KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ......Sipil yang akan mengikuti pelatihan struktural di...

- 1 -

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 162/HUK/2019

TENTANG

PANDUAN SELEKSI CALON PESERTA PELATIHAN STRUKTURAL

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia

di lingkungan Kementerian Sosial diperlukan seleksi bagi

setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti

pelatihan struktural;

b. bahwa untuk melaksanakan seleksi bagi Pegawai Negeri

Sipil yang akan mengikuti pelatihan struktural di

lingkungan Kementerian Sosial, perlu disusun panduan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Menteri Sosial tentang Panduan Seleksi Calon

Peserta Pelatihan Struktural di Lingkungan Kementerian

Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 86);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor

20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia


6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6

Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional

Tingkat I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 603);

7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia


8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2

Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional

Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 149);


15 Tahun 2019 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1090);

- 3 -


16 Tahun 2019 Pelatihan Kepemimpinan Administrator

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1091);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PANDUAN

SELEKSI CALON PESERTA PELATIHAN STRUKTURAL BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

SOSIAL.

KESATU : Menetapkan Panduan Seleksi Calon Peserta Pelatihan

Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian

Sosial dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

KEDUA : Panduan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU merupakan acuan dalam seleksi calon peserta

pelatihan struktural bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Kementerian Sosial.

KETIGA : Panduan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU terdiri atas:

a. pendahuluan;

b. persyaratan peserta dan mekanisme seleksi;

c. kriteria penilaian seleksi;

d. penetapan hasil seleksi; dan

e. penutup.

KEEMPAT : Panduan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA digunakan untuk pelatihan struktural

kepemimpinan:

a. madya

b. pratama;

c. administrator; dan

d. pengawas.

- 4 -

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Desember 2019


ttd

JULIARI P BATUBARA

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 162/HUK/2019

TENTANG

PANDUAN SELEKSI CALON PESERTA

PELATIHAN STRUKTURAL BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada sistem manajemen kepegawaian, pejabat struktural eselon I, II,

III, dan IV sesuai dengan tingkat kewenangannya memainkan peranan

yang strategis dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia.

Keberhasilan suatu instansi pemerintah akan ditentukan oleh para

pejabat struktural yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik

dan optimal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, menuntut

kemampuan dan keterampilan kepemimpinan yang tinggi dalam

mengelola seluruh potensi dan sumber daya yang ada serta dalam

memimpin dan mengelola seluruh pemangku kepentingan.

Untuk dapat membentuk sosok pejabat struktural seperti tersebut,

diperlukan sebuah penyelenggaraan pelatihan struktural yang inovatif,

yang mana penyelenggaraan pelatihan struktural tersebut memungkinkan

peserta mampu menerapkan kompetensi yang telah dimilikinya, yaitu

menjadi pemimpin birokrasi yang mampu merencanakan, melakukan,

memimpin, dan menjamin keberlangsungan perubahan secara

berintegritas, yang diindikasikan dengan kemampuan berakuntabilitas,

kompeten di bidangnya, menjunjung tinggi etika profesi, sosial dan

masyarakat, serta bersih atau tidak korupsi.

Untuk meningkatkan kualitas lulusan pelatihan struktural, maka

diperlukan suatu mekanisme seleksi untuk memperoleh calon peserta

pelatihan struktural yang siap dan optimal dalam proses pembelajaran.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu disusun suatu panduan seleksi

calon peserta pelatihan struktural.

- 6 -

B. Maksud dan Tujuan

1. Penyelenggaraan seleksi calon peserta pelatihan struktural diatur

dengan maksud untuk lebih menjamin sistem pembinaan

kepegawaian yang berdasar pada prinsip profesionalisme,

keterbukaan, tidak diskriminatif, dan berbasis kompetensi.

2. Tujuan disusunnya panduan seleksi calon peserta pelatihan

struktural adalah untuk memberikan panduan bagi Tim Seleksi

Peserta Diklat Instansi (TSPDI) Kementerian Sosial tentang

pelaksanaan seleksi, yaitu pada proses perencanaan, penjaringan,

penetapan dan pemanggilan calon peserta pelatihan struktural.

C. Sasaran

Sasaran dari seleksi calon peserta pelatihan struktural adalah para

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Sosial yang telah

memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan struktural pada

tingkatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-

undangan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup seleksi adalah bahan administrasi dari profil pegawai,

berupa surat pengusulan, batas usia pensiun (BUP), pangkat, jabatan,

latar belakang pendidikan formal, nilai prestasi kerja pegawai, Surat

Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL), surat pernyataan tidak

sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, serta bukti

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), atau Laporan

Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

E. Pengertian Umum

1. Panduan Seleksi Calon Peserta Pelatihan Struktural ini merupakan

acuan bagi Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) dalam

melaksanakan seleksi terhadap PNS di lingkungan Kementerian

Sosial yang akan mengikuti pelatihan struktural.

2. Pelatihan struktural kepemimpinan madya yang selanjutnya disebut

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I atau nama lain yang

sejenis atau yang sederajat dengan itu sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

- 7 -

3. Pelatihan struktural kepemimpinan pratama yang selanjutnya

disebut Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II atau nama lain

yang sejenis atau yang sederajat dengan itu sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan.

4. Pelatihan struktural kepemimpinan administrator yang selanjutnya

disebut Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau nama lain yang



5. Pelatihan struktural kepemimpinan pengawas yang selanjutnya

disebut Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atau nama lain yang



6. Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi yang selanjutnya disebut TSPDI

adalah unsur Tim Evaluasi Kinerja PNS (TEK PNS), unsur Biro

Organisasi dan Kepegawaian, unsur Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Kesejahteraan Sosial (Pusdiklat Kesos), dan unsur unit kerja lain

yang membidangi kepegawaian, yang ditetapkan oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian, yang bertugas memberi masukan kepada

pejabat pembina kepegawaian tentang PNS yang memenuhi syarat

untuk ditetapkan dan ditugaskan mengikuti:

a. pelatihan struktural kepemimpinan madya atau nama lain yang

sejenis atau yang sederajat dengan itu sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan;

b. pelatihan struktural kepemimpinan pratama atau nama lain


dalam peraturan perundang-undangan;

c. pelatihan struktural kepemimpinan administrator atau nama

lain yang sejenis atau yang sederajat dengan itu sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau

d. pelatihan struktural kepemimpinan pengawas atau nama lain


dalam peraturan perundang-undangan.

7. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang menggambarkan jenis

dan jumlah jabatan secara vertikal maupun horizontal menurut

struktur kewenangan tugas dan tanggung jawab jabatan.

- 8 -

8. Perencanaan dan Penjaringan Calon Peserta Seleksi adalah

inventarisasi PNS yang perlu mengikuti seleksi berdasarkan peta

jabatan dan kebutuhan pengisian jabatan.

9. Proses seleksi adalah kegiatan evaluasi terhadap kelayakan PNS

untuk mengikuti pelatihan struktural tingkat tertentu yang terdiri

dari seleksi administrasi kepegawaian.

10. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja.

11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah

sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan

pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah

sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

- 9 -

BAB II

PERSYARATAN PESERTA DAN MEKANISME SELEKSI

A. Persyaratan Peserta Seleksi Calon Peserta Pelatihan Struktural

Peserta seleksi calon peserta pelatihan struktural adalah sebagai berikut:

1. Peserta seleksi calon peserta pelatihan struktural kepemimpinan

madya adalah PNS yang akan atau telah menduduki JPT Madya atau

jabatan struktural eselon I.


pratama adalah PNS yang akan atau telah menduduki JPT Pratama

atau jabatan struktural eselon II.


administrator adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan

Administrator atau jabatan struktural eselon III.


pengawas adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan

Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.

Persyaratan peserta seleksi:

1. Pelatihan Struktural Madya

a. PNS dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah pembina

utama muda (IV/c) atau Jabatan Fungsional yang setara dengan

pangkat dan golongan ruang dimaksud;

b. PNS dengan jabatan paling rendah JPT Pratama atau JF yang

setara dengan JPT Pratama dimaksud;

c. diusulkan secara tertulis oleh Sekretaris Unit Kerja Eselon I atau

Kepala Unit Kerja Eselon II untuk Sekretariat Jenderal;

d. batas usia paling tinggi sebagai berikut:

1) 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun JPT bagi calon

peserta yang masih menduduki JPT Pratama atau JF yang

setara; atau

2) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun JPT bagi calon

Peserta yang telah menduduki JPT Madya atau JF yang

setara;

e. pendidikan minimal S1/D IV;

f. nilai prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir minimal

bernilai baik;

- 10 -

g. telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.

II atau setara dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan

dan Pelatihan (STTPL);

h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau

berat dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat pembina

kepegawaian;

i. menyerahkan bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN).

2. Pelatihan Struktural Pratama

a. PNS dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pembina

Tingkat I (IV/b) atau jabatan fungsional yang setara dengan


b. PNS dengan jabatan paling rendah Jabatan Administrator atau

JF yang setara;



d. batas usia paling tinggi sebagai berikut :

1) 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun Jabatan

Administrator bagi calon peserta yang sedang menduduki

JA/JF yang setara; atau

2) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun JPT Pratama bagi

calon Peserta yang telah menduduki JPT Pratama atau JF

yang setara;



bernilai baik;

g. telah mengikuti dan lulus pelatihan administrator atau setara

dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

(STTPL);


berat dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Sekretaris Unit

Kerja Eselon I atau Kepala Unit Kerja Eselon II untuk Sekretariat

Jenderal;


Negara (LHKPN).

- 11 -

3. Pelatihan Struktural Administrator

a. PNS dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata

Tingkat I (III/d) atau Jabatan Fungsional yang setara dengan


b. PNS dengan jabatan paling rendah Jabatan Pengawas atau JF

yang setara;




1) 8 (delapan) tahun sebelum batas usia pensiun Jabatan

Administrator bagi calon peserta yang sedang menduduki

Jabatan Pengawas/JF yang setara; atau

2) 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun Jabatan

Administrator bagi calon Peserta yang telah menduduki

Jabatan Administrator/JF yang setara; dan



bernilai baik;

g. telah mengikuti dan lulus pelatihan pengawas atau setara

dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

(STTPL);




Jenderal;


Negara (LHKASN).

4. Pelatihan Struktural Pengawas

a. PNS dengan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dibuktikan

dengan Surat Keputusan Pengangkatan PNS (SK PNS);

b. PNS dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata

Muda Tingkat I (III/b) atau Jabatan Fungsional yang setara

dengan pangkat dan golongan ruang dimaksud;




- 12 -

1) 10 (sepuluh) tahun sebelum batas usia pensiun bagi calon

peserta yang masih menduduki Jabatan Pelaksana atau JF

yang setara dengan Jabatan Pelaksana; atau

2) 8 (delapan) tahun sebelum batas usia pensiun bagi calon

peserta yang telah menduduki Jabatan Pengawas atau JF

yang setara dengan Jabatan Pengawas.



bernilai baik;

g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau



Jenderal;

h. menyerahkan bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKASN).

B. MEKANISME SELEKSI

1. Perencanaan dan penjaringan calon peserta seleksi pelatihan

struktural didasarkan pada peta jabatan dan proyeksi

kebutuhan pengisian jabatan serta terkait dengan pembinaan

dan pengembangan karier sehingga dihasilkan daftar

inventarisasi calon peserta pelatihan struktural tingkat tertentu.

a. Perencanaan seleksi dilakukan pada bulan Januari tahun

anggaran berjalan.

b. Penjaringan calon peserta seleksi dilakukan dalam rangka

menyiapkan calon peserta: Pelatihan Kepemimpinan

Nasional Tingkat I, Pelatihan Kepemimpinan Nasional

Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator,

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Diklat Program

Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhannas, Diklat

Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) Lemhannas,

Reform Leader Academy LAN RI, atau dengan nama lain

atau yang setara.

c. Waktu pelaksanaan proses seleksi selama 1 (satu) bulan

sejak tanggal surat pengumuman tentang pelaksanaan

proses seleksi diedarkan pada Sekretaris Unit Kerja Eselon I

- 13 -

dan pada Kepala Unit Kerja Eselon II di Sekretariat

Jenderal.

2. Pelaksanaan seleksi calon peserta pelatihan struktural

dilakukan oleh TSPDI.

3. Seleksi calon peserta pelatihan struktural dilakukan dalam 2

(dua) tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap seleksi

persyaratan administrasi, dan tahap kedua adalah tahap

pembobotan, bagi calon peserta yang tidak memenuhi salah satu

persyaratan administrasi, dinyatakan tidak lolos seleksi

administrasi serta tidak berhak untuk mengikuti tahap

pembobotan.

4. Bagi calon peserta yang sudah menduduki jabatan struktural,

hanya dilakukan seleksi administratif.

- 14 -

BAB III

KRITERIA PENILAIAN SELEKSI

Penilaian terhadap unsur kesesuaian persyaratan administratif meliputi

komponen: surat pengusulan, batas usia pensiun (BUP), pangkat, jabatan,

latar belakang pendidikan formal, nilai prestasi kerja pegawai, Surat Tanda

Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL), surat pernyataan tidak sedang

menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, serta bukti Laporan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Adapun bobot penilaiannya adalah sebagai berikut:

1. Bobot penilaian terhadap seleksi administrasi adalah 40% (empat puluh

persen), sedangkan bobot penilaian terhadap hasil uji kompetensi 60%

(enam puluh persen).

2. Keluaran penilaian adalah memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi

syarat (TMS).

A. Kriteria Pembobotan

No Bidang Bobot

1 Seleksi Administrasi 40 %

2 Hasil Uji Kompetensi 60 %

Jumlah 100%

B. Seleksi Persyaratan Administrasi

Seleksi persyaratan administrasi terdiri atas :

1. Seleksi administrasi bagi calon peserta pelatihan struktural

kepemimpinan madya:

No Syarat Administrasi Penilaian

MS* TMS*

01 02 03 04

1 Pangkat/Golongan minimal Pembina Utama

Muda / IV-c (melampirkan foto kopi SK).

2 Jabatan paling rendah JPT Pratama atau JF yang

setara dengan JPT Pratama dimaksud (melampirkan foto kopi SK).

3 Surat Pengusulan Calon Peserta Pelatihan dari Sekretaris Unit Kerja Eselon I atau Kepala Unit Kerja Eselon II bagi Unit Kerja Sekretariat

Jenderal.

- 15 -

4 Batas usia paling tinggi sebagai berikut: 1. 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun JPT

bagi calon peserta yang masih menduduki JPT

Pratama atau JF yang setara; atau

2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun JPT

bagi calon Peserta yang telah menduduki JPT

Madya atau JF yang setara;

5 Pendidikan minimal S1/DIV (melampirkan Foto

kopi ijazah).

6 Semua unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2

(dua) tahun terakhir minimal bernilai Baik (melampirkan foto kopi Nilai Prestasi Kerja Pegawai).

7 Telah lulus Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama atau nama lain yang sama dengan itu,

dengan melampirkan foto kopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).

8 Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Sekretaris Unit Kerja

Eselon I atau Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk Sekretariat Jenderal

9 Memiliki bukti kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru

(melampirkan foto kopi.

2. Seleksi Administrasi bagi Calon Peserta Pelatihan Struktural

Kepemimpinan Pratama:

3. N

o Syarat Administrasi

Penilaian

MS* TMS*

01 02 03 04

1 Pangkat/Golongan minimal Pembina Tingkat I/

IV-b (melampirkan foto kopi SK).

2 Jabatan paling rendah Jabatan Administrator

atau JF yang setara dengan Jabatan Administrator dimaksud (melampirkan foto kopi SK).

3 Surat Pengusulan Calon Peserta Pelatihan dari Sekretaris Unit Kerja Eselon I atau Kepala Unit

Kerja Eselon II bagi Unit Kerja Sekretariat Jenderal.

4 Batas usia paling tinggi sebagai berikut : 1. 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun

Jabatan Administrator bagi calon peserta yang

sedang menduduki JA/JF yang setara; atau

2. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun JPT Pratama bagi calon Peserta yang telah

menduduki JPT Pratama atau JF yang setara;

5 Pendidikan minimal S1/DIV (melampirkan Foto

kopi ijazah).

- 16 -

6 Semua unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai Baik

(melampirkan foto kopi Nilai Prestasi Kerja Pegawai).

7 Telah lulus Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator atau nama lain yang sama dengan itu, dengan melampirkan foto kopi Surat Tanda

Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).

8 Tidak sedang menjalani hukuman disiplin

tingkat sedang atau berat dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Sekretaris Unit Kerja Eselon I atau Kepala Unit Kerja Eselon II untuk

Sekretariat Jenderal

9 Memiliki bukti kepatuhan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru (melampirkan foto kopi.


Kepemimpinan Administrator:

4. N


Penilaian

MS* TMS*

01 02 03 04

1 Pangkat/Golongan minimal Penata Tingkat I/ III-d (melampirkan foto kopi SK).

2 Jabatan paling rendah Jabatan Pengawas atau JF yang setara dengan Jabatan Pengawas dimaksud (melampirkan foto kopi SK).

3 Surat Pengusulan Calon Peserta Pelatihan dari Sekretaris Unit Kerja Eselon I atau Kepala Unit

Kerja Eselon II bagi Unit Kerja Sekretariat Jenderal.

4 Batas usia paling tinggi sebagai berikut : 1. 8 (delapan) tahun sebelum batas usia pensiun

Jabatan Administrator bagi calon peserta yang

sedang menduduki Jabatan Pengawas/JF yang

setara; atau

2. 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun Jabatan Administrator bagi calon Peserta yang

telah menduduki Jabatan Administrator/JF yang setara;

5 Pendidikan minimal S1/DIV (melampirkan Foto kopi ijazah).

6 Semua unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai Baik (melampirkan foto kopi Nilai Prestasi Kerja

Pegawai).

7 Telah lulus Pelatihan Struktural Kepemimpinan

Pengawas atau nama lain yang sama dengan itu, dengan melampirkan foto kopi Surat Tanda

Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).

- 17 -

8 Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dibuktikan dengan

Surat Pernyataan dari Sekretaris Unit Kerja Eselon I atau Kepala Unit Kerja Eselon II untuk Sekretariat Jenderal

9 Memiliki bukti kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKASN)

terbaru (melampirkan foto kopi.


Kepemimpinan Pengawas:

5. N


Penilaian

MS* TMS*

01 02 03 04

1 PNS dengan pengalaman kerja minimal 2 (dua)

tahun (melampirkan foto kopi SK).

2 Pangkat/Golongan minimal Penata Muda Tingkat

I/ III-b (melampirkan foto kopi SK).

3 Jabatan Pelaksana atau JF dengan Jabatan Ahli

Pertama (melampirkan foto kopi SK).

4 Surat Pengusulan Calon Peserta Pelatihan dari

Sekretaris Unit Kerja Eselon I atau Kepala Unit Kerja Eselon II bagi Unit Kerja Sekretariat Jenderal.

5 Usia paling tinggi 11 (sebelas) tahun sebelum BUP (Batas Usia Pensiun) Jabatan Pengawas.

6 Pendidikan minimal S1/DIV (melampirkan Foto kopi ijazah).

7 Semua unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai Baik (melampirkan foto kopi Nilai Prestasi Kerja

Pegawai).

8 Tidak sedang menjalani hukuman disiplin

tingkat sedang atau berat dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Sekretaris Unit Kerja

Eselon I atau Kepala Unit Kerja Eselon II untuk Sekretariat Jenderal

9 Memiliki bukti kepatuhan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKASN) terbaru (melampirkan foto kopi.

Keterangan:

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Peserta seleksi yang tidak memenuhi salah satu persyaratan administrasi

dinyatakan tidak lolos seleksi administasi serta tidak berhak untuk

mengikuti pembobotan selanjutnya. Jika memenuhi persyaratan

administrasi akan dilakukan skoring dengan pertimbangan kuota

penyelenggaraan diklat. Adapun proses skoring-nya dengan ketentuan

sebagai berikut:

- 18 -

1. Pelatihan Struktural Kepemimpinan Madya:

No Item Penilaian Skor Bobot Nilai

Diperoleh

01 02 03 04 05

1. Usia 5 tahun sebelum BUP JPT

Pratama dengan ketentuan untuk:

a. 51 s.d 55 tahun 8

20% b. 45 s.d. 50 tahun 9

c. Kurang dari 45 tahun 10

2. Pangkat/Golongan dengan ketentuan:

a. Pembina Utama Muda/ IV-c 8

20%

b. Pembina Utama Madya/ IV-d 9

c. Pembina Utama/ IV-e 10

3. Pendidikan Formal dengan

ketentuan :

a. S1/D4 7

20% b. S2/SP1 10

c. S3 15

4. Pengalaman jabatan

struktural/fungsional yang setara

secara kumulatif dengan ketentuan:

a. Akumulatif 0 (nol) s.d.1 (satu)

tahun 1

20%

b. Akumulatif lebih dari 1 (satu) s.d.

3 (tiga) tahun 3

c. Akumulatif lebih dari 3 (tiga)

tahun 5

5. Nilai prestasi kerja dengan

ketentuan:

a. Baik (76 s.d. 79) 5

20%

b. (80 s.d. 83) 7

c. (84 s.d. 87) 10

d. (88 s.d. 90,9) 15

e. Sangat Baik (91 ke atas) 20

- 19 -

2. Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama:


Diperoleh

01 02 03 04 05

1. Usia 5 tahun sebelum BUP Jabatan

Administrator, dengan ketentuan

untuk:


20% b. 41 s.d. 46 tahun 9



a. Pembina/ IV-a 6

20%

b. Pembina Tingkat I/ IV-b 7

c. Pembina Utama Muda/ IV-c 8

d. Pembina Utama Madya/ IV-d s.d

IV-e

10


ketentuan :

a. S1/D4 7

20% b. S2/SP1 10

c. S3 15

4. Pengalaman jabatan

struktural/fungsional yang setara

secara kumulatif dengan ketentuan:


tahun 1

20%

b. Akumulatif lebih dari 1 (satu) s.d.

(tiga) tahun 3


tahun 5

5. Nilai Prestasi kerja dengan

ketentuan:

a. Baik (76 s.d. 79) 5

20%

b. (80 s.d. 83) 7

c. (84 s.d. 87) 10

d. (88 s.d. 90,9) 15


- 20 -

3. Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator:


Diperoleh

01 02 03 04 05


Pengawas, dengan ketentuan untuk:


20% b. 38 s.d. 43 tahun 9



a. Penata Tingkat I/ III-d 8

20%

b. Pembina / IV-a 9

c. Pembina Tingkat I/ IV-b ke atas 10


ketentuan :

a. S1/D4 9

20% b. S2/SP1 10

c. S3 15

4. Pengalaman jabatan struktural/

fungsional yang setara secara

kumulatif dengan ketentuan:


tahun 1

20%

b. Akumulatif lebih dari 1 (satu)

s.d. 3 (tiga) tahun 3


tahun 5


ketentuan:

a. Baik (76 s.d. 79) 5

20%

b. (80 s.d. 83) 7

c. (84 s.d. 87) 10

d. (88 s.d. 90,9) 15


- 21 -

4. Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas :


Diperoleh

01 02 03 04 05


Pengawas, dengan ketentuan untuk:


20% b. 37 s.d. 42 tahun 9



a. Penata Muda Tingkat I/ III-b 6

20% b. Penata/ III-c 7

c. Penata Tingkat I/ III-d 8

d. Pembina / IV-a 9

e. Pembina Tingkat I/ IV-b ke atas 10


ketentuan :

a. S1/D4 9

20% b. S2/SP1 10

c. S3 15

4. Pengalaman jabatan struktural/

fungsional yang setara secara

kumulatif dengan ketentuan:


tahun 1

20%

b. Akumulatif lebih dari 1 (satu)

s.d. 3 (tiga) tahun 3


tahun 5


ketentuan:

a. Baik (76 s.d. 79) 5

20%

b. (80 s.d. 83) 7

c. (84 s.d. 87) 10

d. (88 s.d. 90,9) 15


- 22 -

C. Hasil Uji Kompetensi

1. Penilaian kompetensi manajerial mengacu pada standar kompetensi

jabatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor

57/HUK/2015 tentang Syarat dan Spesifikasi Jabatan Pimpinan

Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial, Keputusan Menteri

Sosial Nomor 71/HUK/2015 tentang Syarat dan Spesifikasi Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Sosial,

Keputusan Menteri Sosial Nomor 108/HUK/2015 tentang Syarat dan

Spesifikasi Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Sosial,

dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 137/HUK/2015 tentang Syarat

dan Spesifikasi Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Sosial.

2. Kriteria untuk memenuhi syarat adalah pegawai yang hasil asesmen

nilai total unsur kompetensinya minimal 60.

D. Rekapitulasi Penilaian Seleksi Calon Peserta Pelatihan Struktural

Penentuan urutan hasil keseluruhan penilaian dimulai dari total nilai

tertinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

No

Urut

Nama

Pegawai

Perolehan Nilai

Total Nilai

((03+04)/2)

Keterangan

Administrasi

(40%)

Kompetensi

(60%)

01 02 03 04 05 06

1.

2.

3.

- 23 -

BAB IV

PENETAPAN HASIL SELEKSI

Penetapan hasil seleksi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil seleksi Pelatihan Struktural ditabulasikan oleh TSPDI berupa daftar

calon peserta, daftar nilai yang diperoleh serta pernyataan keberhasilan

masing-masing peserta dengan kategori memenuhi syarat (MS) dan tidak

memenuhi syarat (TMS).

2. Proses kategorisasi tersebut dilakukan oleh penilaian TSPDI.

3. Hasil seleksi disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk

ditetapkan prioritas calon yang ditugaskan.

4. Penetapan calon peserta seleksi pelatihan struktural dan calon peserta

pelatihan struktural berdasarkan hasil seleksi yang ditetapkan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pemanggilan calon peserta

seleksi didasarkan pada hasil seleksi yang telah berketetapan tersebut.

- 24 -

BAB V

PENUTUP

Demikan panduan seleksi calon peserta pelatihan struktural bagi

pegawai negeri sipil di Lingkungan Kementerian Sosial ini dibuat dengan

tujuan sebagai pedoman untuk pelaksanaan seleksi pelatihan struktural yang

transparan dan akuntabel, selain itu sebagai panduan mengenai langkah-

langkah dan ketentuan dalam melakukan seleksi pelatihan struktural di

lingkungan Kementerian Sosial sehingga dapat berkontribusi terhadap

penataan organisasi yang semakin baik


ttd

JULIARI P BATUBARA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ......Sipil yang akan mengikuti pelatihan struktural di...

Documents

Transcript of KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ......Sipil yang akan mengikuti pelatihan struktural di...