KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ... · 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20...

-1-

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 159/HUK/2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015-2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan

Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015

tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun

2015-2019, perlu dilakukan perubahan terhadap

indikator kinerja utama Kementerian Sosial sebagaimana

ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor

188/HUK/2016 tentang Indikator Kinerja Utama

Kementerian Sosial Tahun 2015-2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Sosial tentang tentang Indikator Kinerja Utama

Kementerian Sosial Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005

sampai 2025 (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

-2-

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik




Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4406);


Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614):

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 86);

10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;

-3-

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan

Indikator Kinerja Utama;

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang

Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 346)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Sosial Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang

Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG INDIKATOR

KINERJA UTAMA KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015-2019.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Sosial

Tahun 2015-2019.

KEDUA : Indikator kinerja utama Kementerian Sosial, unit kerja eselon

I, dan satuan kerja eselon II tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri

ini.

-4-

KETIGA : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan dalam sistem

akuntabilitas kinerja dan perencanaan program dan anggaran

di lingkungan Kementerian Sosial.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 188/HUK/2016

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian

Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 November 2019


ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

-5-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL

NOMOR 159/HUK/2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN SOSIAL

TAHUN 2015-2019

A. KEMENTERIAN SOSIAL

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Keterangan

1. Menurunkan jumlah penduduk

miskin dan rentan.

Persentase (%) penurunan jumlah

penduduk miskin.

Untuk mengetahui jumlah penduduk

miskin yang meningkat status sosial

ekonominya melalui intervensi program

Kementerian Sosial.

Persentase (%) penurunan jumlah

penduduk rentan.

Untuk mengetahui jumlah penduduk

rentan yang meningkat taraf

kesejahteraannya melalui intervensi

program Kementerian Sosial.

-6-

B. SEKRETARIS JENDERAL

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Keterangan

1. Terwujudnya good government

Kementerian Sosial melalui

kebijakan yang mendukung

penyelenggaraan kesejahteraan

sosial yang profesional.

Nilai penerapan reformasi birokrasi

Kementerian Sosial.

Untuk mengetahui implementasi reformasi

birokrasi Kementerian Sosial.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas

laporan keuangan.

Untuk mengetahui hasil penilaian laporan

keuangan Kementerian Sosial.

Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian

Sosial.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas

kinerja Kementerian Sosial.

Nilai kepuasan stakeholder. Untuk mengetahui kepuasan stakeholder

atas layanan Kementerian Sosial.

-7-

C. BIRO PERENCANAAN

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan

1. Perencanaan dan penganggaran

yang akuntabel.

Tingkat kesesuaian rencana program dan

kegiatan dengan dokumen perencanaan.

Melihat kesesuaian rencana

program/kegiatan unit kerja dengan

dokumen perencanaan yang menjadi

acuan.

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

Kementerian Sosial.

Hasil evaluasi implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi.

Jumlah satuan kerja pusat/ provinsi/

kabupaten/kota yang memanfaatkan

kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan

sosial.

Melihat jumlah satuan kerja pusat/

provinsi/ kabupaten/kota yang

memanfaatkan kebijakan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial.

Jumlah kerja sama luar negeri yang

ditindaklanjuti. -

-8-

D. BIRO KEPEGAWAIAN


1. Terselenggaranya tata kelola

organisasi dan penataan sumber

daya manusia yang efektif.

Nilai capaian reformasi birokrasi bidang

penataan sistem manajemen sumber daya

manusia.

-


penataan dan penguatan organisasi. -


penataan tata laksana. -

E. BIRO KEUANGAN


1. Terwujudnya pengelolaan

keuangan yang akuntabel.

Indeks opini Badan Pemeriksa Keuangan

atas laporan keuangan. -

-9-

F. BIRO UMUM


1. Tercapainya kegiatan

administrasi umum dan sistem

pengelolaan aset barang milik

negara.

Persentase (%) ketepatan waktu

penyusunan rencana kebutuhan barang

milik negara Kementerian Sosial.

-

Nilai hasil audit kearsipan dari Arsip

Nasional Republik Indonesia (ANRI). -

G. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT


1. Tersedianya layanan informasi

dan komunikasi kehumasan

yang optimal.

Persentase (%) sentimen negatif dari media

massa dan media sosial. -

Indek kepuasan atas layanan kehumasan

Kementerian Sosial. -

H. BIRO HUKUM


1. Meningkatnya kualitas produk

hukum dan penanganan

kasus/perkara hukum.

Nilai capaian area perubahan penataan

peraturan perundang-undangan. -

Jumlah kasus hukum yang ditangani. -

-10-

I. PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL


1. Tersedianya data kesejahteraan

sosial yang mutakhir.

Tersedianya data kesejahteraan sosial

yang termutakhirkan. -

Meningkatnya kepuasan konsumen

terhadap layanan data. -

Jumlah kabupaten/kota yang

memperbaharui data. -

J. INSPEKTORAT JENDERAL


1. Terwujudnya clean government


kebijakan pengawasan internal

berbasis risiko.

Persentase (%) batas materialitas temuan

pengawasan eksternal dari total realisasi

anggaran Kementerian Sosial.

Untuk mengetahui batas materialitas temuan

pengawasan eksternal melalui intervensi total

realisasi anggaran Kementerian Sosial

Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah.

Untuk mengetahui tingkat kapabilitas Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian

Sosial.

Tingkat maturitas Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Kementerian Sosial.

Untuk mengetahui ukuran kualitas

penyelenggaraan pengendalian intern

pemerintah tingkat Kementerian Sosial.

-11-

K. INSPEKTORAT BIDANG REHABILITASI SOSIAL





berbasis risiko mitra kerja

Inspektorat Bidang Rehabilitas

Sosial.

Batas materialitas temuan pengawasan

eksternal dan total realisasi anggaran

lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi

Sosial.

-

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja lingkup

mitra kerja Inspektorat Bidang Rehabilitas

Sosial.

-

L. INSPEKTORAT BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL


1 Terwujudnya clean government




Inspektorat Bidang

Perlindungan dan Jaminan

Sosial.



lingkup Inspektorat Bidang Perlindungan

dan Jaminan Sosial.

-


mitra kerja Inspektorat Bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial.

-

-12-

M. INSPEKTORAT BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN






Inspektorat Bidang

Pemberdayaan Sosial dan

Penanganan Fakir Miskin.



lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan

Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

-


mitra kerja Inspektorat Bidang

Pemberdayaan Sosial dan Penanganan

Fakir Miskin.

-

N. INSPEKTORAT BIDANG PENUNJANG


1 Terwujudnya clean government




Inspektorat Bidang Penunjang.



lingkup Inspektorat Bidang Penunjang.

-


mitra kerja Inspektorat Bidang Penunjang. -

-13-

O. DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL


1. Meningkatnya kemampuan

keluarga miskin dalam mencapai

taraf kesejahteraan sosial yang

lebih baik.

Persentase (%) keluarga miskin yang

meningkat kemampuannya dalam

mencapai taraf kesejahteraan yang lebih

baik.

Untuk mengetahui peningkatan

kemampuan keluarga miskin yang

meningkat kemampuannya melalui

intervensi taraf kesejahteraan sosial yang

lebih baik.


bertahan hidup korban bencana

dalam pemenuhan kebutuhan

dasar dalam kondisi guncangan

dan kerentanan sosial.

Persentase (%) korban bencana yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga

mampu bertahan hidup.

Untuk mengetahui jumlah korban bencana

yang mampu bertahan hidup melalui

intervensi terpenuhi kebutuhan dasarnya.

-14-

P. DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA


1.

Meningkatnya akses keluarga

miskin dalam pemenuhan

kebutuhan dasar

Persentase (%) keluarga penerima manfaat

Program Keluarga Harapan yang

mendapatkan akses program

komplementaritas perlindungan sosial yang

komprehensif.

-


yang dapat mengakses layanan kebutuhan

dasar.

-


yang meningkat kemampuannya melalui

Family Development Session.

-

-15-

Q. DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM




alam.

Persentase (%) korban bencana alam yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat

darurat bencana.

-

Persentase (%) korban bencana alam yang

mendapat layanan dukungan psikososial

pada saat dan setelah tanggap darurat

bencana.

-

R. DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL




sosial.

Persentase (%) korban bencana sosial yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat

tanggap darurat bencana.

-

Persentase (%) korban bencana sosial yang

mendapat layanan dukungan psikososial

pada saat dan setelah tanggap darurat

bencana.

-

-16-

S. DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL


1. Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam


sosial.

Persentase (%) potensi sumber

kesejahteraan sosial yang berperan aktif

dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial.

Untuk mengetahui potensi sumber

kesejahteraan sosial yang berpartisipasi

dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial.

T. DIREKTORAT KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL


1. Meningkatnya keterlibatan

pihak-pihak dalam pelestarian

nilai-nilai kepahlawanan,

keperintisan, dan

kesetiakawanansosial.

Persentase (%) peningkatan jumlah pihak-

pihak yang terlibat dalam kegiatan

pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,

keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

-

-17-

U. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN, KELUARGA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT


1. Meningkatnya peran aktif

potensi sumber kesejahteraan

sosial perorangan dalam


sosial.

Persentase (%) jumlah potensi sumber

kesejahteraan sosial perorangan yang

terlibat dalam upaya penyelenggaraan


Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,

Pekerja Sosial Masyarakat, dan Pekerja

Sosial.

2. Meningkatnya peran aktif

potensi sumber kesejahteraan

sosial kelembagaan dalam


sosial.

Persentase (%) jumlah potensi sumber

kesejahteraan sosial kelembagaan yang

terlibat dalam upaya penyelenggaraan


Lembaga Konsultasi Kesejahteraan

Keluarga, Lembaga Konsultasi Peduli

Keluarga, Karang Taruna, Lembaga

Kesejahteraan Sosial, Forum Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan Kesejahteraan

Sosial, Sistem Layanan Rujukan Terpadu,

dan Pusat Kesejahteraan Sosial.

-18-

V. DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL


1. Terwujudnya pelayanan prima

dalam pemberian perijinan serta

pemanfaatan pengumpulan

uang atau barang dan undian

gratis berhadiah.

Jumlah penyelenggara pengumpulan uang

atau barang dan undian gratis berhadiah

yang memiliki izin penyelenggaraan. -

2. Pemanfaatan sumber dana

bantuan sosial untuk


sosial.

Persentase (%) bantuan sosial dalam

bentuk uang dan barang yang

dimanfaatkan untuk penyelenggaraan


-

W. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL


1. Meningkatnya kualitas hidup

warga Komunitas Adat

Terpencil.

Persentase (%) warga Komunitas Adat

Terpencil yang memanfaatkan bantuan

kebutuhan dasar.

-

Persentase (%) warga Komunitas Adat

Terpencil yang memperoleh hak-hak sipil. -

-19-

X. DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN



keluarga miskin dalam

pemenuhan kebutuhan dasar.


berkurang beban pengeluarannya melalui

keuangan inklusi.

Melalui Bantuan Sosial Pangan dengan

target capaian 64,64 % (enam puluh empat

koma enam empat persen), dengan

populasi 15,6 juta (lima belas koma enam

juta) keluarga penerima manfaat.


meningkat produktivitas sosial

ekonominya.

Melalui Bantuan Sosial Usaha Ekonomi

Produktif /Kelompok Usaha Bersama

dengan target capaian 0,76 % (nol koma

tujuh enam persen), dengan populasi 15,6

juta (lima belas koma enam juta) keluarga

penerima manfaat.


meningkat kualitas lingkungan rumah

tinggal.

Melalui Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial

Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana

Prasarana Lingkungan dengan target

capaian 0,69 % (nol koma enam sembilan

persen), dengan populasi 15,6 juta (lima

belas koma enam juta) keluarga penerima

manfaat.

-20-

Y. DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN


1. Meningkatnya akses keluarga

fakir miskin dalam pemenuhan

kebutuhan dasar melalui

pemberdayaan Usaha Ekonomi

Produktif di perdesaan

Persentase (%) keluarga fakir miskin di

perdesaan yang berkurang beban

pengeluarannya melalui Bantuan Sosial

Pangan berupa Bantuan Pangan Non Tunai

dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera.

-

Persentase keluarga fakir miskin di

perdesaan yang meningkat produktivitas

sosial ekonominya melalui Kelompok

Usaha Bersama.

-

Persentase keluarga fakir miskin di

perdesaan yang meningkat kualitas

lingkungan rumah tinggal melalui

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak

Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

-

-21-

Z. DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN






Produktif di perkotaan.


perkotaan yang berkurang beban




-


perkotaan yang meningkat produktivitas

sosial ekonominya melalui Kelompok

Usaha Bersama.

-

-22-

AA. DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN PESISIR, PULAU-PULAU KECIL, DAN PERBATASAN ANTAR NEGARA






Produktif di pesisir, pulau-pulau

kecil & perbatasan antar negara.

Persentase keluarga fakir miskin di pesisir,

pulau-pulau kecil & perbatasan antar

negara yang berkurang beban




-


pulau-pulau kecil dan perbatasan antar

negara yang meningkat produktivitas sosial

ekonominya melalui Kelompok Usaha

Bersama.

-


pulau-pulau kecil & perbatasan antar

negara yang meningkat kualitas

lingkungan rumah tinggal melalui

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak

Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

-

-23-

BB. DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL


1. Meningkatnya keberfungsian

sosial penyandang masalah


Persentase (%) penyandang masalah

kesejahteraan sosial yang meningkat

keberfungsian sosialnya.

1. Persentase (%) penyandang masalah

kesejahteraan sosial yang mampu

memenuhi kebutuhan sehari-hari.



mengatasi masalah sosial yang

dihadapi.



menampilkan peran dalam lingkungan

sosialnya.



mengembangkan dan mengaktualisasi

diri.

-24-

CC. DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA


1. Terwujudnya keberfungsian sosial

korban penyalahgunaan NAPZA.

Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA

yang meningkat keberfungsian Sosialnya.

1. Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA

yang mampu memenuhi kebutuhan

sehari-hari.


yang mampu mengatasi masalah sosial

yang dihadapi.


yang mampu menampilkan peran dalam

lingkungan sosialnya.


yang mampu mengembangkan diri.

-25-

DD. DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan

1. Terwujudnya keberfungsian sosial

lanjut usia.

Jumlah lanjut usia yang meningkat


1. Jumlah lanjut usia yang meningkat

derajat kesehatannya.


aktivitas produktifnya.


hubungan sosial dan komunikasi.

4. Jumlah lanjut usia yang mampu


-26-

EE. DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ANAK


1. Terwujudnya keberfungsian

sosial anak.

Jumlah anak yang meningkat


1. Jumlah anak yang meningkat derajat

kesehataanya.

2. Jumlah anak yang meningkat aktivitas

produktifnya.

3. Jumlah anak yang meningkat hubungan

sosial dan komunikasi.

4. Jumlah anak yang mampu memenuhi

kebutuhan sehari-hari.

-27-

FF. DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG



sosial tuna sosial dan korban

perdagangan orang.

Jumlah tuna sosial dan korban

perdagangan orang yang meningkat


1. Jumlah tuna sosial dan korban

perdagangan orang yang mampu




mengatasi masalah sosial yang dihadapi.



menampilkan peran dalam lingkungan

sosialnya.



mengembangkan diri.

-28-

GG. DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS



sosial penyandang disabilitas.

Jumlah penyandang disabilitas yang

meningkat keberfungsian sosialnya.

1. Jumlah penyandang disabilitas yang

mampu memenuhi kebutuhan sehari-

hari.


mampu mengatasi masalah sosial yang

dihadapi.


mampu menampilkan peran dalam

lingkungan sosialnya.


mampu mengembangkan diri.

-29-

HH. BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL


1. Meningkatnya kompetensi sumber

daya manusia kesejahteraan sosial.

Persentase (%) sumber daya manusia kesejahteraan

sosial yang bersertifikasi. -

2. Meningkatnya lembaga

kesejahteraan sosial yang kapabel.

Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang

terakreditasi. -

II. SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL


1. Meningkatnya ketatalaksanaan dan

kelembagaan pendidikan dan

penelitian kesejahteraan sosial yang

dikelola secara terpadu.

Meningkatnya koordinasi dalam penyusunan program

dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

yang akurat dan inovatif.

-

Terciptanya sistem pengelolaan keuangan yang baik

di lingkungan Sekretariat Badan Pendidikan,

Penelitian dan Penyuluhan Sosial.

Meningkatnya pengelolaan, kepegawaian,

kerumahtanggaan dan urusan tata usaha

Meningkatnya penataan dan tata laksana organisasi,

penyusunan peraturan perundang-undangan,

bantuan hukum serta urusan hubungan masyarakat.

-30-

JJ. PUSAT PENYULUHAN SOSIAL


1. Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam


sosial.

Persentase (%) partisipasi masyarakat

dalam penyuluhan sosial. -

Persentase (%) kabupaten/kota yang

berpartisipasi dalam penyuluhan sosial

mandiri.

-

KK. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL


1. Meningkatnya kualitas dan

kuantitas hasil penelitian yang

dimanfaatkan dalam perumusan

kebijakan kesejahteraan sosial.

Persentase (%) hasil penelitian yang

dimanfaatkan oleh unit terkait. -

Persentase (%) rekomendasi litbang yang

mendasari perumusan kebijakan. -

-31-

LL. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL


1. Terselenggaranya pendidikan dan

pelatihan kesejahteraan sosial

yang bermutu.

Jumlah aparatur kesejahteraan sosial yang

telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. -

Jumlah tenaga kesejahteraan sosial

masyarakat yang telah mengikuti

pendidikan dan pelatihan.

-

Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan

kesejahteraan sosial yang telah terstandar. -

Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan

kesejahteraan sosial yang telah

terakreditasi.

-32-

MM. PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DAN PENYULUH SOSIAL


1. Meningkatnya lembaga

kesejahteraan sosial yang

terakreditasi.

Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang

terakreditasi. -

2. Meningkatnya pekerja sosial

profesional, penyuluh sosial, dan

tenaga kesejahteraan sosial yang

tersertifikasi.

Jumlah pekerja sosial profesional,

penyuluh sosial dan tenaga kesejahteraan

sosial yang bersertifikasi. -


ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ... · 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20...

Documents

Transcript of KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ... · 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20...