KERANGKA ACUAN KERJA PENYEDIAAN JASA, PERALATAN...

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A. LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,

akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah

menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga

selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015. Untuk mendukung proses

pelaksanaan akuntabilias kinerja sebagai kewajiban suatu instansi pemerintah dalam

mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibutuhkan kerangka

acuan kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk menunjang

pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Gunungkidul melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Tahun 2019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran ini

merupakan kegiatan yang mengakomodir kebutuhan langganan air listik dan telepon, alat

tulis kantor yang memadai, kebersihan kantor dengan peralatan yang tersedia, serta

pemenuhan bahan bacaan surat kabar.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2014 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah;

5. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

6. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 15/DPA/2019 Tentang

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun

Anggaran 2019.

C. TUJUAN

Meningkatnya kualitas pelayanan serta profesionalisme aparatur pemerintah dan

tersedianya alat tulis kantor yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Gunungkidul.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran dilaksaksanakan

selama 1 (satu) tahun (Januari – Desember).

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

adalah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

F. TAHAP PELAKSANAAN DAN PIHAK TERKAIT

No. Waktu

Pelaksanaan Sub-Aktivitas Pihak Terkait

Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

1. Januari-

Desember

2019

❖ Pembayaran pajak

kendaran dinas

❖ Penyediaan alat

tulis kantor

❖ Penyediaan Alat

Kebersihan &

Bahan Pembersih

❖ Penyediaan

telepon / kawat /

faximili / internet

❖ Pemeliharaan

perlengkapan

perkantoran

❖ Penyediaan Air

❖ Penyediaan Listrik

❖ Penyediaan Surat

Kabar dan

Majalah

❖ SubbagUmum

❖ Pengadministrasi

umum

❖ 3 orang

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran:

1. Pembayaran pajak kendaran dinas

2. Belanja alat tulis kantor

3. Belanja alat listrik dan elektronika

4. Belanja Alat Kebersihan & Bahan Pembersih

5. Belanja telepon / kawat / faximili / internet

6. Pemeliharaan perlengkapan perkantoran

7. Belanja Air

8. Belanja Listrik

9. Belanja Surat Kabar dan Majalah

H. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

adalah Subbagian Umum, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor

7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul dan mempunyai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja

berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2016.

Struktur Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 2 subbagian yaitu

Subbagian Umum, dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian

Ketatalaksanaan, dan Subbagian Akuntabilitas Perangkat Daerah.Subbagian Umum

sebagai salah satu subbagian di Sekretariat Badan Kesbangpol mempunyai tugas

melaksanakan penyediaan jasa, peralatan perlengkapan perkantoran.

I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 227.920.000,00 (Dua ratus dua puluh tujuh juta

sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk:

1. Belanja alat tulis kantor

2. Belanja alat listrik dan elektronika

3. Belanja Alat Kebersihan & Bahan Pembersih

4. Belanja telepon / kawat / faximili / internet

5. Belanja Air

6. Belanja Listrik

7. Belanja Surat Kabar dan Majalah

8. Belanja jasa tenaga harian lepas / upah tenaga


PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT, KONSULTASI DAN KOORDINASI


A. LATAR BELAKANG






terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015.Untuk mendukung proses

pelaksanaan akuntabilias kinerja sebagai kewajiban suatu instansi pemerintah untuk





Gunungkidul melaksanakan kegiatan penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah maupun ke luar Daerah

sering kali dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan serta

dalam upaya menyamakan persepsi, begitu pula dengan konsultasi ke luar Daerah dimana

pada akhir-akhir ini sering melaksanakan konsultasi ke pusat karena adanya beberapa

aturan peraturan perundang-undangan yang baru agar dalam mengartikan tidak salah

persepsi. Oleh karena itu koordinasi ke pusat bertujuan untuk memperlancar tugas-tugas

yang dilaksanakan agar tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

B. DASAR HUKUM




Nasional.





Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;



Anggaran 2019.

C. TUJUAN

Tujuan terwujudnya sarana pendukung tupoksi dan terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat,

konsultasi dan koordinasi.


Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi dilaksaksanakan selama 1

(satu) tahun (Januari – Desember).


Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi adalah

sesuai dengan kegiatan rapat dan surat masuk undangan rapat koordinasi.


No. Waktu


Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

1. Februari

2019

❖ Penyediaan

makanan dan

minuman untuk

rapat dan tamu

❖ Rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

dalam daerah


dan Koordinasi

luar daerah

❖ ASN Badan

Kesbangpol

❖ 22 orang

2. Maret 2019 ❖ Penyediaan

makanan dan

minuman untuk

rapat dan tamu


dan Koordinasi

dalam daerah


dan Koordinasi

luar daerah

❖ ASN Badan

Kesbangpol

❖ 22 orang

3. April 2019 ❖ Penyediaan ❖ ASN Badan ❖ 22 orang

No. Waktu


Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

makanan dan

minuman untuk

rapat dan tamu


dan Koordinasi

dalam daerah


dan Koordinasi

luar daerah

Kesbangpol

4. Mei 2019 ❖ Rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

dalam daerah

❖ ASN Badan

Kesbangpol

❖ 22 orang

5. Juni 2019 ❖ Penyediaan

makanan dan

minuman untuk

rapat dan tamu

❖ ASN Badan

Kesbangpol

❖ 22 orang

6. Juli 2019 ❖ Penyediaan

makanan dan

minuman untuk

rapat dan tamu


dan Koordinasi

dalam daerah


dan Koordinasi

luar daerah

❖ ASN Badan

Kesbangpol

❖ 22 orang

7. Agustus

2019

❖ Penyediaan

makanan dan

minuman untuk

rapat dan tamu


dan Koordinasi

dalam daerah

❖ ASN Badan

Kesbangpol

❖ 22 orang

8. September

2019

❖ Penyediaan

makanan dan

minuman untuk

rapat dan tamu


dan Koordinasi

dalam daerah


dan Koordinasi

luar daerah

❖ ASN Badan

Kesbangpol

❖ 22 orang

9. November

2019

❖ Penyediaan

makanan dan

minuman untuk

❖ ASN Badan

Kesbangpol

❖ 22 orang

No. Waktu


Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

rapat dan tamu


dan Koordinasi

dalam daerah


dan Koordinasi

luar daerah

10. Oktober

2019

❖ Penyediaan

makanan dan

minuman untuk

rapat dan tamu


dan Koordinasi

dalam daerah


dan Koordinasi

luar daerah

❖ ASN Badan

Kesbangpol

❖ 22 orang

11. November

2019

❖ Penyediaan

makanan dan

minuman untuk

rapat dan tamu


dan Koordinasi

dalam daerah

❖ ASN Badan

Kesbangpol

❖ 22 orang

12. Desember

2019

❖ Penyediaan

makanan dan

minuman untuk

rapat dan tamu

❖ ASN Badan

Kesbangpol

❖ 22 orang


Keluaran kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi:

1. Tahap I (Februari-Maret 2019)

1. Makan minum snack tersedia untuk rapat dan tamu.

2. Rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah

3. Rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah

2. Tahap II (April-Juni 2019)




3. Tahap II (Juli-September 2019)




4. Tahap II (Oktober dan November 2019)




5. Tahap II (Desermber 2019)

1. Makan minum snack tersedia untuk rapat dan tamu

H. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi adalah

Subbagian Umum, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten


berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2016. Struktur Sekretariat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 2 subbagian yaitu Subbagian Umum, dan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Ketatalaksanaan, dan Subbagian

Akuntabilitas Perangkat Daerah.Subbagian Umum sebagai salah satu subbagian di

Sekretariat Badan Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan penyediaan rapat-rapat,

konsultasi dan koordinasi.


Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran

2019 sebesar Rp 152.835.000,00 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh

lima ribu rupiah) yang akan digunakan untuk:

1. Penyediaan makan minum snack untuk rapat dan tamu

2. Rapat, Konsultasi dan Koordinasi dalam daerah

3. Rapat, Konsultasi dan Koordinasi luar daerah


PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN


A. LATAR BELAKANG






terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015.Untuk mendukung proses

pelaksanaan akuntabilias kinerja sebagai kewajiban suatu instansi pemerintah untuk





Gunungkidul melaksanakan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran

tahun 2019.

Keberhasilan program penyelenggaraan pelayanan publik dipengaruhi oleh

banyak faktor, salah satu diantaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana

perkantoran yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Sarana

dan prasarana perkantoran merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama

dalam menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu perlu dilakukan

peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan

dapat tercapai.

B. DASAR HUKUM




Nasional.








Anggaran 2019.

C. TUJUAN

Tujuan kendaraan dinas dalam kondisi yang baik dan terwujudnya sarana dan prasarana

yang siap pakai.


Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran dilaksaksanakan

selama 1 (satu) tahun (Januari – Desember).


Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran adalah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kabupaten

Gunungkidul.


No. Waktu

Pelaksanaan

Sub-Aktivitas Pihak Terkait Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

1. Januari-

Desember20

19

BBM dan Pelumas

Kendaraan

Bermotor

❖ Subbag Umum

❖ 3 orang

2. Juni 2019 ❖ Perawatan

Kendaraan

Bermotor

❖ Subbag Umum

❖ 3 orang


Keluaran kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran:

1. Tahap I (Januari-Desember 2019)

➢ BBM dan Pelumas Kendaraan Bermotor

2. Tahap II (Juli 2019)

➢ Pemeliharaan kendaraan Bermotor (Terpeliharanya 2 kendaraan roda 4 dan 6

kendaraan roda 2 / sepeda motor)

➢ Pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan Pelumas Kendaraan

Bermotor (2 kendaraan roda 4 dan 6 kendaraan roda 2 / sepeda motor)


PYELENGGARAAN KETATALAKSANAAN DAN PENGELOLAAN

KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH


A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara salah satunya

ditentukan oleh kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai Aparatur Sipil Negara

yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya

dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 5 Tahun 2014).

Kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan harus sejalan dengan

ketatalaksanaan pemerintahan dan perlu didukung oleh fasilitas administrasi

kepegawaian yang memadai. Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan yang baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Gunungkidul melaksanakan penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan

kepegawaian perangkat daerah tahun 2019.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan




Anggaran 2019.

C. TUJUAN

Tujuan untuk penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat

daerah untuk memfasilitasi administrasi kepegawaian ASN ( Kenaikan Pangkat, Kenaikan

Gaji Berkala, SKP, Usul Satya Lancana), guna menunjang kesejahteraan pegawai.melalui

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.


Kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat

Daerah dilaksaksanakan selama 1 (satu) tahun (Januari – Desember)


Lokasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah dilaksanakan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan

Kabupaten Gunungkidul.


No. Waktu


Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

1. Januari-

Desember

2019

❖ Fasilitasi

administrasi

kepegawaian ASN

❖ ASN Badan

Kesbangpol

❖ 22 orang


Keluaran kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah untuk fasilitasi administrasi kepegawaian ASN ( Kenaikan Pangkat,

Kenaikan Gaji Berkala, SKP, Usul Satya Lancana) di badan Kesatuan Bangsa dan

Politik.

H. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah adalah Subbagian Umum, berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan mempunyai kedudukan, susunan

organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul

Nomor 49 Tahun 2016.Struktur Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri

dari 2 subbagian yaitu Subbagian Umum, dan Subbagian Perencanaan dan

Keuangan.Subbagian Umum sebagai salah satu subbagian di Sekretariat Badan

Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan ketatalaksanaan dan

pengelolaan kepegawaian perangkat daerah.


PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR


A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara salah satunya

ditentukan oleh kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai Aparatur Sipil Negara

yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya

dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 5 Tahun 2014).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai

perangkat hukum yang menjadi dasar bagi ASN dalam menjalani fungsi dan tugasnya.

Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengamanatkan terhadap peningkatan kualitas

sumber daya apatur melalui berbagai pengembangan kompetensi ASN, pendidikan,

pelatihan, sarana prasarana, jenjang karir, keadilan dan kesejahteraan, serta media lainnya

yang mendukung implementasi kebijakan aparatur dalam kerangka kinerja yang

berkualitas. Kompetensi mutlak harus dimiliki oleh aparatur sebagai upaya menciptakan

kualitas kinerja yang profesional dan akuntabel dalam kerangka menciptakan reformasi

kepegawaian yang berimplikasi kepada efektifitas dan efisiensi kinerja pelayanan publik,

transparansi dan kapabilitas kebijakan publik.

Kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan harus sejalan dengan

ketatalaksanaan pemerintahan dan perlu didukung oleh aparatur yang memiliki

pengetahuan dan kemampuan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu

mengirimkan Pegawai Negeri untuk mengikuti diklat, seminar dan bimtek agar

mendapatkan aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan

kompetensi dalam melaksanakan tugas.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;


Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan


C. TUJUAN

Tujuan Pengembangan Kapasitas Aparatur untuk menyelenggarakan pelatihan,

pendidikan dan peningkatan serta memberikan pengetahuan baru bagi ASN, guna

menunjang kinerja Pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.


Kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah dilaksaksanakan selama 1 (satu) tahun

(Januari – Desember)


Lokasi Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Aparatur sesuai dengan surat penawaran

diklat, seminar dan bimtek.


No. Waktu


Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

1. Januari-

Desember

2019

❖ Pelaksanaan

diklat, seminar

dan bimtek

❖ ASN Badan

Kesbangpol

❖ 22orang


Keluaran kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur laporan hasil mengikuti diklat,

seminar dan bimtek.

H. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur adalah Subbagian Umum,

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan mempunyai

kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan

Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2016.Struktur Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik terdiri dari 2 subbagian yaitu Subbagian Umum, dan Subbagian Perencanaan

dan Keuangan.Subbagian Umum sebagai salah satu subbagian di Sekretariat Badan

Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Kapasitas Aparatur.


PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK


A. LATAR BELAKANG

Pelayananpublik oleh aparatur negara menjadi tingkat kualitas kinerja pelayanan

publikyang akan menentukan baik buruknya pelayanan kepada masyarakat dan dapat

menentukan citra dari institusi pemerintahan. Masukan dan keluhan masyarakat sebagai

dasar untuk membuat kebijakan dan perbaikan kinerja pelayanan publikdi masa yang

akan datang.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah mengacu pada

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,

dimana setiap instansi pemerintah harus menentukan standar pelayanan yang dibentuk :

a. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan

dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan

kondisi lingkungan.

b. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan penyelenggara wajib

mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

c. Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan.

d. Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait dilakukan dengan prinsip tidak

diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan

rnengutamakan musyawarah, serta memperhatikan ke beragaman.

e. Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur

lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Publik ysng dilaksanakan instansi akan

terbentuk Standar Operasional Pelayanan (SOP), Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

dan Indeks Kepuasan Masyarakat (UKM), yang akan menjadi acuan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan kegiatan dan

pelayanan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit

Penyelenggara Pelayanan Publik.

3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyelenggara Survei Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah;

5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul;



C. TUJUAN

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Publikuntuk penguatan pengendalian dan peningkatan

mutudalam bentuk pembangunaninfrastruktur kebijakan yang akan dilaksanakan oleh

pimpinan dan para pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilaksaksanakan selama 1 (satu) tahun



Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah di lingkungan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kabupaten Gunungkidul.


No. Waktu


Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

1. Januari-Juni

2019

Juli 2019

Juli -

November

2019

Desember

2019

❖ Pengumpulan

Kuesioner

❖ Penyusunan IKM

Semester I

❖ Pengumpulan

Kuesioner

❖ Penyusunan IKM

Semester II

❖ Masyarakat

❖ Subbag Umum

❖ Masyarakat

❖ Subbag Umum

❖ Penerima

layanan

❖ 3 orang

❖ Penerima

layanan

❖ 3 orang

2. Februari-

April 2019

November-

Desember

2019

❖ Penyusunan

Dokumen RTP

❖ Penyusunan

Dokumen RTP

❖ Subbag Umum

❖ Subbag Umum

❖ 3 Orang

❖ 3 Orang

3. Juli-Oktober

2019

❖ Penyusunan review

SOP

❖ Subbag Umum

❖ 3 orang


Keluaran kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik:

1) Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (2 Dokumen)

2) Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (2 Dokumen)

3) Dokumen Standar Operasional Prosedur (1 Dokumen)

Kemudian untuk semua dokumen IKM, RTP dan SOP disampaikan ke Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

H. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publikadalah Subbagian Umum

Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan mempunyai kedudukan, susunan

organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul

Nomor 49 Tahun 2016.


PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH


A. LATAR BELAKANG




selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam pelaksanaan

kegiatan pada perangkat daerah diperlukan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berfungsi

untuk landasan dalam pelaksaanan kegiatan.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah berfungsi untuk menunjang pelaksanaan semua kegiatan pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik selama 1 (satu) tahun.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;



C. TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah adalah

Laporan Keuangan dapat disusun tepat waktu baik laporan bulanan, laporan semesteran

maupun laporan akhir tahun.


Kegiatan Penyusunan Laporan Perangkat Daerah dilaksanaakan selama 1 (satu) tahun



Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

adalah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kabupaten Gunungkidul.


No. Waktu


Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

1. Januari-

Maret 2019

❖ Penyusunan

Laporan

Keuangan Akhir

Tahun 2018

❖ Penyusunan GU

dan TU Nihil

❖ Persiapan UP

❖ Penyusunan

SPP/SPM Gaji

❖ Laporan

Pertanggungjawa-

ban

Keuangan/SPJ

Bulanan

❖ Kasubbag

Perencanaan dan

Keuangan

❖ Bendahara

Pengeluaran

❖ Pengelola Keuangan


Keuangan

❖ 5

orang

2. April-Juni

2019

❖ Penyusunan

GU/TU/LS

❖ Laporan

Pertanggungjawa

ban

Keuangan/SPJ

Bulanan

❖ Kasubbag

Perencanaan dan

Keuangan

❖ Bendahara

Pengeluaran



Keuangan

3. Juli-Agustus

2019

❖ Penyusunan

GU/TU/LS

❖ Laporan

Keuangan

Semesteran

❖ Laporan

Pertanggungjawa

ban

Keuangan/SPJ

Bulanan

❖ Kasubbag

Perencanaan dan

Keuangan

❖ Bendahara

Pengeluaran



Keuangan

4.

September-

Desember

2019

❖ Penyusunan

GU/TU/LS

❖ Laporan

Pertanggungjawa

ban

Keuangan/SPJ

Bulanan

❖ Kasubbag

Perencanaan dan

Keuangan

❖ Bendahara

Pengeluaran



Keuangan


Keluaran kegiatan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah :

1. Tahap I (Januari-Maret 2019)

➢ Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 2018


PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH


A. LATAR BELAKANG




selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015.Untuk mendukung

proses pelaksanaan akuntabilias kinerja sebagai kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibutuhkan

kerangka acuan kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Perencanaan

kinerja perangkat daerah merupakan bagian dari Perencanaan daerah tahunan yang

akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD. Selanjutnya

RKPD tersebut menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah

(Renja PD) yang nantinya menjadi dasar penyusuan DPA Perangkat Daerah.

Sesuai denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

danPeraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah, maka kerangka acuan kerja untuk kegiatan

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah sangat dibutuhkan sebagai pedoman dalam

menjalankan kegiatan. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah dimulai dari musrenbang

dari tingkat desa, kemudian musrenbang tingkat kecamatan, dilanjutkan forum perangkat

daerah untuk penyusunan renja, kemudian musrenbang kabupaten, penetapan RKPD,

pembahasan KUA dan PPAS, penyusunan RKA, Penetapan APBD/DPA sampai di tahap

akhir Perubahan APBD/DPA.

B. DASAR HUKUM


sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;


Nasional.










C. TUJUAN

Tujuan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah agar perencanaan dapat disusun sesuai

dengan tahapan yang benar dan target yang jelas dan terukur sehingga dapat mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta mempermudah dalam melakukan

evaluasi.


Kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah dilaksaksanakan selama 1 (satu)

tahun (Januari – Desember)


Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

adalah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kabupaten Gunungkidul.


No. Waktu


Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

1. Januari-

Maret 2019

❖ Penyusunan Renja

PD

❖ Penyusunan

ROPK

❖ Penyusunan KAK

❖ Pembuatan

Anggaran Kas

❖ Musrenbang

Kecamatan

❖ Penyusunan LKjIP

❖ Forum Perangkat

Daerah

❖ Musrenbang

Kabupaten

❖ Upload dokumen

ke e SAKIP

❖ Kasubbag

Perencanaan dan

Keuangan

❖ Pelaksana

Perencanaan(2 org)


Keuangan

❖ 4orang

2. April-Juni

2019

❖ Pelaksanaan Desk

Renja

❖ Penyusunan Pra

RKA

❖ Pembahasan KUA

PPAS

❖ Kasubbag

Perencanaan dan

Keuangan

❖ Pelaksana

Perencanaan (2 org)


Keuangan

❖ 4 orang

No. Waktu


Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

3. Juli-Agustus

2019

❖ Penyusunan

RKAPD

❖ Pembahasan

Rancangan APBD

❖ Penyusnan RKA

PD Perubahan

APBD

❖ Kasubbag

Perencanaan dan

Keuangan

❖ Pelaksana

Perencanaan (2 org)


Keuangan

❖ 4 orang

4.

September-

Desember

2019

❖ Evaluasi

❖ Persetujuan

Perubahan APBD

❖ DPA Perubahan

❖ Kasubbag

Perencanaan dan

Keuangan

❖ Pelaksana

Perencanaan (2 org)


Keuangan

❖ 4 orang


Keluaran kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah :

1. Tahap I (Januari-Maret 2019)

➢ Dokumen ROPK 2019

➢ Dokumen Anggaran Kas 2019

➢ Dokumen KAK 2019

➢ Dokumen LKjIPv2018

➢ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019

2. Tahap II (April-Juni 2019)

➢ Dokumen Pra RKA

➢ Renja PD Th 2020

➢ Rancangan Perubahan Renja 2019

3. Tahap III (Juli-Agustus 2019)

➢ Dokumen RKA 2020

➢ Dokumen RKA PD Perubahan 2019

4. Tahap IV (September-Desember 2019)

➢ Dokumen Perubahan DPA (DPPA) 2019

➢ Penyusunan ROPK 2020

➢ Rancangan Awal Renja PD 2021


PENGENDALIAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH


A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka pengawasan atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran

berjalan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja

Pemerintah, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tim tersebut diberi tugas untuk :

a. menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi

anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan hambatan yang terjadi dalam

realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Presiden

tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

d. membangun sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang sederhana,

mudah diakses, handal, dan tepat waktu; dan

e. mendorong pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Pemerintah Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaannya di daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah No.8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tatacara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Menteri Dalam Negeri

juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 903/1939/J yang didalamnya disebutkan bahwa

Bupati/Walikota membentuk TEPPA (Tim Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan

Anggaran) dengan menunjuk Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab.

Selanjutnya hal tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan

pelaksanaan di daerah di Gunungkidul dengan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul

Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan. Maka dengan peraturan tersebut Perangkat Daerah diminta untuk

menyampaikan laporan per bulan kepada Bupati Gunungkidul cq Kepala Administrasi

Pembangunan Setda Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya laporan tersebut dientry

melalui aplikasi dan akan sampai ke Pemerintah Pusat. Adanya sistem pelaporan berbasis

teknologi informasi ini sangat membantu Pemerintah Pusat dan Daerah dalam kecepatan

akses informasi sehingga realisasi belanja pembangunan di pusat dan daerah dapat

disampaikan dengan cepat.

B. DASAR HUKUM




Nasional.



4. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah







C. TUJUAN

Tujuan Pengendalian Internal Perangkat Daerah agar untuk pengawasan atas realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

pada setiap Tahun Anggaran berjalan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program

pemerintah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah.


Kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah dilaksaksanakan selama 1 (satu) tahun



Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah adalah di

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kabupaten Gunungkidul.


No. Waktu


Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

1. Januari-

Desember20

19

❖ Laporan TEPPA

(12 Dokumen)

❖ Kasubbag

Perencanaan dan

Keuangan

❖ PelaksanaPerencana

an


Keuangan

❖ 3orang

2. Maret, Juni,

September

danDesembe

r

❖ LaporanHasilEvalu

asiRenja

(EvaluasiHasil

RKPD)

❖ ❖


Keluaran kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah :

1) Dokumen Laporan TEPPA (12 Dokumen)

2) Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Renja (Evaluasi Hasil RKPD)

Dokumen Laporan TEPPA disampaikan ke Bagian Administrasi Pembangunan Setda

Babupaten Gunungkidul yang terdiriatas:

1) Laporan Serapan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

2) Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

3) Laporan Pengendalian Program danKegiatan

4) Laporan Rekapitulasi Realisasi Belanja Langsung

5) Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut

Kemudian untuk Laporan Hasil Evaluasi Renja disampaikan ke Bappeda Kabupaten

Gunungkidul.

H. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah adalah Subbagian

Perencanaan dan Keuangan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten


yang diaturdalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2016.

Struktur Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 2 subbagian yaitu

Subbagian Umum, dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2019

1. LATAR

BELAKANG

Data dan informasi merupakan aspek penting dalam

sebuah organisasi baik lembaga swasta maupun pemerintah.

Semua kegiatan memerlukan informasi dan dituntut untuk

menghasilkan suatu informasi. Setiap organisasi membutuhkan

data dan informasi yang bersifat cepat, akurat dan termutakhir.

Sedangkan Informasi merupakan sesuatu yang dihasilkan dari

pengolahan data. Data yang sudah ada dikemas dan diolah

sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah informasi yang

berguna akan sangat membantu untuk pengambilan keputusan

sebuah organisasi pemerintah mauoun untuk menyebarluaskan

informasi yang penting dan bermanfaat untuk masyarakat

Di era keterbukaan informasi sekarang ini organisasi

pemerintah dituntut untuk cepat dapat pengelolaan dan

pemanfaatan data juga cepat dalam memberikan akses

informasi yang dibutuhkan oleh stake holder dan juga

masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang tentang

Keterbukaan Informasi Publik, oganisasi pemerintah (perangkat

daerah) dituntut untuk lebih cepat dan terbuka dalam

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait

dan masyarakat.

Oleh karena itu dalam rangka merespon kebutuhan publik

dalam data dan informasi diperlukan kegiatan pengelolaan data

dan informasi di perangkat daerah. Pengelolaan data dan

informasi dilakukan dengan Penyusunan Buku Data dan

Informasi Perangkat Daerah dan pengelolaan website Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun

2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;


Keterbukaan Informasi Publik


2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Gunungkidul.

3. MAKSUD DAN

TUJUAN

1. Maksud

Maksud kegiatan pengelolaan data dan informasi perangkat

daerah adalah terwujudnya pengelolaan data dan informasi

yang cepat untuk mendukung tujuan dan sasaran perangkat

daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan pengelolaan data dan informasi,

yaitu :

- Mewujudkan pengelolaan data yang akurat untuk

kebutuhan perangkat daerah dan stake holder terkait;

- Memberikan akses informasi yang cepat dan mudah bagi

stake holder terkait dan masyarakat;

4. TARGET/

SASARAN

1. Target kegiatan ini adalah :

- Memberikan wadah bagi masyarakat agar ulama dan

umaro agar dapat saling berinteraksi dan berbagi

wawasan serta aspirasi.

2. Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat

serta tokoh agama dan umaro di lingkungan sekitar.


SUB KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

TAHUN 2019

1. LATAR

BELAKANG

Kondisi masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku

bangsa, agama, dan budaya dapat memicu timbulnya konflik

sosial. Ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan

kesenjangan sosial, ekonomi dan politik. juga berpotensi

melahirkan Konflik Sosial di tengah masyarakat.

Disamping itu kekayaan sumber daya alam dan daya

dukung lingkungan yang makin terbatas juga dapat

menimbulkan Konflik Sosial. Baik karena masalah kepemilikan

maupun karena kelemahan dalam sistem pengelolaannya yang

tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.

Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman. Menimbulkan

rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian

harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis

(dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segresi

antara para pihak yang berkonflik. Hal ini tentunya dapat

menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Oleh karena itu dalam rangka menjamin terciptanya kondisi

sosial, hukum dan keamanan daerah yang kondusif untuk

mendukung kelancaran pembangunan sangat diperlukan

adanya upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial.

Pencegahan dan penanganan konflik sosial ini harus

dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien,

akuntabel, dan transparan serta tepat sasaran melalui

pendekatan dialogis dan cara damai berdasarkan landasan

hukum yang memadai.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang

Penanganan Konflik Sosial;




3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;






3. MAKSUD DAN

TUJUAN

1. Maksud

Maksud kegiatan pencegahan dan penanganan konflik sosial

adalah menjamin adanya kesatuan komando dan

pengendalian serta kejelasan sasaran, rencana aksi, pejabat

yang bertanggungjawab pada masing-masing permasalahan

serta target waktu penyelesaiannya.

2. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan pencegahan dan penanganan

konflik sosial, yaitu :

- menciptakan kehidupan masyarakat yang aman,

tenteram, damai, dan sejahtera;

- memelihara kondisi damai dan harmonis dalam

hubungan sosial kemasyarakatan;

- meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

- memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;

- melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana

umum;

- memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban;

- serta memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat.

4. TARGET/

SASARAN


- memberikan peningkatan wawasan, sinergi dan

koordinasi dan bagi Tim Terpadu Penanganan Konflik

Sosial Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan

tugas.

- memberikan wawasan dan peningkatan kemampuan bagi

masyarakat agar dapat mencegah dan menangani konflik

sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

2. Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah Tim Terpadu

Penanganan Konflik Sosial dan Masyarakat Kabupaten

Gunungkidul.

5. SUMBER DANA

DAN PERKIRAAN

BIAYA

1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan

Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun Anggaran 2019.

2. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Kegiatan

Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial ini adalah

sebesar Rp. 389.350.000,00 (tiga ratus juta delapan puluh

sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana

terlampir dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan

dalam KAK ini.

6. JANGKA WAKTU

PELAKSANAAN

KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan konflik

sosial ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan. dDimulai

pada Bulan Januari s.d Desember 2019.

7. SPESIFIKASI

KEGIATAN

Kegiatan pencegahan dan penanganan konflik sosial tahun

2019, meliputi :

1. Pembinaan / penyuluhan pencegahan dan penanganan

konflik sosial.

- Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali / angkatan.

- Dilaksanakan di tingkat kecamatan maupun desa.

- Peserta masing-masing kegiatan adalah 50 (lima puluh)

orang, terdiri dari unsur perangkat kecamatan, OPD


SUB KEGIATAN FASILITASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

(FORKOPIMDA) TAHUN 2019

1. LATAR

BELAKANG

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

memberikan amanat bahwa penyelenggaraan pemerintahan

daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari 3 (tiga) urusan

sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Absolut

2. Urusan Pemerintahan Konkuren

3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur

dan Bupati/Walikota di wilayah masing-masing. Dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dimaksud,

Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan

pemerintahan umum dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di

Daerah (Forkopimda) Provinsi, Forum Koordinasi Pimpinan di

Daerah (Forkopimda) Kabupaten/Kota, dan Forum Koordinasi

Pimpinan di Kecamatan.

2. DASAR HUKUM


Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;


Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6

Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

3. MAKSUD DAN

TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyelenggaraan kegiatan fasilitasi Forkopimda

adalah untuk memberikan dukungan kelancaran terhadap

tugas dan tanggung jawab forkopimda dalam mewujudkan

stabilitas kondisi di daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan Forkopimda, yaitu :








- melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum

di daerah;

- menelaah dan menganalisis permasalahan yang dapat

mengganggu kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;

- memberikan masukan dan alternatif penyelesaian

permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

4. TARGET/

SASARAN



koordinasi dan bagi Tim Forkopimda dan Sekretariat

Forkopimda dalam melaksanakan tugas.

- menyusun Kajian Daerah sebagai bahan pengambilan

kebijakan di daerah .

-

2. Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah Tim

Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda Kabupaten

Gunungkidul.

5. SUMBER DANA

DAN PERKIRAAN

BIAYA

1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Sub

Kegiatan Faslititasi Forkopimda bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun Anggaran 2019.

2. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Sub Kegiatan

Faslititasi Forkopimda ini adalah sebesar Rp.

536.820.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta delapan

ratus dua puluh ribu rupiah), sebagaimana terlampir dan

menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam KAK

ini.

6. JANGKA WAKTU

PELAKSANAAN

KEGIATAN


sosial ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan. Dimulai


7. SPESIFIKASI

KEGIATAN

Sub kegiatan fasilitasi Forkopimda tahun 2019, meliputi :

1. Rapat Koordinasi Forkopimda.

- Dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

bulan. Atau setiap ada permasalahan krusial yang

harus diselesaikan

- Bisa dilaksanakan internal forkopimda, bisa bersama

sekretariat atau bersama OPD/instansi vertikal terkait

yang membidangi permasalahan tertentu.

2. Peningkatan wawasan, koordinasi dan sinergi Tim

Forkopimda.

- Dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali / angkatan.

3. Monitoring wilayah dalam rangka memperoleh masukan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus

memantau pelaksanaan tugas Forkopimca.

- Dilaksanakan selama 12 bulan untuk memperoleh

data lapangan baik tentang potensi permasalahan

maupun perkembangan penyelesaian permasalahan

yang terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul.


SUB KEGIATAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN

PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) TAHUN 2019

1. LATAR

BELAKANG

Maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan

terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus

pendidikan bagi para pelajar saat ini.

Masa depan bangsa yang besar ini bergantung

sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dan

masyarakatnya dari bahaya narkoba.

Narkoba telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat

dengan kita semua. Teman dan saudara kita mulai terjerat oleh

narkoba yang sering kali dapat mematikan.

Oleh sebab itu kita harus senantiasa berfikir jernih untuk

menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi yang

berdampak negatif pada keluarga dan remaja penerus bangsa

khususnya. Dan kita harus merapatkan barisan dalam

mencegah, memerangi dan memberantas penyalahgunaan

narkoba.

2. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

2. UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Instruksi Presiden RI No 6 Tahun 2018 Tentang Rencana

Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019;

4. Permenkes RI Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Penggolongan Narkotika;

5. Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Penggolongan Psikotropika;

6. Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan



Penggolongan Psikotropika;



9. Surat Edaran Kementrian PAN & RB Nomor 50 Tahun 2017

Tentang Pelaksanaan P4GN di Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2010 Tentang

P4GN;

11. Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2014 Tentang

Forum Koordinasi P4GN;

12. Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2014 Tentang

Penegakkan Perda DIY Nomor 13 Tahun 2010;

13. Instruksi Gubernur DIY Nomor 5/INSTR/2015 Tentang

Upaya Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2017

Tentang Pembentukan, dan SOTK BNK;

15. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 133/KPTS/2017

Tentang Penetapan Susunan Organisasi BNK.

3. MAKSUD DAN

TUJUAN

1. Maksud

Maksud Sub kegiatan Pencegahan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba adalah

menjamin adanya kesatuan gerak langkah dalam

pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba.

2. Tujuan

Adapun tujuan Sub kegiatan Pencegahan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, yaitu :

- Meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat

terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba.

- Rehabilitasi/pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu

narkoba.

- Meningkatkan koordinasi, sinergi dan kerja sama seluruh

pihak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba .

4. TARGET/

SASARAN



koordinasi dan bagi BNK Kabupaten Gunungkidul dalam

melaksanakan tugas.

- meningkatkan kesadaran masayarakat untuk berperan

serta aktif dalam upaya P4GN

- meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan

dampak negatif penyalahgunaan narkoba.

2. Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah BNK, ASN,

Perangkat Desa, OPD, Instansi Pemerintah, Kalangan

Swasta, Pelajar, lingkungan pendidikan, Perangkat Desa,

Tomasy, Todat, Toga dan Towan se Kabupaten

Gunungkidul.

5. SUMBER DANA

DAN PERKIRAAN

BIAYA

1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Sub

kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun Anggaran 2019.

2. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Sub kegiatan

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba ini adalah sebesar Rp.

190.365.000,00 (seratus sembilan puluh juta tiga ratus enam

puluh lima ribu rupiah), sebagaimana terlampir dan menjadi

bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam KAK ini.

6. JANGKA WAKTU

PELAKSANAAN

KEGIATAN


sosial ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan. Dimulai



SUB KEGIATAN DIALOG ULAMA DAN UMARO

TAHUN 2019

1. LATAR

BELAKANG

Kondisi masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku

bangsa, agama, dan budaya dapat memicu timbulnya konflik

sosial. Ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan

kesenjangan sosial, ekonomi dan politik. juga berpotensi

melahirkan Konflik Sosial di tengah masyarakat. Dalam hal ini

diperlukan peran ulama.

Peran ulama sangat diperlukan untuk ikut menunjang

jalannya pemerintahan yang dikendalikan oleh umaro. Tidak

bisa dipungkiri bahwa dunia politik saat ini masih sarat dengan

berbagai problem multidimensi, mulai dari hulu hingga ke hilir.

Dalam hal ini, kehadiran ulama sebagai agen kebaikan dan

perbaikan dalam dunia perpolitikan diharapkan dapat memberI

angin segar.Peran ulama diharapkan dapat mendamaikan serta

menjadi penengah diantara panasnya politik yang saat ini

sedang terjadi.

Oleh karena itu dalam rangka menjamin terciptanya kondisi

sosial, hukum dan keamanan daerah yang kondusif untuk

mendukung kelancaran pembangunan sangat diperlukan

adanya dialog antara ulama dan umaro.

Dialog ulama dan umaro ini harus dilakukan secara

komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan

transparan serta tepat sasaran melalui pendekatan dialogis dan

cara damai berdasarkan landasan hukum yang memadai.

2. DASAR HUKUM









3. MAKSUD DAN

TUJUAN

1. Maksud

Maksud kegiatan dialog ulama dan umaro adalah terciptanya

komunikasi, sinergitas serta hubungan yang baik antara

ulama dan umaro dalam rangka menciptakan kondisi yang

kondusif dan damai.

2. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan dialog ulama dan umaro, yaitu :








- melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana

umum;

- serta memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat.

4. TARGET/

SASARAN


- Memberikan wadah bagi masyarakat agar ulama dan

umaro agar dapat saling berinteraksi dan berbagi

wawasan serta aspirasi.

2. Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat

serta tokoh agama dan umaro di lingkungan sekitar.


SUB KEGIATAN PENGAWASAN ORANG ASING (POA) TAHUN 2019

1. LATAR

BELAKANG

Dengan semakin berkembangnya dunia saat ini yang

disebut juga dengan era globalisasi, maka tidak ada lagi batas

antara yang jauh dengan yang dekat, tidak terkecuali dengan

Negara. Oleh karena itu Negara harus benar-benar

menyiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi dampak

serta pengaruh dari perkembangan dunia ini. Dengan semakin

kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh Negara-negara di

dunia saat ini, maka semakin pesat pula lalu lintas orang-orang

yang berkunjung keluar dan dalam suatu Negara.

Keberadaan orang asing di suatu wilayah dapat membawa

dampak positif maupun negatif. Sehingga perlu adanya

pemahaman dari masyarakat atas keberadaan orang asing ini.

Peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam rangka

pengawasan orang asing. Sebab seringkali informasi

pelanggaran keimigrasian diketahui lebih awal oleh masyarakat

setempat. Masyarakat yang sangat awam dengan keberadaan

orang asing ini akan sangat terbuka dengan orang asing. Hal ini

yang akhirnya mendorong terbentuknya suatu pengawasan

terhadap orang asing.

2. DASAR HUKUM


Keimigrasian;


Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun

2011 tentang Keimigrasian;


Pendaftaran Orang Asing.

3. MAKSUD DAN

TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Orang

Asing adalah untuk memberikan pemahaman kepada

masyarakat terhadap keberadaan orang asing.

2. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan Pengawasan Orang Asing, yaitu :







- mencegah munculnya paham radikalisme pada

masyarakat;

- menciptakan masyarakat yang paham tentang

keimigrasian;;

- memberikan masukan dan alternatif penyelesaian

permasalahan dalam pengawasan keberadaan orang

asing.

4. TARGET/

SASARAN


- meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap

keberadaan orang asing di sekitar kita.

- meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan

serta aktif dalam mengawasi keberadaan orang asing .

2. Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat di


1


PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Gunungkidul yang selama ini terkenal dengan kerukunan

antar masyarakat terutama kerukunan antar umat beragama menjadi salah satu hal

yang sangat penting untuk diwujudkan. Melihat masyarakat Gunungkidul yang

sangat beragama tersebut, kerukunan antar masyarakat terutama umat beragama

menjadi salah satu hal yang sangat penting diwujudkan dalam kehidupan

bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Kita ketahui bersama bahwa permusuhan yang dipicu agama merupakan

salah satu penyebab utama permasalahan yang sangat krusial yang dapat membuat

masyarakat didaerah terpecah belah, saling bermusuhan yang akhirnya berujung

pada pertikaian yang berkepanjangan.

Demikian juga di Kabupaten Gunungkidul, isu agama menjadi isu sentral

yang menyebabkan terjadinya beberapa konflik. Oleh karena itu untuk mencegah

adanya konflik keagamaan, maka di Kabupaten Gunungkidul membentuk Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang didalamnya terdapat tokoh-tokoh agama

masuk didalamnya.

Untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan kerukunan antar

umat beragama di Kabupaten Gunungkidul, diperlukan peran serta komponen

masyarakat, tokoh agama yang terutama adalah peran serta pemerintah.Berbagai

upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat

beragama, diantaranya kementerian Agama telah mensosialisasikan regulasi terkait

kebebasan beragama dan berkeyakinan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun

2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman pelakanaan tugas kepala

daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan pemeliharaan Kerukunan Umat

Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragma, dan Pendirian

Rumah Ibadat;

2



4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum

Kerukunan Umat Beragama;

C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Penerapan Kebijakan Reformasi

Birokrasi adalah:

1. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi

terwujudnya kerukunan umat beragama;

2. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Gunungkidul dalam

pemeliharaan kerukunan umat beragama;

3. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling

menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;

4. membina dan mengoordinasikan Camat, Kades dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam

kehidupan beragama;

5. menerbitkan Surat Rekomendasi IMB Pendirian rumah ibadat.


Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dilaksanakan dalam waktu 1 tahun

(Januari 2019 s/d Desember 2019).


Lokasi Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama adalah Desa dan

Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul..

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

No. Waktu


Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

1.

Maret 2019

Pembinaan

Kerukunan Umat

Beragama

• Tokoh Agama,

• Tokoh

Masyarakat,

• Tokoh Wanita,

• Tokoh Pemuda

50 Orang

3

No. Waktu


Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

2.

Mei 2019

- Pembinaan

Kerukunan Umat

Beragama

- Deklarasi

Kerukunan Umat

Beragama

• Tokoh Agama,

• Tokoh

Masyarakat,

• Tokoh Wanita,

• Tokoh Pemuda

• Kepala Desa,

• Kepala

Instansi/UPT

Tingkat

Kecamatan, -

Tokoh Agama

(5 Agama),

• Tokoh Wanita,

• Tokoh

Masyarakat dan

Tokoh Pemuda;

50 Orang

75 Orang

3

.

Juni 2019

Deklarasi Kerukunan

Umat Beragama

• Kepala Desa,

• Kepala

Instansi/UPT

Tingkat

Kecamatan, -

Tokoh Agama

(5 Agama),

• Tokoh Wanita,

• Tokoh

Masyarakat dan

Tokoh Pemuda;

75 Orang

4.

Juli 2019

Pembinaan

Kerukunan Umat

Beragama

• Tokoh Agama,

• Tokoh

Masyarakat,

• Tokoh Wanita,

• Tokoh Pemuda

50 Orang

4

No. Waktu


Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

5.

September

2019

- Pembinaan

Kerukunan Umat

Beragama

- Deklarasi

Kerukunan Umat

Beragama

• Tokoh Agama,

• Tokoh

Masyarakat,

• Tokoh Wanita,

• Tokoh Pemuda

• Kepala Desa,

• Kepala

Instansi/UPT

Tingkat

Kecamatan,

• Tokoh Agama

(5 Agama),

• Tokoh Wanita,

• Tokoh

Masyarakat dan

Tokoh Pemuda;

50 Orang

75 Orang

5.

Oktober 2019

Deklarasi Kerukunan

Umat Beragama

• Kepala Desa,

• Kepala

Instansi/UPT

Tingkat

Kecamatan,

- Tokoh Agama

• Tokoh Wanita,

• Tokoh

Masyarakat dan

Tokoh Pemuda;

• 75 orang

5


Keluaran dari Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama adalah sebagai

berikut:

▪ Memberikan pemahaman terhadap Tokoh-tokoh agama dan masyarakat akan

arti pentingnya merawat kerukunan antar umat beragama

▪ Menciptakan kerukunan antar umat beragama, Inter umat beragama dan umat

beragama dengan pemerintah

H. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Kerukunan Umat beragama adalah Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul, Badan Kesbangpol dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul

dan mempunyai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja



Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat beragama bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp.115.640.000,00 (Seratus lima belas juta enam ratus

empat puluh rupiah yang akan digunakan untuk:

1. Pembinaaan Kerukunan Umat Beragama;

2. Deklarasi Kerukunan Umat Beragama;

3. Rapat Rutin FKUB

4. Rapat koordinasi Nasional FKUB

1


PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN

A. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi ini wawasan kebangsaan menjadi sangat penting untuk

dimiliki oleh masyarakat termasuk generasi muda di Kabupaten Gunungkidul.

Untuk itu maka perlu adanya upaya menanamkan, menumbuhkan, dan memelihara

wawasan kebangsaan masyarakat melalui pembinaan di lingkungan masyarakat

dan sekolah. Oleh sebab, itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2019 mengadakan pembinaan wawasan

kebangsaan bagi masyarakat dan generasi Muda, kegiatan terrsebut untuk

menumbuh kembangkan nilai –nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai fakta dan fenomena yang berkembang, menunjukkan

bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai

dengan kemerosotan akhlak dan degradasi wawasan kebangsaan. Melihat hal

tersebut, Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul

menganggap perlu adanya sinergitas program pemantapan wawasan kebangsaan

yang lebih konkret dan nyata.

Wawasan Kebangsaan sangat diperlukan sebagai upaya pembinaan

karakter dan jati diri bangsa, guna meningkatkan kualitas kebangsaan sehingga

bangsa Indonesia mampu mengatasi berbagai permasalahan kebangsaan yang

dihadapi, termasuk ancaman Disentragitas Bangsa. Untuk dapat

mengimplementasikan kebijakan wawasan kebangsaan tidak hanya menjadi

tanggung jawab pemerintah semata, melainkan perlu dibangun sinergi antara

pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai dasar bagi terbangunnya rasa

Nasional yang tinggi dan menjadi ruh penyemangat pembangunan dalam semua

aspek kehidupan nasional.

B. DASAR HUKUM


sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015;

2

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pendidikan Wawasan Kebangsaan;




Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan adalah untuk mengoptimalkan

pengembangan dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan

penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;


Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Beragama dilaksanakan dalam waktu 1

tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019).


Lokasi Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan adalah Desa dan sekolah di

Kabupaten Gunungkidul..


No. Waktu


Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

1.

Pebruari

2019

Pembinaan

Wawasan

Kebangsaan

Tokoh Masyarakat,

Tokoh Wanita, ,

Lembaga Desa,

Generasi Muda

60

Orang

2 kali

Pembinaan

3

No. Waktu


Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

2.

Maret 2019

Pembinaan

Wawasan

Kebangsaan

Tokoh Masyarakat,

Tokoh Wanita, ,

Lembaga Desa,

Generasi Muda

60

Orang

3 kali

Pembinaan

3.

Mei 2019

Pembinaan

Wawasan

Kebangsaan

Tokoh Masyarakat,

Tokoh Wanita, ,

Lembaga Desa,

Generasi Muda

60

Orang

2 kali

Pembinaan

Desa

4.

Juni 2019

Pembinaan

Wawasan

Kebangsaan

Tokoh Masyarakat,

Tokoh Wanita, ,

Lembaga Desa,

Generasi Muda

60

Orang

2 kali

Pembinaan

Desa

5.

Juli 2019

Pembinaan

Wawasan

Kebangsaan

Tokoh Masyarakat,

Tokoh Wanita, ,

Lembaga Desa,

Generasi Muda

60

Orang

2 kali

Pembinaan

Desa, 1 Kali

Pembinaan

Generasi

Muda

6.

Agustus

2019

Pembinaan

Wawasan

Kebangsaan

Tokoh Masyarakat,

Tokoh Wanita, ,

Lembaga Desa,

Generasi Muda

60

Orang

2 kali

Pembinaan

Desa

7.

September

2019

Pembinaan

Wawasan

Kebangsaan

Tokoh Masyarakat,

Tokoh Wanita, ,

Lembaga Desa,

Generasi Muda

60

Orang

1 kali

Pembinaan

Desa, 1 Kali

Pembinaan

Generasi

Muda

4

No. Waktu


Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

8.

September

2019

Pembinaan

Wawasan

Kebangsaan

Tokoh Masyarakat,

Tokoh Wanita, ,

Lembaga Desa,

Generasi Muda

60

Orang

1 kali

Pembinaan

Desa, 1 Kali

Pembinaan

Generasi

Muda

9.

Oktober

2019

Pembinaan

Wawasan

Kebangsaan

Tokoh Masyarakat,

Tokoh Wanita, ,

Lembaga Desa,

Generasi Muda

60

Orang

2 kali

Pembinaan

10.

Nopember

2019

Pembinaan

Wawasan

Kebangsaan

Tokoh Masyarakat,

Tokoh Wanita, ,

Lembaga Desa,

Generasi Muda

60

Orang

2 kali

Pembinaan


Keluaran dari Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai

berikut:

▪ memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan arti pentingnya wawasan

kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme.

H. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan adalah Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul, Badan Kesbangpol dibentuk





1


PEMBINAAN KORP MUSIK/GENDERANG SANGKAKALA

A. LATAR BELAKANG

Dalam setiap kegiatan upacara-upacara hari besar nasional, Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul dalam setiap kegiatan upacara memakai iringan Korsik.

Selama ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Gunungkidul mengampu

kegiatan korsik di Kabupaten Gunungkidul. Adapun personil anggota

korsik/genderang sangkakala berasal dari PNS di lingkungan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul, perangkat daerah dan Instansi vertikal.

Dalam upacara-upacara kenegaraan ataupun kemiliteran, selalu terdengar

alunan musik perpaduan antara alat tiup dan alat pukul sebagai pertanda suatu

simbol dari gerakan atau kegiatan. Suara musik yang acap kali terngiang di kepala

tersebut berasal dari pasukan yang selalu berbaris bersama dengan alat musik,

Korsik.

Korsik merupakan singkatan dari Korps Musik milik Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul, alat musik yang digunakan tidak terlalu bervariasi, hanya alat tiup

yang terbuat dari brass ataupun kayu, dan alat tiup yang terdiri dari senar drum dan

bass drum.

Pada awalnya, Korsik berfungsi sebagai pemberi semangat pasukan

bersenjata ketika dalam perang. Dengan memainkan alat musik sederhana,

sangkakala dan drum, para pemain memotivasi pasukan untuk memenangkan

pertempuran kala itu. Seiring dengan perkembangan zaman, alat musik yang

digunakan pun semakin bervariasi dan fungsinya pun tidak hanya sebagai

penyemangat namun juga sebagai penanda atau simbol suatu kegiatan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;



2

4. Peraturan Bupati Guungkidul Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik;

C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Pembinaan Korp Musik/Genderang Sangkakala adalah untuk

sinkronisasi, kekhidmatan dan kelancaran pelaksanaan upacara hari-hari besar

nasional yang diiringi dengan instrument musik oleh Koprs Musik / Genderang

Sangkakala sebagai bagian dari petugas upacara;


Kegiatan Pembinaan Korp Musik/Genderang Sangkakala dilaksanakan dalam waktu

1 Tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019).


Lokasi Kegiatan Pembinaan Korp Musik/Genderang Sangkakala adalah di

Kabupaten Gunungkidul


No. Waktu


Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

1.

Januari 2019

Latihan Korsik

Anggota Korsik

Kabupaten

Gunungkidul

27 Orang 2 kali

latihan

2.

Pebruari

2019

Latihan Korsik

Anggota Korsik

Kabupaten

Gunungkidul

27 Orang

2 kali

latihan

3.

Maret 2019

Latihan Korsik

Anggota Korsik

Kabupaten

Gunungkidul

27 Orang

2 kali

latihan

3

No. Waktu


Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

4.

April 2019

Latihan Korsik

Anggota Korsik

Kabupaten

Gunungkidul

27 Orang

2 kali

latihan

5.

Mei 2019

Latihan Korsik

Anggota Korsik

Kabupaten

Gunungkidul

27 Orang

2 kali

latihan

6.

Juni 2019

Latihan Korsik

Anggota Korsik

Kabupaten

Gunungkidul

27 Orang

2 kali

latihan

7.

Juli 2019

Latihan Korsik

Anggota Korsik

Kabupaten

Gunungkidul

27 Orang

2 kali

latihan

8.

Agustus

2019

Latihan Korsik

Anggota Korsik

Kabupaten

Gunungkidul

27 Orang

2 kali

latihan

9.

September

2019

Latihan Korsik

Anggota Korsik

Kabupaten

Gunungkidul

27 Orang

2 kali

latihan

10.

Oktober

2019

Latihan Korsik

Anggota Korsik

Kabupaten

Gunungkidul

27 Orang

2 kali

latihan

11.

Nopember

2019

Latihan Korsik

Anggota Korsik

Kabupaten

Gunungkidul

27 Orang

2 kali

latihan

4

No. Waktu


Jumlah

Orang

Terlibat

Ket

12.

Desember

2019

Latihan Korsik

Anggota Korsik

Kabupaten

Gunungkidul

27 Orang

2 kali

latihan


Keluaran dari Kegiatan Pembinaan Korsik/Genderang Sangkakala adalah Jumlah

Upacara/ peringatan hari besar yang diiringi korsik

H. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Pembinaan Korp Musik/Genderang Sangkakala Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul, Badan Kesbangpol dibentuk






Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Korp Musik/Genderang Sangkakala bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp. 58.600.000,00 (Lima puluh delapan juta enam ratus

ribu rupiah yang akan digunakan untuk:

1. Latihan Korsik

2. Mengiringi setiap upacara berskala nasional

3. Mengiringi setiap Upacara pembukaan dan penutupan TMMD


PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

A. LATAR BELAKANG

Politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat

yang berwujud proses pembuatan keputusan, terkhusus pada negara. Pengertian

Politik jika ditinjau dari kepentingan penggunanya dimana pengertian politik terbagi

atas dua yaitu pengertian politik dalam arti kepentingan umum dan pengertian

politik dalam arti kebijaksanaan. Pengertian politik dalam arti kepentingan umum

adalah segala usaha demi kepentingan umum baik itu yang ada dibawah

kekuasaan negara maupun pada daerah. Pengertian politik secara sederhana

adalah teori, metode atau teknik dalam memengaruhi orang sipil atau individu.

Politik merupakan tingkatan suatu kelompok atau individu yang membicarakan

mengenai hal-hal yang terjadi didalam masyarakat atau negara.

Pendidikan Politik merupakan syarat utama dalam upaya mewujudkan

partisipasi politik. Dalam praktik demokrasi modern, partisipasi politik merupakan

salah satu tujuan pembangunan, termasuk pembangunan demokrasi

(pembangunan politik) agar sistem politik dapat berjalan secara efektif. Partisipasi

politik juga menjadi indikator utama bagi tingkat keberhasilan penyelenggaraan

Pemilu/Pilkada yang demokratis dalam negara demokrasi modern. Dengan kata

lain, inti dari sebuah sistem pemerintahan yang demokratis adalah pada partisipasi

seluruh entitas sistem tersebut terhadap setiap putusan atau kebijakan yang

diambil. Inilah yang dimaknai dari prinsip (perdefinisi) demokrasi, yakni

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemilihan Umum serentak yang akan berlangsung pada Tahun 2019

merupakan Pemilihan Umum serentak pertama di Indonesia. Dengan adanya

Pemilihan Umum secara langsung, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk

memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya,

tanpa perantara dalam memilih. Secara ideal tujuan dari dilakukannya Pemilihan

umum secara langsung adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di

http://pengertian-ilmu-sistem-politik.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-sistem-politik-umum-para-ahli-02.html

http://pengertian-ilmu-sistem-politik.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-sistem-politik-umum-para-ahli-02.html

Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya good governance karena

rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan.

Pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung merupakan formula yang

tepat, karena mencerminkan nilai-nilai demokrasi, tetapi harus pula diakui bahwa

pemilihan umum secara langsung menimbulkan ekses negatif yang sangat

destruktif. Hal ini ditandai dengan: maraknya politik uang, kampanye hitam, konflik

sosial, hoax di media sosial dan sorotan terhadap netralitas PNS dan Penyelenggara

Pemilu/Pilkada. Dengan memperhatikan kejadian-kejadian menonjol selama

pelaksanaan Pemilu yang berlangsung selama ini, maka kita harus memberikan

pemahaman kepada masyarakat melalui Pendidikan Politik agar dapat memilih

calon pemimpinnya dengan benar. Hal utama yang harus kita lakukan adalah

meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, agar pelaksanaan Pemilu/Pilkada

dapat berjalan aman.

Pendidikan Politik memiliki tiga tujuan, pertama membentuk kepribadian

politik, kedua kesadaran politik, dan ketiga adalah partisipasi politik. Melalui

Kegiatan Pendidikan Politik yang memadai bagi elemen masyarakat, maka

masyarakat akan tahu hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat

berpartisipasi dalam pembangunan. Masyarakat juga akan mampu memilih

pemimpin terbaik yang mampu mensejahterakan rakyat. Demikian pula dengan

mendapatkan pendidikan politik, penyelenggara negara akan mampu

menyelenggarakan negara dengan baik dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Penyelenggara negara juga akan mampu mengarahkan, membimbing, dan

mendapatkan kepentingan nasional dengan baik. Dengan kondisi ini maka

ketahanan nasional di Indonesia di bidang politik nasional akan tangguh.

B. DASAR HUKUM

a. Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jo Peraturan


c. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun

2015;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan

atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2017 tentang


Anggaran 2018;

g. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran


Anggaran 2018;

h. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 12/DPA/2018 tanggal 8

Januari 2018 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD)

pada Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada Ormas, Lembaga Adat, Pengurus

Parpol, Tokoh masyarakat/Tokoh agama, Aparatur Pemerintah, dan Elemen

Masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Tujuan

Agar segenap Lembaga Adat, Ormas, Pengurus Partai Politik, Perguruan Tinggi

Negeri/Swasta, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, Aparatur Pemerintah dan

segenap elemen masyarakat memiliki kesadaran dan berpartisipasi aktif dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya berpartisipasi dalam praktek-

praktek politik yang demokratis.


Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat akan dilaksanakan pada:

- Penyuluhan Pendidikan Politik : Januari, Februari, Maret, dan April

- Rapat Koordinasi Tim Pemantau Perkembangan Politik didaerah : Januari, Februari,

Maret, April, Mei, Juni, dan November

- Deklarasi : Februari

- Lomba Karya Ilmiah : Juli dan Agustus


Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat akan dilaksanakan di Wonosari dan

beberapa kecamatan di Kabupaten Gunungkidul.

F. TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN

JAN FE

B MAR APR MEI

JUN

I

JU

LI

AGS

T

SEP

T OKT NOV DES


Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Pendidikan Politik di Kabupaten

Gunungkidul.

H. PELAKSANA

Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat akan diselenggarakan Oleh Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul pada Bidang Poldagri dan Ormas

melalui subbidang poldagri.


Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019

sebesar Rp. 577.315.000,- (Lima Ratus Juta Tujuh Puluh Tujuh Tiga Ratus Lima

Belas Ribu Rupiah).


PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI POLITIK

A. LATAR BELAKANG

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasiladan UUD 1945.

Bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBN maupun

APBD merupakan bantuan dari Pemerintah dalam menyubsidi keuangan partai

melalui mekanisme yang jelas, transparan, akuntabel dan berorientasi pada

peningkatan perbaikan kualitas partai politik di Indonesia, yang diantara tujuannya

ialah menjaga kemandirian partai politik agar tetap mengutamakan misi

memperjuangkan kepentingan anggota atau partai, bukan mengedepanan

kepentingan parapenyumbang; mengurangi potensi korupsi di kalangan kader-

kader partai politik yang duduk di legsilatif maupun eksekutif karena keterpaksaan

mencari dana untuk menggerakkan partai politik dan sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas pengunaan keuangan negara Partai Politik memiliki

kewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan keuangan bantuan dana

yang diperoleh dari APBN maupun APBD.

Untuk meningkatkan kemampuan pengurus partai politik dalam merencanakan

dan mengadministrasikan bantuan keuangan partai politik dengan baik , tertib dan

transparan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik memiliki kegiatan Penguatan Kapasitas Organisasi Politik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan

Umum

2. Undang-undang Nomor15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jo Peraturan


3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun

2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;



Anggaran 2018;

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran


Anggaran 2018;

8. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 12/DPA/2018 tanggal

8 Januari 2018 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

(DPA PD) pada Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran

2018.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah : untuk memberikan penyegaran dan

wawasan politik kepada pengurus dan anggota partai politik yang ada di

Kabupaten Gunungkidul dengan tujuan agar dalam pengelolaan administrasi

keuangan partai politik lebih baik, tertib dan transparan.


- Workshop Perencanaan : Bulan Juni

- Workshop Pengadministrasian : Bulan Oktober

1


PELAKSANAAN KEGIATAN SUBBIDANG ORMAS

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORMAS


A. LATAR BELAKANG

Presiden Republik Indonesia telah menghimbau kepada ASN agar bekerja yang cepat,

tepat dan akurat. Artinya bekerja yang profesional mengacu pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Revolusi mental menekankan kepada ASN agar membangun etika kerja, etos kerja

dan capaian kinerja. Artinya bekerja itu menggunakan tahapan yang jelas, mempertimbangkan

input, output dan income sebagaimana yang tercantum dalam renstra masing-masing OPD.

Subbidang Ormas Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas akan menyusun Kerangka

Acuan Kerja yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2019. Kegiatan yang akan

dilakukan dalam Tahun Anggaran 2019 antara lain; 1) Kemitraan ormas dengan Pemda. 2)

Peningkatan Kapasitas Ormas. 3) Peningkatan pendataan dan pengawasan ormas. 4)

Melaksanakan perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah.

Kemitraan ormas dengann pemda yaitu kegiatan bersama antara Pemda dan ormas yang

bertujuan untuk membangun kerjasama, kemitraan serta meningkatkan silaturahmi dalam rangka

meningkatkan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyakat.

Peningkatan kapasitas ormas yaitu kegiatan ormas yang dibantu dan difasilitasi oleh

pemda dengan tujuan agar ormas itu dapat meningkatkan partisipasinya dalam memajukan

masyarakat yang adil dan makmur. Ormas diharapkan mampu meningkatkan kualitasnya dalam

berorganisasi dan mampu memberikan kontribsinya untuk kemajuan Gunungkidul.

Pengkatan fungsi pendataan dan pengawasan ormas yang dimaksud adalah suatu kegiatan

yang diawali dengan membentuk Tim yang bertugas untuk melakukan pendataan, pengawasan,

monev dan pembinaan terhadap ormas agar mereka mau bekerjasama dengan pemda dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gunungkidu.

Adapun Perjalanan dinas merupakan kegiatan untuk meningkatkan konsulidasi dan

konsultasi antara OPD agar dapat membentuk jaringan komunikasi dan singkronisasi berbagai

kegiatan untuk menuju Gunungkidul yang aman, damai dan sejahtera.

Keempat item tersebut akan disusun secara sistematis, dengan tujuan agar kegiatan dapat

terlaksana, terkendali, tepat waktu, tepat anggaran dan tepat sasaran. Fungsi KAK ini untuk

dijadikan sebagai landasan dalam melakukan kegiatan agar tidak menyimpang dengann tujuan

yang telah ditetapkan.

2

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1950;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor ...... Tahun 2018 tentang Anggaran




C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah:

1. Meningkatkan kinerja Karyawan Badan Kesbangpol yang berorientasi pada outcome; dan

2. Meningkatkan mutu nilai kinerja Subbid Ormas.

3. Meningkat kemitraan antara ormas dengan ormas dalam membangun Gunungkidul

4. Meningkatkan kapasitas ormas dalam berpartisipasi mengkatkan kemajuan Gunungkidul

5. Meningkatkan kemanan dan ketertiban masyarakat Gunungkidul


Kegiatan subbid ormas Bidang Poldagri dan ormas dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari

2019 s/d Desember 2019).


Lokasi Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Subbidang Ormas ini adalah di lingkungan Kabupaten

Gunungkidul, Pemda DIY, dan Jakarta.

3


No. Waktu

Pelaksanaan Sub-Aktivitas

Pihak

Terkait

Jumlah

Orang

Terlibat

Keterangan

1. Januari-Maret

2019

• Persiapan

• Penyusunan RKA, TOR

dan KAK tahun 2019

• Kabid

• Kasubid

• Staf

• 4 orang

• Melaksanakan Kegiatan

Kemitraan ormas

dengan pemda 1 kali


Peningkatan Kapasitas

ormas 2 kali

• Fasilitasi dan

konsulidasi Kegiatan

dengan ormas

Subbid

ormas dan

ormas

• 60 orang

• 150 orang

• 30 ormas

2. April-Juni

2019

• Rakor tim pendataan

dan pengawasan ormas

1 kali;


Kemitraan ormas

dengan pemda 1 kali



ormas 3 kali

• Tim

• Subbid dan

Ormas

• Subbid dan

Ormas

• 42 orang

• 60 orang

• 225 orang

3. Juli-Sept. 2019

• Laporan Realisasi

kegitan subbid ormas



1 kali;


Kemitraan ormas

dengan pemda 3 kali



ormas 2 kali

• Subbid

ormas

• TIM

• Subbid dan

Ormas

• Subbid dan

Ormas

• 4 orang

• 42 orang

• 180 orang

• 150 orang

4. Okt-Des.

2019

• Laporan Realisasi

kegitan subbid ormas



1 kali;


Kemitraan ormas

dengan pemda 2 kali



• Subbid

ormas

• TIM

• Subbid dan

Ormas

• Subbid

dan Ormas

• 4 orang

• 42 orang

• 120 orang

• 150 orang

4

No. Waktu

Pelaksanaan Sub-Aktivitas

Pihak

Terkait

Jumlah

Orang

Terlibat

Keterangan

ormas 2 kali

• Membuat laporan

kegiatan Subbid ormas

selama satu tahun

anggaran 2019

• Subbid

ormas

• 4 orang


Keluaran dari Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan subbid ormas Bidang Poldagri dan Ormas adalah

sebagai berikut :

1. Tahap I (Januari s.d. Maret)

− Dokumen TOR, RKA dan KAK tahun 2019;

− Dokumen Kegiatan kemitraan ormas dengan pemda tahun 2019;

− Dokumen Kegiatan peningkatan Kapasitas ormas tahun 2019; dan

− Dokumen Kegiatan Tim Pendataan dan Pengawan Ormas Tahun 2019.

− Dokumen kegiatan Perjalanan dinas

2. Tahap II (April s.d. Juni)





− Dokumen laporan perkembangan kegiatan subbid ormas

3. Tahap III (Juni s.d. Juli)





4. Tahap III (Juni s.d. Juli)





− Dokumen laporan perkembangan kegiatan subbid ormas

− Dokumen laporan kegiatan selama 1 tahun anggaran 2019.

KERANGKA ACUAN KERJA PENYEDIAAN JASA, PERALATAN...

Documents

Transcript of KERANGKA ACUAN KERJA PENYEDIAAN JASA, PERALATAN...