KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG …

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial perlu dibentuk Tim Penyiapan Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang ...

-2-

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.

PERTAMA: ...

-3-

PERTAMA : Membentuk Tim Penyiapan Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS.

KEDUA : Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdiri dari Pengarah dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas:

a. Pengarah:

memberikan arahan dan bimbingan kepada Pelaksana serta bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan regulasi BPJS.

b. Pelaksana:

1. melakukan langkah-langkah persiapan yang terkait dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan meliputi penyiapan fasilitas kesehatan dan rujukan, pembiayaan dan transformasi program, menyusun regulasi dan kelembagaaan, sumber daya manusia dan capacity building;

2. melakukan langkah-langkah persiapan yang terkait dengan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan meliputi pembiayaan, iuran dan manfaat, menyusun regulasi, transformasi kelembagaan dan program;

3. melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi yang terkait dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KETIGA terdiri atas:

a. Bidang BPJS Kesehatan, meliputi:

1. Kelompok Kerja Fasilitas Kesehatan, Sistem Rujukan dan Infrastruktur, mempunyai tugas:

a) menyiapkan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan;

b) menyiapkan ...

-4-

b) menyiapkan pedoman sistem rujukan;

c) melakukan kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan;

d) melakukan penyusunan standar-standar pelayanan; dan

e) menyiapkan sistem informasi kesehatan serta pendukung lainnya.

2. Kelompok Kerja Pembiayaan, Transformasi Kelembagaan dan Program, mempunyai tugas:

a) menyiapkan penyusunan manfaat paket pelayanan;

b) membuat pedoman tarif;

c) melakukan penyusunan sistem pembayaran, termasuk case mix dan INA CBGs;

d) melakukan evaluasi, monitoring, dan koordinasi pelaksanaan transformasi kelembagaan dan program PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan;

e) menyiapkan sistem monitoring pembiayaan kesehatan; dan

f) melakukan penghitungan dana dan sumber dana.

3. Kelompok Kerja Regulasi, mempunyai tugas:

a) mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan sistem jaminan kesehatan;

b) menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

c) menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan;

d) menyusun rancangan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan transformasi kelembagaan dan program PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan; dan

e) menyusun peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan.

4. Kelompok ...

-5-

4. Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia dan Capacity Building, mempunyai tugas:

a) membuat perencanaan kebutuhan sumber daya manusia beserta jenis-jenisnya dalam berbagai tingkatan;

b) melakukan penyiapan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan

c) menyusun kebutuhan dan pemenuhan tenaga verifikator dan tenaga pendukung lain dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan.

b. Bidang BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:

1. Kelompok kerja Pembiayaan, Iuran, dan Manfaat, mempunyai tugas:

a) merumuskan mekanisme pembayaran, iuran, dan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian; dan

b) menyiapkan mekanisme operasionalisasi penyeleng-garaan BPJS Ketenagakerjaan.

2. Kelompok kerja Regulasi, Transformasi Kelembagaan dan Program, mempunyai tugas:

a) mengidentifikasi, mengevaluasi, serta melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan;

b) menyusun rancangan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan transformasi kelembagaan dan program PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan;

c) melakukan evaluasi, monitoring, dan koordinasi pelaksanaan transformasi kelembagaan dan program PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenaga-kerjaan; dan

d) menyusun rancangan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan.

c. Bidang ...

-6-

c. Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, mempunyai tugas:

1. membuat pedoman kegiatan sosialisasi, edukasi, dan advokasi; dan

2. melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan terkait dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Pelaksana Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS dapat mengikutsertakan dan bekerja sama dengan para pakar dan/atau instansi terkait.

KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pelaksana Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS, masing-masing Bidang membentuk Tim Pendukung Sekretariat, yaitu:

a. Bidang BPJS Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;

b. Bidang BPJS Ketenagakerjaan, yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan

c. Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas, Pelaksana Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengarah melalui Sekretaris Pengarah.

KEDELAPAN : Masa kerja Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

KESEMBILAN: Biaya yang diperlukan guna mendukung kegiatan Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS yang terkait dengan:

a. Bidang BPJS Kesehatan dibebankan kepada DIPA Kementerian Kesehatan;

b. Bidang ...

-7-

b. Bidang BPJS Ketenagakerjaan dibebankan kepada DIPA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

c. Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi kepada DIPA Kementerian Komunikasi dan Informatika.

dan sumber-sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia;

3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;

4. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2012 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd. H.R. AGUNG LAKSONO

Salinan Sesuai dengan Aslinya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ttd. Indroyono Soesilo

-8-

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA

JAMINAN SOSIAL

TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

A. PENGARAH

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat.

Anggota : 1. Menteri Sekretaris Negara;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Pertahanan;

4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Menteri Keuangan;

6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

7. Menteri Kesehatan;

8. Menteri Sosial;

9. Menteri Komunikasi dan Informatika;

10. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi;

11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional;

12. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

13. Sekretaris ...

-9-

13. Sekretaris Kabinet; 14. Kepala Polisi Republik Indonesia.

B. PELAKSANA

1. BIDANG BPJS KESEHATAN: Ketua : Wakil Menteri Kesehatan.

Wakil Ketua I : Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan

Masyarakat, Kementerian Kesehatan.

Wakil Ketua II : Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan

Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator

Bidang Kesejahteraan Rakyat;

2. Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan,

Kependudukan dan Keluarga Berencana,

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat;

3. Deputi Bidang Perundang-undangan, Sekretariat

Negara;

4. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan

Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil

Presiden;

5. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;

6. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

7. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;

8. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan,

Kementerian Pertahanan;

9. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

10. Direktur ...

-10-

10. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian

Keuangan;

11. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

12. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan

Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

13. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan,

Kementerian Kesehatan;

14. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan

Sosial, Kementerian Sosial;

15. Deputi Kelembagaan, Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

16. Deputi Bidang Usaha dan Jasa, Kementerian

Badan Usaha Milik Negara;

17. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian

Keuangan;

18. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan, Kementerian Keuangan;

19. Kepala Lembaga Pendidikan, POLRI;

20. Dr. Fachmi Idris, M.Kes. (Anggota Dewan Jaminan

Sosial Nasional).

a. Kelompok Kerja Fasilitas Kesehatan, Sistem Rujukan dan Infrastruktur:

Ketua : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian

Kesehatan.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam

Negeri.

Wakil Ketua ...

Wakil Ketua II

:

-11-

Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi,

Kementerian Kesehatan.

Sekretaris : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Kementerian

Kesehatan;

Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Kreativitas dan Inovasi Teknologi,


Rakyat;

2. Asisten Deputi Urusan Penguatan Pelayanan

Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat;

3. Asisten Deputi Urusan Perundang-undangan Bidang

Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Negara;

4. Direktur Urusan Pemerintahan Daerah II,

Kementerian Dalam Negeri;

5. Direktur Kesehatan, Kementerian Pertahanan;

6. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran,

Kementerian Keuangan;

7. Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial,

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

8. Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan

Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

9. Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;

10. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;

11. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian

Kesehatan;

12. Kepala Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia,

MABES TNI;

13. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan, POLRI.

b. Kelompok ...

-12-

b. Kelompok Kerja Pembiayaan, Transformasi Kelembagaan, dan Program:

Ketua : Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan

Masyarakat, Kementerian Kesehatan.

Wakil Ketua I : Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan.

Wakil Ketua II : Deputi Bidang Usaha dan Jasa, Kementerian Badan

Usaha Milik Negara.

Sekretaris : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan,

Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.

Anggota : 1. Asisten Deputi Urusan Jaminan Sosial, Kementerian

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;


3. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-

undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

4. Direktur Anggaran III, Kementerian Keuangan;

5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan, Kementerian Kesehatan;

6. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;

7. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian

Kesehatan;

8. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kesehatan;

9. Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa III, Kementerian


10. Kepala Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia,

MABES TNI;

11. Kepala Pusat Dokumentasi Kesehatan, POLRI.

c. Kelompok ...

-13-

c. Kelompok Kerja Regulasi

Ketua : Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat

Kabinet.

Wakil Ketua I : Staf Ahli Bidang Mediko Legal, Kementerian Kesehatan.

Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kelembagaan, Kementerian Pendaya-

gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian

Kesehatan.



2. Asisten Deputi Urusan Politik dan Kesejahteraan

Rakyat, Sekretariat Negara;

3. Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-

Undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat

Kabinet;

4. Asisten Deputi Urusan Perumusan Kebijakan

Kelembagaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi;




Manusia;



8. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;

9. Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

10. Kepala Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan;

11. Drg. Moeryono Aladin, SIP.S.H.,MM ...

-14-

11. Drg. Moeryono Aladin, SIP.S.H., MM (Anggota Dewan

Jaminan Sosial Nasional);

12. Drs. Timoer Soetanto, ChFC, CLU (Anggota Dewan

Jaminan Sosial Nasional).

d. Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia dan Capacity Building

Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia, Kementerian Kesehatan.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur,

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Sekretaris : Sekretaris Badan Pemberdayaan dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia, Kementerian Kesehatan

Anggota : 1. Asisten Deputi Urusan Jaminan Sosial,


Rakyat;

2. Direktur Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi

Kinerja Daerah, Kementerian Dalam Negeri;




Manusia;

5. Direktur Kelembagaan dan Pemasyarakatan

Hubungan Industrial, Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi;

6. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah,

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Sekretaris ...

-15-

7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan

Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;

8. Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan

Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;

9. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan,


10. Kepala Pusat Kesehatan Tentara Nasional

Indonesia, MABES TNI;

11. Drs. Ridwan Monoarfa (Anggota Dewan Jaminan

Sosial Nasional).

e. Sekretariat Ketua : Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan,

Kementerian Kesehatan. Anggota : 1. Kepala Bidang Kerja Sama Jaminan Sosial,


Rakyat;

2. Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan, Pusat

Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Kementerian

Kesehatan;

3. Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan

Jaringan Pelayanan, Pusat Pembiayaan Jaminan

Kesehatan, Kementerian Kesehatan;

4. Kepala Bagian Hukum dan Ortala, Kementerian


5. Kepala Bagian Perancangan Perundang-undangan I,

Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

6. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro

Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;

7. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pembiayaan dan

Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;

8. Kepala ...

-16-

8. Kepala Subbidang Cakupan Kepesertaan, Deputi

Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan

Perumagan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang


9. Kepala Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial

Kesehatan, Direktorat Harmonisasi Peraturan

Pengganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran,


10. Kepala Subdirektorat Pengawasan Norma Jaminan

Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

11. Kepala Subbdirektorat Jaminan Sosial Dalam

Hubungan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

2. BIDANG BPJS KETENAGAKERJAAN: Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan

Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat.

Wakil Ketua II : Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Anggota : 1. Wakil Sekretaris Kabinet;

2. Deputi Bidang Perundang-Undangan, Sekretariat

Negara;

3. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan

Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil

Presiden;

4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;

5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;

6. Direktur ...

-17-

6. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan,

Kementerian Pertahanan;

7. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian

Keuangan;

9. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial


Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

10. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan


Transmigrasi;

11. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan,


12. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial,

Kementerian Sosial;

13. Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah;

14. Deputi Bidang Kelembagaan, Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi;

15. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan

Usaha Kecil Menengah, Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

16. Deputi Bidang Usaha dan Jasa, Kementerian Badan

Usaha Milik Negara;

17. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian

Keuangan;

18. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan, Kementerian Keuangan;

19. Kepala ...

-18-

19. Kepala Lembaga Pendidikan, POLRI;

20. Harris Eko Santoso, FSAI (Anggota Dewan Jaminan

Sosial Nasional.

a. Kelompok Kerja Pembiayaan, Iuran, dan Manfaat:

Ketua : Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenaga-

kerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Wakil Ketua : Deputi Bidang Usaha Jasa, Kementerian Badan Usaha

Milik Negara.

Sekretaris : Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Kreativitas dan Inovasi Teknologi,


Rakyat;

2. Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik

dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Negara;

3. Direktur Kesehatan, Direktorat Jenderal Kekuatan

Pertahanan, Kementerian Pertahanan;


Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

5. Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial


6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan

Industrial dan Jaminan sosial Tenaga Kerja,


7. Direktur ...

-19-

7. Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;

8. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kelembagaan,


Reformasi Birokrasi;

9. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan

Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional;

10. Kepala Biro Dana Pensiun, Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian

Keuangan;


Transmigrasi;

12. Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Kementerian

Keuangan;

13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan


Transmigrasi;

14. Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan,


15. Direktur Gaji dan Kesejahteraan, Badan Kepegawaian

Negara;

16. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan, POLRI;

17. Prof. Dr. Bambang Purwoko, MA (Anggota Dewan


18. Ir. Haryadi B Sukamdani, MM (Anggota Dewan


19. Ketua Kelompok Kerja Kesehatan, Tim Nasional

Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

(TNP2K);

20. Ketua ...

-20-

20. Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Bantuan Sosial

Kesehatan Untuk Keluarga Miskin, Tim Nasional

Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

(TNP2K).

b. Kelompok Kerja Regulasi, Transformasi Kelembagaan dan Program

Ketua : Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi.

Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan



2. Deputi Bidang Usaha Jasa, Kementerian Badan

Usaha Milik Negara;

3. Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan

Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan,

Sekretariat Kabinet;

4. Direktur Urusan Otonomi Daerah II, Kementerian

Dalam Negeri;

5. Direktur Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal

Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;


Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia;



8. Kepala ...

-21-

8. Kepala Biro Dana Pensiun, Kementerian Keuangan;

9. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,


10. Direktur Kelembagaan dan Pemasyarakatan

Hubungan Industrial, Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;



12. Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

13. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan;

14. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan,


15. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan kelembagaan,


Reformasi Birokrasi;

16. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan

Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional;

17. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan

Kesempatan Kerja, Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

18. Asisten Deputi bidang Usaha Jasa III Kementerian


19. Kepala Biro Hukum, Kementerian Badan Usaha Milik

Negara;

20. Direktur ...

-22-

20. Direktur Hukum dan Peraturan Perundang-

undangan, Badan Kepegawaian Negara;

21. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

22. Ir. Tianggur Sinaga, MA (Anggota Dewan Jaminan

Sosial Nasional).

c. Sekretariat

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan

Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi;


Transmigrasi;

3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi;

4. Kepala Bagian Hukum dan Ortala, Kementerian


5. Kepala Bagian Perancangan Perundang-Undangan I


Transmigrasi;

6. Kepala Bagian Perancangan Perundang-Undangan II


Transmigrasi;

7. Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial



8. Kepala ...

-23-

8. Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan


Transmigrasi;

9. Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Kementerian

Kesehatan;

10. Kepala Bagian Perundang-undangan, Kementerian

Kesehatan;

11. Kepala Subdirektorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Dalam Hubungan Kerja, Direktorat Jenderal

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

12. Kepala Subdirektorat Analisis dan Informasi

Pengupahan dan Jaminan Sosial, Kementerian


13. Kepala Subdirektorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Luar Hubungan Kerja, Direktorat Jenderal

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;

14. Kepala Subdirektorat Organisasi Pekerja dan

Pegusaha, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,


15. Kepala Subdirektorat Pemasyarakatan, Direktorat

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga


16. Kepala ...

-24-

16. Kepala Subbidang Kerja Sama Luar Negeri, Deputi

Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan



17. Penganalisis Kebijakan Program Jaminan Sosial,


Rakyat.

3. BIDANG SOSIALISASI, EDUKASI, DAN ADVOKASI

Ketua

: Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik,

Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Wakil Ketua I : Direktur Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama

Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia.

Wakil Ketua II : Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi.

Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi

Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.



2. Direktur Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama

Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia;

3. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi,




5. Direktur Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan

Industrial, Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

6. Direktur ...

-25-

6. Direktur Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga


7. Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi Publik,

Kementerian Komunikasi dan Informatika;

8. Direktur Pengelolaan Media Publik, Kementerian

Komunikasi dan Informatika;

9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi;

10. Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat,

Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

11. Kepala Pusat Penerangan, Kementerian Dalam Negeri;

12. Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian

Pertahanan;

13. Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian

Kesehatan;

14. Kepala Pusat Hubungan Masyarakat, Kementerian


15. Kepala Pusat Dokumentasi Kesehatan, POLRI.

Sekretariat

Ketua : Kepala Biro Hukum, Kementerian Komunikasi dan

Informatika.

Anggota : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian

Kesehatan;

3. Kepala Bidang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan

Farmasi, Kementerian Koordinator Bidang


4. Kepala ...

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd. H.R. AGUNG LAKSONO Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd. Indroyono Soesilo

-26-

4. Kepala Bidang Peraturan Pengelolaan Resiko Fiskal,

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;

5. Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jaminan

Sosial, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran,


6. Kepala Bidang Pendapat Umum dan Media Massa,

Pusat Hubungan Masyarakat, Kementerian Tenaga


7. Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga


8. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Direktorat

Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian

Kesehatan;

9. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Direktorat

Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak,


10. Kepala Subdirektorat Informasi Kesejahteraan Rakyat,

Kementerian Komunikasi dan Informatika;

11. Kepala Subdirektorat Media Online, Kementerian

Komunikasi dan Informatika;

12. Kepala Subdirektorat Media Cetak, Kementerian

Komunikasi dan Informatika.

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG …

Documents

Transcript of KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG …