KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK...
Transcript of KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK...
KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/K/I-VIII.3/6/2007
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan untuk menjamin terselenggaranya tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tanggal 31 Agustus tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Memperhatikan : Putusan Sidang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2007.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
i
Pasal 1
Menetapkan Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pasal 2
(1) Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Padang yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Medan.
(2) Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Tanjung Pinang yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Pekanbaru.
(3 Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Bengkulu yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Palembang.
(4) Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Pangkal Pinang yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Palembang.
(5) Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Serang yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Jakarta.
(6) Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Semarang yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta.
(7) Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Mataram yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif dibentuk, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Denpasar.
(8) Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Kupang yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Denpasar.
(9) Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Mamuju yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Makassar.
(10) Struktur organisasi Perwakilan di BPK-RI Palu yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Makassar.
ii
(11) Struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Gorontalo yang pada saat Keputusan ini ditetapkan belum berlaku efektif, tetap berada dalam struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Manado.
Pasal 3
(1) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Padang telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat Sumbar I dan Sub Auditorat Sumbar II pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Tanjung Pinang telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat Kep. Riau pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(3) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Bengkulu telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat Bengkulu I dan Sub Auditorat Bengkulu II pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Palembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(4) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Pangkal Pinang telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat Babel pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Palembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(5) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Serang telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat Banten pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(6) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Semarang telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat Jateng I, Sub Auditorat Jateng II, Sub Auditorat Jateng III, dan Sub Auditorat Jateng IV pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan Sub Bagian SDM serta Sub Bagian Hukum dan Humas pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta menjadi Sub Bagian SDM, Hukum, dan Humas pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta.
(7) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Mataram telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat NTB I dan Sub Auditorat NTB II pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(8) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Kupang telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat NTT I dan Sub Auditorat NTT II pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
iii
(9) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Mamuju telah berlaku secara
efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat Sulbar pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(10) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Palu telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat Sulteng I dan Sub Auditorat Sulteng II pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(11) Pada saat struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Gorontalo telah berlaku secara efektif, maka keberadaan struktur organisasi Sub Auditorat Gorontalo pada struktur organisasi Perwakilan BPK-RI di Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepa1. Para Angbintama; 2. Sekretaris Jenderal; 3. Para Irtama; 4. Para Tortama; 5. Staf Ahli; 6. Para Kepala Perwakilan; 7. Para Kepala Biro.
Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : Juni 2007
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA,
Prof. Dr. Anwar Nasution
da:
iv
2
AUDITORAT UTAMAKEUANGAN NEGARA I
AUDITORATI.A
AUDITORATI.B
AUDITORATI.C
SUB AUDITORATI.A.2
SUB AUDITORATI.A.3
SUB AUDITORATI.A.1
SUB AUDITORATI.B.2
SUB AUDITORATI.B.3
SUB AUDITORATI.B.1
SUB AUDITORATI.C.2
SUB AUDITORATMANAJEMEN INTERN AKN I
SUB AUDITORATI.C.1
Seksi I.A.1.1
Seksi I.A.1.2
Seksi I.A.2.1 Seksi I.A.3.1
Seksi I.A.3.2
Seksi I.B.1.1
Seksi I.B.1.2
Seksi I.B.2.1
Seksi I.B.2.2
Seksi I.B.3.1
Seksi I.B.3.2
Seksi I.C.1.1
Seksi I.C.1.2
Seksi I.C.2.1
Seksi I.C.2.2
Seksi Manajemen
Intern Auditorat I.A
Seksi Manajemen
Intern Auditorat I.B
Seksi I.A.2.2
SUB AUDITORATI.A.4
Seksi I.A.4.1
Seksi I.A.4.2
Seksi I.A.3.3 Seksi I.B.3.3
Seksi I.C.3.2
Seksi I.C.3.1
Seksi Manajemen
Intern Auditorat I.C
SUB AUDITORATI.C.3
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
3
AUDITORAT UTAMAKEUANGAN NEGARA II
AUDITORATII.A
AUDITORATII.B
AUDITORATII.C
SUB AUDITORATII.A.2
SUB AUDITORATII.A.1
SUB AUDITORATII.B.2
SUB AUDITORATII.B.1
SUB AUDITORATII.C.2
SUB AUDITORATII.C.1
Seksi II.A.1.1
Seksi II.A.1.2
Seksi II.A.2.1 Seksi II.B.1.1
Seksi II.B.1.2
Seksi II.B.2.1
Seksi II.B.2.2
Seksi II.C.1.1
Seksi II.C.1.2
Seksi II.C.2.1
Seksi II.C.2.2Seksi II.A.2.2
SUB AUDITORATMANAJEMEN
INTERN AKN II
Seksi Manajemen
Intern Auditorat II.A
Seksi Manajemen
Intern Auditorat II.B
Seksi Manajemen
Intern Auditorat II.C
SUB AUDITORATII.C.3
Seksi II.C.3.1
Seksi II.C.3.2
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
4
AUDITORAT UTAMAKEUANGAN NEGARA III
AUDITORATIII.A
AUDITORATIII.B
AUDITORATIII.C
SUB AUDITORATIII.A.2
SUB AUDITORATIII.A.1
SUB AUDITORATIII.B.2
SUB AUDITORATIII.C.1
SUB AUDITORATIII.B.1
SUB AUDITORATIII.C.2
SUB AUDITORATMANAJEMEN
INTERN AKN III
Seksi III.A.1.1
Seksi III.A.1.2
Seksi III.A.2.1
Seksi Manajemen
Intern Auditorat III.C
Seksi III.B.1.1
Seksi III.B.1.2
Seksi III.B.2.1
Seksi III.B.2.2
Seksi III C.1.1
Seksi III.C.1.2
Seksi III.C.2.1
Seksi III.C.2.2
Seksi Manajemen
Intern Auditorat III.A
Seksi Manajemen
Intern Auditorat III.B
Seksi III.A.2.2
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
5
AUDITORAT UTAMAKEUANGAN NEGARA IV
AUDITORATIV.A
AUDITORATIV.B
SUB AUDITORATIV.C.1
SUB AUDITORATIV.A.2
SUB AUDITORATIV.A.1
SUB AUDITORATIV.B.2
SUB AUDITORAT MANAJEMEN
INTERN AKN IV
SUB AUDITORATIV.B.1
Seksi IV.A.1.1 Seksi IV.C.1.1Seksi IV.A.2.1
Seksi IV.A.2.2
Seksi IV.B.1.1
Seksi IV.B.1.2
Seksi IV.B.2.1
Seksi IV.B.2.2
Seksi Manajemen
Intern Auditorat IV.A
Seksi Manajemen
Intern Auditorat IV.B
Seksi IV.C.1.2
AUDITORATIV.C
SUB AUDITORATIV.C.2
Seksi IV.C.2.1
Seksi IV.C.2.2
Seksi Manajemen
Intern Auditorat IV.C
Seksi IV.A.1.2
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
11
DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM PEMERIKSAAN
KEUANGAN NEGARA
DIREKTORATKONSULTASI HUKUM DAN
KEPANITERAAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
DIREKTORATLEGISLASI, ANALISIS, DAN
BANTUAN HUKUM
SUB DIREKTORATKONSULTASI HUKUM KEUANGAN DAERAH
SUB DIREKTORATKONSULTASI HUKUM KEUANGAN NEGARA
SUB DIREKTORATBANTUAN HUKUM
SUB DIREKTORATANALISIS HUKUM
SEKSI KONSULTASI HUKUM KEUANGAN
PUSAT
SEKSI KONSULTASI HUKUM KEUANGAN
NEGARA YANG DIPISAHKAN
SEKSI KEPANITERAAN KERUGIAN DAERAH
SEKSI ANALISIS HUKUM KEUANGAN
DAERAH
SEKSI ANALISIS HUKUM KEUANGAN
NEGARA
SEKSI BANTUAN HUKUM PERDATA
DAN ADMINISTRASI NEGARA
SEKSI BANTUAN HUKUM PIDANA
SEKSI KONSULTASI HUKUM KEUANGAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN
SUB DIREKTORATLEGISLASI DAN
INFORMASI HUKUM
SEKSI LEGISLASI
SEKSI INFORMASI HUKUM
SEKSI KEPANITERAAN KERUGIAN NEGARA
SEKSI KONSULTASI HUKUM KEUANGAN
DAERAH
SUB DIREKTORATKEPANITERAAN
KERUGIAN NEGARADAN DAERAH
13
BIROSEKRETARIAT PIMPINAN
BAGIAN SEKRETARIATKETUA
BAGIAN PERSIDANGANDAN PROTOKOL
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
ANGGOTA I
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
ANGGOTA II
SUB BAGIAN SEKRETARIATWAKIL KETUA
SUB BAGIAN PROTOKOL
SUB BAGIAN SEKRETARIATANGGOTA III
SUB BAGIAN PERSIDANGAN
SUB BAGIAN SEKRETARIATANGGOTA V
SUB BAGIAN SEKRETARIATANGGOTA IV
SUB BAGIAN SEKRETARIATANGGOTA VII
SUB BAGIAN SEKRETARIATANGGOTA VI
14
BIROHUBUNGAN MASYARAKAT
DAN LUAR NEGERI
BAGIANPUBLIKASI DAN
LAYANAN INFORMASI
BAGIANHUBUNGAN LEMBAGA
DAN MEDIA
BAGIANHUBUNGAN LUAR
NEGERI
SUB BAGIAN LAYANAN
INFORMASI
SUB BAGIAN PUBLIKASI
SUB BAGIAN HUBUNGAN MEDIA
SUB BAGIAN HUBUNGAN
LEMBAGA DALAM NEGERI
SUB BAGIANHUBUNGANASOSAI DAN
LAINNYA
SUB BAGIANHUBUNGAN
INTOSAI
SUB BAGIAN PERPUSTAKAAN
BAGIANKERJASAMA LUAR
NEGERI
SUB BAGIANKERJASAMA BILATERAL
SUB BAGIANKERJASAMA
MULTILATERAL
15
BIROSUMBER DAYA MANUSIA
BAGIAN PERENCANAANDAN MUTASI
BAGIAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN
PENILAIAN KINERJA
BAGIAN KESEJAHTERAAN
SUB BAGIANMUTASI DAN
PEMBERHENTIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN REKRUTMEN
SUB BAGIAN EVALUASI KINERJA
SUB BAGIAN PENILAIAN DAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SUB BAGIAN KONSULTASI
SUB BAGIANREMUNERASI
SUB BAGIAN ANALISIS JABATAN
DAN SISTEM INFORMASI SDM
SUB BAGIAN JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN KESEHATAN
16
BIROKEUANGAN
BAGIAN PENGANGGARAN DAN PEMANTAUAN
BAGIAN PERBENDAHARAAN BAGIAN AKUNTANSI
SUB BAGIAN PENGANGGARAN
DAN PEMANTAUANII
SUB BAGIAN PENGANGGARAN
DAN PEMANTAUANIII
SUB BAGIAN PENGANGGARAN
DAN PEMANTAUANI
SUB BAGIANAKUNTANSI
II
SUB BAGIANAKUNTANSI
I
SUB BAGIANAKUNTANSI
III
SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN
I
SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN
II
SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN
III
17
BIROTEKNOLOGI INFORMASI
BAGIAN PENGEMBANGAN APLIKASI KOMPUTER
BAGIAN OPERASIONAL DAN DUKUNGAN
TEKNOLOGI INFORMASI
SUB BAGIAN PEMROGRAMAN
APLIKASIKOMPUTER
SUB BAGIAN PERANCANGAN
APLIKASIKOMPUTER
SUB BAGIAN OPERASIONAL
TEKNOLOGI INFORMASI
SUB BAGIAN DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI
SUB BAGIAN PEMELIHARAAN
PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI
18
BIROUMUM
BAGIAN RUMAH TANGGABAGIAN PEMELIHARAAN BAGIAN PENGELOLAAN DOKUMEN
SUB BAGIAN TRANSPORTASI DAN
PENGAMANAN
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KEPALA DITAMA RENEVBANGDIKLAT
PKN
SUB BAGIANPENGELOLAAN
ARSIP
SUB BAGIANPENGURUSAN
SURAT DAN PERJALANAN DINAS
SUB BAGIANPENCETAKAN DAN
PENGGANDAAN
SUB BAGIAN PEMELIHARAAN
KENDARAAN DAN BARANG INVENTARIS
SUB BAGIAN PEMELIHARAAN
RUMAH DINAS DAN GEDUNG KANTOR
SUB BAGIAN SEKRETARIAT SEKRETARIS JENDERAL
SUB BAGIAN PENGADAAN
BAGIAN PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN ANALISIS
KEBUTUHAN, INVENTARISASI, DAN
PENGHAPUSAN
SUB BAGIAN PENYIMPANAN DAN
DISTRIBUSI
SUB BAGIAN PENYIAPAN SARANA
DAN PRASARANA
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KEPALA DITAMA BINBANGKUM PKN
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
INSPEKTUR UTAMA
19
PERWAKILAN BPKDI BANDA ACEH
SUB AUDITORATNAD II
SEKSINADII.B
SEKSINADI.A
SEKSINADII.A
SEKSINADI.B
SUB BAGIANSDM
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATNAD I
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALAN
SEKSINADIII.B
SEKSINADIII.A
SUB AUDITORATNAD III
SEKSIBRR NAD-NIAS
I
SEKSIBRR NAD-NIAS
II
SUB AUDITORATBRR NAD-NIAS
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
22
PERWAKILAN BPKDI PADANG
SUB AUDITORATSUMBAR II
SEKSISUMBAR
II.B
SEKSISUMBAR
I.A
SEKSISUMBAR
II.A
SEKSISUMBAR
I.B
SUB BAGIANSDM
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATSUMBAR I
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALANKELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
28
PERWAKILAN BPKDI JAMBI
SEKSIJAMBI
II.A
SEKSIJAMBI
II.B
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATJAMBI II
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANSDM
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALAN
SEKSIJAMBI
I.B
SEKSIJAMBI
I.A
SUB AUDITORATJAMBI I
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
30
PERWAKILAN BPKDI BENGKULU
SEKSIBENGKULU
I.A
SEKSIBENGKULU
I.B
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATBENGKULU I
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANSDM
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALAN
SEKSIBENGKULU
II.B
SEKSIBENGKULU
II.A
SUB AUDITORATBENGKULU II
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
31
PERWAKILAN BPKDI BANDAR LAMPUNG
SEKSILAMPUNG
II.A
SEKSILAMPUNG
II.B
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATLAMPUNG II
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANSDM
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALAN
SEKSILAMPUNG
I.B
SEKSILAMPUNG
I.A
SUB AUDITORATLAMPUNG I
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
32
PERWAKILAN BPKDI JAKARTA
SUB AUDITORATDKI JAKARTA II
SUB AUDITORATDKI JAKARTA III
SUB AUDITORATDKI JAKARTA IV
SEKSIDKI JAKARTA
II.B
SEKSIDKI JAKARTA
I.A
SEKSIDKI JAKARTA
II.A
SEKSIDKI JAKARTA
III.B
SEKSIDKI JAKARTA
I.B
SEKSIDKI JAKARTA
III.A
SEKSIDKI JAKARTA
IV.B
SUB BAGIANSDM
SEKSIDKI JAKARTA
IV.A
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATDKI JAKARTA I
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALAN
SEKSIDKI JAKARTA
III.C
SEKSIDKI JAKARTA
II.C
SUB AUDITORATBANTEN
SEKSIBANTEN I
SEKSIBANTEN II
SEKSIDKI JAKARTA
I.C
SEKSIDKI JAKARTA
IV.C
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
Induk
33
PERWAKILAN BPKDI JAKARTA
SUB AUDITORATDKI JAKARTA II
SUB AUDITORATDKI JAKARTA III
SUB AUDITORATDKI JAKARTA IV
SEKSIDKI JAKARTA
II.B
SEKSIDKI JAKARTA
I.A
SEKSIDKI JAKARTA
II.A
SEKSIDKI JAKARTA
III.B
SEKSIDKI JAKARTA
I.B
SEKSIDKI JAKARTA
III.A
SEKSIDKI JAKARTA
IV.B
SUB BAGIANSDM
SEKSIDKI JAKARTA
IV.A
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATDKI JAKARTA I
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALAN
SEKSIDKI JAKARTA
II.C
SEKSIDKI JAKARTA
III.C
SEKSIDKI JAKARTA
I.C
SEKSIDKI JAKARTA
IV.C
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
35
PERWAKILAN BPKDI BANDUNG
SUB AUDITORATJAWA BARAT II
SUB AUDITORATJAWA BARAT III
SEKSIJAWA BARAT
II.B
SEKSIJAWA BARAT
I.A
SEKSIJAWA BARAT
II.A
SEKSIJAWA BARAT
III.B
SEKSIJAWA BARAT
I.B
SEKSIJAWA BARAT
III.A
SUB BAGIANSDM
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATJAWA BARAT I
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALAN
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
40
PERWAKILAN BPKDI PONTIANAK
SUB AUDITORATKALBAR II
SEKSIKALBAR
II.B
SEKSIKALBAR
I.A
SEKSIKALBAR
II.A
SEKSIKALBAR
I.B
SUB BAGIANSDM
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATKALBAR I
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALANKELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
41
PERWAKILAN BPKDI PALANGKARAYA
SUB AUDITORATKALTENG II
SEKSIKALTENG
II.B
SEKSIKALTENG
I.A
SEKSIKALTENG
II.A
SEKSIKALTENG
I.B
SUB BAGIANSDM
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATKALTENG I
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALANKELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
42
PERWAKILAN BPKDI BANJARMASIN
SUB AUDITORATKALSEL II
SEKSIKALSEL
II.B
SEKSIKALSEL
I.A
SEKSIKALSEL
II.A
SEKSIKALSEL
I.B
SUB BAGIANSDM
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATKALSEL I
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALANKELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
43
PERWAKILAN BPKDI SAMARINDA
SUB AUDITORATKALTIM II
SEKSIKALTIM
II.B
SEKSIKALTIM
I.A
SEKSIKALTIM
II.A
SEKSIKALTIM
I.B
SUB BAGIANSDM
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATKALTIM I
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALANKELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
44
PERWAKILAN BPKDI DENPASAR
SUB AUDITORATNTB II
SUB AUDITORATNTT I
SUB AUDITORATNTT II
SEKSINTBII.B
SEKSIBALIII.A
SEKSINTBII.A
SEKSINTTI.B
SEKSIBALIII.B
SEKSINTTI.A
SEKSINTTII.B
SUB BAGIANSDM
SEKSINTTII.A
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATBALI II
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALAN
SEKSIBALII.A
SEKSIBALII.B
SUB AUDITORATBALI I
SUB AUDITORATNTB I
SEKSINTBI.B
SEKSINTBI.A
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
Induk
45
PERWAKILAN BPKDI DENPASAR
SEKSIBALII.A
SEKSIBALII.B
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATBALI I
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANSDM
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALAN
SEKSIBALIII.B
SEKSIBALI II.A
SUB AUDITORATBALI II
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
46
PERWAKILAN BPKDI MATARAM
SEKSINTBI.A
SEKSINTBI.B
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATNTB I
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANSDM
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALAN
SEKSINTBII.B
SEKSINTB II.A
SUB AUDITORATNTB II
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
47
PERWAKILAN BPKDI KUPANG
SUB AUDITORATNTT II
SEKSINTTII.B
SEKSINTTI.A
SEKSINTTII.A
SEKSINTTI.B
SUB BAGIANSDM
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATNTT I
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALANKELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
48
PERWAKILAN BPKDI MAKASSAR
SUB AUDITORATSULSEL II
SUB AUDITORATSULTENG I
SUB AUDITORATSULBAR
SEKSISULSEL
II.B
SEKSISULSEL
I.A
SEKSISULSEL
II.A
SEKSISULTENG
I.B
SEKSISULSEL
I.B
SEKSISULTENG
I.A
SEKSISULBAR
II
SUB BAGIANSDM
SEKSISULBAR
I
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATSULSEL I
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALAN
SEKSISULSEL
III.B
SEKSISULSEL
III.A
SUB AUDITORATSULSEL III
SUB AUDITORATSULTENG II
SEKSISULTENG
II.A
SEKSISULTENG
II.B
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
Induk
50
PERWAKILAN BPKDI MAMUJU
SEKSISULBAR
I
SEKSISULBAR
II
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATSULBAR
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANSDM, HUKUM,DAN HUMAS
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALAN
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
51
PERWAKILAN BPKDI PALU
SEKSISULTENG
I.A
SEKSISULTENG
I.B
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATSULTENG I
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANSDM
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALAN
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
SEKSISULTENG
II.B
SEKSISULTENG
II.A
SUB AUDITORATSULTENG II
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
52
PERWAKILAN BPKDI KENDARI
SEKSISULTRA
I.A
SEKSISULTRA
I.B
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATSULTRA I
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANSDM
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALAN
SEKSISULTRA
II.B
SEKSISULTRA
II.A
SUB AUDITORATSULTRA II
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
55
PERWAKILAN BPKDI GORONTALO
SEKSIGORONTALO
I
SEKSIGORONTALO
II
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATGORONTALO
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANSDM, HUKUM,DAN HUMAS
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALAN
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
57
PERWAKILAN BPKDI TERNATE
SEKSIMALUKU UTARA
I
SEKSIMALUKU UTARA
II
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATMALUKU UTARA
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANSDM, HUKUM,DAN HUMAS
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALAN
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
58
PERWAKILAN BPKDI JAYAPURA
SUB AUDITORATPAPUA II
SEKSIPAPUA
II.B
SEKSIPAPUA
I.A
SEKSIPAPUA
II.A
SEKSIPAPUA
I.B
SUB BAGIANSDM
SEKRETARIATPERWAKILAN
SUB AUDITORATPAPUA I
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANHUKUM DAN HUMAS
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIAN SEKRETARIAT
KALAN
SEKSIPAPUA
III.B
SEKSIPAPUA
III.A
SUB AUDITORATPAPUA III
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL