KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGANNOMOR : 180/SJ-DAG/KEP/5/2013

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DANUJI ULANG KOMPETENSI KHUSUS PENERA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal I angka 4Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/10/2012 dan memperhatikan Pasal 5huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang PenyelenggaraanPendidikan dan Pelatihan Kemetrologian, perlumenetapkan Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi danUji Ulang Kompetensi Khusus Penera;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a perlu menetapkan KeputusanSekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentangPembentukan Kabinet Indonesia Bersatu IIsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 92 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang PenyelenggaraanPendidikan dan Pelatihan Kemetrologian sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri PerdaganganNomor 63/M-DAG/PER/10/2012;

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Perdagangan sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012.

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PerdaganganNomor : 180/SJ-DAG/KEP/5/2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi dan UjiUlang Kompetensi Khusus Penera sebagaimana tercantumdalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari KeputusanSekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalamDiktum KESATU merupakan acuan bagi PusatPengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologiandalam penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Uji UlangKompetensi Khusus Penera.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdaganganini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 08 Mei 2013

SEKRETARIS JENDERALKEMENTERIAN PERDAGANGAN,

TTD

GUNARYO

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan ini disampaikan kepada:1. Menteri Perdagangan;2. Wakil Menteri Perdagangan;3. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGANNOMOR : 180/SJ-DAG/KEP/5/2013TANGGAL : 08 Mei 2013

PETUNJUK PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DANUJI ULANG KOMPETENSI KHUSUS PENERA

BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangB. TujuanC. SasaranD. Ruang LingkupE. Dasar HukumF. Pengertian

BAB II PELAKSANA UJI KOMPETENSI DAN UJI ULANG KOMPETENSIA. Tim Teknis Uji Kompetensi dan Uji Ulang KompetensiB. Tim Asesor Kompetensi

BAB III KOMPONEN UJI KOMPETENSIA. Standar Kompetensi KerjaB. Asesor KompetensiC. Peserta Uji KompetensiD. Materi Uji KompetensiE. Tempat Uji KompetensiF. Biaya Uji Kompetensi

BAB IV PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN UJI ULANG KOMPETENSIA. Acuan Dasar KompetensiB. Rambu-Rambu Pelaksanaan Uji KompetensiC. Prinsip-Prinsip Uji KompetensiD. Proses Uji Kompetensi

BAB V SERTIFIKAT KOMPETENSIA. Penerbitan SertifikatB. Isi SertifikatC. Model SertifikatD. Penyerahan Sertifikat Kompetensi

BAB VI PENGENDALIANA. MonitoringB. PelaporanC. EvaluasiD. Sanksi

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SEKRETARIS JENDERALKEMENTERIAN PERDAGANGAN,

TTD

GUNARYO

1

PETUNJUK PELAKSANAAN UJI KOMPETENSIDAN UJI ULANG KOMPETENSI KHUSUS PENERA

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era perdagangan bebas saat ini, transaksi perdaganganyang benar dan menguntungkan tidak terlepas dari peran MetrologiLegal sebagai salah satu pilar yang menopang perekonomiannasional. Metrologi Legal memiliki peranan yang sangat strategisdalam menjamin kebenaran pengukuran serta adanya kepastianhukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda,prosedur dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya(UTTP), sehingga memberikan peluang bagi para pelaku usaha untukdapat secara bebas melakukan transaksi perdagangan global. Upayauntuk membangun sistem Metrologi Legal yang efektif salah satunyaadalah memenuhi tersedianya sumber daya manusia (SDM)Kemetrologian yang profesional dan dalam jumlah yang memadai.

Upaya mencetak SDM Kemetrologian yang berkualitas dimulaidari penerimaan calon pegawai dan didukung dengan keikutsertaandiklat kemetrologian yang diselenggarakan oleh Unit Pendidikan danPelatihan Metrologi agar mempunyai pengetahuan, keterampilan,dan profesi dalam menciptakan tertib ukur menjadi salah satuflagship Kementerian Perdagangan. Melalui pendidikan dan pelatihankemetrologian diharapkan terbentuk SDM yang memiliki kompetensimelaksanakan tera/tera ulang dan mampu mengikuti perkembanganteknologi di bidang UTTP.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, KementerianPerdagangan yang diserahi tanggung jawab membina Metrologi Legalmempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan uji kompetensi bagiseluruh SDM Kemetrologian secara berkala. Berdasarkan amanat dariPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrologiansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PerdaganganNomor 63/M-DAG/PER/10/2012 yang mengamanatkan untukmenetapkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Uji Kompetensi danpelaksanaan Uji Ulang Kompetensi bagi calon pejabat fungsionalpenera yang telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihankemetrologian.

Pelaksanaan uji kompetensi dan uji ulang kompetensi inimerupakan bentuk kepedulian Pemerintah dalam meningkatkandaya saing bangsa Indonesia untuk mewujudkan tenaga-tenaga yangprofesional di bidang kemetrologian dalam merealisasikan jaminankebenaran hasil pengukuran dan kepastian hukum gunamendukung kualitas dan kuantitas produksi dalam negeri yang padaakhirnya dapat meningkatkan ekspor nasional.

2

B. TujuanSebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan Uji Kompetensi

dan Uji Ulang Kompetensi Penera sehingga proses pelaksanaanberjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

C. SasaranSDM Kemetrologian yang lulus pendidikan dan pelatihan

fungsional penera dan yang mempunyai pengalaman kerja,diwajibkan mengikuti uji kompetensi yang pelaksanaannya :1. bersifat independent, tidak dipengaruhi oleh siapapun;2. dilakukan guna mengukur konsistensi pernyataan kompetens

pada periode sebelumnya;3. dengan pendekatan profesi yang relevan.

D. Ruang LingkupPetunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi SDM Penera ini meliputi :1. Pendahuluan;2. Pelaksana Uji Kompetensi;3. Komponen Uji Kompetensi;4. Pelaksanaan Uji Kompetensi;5. Sertifikat Kompetensi;6. Pengendalian.

E. Dasar Hukum1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PerdaganganNomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrologiansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PerdaganganNomor 63/M-DAG/PER/10/2012;

3. Ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 301 tentangPedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi.

F. Pengertian

1. Sumber Daya Manusia Kemetrologian yang selanjutnya disebutSDM Kemetrologian adalah tenaga yang bertugas secara teknisdalam rangka mewujudkan terlaksananya sistem metrologi legaldi Indonesia yang terdiri dari Penera, Pengamat Tera, dan PranataLaboratorium Kemetrologian.

2. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas,tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabatyang berwenang untuk melakukan pelayanan Metrologi Legal.

3. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberitugas untuk melakukan pengawasan terhadap alat Ukur, Takar,

3

Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam KeadaanTerbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional.

4. Pranata Laboratorium Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang diberi tugas melakukan pengelolaan standar ukurandan laboratorium kemetrologian untuk menjamin kesesuaiandengan peraturan dan persyaratan yang berlaku sertaketertelusuran standar di tingkat nasional atau internasional.

5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimilikioleh SDM Kemetrologian, berupa pengetahuan, keterampilan,dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan denganpelaksanaan tugas dan jabatannya.

6. Asesor kompetensi Penera yang selanjutnya disebut Asesorkompetensi adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi yangrelevan dan kompeten serta bersertifikat yang diterbitkan BadanNasional Sertifikasi Profesi untuk melaksanakan dan/ataumenilai dalam ujian kompetensi penera.

7. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yangdilakukan oleh asesor kompetensi untuk mengukur tingkatpencapaian kompetensi hasil belajar peserta lulusan pendidikandan pelatihan fungsional kemeterologian untuk yang pertamakalinya.

8. Uji Kompetensi ulang adalah proses pengujian dan penilaian yangdilakukan oleh asesor kompetensi untuk mengukur tingkatpencapaian kompetensi yang tidak lulus pada uji kompetensisebelumnya.

9. Uji Ulang Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yangdilakukan oleh asesor kompetensi untuk mengukur tingkatpencapaian kompetensi setelah habis masa berlakunya sertifikatkompetensi.

10. Peserta Uji Kompetensi (PUK) yang selanjutnya disebut asesiadalah SDM Kemetrologian sebagai pemohon uji kompetensi yangmemenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk uji kompetensi.

11. Peserta Uji Kompetensi Ulang (PUKU) adalah asesi yang tidaklulus pada uji kompetensi sebelumnya.

12. Peserta Uji Ulang Kompetensi (PUUK) adalah asesi yangmemenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mengukur tingkatpencapaian kompetensi setelah habis masa berlakunya sertifikatkompetensi.

13. Sertifikasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh TimTeknis Uji Kompetensi (TTUK) untuk menetapkan bahwaseseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan,mencakup permohonan evaluasi,keputusan sertifikat, surveillancedan sertifikasi ulang.

14. Surveillance adalah monitoring berkala, dalam periode sertifikasipersonil untuk tetap menjamin kompetensinya selama memegangsertifikat kompetensi.

4

15. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalahsuatu tempat kerja profesi atau tempat yang memiliki sarana danprasarana untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi.

16. Unit Kerja adalah unit kerja pada kementerian/lembagapemerintah non kementerian atau Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidangmetrologi legal.

17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalahunsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal yang dibawah Direktorat Metrologi.

18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkatUPTD Provinsi adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidangmetrologi legal di daerah provinsi.

19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnyadisingkat UPTD Kabupaten/Kota adalah unsur pelaksana tugasteknis di bidang metrologi legal di daerah Kabupaten/Kota.

20. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas di daerah Provinsiyang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

21. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal KementerianPerdagangan.

22. Direktur adalah Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan.

23. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas di daerahKabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidangperdagangan.

24. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan SDMKemetrologian Kementerian Perdagangan.

5

BAB IIPELAKSANA UJI KOMPETENSI DAN UJI ULANG KOMPETENSI

Pelaksana Uji Kompetensi Penera terdiri dari Tim Teknis UjiKompetensi (TTUK) dan Tim Asesor Kompetensi (TAK)

A. Tim Teknis Uji KompetensiTim Teknis Uji Kompetensi terdiri dari :1. Pengarah, bertugas memberikan arahan, saran dan masukan dalam

pelaksanaan kegiatan uji kompetensi sesuai dengan pedoman yangberlaku.

2. Penanggung Jawab, bertugas :a. mengawasi pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan

bertanggungjawab atas uji kompetensi; danb. melakukan koordinasi, integrasi dan sinergi dengan unit-unit

terkait dalam pelaksanaan program uji kompetensi.3. Ketua, bertugas:

a. merencanakan program dan anggaran Tim Pelaksana UjiKompetensi dan Pelaksanaan Uji Kompetensi;

b. melaksanakan dan mengendalikan teknis pelaksanaan ujikompetensi;

c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensidan

d. memberikan laporan pelaksanaan uji kompetensi kepadaPengarah.

4. Wakil Ketua, bertugas membantu Ketua dalam merencanakanprogram dan anggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi sertapelaporan.

5. Sekretaris, bertugas memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi, danpenyiapan sarana dan prasarana serta melaksanakan tugas-tugasketatausahaan.

6. Anggota, bertugas menyiapkan sarana dan prasarana dalampelaksanaan uji kompetensi.

B. Tim Asesor KompetensiTim Asesor Kompetensi terdiri dari tenaga-tenaga yang

bersertifikat dan teregistrasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi(BNSP) serta penunjukannya sebagai Asesor Kompetensi didasarkanpada pengalaman di bidang kemetrologian.

6

BAB IIIKOMPONEN UJI KOMPETENSI

A. Standar Kompetensi KerjaStandar Kompetensi Kerja (SKK) merupakan komponen utama

yang sangat penting dalam proses uji kompetensi. SKK merupakanacuan dalam proses uji kompetensi yang disesuaikan denganrekomendasi Organisasi Internasional yang relevan dengan jenis UTTP,sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pelayanan tera/teraulang.

1. Unit KompetensiUnit Kompetensi merupakan jenis UTTP Metrologi Legal yang

diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, danPerlengkapannya (UTTP) Yang Wajib ditera dan ditera ulang danKeputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen tentang Syarat Teknis Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang,dan Perlengkapannya (UTTP).

2. Elemen KompetensiElemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensiyang mengidentifikasikan aktivitas yang harus dikerjakan untukmencapai unit kompetensi tersebut. Sebelum mengikuti ujikompetensi calon peserta harus memahami bidang tugas danfungsinya yang merupakan bagian dari unit kompetensi, antara lain:a. persiapan pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP;b. syarat teknis UTTP;c. tata cara pengujian UTTP;d. pelayanan tera/tera ulang; dane. pembubuhan tanda tera.

3. Kriteria Unjuk KerjaKriteria Unjuk Kerja merupakan syarat teknis dan merupakanbagian dari elemen kompetensi yang harus diperdalam oleh calonpeserta dalam melaksanakan pekerjaan yang relevan, sehinggauntuk memperoleh ruang lingkup kompetensi Penera yangmenyeluruh dapat dilakukan secara bertahap.

B. Asesor KompetensiCalon Asesor Kompetensi merupakan tenaga-tenaga yang

memiliki kompetensi dan berpengalaman di bidang kemetrologian.Calon Asesor Kompetensi dapat berasal dari PNS ataupun Praktisi AhliMetrologi, dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Persyaratan Umuma. Warga Negara Indonesia;b. Pendidikan terakhir paling rendah D3 atau yang sederajat;c. Sehat Jasmani dan Rohani;

7

d. Lulus diklat fungsional kemetrologian dari Unit DiklatMetrologi;

e. Mampu berkomunikasi secara aktif baik lisan maupun tulisan;dan

f. Pernyataan kompeten menjadi Asesor Kompetensi dari BNSP.

2. Persyaratan Khususa. Bagi PNS, telah berpengalaman kerja secara terus menerus di

bidang kemetrologian sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;atau

b. Bagi Praktisi Ahli Metrologi, berpengalaman di bidangkemetrologian dan usia setinggi-tingginya 65 tahun.

3. Pengangkatan Asesor Kompetensia. Seseorang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat diangkat menjadiAsesor Kompetensi dengan menyampaikan permohonan, sesuaidengan contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1,kepada Sekretaris Jenderal, dengan melampirkan kelengkapanadministrasi sebagai berikut :1) Daftar Riwayat Hidup, sesuai dengan contoh sebagaimana

dimaksud dalam lampiran 2;2) Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM) yang masih berlaku;3) Fotokopi Sertifikat Penguji (Asesor) Kompetensi dari BNSP;4) Asli surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah; dan5) Fotokopi STTPL Penera dari Unit Diklat Metrologi.

b. Penugasan sebagai Asesor kompetensi Penera didasarkan padakeahlian dan kompetensinya, sehingga yang bersangkutanharus memahami dan/atau memiliki pengalaman tentang :1) Peraturan perundangan kemetrologian;2) syarat teknis UTTP;3) telusuran standar dan alat-alat ukur;4) pelayanan tera/tera ulang UTTP;5) pengelolaan dan pembubuhan cap tanda tera.

4. Koordinasi Asesor Kompetensia. Asesor Kompetensi dikoordinasikan oleh seorang Asesor

Kompetensi Senior yang merupakan wakil dalammengharmonisasikan aspirasi anggota Asesor Kompetensi;

b. Seorang Asesor Komptensi dapat memberikan tugas di beberapaunit kompetensi atas usul Koordinator Asesor Kompetensidengan mempertimbangkan :1) tidak tersedianya asesor kompetensi yang relevan dan dalam

kondisi yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya;2) memenuhi persyaratan dengan memperhatikan aspek

keahliannya.

8

5. Pemberhentian Asesor KompetensiAsesor Kompetensi dapat diberhentikan dari tugasnya, apabilayang bersangkutan:a. meninggal dunia;b. telah mencapai batas usia 65 tahun;c. atas permintaan sendiri;d. sakit yang berkepanjangan sehingga tidak dapat melakukan

kewajibannya selama 6 (enam) bulan;e. melakukan tindak pidana kejahatan yang telah dijatuhi

hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Peserta Uji KompetensiPeserta Uji Kompetensi berasal dari tenaga-tenaga yang sudahdinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan Penera di Unit DiklatMetrologi serta mempunyai pengalaman kerja/praktek kerja lapanganyang relevan dengan unit kompetensi yang akan diujikan.

Peserta Uji Kompetensi (PUK) yang selanjutnya disebut asesi adalahSDM Kemetrologian sebagai pemohon uji kompetensi yang memenuhipersyaratan yang ditetapkan untuk uji kompetensi.

D. Materi uji KompetensiMateri Uji Kompetensi ditentukan berdasarkan unit kompetensisebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor08/M-DAG/PER/3/2010 tentang UTTP Wajib ditera dan ditera ulangdan Keputusan Direktur Jenderal Srandardisasi dan PerlindunganKonsumen tentang Syarat Teknis UTTP.

E. Tempat Uji Kompetensi

1. Lembaga Diklat MetrologiPusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian(PPSDMK) merupakan tempat menyelenggarakan Uji Kompetensi.Disamping ditetapkan sebagai TUK, PPSDMK juga ditetapkansebagai Pusat Pelaksanaan Uji Kompetensi Penera.

2. Unit Pelaksana Teknis (UPT)UPT di lingkungan Direktorat Metrologi merupakan tempatmenyelenggarakan Uji Kompetensi, yaitu:a. Balai UTTP Direktorat Metrologi, Bandung;b. Balai SNSU Direktorat Metrologi, Bandung;c. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I, Medan;d. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II, DI Yogjakartae. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III, Banjarmasinf. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV, Makassar

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)UPTD Provinsi/Kabupaten/Kota dapat ditetapkan sebagai TUKdengan persyaratan sebagai berikut:

9

a. memiliki laboratorium dan/atau instalasi uji yang telahmendapatkan penilaian baik, lengkap dengan peralatan standardan UTTP yang mampu telusur;

b. memiliki ruangan diskusi yang nyaman dan dapat menampungminimal 20 (dua puluh) orang peserta uji kompetensi;

c. bersedia menyediakan biaya penyelenggaraan, sarana danprasarana lainnya untuk mendukung proses uji kompetensi;

d. dapat mengkomunikasikan kebutuhan Asesor Kompetensi sesuaidengan jumlah unit kompetensi yang dimohon oleh calonpeserta.

4. Tata Cara Penetapan TUK UPTDa. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan kesediaan

sebagai TUK dengan memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud pada angka 3 yang ditujukan kepada Ketua TPUK;

b. TPUK melakukan verifikasi usulan kesediaan dan tempat ujikompetensi;

c. Dalam hal verifikasi sesuai dengan persyaratan sebagaimanadimaksud dalam angka 3, Ketua TPUK menetapkan TUK UPTDdengan berkoordinasi dengan PPSDMK dan Direktorat Metrologi;

d. Surat Penetapan TUK UPTD, sesuai dengan contoh sebagaimanadimaksud dalam Lampiran 3;

e. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara hasil verifikasi denganpersyaratan dalam angka 3, Ketua TPUK dapat memberitahukankepada Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, secara tertulissesuai dengan contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4.

F. Biaya Uji KompetensiKomponen biaya uji kompetensi terdiri dari beban biaya langsung (tetap)dan beban biaya tidak langsung (tidak tetap), dengan perincian sebagaiberikut:

1. Komponen Biaya Langsung (tetap), meliputi :a. bahan uji kompetensib. biaya penggunaan sarana, fasilitas dan peralatan Uji Kompetensic. biaya pelaksana Uji Kompetensid. blanko sertifikat

2. Komponen Biaya Tidak Langsungkomponen biaya tidak langsung, merupakan biaya tidaktetap/overhead cost yang besarnya maksimal 15% dari biayalangsung.

3. Sumber BiayaBiaya Uji Kompetensi dapat bersumber dari :a. APBN, apabila penyelenggaraan Uji Kompetensi dilaksanakan di

TUK Lembaga Diklat Metrologi maupun TUK UPT, sedangkanbiaya perjalan dinas asesi dibebankan pada masing-masingsatuan kerja;

10

b. APBD, apabila penyelenggaraan uji kompetensi dilaksanakan diTUK UPTD Provinsi/Kabupaten/Kota dan biaya perjalanan dinasasesi dibebankan pada masing-masing satuan kerja;

c. biaya mandiri, apabila asesi mempunyai inisiatif sendiri untukmengikuti uji kompetensi dalam rangka percepatan pemenuhankompetensinya;

d. lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, apabilapenyelenggaraan uji kompetensi atas inisiatif peserta ujikompetensi secara masal.

11

BAB IVPELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN UJI ULANG KOMPETENSI

A. Acuan Dasar Uji Kompetensi1. Pelaksanaan uji kompetensi bertujuan untuk menilai dan menetapkan

apakah peserta sudah kompeten atau belum kompeten atas unitkompetensi yang diujikan;

2. Keputusan hasil kompetensi yang menyatakan kompeten, merupakandasar dari penerbitan sertifikat kompetensi.

B. Rambu-rambu Pelaksanaan Uji Kompetensi1. Uji kompetensi dilaksanakan denga prosedur, proses dan lingkungan

yang dikenal oleh asesi;2. Uji kompetensi dilaksanakan apabila asesi memiliki keyakinan bahwa

dirinya sudah kompeten;3. Uji kompetensi dilaksanakan dengan melibatkan dan memperhatikan

kondisi serta potensi asesi melalui proses kerjasama;4. Keputusan uji kompetensi mengacu kepada standar kinerja yang

dipersyaratkan sesuai dengan standar kompetensi kerja yang diujikan;5. Bukti-bukti uji kompetensi yang dikumpulkan oleh asesi dalam proses

uji kompetensi, sebagian didasarkan atas bukti-bukti yangdikumpulkan pada saat mereka bekerja;

6. Metode uji kompetensi yang diujikan harus sesuai dengan persyaratankompetensi yang diujikan dengan mempertimbankan bukti-bukti yangada dan kondisi asesi.

C. Prinsip-Prinsip Uji KompetensiDalam melaksanakan tugas dan fungsi, seorang Asesor Kompetensisenantiasa wajib memperhatikan prinsip-prinsip uji kompetensi sebagaiberikut:1. Valid : menilai apa yang seharusnya dinilai, bukti-bukti yang

dikumpulkan harus mencukupi serta terkini dan asli;2. Reliabel : penilaian bersifat konsisten, dapat menghasilkan

kesimpulan yang sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat danAsesor kompetensi yang berbeda;

3. Fleksibel : penilaian dilakukan dengan metode yang disesuaikandengan kondisi asesi dan tempat uji kompetensi;

4. Adil : dalam penilaian tidak boleh ada diskriminasi terhadap asesi,dalam hal ini asesi harus diperlakukan sama sesuai dengan proseduryang ada dengan tidak melihat dari kelompok mana asesi berasal.

12

D. Proses Uji Kompetensi

1. Informasi/Pertimbangan Mengikuti Uji Kompetensia. Uji kompetensi diselenggarakan sesuai kebutuhan unit metrologi

atau permintaan calon asesi berdasarkan anggaran yang tersedia;b. Kepala Pusat menginformasikan dimulainya pendaftaran calon

asesi yang ditujukan kepada Kepala Dinas, selambat-lambatnya 6(enam) bulan sebelum pelaksanaan uji kompetensi;

c. Kepala Pusat selaku Ketua TTUK menetapkan TUK terkait denganbanyaknya unit kompetensi pilihan oleh para calon asesi;

d. Sekretaris TTUK mengelompokkan unit kompetensi yang dimohonoleh calon asesi dan menyiapkan formulir permohonan ujikompetensi dan asesmen mandiri;

e. Keikutsertaan uji kompetensi bagi calon asesi dapat mendaftarkandiri dengan cara online atau dengan mengirimkan dokumen keKepala Pusat.

12

D. Proses Uji Kompetensi

1. Informasi/Pertimbangan Mengikuti Uji Kompetensia. Uji kompetensi diselenggarakan sesuai kebutuhan unit metrologi

atau permintaan calon asesi berdasarkan anggaran yang tersedia;b. Kepala Pusat menginformasikan dimulainya pendaftaran calon

asesi yang ditujukan kepada Kepala Dinas, selambat-lambatnya 6(enam) bulan sebelum pelaksanaan uji kompetensi;

c. Kepala Pusat selaku Ketua TTUK menetapkan TUK terkait denganbanyaknya unit kompetensi pilihan oleh para calon asesi;

d. Sekretaris TTUK mengelompokkan unit kompetensi yang dimohonoleh calon asesi dan menyiapkan formulir permohonan ujikompetensi dan asesmen mandiri;

e. Keikutsertaan uji kompetensi bagi calon asesi dapat mendaftarkandiri dengan cara online atau dengan mengirimkan dokumen keKepala Pusat.

12

D. Proses Uji Kompetensi

1. Informasi/Pertimbangan Mengikuti Uji Kompetensia. Uji kompetensi diselenggarakan sesuai kebutuhan unit metrologi

atau permintaan calon asesi berdasarkan anggaran yang tersedia;b. Kepala Pusat menginformasikan dimulainya pendaftaran calon

asesi yang ditujukan kepada Kepala Dinas, selambat-lambatnya 6(enam) bulan sebelum pelaksanaan uji kompetensi;

c. Kepala Pusat selaku Ketua TTUK menetapkan TUK terkait denganbanyaknya unit kompetensi pilihan oleh para calon asesi;

d. Sekretaris TTUK mengelompokkan unit kompetensi yang dimohonoleh calon asesi dan menyiapkan formulir permohonan ujikompetensi dan asesmen mandiri;

e. Keikutsertaan uji kompetensi bagi calon asesi dapat mendaftarkandiri dengan cara online atau dengan mengirimkan dokumen keKepala Pusat.

12

D. Proses Uji Kompetensi

1. Informasi/Pertimbangan Mengikuti Uji Kompetensia. Uji kompetensi diselenggarakan sesuai kebutuhan unit metrologi

atau permintaan calon asesi berdasarkan anggaran yang tersedia;b. Kepala Pusat menginformasikan dimulainya pendaftaran calon

asesi yang ditujukan kepada Kepala Dinas, selambat-lambatnya 6(enam) bulan sebelum pelaksanaan uji kompetensi;

c. Kepala Pusat selaku Ketua TTUK menetapkan TUK terkait denganbanyaknya unit kompetensi pilihan oleh para calon asesi;

d. Sekretaris TTUK mengelompokkan unit kompetensi yang dimohonoleh calon asesi dan menyiapkan formulir permohonan ujikompetensi dan asesmen mandiri;

e. Keikutsertaan uji kompetensi bagi calon asesi dapat mendaftarkandiri dengan cara online atau dengan mengirimkan dokumen keKepala Pusat.

13

2. Permintaan/Pendaftaran Untuk Diprosesa. Menyiapkan Perangkat Asesmen Uji Kompetensi

Sebelum pelaksanaan uji kompetensi, Sekretaris melakukan hal-halsbb:1) menyiapkan perangkat asesmen, terdiri dari :

a) Permohonan Sertifikasi Kompetensi FR-APL-01 (Lampiran 5);b) Penilaian Mandiri FR-APL-02 (Lampiran 6);c) Rencana Asesmen FR-POA-01 (Lampiran 7);d) Perangkat Asesmen FR-DAT-01 (Lampiran 8);e) Pelaksanaan Asesmen dan Rekomendasi FR-AC-01 (Lampiran

9);f) Umpan Balik dan Catatan Penilaian FR-AC-02 (Lampiran 10);g) Kaji Ulang Asesmen FR-AC-03 (Lampiran 11);h) Lembar Simak/Ceklist Observasi (Lampiran 12);i) Ceklist Penilaian Dokumen Porto Folio (Lampiran 13);j) Daftar Pertanyaan dan Pelaksanaan Tes Lisan (Lampiran 14);k) Daftar Pertanyaan dan Pelaksanaan Tes Tulis (Lampiran 15).

2) mengkomunikasikan calon peserta tentang waktu pelaksanaanuji kompetensi dan unit kompetensi yang menjadi pilihannya;

3) mempersiapkan Surat Keputusan Pembentukan Tim PelaksanaUji Kompetensi;

4) merencanakan biaya penyelenggaraan uji kompetensi;5) mempersiapkan ruangan asesmen dan peragaan/ demonstrasi di

tempat kerja/laboratorium.

b. Pendaftaran Uji KompetensiSurat permohonan uji kompetensi dapat diproses, apabila calonasesi :1) telah mengisi dan menandatangani formulir permohonan uji

kompetensi atau uji ulang kompetensi;2) telah memahami Kriteria Unjuk Kerja (KUK) unit kompetensi

pilihan dan menandatangani formulir asesmen mandiri;3) menyampaikan dokumen permohonan kepada Kepala Pusat

dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :a) Fotokopi Sertifikat Kelulusan Diklat Fungsional Penera;b) Surat rekomendasi untuk mengikuti uji kompetensi dari

pimpinan UPT/UPTD atau Unit Kerja.4) dalam 1 (satu) periode uji kompetensi, calon asesi dapat

mengajukan beberapa pilihan unit kompetensi

c. Prosedur Uji Ulang KompetensiCalon asesi dapat mengikuti uji ulang kompetensi, apabila:1) melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.2;2) melampirkan tabel unit kompetensi yang telah dinyatakan

kompeten pada periode uji kompetensi sebelumnya bagi pesertayang telah melakukan uji kompetensi;

3) dapat mengajukan pilihan beberapa unit kompetensi baru.

14

3. Pra Wawancara/Penilaiana. Pra wawancara dilakukan oleh asesor kompetensi untuk menilai

formulir permohonan sertifikasi kompetensi dan asesmen mandiridengan bukti-bukti pendukung yang telah diisi dan ditandatanganioleh calon asesi;

b. Dalam hal asesmen mandiri, penilaian bukti-bukti pendukungdisampaikan untuk memastikan bahwa bukti-bukti dokumenadalah sah (valid), terkini, cukup dan otentik atau tidak:

1) valid : apabila semua bukti yang terkumpul memenuhi kriteriayang terdapat pada acuan pembanding (benchmark) berupaStandar Kompetensi Kerja (SKK), Peraturan Menteri,Rekomendasi Internasional dan peraturan perundangan lainnya;

2) terkini (current) : apabila bukti yang terkumpul terbaru/terkini;3) cukup (sufficient) : apabila semua bukti dinyatakan cukup

memenuhi kriteria yang terdapat pada acuan pembanding(benchmark);

4) otentik (authentic) : apabila bukti yang dikumpulkan adalah milikasesi.

c. dalam hal bukti-bukti pendukung memenuhi unsur valid, current,sufficient, dan authentic, Asesor Kompetensi merekomendasikanbahwa dokumen memenuhi persyaratan dan asesmen dapatdilanjutkan.

4. Uji KompetensiBerdasarkan rekomendasi dari Asesor Kompetensi yang menyatakanasesmen dapat dilanjutkan, maka untuk melaksanakan ujikompetensi dapat mengikuti prosedur dan instruksi kerja sebagaiberikut:

a. Persiapan1) Pastikan bahwa perlengkapan yang dipergunakan untuk

peragaan pengujian telah dipersiapkan oleh Asisten AsesorKompetensi sudah lengkap dan berfungsi dengan baik;

2) Salah satu Asesor Kompetensi memberikan penjelasan tentanguji kompetensi kepada asesi selama maksimum 10 menit,meliputi:a) Metode Asesmen (observasi-demonstrasi dan pernyataan

lisan);b) Skema asesmen.

3) Asesor Kompetensi mempersilahkan kepada asesi untukmemulai peragaan pengujian sesuai jadwal yang telahditetapkan.

b. Pelaksanaan1) selama pelaksanaan peragaan pemeriksaan dan pengujian,

Asesor Kompetensi tidak diperkenankan memberikankomentar;

2) Asesor Kompetensi memberikan pengamatan dan penilaian(pada lembar cek list observasi dan pertanyaan lisan) kepadaasesi yang sedang melakukan peragaan pengujian;

15

3) Asesor Kompetensi memberikan pertanyaan kepada asesi danmencatat/merekam jawabannya.

c. Penutupan1) Sebelum ditutup, Asesor Kompetensi memberikan penjelasan

kepada asesi yang melakukan kesalahan atau kekurangandalam pelaksanaan peragaan;

2) Apabila asesi tidak menyetujui/menandatangani hasil asesmenmaka berkas diserahkan langsung kepada panitia denganmenambahkan catatan dalam berkas tersebut;

3) Asesor Kompetensi memberikan berkas pengujian kepadapanitia apabila sudah ditandatangani oleh pihak AsesorKompetensi dan asesi;

4) Apabila proses asesmen sudah selesai, Asesor Kompetensimenutup pelaksanaan uji kompetensi.

5. RekomendasiHal-hal yang perlu diperhatikan oleh Asesor Kompetensi sebelummemberikan rekomendasi adalah sebagai berikut:a. mengorganisasikan pelaksanaan asesmen berdasarkan metode dan

instrument seperti yang tercantum dalam pelaksanaan asesmen;b. melaksanakan kegiatan pengumpulan bukti serta

mendokumentasikan seluruh bukti pendukung yang dapatditunjukkan oleh asesi sesuai dengan Kriteria Unjuk Kerja yangdipersyaratkan;

c. membuat keputusan apakah asesi sudah Kompeten (K), BelumKompeten (BK) atau Asesmen/Penilaian Lanjut (PL) untuk setiapKriteria Unjuk Kerja berdasarkan bukti-bukti;

d. memberikan umpan balik kepada asesi mengenai pencapaian unjukkerja dan asesi juga diminta untuk memberikan umpan balikterhadap proses asesmen yang dilaksanakan berupa questioner;

e. bersama-sama menandatangani pelaksanaan asesmen antaraAsesor Kompetensi dan asesi;

f. aspek kaji ulang terhadap prosedur asesmen, yaitu:1) perencanaan asesmen;2) pra asesmen;3) pelaksanaan asesmen;4) keputusan asesmen;5) umpan balik asesmen;6) pencatatan asesmen.

g. pemenuhan terhadap dimensi kompetensi.

6. Keputusan dan Pemberitahuana. Penetapan Kompeten

1) Sebelum menetapkan hasil ujian, Asesor Kompetensi memanggilasesi untuk mendengarkan keputusan hasil uji kompetensi;

2) Keputusan hasil uji kompetensi harus diberitahukan langsungoleh Asesor Kompetensi yang bersangkutan kepada asesi (tidakboleh diwakilkan);

3) Asesor Kompetensi menyampaikan rekapitulasi hasil ujikompetensi kepada Panitia untuk diproses lebih lanjut;

16

4) Sekretaris mempersiapkan konsep sertifikat kompetensi bagiasesi yang sudah dinyatakan kompeten;

5) Ketua TTUK menyampaikan Berita Acara Penetapan Hasil UjiKompetensi dengan melampirkan Sertifikat Kompetensi kepadaSekretaris Jenderal sebagaimana contoh dalam Lampiran 17.

b. Klarifikasi dan Banding1) Dalam hal asesi yang ditetapkan belum kompeten, diberikan

kesempatan mengklarifikasi langsung kepada Asesor Kompetensiyang bersangkutan;

2) Asesor Kompetensi segera memberikan jawaban langsung kepadaasesi atas klarifikasi yang diajukan;

3) Dalam hal asesi tetap dinyatakan tidak kompeten diberikankesempatan langsung untuk mengajukan banding kepada KetuaTTUK;

4) Hasil keputusan banding disampaikan oleh Asesor Kompetensikepada asesi.

7. Pencatatan/Rekamana. Pemeliharaan Catatan/Rekaman Dokumen

Sekretaris TTUK harus memelihara sistem catatan/rekaman sesuaiperaturan perundangan yang mencakup kualifikasi keanggotaanTPUK dan kompetensi Penera serta mudah diakses, yaitu:1) nama dan alamat;2) organisasi dan jabatannya;3) pendidikan, jenis dan status jabatan;4) pengalaman dan pelatihan yang relevan dengan bidang

tugasnya;5) tanggal pemutakhiran rekaman.

b. Riwayat Catatan/Rekaman DokumenCatatan/rekaman dokumen harus membuktikan bahwa prosessertifikasi telah dipenuhi secara efektif, khususnya yang berkaitandengan:1) Formulir permohonan;2) Laporan evaluasi;3) Kegiatan survailen;4) Dokumen yang terkait dengan pemberian, pemeliharaan,

perpanjangan, perluasan, pengurangan, penundaan danpencabutan sertifikasi.

c. Penyimpanan Dokumen1) Pemeliharaan Catatan/Rekaman Dokumen dalam bentuk hard

copy harus tersimpan dengan baik dan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan.

2) Pemeliharaan Catatan/Rekaman Dokumen dalam bentuk softcopy harus tersimpan di tempat aman.

17

BAB VSERTIFIKAT KOMPETENSI

Sertifikat kompetensi merupakan bentuk pengakuan formal terhadapkompetensi kerja yang dimiliki oleh seorang penera pada jenjang kualifikasiatau unit kompetensi tertentu. Oleh karena itu perlu adanya pengaturanguna memberikan jaminan keamanan terhadap Sertifikat Kompetensi agartidak dipalsukan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidakbertanggung jawab.

A. Penerbitan SertifikatSertifikat Kompetensi dibuat rangkap 3 (tiga) dan didistribusikan sebagaiberikut: asli diberikan kepada asesi, untuk arsip Direktorat Metrologi danarsip Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian.

B. Isi SertifikatSertifikat Kompetensi sekurang-kurangnya memuat:1. Halaman depan:

a. Lambang Garuda Pancasila;b. Kementerian yang bertanggung jawab menerbitkan sertifikat;c. Pernyataan kompeten dalam tugas dan fungsi di bidang

kemetrologian;d. Masa berlakunya sertifikat kompetensi;e. Penetapan kelulusan oleh Panitia Uji Kompetensi;f. Tanda tangan Sekretaris Jenderal selaku pejabat yang bertanggung

jawab atas penerbitan Sertifikat Kompetensi.

2. Halaman belakanga. Tandatangan Kepala Pusat yang bertanggung jawab atas Penetapan

Kompetensi;b. Rincian kompetensi sesuai dengan materi yang lulus dalam uji

kompetensi.

C. Model SertifikatBentuk, warna, jenis dan ukuran huruf serta dimensi SertifikatKompetensi sebagaimana contoh dalam Lampiran 18.

D. Penyerahan Sertifikat KompetensiSertifikat Kompetensi disampaikan kepada Asesi selambat-lambatnya 60(enam puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan melalui:1. Direktur Metrologi, apabila Asesi berasal dari UPT;2. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, apabila Asesi berasal dari

UPTD.

18

BAB VIPENGENDALIAN

Pengendalian terhadap pelaksanaan uji kompetensi menjadi hal yang sangatpenting dalam rangka memberikan jaminan kualitas atas keluaran (output)yang dihasilkan dari pelaksanaan uji kompetensi. Melalui sistempengendalian yang baik akan dihasilkan keputusan uji kompetensi yang sah(valid), dapat dipertanggungjawabkan (reliable) dan berkualitas.

Pengendalian dilaksanakan oleh Ketua melalui proses monitoring, evaluasi,pelaporan dan pemberian sanksi. Melalui monitoring dan evaluasi yangdilakukan secara periodik dapat diperoleh umpan balik atau masukandalam memperbaiki pelaksanaan uji kompetensi sesuai denganperkembangan yang ada.

A. MonitoringMonitoring dilakukan melalui pengamatan terhadap berlangsungnyakegiatan uji kompetensi dari berbagai aspek kegiatan.Monitoring diperlukan untuk memperoleh data yang akurat, melaluidaftar cek uji kompetensi sesuai dengan aspek yang dipersyaratkan.Hasil monitoring yang telah dilakukan sebagai dasar untuk mengevaluasipelaksanaan uji kompetensi.1. Mekanisme Monitoring

a. Langsung (Pengamatan)b. Tidak Langsung (Questionnaire)

2. Aspek-aspek yang dimonitora. Proses pelaksanaan uji kompetensi yang terdiri dari

1) Persiapan2) Pelaksanaan3) Dokumentasi

b. Komponen-komponen uji kompetensi yang terdiri dari:1) Standar Kompetensi Kerja Metrologi2) Asesor Kompetensi3) Asesi4) Materi Uji Kompetensi (MUK)5) Tempat Uji Kompetensi (TUK)6) Biaya Uji Kompetensi (BUK)7) Metoda Uji Kompetensi8) Waktu Uji Kompetensi (WUK)

B. PelaporanSistem pelaporan merupakan bagian dari pengendalian, dimana PPSDMKyang diberi mandat untuk melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi,wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepadaSekretaris Jenderal. Materi laporan meliputi kegiatan uji kompetensisesuai dengan aspek-aspek yang terdapat pada kegiatan monitoring.

19

C. Evaluasi1. Evaluasi dimaksudkan untuk menilai hasil pelaksanaan uji

kompetensi, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuanyang telah ditetapkan.

2. Evaluasi dilakukan oleh Ketua dan bahan evaluasi adalah data darihasil monitoring dan laporan. Dalam pelaksanaan evaluasi perlumemperhatikan hal-hal sebagai berikut:a. Mekanisme monitoring, sebagaimana dimaksud dalam Sub Bab A

pada Huruf b Angka 1.b. Aspek-aspek Monitoring, sebagaimana dimaksud dalam Sub Bab A

pada Huruf b Angka 2.3. Dari hasil evaluasi terhadap proses dan komponen uji kompetensi

diketahui kesesuaian pelaksanaan uji kompetensi dengan petunjukpelaksanaan yang ditetapkan.

4. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk tertulis untuk dipergunakansebagai bahan perbaikan pelaksanaan uji kompetensi.

D. SanksiTim Teknis Uji Kompetensi (TTUK) atau Tim Asesor Kompetensi (TPK)yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan tentang petunjukpelaksanaan uji kompetensi akan dikenakan sanksi dalam bentuk sanksiadministratif, berupa:1. Peringatan Pertama

Peringatan pertama merupakan kategori peringatan ringan dan dibuatdalam bentuk tertulis.a. Peringatan pertama diberikan apabila ditemukan adanya

ketidaksesuaian antara pelaksanaan uji kompetensi denganketentuan yang sudah ditetapkan.

b. Kriteria peringatan pertama adalah ketidaksesuaian yang tidakdisengaja tetapi mempengaruhi kualitas uji kompetensi.

2. Peringatan KeduaPeringatan kedua merupakan kategori peringatan sedang dan dibuatdalam bentuk tertulis.a. Peringatan kedua diberikan terhadap penyimpangan atau

ketidaksesuaian antara ketentuan uji kompetensi yang ada.b. Kriteria peringatan kedua adalah penyimpangan yang disengaja

dan sangat mempengaruhi kualitas uji kompetensi.c. Peringatan kedua juga diberikan apabila tidak mengindahkan 3

(tiga) kali peringatan pertama yang diberikan.d. Sanksi dari peringatan kedua berupa skorsing (penghentian

sementara) kegiatan penyelenggaraan uji kompetensi.

3. Peringatan KetigaPeringatan ketiga merupakan kategori peringatan berat dan dibuatdalam bentuk tertulis.a. Peringatan ketiga diberikan apabila telah diberi peringatan kedua

sebanyak 3 (tiga) kali.b. Sanksi dari peringatan ketiga berupa pencabutan kewenangan

sebagai anggota TTUK maupun TAK.

20

BAB VIIPENUTUP

Dengan diberlakukannya Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi ini,diharapkan dapat mendukung TTUK dan TAK dalam melaksanakan ujikompetensi Penera.

Petunjuk pelaksanaan uji kompetensi ini merupakan pedoman yangbersifat khusus dan dapat dikembangkan pedoman yang lebih teknis danspesifik sesuai dengan kebutuhan.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan pendidikan dan pelatihanberbasis kompetensi dan uji kompetensi di berbagai bidang profesi diIndonesia, Kementerian Perdagangan akan terus memperbaiki danmengembangkan pelaksanaan uji kompetensi ini sesuai kebutuhan.

Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Penera ini memberikankontribusi dan hasil nyata terhadap pengembangan Penera yang kompetendan professional.