadi karena penempatan
Widyaiswara, Gadik, Dosen, instruktur dan tenaga kependidikan
ditugaskan dengan tidak memperhatikan kompetensi dan kriteria tertentu,
antara lain secara administrasi belum memiliki sertifikasi kewenangan
mengajar (Akta IV, Dikbangspes PA Gadik dan pelatihan gadik lainnya)
baik yang diselenggarakan di lingkungan Polri maupun lembaga/instansi
lain yang berkompeten untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.
b. Calon siswa yang dikirim untuk mengikuti pendidikan pengembangan
spesialisasi (diklat teknis) tidak terencana dengan baik, pada umumnya
yang dikirim adalah mereka yang mau, tidak sesuai dengan tupoksinya
dan hanya melaksanakan perintah saja.
c. Kuantitas SDM
1) Belum ada analisa terhadap beban tugas apabila dikaitkan dengan
penentuan jumlah SDM yang ditempatkan pada sekolah / pusdik
jajaran Lemdikpol,
2) Masih menyamaratakan beban tugas seluruh pusdik / sekolah
jajaran Lemdikpol tanpa melihat secara nyata beban tugas yang
sebenarnya, sehingga terdapat jumlah SDM yang berlebihan pada
22
tugas tertentu, disisi lain terjadi kekurangan SDM pada beban
tugas tertentu.
d. Pembinaan SDM
1) Belum dilakukan assessment/sertifikasi terhadap penempatan
Widyaiswara/Dosen, instruktur dan tenaga kependidikan ke
lembaga pendidikan Polri banyak yang dimanfaatkan sebagai batu
loncatan, mengejar pangkat atau tempat penempatan yang
bermasalah.
2) Belum disusun pola karier terhadap Widyaiswara, Gadik, Dosen,
instruktur dan tenaga kependidikan yang didasarkan pada
Sisdiknas/Menpan dalam pengembangan karir (dalam kenaikan
pangkat) masih mengikuti kenaikan pangkat reguler (menghitung
waktu dan jabatan) dan belum mengacu pada penilaian
berdasarkan angka kredit / kum sehingga sulit untuk mencapai
gelar professor.
3) Dalam pola karir masih belum jelas perbedaan antara jenjang karir
struktural dan jenjang karir fungsional sehingga mengakibatkan
tidak adanya pembeda antara tunjangan struktural dengan
fungsional.
4) Belum memberikan kesempatan sekolah, seminar dan kegiatan
lain kepada Widyaiswara/Dosen, instruktur dan tenaga
kependidikan untuk memperluas cakrawala dan wawasan serta
keilmuannya.
5) Dalam pembinaan karir SDM Lembaga pendidikan Polri masih
disamakan dengan sistem pembinaan karir pada umumnya
dilingkungan Polri sehingga masih banyak lembaga pendidikan
dimanfaatkan oleh personel sebatas mencari pangkat dan jabatan
23
sebagai batu loncatan yang mengakibatkan pelaksanaan tugas
yang tidak profesional.
6) Personel yang telah mengikuti pendidikan dengan biaya negara /
Polri baik di dalam maupun luar negeri tidak ditempatkan
dilembaga pendidikan dalam kurun waktu tertentu.
e. Nomenklatur
Beberapa istilah yang digunakan, tidak sesuai dengan nomenklatur yang
telah diatur oleh undang-undang sisdiknas, sebagai contoh ;
1) Penyebutan terhadap dose/widyaiswara disebut gadik.
2) Pendidikan kejuruan disebut Dikbangspes.
3) Bahwa pada undang-undang sisdiknas tidak dikenal penyebutan
sespimma, sespimmen dan sespimti.
f. Sertifikasi / akreditasi
Sistem pendidikan Polri masih belum mengacu kepada system
pendidikan nasional sehingga sertifikasi / akreditasi terhadap SPN belum
dapat dilaksanakan.
B. ANGGARAN
1. Norma indeks (SBU/SBK)
a. Penyusunan anggaran program pendidikan dan latihan belum mengacu
kepada Norma Indeks, Standar Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan
oleh Menkeu, namun masih mengacu kepada Standar Biaya Khusus
(SBK) yang diterbitkan oleh Polri, karena anggaran polri secara umum
masih belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga terkesan relatif
sama dari tahun ketahun.
b. Norma Indek Operasional pendidikan Polri masih relatif kecil dan belum
tercantum dalam Standar Biaya Umum.
24
c. Penyediaan anggaran pendidikan dan latihan aparatur Polri belum
sepenuhnya mengakomodir kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan
jenis pendidikan namun masih disamaratakan.
2. Pengendalian Anggaran :
a. Kegiatan Satker tidak disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang
tercantum dalam DIPA.
b. Rencana penarikan anggaran belum disusun sebagaimana susunan
rencana kegiatan sehingga terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun.
c. Analisa dan evaluasi penyerapan anggaran belum dilaksanakan dengan
benar.
3. Mekanisme penyusunan anggaran :
Penyusunan anggaran belum menggunakan tiga pendekatan :
a. Penyusunan penganggaran belum dilaksanakan terpadu dengan
mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran
dilingkungan Kementrian/Lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA-
KL dengan klasifikasi anggaran menurut Organisasi, Fungsi, Program,
kegiatan dan jenis belanja.
b. Penganggaran yang disusun belum berbasis kinerja dan dilakukan
dengan tidak memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan
keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk effisiensi dalam
pencapaian hasil dan keluaran tersebut, penyusunan anggaran tidak
mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja.
c. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, belum
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang
menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu
tahun anggaran.
4. Peruntukan anggaran Pendidikan dan latihan :
25
a. Biaya operasional pendidikan.
b. Transportasi kembali ke kesatuan asal
c. Biaya makan dan ekstra fooding siswa
d. Uang saku siswa
e. Honorarium tenaga pendidik
f. Belum mengacu kepada SBU.
C. SARPRAS
1. Tingkat kesesuaian ketersediaan sarpras (Fasdik, Fasum, )
a. Pembangunan pusdik / lemdik pada umumnya belum mengacu kepada
standarisasi Diknas yang mengakibatkan tidak optimalnya proses
pembelajaran.
b. Pembangunan pusdik / lemdik tidak direncanakan secara matang
sehingga sering terjadi tumpang tindih peruntukan pelaksanaan
pendidikan.
c. Tidak semua Lembaga pendidikan memiliki workshop (replika/contoh)
yang dapat membantu percepatan membangun kompetensi peserta didik.
d. Tidak semua sarana prasarana Lembaga pendidikan didesain untuk
pelaksanaan pendidikan namun semata-mata memanfaatkan sarana
prasarana yang sudah ada.
e. Fasilitas, sarana dan prasarana digunakan juga untuk melaksanakan
pendidikan oleh fungsi lain diluar lemdikpol.
2. Alins - alongins yang ada dengan yang dibutuhkan
26
a. Alins/alongin yang sesuai dengan Perkap no 20 tahun 2007 tentang
standar 10 komponen pendidikan Polri, belum sepenuhnya terdukung dan
terealisasi oleh anggaran DIPA Polri.
b. Sebagian besar alins dan alongins yang dimiliki sudah tidak sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan pendidikan Polri saat ini.
c. Pada proses pengajuan renbut alins dan alongins belum terealisir
seluruhnya sesuai kebutuhan lemdik.
D. SISTEM DAN METODE
1. SISTEM
a. Sistem pembelajaran
1) Sistem pembelajaran yang dilaksanakan di lemdik polri saat ini
adalah menggunakan cara klasikal (konvensional)
2) Untuk pelaksanaan praktek dilaksanakan di lapangan.
3) Proses penyusunan Kurikulum belum terintegrasi antar satker
jajaran Lemdik, kemampuan menyusun kompetensi, kurikulum
seperti dipaksakan untuk S1 Akpol, Jenis dan jenjang pendidikan,
integrasi antara jenjang pendidikan).
4) Lulusan SPN (Diktuk Ba) masih belum diakui sejajar dengan
jenjang Diploma-1.
5) Lulusan Akademi Kepolisian belum memiliki gelar akademik
kecuali rekrutmen yang berasal dari S-1, S-2.
6) Lulusan pendidikan pengembangan sepesialisasi dari pusdik atau
sekolah belum diberdayakan sepenuhnya sesuai kompetensinya
oleh organisasi.
27
7) Pola pendidikan pembentukan (bintara) sebagai tugas kepolisian
umum belum adanya ketetapan yang baku (diktuk brigadir di
pusdik Intel, pusdik reskrim).
8) Hanjar (mayoritas masih berbentuk NSS).
9) Hanjar yang ada di pusdik belum adanya pengesahan dan
penyempurnaan dari Pembina fungsi masing-masing materi
pelajaran.
10) Kurangnya referensi yang diberikan Pembina fungsi dalam
mendukung pembuatan hanjar sehingga belum sesuai dengan
kompetensi yang diharapkan.
11) Untuk Pusdik-pusdik belum sepenuhnya didukung dalam DIPA
Polri terutama dalam hal pencetakan hanjar bagi seluruh peserta
didik.
b. sistem evaluasi dan penilaian.
Evaluasi sepuluh komponen pendidikan sudah dilaksanakan disetiap
lembaga pendidikan di lingkungan Polri, namun tindak lanjut dari hasil
evaluasi tersebut belum ada perbaikan yang signifikan.
c. Sistem Pengawasan dan pengendalian
Sistem pengawasan dan pengendalian sudah dilaksanakan pada setiap
jenis pendidikan, namun hanya bersifat rutinitas semata.
d. Ketersediaan pilun
Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan di
lingkungan polri sudah tersedia, seperti Perkap 20 tahun 2007 tentang
Standar Sepuluh Komponen Pendidikan, Keputusan Kapolri No. Pol :
Kep/180/IV/2009 tentang Kurikulum Induk Pendidikan Polri, Perkal 05
tahun 2009 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan Polri, Perkal 06 tahun 2009 tentang Sistem Penilaian, Perkal
28
02 tahun 2009 tentang Penunjukan tenaga pendidik dalam proses
pembelajaran di lembaga pendidikan polri, namun belum ada
keseragaman dalam aplikasi di masing-masing lemdik.
2. METODE
Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran di lemdik Polri antara lain :
a. Ceramah
b. Praktek
c. Simulasi
d. Roll Play
e. Tanya Jawab
f. Diskusi
g. Penugasan
h. Demontrasi
i. Studi kasus serta
j. Konsultasi, advokasi dan fasilitasi.
Dari beberapa metode tersebut, di dalam proses pembelajaran para gadik
masih banyak yang monoton hanya menggunakan metode-metode tertentu,
dengan kata lain dipukul rata, tidak melihat metode apa yang paling tepat
dalam penyampaian mata pelajaran tersebut.
29
BAB III
KONDISI PENDIDIKAN POLRI YANG DIHARAPKAN
A. SDM
1. Kualitas SDM
a. Widyaiswara, Gadik, Dosen, instruktur dan tenaga kependidikan
merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran. Untuk itu
mereka harus mampu menampilkan keteladanan yang baik dan
dedikasi tinggi pada tugas, (tidak ada persepsi bahwa yang
ditempatkan di Lembaga Pendidikan adalah orang buangan), hal ini
dapat dilihat dari perilaku, kemampuan kognitif, knowligh maupun
afektif dapat menjadi cermin yang dipedomani bagi peserta didik. Ini
terjadi karena penempatan Widyaiswara, Gadik, Dosen, instruktur dan
tenaga kependidikan ditugaskan dengan memperhatikan kompetensi
dan kriteria tertentu, antara lain secara administrasi telah memiliki
sertifikasi kewenangan mengajar (Akta IV, PPG/D, Dikbangspes PA
Gadik, TOT Widyaiswara dan pelatihan gadik lainnya) baik yang
diselenggarakan di lingkungan Polri maupun lembaga/instansi lain yang
berkompeten untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.
b. Calon siswa yang dikirim untuk mengikuti pendidikan pengembangan
spesialisasi (diklat teknis) dapat terencana dengan baik, ada data base
Pegawai Polri yang sudah atau belum mengikuti dikbangspes, data
tempat penugasan secara terpusat di SSDM Polri untuk menjadi dasar
pemanggilan calon peserta dikbangspes.
2. Kuantitas SDM
a. Ada analisis terhadap beban tugas di setiap Lemdik untuk penentuan
jumlah SDM yang ditempatkan pada sekolah / pusdik jajaran Lemdikpol
secara tepat.
30
b. Tidak menyamaratakan beban tugas seluruh pusdik / sekolah jajaran
Lemdikpol dengan melihat secara nyata beban tugas yang sebenarnya,
sehingga terdapat jumlah SDM yang sesuai kebutuhan beban tugas di
Lembaga Pendidikan.
3. Pembinaan SDM
a. Dilakukan assessment atau sertifikasi terhadap Widyaiswara/Dosen,
instruktur dan tenaga kependidikan yang akan di tempatkan di lembaga
pendidikan Polri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), sehingga tidak
dimanfaatkan sebagai batu loncatan, mengejar pangkat atau tempat
penempatan Pegawai Polri yang bermasalah, hal ini sejalan dengan
amanat undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
bahwa Guru, Dosen, Widyaiswara dan Instruktur mempunyai fungsi,
peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan
sumber daya manusia. Didalam undang-undang tersebut, Guru, Dosen,
Widyaiswara dan instruktur harus memiliki kualifikasi akademik sesuai
dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat
penugasan yang bersertifikasi.
b. Disusun pola karier terhadap Widyaiswara, Gadik, Dosen, instruktur
dan tenaga kependidikan yang didasarkan pada Peraturan
Sisdiknas/Menpan yakni dalam pengembangan karir (dalam kenaikan
pangkat diperhitungkan pada penilaian berdasarkan angka kredit) /
kum sehingga Pegawai Polri yang menjadi Dosen di Lembaga
Pendidikan Polri juga bisa mencapai gelar professor.
c. Ada kejelasan kesejahteraan yang membedaan antara jenjang jabatan
struktural dan jenjang jabatan fungsional ( Dosen, Widyaiswara,
instruktur) sehingga terdapat perbedaan antara tunjangan jabatan
struktural dengan tunjangan jabatan fungsional.
31
d. Memberikan kesempatan sekolah, seminar dan kegiatan lain kepada
Widyaiswara/Dosen, instruktur dan tenaga kependidikan untuk
memperluas cakrawala dan wawasan serta keilmuannya.
e. Pegawai Polri yang telah mengikuti pendidikan dengan biaya negara /
Polri baik di dalam maupun luar negeri ditempatkan dilembaga
pendidikan dalam kurun waktu tertentu.
4. Nomenklatur
Beberapa istilah yang digunakan, disesuaikan dengan nomenklatur
yang telah diatur oleh undang-undang sisdiknas, sebagai contoh ;
a. Penyebutan terhadap gadik menjadi dosen/widyaiswara.
b. Pendidikan pengembangan spesialis menjadi pendidikan teknis
c. Penyebutan Sespimma, Sespimmen dan Sespimti agar disesuaikan
dengan undang-undang sisdiknas dan PP 101 tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri.
5. Sertifikasi / akreditasi
Sistem pendidikan Polri agar mengacu kepada sistem pendidikan nasional
sehingga sertifikasi / akreditasi terhadap SPN dapat dilaksanakan.
B. POLA KESINAMBUNGAN
Lemdikpol selaku penyelenggara pendidikan kedinasan, saat ini
menyelenggarakan 4 (empat) jenis pendidikan Perwira dan 1 (satu) jenis Pendidikan
Pembentukan Brigadir serta Pelatihan - pelatihan, yaitu :
1. Pendidikan Perwira :
a. Akademi Kepolisian (Diploma 4 / D4)
Lama pendidikan pada Akademi Kepolisian adalah 4 tahun dan setara
dengan 140 SKS. Calon peserta didik pada Akademi Kepolisian
adalah Kalangan masyarakat umum yang memenuhi persyaratan,
32
pendidikan umum setingkat SMU/sederajat. Lulusan Akpol
memperoleh kepangkatan Inspektur Polisi Tingkat Dua (Ipda).
Jenjang pendidikan selanjutnya bagi lulusan Akpol adalah Sespimma
jika mereka sudah mencapai kepangkatan Ajun Komisaris Polisi
(AKP). Hal yang sama berlaku bagi para lulusan Sekolah Inspektur
Polisi (Seinspol) yang sudah memiliki Pangkat Ajun Komisaris Polisi
(AKP).
b. Perwira Inspektur Sumber Sarjana (PISS)
Jika dibutuhkan untuk mengisi jabatan dengan keahlian
khusus, Polri dapat merekrut Perwira pertama melalui program
PERWIRA INSPEKTUR SUMBER SARJANA (PISS) yang tempat
pelaksanaan pendidikannya di Akpol. Para peserta PERWIRA
INSPEKTUR SUMBER SARJANA (PISS) adalah masyarakat umum
lulusan sarjana (S1), Pasca Sarjana (S2) dengan keahlian khusus.
2. Pendidikan Akademik
a. Program pendidikan sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2 dan S3)
Studi Ilmu Kepolisian di STIK PTIK ditujukan untuk seluruh anggota
Polri yang berprestasi yang ditentukan oleh kebijakan Ass SDM
Kapolri. Program pendidikan Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2 dan
S3) ini dilakukan dengan metode program pembelajaran jarak jauh
(PPJJ) atau distance learning seperti yang dilakukan pada
Universitas Terbuka (UT). Hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum,
metodologi, serta lamanya kuliah akan diatur kemudian, tetapi dengan
tetap memperhitungkan / konversi SKS yang telah diperoleh para
Brigadir sewaktu mengikuti pendidikan di SPN dan anggota Polri yang
memiliki kesarjanaan umum apabila masuk STIK bisa dikonversi
dalam mata kuliah tertentu.
33
b. Program pasca sarjana yang diselenggarakan STIK PTIK adalah
Program pasca sarjana (S2) dan program Doktoral (S3). Program
pasca sarjana (S2) akan berlangsung selama 18 bulan dengan masa
pembuatan tesis selama 6 bulan. Program ini setara dengan 45 SKS.
Setelah seorang Perwira polisi menyelesaikan pendidikan pasca
sarjana (S2) dan atau Gelar Magister Umum maka setelah memenuhi
MDDP dan MDP dia akan memperoleh kepangkatan Komisaris Polisi
(Kompol). Para Perwira yang memiliki gelar Magister (S2) Studi Ilmu
Kepolisian dari STIK PTIK dan yang memiliki gelar Magister (S2) Studi
Ilmu Umum yang mendukung tugas Polri akan diberikan prioritas
untuk mengikuti Spamen yang akan menentukan karir selanjutnya di
kepolisian.
c. Program Doktoral (S3) Studi Ilmu Kepolisian yang diselenggarakan
oleh STIK PTIK adalah program yang dapat diikuti oleh semua
anggota Polri yang telah lulus Program S2 baik Umum maupun Ilmu
Kepolisian yang membutuhkan keahlian akademis yang tinggi di
bidang ilmu kepolisian, terutama untuk profesi tenaga pendidikan
(gadik) di Polri. Pendidikan doktoral (S3) lebih menyerupai pendidikan
akademis yang akan diselenggarakan selama 2 (dua) tahun dengan
masa pembuatan disertasi 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
Pendidikan ini setara dengan 45 SKS. Program ini diperlukan untuk
jabatan khusus seperti gadik atau peneliti di kepolisian.
d. Program Pasca Sarjana (S2) dan Doktoral (S3) Studi Ilmu Kepolisian
ini juga dapat diikuti oleh mahasiswa umum yang bukan personel
Polri, tetapi memiliki minat yang mendalam untuk mempelajari dunia
ilmu kepolisian.
34
3. Pendidikan Kepemimpinan Kepolisian (Sespimma, Sespimmen, dan
Sespimti Polri).
Sekolah Staf dan Pimpinan Polri adalah pendidikan kepemimpinan
yang dilaksanakan oleh Sespimpol. Pendidikan ini dilaksanakan oleh
Sespimpol dan difokuskan untuk mendidik dan melatih kemampuan
kepemimpinan para Perwira Polri. Tahap pendidikan kepemimpinan ada 3
(tiga) yaitu:
a. Sespimma (Diklatpim TK III)
Peserta didik Sespimma adalah para lulusan Akpol (termasuk
PERWIRA INSPEKTUR SUMBER SARJANA (PISS)) serta lulusan
Seinspol yang mempunyai kepangkatan Ajun Komisaris Polisi (AKP).
Pendidikan Sespimma bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi
para Perwira yang akan menduduki jabatan kepemimpinan tingkat
pertama. Lama pendidikan adalah 5 (lima) bulan setara dengan 1000
JP.
b. Sespimmen (Diklatpim TK II)
Peserta didik Sespimmen berasal dari lulusan program pasca sarjana
(S2) Studi Ilmu Kepolisian STIK PTIK dan Magister Ilmu Umum yang
memiliki kepangkatan minimal Komisaris Polisi (Kompol). Para
Komisaris Polisi (Kompol) tersebut selanjutnya dididik di Sespimmen
menjadi seorang pemimpin tingkat menengah yang handal untuk
menduduki posisi jabatan Eselon II. Lama pendidikan lebih kurang 5
(lima) bulan setara dengan 1000 JP.
c. Sespimti (Diklatpim TK I)
Sespimti adalah jenjang pendidikan kepemimpinan tertinggi yang bisa
diperoleh seorang Perwira Polri. Perwira yang akan mengikuti
pendidikan ini adalah Perwira yang telah memiliki kepangkatan
35
Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) dan akan diproyeksikan untuk
menduduki posisi jabatan Eselon I. Lama pendidikan 5 (lima) bulan
atau setara dengan 1000 JP.
Dengan sistem ini maka semua Perwira Pertama Polri akan
berpendidikan minimum sarjana (S1) sehingga diharapkan memiliki
kemampuan intelektual dan kematangan emosi yang lebih baik.
Dampak lainnya adalah Perwira Polri akan memiliki wibawa yang
lebih di mata masyarakat dan kemampuan atau kompetensi yang
dapat diandalkan. Di samping itu, dengan pendidikan kepemimpinan
selama 5 (lima) bulan atau setara dengan 1000 JP di Sespimma pada
kepangkatan Ajun Komisaris Polisi (AKP) maka Perwira tersebut
bukan hanya memiliki kewibawaan tetapi juga akan memiliki
kemampuan untuk memimpin serta mengelola bawahannya dengan
baik.
Sistem pendidikan yang baru ini mengkombinasikan kemampuan
akademik dengan kemampuan kepemimpinan sehingga memberikan nilai
tambah dan kompetensi yang signifikan kepada para Perwira Polri. Hal ini
sesuai dengan prinsip nilai tambah ( value added ) .
Sistem pendidikan ini juga dapat menyelesaikan masalah organisasi
dan kelembagaan yang bersifat parsial. Dalam sistem baru ini, sistem
pendidikan dikelola secara terpadu dan komprehensif.
Perubahan sistem pendidikan akan diikuti dengan perubahan dan
pengembangan kurikulum yang sistematis dan berjenjang
(berkesinambungan) sehingga permasalahan kurikulum yang dialami
sekarang dapat diatasi.
36
4. Pendidikan Pembentukan Brigadir
Sistem pendidikan Brigadir harus mendapatkan perhatian yang sangat
serius karena dengan para Brigadir inilah masyarakat sering berhadapan dan
berinteraksi langsung. Brigadir ini memberikan pelayanan langsung kepada
masyarakat dalam berbagai hal. Dengan demikian, pengembangan
kompetensi Brigadir perlu dilakukan secara terus-menerus.
Untuk Brigadir direkrut dari lulusan serendah-rendahnya SMU atau yang
sederajat. Kemudian, mengikuti program pendidikan profesi kepolisian
tingkat Brigadir selama 1 (satu) tahun, dan tingkat pendidikannya
disetarakan dengan program D1 (Diploma-1) di bidang ilmu kepolisian.
Program ini diselenggarakan di SPN (Sekolah Polisi Negara). Hal ini berlaku,
baik untuk polisi pria maupun polisi wanita. Jika telah lulus dari program ini
maka diberikan pangkat Brigadir Polisi Tingkat Dua (Bripda). Program D1 ini
bisa dikonversi menjadi setara dengan 50 SKS, sehingga dapat digunakan
untuk menempuh pendidikan S1 Studi Ilmu Kepolisian di STIK PTIK apabila
yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus (memenuhi
syarat).
Masa dinas polisi 1 tahun, yang bersangkutan harus mengikuti Diklat
Teknis (Dikbangspes), sesuai dengan bidang fungsional yang ada di
kepolisian, baik bidang operasional maupun bidang pembinaan. Program
pendidikan ini disebut program pendidikan pengembangan spesialis untuk
Brigadir. Misalnya pendidikan pengembangan spesialis lalu lintas, dan
sebagainya. Pendidikan ini dilakukan di bawah koordinasi Pusat Pendidikan
Pengembangan Spesialisasi (Pusdikbangspes)
Ada beberapa pilihan untuk proses dari Brigadir menjadi Perwira.
Tetapi, pilihan ini diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan Ass SDM
Kapolri. Pilihan tersebut adalah :
37
a. Seorang Brigadir mengikuti sekolah tinggi (S1) di STIK PTIK, dan jika
kepangkatan dan masa kerjanya sudah mencukupi, maka yang
bersangkutan dapat menjadi Perwira melalui program Alih Golongan.
Seterusnya mereka akan mengembangkan karir seperti layaknya
Perwira Polri lainnya.
b. Untuk Brigadir yang telah memiliki gelar sarjana (S1) maka kepadanya
dapat mengikuti Alih Golongan. Seterusnya dia akan mengembangkan
karir seperti layaknya Perwira Polri lainnya.
c. Jika seorang Brigadir tidak memiliki gelar S1, maka masih terbuka
peluang untuk menjadi seorang Perwira polisi. Pada saat sudah
memiliki kepangkatan Brigadir tinggi, maka bisa mengikuti program
pendidikan alih golongan dari Brigadir menjadi Perwira. Dengan
bantuan anggaran dinas/APBN bagi seorang Brigadir yang ingin
menempuh Program S1 jurusan sosial atau hukum dapat mengikuti
program S1 Universitas Terbuka (UT), dengan pertimbangan bahwa :
1) Merupakan peluang bagi para Brigadir untuk mengikuti
peningkatan kompetensi dirinya tanpa harus banyak
meninggalkan tugas.
2) Ijasah S1 dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan studi
selanjutnya.
Dengan uraian di atas, dapat dijadikan jalinan kerjasama antara
Lemdikpol dengan Kementrian Pendidikan Nasional dalam bentuk akreditasi
Lembaga Pendidikan di lingkungan Kepolisian. Diktuk Brigadir di SPN – SPN
diakreditasi Diploma Satu (D1) dengan 50 SKS lama pendidikan waktu 1
(satu) tahun dan dapat melanjutkan kejenjang S1 di STIK PTIK.
5. Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (pendidikan teknis)
a. Pendidikan Teknis ( Dikbangspes ) ada 3 tingkatan, yaitu:
38
1) Pendidikan teknis (dikbangspes) untuk Komisaris,
2) Pendidikan teknis (dikbangspes) untuk Pama, dan
3) Pendidikan teknis (dikbangspes) untuk brigadir
4) Macam pendidikan teknis (dikbangspes) ada yang bersifat
pembinaan dan ada yang bersifat operasional lapangan.
b. Waktu pelaksanaan pendidikan teknis (dikbangspes) ada yang 1 bulan/
200 jam pelajaran, ada yang 2 bulan/ 400 jam pelajaran, hal ini
disesuaikan dengan rencana pencapaian kompetensi dari masing-
masing dikbangspes/ diklat teknis.
c. Sistem pendidikan dikbangspes / diklat teknis ada beberapa yang bisa
dilaksanakan PPJJ, tetapi ada beberapa jenis pendidikan yang harus
tatap muka di kelas (konvensional), seperti; Dikbangspes fungsi lalu
lintas, dikbangspes fungsi serse, dikbangspes fungsi sabara,
dikbangspes progremer komputer dan fungsi komlek.
Pendidikan – pendidikan teknis / dikbangspes ini bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi spesialisasi pegawai polri agar dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat lebih optimal.
6. Kerja Sama Pendidikan Dalam dan Luar Negeri.
Sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Polri untuk menuju polri yang
profesional maka perlu ditingkatkan kerja sama pendidikan dan pelatihan
dengan Instansi terkait dengan tugas-tugas polri dan Perguruan tinggi yang
mendukung tugas polri dan untuk kerjasama dengan LAN perlunya Diklatpim
Tk II bagi anggota Polri dan PNS Polri ataupun dengan perguruan tinggi.
Adapun kerjasama Luar Negeri sesuai dengan MoU dengan yang
menjadi tempat pendidikan atau negara donatur dan Swasta (NGO).
39
7. Sistem Pembelajaran
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan
yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Pendidikan jarak jauh menurut Hillary Perrato (1988), PJJ
didefinisikan sebagai proses pengajaran dimana sebagian besar proporsi
pembelajarannya dilakukan oleh seorang pengajar yang terpisah dengan
peserta belajar baik dari sisi jarak maupun waktu, sehingga tidak terjadi
interaksi sosial antara pengajar dengan peserta didik.
Pendidikan profesi Polri yang dilakukan secara konvensional yaitu :
a. Akademi Kepolisian (Diploma 4)
b. Perwira Inspektur Sumber Sarjana (PISS)
c. Sekolah Alih Golongan (Brigadir S1/ non S1)
d. Sekolah Brigadir (Diploma 1)
Pendidikan Polri yang dilakukan secara Pendidikan Jarak Jauh yaitu :
a. STIK PTIK yaitu pendidikan Sarjana (S1), Pasca Sarjana (S2) dan
Doktoral (S3) Bidang Studi Ilmu Kepolisian.
b. Sespimma
c. Sespimmen
d. Sespimti
Seluruh jenis pelatihan tehnis baik pelatihan tehnis operasional maupun
pembinaan, semuanya dilakukan dengan metode konvensional.
40
8. Pelatihan - Pelatihan
Arah pelatihan Polri diatur sesuai dengan kebutuhan kompetensi Polri
dan tuntutan masyarakat untuk menghasilkan postur dan profil Polri di
lapangan. Pola pelatihan Polri diatur sebagai berikut :
a. Jenis Pelatihan.
1) Pelatihan perorangan;
2) Pelatihan fungsi;
3) Pelatihan satuan;
4) Pelatihan gabungan; dan
5) Pelatihan kerjasama.
b. Pengaturan Peserta Pelatihan.
Pengaturan peserta pelatihan berikut ini merupakan persyaratan
minimal yang harus dipenuhi oleh semua tingkatan.
1) Pelatihan Perorangan.
a) Tingkat Mabes.
Pelatihan perorangan pada tingkat Mabes
dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
sehingga setiap anggota Polri mengikuti 2 (dua) kali
pelatihan perorangan dalam 1 (satu) tahun.
b) Tingkat Polda.
Setiap anggota Polri pada tingkat Polda (Mapolda)
harus mengikuti pelatihan perorangan 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun.
c) Tingkat Polres.
Setiap anggota Polri pada tingkat Polres harus mengikuti
pelatihan perorangan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
41
2) Pelatihan Teknis.
a) Tingkat Mabes.
Setiap fungsi pada Mabes Polri melaksanakan
pelatihan fungsi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) Tingkat Polda.
Setiap fungsi pada Polda melaksanakan pelatihan
fungsi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
c) Tingkat Polres.
Setiap fungsi pada Polres melaksanakan pelatihan
fungsi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3) Pelatihan Kesatuan
a) Tingkat Mabes.
Pelatihan kesatuan pada tingkat Mabes Polri
dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) Tingkat Polda.
Pelatihan kesatuan pada tingkat Polda dilaksanakan 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
c) Tingkat Polres.
Pelatihan kesatuan pada tingkat Polres dilaksanakan 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4) Pelatihan Gabungan.
a) Tingkat Mabes.
Mabes Polri melaksanakan pelatihan gabungan fungsi
2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) Tingkat Polda.
Pelatihan gabungan fungsi untuk tingkat Polda
dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
42
c) Tingkat Polres.
Pelatihan gabungan fungsi untuk tingkat Polda
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
5) Pelatihan Kerjasama.
Pelatihan ini merupakan kerjasama antara Polri dengan
institusi lain di dalam negeri dan kerjasama dengan negara
lain. Pelaksanaannya disesuaikan nota kesepahaman (MoU)
yang telah disepakati bersama. Pelatihan dalam rangka
kerjasama paling sedikitnya dilaksanakan sebagai berikut :
a) Tingkat Mabes, 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu)
tahun.
b) Tingkat Polda, 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
c) Tingkat Polres, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
c. Pelibatan Kekuatan pada Pelatihan.
Setiap kesatuan, fungsi dan Satker ditetapkan untuk
mengikutsertakan personelnya pada pelatihan maksimal 30% atau
1/3 dari kekuatan seluruhnya tanpa mengurangi kualitas pelayanan
kepada masyarakat.
9. Kurikulum.
Kurikulum pelatihan mencakup antara lain :
a. Kompetensi hasil pelatihan yang difokuskan pada keterampilan
spesifik yang harus dikuasai oleh masing-masing anggota yang
telah mengikuti pelatihan.
b. Metode yang digunakan dalam pelatihan diutamakan dapat
meningkatkan keterampilan peserta pelatihan.
10. Desain Pelatihan.
Desain pelatihan disusun sebagai operasionalisasi kurikulum pelatihan.
43
11. Lama Pelatihan.
a. Pelatihan perorangan dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) hari.
b. Pelatihan fungsi dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) hari.
c. Pelatihan satuan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) hari.
d. Pelatihan gabungan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
e. Pelatihan kerjasama dilaksanakan sesuai MoU yang telah disepakati.
11. Materi Pelatihan
Materi pelatihan untuk :
a) Pelatihan perorangan.
b) Pelatihan fungsi (operasional, pembinaan, dan pendukung).
c) Pelatihan satuan.
d) Pelatihan gabungan.
Pelatihan kerjasama dalam dan luar negeri.
C. ANGGARAN
1. Norma indeks (SBU/SBK)
a. Penyusunan anggaran program pendidikan dan latihan di lingkungan
Polri agar mengacu kepada Norma Indeks, Standar Biaya Umum (SBU)
yang dikeluarkan oleh Menkeu, tidak mengacu kepada Standar Biaya
Khusus (SBK) yang diterbitkan oleh Polri, sehingga tidak ada kesan
relatif sama dari tahun ketahun.
b. Norma Indek Operasional pendidikan Polri agar mengacu pada Standar
Biaya Umum yang dikeluarkan oleh Kemenkeu.
c. Penyediaan anggaran pendidikan dan latihan aparatur Polri bisa
sepenuhnya mengakomodir kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan
jenis pendidikan yang berbeda sehingga tidak disamaratakan.
44
2. Pengendalian Anggaran :
a. Kegiatan Satker disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang
tercantum dalam DIPA.
b. Rencana penarikan anggaran disusun sebagaimana susunan rencana
kegiatan sehingga tidak terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun.
c. Analisis dan evaluasi penyerapan anggaran dilaksanakan dengan
benar.
3. Mekanisme penyusunan anggaran :
Penyusunan anggaran menggunakan tiga pendekatan :
a. Penyusunan penganggaran dilaksanakan terpadu dengan
mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran
dilingkungan Kementrian/Lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA-
KL dengan klasifikasi anggaran menurut Organisasi, Fungsi, Program,
kegiatan dan jenis belanja.
b. Penganggaran disusun berbasis kinerja dan dilakukan dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan
hasil yang diharapkan, termasuk effisiensi dalam pencapaian hasil dan
keluaran tersebut, penyusunan anggaran mengacu kepada indikator
kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja.
c. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, berdasarkan
kebijakan, dengan pengambilan keputusan sehingga tidak menimbulkan
implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.
4. Peruntukan anggaran Pendidikan dan latihan :
a. Biaya operasional pendidikan.
b. Transportasi kembali ke kesatuan asal
c. Biaya makan dan ekstra fooding siswa
45
d. Uang saku siswa
e. Honorarium tenaga pendidik mengacu kepada SBU.
f. Adanya honorarium untuk tenaga kependidikan yang mengacu
pada SBU.
D. SARPRAS.
1. Tingkat kesesuaian ketersediaan sarpras (Fasdik, Fasum, )
a. Pembangunan pusdik / lemdik mengacu kepada standarisasi Diknas
atau standarisasi LAN agar dalam proses pembelajaran lebih optimal.
b. Pembangunan pusdik / lemdik direncanakan secara matang sehingga
tidak terjadi tumpang tindih peruntukan pelaksanaan pendidikan.
c. Semua Lembaga pendidikan Polri memiliki workshop (replika/contoh)
yang dapat membantu percepatan peningkatan kompetensi peserta
didik.
d. Semua sarana prasarana Lembaga pendidikan didesain untuk
pelaksanaan pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan
saat ini, bukan semata-mata memanfaatkan sarana prasarana yang
sudah ada.
2. Alins - alongins yang ada dengan yang dibutuhkan
a. Alins/alongin yang sesuai dengan Perkap no 20 tahun 2007 tentang
standar 10 komponen pendidikan Polri, dapat sepenuhnya terdukung
dan terealisasi oleh anggaran DIPA Polri
b. Alins dan alongins disetiap lemdik sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan pendidikan Polri saat ini.
c. Pada proses pengajuan renbut alins dan alongins masing-masing
lemdik. agar mendapat sekala prioritas untuk dipeuhi.
46
E. SISTEM DAN METODE
1. SISTEM
a. Sistem pembelajaran
1) Sistem pembelajaran yang dilaksanakan di lemdik polri selain
menggunakan cara klasikal (konvensional), juga menggunakan
kelompok-kelompok belajar kecil (disediakan ruang sindikat) dan
dapat memanfaatkan perkembangan IT.
2) Untuk pelaksanaan praktek dilaksanakan di lapangan dan di
tempat kerja yang sebenarnya ( on the job training).
3) Proses penyusunan Kurikulum terintegrasi antar satker jajaran
Lemdik, kemampuan menyusun kompetensi kurikulum , Jenis dan
jenjang pendidikan, integrasi antara jenjang pendidikan
berkesinambungan.
4) Lulusan SPN (Diktuk Ba) bisa diakui oleh Diknas dan sejajar
dengan jenjang Diploma-1.
5) Lulusan Akademi Kepolisian setara dengan Lulusan Diploma-4,
dan mendapat pengakuan oleh Dikti.
6) Pola pendidikan pembentukan (bintara) sebagai tugas kepolisian
ada ketetapan yang baku (diktuk brigadir di pusdik Intel, pusdik
reskrim, pusdik Sabara,).
7) Hanjar yang digunakan berbentuk NS.
8) Hanjar yang ada di pusdik-pusdik telah disahkan dan masing-
masing Pembina fungsi dapat memberikan informasi pada
kesempatan pertama apabila ada perubahan kebijakan.
47
9) Pembina fungsi memberikan referensi dalam mendukung
pembuatan hanjar sehingga sesuai dengan kompetensi yang
diharapkan.
10) Pusdik-pusdik dapat sepenuhnya didukung dalam DIPA Polri
terutama dalam hal pencetakan hanjar bagi seluruh peserta didik.
b. Sistem evaluasi dan penilaian
Evaluasi sepuluh komponen pendidikan yang dilaksanakan
disetiap lembaga pendidikan di lingkungan Polri, ada tindak lanjut dari
hasil evaluasi tersebut guna perbaikan dimasa yang akan datang.
c. Sistem Pengawasan dan pengendalian
Sistem pengawasan dan pengendalian sudah dilaksanakan pada
setiap jenis pendidikan, dan tidak hanya bersifat rutinitas semata.
d. Ketersediaan pilun
Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan
pendidikan di lingkungan polri sudah tersedia, seperti Perkap 20 tahun
2007 tentang Standar Sepuluh Komponen Pendidikan, Keputusan
Kapolri No. Pol : Kep/180/IV/2009 tentang Kurikulum Induk Pendidikan
Polri, Perkal 05 tahun 2009 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan, Perkal 06 tahun 2009 tentang Sistem
Penilaian, Perkal 02 tahun 2009 tentang Penunjukan tenaga pendidik
dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan polri, ada
keseragaman dalam aplikasi di masing-masing lemdik.
2. METODE
Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran di lemdik Polri antara
lain :
a. Ceramah
b. Praktek
48
c. Simulasi
d. Roll Play
e. Tanya Jawab
f. Diskusi
g. Penugasan
h. Demonstrasi
i. Studi kasus serta
j. Konsultasi, advokasi dan fasilitasi,
Dalam proses pembelajaran seluruh gadik dapat menerapkan metode
yang paling tepat dan disesuaikan dengan mata pelajaran yang berbeda.
49
BAB IV
ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS
Strategi yang digunakan dalam menganalisis lingkungan baik eksternal maupun
internal yang mempengaruhi pencapaian pendidikan dilingkungan polri agar menghasilkan
lulusan – lulusan yang kompeten dan sesuai harapan masyarakat luas adalah analisis
SWOT. Dalam analisis tersebut mempertimbangkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan
Ancaman.
A. INTERNAL (KEKUATAN DAN KELEMAHAN, SUBSTANSI TENTANG
ORGANISASI, BID OPS)
1. Kekuatan (Aspek SDM, Aspek Sarpras, Aspek Sismet, Aspek Anggaran)
Struktur.
a. Struktur organisasi kuat dan fleksibel dibangun sesuai dengan tujuan
organisasi yang diisi SDM yang capable.
b. Job description personel dilaksanakan dengan tugas dan wewenang.
System.
a. Tata kelola organisasi diarahkan sehingga mencapai Good Governence
b. Sistem informasi melalui IT
c. Kebijakan program disusun dengan tujuan yang jelas
Strategi.
a. Kwalitas pelayanan prima
b. Kurikulum pendidikan disusun berdasarkan pembaharuan
c. Anggaran disusun dengan berbasis kinerja
50
d. Adanya program pendidikan
Style.
a. Tipe pemimpin yang Visioner dan transaksional.
b. Memperhatikan human relation dengan segenap staf organisasi.
Staff.
a. Memiliki SDM yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai
dengan bidang tugasnya
b. Masa pensiun pegawai Polri 58 tahun
c. Jumlah Pegawai Polri sudah mendekati Ratio yang diharapkan.
Skill.
a. Didukung tenaga pendidik yang memiliki latarbelakang pendidikan S-2
dan S-1.
b. Tenaga Pendidik didukung dengan pengalaman tugas di lapangan.
Share Value.
a. Segenap tenaga pendidik adalah figur-figur manusia teladan, jujur dan
disiplin
b. Budaya kerja organisasi Polri penuh rasa kekeluargaan.
2. Kelemahan (Aspek SDM, Aspek Sarpras, Aspek Sismet, Aspek Anggaran)
Struktur.
a. Struktur organisasi belum mengakomodasi jabatan fungsional murni
b. Job description personel yang ada belum seluruhnya dipahami.
c. Undang – undang Sisdiknas belum diterapkan secara utuh.
d. PP 101 tentang pendidikan jabatan pegawai negeri belum dilaksanakan
sepenuhnya.
System.
a. Tata kelola organisasi untuk mencapai Good Governence belum
dilaksanakan secara optimal.
51
b. Sistem informasi IT yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.
c. Kebijakan program yang disusun sesuai dengan tujuan Polri belum
dapat seluruhnya dilaksanakan.
d. Lulusan dari lembaga diklat belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh stake
holder.
e. Lulusan pendidikan Brigadir setara D1 dan Akpol setara D4 belum
diakui Diknas.
Strategi.
a. Kwalitas pelayanan prima belum optimal.
b. Kurikulum pendidikan yang disusun berdasarkan pembaharuan belum
melibatkan seluruh stakeholder.
c. Anggaran sudah disusun berbasis kinerja namun masih bersifat top
down
Style.
a. Tipe pemimpin yang Visioner dan transaksional, perlu dibenahi
b. Memperhatikan human relation dengan segenap staf organisasi masih
rendah.
Staff.
a. Masih ada sebagian SDM yang belum memiliki kompetensi dan
pengalaman dalam bidang tugasnya
b. Belum ada perbedaan Masa pensiun pegawai Polri 58 tahun untuk
jabatan struktural maupun fungsional
c. Jumlah Pegawai Polri yang sudah mendekati Ratio kecukupan 1:500,
tetapi kinerjanya belum optimal.
Skill.
a. Tenaga pendidik yang memiliki latarbelakang pendidikan umum S3
jumlahnya terbatas, sedangkan tenaga pendidik yang berlatar belakang
52
S2 dan S1 umum sudah memadai, namun secara keilmuan belum ada
yang memiliki latar belakang Pendidikan Profesi Guru/Dosen (PPG/D).
b. Lembaga sertifikasi profesi (LSP) Lemdikpol secara struktural sudah
ada, namun belum operasional.
c. Tenaga Pendidik yang memiliki pengalaman tugas di lapangan
terbatas.
Share Value.
a. Masih adanya stigma bahwa pegawai polri yang ditugaskan di lembaga
pendidikan merupakan anggota yang bermasalah
b. Budaya kerja organisasi Polri penuh rasa kekeluargaan tidak
didasarkan pada aturan atau norma yang berlaku.
B. EKSTERNAL (PELUANG DAN ANCAMAN, TENTANG YANG AKAN DIHADAPI
KEDEPAN, KONDISI EMPIRIS DARI LEMDIKPOL DULU-SEKARANG,
PEMENTAAN/MAPPING MASALAH )
1. Peluang (Nasional, Regional, Global)
a. Nasional :
1) Politik ; berlakunya otonomi daerah, UU no 2 tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No 20
Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2) Ekonomi ; adanya dukungan anggaran yang memadai,
Pertumbuhan Indonesia membaik.
3) Sosial ; - tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja
Polri.
- Adanya pengawasan BPK dan masyarakat umum.
4) Teknologi ; adanya percepatan informasi melalui IT
b. Regional : Regulasi, perkembangan
53
1) Politik ; terjalinnya kerja sama polisi antar negara Asia.
2) Ekonomi ; membaiknya pertumbuhan ekonomi dikawasan Negara
Asia.
3) Sosial ; terjalinnya hubungan kerja sama yang baik antar negara
Asia.
4) Teknologi ; adanya pertukaran informasi dalam dunia pendidikan
melalui IT
c. Global :
1) Politik ; adanya peace keeping dalam misi
perdamaian dibawah kendali PBB.
2) Ekonomi ; Membaiknya ekonomi global.
3) Sosial ; adanya bantuan dari negara donor
dalam meningkatkan kompetensi pegawai Polri ( JICA, IOM,
ICITAP ).
4) Teknologi ; adanya percepatan informasi
melalui IT dan bantuan IT dari negara-negara donor.
2. Ancaman dan tantangan
a. Nasional :
1) Politik ; RUU Kamdagri , Tunjangan Kinerja Pegawai polri belum
sesuai dengan harapan.
2) Ekonomi ; Pengaruh moneter.
3) Sosial ; Kurang percayanya masyarakat terhadap kinerja Polri.
4) Teknologi ; IT yang sedemikian cepat berubah
b. Regional : Regulasi, perkembangan
1) Politik ; ada beberapa negara di kawasan Asia yang
belum menjalin kerjasama di bidang keamanan
54
2) Ekonomi ; krisis ekonomi salah satu negara Asia akan
berdampak pada negara-negara dikawasan Asia lainnya
3) Sosial ; Adanya perselisihan antar negara di kawasan
Asia .
4) Teknologi ; Penyalahgunaan IT
c. Global :
1) Politik ; Tindakan negara Adidaya tanpa persetujuan PBB.
2) Ekonomi : Adanya monopoli dari negara maju dan perdagangan
bebas.
3) Sosial ; pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kultur
budaya timur.
4) Teknologi ; penyalahgunaan IT
C. STRATEGI PENDIDIKAN POLRI KEDEPAN
Berdasarkan identifikasi faktor internal dan ekternal yang merupakan
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman diatas, maka diambil langkah-
langkah strategis dalam rangka memproyeksikan Lemdikpol di masa yang
akan datang, meliputi :
1. Pengembangan Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Polri.
Pendidikan dan Pelatihan Polri merupakan suatu rangkaian
kegiatan dari sistem manajemen sumber daya manusia. Oleh
karenanya, organisasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan di Polri
diselenggarakan dengan berpegang pada prinsip keterpaduan dan
diusahakan mengakomodir sistem pendidikan yang diterapkan oleh
Depdiknas. Prinsip keterpaduan dapat terlihat dari adanya ketentuan
bahwa semua sistem dan jenjang kependidikan Polri berada dalam
55
satu institusi/lembaga yaitu LEMDIKPOL. Sedang prinsip akomodatif
terlihat dari masih adanya lembaga pendidikan yang
menyelenggarakan program pendidikan dan latihan dimana
persyaratan – persyaratan tertentu masih mengacu pada instansi lain
yang terkait.
Sejalan dengan prinsip tersebut, Polri sebagai bagian integral
dari perpanjangan tangan pemerintah dalam bidang pelayanan kepada
publik, menerapkan prinsip good governance dalam penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan. Agar penyelenggaraan pendidikan dapat
dipertanggung jawabkan maka dalam organisasi ini akan dibentuk
Dewan Pengendali Mutu yang bertanggung jawab terhadap
pengendalian mutu pendidikan yang juga dapat difungsikan sebagai
lembaga standarisasi manajemen kependidikan.
Dewan Pengendali Mutu yang diselenggarakan/diterapkan di
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat
mengakomodir seluruh aspek kepentingan yang ada. Mengingat
sampai saat ini masih terdapat perbedaan yang signifikan menyangkut
kualifikasi penyelenggaraan pendidikan dari lembaga pendidikan yang
ada saat ini. Sebagai contoh, dalam satu Lemdik latar belakang
pendidikan peserta didik memiliki ijazah strata satu, sedangkan
Gadiknya memiliki latar belakang yang beragam ( pada umumnya
SMA). Demikian pula untuk menjamin keseluruhan tuntutan
pengembangan pendidikan sudah saatnya untuk dibentuk Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) dilingkungan Lemdikpol dapat diberdayakan
secara optimal.
56
Disamping itu perlunya dikembangkan penguasaan teknologi
informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan
jarak jauh di Kepolisian meliputi :
a. Lembaga penyelenggara (Institionally Based).
b. Keterpisahan antara peserta belajar dengan pengajar
(Separation of Teachers and Student).
c. Sistem Telekomunikasi Interaktif (Interactive Telecomunication).
d. Sharing data dan video yang memungkinkan pengalaman
belajar terjadi (Sharing of data, voice, video (Learning
Experience).
2. Pengembangan Komponen Pendidikan Dan Pelatihan Polri
Peraturan Kapolri No. 20 tahun 2007 tentang Standar
Komponen Pendidikan untuk Pendidikan Pembentukan dan
Pendidikan Pengembangan di lingkungan Lemdiklat Polri mengatur
hal – hal (komponen) yang harus ada pada suatu lembaga pendidikan.
Komponen pendidikan meliputi 10 (sepuluh) komponen, terdiri dari
kurikulum, Hanjar, peserta didik, tenaga pendidik, tenaga
kependidikan, metode, fasilitas pendidikan, Alins/Alongins, evaluasi
peserta didik serta anggaran. Standar komponen ini merupakan acuan
bagi lembaga pendidikan Polri dalam melaksanakan operasional
pendidikan.
Penyusunan komponen pendidikan Polri ini mengikuti
pendekatan sistem (system approach) di mana suatu sistem terdiri dari
input, proses dan output saling berkaitan dan merupakan bagian yang
tidak saling terpisah. Input dari sebuah sistem pendidikan adalah
57
siswa, sedangkan output adalah siswa yang kompeten. Untuk
menjadikan siswa sesuai dengan standar kompetensi lulusan
diperlukan satu proses untuk menjadikan siswa menjadi kompeten.
Sesuai harapan dalam proses pendidikan maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa terdapat 4 (empat) komponen pendidikan, yang
semuanya berkaitan dengan 1 (satu) hal, yaitu proses pendidikan.
Jadi, ke-4 (empat) komponen pendidikan itulah yang akan
menentukan proses pendidikan, yaitu (1) siswa sebagai input sekaligus
output, (2) kurikulum, (3) tenaga pendidik, serta (4) infrastruktur
pendukung. Penjelasan keempat komponen tersebut adalah sbb :
a. Siswa.
Siswa adalah input sekaligus output untuk sistem pendidikan.
Siswa sebagai input adalah siswa yang belum memiliki kompetensi
yang diharapkan, tetapi memiliki potensi untuk menempuh
pendidikan yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, mereka
memiliki suatu persyaratan minimum yang sudah ditetapkan.
Sedangkan siswa sebagai output adalah siswa dimaksud sudah
memiliki kompetensi yang diharapkan sebagai hasil dari proses
pendidikan. Dalam penentuan calon siswa harus diadakan evaluasi
persyaratan pesrta sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan,
standarisasi peserta pendidikan dan standarisasi hasil didik.
b. Kurikulum
Dari penulusuran konsep beberapa ahli dapat ditarik kesimpulan
bahwa pada dasarnya kurikulum mempunyai 3 (tiga) dimensi
pengertian yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum
58
sebagai pengalaman belajar dan kurikulum sebagai program
pembelajaran. Namun demikian, secara eksplisit dalam Perkap No.
20 tahun 2007 tentang Standar Komponen Pendidikan untuk
Pendidikan Pembentukan, dan Pendidikan Pengembangan di
lingkungan Lemdiklat Polri pengertian kurikulum adalah adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
(kompetensi) pendidikan dilingkungan Polri. Jadi, dari pengertian
kurikulum terdapat (1) tujuan pendidikan (kompetensi yang
diharapkan), dimana tujuan ini harus mencakup aspek yaitu
knowledge (pengetahuan), skills (keterampilan), serta attitude
(perilaku dan sikap), (2) kumpulan mata pelajaran, serta (3)
metodologi proses belajar-mengajar (PBM), yang disesuaikan
dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kurikulum berbasis
kompetensi menekankan adanya keseimbangan kemampuan
peserta didik dalam bidang akademik, sikap dan ketrampilan. Untuk
itu, mata pelajaran yang harus terakomodir (merujuk kurikulum
pendidikan pada umumnya yaitu; mata pelajaran ilmu dasar; mata
pelajaran metodologi dan proses berpikir; mata pelajaran utama;
mata pelajaran penunjang; mata pelajaran perangkum/integrasi),
dan kurikulum disusun berkesinambungan, pengembangan
kurikulum PPJJ dan KTSP.
c. Tenaga Pendidik.
59
Tenaga pendidik merupakan bagian integral dalam proses
pembelajaran. Keteladanan tenaga pendidik baik yang
diperlihatkan melalui kemampuan kognitif maupun afektif menjadi
cermin yang dipedomani bagi peserta didik. Untuk itu, seorang
tenaga pendidik harus memenuhi kriteria tertentu sebelum
ditugaskan di Lemdik Polri, antara lain secara administrasi telah
memiliki landasan hukum mengajar baik yang diselenggarakan di
lingkungan Polri maupun lembaga/instansi lain yang berkompeten
untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, juga disusun
standarisasi tenaga pendidik, dilaksanakan assessor tenaga
pendidik, sertifikasi tenaga pendidik dan Binkar tenaga pendidik
yang jelas.
d. Infrastruktur Pendukung.
Infrastruktur pendukung terdiri dari (1) infrastruktur lokasi, seperti
gedung dan lapangan, (2) infrastruktur proses belajar, seperti alat
bantu belajar atau alat bantu instruksional, (3) infrastruktur
operasional, seperti kendaraan dan kesehatan, serta (4)
infrastruktur dana atau biaya. Keempat infrastruktur ini harus diatur
sedemikian rupa sehingga mampu menjamin proses belajar yang
berkualitas sesuai dengan filosofi quality of operations.
e. Metode Pembelajaran
Penerapan metode pembelajaran, agar disesuaikan secara tepat
metode apa yang akan digunakan, untuk itu dalam penerapan
metode pembelajaran dapat mengevaluasi relevansi antar metode
dengan kompetensi yang akan dicapai.
60
f. Evaluasi.
Evaluasi pendidikan merupakan bagian integral yang dapat menjadi
landasan perbaikan system pendidikan, untuk itu dilaksanakan
evaluasi menyeluruh mulai dari mengkaji penyelenggaraan program
pendidikan, system evaluasi hasil didik dan menyusun standar
evaluasi pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi.
g. Anggaran.
Dalam penyusunan anggaran pendidikan dan latihan di lingkungan
Polri, hendaknya mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) pendidikan
yang dikeluarkan oleh Kemenkeu.
3. Pengembangan Lembaga Pendidikan Polri Sebagai Centre Of Excellence
Pengembangan lembaga pendidikan Polri sebagai centre of
excellence perlu mengarah pada hal sebagai berikut :
a. Sistem pendidikan harus mampu mencetak kader personel atau
SDM yang unggul, yaitu mampu membentuk anggota Polri yang
memiliki kompetensi tinggi, dan kepribadian serta semangat tinggi.
b. Sistem pendidikan harus mampu menjadi pusat rujukan atau acuan
jika ada masalah yang ada di dalam organisasi. Hal ini berarti,
sebagai center of excellence setiap lembaga pendidikan harus
memiliki banyak pustaka atau pengetahuan yang bisa dijadikan
referensi atau acuan dalam menjalankan organisasi, termasuk
mengadakan berbagai riset-riset yang mutakhir sesuai dengan
bidangnya.
61
c. Setiap lembaga pendidikan harus memiliki standar kinerja (key
performance indicator atau KPI) yang unggul. Semua sasaran
kerja dibuat setinggi mungkin dan tidak ada toleransi.
d. Sistem pendidikan harus memiliki proses kerja yang unggul. Proses
kerja ini adalah piranti lunak yang baku dan dipatuhi bersama
sebagai standar acuan kerja, menggalang kerja sama tim
(teamwork) yang hebat, serta memiliki proses perencanaan,
evaluasi dan kontrol yang komprehensif.
e. Sistem pendidikan harus diawaki oleh orang-orang unggulan. Ini
berarti harus dikembangkan tenaga pendidik dan kependidikan di
setiap lembaga pendidikan sehingga mencapai standar keunggulan
tertentu. Untuk menunjang diperolehnya tenaga pendidik dan
kependidikan unggulan maka diperlukan pula sistem pembinaan
karir dan sistem imbalan yang sesuai.
f. Setiap lembaga pendidikan harus memiliki budaya organisasi yang
unggul, yaitu tidak boleh banyak muncul keresahan, konflik, dan
sebagainya sehingga mampu untuk berpikir secara jernih, tidak
memihak, obyektif, dan selalu berupaya mencari berbagai
terobosan baru untuk kebaikan organisasi Polri.
D. TARGET PENDIDIKAN POLRI KEDEPAN
Untuk pencapaian system pendidikan Polri sesuai harapan, maka berikut
disajikan tahapan target pendidikan Polri kedepan terhadap 10 komponen
pendidikan sebagai berikut :
1. Kurikulum
62
Untuk tahapan program kurikulum disusun melalui tiga tahapan :
a. Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi :
1) Pengembangan kurikulum yang berkesinambungan
2) Pengembangan kurikulum PPJJ
3) Pengembanga KTSP (muatan lokal)
b. program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014
meliputi :
1) Implementasi kurikulum PPJJ.
2) Link and macth antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan
bidang tugas.
c. program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 yaitu:
kurikulum dapat menjawab tututan dan harapan masyrakat selaku
stake holder.
2. Bahan Ajar
Untuk tahapan program bahan ajar disusun melalui tiga tahapan :
a. Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi :
1) Pengembangan substansi materi sesuai dengan kompetensi
yang sudah ditetapkan (kurikulum).
2) Pengembangan modul PPJJ (menyiapkan naskah akademik).
3) Pengembangan desain hanjar (diktat/handout) Penetapkan NSS
menjadi NS
b. program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014
meliputi :
1) Hanjar telah dilegalisasi (HAKI).
63
2) Ketersediaan hanjar yang up to date mengikuti perkembangan
Iptek.
3) Pengembagan bahan ajar berbasis teknologi informasi.
c. program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 meliputi :
1) Aksessibilitas hanjar melalui web site Lemdikpol
2) Buku-buku populer tentang Kepolisian di publikasikan
3. Tenaga Pendidik
Untuk tahapan program penempatan Tenaga Pendidik disusun melalui
tiga tahapan :
a. Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi :
1) Standarisasi tenaga pendidik
2) Menyiapkan assesor gadik
3) Rekruitmen tenaga pendidik melalui assesment
4) Usulan sertifikasi tenaga pendidik
5) Konsistensi sistem binkar gadik pada lembaga pendidikan
b. Program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014
meliputi :
1) Integrasi antara lemdikpol (Lembaga Serfifikasi Profesi) dengan
Kemendiknas.
2) Terakreditasi LSP Lemdikpol.
3) Tersertifikasi tenaga pendidik.
c. Program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 yaitu:
Profesionalitas tenaga pendidik Polri.
4. Tenaga Kependidikan
64
Untuk tahapan program penempatan Tenaga Kependidikan disusun
melalui tiga tahapan :
a. Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi :
1) Standarisasi tenaga kependidikan
2) Rekruitmen tenaga kependidikan melalui assesment
3) Usulan sertifikasi tenaga kependidikan
4) Konsistensi sistem binkar gadikan pada lembaga pendidikan
b. Program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014
meliputi : Tersertifikasi tenaga kependidikan oleh internal Polri
c. Program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 meliputi:
Profesionalitas pengelolaan dan penyelenggaraan kependidikan
Polri. .
5. Peserta Didik
Untuk tahapan program peserta didik disusun melalui tiga tahapan :
a. Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi :
1. Evaluasi persyaratan peserta didik sesuai dengan jenis dan
jenjang pendidikan
2. Standarisasi peserta didik
3. Standarisasi hasil didik
b. Program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014
meliputi :
1. Keterlibatan Lemdikpol dalam penentuan kelulusan calon
peserta didik.
2. Memiliki kompetensi sesuai jenis dan jenjang pendidikan
65
c. Program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 yaitu:
Akuntabilitas dan kredibilitas peserta didik dalam melaksanakan
tugas.
6. Alins/alongins
Untuk tahapan program tercukupinya Alins/alongins sesuai kebutuhan
Lemdik disusun melalui tiga tahapan :
a. Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi :
1. Evaluasi standar alins/ alongins yang digunakan
2. Pengembangan inovasi alins/ alongins
3. Pengembangan alins/alongis berbasis it (out sourcing)
b. Program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014
meliputi :
1) Ketersediaan alins/alongins sesuai dengan standar
2) Terpenuhinya kebutuhan alins/alongins untuk proses
pembelajaran
3) Tersedianya insfrastruktur
c. Program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 yaitu:
Kesesuaian dan kecukupan alins/alongins di lemdik dengan
kebutuhan di lapangan.
7. Fasilitas Pendidikan
Untuk tahapan program pengadaan fasilitas pendidikan disusun melalui
tiga tahapan :
a. Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi :
1) Evaluasi standar fasdik yang digunakan.
66
2) Pengembangan dan penataan fasdik sebagai center of
excellence.
3) Pengembangan fasilitas sbg penunjang IT.
b. Program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014
meliputi :
1) Ketersedian fasilitas pendidikan sesuai dengan standar.
2) Ketersedian fasilitas pendidikan sebagai center of excellence.
3) Tersedianya fasdik sbg penunjang IT.
4) Tersedianya fasdik sebagai media pembelajaran.
c. Program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 meliputi:
Fasdik di lemdik memenuhi standar sebagai center of excellence.
8. Metode Pembelajaran
Untuk tahapan program penggunaan metode pembelajaran disusun
melalui tiga tahapan :
a. Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi :
1) Mengevaluasi relevansi antara metode dengan kompetensi yang
akan dicapai.
2) Pengembangan metode pembelajaran sesuai dengan
kebutuhan.
3) Pengembangan metode pembelajaran berbasis IT
b. Program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014 yaitu:
Menciptakan metode pembelajaran yang variatif dan aktual.
c. Program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 meliputi:
1) Tercapainya tujuan pembelajaran.
67
2) Terwujudnya lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan
pembelajaran di kelas maupun diluar kelas Fasdik di lemdik
memenuhi standar sebagai center of excellence.
9. Anggaran
Untuk tahapan program anggaran disusun melalui tiga tahapan :
a. Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi :
1) Mengevaluasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan.
2) Penyusunan rencana anggaran yang mendukung
penyelenggaraan PPJJ.
3) Menyusun rencana program pendidikan yang dapat menyerap
anggaran dari dalam dan luar negeri (kemitraan).
4) Penyusunan program anggaran disesuaikan dengan SBU yang
dikeluarkan oleh Kemenkeu.
b. Program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014
meliputi :
1) Tersedianya anggaran yang dapat mendukung PPJJ yang
berbasis IT.
2) Terealisasinya anggaran berbasis kinerja.
3) Terealisasinya anggaran bantuan Dalam dan Luar Negeri.
4) Terealisasinya anggaran sesuai SBU yang iterbitkan Kemenkeu.
c. Program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 yaitu:
Terealisasinya pengunaan anggaran secara efisien dan efektif serta
akuntabel.
10. Evaluasi
68
Untuk tahapan program pelaksanaan evaluasi disusun melalui tiga
tahapan :
a. Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi :
1) Mengkaji penyelenggaran program pendidikan
2) Mengkajii sistem evaluasi hasil didik
3) Menyusun standar evaluasi pendidikan
b. Program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014
meliputi :
1) Tersedianya standar evaluasi.
2) Mengembangkan metode evaluasi yang mengikuti
perkembangan teknologi pendidikan.
c. Program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 yaitu:
Terciptanya sistem evalusi yang sesuai dengan perkembangan
teknologi pendidikan.
Dari uraian diatas untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :
69
TABEL
TAHAPAN PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
NO PROGRAM/BIDANG/ ASPEK 10 KOMPONEN
DIK
TAHAPAN PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU
PENDEKTAHAP (I)2010-2012
MENEGAHTAHAP II2013-2014
PANJANGTAHAP III2015-2025
1 2 3 4 51. Kurikulum 1. Pengembangan kurikulum yang
berkesinambungan2. Pengembangan kurikulum ppjj3. Pengembanga KTSP (muatan
lokal)
1. Implemen tasi kurikulum PPJJ
2. Link and macth antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan bidang tugas
Kurikulum dapat menjawab tututan dan harapan masyrakat selaku stake holder
2. Bahan ajar 1. Pengembangan substansi materi sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan (kurikulum)
2. Pengembangan modul PPJJ (menyiapkan naskah akademik)
3. Pengembangan desain hanjar (diktat/handout)
4. Penetapkan NSS menjadi NS
1. Hanjar telah dilegalisasi(haki)
2. Ketersediaan hanjar yang up to date mengikuti perkembangan iptek
3. Pengembagan bahan ajar berbasis teknologi informasi
3) Aksessibilitas hanjar melalui web site Lemdikpol
4) Buku-buku populer tentang Kepolisian di publikasikan
70
1 2 3 4 53. Tenaga pendidik 1. Standarisasi tenaga pendidik
2. Menyiapkan assesor gadik3. Rekruitmen tenaga pendidik
melalui assesment4. Usulan sertifikasi tenaga pendidik5. Konsistensi sistem binkar gadik
pada Lembaga Pendidikan
1. Integrasi antara lemdikpol (lembaga serfifikasi profesi) dengan kemendiknas
2. Terakreditasi LSP Lemdikpol
3. Tersertifikasi tenaga pendidik
Profesionalitas tenaga pendidik Polri
4. Tenaga kependidikan 1. Standarisasi tenaga kependidikan
2. Rekruitmen tenaga kependidikan melalui assesment
3. Usulan sertifikasi tenaga kependidikan
4. Konsistensi sistem binkar gadikan pada lembaga pendidikan
Tersertifikasi tenaga kependidikan oleh internal Polri
Profesionalitas pengelolaan dan penyelenggaraan kependidikan Polri.
5. Peserta didik 4. Evaluasi persyaratan peserta didik sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan
5. Standarisasi peserta didik6. Standarisasi hasil didik
3. Keterlibatan lemdikpol dalam penentuan kelulusan calon peserta didik
4. Memiliki kompetensi sesuai jenis dan jenjang pendidikan
Akuntabilitas dan kredibilitas peserta didik dalam melaksanakan tugas
71
1 2 3 4 56. Alins/alongins 1. Evaluasi standar alins/ alongins
yang digunakan2. Pengembangan inovasi alins/
alongins 3. Pengembangan alins/alongis
berbasis it (out sourcing)
1. Ketersediaan alins/alongins sesuai dengan standar
2. Terpenuhinya kebutuhan alins/alongins untuk proses pembelajaran
3. Tersedianya insfrastruktur
Kesesuaian dan kecukupan alins/alongins di lemdik dengan kebutuhan di lapangan
7. Fasilitas pendidikan 1. Evaluasi standar fasdik yang digunakan
2. Pengembangan dan penataan fasdik sebagai center of excellence
3. Pengembangan fasilitas sbg penunjang IT
1. Ketersedian fasilitas pendidikan sesuai dengan standar
2. Ketersedian fasilitas pendidikan sebagai center of excellence
3. Tersedianya fasdik sbg penunjang IT
4. Tersedianya fasdik sebagai media pembelajaran
Fasdik di lemdik memenuhi standar sebagai center of excellence
8. Metode pembelajaran
1. Mengevaluasi relevansi antara metode dengan kompetensi yang akan dicapai
2. Pengembangan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan
3. Pengembangan metode pembelajaran berbasis IT
Menciptakan metode pembelajaran yang aktual
1. Tercapainya tujuan pembelajaran
2. Terwujudnya lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan pembelajaran di kelas maupun diluar kelas
72
1 2 3 4 59. Evaluasi 1. Mengkaji penyelenggaran
program pendidikan 2. Mengkajii sistem evaluasi hasil
didik3. Menyusun standar evaluasi
pendidikan
1. Tersedianya standar evaluasi
2. Mengembangkan metode evaluasi yang mengikuti perkembangan teknologi pendidikan
Terciptanya sistem evalusi yang sesuai dengan perkembangan teknologi pendidikan
10. Anggaran 1. Mengevaluasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan
2. Penyusunan rencana anggaran yang mendukung penyelenggaraan PPJJ
3. Menyusun rencana program pendidikan yang dapat menyerap anggaran dari dalam dan luar negeri (kemitraan)
1. Tersedianya anggaran yang dapat mendukung ppjj yang berbasis IT
2. Terealisasinya anggaran berbasis kinerja
3. Terealisasinya anggaran bantuan dalam dan luar negeri
Terealisasinya pengunaan anggaran secara efisien dan efektif serta akuntabel
73
BAB V
PENUTUP
Pendidikan dan Pelatihan Polri merupakan bagian dari sistem pengembangan
Sumber Daya Manusia Polri yang sangat penting keberadaannya didalam peningkatan
kualitas dan kompetensi dalam organisasi Polri.
Kualitas dan kompetensi Anggota Polri sangat menentukan didalam peningkatan
kinerja dan profesionalisme sebagai alat negara penegak hukum, harkamtibmas, pelayanan
perlindungan, pengayoman masyarakat, walaupun saat ini belum memenuhi ekspektasi
masyarakat.
Arah pendidikan dan pelatihan Polri ini yang nantinya tertuang didalam sistem
pendidikan dan pelatihan Polri dirancang dengan tahapan pencapaian yang masih perlu
dijabarkan secara rinci didalam petunjuk operasional sehingga Lembaga Pendidikan Polri ini
dapat mengantar percepatan perbaikan kultur Polri yang diharapkan masyarakat, melalui
pendidikan yang integrited dari semua aspek baik yang berkaitan dengan Kementrian
Pendidikan atau lembaga lainnya diharapkan dapat menjawab tantangan pendidikan
kedepan.
Bandung, Mei 2011
74
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRIPUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
KERANGKA GRAND DESIGN PENDIDIKAN POLRI
Disusun
Oleh
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
BANDUNG, MEI 2011
75
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG ………………………………………………………. 1
B. VISI, MISI DAN TUJUAN ………………………………………………… 15
C. AZAS ………………………………………………………………………. 18
D. PRINSI ……………………………………………………………………... 18
E. FILOSOFI ………………………………………………………………….. 19
F. RUANG LINGKUP ………………………………………………………… 20
G. SISTEMATIKA …………………………………………………………….. 20
BAB II KONDISI PENDIDIKAN POLRI SAAT INI
A. SDM ………………………………………………………………………… 21
B. ANGGARAN ………………………………………………………………. 23
C. SARPRAS …………………………………………………………………. 25
D. SISTEM DAN METODE …………………………………………………. 26
BAB III KONDISI PENDIDIKAN POLRI YANG DIHARAPKAN
A. SDM ………………………………………………………………………… 29
B. POLA KESINAMBUNGAN ………………………………………………. 31
C. ANGGARAN ………………………………………………………………. 43
D. SARPRAS …………………………………………………………………. 45
E. SISTEM DAN METODE …………………………………………………. 46
BAB IV ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS
A. INTERNAL (KEKUATAN DAN KELEMAHAN, SUBSTANSI TENTANG ORGANISASI, BID OPS) …………………………………… 49
B. EKSTERNAL (PELUANG DAN ANCAMAN, TENTANG YANG AKAN DIHADAPI KEDEPAN, KONDISI EMPIRIS DARI LEMDIKPOL DULU-SEKARANG, PEMENTAAN/MAPPING MASALAH) …………. 52
C. STRATEGI PENDIDIKAN POLRI KEDEPAN ………………………….. 54
D. TARGET PENDIDIKAN POLRI KEDEPAN ……………………………. 61
BAB V PENUTUP
Halaman