KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA...

33
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 138 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KIJANG DAN ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN TANJUNG MOCOH MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, Menteri Perhubungan wajib menetapkan alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur- Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang dan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Transcript of KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA...

  • MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

    KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR KM 138 TAHUN 2020

    TENTANG

    PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU

    LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA

    DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KIJANG

    DAN ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN TANJUNG MOCOH

    MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang

    Mengingat

    a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan

    Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian,

    Menteri Perhubungan wajib menetapkan alur-pelayaran,

    sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh

    kapal sesuai dengan kepentingannya;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

    dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

    Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran,

    Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah

    Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-

    Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang dan Alur-Pelayaran

    Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh;

    1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

    Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4849);

    2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

    Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah

    diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

    2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

  • - 2 -

    Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

    Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5731);

    3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

    Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5093);

    4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

    Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana

    telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

    Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

    Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di

    Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5208);

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang

    Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

    6. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang

    Pengesahan Peraturan Internasional Tentang

    Pencegahan Tubrukan di Laut Collision Regulation

    Tahun 1972 (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 1979 Nomor 53);

    7. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang

    Pengesahan ”International Convention for The Safety of Life at Sea, 1974”, sebagai hasil Konferensi Internasional

    tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah

    ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia, di

    London, pada tanggal 1 November 1974, yang

    merupakan pengganti ’’International Convention for The

    Safety of Life at Sea 1960”, sebagaimana terlampir

    dalam Keputusan Presiden ini (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 65);

  • - 3 -

    8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

    Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

    9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

    Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

    10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

    173/AL.401/PHB-84 tentang berlakunya The IALA

    Maritime Bouyage System for Region-A dalam Tatanan

    Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di Indonesia;

    11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun

    2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik

    Navigasi;

    12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun

    2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

    13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun

    2011 tentang Telekomunikasi-Pelayaran;

    14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun

    2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kan tor

    Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara

    Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629)

    sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan

    Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun

    2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

    Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang

    Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan

    Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia

    Tahun 2018 Nomor 1183);

    15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun

    2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita

    Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311)

    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

    Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang

    Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

    PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan

    Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

    Nomor 1867);

  • - 4 -

    Memperhatikan :

    Menetapkan

    PERTAMA

    16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun

    2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita

    Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);

    17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun

    2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan

    dan/atau Instalasi di Perairan (Berita Negara Republik

    Indonesia Tahun 2016 Nomor 1573);

    18. Peraturan Menteri Perhubugan Nomor PM 122 Tahun

    2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

    Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

    2018 Nomor 1844);

    19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun

    2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara

    Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740);

    Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

    HK.203/2/9/DJPL/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal

    Penyampaian Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan

    tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara

    Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan

    Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang

    dan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh;

    MEMUTUSKAN:

    KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

    PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA

    BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI

    DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK

    PELABUHAN KIJANG DAN ALUR-PELAYARAN MASUK

    PELABUHAN TANJUNG MOCOH.

    Menetapkan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang dan

    Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh serta

    Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dibatasi oleh titik

    koordinat geografis sebagaimana tercantum dalam

    Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

    Keputusan Menteri ini.

  • - 5 -

    KEDUA : Menetapkan Sistem Rute di Alur-Pelayaran Masuk

    Pelabuhan Kijang dan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

    Tanjung Mocoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

    yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

    Menteri ini.

    KETIGA : Menetapkan Tata Cara Berlalu Lintas di Alur-Pelayaran

    Masuk Pelabuhan Kijang dan Alur-Pelayaran Masuk

    Pelabuhan Tanjung Mocoh sebagaimana tercantum dalam

    Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

    Keputusan Menteri ini.

    KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Berlalu Lintas di

    Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang dan Alur-Pelayaran

    Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh sebagaimana dimaksud

    dalam Diktum KETIGA diatur dengan Standar Operasional

    dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor

    Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kijang dan

    Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

    Kelas II Tanjung Pinang.

    KELIMA : Menetapkan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan

    Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang

    dan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh

    sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan

    bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

    KEENAM : Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang dan Alur-Pelayaran

    Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh serta Sarana Bantu

    Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum

    PERTAMA serta Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan

    Kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum

    KELIMA, wajib dimuat dalam Peta Laut Indonesia Edisi

    Terbaru Nomor 42 dan 65 serta Buku Petunjuk Pelayaran

    sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan

    bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

  • - 6 -

    KETUJUH

    KEDELAPAN

    KESEMBILAN

    KESEPULUH

    : Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran

    di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang dan Alur-

    Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh dilaksanakan

    oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas

    III Kijang dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

    Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang serta melaporkan hasil

    pengawasannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan

    Laut.

    : Pengawasan terhadap penataan dan penyelenggaraan Alur-

    Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang dan Alur-Pelayaran

    Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh dilaksanakan oleh

    Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang dan melaporkan

    hasil pengawasannya kepada Direktur Jenderal

    Perhubungan Laut.

    : Pemeliharaan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang dan

    Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh

    dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

    Pelabuhan Kelas III Kijang dan Kantor Kesyahbandaran dan

    Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang secara berkala

    atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

    : Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

    Diktum KETUJUH dan Diktum KEDELAPAN digunakan

    sebagai bahan evaluasi Direktur Jenderal Perhubungan Laut

    untuk setiap perubahan terhadap Penetapan Alur-Pelayaran,

    Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh

    Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran

    Masuk Pelabuhan Kijang dan Alur-Pelayaran Masuk

    Pelabuhan Tanjung Mocoh.

  • - 7 -

    KESEBELAS : Perubahan terhadap Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute,

    Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai

    Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

    Kijang dan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh

    sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH

    diinformasikan melalui penerbitan Maklumat Pelayaran

    (MAPEL) serta disiarkan melalui Berita Pelaut Indonesia

    (Notice to Marines).

    KEDUABELAS : Setiap perubahan Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute,

    Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai

    Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

    Kijang dan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh

    sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS

    ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan

    dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu

    paling lama 5 (lima) tahun akan dilakukan penyesuaian

    untuk mengetahui kesesuaian terhadap Keputusan Menteri

    ini.

    KETIGABELAS : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan

    pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan

    Keputusan Menteri ini.

  • KEEMPATBELAS : Keputusan Menteri

    ditetapkan.

    ini mulai berlaku pada tanggal

    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2020

    MENTERI PERHUBUNGAN

    REPUBLIK INDONESIA,

    ttd.

    BUDI KARYA SUMADI

    Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

    1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

    3. Menteri Dalam Negeri;

    4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

    5. Menteri Kelautan dan Perikanan;

    6. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

    7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

    8. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;

    9. Gubernur Kepulauan Riau;

    10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal

    Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

    11. Bupati Bintan;

    12. Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut;

    13. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang;

    14. Kepala Kan tor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kijang.

  • -9 -

    Lampiran IKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang dan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh Nomor : KM 138 Tahun 2020Tanggal : 8 Juni 2020

    ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KIJANG

    DAN ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN TANJUNG MOCOH

    SERTA SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN

    1. Titik Koordinat Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang Sisi Barat:

    KOORDINAT BATAS KIRI

    NO LINTANG BUJUR

    1A 00° 45' 48.10" LU 104° 27’ 10.01" BT

    2A 00° 48’ 41.71" LU 104° 28' 10.88" BT

    3A 00° 48’ 51.03" LU 104° 32’ 10.86" BT

    4A 00° 48' 10.13" LU 104° 35' 34.90" BT

    5A 00° 48’ 41.55" LU 104° 36' 00.44" BT

    6A 00° 49' 22.69" LU 104° 36' 33.90" BT

    7A 00° 49' 58.37" LU 104° 36' 43.66" BT

    8A 00° 50' 32.05" LU 104° 36' 37.14" BT

    9A 00° 50' 54.03" LU 104° 36' 41.14" BT

    10A 00° 51' 37.38" LU 104° 36’ 41.98" BT

    11A 00° 51' 56.06" LU 104° 36' 51.73" BT

    12A 00° 53’ 06.65" LU 104° 36’ 51.05" BT

    13A 00° 53’ 41.26" LU 104° 37' 8.78" BT

    KOORDINAT BATAS KANAN

    NO LINTANG BUJUR

    IB 00° 45’ 40.69" LU 104° 27' 53.17" BT

    2B 00° 48’ 13.61" LU 104° 28' 46.65" BT

    3B 00° 48’ 30.89" LU 104° 32’ 32.30" BT

    4B 00° 47' 51.65" LU 104° 35' 42.66" BT

  • - 10 -

    6B 00° 49' 21.43" LU 104° 36’ 39.92" BT

    7B 00° 50' 0.01" LU 104° 36' 51.41" BT

    8B 00° 50' 32.08" LU 104° 36' 41.14" BT9B 00° 50’ 54.25" LU 104° 36' 44.93" BT

    10B 00° 51' 36.44" LU 104° 36' 44.76" BT

    1 IB 00° 51' 56.85" LU 104° 36' 55.75" BT

    12B 00° 53’ 6.26" LU 104° 36’ 54.61" BT

    13B 00° 53' 39.93" LU 104° 37' 12.07" BT

    2. Titik Koordinat Garis Haluan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang Sisi Barat:

    NO KODEKOORDINAT ARAH HALUAN

    LINTANG BUJUR MASUK KELUAR

    1 GH.l 00° 45' 44.52" LU 104° 27' 29.30" BT 19° -

    2 GH.2 00° 48' 24.27" LU 104° 28' 25.87" BT 86° 199°

    3 GH.3 00° 48’ 39.91" LU 104° 32' 18.35" BT 100° 266°

    4 GH.4 00° 48’ 01.52" LU 104° 35' 33.57" BT 38° 280°

    5 GH.5 00° 49' 20.19" LU 104° 36' 35.76" BT 16° 218°

    6 GH.6 00° 49' 58.37" LU 104° 36' 47.24" BT 346° 196°

    7 GH.7 00° 50' 31.84" LU 104° 36' 39.26" BT 60° 166°

    8 GH.8 00° 50’ 53.94" LU 104° 36' 42.87" BT 0° 240°

    9 GH.9 00° 51' 36.89" LU 104° 36' 43.36" BT 27° 180°

    10 GH.10 00° 51' 57.72" LU 104° 36’ 54.00" BT 0° 207°

    11 GH.ll 00° 53' 06.68" LU 104° 36’ 52.83" BT 027° 180°

    12 GH.12 00° 53' 40.43" LU 104° 37’ 10.36" BT 027° 207°

    3. Titik Koordinat Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang Sisi Timur:

    KOORDINAT BATAS KIRI

    NO LINTANG BUJUR

    1A 00° 48' 40.58" LU 104° 40' 08.08" BT

    2A 00° 47’ 52.25" LU 104° 39' 02.37" BT

    3A 00° 47’ 42.32" LU 104° 38' 36.55" BT

  • -11 -

    4A 00° 47' 39.91" LU 104° 38’ 13.00" BT

    5A 00° 48' 11.87" LU 104° 37’ 10.97" BT

    6A 00° 48' 28.75" LU 104° 36' 51.77" BT

    7A 00° 48’ 29.15" LU 104° 36' 2.43" BT

    KOORDINAT BATAS KANAN

    NO LINTANG BUJUR

    IB 00° 48’ 49.19" LU 104° 40' 06.07" BT

    2B 00° 47' 59.67" LT 104° 38' 59.04" BT

    3B 00° 47’ 50.34" LU 104° 38' 35.02" BT

    4B 00° 47' 48.27" LU 104° 38' 13.60" BT

    5B 00° 48' 18.67" LU 104° 37' 15.47" BT

    6B 00° 48’ 36.98" LU 104° 36’ 55.34" BT

    7B 00° 48' 37.05" LU 104° 36’ 6.60" BT

    4. Titik Koordinat Garis Haluan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang Sisi

    Timur:

    NO KODEKOORDINAT ARAH HALUAN

    LINTANG BUJUR MASUK KELUAR

    1 GH.l 00° 48’ 44.89" LU 104° 40' 07.08" BT 233° -

    2 GH.2 00° 47' 56.07" LU 104° 39’ 00.96" BT 248° 53°

    3 GH.3 00° 47' 46.37" LU 104° 38’ 36.02" BT 264°

    o00̂0

    4 GH.4 00° 47' 43.98" LU 104° 38' 13.00" BT 298° 84°

    5 GH.5 00° 48' 15.28" LU 104° 37' 13.17" BT 313° 117°

    6 GH.6 00° 48' 32.81" LU 104° 36' 53.30" BT 269° 90°

    7 GH.7 00° 48' 33.09" LU 104° 36' 04.51" BT - -

    5. Titik Koordinat Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh:

    KOORDINAT BATAS KIRI

    NO LINTANG BUJUR

    1A 00° 48' 43.01" LU 104° 28' 44.31" BT2A 00° 49’ 55.05" LU 104° 29' 19.22" BT3A 00° 49’ 55.05" LU 104° 29' 51.70" BT

  • - 12 -

    KOORDINAT BATAS KANAN

    NO LINTANG BUJUR

    IB 00° 48' 42.73" LU 104° 28' 37.30" BT2B 00° 50' 1.24" LU 104° 29' 15.36" BT3B 00° 50' 1.24" LU 104° 29’ 51.70" BT

    6. Titik Koordinat Garis Haluan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung

    Mocoh:

    NO KODEKOORDINAT ARAH HALUAN

    LINTANG BUJUR MASUK KELUAR

    1 GH.l 00° 48' 42.87" LU 104° 28' 40.82" BT 26° 269°

    2 GH.2 00° 49' 58.14" LU 104° 29' 17.30" BT

    Oo

    205°

    3 GH.3 00° 49' 58.14" LU 104° 29' 51.70" BT - 205°

    7. Titik Koordinat Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sesuai dengan DSI:

    NONAMA DAN

    JENIS SBNPNO DSI

    KOORDINAT

    LINTANG BUJUR

    1Mantang On

    Hill Near1080 00° 44' 30.0" LU 104° 30’ 30.0" BT

    2Tanjung Maga

    Front1086 00° 47’ 35.7" LU 104° 35' 06.6" BT

    3Mantang Island

    Rear1087 00° 47' 17.5" LU 104° 34' 52.3" BT

    4Pelampung

    Suar No. 11073 00° 46’ 15.0" LU 104° 28' 10.0" BT

    5Pelampung

    Suar No.31074 00° 48' 05.0" LU 104° 28' 45.0" BT

    6Pelampung

    Suar No.21075 00° 48' 50.0" LU 104° 30’ 25.0" BT

    7Pelampung

    Suar No.41076 00° 48' 20.0" LU 104° 35' 31.0" BT

    8Pelampung

    Suar No.51077 00° 48' 37.0" LU 104° 32' 20.0" BT

  • - 13 -

    NONAMA DAN

    JENIS SBNPNO DSI

    KOORDINAT

    LINTANG BUJUR

    9Pelampung

    Suar No.71082 0° 48' 43.0" LU 104° 36' 16.0" BT

    10Pelampung

    Suar No.61083 00° 49' 11.0" LU 104° 36' 15.0" BT

    11Rambu Suar

    Kambat1088 00° 48' 25.9" LU 104° 40' 01.9" BT

    12Rambu Suar

    Pulau Koyang1095 00° 49' 54.0" LU 104° 36' 49.0" BT

    13Rambu Suar

    Pulau Angkut1096 00° 50' 33.0" LU 104° 36' 38.0" BT

    14Rambu Suar

    Pulau Mana1097 00° 51' 16.0" LU 104° 36’ 43.0" BT

    15Pelampung

    Suar No.81081 00° 48' 27.0" LU 104° 36' 51.0" BT

    16

    Pelampung

    Suar Pulau

    Rusa Kecil

    1093 00° 47’ 54.0" LU 104° 39' 08.0" BT

    17

    Pelampung

    Suar Pulau

    Rusa

    1093.1 00° 47' 24.0" LU 104° 38' 19.0" BT

    18Rambu Suar

    Tanjung Gabi1094 00° 47' 55.1" LU 104° 38' 11.0" BT

    19

    Rambu

    Pelabuhan

    Disnav Tanjung

    pinang

    1084.1 00° 52’ 15.3" LU 104° 36' 44.9" LU

  • - 14 -

    8. Titik Koordinat Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran Alur-Pelayaran Masuk

    Pelabuhan Tanjung Mocoh:

    NO NAMA DAN JENIS SBNPKOORDINAT

    LINTANG BUJUR

    1 Rambu Suar Hijau No. 1 00° 49' 55.05" LU 104° 29' 19.22 BT

    2 Rambu Suar Merah No. 2 00° 50' 2.67" LU 104° 29' 32.19" BT

    3 Rambu Suar Hijau No. 3 00° 49’ 55.05" LU 104° 29' 51.70" BT

    MENTERI PERHUBUNGAN

    REPUBLIK INDONESIA,

    ttd.

    BUDI KARYA SUMADI

    .sesuai dengan aslinya

    IP HUKUM,

    BIJI HERPRIARSONO

  • - 15 -

    Lampiran IIKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang dan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh Nomor : KM 138 Tahun 2020Tanggal : 8 Juni 2020

    SISTEM RUTE DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KIJANG

    DAN ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN TANJUNG MONCOH

    1. Sistem Rute yang ditetapkan di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang,

    kondisi kedalaman, lebar, dan panjang Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

    Kijang yaitu:

    a. Sistem Rute di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang

    Sistem rute yang ditetapkan di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang

    adalah rute satu arah (one way route);

    b. Kondisi Kedalaman, Lebar, dan Panjang Alur-Pelayaran Masuk

    Pelabuhan Kijang, mempunyai 2 (dua) alur-pelayaran masuk pelabuhan

    yaitu Alur sisi Barat dan Alur sisi Timur dengan lebar alur sisi Barat ± 90

    m (sembilan puluh meter) sampai dengan 1659 m (seribu enam ratus

    lima puluh sembilan meter) dan lebar alur sisi timur ± 250 m (dua ratus

    lima puluh meter). Kedalaman Eksisting pada Alur sisi Barat ± 7,7 m

    (tujuh koma tujuh meter) LWS sampai dengan 29 m (dua puluh sembilan

    meter) LWS dan Alur sisi Timur ± 10,1 m (sepuluh koma satu) LWS

    sampai dengan 23 m (dua puluh tiga meter) LWS. Panjang alur-pelayaran

    pada Alur Barat dari Pelampung Suar Hijau No.l (satu) sampai kolam

    Pelabuhan 13,6 NM (tiga belas koma enam Nautical Miles) atau 25,3 km

    (dua puluh lima koma tiga kilometer) dan Panjang alur-pelayaran pada

    sisi Timur dari Rambu Suar Kambat sampai kolam Pelabuhan 7,6 NM

    (tujuh koma enam Nautical Miles) atau 14,2 km (empat belas koma dua kilometer). Berdasarkan hal tersebut, ukuran dan sarat (draft) Kapal

    yang dapat melalui Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang adalah draft

    maksimum 6,9 m (enam koma sembilan meter) pada kondisi air surut

    terendah;

  • - 16 -

    c. Jumlah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di Alur-Pelayaran Masuk

    Pelabuhan Kijang sebanyak 19 (sembilan belas) unit;

    d. Kepada terminal khusus yang berada dekat dengan Alur-Pelayaran

    Masuk Pelabuhan Kijang harus melakukan koordinasi dengan Distrik

    Navigasi Kelas I Tanjung Pinang untuk menyusun standar operasional

    prosedur penggunaan Alur-Pelayaran.

    2. Sistem Rute yang ditetapkan di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung

    Mocoh, kondisi kedalaman, lebar, dan panjang Alur-Pelayaran Masuk

    Pelabuhan Tanjung Mocoh yaitu:

    a. Sistem Rute di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh

    Sistem rute yang ditetapkan di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

    Tanjung Mocoh adalah rute satu arah (one way route)]b. Kondisi Kedalaman, Lebar, dan Panjang Alur-Pelayaran Masuk

    Pelabuhan Tanjung Mocoh, mempunyai 1 (satu) alur masuk menuju

    pelabuhan, yaitu dari sisi selatan menuju ke sisi utara. Dengan lebar

    alur 190 m (seratus sembilan puluh meter). Kedalaman alur masuk

    ± 3,2 m (tiga koma dua meter) LWS sampai dengan 10,2 m (sepuluh

    koma dua meter) LWS dan kedalaman kolam pelabuhan ± 6,6 m (enam

    koma enam meter) LWS sampai dengan 9,9 m (sembilan koma sembilan

    meter) LWS. Panjang Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh

    1,85 NM (satu koma delapan puluh lima Nautical Miles) atau 3,6 km

    (tiga koma enam meter). Berdasarkan hal tersebut, ukuran dan sarat

    (draft) Kapal yang dapat melalui Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

    Tanjung Mocoh adalah draft maksimum 2,88 m (dua koma delapan

    puluh delapan meter) pada kondisi air surut terendah;

  • - 17 -

    c. Kepada Terminal Khusus yang berada dekat dengan alur masuk

    pelabuhan Tanjung Mocoh harus melakukan koordinasi dengan Kantor

    Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang untuk menyusun SOP

    penggunaan alur pelayaran.

    MENTERI PERHUBUNGAN

    REPUBLIK INDONESIA,

    ttd.

    BUDI KARYA SUMADI

    .sesuai dengan aslinya

    lO HUKUM,

    JI HERPRIARSONO

  • - 18 -

    Lampiran IIIKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang dan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh Nomor : KM 138 Tahun 2020Tanggal : 8 Juni 2020

    TATA CARA BERLALU LINTAS DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN

    KIJANG DAN ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN TANJUNG MOCOH

    Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan menekan angka kecelakaan kapal

    maka perlu di atur Tata Cara Berlalu Lintas di Alur-Pelayaran Masuk

    Pelabuhan Kijang dan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh

    sebagai berikut:

    1. Pemanduan

    a. kapal dengan ukuran tonase kotor GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih yang berlayar di perairan wajib pandu wajib menggunakan

    pelayanan jasa pemanduan kapal;

    b. mesin penggerak utama dan alat navigasi harus dalam kondisi baik dan

    normal untuk olah gerak kapal;

    c. mengibarkan bendera “G“ pada siang hari dan menyalakan lampu putih

    merah pada malam hari apabila kapal sedang menunggu petugas pandu;

    d. mengibarkan bendera “H“ pada siang hari dan menyalakan lampu putih

    merah pada malam hari apabila petugas pandu berada di atas kapal; dan

    e. mengibarkan bendera “Q“ pada siang hari dan menyalakan lampu putih

    merah pada malam hari bagi kapal yang baru tiba dari luar negeri,

    petugas pandu hanya diperbolehkan naik ke kapal untuk membawa

    kapal apabila kapal telah dinyatakan bebas dari penyakit menular oleh

    petugas karantina kesehatan (free practique) dan bendera kuning telah

    diturunkan.

  • - 19 -

    2. Komunikasia. pemilik/operator kapal atau Nakhoda wajib memberitahukan rencana

    kedatangan kapalnya kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

    Pelabuhan Kelas III Kijang melalui Stasiun Radio Pantai (SROP) Kelas III

    Kijang dengan mengirimkan telegram radio Nakhoda (master cable)

    dengan tembusan kepada perusahaan angkutan laut atau agen umum

    dalam waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) jam sebelum kapal

    tiba di pelabuhan;

    b. setiap kapal yang memasuki dan keluar alur-pelayaran wajib melapor

    kepada Stasiun Radio Pantai (SROP) Kelas III Kijang melalui channel 16,

    VHF 24 atau MF 6215;

    c. komunikasi antara kapal sebelum petugas pandu di atas kapal

    dilakukan Nakhoda harus memberikan keterangan kepada petugas

    pandu antara lain, kondisi, sifat, cara, data, karakteristik dan lain-lain

    yang berkaitan dengan kemampuan olah gerak kapal;

    d. komunikasi pelaporan kapal dengan Stasiun Radio Pantai (SROP)

    Kelas III Kijang Channel 16 pada titik koordinat:

    1) Sisi Selatan:

    a) 00° 27' 17.21" LU / 104° 35' 47.97" BT;

    b) 00° 22’ 15.50" LU / 104° 35’ 51.26" BT;

    c) 00° 29' 31.25" LU / 104° 46' 58.38" BT; dan

    d) 00° 24’ 55.81" LU / 104° 49' 00.13" BT.

    2) Sisi Timur:

    a) 00° 51’ 15.87" LU / 105° 01’ 35.10" BT;

    b) 00° 51’ 02.28" LU / 105° 06' 34.29" BT;

    c) 01° 11' 01.17" LU / 104° 53' 24.23" BT; dan

    d) 01° 14' 32.37" LU / 104° 56' 58.61" BT.

    e. komunikasi pelaporan kapal dengan Stasiun Radio Pantai (SROP)

    Kelas III Kijang Channel 14 pada titik koordinat:

    1) Sisi Barat:

    a) 00° 46' 04.63" LU / 104° 28' 12.51" BT;

    b) 00° 45' 19.72" LU / 104° 28' 12.51" BT;

    c) 00° 45' 19.72" LU / 104° 26' 56.39" BT; dan

    d) 00° 46’ 04.63" LU / 104° 26’ 56.39" BT.

  • - 2 0 -

    2) Sisi Timur:a) 00° 49' 15.76" LU / 104° 42‘ 04.36" BT;

    b) 00° 48' 45.40" LU /104° 42' 04.36" BT;

    c) 00° 48' 45.40" LU /104° 41’ 19.17" BT; dan

    d) 00° 49’ 15.76" LU /104° 41’ 19.17" BT

    3. Proses Kapal Masuk

    a. Dalam kondisi normal

    1) setelah posisi kapal berada di ambang luar mendekati pelampung

    suar Hijau No. 1 arahkan haluan kapal dengan baringan 19°

    (sembilan belas derajat);

    2) kecepatan kapal di sekitar pelampung suar Hijau No.l disarankan

    dengan maneuvering speed dan mengikuti tanda Sarana Bantu

    Navigasi-Pelayaran sampai pelampung suar No.4 agar kapal petugas

    pandu dapat merapat di kapal untuk menaikkan petugas pandu;

    3) setelah kapal berada di sekitar pelampung suar No.4 dan petugas

    pandu berada di atas kapal arahkan haluan kapal mengikuti tanda

    Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sampai ke Pelabuhan;

    4) setiap kapal harus senantiasa bergerak dengan kecepatan aman

    sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan berhasil guna

    untuk menghindari tubrukan dan dapat diberhentikan dalam suatu

    jarak yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada;

    5) setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan,

    apabila keadaan mengizinkan harus tegas dilakukan dalam waktu

    yang cukup lapang dan benar-benar memperhatikan persyaratan

    kepelautan yang baik;

    6) apabila kondisi dermaga sedang penuh atau Nakhoda memutuskan

    untuk berlabuh terlebih dahulu, maka kapal dapat berlabuh di

    daerah labuh kapal yang sudah disediakan; dan

    7) apabila proses administrasi kelengkapan dokumen selesai dan sudah

    tersedia posisi tambat untuk kapal di Dermaga, maka petugas Kantor

    Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan III Kijang akan

    menginformasikan ke kapal bahwa petugas pandu akan naik dan

    memandu kapal hingga tambat di Pelabuhan.

  • -21 -

    b. Dalam Kondisi Angin di Atas Normal/Kabut/Hujan Deras/Gelombang

    Tinggi:1) kecepatan kapal disekitar pelampung suar pengenal disarankan

    menggunakan maneuvering speed; dan2) untuk memasuki alur-pelayaran dalam kondisi kabut/hujan lebat,

    kapal menggunakan sarana navigasi visual, elektronik

    (radar/GPS/AIS) dan peralatan navigasi lainnya secara baik dan

    tepat guna.

    4. Proses Kapal Keluara. Nahkoda dan/atau petugas pandu melaporkan kepada Kantor

    Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kijang dan/atau

    Stasiun Radio Pantai (SROP) Kelas III Kijang pada VHF channel 16, VHF

    24, atau MF 6215 mengenai draft kapal dan jam kapal mulai dipandu

    keluar;

    b. meminta informasi ke Stasiun Radio Pantai (SROP) Kelas III Kijang

    mengenai pergerakan kapal yang keluar/masuk Alur-Pelayaran Masuk

    Pelabuhan Kijang dan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh;

    dan

    c. Arahkan haluan menuju bagian tengah alur dan berlayar mengikuti

    Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan saat kapal sampai pada Rambu

    Suar Koyang arahkan kapal mengikuti Rambu Suar Penuntun Tanjung

    Maga dengan haluan 218° (dua ratus delapan belas derajat).

    5. Tindakan Menghindari Tubrukan

    a. Pengaturan Tindakan Untuk Menghindari Tubrukan Meliputi:

    1) setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan, apabila

    keadaan mengijinkan harus tegas dan jelas dilakukan dalam waktu

    yang cukup dan benar-benar memperhatikan persyaratan kepelautan

    yang baik;

    2) setiap perubahan haluan dan/atau kecepatan untuk menghindari

    tubrukan, apabila keadaan mengijinkan harus cukup besar sehingga

    menjadi jelas bagi kapal lain yang sedang mengamati dengan

    penglihatan atau dengan radar, serangkaian perubahan kecil dari

    haluan dan/atau kecepatan hendaknya dihindari;

  • - 2 2 -

    3) apabila ada ruang gerak yang cukup, maka perubahan haluan

    merupakan tindakan yang paling berhasil untuk menghindari situasi

    saling mendekati terlalu rapat, dengan ketentuan bahwa perubahan

    tersebut dilakukan dalam waktu yang cukup dini dan tidak

    mengakibatkan terjadinya situasi saling mendekati terlalu rapat;

    4) tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan dengan kapal

    lain harus sedemikian rupa sehingga menghasilkan pelewatan dengan

    jarak yang aman dan hasil tindakan tersebut harus dikaji dengan

    seksama sampai kapal tersebut dilewati dan bebas sama sekali; dan

    5) apabila diperlukan untuk menghindari tubrukan atau memberikan

    waktu yang lebih banyak untuk menilai keadaan, maka kapal harus

    mengurangi kecepatannya atau menghilangkan kecepatannya sama

    sekali dengan memberhentikan atau menjalankan mundur sarana

    penggeraknya.

    b. Pengaturan Tata Cara Berlalu Lintas Kapal Yang Menggunakan Layar

    Meliputi:

    1) Apabila 2 (dua) kapal sedang saling mendekat sehingga akan

    mengakibatkan bahaya tubrukan, maka salah satu dari kedua kapal

    itu harus menghindari kapal lain dengan ketentuan sebagai berikut:

    a) apabila masing-masing mendapatkan angin di lambung yang

    berlainan, maka kapal yang mendapat angin di lambung kiri harus

    menghindari kapal yang lain;

    b) apabila kedua-duanya mendapat angin di lambung yang kanan,

    maka kapal yang ada di atas angin harus menghindari kapal yang

    ada di bawah angin;

    c) apabila kapal mendapat angin di lambung kiri melihat sebuah

    kapal di atas angin dan tidak dapat menentukan dengan pasti

    apakah kapal lain itu mendapat angin lambung kiri atau kanan,

    maka kapal itu harus menghindari kapal lain itu; dan

    d) mendapat angin di lambung kiri atau kanan, maka kapal itu harus

    menghindari kapal lain itu.

    2) Untuk memenuhi ketentuan ini, sisi atas angin harus dianggap sisi

    yang berlawanan dengan sisi tempat layar utama berada, atau bagi

    kapal dengan layar segi empat yaitu sisi yang berlawanan dengan sisi

    tempat layar membujur itu berada.

  • - 23 -

    c. Pengaturan Penyusulan Meliputi:

    1) setiap kapal yang sedang menyusul kapal lain harus menghindari

    kapal lain yang sedang disusul;

    2) kapal harus dianggap menyusul apabila sedang mendekati kapal lain

    dari arah yang lebih besar dari 22,5° (dua puluh dua koma lima

    derajat) dibelakang arah melintang yaitu dalam kedudukan

    sedemikian sehingga terhadap kapal yang sedang disusul itu pada

    malam hari kapal hanya dapat melihat penerangan buritan, tetapi

    tidak satupun dari penerangan lambungnya;

    3) apabila kapal dalam keadaan ragu-ragu apakah ia sedang menyusul

    kapal lain atau tidak, maka kapal itu harus beranggapan bahwa

    sedang menyusul kapal lain; dan

    4) setiap perubahan baringan antara kedua kapal yang terjadi kemudian

    tidak akan mengakibatkan kapal yang sedang memotong dalam

    pengertian aturan-aturan ini atau membebaskannya dari kewajiban

    untuk menghindari kapal yang sedang disusul itu sampai kapal

    tersebut dilewati dan bebas sama sekali.

    d. Pengaturan Tata Cara Berlalu Lintas Kapal Dalam Situasi Berhadap-

    Hadapan Meliputi:

    1) apabila 2 (dua) kapal tenaga sedang bertemu dengan haluan

    berlawanan atau hampir berlawanan sehingga akan mengakibatkan

    bahaya tubrukan, maka masing-masing kapal harus mengubah

    haluannya ke kanan sehingga masing-masing kapal akan berpapasan

    di lambung kirinya;

    2) keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus dianggap ada

    apabila kapal melihat kapal lain tepat atau hampir di depan dan pada

    malam hari kapal itu dapat melihat penerangan tiang kapal lain

    tersebut terletak segaris atau hampir segaris dan/atau kedua

    penerangan lambung serta pada siang hari kapal itu mengamati gatra

    (aspek) yang sesuai mengenai kapal lain tersebut; dan

    3) apabila kapal dalam keadaan ragu-ragu atas terdapatnya keadaan

    sebagaimana dimaksud dalam angka (1), maka kapal itu harus

    beranggapan bahwa keadaan tersebut ada dan bertindak sesuai

    angka 1) dan angka 2).

  • -24 -

    e. Dalam pengaturan tata cara berlalu lintas kapal dalam situasi memotong

    apabila 2 (dua) kapal tenaga sedang berlayar dengan haluan saling

    memotong sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, maka kapal

    yang mendekati kapal lain di sisi kanannya harus menghindar, dan

    apabila keadaan mengijinkan harus dengan cara memotong didepan

    kapal lain tersebut. Dalam pengaturan tata cara tindakan kapal

    menghindari, maka setiap kapal yang diwajibkan menghindari kapal lain

    dan sedapat mungkin melakukan tindakan secara dini dan tegas untuk

    tetap bebas sama sekali.

    Dalam pengaturan tanggung jawab antara kapal meliputi:

    1) kapal bermesin yang sedang berlayar harus menghindari:

    a) kapal yang tidak terkendalikan;

    b) kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas;

    c) kapal yang sedang menangkap ikan; dan

    d) kapal layar.

    2) kapal layar yang sedang berlayar harus menghindari:

    a) kapal yang tidak terkendalikan;

    b) kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas; dan

    c) kapal yang sedang menangkap ikan.

    3) kapal yang sedang menangkap ikan sedapat mungkin harus

    menghindari:

    a) kapal yang tidak terkendalikan; dan

    b) kapal yang olah geraknya terbatas.

    4) setiap kapal kecuali kapal yang tidak dapat dikendalikan atau kapal

    yang kemampuan olah geraknya terbatas, apabila keadaan

    mengijinkan harus menghindarkan dirinya merintangi jalan aman

    sebuah kapal yang terkendala oleh saratnya; dan

    5) kapal yang terkendala oleh saratnya sebagaimana dimaksud dalam

    angka 4) harus berlayar dengan kewaspadaan khusus dengan benar-

    benar memperhatikan keadaannya yang khusus tersebut.

  • - 2 5 -

    6. Larangan

    a. kapal dilarang memasuki alur-pelayaran dengan under keel clearance

    (UKC) kurang dari 10% (sepuluh persen) dari draft, kecuali atas izin

    Syahbandar;

    b. kapal penangkap ikan dilarang menangkap ikan di alur-pelayaran;

    c. kapal dilarang masuk perairan wajib pandu tanpa mendapat pemanduan

    dari petugas pandu;

    d. petugas pandu dilarang meninggalkan kapal yang dipandu dalam kondisi

    dan situasi :

    1) kapal kandas;

    2) kapal tubrukan;

    3) kerusakan mesin/kemudi; dan/atau

    4) keadaan lain yang mengganggu lalu lintas kapal.

    e. larangan kapal untuk menyusul kapal lain pada ukuran LOA tertentu

    sesuai dengan ketentuan sistem rute;

    f. kapal yang sandar/tender dengan kapal lain yang sedang sandar di

    dermaga umum/khusus hanya diijinkan 1 (satu) kapal saja yang

    sandar/tender di kapal yang sedang sandar di dermaga tersebut atas

    pertimbangan keselamatan kapal yang akan berolah gerak

    keluar/masuk;

    g. kapal berlabuh jangkar di area yang tidak ditetapkan dalam keputusan

    ini; dan

    h. membuang sampah, limbah, dan bahan lain dari pengoperasian kapal.

    MENTERI PERHUBUNGAN

    REPUBLIK INDONESIA,

    ttd.

    BUDI KARYA SUMADI

  • - 2 6 -

    Lampiran IVKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang dan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh Nomor : KM 138 Tahun 2020Tanggal : 8 Juni 2020

    DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA

    DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN JAYAPURA

    DAN ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN TANJUNG MOCOH

    1. Zona Area Kapal Peti Kemas

    Titik Koordinat Luasan Kedalaman

    1 00° 48' 26.32" LU 104° 36' 06.27" BT

    11,635 Ha 14 s.d. 21 m2 00° 48’ 20.85" LU 104° 36' 18.57" BT

    3 00° 48’ 12.83" LU 104° 36' 15.13" BT

    4 00° 48' 17.89" LU 104° 36' 02.46" BT

    2. Zona Area Kapal Barang

    Titik Koordinat Luasan Kedalaman

    1 00° 48' 15.86" LU 104° 36' 01.54" BT

    14,309 Ha 14 s.d. 17 m2 00° 48' 10.83" LU 104° 36' 14.27" BT

    3 00° 48’ 00.81" LU 104° 36' 09.97" BT

    4 00° 48’ 06.01" LU 104° 35' 57.08" BT

    3. Zona Area Kapal Penumpang

    Titik Koordinat Luasan Kedalaman

    1 00° 48’ 04.15" LU 104° 35' 56.24" BT

    11,586 Ha 14 s.d. 17 m2 00° 47' 59.04" LU 104° 36' 09.21" BT

    3 00° 47' 51.20" LU 104° 36' 05.85" BT

    4 00° 47’ 56.17" LU 104° 35' 52.63" BT

  • - 2 7 -

    4. Zona Area Kapal Darurat

    Titik Koordinat Luasan Kedalaman

    1 00° 49' 07.88" LU 104° 31' 50.93" BT

    15,268 Ha 6 s.d. 11m2 00° 48' 57.93" LU 104° 31’ 50.95" BT

    3 00° 48' 58.01" LU 104° 31' 34.84" BT

    4 00° 49' 07.88" LU 104° 31’ 34.81" BT

    5. Zona Area Kapal Mati

    Titik Koordinat Luasan Kedalaman

    1 00° 49' 07.98" LU 104° 31' 32.40" BT

    15,261 Ha 6 s.d. 11m2 00° 48' 58.03" LU 104° 31' 32.43" BT

    3 00° 48' 58.12" LU 104° 31' 16.31" BT

    4 00° 49' 07.98" LU 104° 31' 16.29" BT

    6. Zona Precaution Area

    Titik Koordinat Luasan Kedalaman1 00° 48’ 37.04" LU 104° 35’ 56.78" BT

    2 00° 48' 37.05" LU 104° 36' 06.60" BT8,21 Ha 10 s.d. 11,7 m

    3 00° 48' 29.15" LU 104° 36' 06.60" BT

    4 00° 48' 29.13" LU 104° 35' 50.35" BT

    MENTERI PERHUBUNGAN

    REPUBLIK INDONESIA,

    ttd.

    BUDI KARYA SUMADI

  • - 2 8 -

    Lampiran VKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang dan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh Nomor : KM 138Tahun 2020Tauggal : 8 Juni 2020

    PETA ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KIJANG DAN

    ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN TANJUNG MOCOH

    1. Peta Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang

    Set* Ruui i pant tahua i*M?^alan nusuk *cMah h * i Set* kiiartR d ip ** tahun 1951

    Setot Ki>ang Kayi n vlaun dip** uhun 19? I

    Dilarang mtlakukan keg atan penangkapan ikan denean ja r in g trawl auu pukat ban nau di >cluruh perairan Indonesia.

    SARAN A I ANTI NAVI GAS!

    Bcbcrap8 Sarana bantu n ivigosi dilaporkankan sudah tidak sesuai dengan kondis; d iapangan. dimungkinkan hilang. padam aiau bergeser Pel; ut agar berhati hati untuk tidakmcnpercavai hanva wu i alat bantu navigasi saia.

    aiat bantu na\ ieasi ap# ng

    S i k k i m

    0 2 K »*cv

    P A Iu i* RaUii

    ’C-IIO.'m.W

  • - 2 9 -

    2. Peta Zona Area Labuh Kapal di Pelabuhan Kijang

    reuwuNGIELAMKHG Sl'AR JiO <

    *>* AZONA

    PBOA/5,

    ZONAF >h

  • - 3 0 -

    3. Peta Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh

    lCK930-36^0CrE

    12 jPc ' 3

    104°28'12.0001 I04°28 48.000-E 104*2974.0001 104S30 0.000"E 104*30'36.0001

    B04t2 8 l2 « l0 'fl lÔiS-W-OCO-E loraNMDt 104*30-0.0001104*27-36.0001

    wrdng Lanjdlw - < V e

    Y 4 4

    \500 2000m

  • -31 -

    4. Peta Precautionary Area

  • 32

    5. Peta Komunikasi Pelaporan Kapal dengan Stasiun Radio Pantai (SROP)

    Pelabuhan Kijang VHF Channel 16

    KOORDINAT PELAPORAN SISI TIMUR

    SROP KIJANG CH.16 00° 51' 15.8730" N / 105° 01' 35.1097" E 00° 51' 02.2834" N / 105° 06' 34.2989" E 01° 11' 01.1799" N / 104° 53' 24.2363" E 01° 14' 32.3767" N / 104° 56' 58.6194" E

    jr ,,/ -• ' , 25 ®

    :v-‘ -/

    SI TIMUR

    m

    KOORDINAT PELAPORAN SISI SELATAN

    SROP KIJANG CH.16 00° 27' 17.2121" N / 104° 35’ 47.9789" E 00° 22’ 15.5011" N / 104° 35’ 51.2658" E 00° 29' 31.2585" N / 104° 46' 58.3823" E 00° 24'55.8187" N / 104° 49' on 1384" F

    V '* f . * i■ - AAV

    • 5

    - SISI SELATAr

    _ _ _ _£

  • - 3 3 -

    6. Peta Komunikasi Pelaporan Kapal dengan Stasiun Radio Pantai (SROP)

    Pelabuhan Kijang VHF Channel 14

    KOORDINAT PELAPORAN SISI BARAT

    BANDAR KIJANG CH.14a. 00° 46' 04.6372" N /

    104° 28' 12.5181" Eb. 00° 45' 19.7246" N /

    104° 28' 12.5181" Ec. 00° 45 '19.7246" N /

    104° 26' 56.3940" Ed. 00° 46' 04.6372" N /

    104° 26’ 56.3940" E

    KOORDINAT PELAPORAN SISI TIMUR

    BANDAR KIJANG CH.14a. 00° 49' 15.7656" N /

    104° 42'0 4.3644" Eb. 00° 48 '45.4044" N /

    104° 42’ 04.3644" Ec. 00° 48' 45.4044" N /

    104° 41' 19.1756" Ed. 00° 49 '15.7656" N /

    104° 41' 19.1756" E" SISI BARAT

    & 73 L 27

    SiSPtlJVlUR

    fO i L*» '

    MENTERI PERHUBUNGAN

    REPUBLIK INDONESIA,

    ttd.

    BUDI KARYA SUMADI

    ^sesuai dengan aslinya

    IP HUKUM,

    BiJI HERPRIARSONO