KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada...

27
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 262 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA DAN ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA MELALUI PENYESUAIAN (INPASSING) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara dan Asisten Inspektur Angkutan Udara perlu dilakukan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan kedalam Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara dan Asisten Inspektur Angkutan Udara melalui penyesuaian/ inpassing; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara tata cara pengangkatan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Instansi Pembina;

Transcript of KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada...

Page 1: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 262 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEDALAM JABATAN

FUNGSIONAL INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA DAN ASISTEN INSPEKTUR

ANGKUTAN UDARA MELALUI PENYESUAIAN

(INPASSING)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi

Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara dan Asisten

Inspektur Angkutan Udara perlu dilakukan pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan kedalam

Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara dan Asisten

Inspektur Angkutan Udara melalui penyesuaian/ inpassing;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Apara tur Negara Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jabatan

Fungsional Inspektur Angkutan Udara dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60 Tahun

2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur

Angkutan Udara tata cara pengangkatan jabatan fungsional

sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh

Instansi Pembina;

Page 2: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 2 -

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri

Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Inspektur

Angkutan Udara dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur

Angkutan Udara Melalui Penyesuaian/ Inpassing-,

Mengingat : 1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4956);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 68);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 77)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 8);

Page 3: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 3 -

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara tur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jabatan

Fungsional Inspektur Angkutan Udara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1485);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Jabatan

Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1486);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA

CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEDALAM

JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

DAN ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA MELALUI

PENYESUAIAN (INPASSING).

: Menetapkan Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Kedalam Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara

Dan Asisten Inspektur Angkutan Udara Melalui

Penyesuaian (Inpassing) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

: Penilaian Angka Kredit, kenaikan pangkat dan jabatan

setelah pemberlakuan penyesuaian (inpassing),

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Page 4: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 4 -

KETIGA

KEEMPAT

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan

Fungsional Inspektur Angkutan Udara dan Asisten

Inspektur Angkutan Udara melalui penyesuaian (inpassing) dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Oktober

2020 .

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

Page 5: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 5 -

KELIMA Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;2. Sekretaris Jenderal;3. Inspektur Jenderal;4. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;6. Direktur Angkutan Udara;7. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

Page 6: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 6 -

LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 262 TAHUN 2020 TENTANGTATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA DAN ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA MELALUI PENYESUAIAN (INPASSING)

A. Latar Belakang

BAB I

PENDAHULUAN

Kebijakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi

syarat kedalam Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara dan

Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara melalui

Penyesuaian / Inpassing pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

merupakan salah satu upaya pengembangan karier, profesionalisme, dan

peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan

jabatan fungsional. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya

penataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Fungsional

Inspektur Angkutan Udara dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur

Angkutan Udara melalui penyesuaian/inpassing tersebut harus

dilakukan secara objektif dan selektif, sehingga meningkatkan

kemampuan profesionalismenya.

Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih menjalankan tugas

Inspektur Penerbangan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang,

akan dilakukan pengangkatan melalui penyesuaian/ inpassing kedalam

Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara dan Jabatan Fungsional

Asisten Inspektur Angkutan Udara. Kebijakan penyesuaian/inpassing ini

didasari oleh pertimbangan kebutuhan organisasi akan formasi Jabatan

Fungsional Inspektur Angkutan Udara dan Jabatan Fungsional Asisten

Inspektur Angkutan Udara pada instansi Direktorat Jenderal

Page 7: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 7 -

Perhubungan Udara dan Kantor Otoritas Angkutan Udara Wilayah I

sampai dengan X sebagaimana terdapat dalam e-Formasi dan

disesuaikan dengan peta jabatan yang tersedia dari instansi masing-

masing.

Dengan kebijakan penyesuaian / inpassing ini maka kegiatan

Inspektur Penerbangan yang telah dilaksanakan oleh Pegawai Negeri

Sipil diberikan pengakuan/penghargaan. Selain itu bagi Pegawai Negeri

Sipil yang selama ini telah bekerja dan melakukan kegiatan pengaturan,

pengendalian dan pengawasan khususnya di bidang penyelenggaraan

angkutan udara, te tapi belum memperoleh jabatan fungsional, melalui

kebijakan ini diberikan kesempatan untuk menjadi Inspektur Angkutan

Udara dan Asisten Inspektur Angkutan Udara.

B. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dengan adanya pedoman ini adalah:

1. Memberikan suatu petunjuk standar mengenai penyesuaian/

inpassing bagi Pegawai Negeri Sipil yang selama ini telah bekerja

dan melakukan kegiatan pengaturan, pengendalian, dan

pengawasan investigasi khususnya di bidang penyelenggaraan

angkutan udara untuk diangkat kedalam Jabatan Fungsional

Inspektur Angkutan Udara atau Jabatan Fungsional Asisten

Inspektur Angkutan Udara; dan

2. Memberikan petunjuk penyelenggaraan pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara

atau Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara

melalui penyesuaian/inpassing, yang meliputi proses pengusulan,

uji kompetensi, rekomendasi dan pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional Inspektur Angkutan Udara atau Jabatan Fungsional

Asisten Inspektur Angkutan Udara.

C. Pengertian Umum

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat

Page 8: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 8 -

sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara yang selanjutnya

disingkat JFIAU adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup,

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan

kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian dan

pengawasan keselamatan penerbangan khususnya pelayanan di

bidang penyelengaraan angkutan udara.

3. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara yang

selanjutnya disingkat JFAIAU adalah jabatan yang mempunyai

ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk

melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan,

pengendalian, pengawasan dan investigasi keselamatan

penerbangan khususnya pelayanan dibidang penyelengaraan

angkutan udara dan komponennya serta organisasi lembaga

pendidikan dan pelatihan.

4. Pejabat Fungsional Inspektur Angkutan Udara yang selanjutnya

disebut Inspektur Angkutan Udara adalah PNS yang diberi tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan

pembinaan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan

keselamatan penerbangan khususnya pelayanan di bidang

penyelengaraan angkutan udara.

5. Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara yang

selanjutnya disebut Asisten Inspektur Angkutan Udara adalah PNS

yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk

melaksanakan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian,

pengawasan dan investigasi keselamatan penerbangan khususnya

pelayanan dibidang penyelengaraan angkutan udara.

6. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan menggunakan pesawat

udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu

perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara

yang lain atau beberapa bandar udara.

7. Instansi Pembina JF Inspektur Angkutan Udara dan JF Asisten

Inspektur Angkutan Udara yang selanjutnya disebut Instansi

Pembina adalah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

yang selanjutnya dalam pedoman ini disingkat Kementerian

Perhubungan.

Page 9: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 9 -

8. Kepala Instansi Pembina JF Inspektur Angkutan Udara dan JF

Asisten Inspektur Angkutan Udara yang selanjutnya disebut

dengan Kepala Instansi Pembina adalah Menteri Perhubungan.

9. Angka Kredit dalam penyesuaian/inpassing adalah satuan nilai

kumulatif yang diperoleh seorang Calon Inspektur Angkutan Udara

dan Asisten Inspektur Angkutan Udara dari hasil seleksi yang

ditetapkan oleh Tim Penilai untuk penyesuaian/inpassing dalam

JF Inspektur Angkutan Udara dan JF Asisten Inspektur Angkutan

Udara.

10. Menteri adalah Menteri Perhubungan

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara

12. Direktur adalah Direktur Angkutan Udara

13. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara

14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara

15. Unit kerja yang membidangi kepegawaian di bawah Direktorat

Jenderal yang selanjutnya disebut dengan unit kerja kepegawaian

adalah bagian kepegawaian dan organisasi.

BAB II

KETENTUAN DASAR DAN PERSYARATAN INPASSING

A. Ketentuan Dasar

Pengangkatan Kedalam Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara

(JFIAU) dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara

(JFAIAU) ditujukan bagi PNS yang telah memiliki pengalaman dan masih

melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan dan

investigasi di bidang penyelenggaraan angkutan udara berdasarkan

keputusan Direktur Jenderal.

B. Persyaratan

1. Pengangkatan JFIAU dan JFAIAU melalui Penyesuaian/inpassing

wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan jenjangnya.

2. Persyaratan pengangkatan JFIAU melalui Penyesuaian/inpassing

sebagai berikut :

a. berstatus PNS;

Page 10: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 10 -

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehatjasmani dan rohani;d. berijazah paling rendah S-l (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat

bidang transportasi udara, ekonomi, keuangan, hukum,

administrasi, atau bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi

yang ditentukan instansi Pembina;

e. Bidang lain yang dimaksud sebagimana huruf d mencakup

teknik industri, sistem informasi, statistik, bahasa

Inggris/Mandarin/Jerman, teknik informatika, manajemen

kebijakan publik, ilmu sosial, hubungan international, teknik

elektro, komunikasi, matematika statistik, sastra inggris, teknik

sipil;f. memiliki pengalaman di bidang Angkutan Udara paling kurang

2 (dua) tahunj

g. memiliki sertifikat ITS;.

h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua)

tahun terakhir; dan

i. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural

3. Persyaratan pengangkatan JFAIAU melalui Penyesuaian/inpassing

sebagai berikut :

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas

(SMA) / Sederajat;

e. memiliki pengalaman di bidang Angkutan Udara paling kurang

2 (dua) tahun;

f. memiliki sertifikat ITS;

g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua)

tahun terakhir; dan

h. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.

Page 11: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 11 -

BAB III

TAHAPAN INPASSING

A. Proses PengumumanSekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan menyampaikan

surat pemberitahuan pelaksanaan Pengangkatan kedalam Jabatan

Fungsional Inspektur Angkutan Udara dan Asisten Inspektur Angkutan

Udara melalui Penyesuaian/Inpassing kepada Direktur dan Kepala

Kantor.

Adapun informasi yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan tersebut

paling kurang memuat:

1. Persyaratan Pengangkatan

2. Dokumen data dukung

3. Jadwal dan tahapan pelaksanaan

B. Proses Pengusulan

1. Pengusulan PNS ke dalam JFIAU dan JFAIAU melalui jalur

Penyesuaian/ inpassing dilakukan oleh Direktur atau Kepala Kantor

kepada Direktur Jenderal melalui unit kerja kepegawaian.

2. Pengusulan sebagaimana tersebut harus dilengkapi data dukung

sekurang-kurangnya :

a. Fotokopi Ijazah Terakhir;

b. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pangkat Terakhir;

c. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir;

d. Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai terakhir;

e. Surat Keterangan Sehat;

f. Form Daftar Riwayat Hidup (DRH);

g. Formulir Rekomendasi Pengusulan dari Direktur bagi pegawai

dilingkungan unit kerja Direktorat dan Kepala Kantor bagi

pegawai dilingkungan Unit Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

h. Fotokopi sertifikat ITS;

i. Fotokopi Surat Keputusan Penetapan sebagai Inspektur

Penerbangan, bagi PNS yang sudah ditetapkan menjadi

Inspektur Penerbangan; dan

Page 12: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 12 -

j. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun

terakhir.

3. Format Formulir sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf f dan g

diatas tercantum dalam BAB IV huruf A dan B.

C. Pembentukan tim seleksi

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membentuk tim

Pelaksana Pengangkatan kedalam Jabatan Inspektur Angkutan Udara

dan Asisten Inspektur Angkutan Udara.

Tim Pelaksana Pengangkatan PNS kedalam Jabatan Inspektur Angkutan

Udara dan Asisten Inspektur Angkutan Udara terdiri dari

1. Tim Seleksi Administrasi yang beranggotakan beberapa personil

kompeten dari unit kerja bidang kepegawaian bersama direktorat

2. Tim Penilai beranggotakan beberapa personil kompeten dari

direktorat yang bertugas melakukan penilaian terhadap Portofolio.

D. Seleksi Administrasi

1. Data dukung sebagaimana dimaksud dalam huruf B poin 2

dilakukan seleksi administrasi oleh unit kerja kepegawaian bersama

Direktorat sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

2. PNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti uji

kompetensi.

E. Uji Kompetensi

1. PNS yang akan diangkat dalam JFIAU dan JFAIAU melalui

Penyesuaian/inpassing harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

2. Uji kompetensi diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh unit kerja

kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

3. Uji kompetensi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi

mengenai:

a. Kompetensi teknis;

b. Kompetensi manajerial;

c. Kompetensi sosio kultural.

Page 13: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 13 -

4. Pelaksanaan Uji kompetensi dilaksanakan melalui Portofolio;

5. Pelaksanaan Uji Kompetensi melalui Portofolio dilaksanakan melalui

penilaian dokumen berupa :

a. Salinan sertifikat antara lain:

- Inspector Training System (ITS);

On thè Job Training (OJT) ITS;

- Training Spesialis Lainnya yang berkaitan dengan

Penyelenggaraan Angkutan Udara;

b. Bukti pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan

angkutan udara antara lain :

Laporan Hasil Audit;

- Laporan Hasil Inspeksi;

Laporan Hasil Pemantauan (monitoring)

- Laporan Hasil Pengamatan (surveillance)

c. Bukti keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi, bimbingan

teknis atau seminar di bidang transportasi, antara lain :

Pengajar Diklat/Instruktur,

Narasumber

Moderator

Peserta.

d. Bukti keikutsertaan dalam penyusunan regulasi norma,

standar, pedoman dan kriteria di bidang transportasi.

6. Penilaian dokumen portofolio dilakukan melalui evaluasi dengan

batas kelulusan jika dokumen portofolio lengkap dan memenuhi

persyaratan sesuai dengan jenjang jabatannya.

F. Hasil Uji Kompetensi dan Penetapan Angka Kredit

1. Hasil Uji Kompetensi PNS yang dinyatakan lulus dituangkan di

dalam berita acara yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana

Pengangkatan dalam jabatan Fungsional dan dilaporkan kepada

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melalui Sesditjen Hubud.

2. PNS yang dinyatakan tidak lulus dalam uji kompetensi dapat

diberikan kesempatan kedua dengan memperhatikan batas waktu

pengangkatan yang sudah ditetapkan dan harus diusulkan kembali.

Page 14: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 14 -

3. PNS yang tidak lulus dalam uji kompetensi pada kesempatan kedua,,

dapat diusulkan menjadi Calon Inspektur Angkutan Udara dan

Asisten Inspektur Angkutan Udara melalui proses pengangkatan

lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Berita acara kelulusan hasil uji kompetensi digunakan sebagai dasar

pemberian rekomendasi Calon Inspektur Angkutan Udara dan Calon

Asisten Inspektur Angkutan Udara.

5. Format Berita Acara kelulusan Uji Kompetensi Inspektur Angkutan

Udara dan Asisten Inspektur Angkutan Udara tercantum dalam BAB

IV hurufC.

6. Penetapan Angka Kredit (PAK) mengacu kepada penentuan prediksi

penjenjangan berdasarkan ijazah yang setingkat dan masa

kepangkatan dalam pangkat terakhir

7. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) sebagaimana

tercantum dalam BAB IV huruf D

8. Masa kepangkatan dalam pangkat terakhir untuk

Penyesuaian/inpassing dihitung dalam pembulatan sebagai berikut :

a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;

b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun,

dihitung 1 (satu) tahun;

c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun,

dihitung 2 (dua) tahun;

d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun,

dihitung 3 (tiga) tahun; dan

e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun

9. Format penetapan angka kredit sebagaimana tercantum BAB IV

huruf E.

G. Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan

berdasarkan kebutuhan jabatan fungsional dan peta jabatan sesuai

ketentuan perundang-undangan.

2. Direktur mengusulkan pengangkatan JFIAU dan JFAIAU

berdasarkan Berita Acara Kelulusan Uji Kompetensi kepada Direktur

Jenderal Perhubungan Udara melalui Sekretaris Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara.

Page 15: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 15 -

3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengusulkan pengangkatan

JFIAU jenjang Ahli Madya kepada Menteri Perhubungan melalui

Sekretaris Jenderal4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara menetapkan Keputusan

Pengangkatan JFIAU jenjang Ahli Muda dan Ahli Pertama.

5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menetapkan

Keputusan JFAIAU.

H. Pelaporan

Pelaksanaan pengangkatan JFIAU dan JFAIAU melalui penyesuaian

(inpassing) dilaporkan kepada :

a. Menteri Perhubungan

b. Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi ; dan

a. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Page 16: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 16 -

BAB IV

LAMPI IRAN-LAM PI RAN

A. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Keterangan

1. Nama Lengkap : ..............

2. NIP : ..............

3. Pangkat/gol. Ruang : ..............

4. Tempat dan tanggal lahir : ..............

5. Pendidikan terakhir : ..............

6. Instansi : ..............

7. Alamat : ..............

8. No. Telepon : ..............

9. E-mail : ..............

II. Riwayat Pendidikan

NO JENJANG

NAMA

SEKOLAH/

PERGURUAN

TINGGI

JURUSAN/

PROGRAM

STUDI

TAHUN

LULUS

1

2

3

dst

III. Kursus/Pelatihan di dalam dan di luar negeri

NONAMA

KURSUS

LAMANYA

PELATI HAN

TEMPAT

PELATI HANTAHUN

1

2

3

dst

Page 17: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 17 -

IV. Riwayat Jabatan Struktural

NONAMA

JABATANESELON

NOMOR

KEPUTUSAN

T.M.T

JABATAN

1

2

3

4

5

dst

V. Riwayat Jabatan Fungsional

NONAMA

JABATANESELON

NOMOR

KEPUTUSAN

T.M.T

JABATAN

1

2

3

4

5

dst

VI. Tanda Jasa/ Penghargaan

NO

NAMA TANDA

JASA/

PENGHARGA

AN

NOMOR

KEPUTUSAN

TAHUN

PEROLEHAN

NAMA

NEGARA/

INSTANSI

YANG

MEMBERI

KAN

1

2

3

dst

Page 18: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 18 -

VII. Daftar Karya Tulis Ilmiah

NO JUDUL PUBLIKASI TAHUN

1

2

3

dst

Vili. Pengalaman Kerja di Bidang Angkutan Udara

NO PEKERJAAN / KEGIATAN JABATAN TAHUN

1

2

3

dst

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan

sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila di

kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia

menerima segala tindakan yang diambii oleh Instansi Pembina Jabatan

Fungsional Inspektur Angkutan Udara dan Jabatan Fungsional Asisten

Inspektur Angkutan Udara.

......., ........ 2020

Yang Membuat

(......

NIP.)

Page 19: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 19 -

B. FORMAT FORMULIR REKOMENDASI PIMPINAN UNIT KERJA

KOP UNIT KERJA

FORMULIR REKOMENDASI PIMPINAN UNIT KERJA

UNTUK MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR ANGKUTAN

UDARA/JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :Instansi : Direktorat Angkutan Udara /Kantor Otoritas

Bandar Udara Wilayah.... *)

Jabatan : Direktur/ Kepala Kantor*)

Merekomendasikan :

Nama :

NIP :Pangkat/Gol.Ruang TMT:

Instansi / Unit kerja :

telah memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang angkutan udara

selama ...... (.... ) tahun dan berpendidikan .........................., untuk diangkat

dalam Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara/ Jabatan Fungsional

Asisten Inspektur Angkutan Udara*).

Catatan :

Tempat.... , Tanggal......

DIREKTUR/ KEPALA KANTOR*)

( ......................................................... )NIP.......................................

*) Coret yang tidak perlu

Page 20: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 20 -

C. FORMAT BERITA ACARA KELULUSAN HASIL UJI KOMPETENSI

BERITA ACARA KELULUSAN HASIL UJI KOMPETENSI

PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

DAN ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA MELALUI PENYESUAIAN/

INPASSING

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2020

Nomor :

Pada hari ini, .... tanggal .............., bulan ........ tahun .................,

bertempat di Bagian Kepegawaian dan Organisasi telah dilaksanakan Sidang

Kelulusan Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan

Udara dan Asisten Inspektur Angkutan Udara Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara Tahun 2020.

1. Dasar Pelaksanaan Sidang yang dilaksanakan kepada Calon Pemangku

Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara dan Asisten Inspektur

Angkutan Udara mengacu pada:

a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional

Inspektur Angkutan Udara

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten

Inspektur Angkutan Udara;

c. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

nomor 41 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan

Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara

d. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

nomor 36 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan

Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara;

e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM........ Tahun 2020

tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kedalam

Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara dan Asisten

Inspektur Angkutan Udara Melalui Penyesuaian (Inpassing).

f. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor .... Tahun

2020 tentang Tim Pelaksana Seleksi Pengangkatan PNS kedalam

Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara dan Asisten

Page 21: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 21 -

Inspektur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Tahun 2020.

2. Komponen Sidang Pieno meliputi:

a. Berita Acara Seleksi Administrasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

Inspektur Angkutan Udara dan Asisten Inspektur Angkutan Udara

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020 nomor

b. Berita Acara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan

Udara dan Asisten Inspektur Angkutan Udara Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara Tahun 2020 nomor

c. Penilaian dokumen portofolio dilakukan melalui evaluasi dengan

batas kelulusan jika dokumen portofolio lengkap dan memenuhi

persyaratan sesuai dengan jenjang jabatannya.

3. Setelah diadakan rekapitulasi penilaian terhadap pelaksanaan Uji

tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Jumlah pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

Inspektur Angkutan Udara dan Asisten Inspektur Angkutan Udara

sebanyak......... (.................) orang;

b. Telah dilakukan penilaian Uji Kompetensi sebagaimana daftar nilai

terlampir sehingga Pegawai yang dinyatakan lulus sebanyak

............... (................... ) orang dan pegawai yang dinyatakan tidak

lulus sebanyak ............... (...............) orang sebagaimana daftar

terlampir

c. Peserta yang telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi berhak diangkat

dalam Jabatan Inspektur Angkutan Udara dan Asisten Inspektur

Angkutan Udara melalui Penyesuaian / Inpassing dengan

mempertimbangkan kebutuhan jabatan Inspektur Angkutan Udara

dan Asisten Inspektur Angkutan Udara sesuai ketentuan peraturan

perundang undangan

d. Peserta yang dinyatakan tidak lulus uji komptensi dapat diberikan 1

kali kesempatan uji ulang dengan memperhatikan batas waktu

pengangkatan yang telah ditetapkan.

Page 22: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 22 -

Demikian Berita Acara Sidang Kelulusan Hasil Uji Kompetensi ini dibuat

dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .............................

TIM PELAKSANA SELEKSI PENGANGKATAN PNS KEDALAM JABATAN

FUNGSIONAL INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA DAN ASISTEN INSPEKTUR

ANGKUTAN UDARA,

NO NAMA TANDA TANGAN

1 . 1 .

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. dst....

Lampiran 1 Berita Acara Kelulusan Hasil Uji Kompetensi

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG MENGIKUTI UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR BANDAR UDARA DAN ASISTEN INSPEKTUR BANDAR

UDARA

NOMOR NAMA NIP PANGKAT GOL UNIT KERJA

1

2

3 Dst....

Jakarta

KETUA TIM PELAKSANA SELEKSI PENGANGKATAN PNS KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA DAN ASISTEN

INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

( )NIP

PANGKAT/ GOL

Page 23: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

Lampiran II Berita Acara Hasil Kelulusan Uji Kompetensi

REKAPITULASI HASUL PENILAIAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA DAN ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

NO N A M A N IP P A N G K A T G O LU N IT

K E R JA

U S U LA N

K A T E G O R I

U S U LA N

JE N J A N G

U J I K O M PE TE N S I P E M B O B O T A N U JI K O M PE TE N S I

T O T

A L

N ILA

I

SE B U T

ANK E T

P O R T O F O L IOT E R TU

LIS

W A W A N C A

R AP O R T O FO L IO

T E R TU

LIS

W A W A N C

A R A

Jakarta

KETUA TIM PELAKSANA SELEKSI PENGANGKATAN PNS KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA DAN ASISTEN

INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

( )

NIP

PANGKAT/ GOL

Page 24: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

D. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (INPASSING)

1. JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

NoGol

Ij azah / Sttb

Yang

Setingkat

Angka Kredit Dan Masa Kepangkatan

Ruang < 1

Tahun

1

Tahun

2

Tahun3 Tahun

>4

Tahun

1 Ill/a S -l/D -4 100 112 125 137 148

2 Ill/bS -l/D -4 150 162 174 186 197

S-2 150 163 177 188 199

S-l/D -4 200 224 247 271 294

3 III/c S-2 200 226 249 273 296

S-3) 200 228 251 275 298

S-l/D -4 300 322 345 368 391

4 Ill/d S-2 300 325 347 370 393

S-3 300 327 349 372 395

S-l/D -4 400 434 468 502 536

5 IV/a S-2 400 437 471 505 539

S-3 400 440 474 508 542

S-l/D -4 550 584 618 652 686

6 IV/b S-2 550 587 621 655 689

S-3 550 590 624 658 692

7 IV/cS -l/D -4 s.d

S-3700 700 700 700 700

Page 25: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 26 -

2. JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

NOGOL

RUANGIJAZAH

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN

< 1TAHUN

1TAHUN

2TAHUN

3TAHUN

4 TAHUN/ LEBIH

1 2 3 4 5 6 7 8

1 11/bSMA/Sederajat 40 43 47 52 57

Diploma II 40 44 48 53 58

2 II/c

SLTA 60 63 68 73 77

Diploma II 60 64 69 74 78

Diploma III 60 65 70 75 79

3 11/d

SMA/ Sederajat 80 83 87 92 97

Diploma II 80 84 88 93 98

Diploma III 80 85 89 94 99

4 III/a

SMA/Sederajat 100 110 121 132 144

Diploma II 100 111 122 133 145

Diploma III 100 112 123 134 146

5 III/b

SMA/Sederajat 150 161 172 183 195

Diploma II 150 162 173 184 196

Diploma III 150 163 174 185 197

6 III/c

SMA/Sederajat 200 221 244 268 290

Diploma II 200 222 245 269 291

Diploma III 200 223 246 270 292

7 m/d SMA/Diploma 11/Diploma III

300 300 300 300 300

Page 26: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 27 -

E. FORMAT PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDITJABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA/JABATAN

FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

NOMOR :..........Instansi : ............................Masa penilaian tanggal : ...................... s.d

I. KETERANGAN PERORANGAN

1. Nama

2. NIP

3. Nomor seri Kartu Pegawai

4. Pangkat/Gol/Ruang/TMT

5. Tempat Tanggal Lahir

6. Jenis kelamin

7. Pendidikan Tertinggi

8. Jabatan/TMT

II. PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH

1. Unsur Utama

a. (1). Pendidikan Formai dan Mencapai Gelar

Ijazah(2) Pendidikan dan Latihan dan Mendapat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

b. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Udara

c. Pengembangan Profesi

Jumlah Unsur Utama

2. Unsur Penunjang

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

III.

Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara/ Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara pada

jenjang.............................................

Jakarta, ..........................An Menteri Perhubungan,

Direktur Jenderal Perhubungan Udara/Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Page 27: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......- 2-c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan

- 28 -

BAB V

PENUTUP

Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional

Inspektur Angkutan Udara dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur

Angkutan Udara Melalui Penyesuaian/ Inpassing ini ditetapkan untuk menjadi

panduan dalam proses pengangkatan JFIAU dan JFAIAU dalam rangka

memenuhi kebutuhan jumlah inspektur penerbangan yang sesuai dengan

kompetensinya.

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI