KEPENTINGAN SPANYOL MENJUAL SENJATA KE ARAB...

KEPENTINGAN SPANYOL MENJUAL SENJATA KE

ARAB SAUDI TERKAIT INTERVENSI ARAB SAUDI

DALAM KONFLIK YAMAN 2018

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Sakina Ramadhani

1112113000044

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2019

v

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kepentingan Spanyol menjual senjata ke Arab

Saudi terkait intervensi Arab Saudi dalam konflik Yaman 2018. Intervensi militer

Arab Saudi dalam konflik Yaman dilakukan atas dasar permintaan Presiden

Yaman. Arab Saudi melakukan operasi militer untuk menyerang kelompok

Houthi yang telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah di

Yaman. Spanyol merupakan salah satu negara yang memproduksi dan menjual

senjata untuk Arab Saudi terkait dengan intervensi militer tersebut. Arab Saudi

telah melakukan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM karena serangan-

serangannya telah melukai serta menewaskan ribuan warga sipil di Yaman. Di

tengah seruan Uni Eropa untuk melakukan embargo senjata terhadap Arab Saudi,

Spanyol tetap memutuskan untuk menjual senjata ke Arab Saudi. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan

data sekunder. Penelitian ini menganalisis menggunakan konsep kepentingan

nasional dalam kerangka realisme dan kebijakan luar negeri menurut James N.

Rosenau. Konsep ini membantu menganalisis bahwa Kepentingan Spanyol

dipengaruhi oleh kepentingan nasional, hubungan Spanyol dan Arab Saudi,

kompetisi partai dalam pemerintahan Spanyol, dan protes dari pekerja yang

terancam kehilangan pekerjaan jika Spanyol menghentikan penjualan senjata ke

Arab Saudi.

Kata Kunci: Spanyol, Arab Saudi, Penjualan Senjata, Intervensi Militer, Konflik

Yaman, Uni Eropa, Kepentingan nasional,Kebijakan Luar Negeri.

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil„alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan

kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

(S.Sos) dalam program studi ilmu hubungan internasional. Tidak lupa shalawat

serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari skripsi

ini dapat diselesaikan dengan adanya doa, dukungan, dan bantuan dari banyak

pihak. Oleh karena itu, dengan segenap rasa hormat dan kerendahan hati, penulis

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis,M. Syarif Paparang dan Dewi Widowati yang

senantiasa memberikan doa dan kasih sayang, memberikan dukungan moral

maupun finansial, sertamenjadi motivasi utama penulis. Selain itu, terima

kasihkepadakakak-kakak penulis, Mba Nina, Mba Cica, Mba Asy, dan Abang

Januar atas doa serta dukungannya selama ini.

2. Bapak Dr. Ali Munhanif, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Bapak Ahmad Alfajri, M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan

Internasional dan dosen pembimbing penulis, terima kasih atas waktu dan ilmu

yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan

baik.

4. Ibu Eva Mushoffa, MHSPS., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hubungan

Internasional.

5. Bapak/Ibu Dosen Hubungan Internasional yang telah mencurahkan ilmunya

selama penulis menuntut ilmu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan telah

membantu penulis dalam menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa. Beserta

vii

jajaran staf FISIP UIN Jakarta yang telah meberikan bantuan dalam

administrasi sejak awal perkuliahan.

6. Pijar H. Akbar yang selalu memberikan doa dan dukungannya untuk penulis.

7. Sahabat terbaik yang selalu mendukung penulis, Fitriyana Widyawati dan Reni

Safitri.

8. Sahabat-sahabat di Prodi HI Anna Marlia Nurjanah, Laeli Istiqomah, Septina

Virgianty Putri, Nur Aisyah Rahmasari, Arlinda serta teman-teman angkatan

2012 yang telah berbagi ilmu dan mewarnai hari-hari penulis selama belajar di

prodi HI.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah

memberikan bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan,

untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di

masa mendatang. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat bermanfaat

bagi pembacanya dan dalam pustaka studi Hubungan Internasional.

Jakarta, 3 Mei 2019

Sakina Ramadhani

viii

DAFTAR ISI

ABSTRAK .............................................................................................................. v

KATA PENGANTAR ........................................................................................... vi

DAFTAR ISI ......................................................................................................... vii

DAFTAR SINGKATAN ....................................................................................... ix

DAFTAR GRAFIK ................................................................................................. x

DAFTAR TABEL .................................................................................................. xi

BAB I PENDAHULUAN

A.Pernyataan Masalah .......................................................................... 1

B.Pertanyaan Penelitian ....................................................................... 7

C.Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................................... 7

D. Tinjauan Pustaka ............................................................................. 8

E.Kerangka Pemikiran ....................................................................... 12

1.Kepentingan Nasional ................................................................ 12

2.Kebijakan Luar Negeri ............................................................... 14

F.Metode Penelitian ........................................................................... 18

G.Sistematika Penulisan ..................................................................... 19

BAB II GAMBARAN UMUM KONFLIK YAMAN

A. Latar Belakang Terjadinya Konflik Yaman .................................. 21

1. Intervensi Arab Saudi dalam Konflik Yaman Periode 2015-

2018...........................................................................................25

B. Situasi Kemanusiaan di Yaman .................................................... 31

BAB III PENJUALAN SENJATA SPANYOL KE ARAB SAUDI

A. Penjualan Senjata Spanyol ke Arab Saudi .................................... 39

B. Respons Masyarakat Sipil terhadap Penjualan Senjata Spanyol ke

Arab Saudi ..................................................................................... 43

ix

C. Respons Internasional terhadap Penjualan Senjata Spanyol ke Arab

Saudi .............................................................................................. 47

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPENTINGAN

SPANYOL MENJUAL SENJATA KE ARAB SAUDI TERKAIT

INTERVENSI ARAB SAUDI DALAM KONFLIK YAMAN

A. Faktor Eksternal ............................................................................ 53

B.Faktor Internal ................................................................................ 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................... 65

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... xiv

LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................. xviii

x

DAFTAR SINGKATAN

AQAP : Al-Qaeda in the Arabian Peninsula

ATT : Arms Trade Treaty

ERC : Esquerra Republicana de Catalunya

GCC : Gulf Cooperation Council

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

PDeCAT : Partit Democrata Europeu Catala

PSOE : Partido Socialista Obrero Espanol

SIPRI : Stockholm International Peace Research Institute

UE : Uni Eropa

UEA : Uni Emirat Arab

VP/HR : Vice President/Human Resources

xi

DAFTAR GRAFIK

Grafik I. A. Negara Pengeskpor Senjata ke Arab Saudi Periode 2013-2017..…2

xii

DAFTAR TABEL

Tabel III. A. Ekportir Senjata Terbesar dan Klien Utamanya………….………40

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bilateral trade between Spain and Saudi Arabia........................xviii

Lampiran 2 Law 53/2007, of December 28, on the Control of Foreign Trade in

Defence and Dual-Use Material...................................................xix

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah

Penelitian ini menganalisis tentang kepentingan Spanyol menjual senjata ke

Arab Saudi terkait intervensi Arab Saudi dalam konflik Yaman. Pemerintah Arab

Saudi dan koalisinya mengintervensi konflik Yaman untuk mendukung

pemerintah yang sah di Yaman sejak Maret 2015. Intervensi tersebut dilakukan

setelah pemberontak Syiah Houthi mengambil alih kendali atas ibukota Sanaa dan

sebagian besar wilayah Yaman.1 Sekitar 100 pesawat tempur dikerahkan oleh

Arab Saudi untuk operasi militer tersebut.2 Dalam melakukan perlawanan

terhadap Houthi, Spanyol menjadi salah satu negara yang mengekspor senjata

kepada Arab Saudi.

1Patricia Diah Ayu Saraswati, ―Pengamat: Alasan Saudi Intervensi Yaman Tak Bisa

Diterima‖, [Artikel On-line] tersedia di

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171231085943-106-265749/pengamat-alasan-

saudi-intervensi-yaman-tak-bisa-diterima; Internet; diakses pada 5 Maret 2019.

2Andrew Torchia, ―Cost no barrier to Saudi Arabia’s Yemen Intervention‖, [Artikel On-

line] tersedia di https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-saudi-cost-

idUSKBN0MR1KZ20150331; Internet; diakses pada 8 Maret 2019.

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171231085943-106-265749/pengamat-alasan-saudi-intervensi-yaman-tak-bisa-diterima


https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-saudi-cost-idUSKBN0MR1KZ20150331


2

Grafik I. A. Negara Pengekspor Senjata ke Arab Saudi

Sumber: SIPRI Arms Transfers Database3

Kepentingan Spanyol menjual senjata ke Arab Saudi terkait konflik Yaman

penting untuk diteliti karena memiliki beberapa signifikansi. Berdasarkan grafik

yang dirilis oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) tahun

2018 tersebut, AS merupakan pemasok senjata terbesar ke Arab Saudi (61%),

diikuti oleh Inggris (23%), kemudian Prancis (3,6%). Spanyol menduduki posisi

keempat (2,4%) sebagai negara pemasok senjata ke Arab Saudi.4

Spanyol telah meratifikasi Arms Trade Treaty (ATT) pada pada 17 Maret

2014.5 ATT merupakan perjanjian multilateral di bawah Perserikatan Bangsa-

3Pieter D. Wezeman, ―Saudi Arabia, armaments, and conflict in the Middle East‖, [Artikel

On-line] tersedia di https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2018/saudi-arabia-

armaments-and-conflict-middle-east; Internet; diakses pada 17 Maret 2019. 4Pieter D. Wezeman, ―Saudi Arabia, armaments, and conflict in the Middle East‖.

5Secretariat of State for Trade Ministry of Economy and Competitiveness, ―Spanish

Statistics on the Export of Defence Material, Other Material and Dual-Use Items and

https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2018/saudi-arabia-armaments-and-conflict-middle-east

https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2018/saudi-arabia-armaments-and-conflict-middle-east

3

Bangsa (PBB) yang mengatur tentang perdagangan senjata konvensional lintas

negara. Melalui perjanjian ini, setiap negara diwajibkan untuk tidak melakukan

ataupun mengizinkan transfer senjata konvensional, termasuk amunisi, dan

komponennya, apabila merupakan perdagangan gelap, melanggar embargo

senjata, melanggar Konvensi Jenewa 1949, digunakan dalam misi genosida,

kekerasan terhadap kemanusiaan, dan ditujukan kepada warga sipil atau kejahatan

perang lainnya.6

Negara dilarang mengekspor senjata apabila negara pengimpor senjata

tersebut berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter

internasional.7 AS, sebagai negara pengekspor senjata terbesar ke Arab Saudi,

belum meratifikasi Arms Trade Treaty hingga saat ini.8 Sementara itu berdasarkan

laporan Dewan Keamanan PBB pada 2016, terdapat sekitar 7.000 korban jiwa

yang meninggal dan 4.493 diantaranya merupakan warga sipil, sehingga Arab

Saudi dan pemberontak Houthi dinilai telah melakukan pelanggaran HAM dan

Technologies‖, tersedia di http://www.comercio.mineco.gob.es/en/comercio-exterior/informacion-

sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/PDF/publications/EN-VERSION%20FINAL-

CARLIN%20(2)%20INFORMEESTAD%C3%8DSTICAS2015(30%206%2016).pdf; Internet;

diakses pada 17 Maret 2019, 21.

6Arms Trade Treaty, pasal 6 ayat 3.

7Amnesty International, ―Spain: Government must stop authorising arms exports to Saudi

Arabia or risk complicity in war crimes‖, [Artikel On-line] tersedia di

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/spaingovernment-must-stop-authorising-arms-

exports-to-saudi-arabia-or-risk-complicity-in-war-crime/; Internet; diakses pada 14 Maret 2019. 8David Brown, ―Trump says U.S. 'will never ratify' arms trade treaty‖, [Artikel On-line]

tersedia di https://www.politico.com/story/2019/04/26/trump-arms-trade-treaty-1385303; Internet;

diakses pada 27 April 2019.

http://www.comercio.mineco.gob.es/en/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/PDF/publications/EN-VERSION%20FINAL-CARLIN%20(2)%20INFORMEESTAD%C3%8DSTICAS2015(30%206%2016).pdf



https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/spaingovernment-must-stop-authorising-arms-exports-to-saudi-arabia-or-risk-complicity-in-war-crime/

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/spaingovernment-must-stop-authorising-arms-exports-to-saudi-arabia-or-risk-complicity-in-war-crime/

https://www.politico.com/story/2019/04/26/trump-arms-trade-treaty-1385303

4

hukum humaniter internasional.9 Sejak operasi militer dimulai hingga pada 7

September 2018, kematian warga sipil meningkat sebesar 164%, dengan lebih dari

22 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan perlindungan, sedangkan

17 juta orang menderita food insecurity, serta lebih dari 8 juta diantaranya

berisiko kelaparan.10

Undang-undang Spanyol tanggal 28 Desember 2007 tentang ekspor senjata

melarang transfer senjata ketika ada kecurigaan akan digunakan dalam

pelanggaran hak asasi manusia (lihat lampiran 1). Di bawah Konvensi Jenewa,

Spanyol juga diharuskan untuk menghormati dan memastikan penghormatan

terhadap hukum humaniter internasional, termasuk dengan menahan diri dari

memasok senjata yang digunakan untuk melanggar Konvensi.11

Mosi Resolusi UE tentang situasi di Yaman tahun 2018 pada poin 6 dan 7,

menyatakan:

“6. Deplores the significant arms deals made by EU Member States,

among others Spain, France, Germany and the United Kingdom, with

Saudi Arabia and the UAE, which run counter to Council Common

Position 2008/944/CFSP on arms exports and the Arms Trade Treaty;

calls, once again, for an EU-wide ban on the export, sale, update and

9UN Security Councils. ―Final Report of the Panel of Experts on Yemen Established

pursuant to Security Council resolution 2140 (2014)‖, tersedia di

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_73.pdf, 2016, h.36.

10

Parlemen Eropa, ―Motion for a resolution‖, [Artikel On-line] tersedia di

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0447_EN.html?redirect; Internet;

diakses pada 14 Maret 2019.

11

Amnesty International, ―Spain: Government must stop authorising arms exports to Saudi

Arabia or risk complicity in war crimes‖.

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_73.pdf


http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0447_EN.html?redirect

5

maintenance of any form of security equipment to members of the

Saudi-led coalition, including Saudi Arabia and the UAE, given the

serious breaches of international humanitarian and human rights law

committed in Yemen; calls on the VP/HR to report on the current state

of military and security cooperation by EU Member States with the

members of the Saudi-led coalition;12

7. Is particularly dismayed by the Spanish Government‟s recent decision

to proceed with the sale of 400 precision bombs to Saudi Arabia, after

having announced that the sale was not going ahead; profoundly

regrets the lack of solidarity and courage shown by EU Member States

when the decision to halt the sale was first announced.”13

Diterjemahkan menjadi:

―6. Menyesalkan kesepakatan senjata penting yang dibuat oleh Negara-

negara Anggota UE, antara lain Spanyol, Prancis, Jerman dan Inggris,

dengan Arab Saudi dan UEA, yang bertentangan dengan Council

Common Position 2008/944/CFSP tentang ekspor senjata dan

Perjanjian Perdagangan Senjata; menyerukan, sekali lagi, larangan

kepada seluruh Uni Eropa terkait ekspor, penjualan, pembaruan dan

pemeliharaan segala bentuk peralatan keamanan untuk anggota koalisi

yang dipimpin Saudi, termasuk Arab Saudi dan UEA, mengingat

pelanggaran serius terhadap kemanusiaan internasional dan hukum hak

asasi manusia yang dilakukan di Yaman; menyerukan kepada VP/HR

untuk melaporkan keadaan kerja sama militer dan keamanan saat ini

oleh Negara-negara Anggota UE dengan anggota koalisi yang dipimpin

Saudi;

7. Sangat kecewa dengan keputusan Pemerintah Spanyol baru-baru ini

untuk melanjutkan penjualan 400 bom presisi ke Arab Saudi, setelah

mengumumkan bahwa penjualan itu tidak akan dilanjutkan; sangat

menyesalkan kurangnya solidaritas dan keberanian yang ditunjukkan

oleh Negara-negara Anggota UE ketika keputusan untuk menghentikan

penjualan diumumkan pertama kali.‖

12Parlemen Eropa, ―Motion for a resolution‖.

13

Parlemen Eropa, ―Motion for a resolution‖.

6

Pada 4 September 2018, pemerintah Spanyol memutuskan untuk tidak

melanjutkan kontrak pengiriman bom ke Arab Saudi di tengah kekhawatiran

tentang penggunaannya dalam konflik Yaman yang telah ditandatangani pada

2015.14

Pihak Kementerian Pertahanan Spanyol yang menyatakan tidak pernah

menjual senjata yang dapat digunakan terhadap penduduk sipil tersebut mengutuk

pembunuhan non-kombatan di Yaman.15

Namun pada 13 September 2018, Menteri Luar Negeri Josep Borrell

menyatakan bahwa Pemerintah Spanyol akan melanjutkan penjualan 400 bom

laser ke Arab Saudi, setelah kesepakatan itu dihentikan di tengah kekhawatiran

atas peran Saudi dalam perang Yaman.16

Spanyol juga tetap melakukan transaksi

penjualan senjata ke Arab Saudi setelah pembunuhan Jamal Khashoggi, jurnalis

asal Saudi yang dibunuh di dalam Konsulat Saudi di Istanbul, Turki. Sementara

itu, negara-negara anggota Uni Eropa yang lain, seperti Belanda, Finlandia, dan

Denmark telah menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi.17

14Isla Binnie, ―Spain confirms it has halted sale of bombs to Saudi Arabia‖, [Artikel On-

line] tersedia di https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-saudi-spain/spain-confirms-it-

has-halted-sale-of-bombs-to-saudi-arabia-idUSKCN1LK1N2; Internet; diakses pada 14 Maret

2019.

15

Isla Binnie, ―Spain confirms it has halted sale of bombs to Saudi Arabia‖.

16

Isla Binnie, ―Spain will go ahead with halted sale of 400 bombs to Saudi Arabia‖, [Artikel

On-line] tersedia di https://www.reuters.com/article/us-spain-saudi-arms/spain-will-go-ahead-

with-halted-sale-of-400-bombs-to-saudi-arabia-foreign-minister-idUSKCN1LT1FL; Internet;


17

Jon Stone, ―Germany, Denmark, Netherlands and Finland stop weapons sales to Saudi

Arabia in response to Yemen famine‖, [Artikel On-line] tersedia di

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/saudi-arabia-arms-embargo-weapons-europe-

germany-denmark-uk-yemen-war-famine-a8648611.html; Internet; diakses pada 15 Maret 2019.

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-saudi-spain/spain-confirms-it-has-halted-sale-of-bombs-to-saudi-arabia-idUSKCN1LK1N2


https://www.reuters.com/article/us-spain-saudi-arms/spain-will-go-ahead-with-halted-sale-of-400-bombs-to-saudi-arabia-foreign-minister-idUSKCN1LT1FL


https://www.independent.co.uk/news/world/europe/saudi-arabia-arms-embargo-weapons-europe-germany-denmark-uk-yemen-war-famine-a8648611.html


7

B. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

“Mengapa Spanyol menjual senjata ke Arab Saudi terkait intervensi Arab

Saudi dalam konflik Yaman 2018?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Mengetahui kepentingan Spanyol menjual senjata ke Arab Saudi

terkait intervensi Arab Saudi terhadap konflik Yaman 2018.

b. Mengetahui signifikansi konsep kepentingan nasional dan teori

kebijakan luar negeri dalam menganalisis kepentingan Spanyol

menjual senjata ke Arab Saudi terkait intervensi Arab Saudi terhadap

konflik Yaman 2018.

2. Manfaat

a. Berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya

dalam lingkup studi Hubungan Internasional.

b. Menjadi salah satu sumber rujukan penelitian selanjutnya yang

berkaitan dengan penelitian ini.

8

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini memiliki serupa dengan beberapa penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya, sehingga dapat menjadi acuan dalam menulis penelitian

ini. Penelitian pertama adalah jurnal JOM FISIP Vol. 5: Edisi I Januari - Juni

2018 berjudul ―Kepentingan Inggris Menjual Senjata ke Arab Saudi‖ yang ditulis

oleh M. Oghie Nugraha Hrp. dari Universitas Riau. Menurut Nugraha, penjualan

senjata yang dilakukan Inggris ke Arab Saudi telah melanggar perjanjian Arms

Trade Treaty (ATT) article 1, yang telah diratifikasi oleh Inggris pada 2014.18

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian, yaitu

mengenai kepentingan negara menjual senjata ke Arab Saudi terkait dengan

intervensi Arab Saudi dalam konflik Yaman. Perbedaannya terletak pada objek

penelitiannya, Nugraha membahas kepentingan Inggris, sedangkan objek

penelitian dalam penelitian ini adalah kepentingan Spanyol. Dalam penelitiannya,

Nugraha menggunakan teori neorealisme yang didukung oleh konsep aliansi milik

Stephen M. Walt. Beberapa konsep yang digunakan diantaranya, kepentingan

nasional dalam perspektif neorealisme, balance of power, dan bandwagoning.19

Menurut Nugraha, terdapat tiga poin penting yang menyebabkan Inggris

tetap melakukan perdagangan senjata dengan Arab Saudi. Pertama, menciptakan

18

M. Oghie Nugraha Hrp, ―Kepentingan Inggris Menjual Senjata ke Arab Saudi‖,

(Pekanbaru: FISIP Universitas Riau), 3. 19

M. Oghie Nugraha Hrp, ―Kepentingan Inggris Menjual Senjata ke Arab Saudi‖, 1.

9

stabilitas hubungan dengan Arab Saudi. Negara-negara di Timur Tengah

merupakan pasar terbesar bagi ekspor senjata Inggris. Penjualan senjata Inggris ke

Arab Saudi semakin meningkat sejak adanya konflik di Yaman. Hubungan Inggris

dan Arab Saudi semakin erat dengan adanya kerjasama militer antara kedua

negara.20

Kedua, menguatkan posisi politik Arab Saudi terhadap Iran. Iran

merupakan musuh utama Saudi di Timur Tengah karena adanya perbedaan aliran

kepercayaan di antara kedua negara. Iran nmerupakan negara syiah, sementara

Arab Saudi beraliran sunni. Iran memperluas pengaruh mereka hingga ke Yaman

dengan membantu pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Houti,

kelompok oposisi, yang berusaha menggulingkan pemerintah yang sah di

Yaman.21

Kemudian ketiga, untuk memelihara balance of power Inggris di

kawasan Timur Tengah. Tujuannya menguatkan posisi Inggris sebagai negara

sahabat bagi negara-negara di Timur Tengah.22

Penelitian selanjutnya adalah jurnal yang berjudul ―Transforming the

Spanish Military‖, vol. 16, no. 1, tahun 2016, karya Guillem Colom Piella.

Mengikuti sekutu dan mitranya, Spanyol memprakarsai transformasi angkatan

bersenjata pada tahun 2004 untuk mengkonsolidasikan modernisasi politik,

20

M. Oghie Nugraha Hrp, ―Kepentingan Inggris Menjual Senjata ke Arab Saudi‖, 9-10. 21

M. Oghie Nugraha Hrp, ―Kepentingan Inggris Menjual Senjata ke Arab Saudi‖, 11. 22

M. Oghie Nugraha Hrp, ―Kepentingan Inggris Menjual Senjata ke Arab Saudi‖, 12.

10

hukum, dan militer yang telah terjadi sejak transisi ke demokrasi dengan tujuan

mempersiapkan angkatan bersenjata untuk menghadapi ancaman saat ini dan di

masa depan.

Persamaan antara kedua penelitian ini hanya terletak pada pembahasan

militer Spanyol. Berbeda dengan penelitian ini, Piella tidak membahas secara rinci

mengenai perdagangan senjata, terutama terkait penjualan senjata Spanyol ke

Arab Saudi terkait konflik Yaman. Dalam jurnalnya, Piella juga membahas visi

Spanyol dalam perkembangan militer pada masa mendatang. Piella menjelaskan

mengenai pentingnya melakukan modernisasi militer sambil memperkuat kerja

sama lintas industri. Visi Spanyol pada 2025 adalah mentransformasikan militer

sambil membangun pertahaan yang terjangkau, realistis, dan modern.

Penelitian lainnya merupakan skripsi berjudul ―Penolakan Penjualan Senjata

Belanda ke Arab Saudi 2016‖ yang ditulis oleh Rikmandaru Werdi Hutomo dari

FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian tersebut menganalisis tentang

kebijakan Belanda atas penolakan penjualan senjata ke Arab Saudi.23

Serupa

dengan penelitian ini, Hutomo menjelaskan tentang perdagangan senjata ke Arab

Saudi dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman. Hutomo juga memaparkan

respons Uni Eropa terhadap penjualan senjata ke Arab Saudi yang masih

dilakukan oleh negara anggota UE.

23

Rikmandaru Werdi Hutomo, ―Penolakan Penjualan Senjata Belanda ke Arab Saudi 2016‖,

(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 1.

11

Perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada tema

penelitiannya. Dalam penelitiannya, Hutomo sedikit menyinggung Spanyol

sebagai negara yang masih melakukan penjualan senjata ke Arab Saudi terkait

dengan perang di Yaman. Sedangkan, Belanda telah menghentikan transfer

senjatanya ke Arab Saudi sejak 2016.24

Hutomo menggunakan teori liberalisme

dengan konsep demokrasi kosmopolitan dan Hak Asasi Manusia.25

Melalui konsep tersebut, Hutomo menganalisis bahwa kebijakan Belanda

menolak menjual senjata ke Arab Saudi karena didasarkan pada tiga alasan.

Pertama, Belanda melarang penjualan senjata ke Arab Saudi karena Belanda

melihat penjualan senjata sebagai sebuah perdagangan. Hal ini berbeda dengan

negara UE lainnya yang melihat penjualan senjata sebagai instrumen penting

dalam kebijakan luar negeri. Kedua, keputusan Belanda diambil berdasarkan pada

supremasi hukum internasional yang tercantum dalam resolusi parlemen UE

mengenai krisis di Yaman, terutama yang berkaitan dengan masalah HAM.

Ketiga, peran masyarakat merupakan hal yang penting dalam kebijakan luar

negeri Belanda.26

24


5. 25


13-19. 26


79-80.

12

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi kepentingan Inggris

menjual senjata ke Arab Saudi, penelitian ini menggunakan konsep kepentingan

nasional dan teori analisis politik luar negeri. Hal ini dijelaskan sebagaimana

berikut.

1. Kepentingan Nasional

Menurut Morgenthau, kepentingan nasional adalah standar abadi untuk

mempertimbangkan dan mengarahkan tindakan politik.27

Tujuan kebijakan luar

negeri harus didefinisikan dalam hal kepentingan nasional.28

Jenis kepentingan

menentukan tindakan politik dalam periode sejarah tertentu tergantung pada

konteks politik dan budaya pada saat kebijakan luar negeri dirumuskan.29

Morgenthau memperhitungkan kepentingan nasional dengan mendefinisikan

upaya suatu negara untuk mengejar power.30

James N. Rosenau dalam bukunya yang berjudul The Scientific Study of

Foreign Policy, menjelaskan bahwa konsep kepentingan nasional digunakan

dalam analisis politik dan tindakan politik. Sebagai alat analisis, kepentingan

nasional digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau mengevaluasi

sumber kebijakan luar negeri suatu negara. Sebagai instrumen tindakan politik,

27

Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle of Power and Peace (New

York: Knopf, 2nd ed, 1954), 9. 28

Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle of Power and Peace, 528. 29

Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle of Power and Peace, 8.

30

Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle of Power and Peace, 5.

13

kepentingan nasional berfungsi sebagai sarana untuk membenarkan, mengkritik,

atau mengusulkan kebijakan merujuk pada apa yang terbaik untuk masyarakat

nasional dan urusan luar negeri suatu negara.31

Hans J Morgenthau membagi kepentingan nasional menjadi enam, yaitu:32

a. Primary interest, meliputi perlindungan terhadap keamanan,

identitas, politik, dan budaya bangsa serta kelangsungan hidup

negara dari intervensi negara lain. Kepentingan ini tidak pernah

dapat dikompromikan atau diperdagangkan.

b. Secondary interest, kepentingan bagi mereka yang berada di luar

negeri, tetapi tetap berkontribusi bagi negara. Seperti, melindungi

warga negara yang berada di luar negeri dan tetap memelihara

kekebalan diplomatik bagi diplomat yang berada di negara lain.

c. Permanent interest, relatif konstan selama periode waktu yang

lama.

d. Variable interest¸ kepentingan yang terinspirasi dari opini publik,

kepentingan kelompok tertentu, politik partisan, dan ide-ide politik

negara.

31

James N. Rosenau, The Scientific Study of Foreign Policy, (London: Frances Pinter

(Publishers) Limited, 1980), 283.

32

Thomas W. Robinson, ―A National Interest Analysis of Sino-Soviet Relations‖, 1967,

140-141, tersedia di

https://www.jstor.org/stable/pdf/3013925.pdf?refreqid=excelsior%3A1b5561275ca32b85269f602

d02508c89, diunduh pada 18 Maret 2019.

https://www.jstor.org/stable/pdf/3013925.pdf?refreqid=excelsior%3A1b5561275ca32b85269f602d02508c89


14

e. General interest, berkaitan dengan kondisi geografis suatu negara,

total populasi, atau isu-isu spesifik yang bisa menjadi kepentingan

seluruh negara di dunia, seperti ekonomi, perdagangan, diplomasi,

dan hukum internasional.

f. Specific interest¸ pengembangan dari general interest dan

teraplikasikan dalam waktu dan tempat tertentu.

Penelitian ini akan menggunakan konsep kepentingan nasional yang relevan

berdasarkan enam klasifikasi kepentingan nasional tersebut, untuk menjawab

pertanyaan penelitian tentang kepentingan Spanyol tetap menjual senjata ke Arab

Saudi terkait konflik Yaman.

2. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat

oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau uniit

politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional

yang dituangkan dalma terminologi kepentingan nasional.33

K. J. Holsti

menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan serangkaian sasaran

bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain baik di bidang politik,

ekonomi, sosial, dan militer. Biasanya kebijakan luar negeri ini dapat dilakukan

33

Jack C. Plano dan Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional (Bandung: Abardin, 1999),

5.

15

dengan berbagai cara namun terdapat tiga yang paling umum, yaitu melalui

perang, perdamaian dan kerjasama ekonomi.34

Menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri adalah upaya suatu

negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan

memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.35

Kebijakan luar negeri

ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu

negara.36

Kajian kebijakan luar negeri suatu negara meliputi kehidupan internal

dan kebutuhan eksternal, termasuk di dalamnya adalah aspirasi, atribut nasional,

kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan

untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu

negara sebagai negara-bangsa.37

Sementara itu, Rosenau mengkategorikan faktor-faktor atau sumber-

sumber dalam perumusan kebijakan luar negeri, yaitu:

a. Systemic sources (sumber sistemik), merupakan sumber yang berasal dari

lingkungan eksternal suatu negara. Sumber ini menjelaskan struktur

hubungan antar-negara, pola aliansi yang terbentuk, dan faktor situasional

34K.J Holsti, International Politics A Framework for Analysis 6th ed (New Jersey: A Simon

& Schuster Company, 1992), 82. 35

James N. Rosenau, Gavin Boyd, dan Kenneth W. Thomson, World Politics: An

Introduction (New York: The Free Press, 1976), 27 36


Introduction, 32

37


Introduction, 15.

16

eksternal yang berasal dari situasi internasional yang dapat berupa isu

atau krisis.38

b. Societal sources (sumber masyarakat), merupakan sumber yang berasal

dari lingkungan internal. Sumber ini mencakup faktor kebudayaan dan

sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial, dan perubahan opini

publik. Kebudayaan dan sejarah meliputi nilai, norma, tradisi, dan

pengalaman masa lalu yang mendasari hubungan antara anggota

masyarakat. Pembangunan ekonomi mencakup kemampuan suatu negara

untuk mencapai kesejahteraan yang dapat mendasari kepentingan negara

untuk berhubungan dengan negara lain. Struktur sosial mencakup

sumberdaya manusia yang dimiliki suatu negara atau seberapa besar

konflik dan harmoni internal dalam masyarakat. Opini publik terhadap

juga dapat dilihat sebagai faktor internal dalam kebijakan luar negeri.39

c. Governmental sources (sumber pemerintahan), sumber internal yang

menjelaskan tentang pertanggungjawaban politik dan struktur dalam

pemerintah. Pertanggungjawaban politik seperti pemilu, kompetisi partai,

dan tingkat kemampuan dimana pembuat keputusan dapat secara fleksibel

38

James N. Rosenau, Gavin Boyd, dan Kenneth W. Thompson. World Politics: An

Introduction (New York: The Free Press, 1976), 15. 39


Introduction, 15.

17

merespons situasi eksternal. Sedangkan, struktur kepemimpinan berasal

dari berbagai kelompok dan individu yang berada dalam pemerintahan.40

d. Idiosyncratic sources (sumber idiosinkratik), merupakan sumber internal

yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik

yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap

kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, tercakup juga persepsi seorang elit

politik tentang keadaan alamiah dari arena internasional dan tujuan

nasional yang hendak dicapai.41

Selain faktor-faktor tersebut, Rosenau juga menjelaskan faktor luas wilayah

negara, jumlah penduduk, kondisi geografi, dan teknologi yang dapat menjadi

sumber sistemik atau masyarakat. Dengan banyaknya faktor yang beraneka

ragam, Rosenau menyarankan untuk melakukan cluster of inputs guna memilih

dan menggabungkan faktor mana yang paling penting dalam menjelaskan

kebijakan luar negeri suatu negara yang diteliti.42

Penelitian ini akan menggunakan sumber sistemik, sumber masyarakat, dan

sumber pemerintahan untuk menganalisis kepentingan Spanyol menjual senjata ke

Arab Saudi terkait intervensi Arab Saudi dalam konflik Yaman. Sumber sistemik

40


Introduction, 15. 41


Introduction, 15.

42


Introduction, 18.

18

berasal dari lingkungan eksternal Spanyol. Sementara itu, sumber masyarakat dan

sumber pemerintahan berasal dari lingkungan internal Spanyol.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatoris. Penelitian

eksplanatoris bertujuan untuk mencari penjelasan suatu fenomena atau

masalah yang diamati. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan

tentang mengapa suatu fenomena terjadi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa

studi pustaka dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai literatur

yang berkaitan dengan penelitian ini. Literatur dapat berupa buku, jurnal,

skripsi, tesis, surat kabar, dan artikel di situs online.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder berasal

dari buku, jurnal, skripsi, surat kabar, dan artikel di situs online.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan

teknik analisis data kualitatif, yaitu permasalahan yang diangkat akan

digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian akan di

19

selaraskan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya sehingga

dapat ditarik sebuah kesimpulan. Grafik dan angka-angka persentase

digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Bab I - Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal dasar dan gambaran umum penelitian

yang dipaparkan dalam bentuk pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan

dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, serta metode

penelitian.

Bab II - Gambaran Umum Konflik Yaman

Bab ini membahas latar belakang terjadinya konflik Yaman dan penyebab

munculnya aksi pemberontak yang berusaha menjatuhkan pemerintahan sah di

Yaman. Bab ini juga menjelaskan intervensi militer yang dilakukan Arab Saudi

dalam konflik Yaman sejak 2015 hingga 2018 dan situasi kemanusiaan di Yaman

setelah intervensi militer tersebut.

Bab III - Penjualan Senjata Spanyol ke Arab Saudi

Bab ini memaparkan tentang penjualan senjata Spanyol ke Arab Saudi sejak

Saudi mengintervensi konflik Yaman pada 2015. Bab ini juga menjelaskan

bagaimana respons dari masyarakat sipil Spanyol dan internasional terkait

penjualan senjata tersebut.

20

Bab IV - Kepentingan Spanyol Menjual Senjata ke Arab Saudi terkait dengan

Intervensi Arab Saudi dalam konflik Yaman

Bab ini berisi analisis tentang kepentingan Spanyol menjual senjata ke Arab

Saudi terkait intervensi Arab Saudi dalam konflik Yaman. Dalam bab ini, terdapat

jawaban dari pertanyaan penelitian berdasarkan penerapan konsep kepentingan

nasional dan kebijakan luar negeri.

Bab V - Penutup

Bab penutup memuat kesimpulan yang berisi hasil analisis dan rangkuman

poin-poin penting dalam penelitian ini.

21

BAB II

GAMBARAN UMUM KONFLIK YAMAN

A. Latar Belakang Terjadinya Konflik Yaman

Yaman merupakan negara yang terletak di kawasan Timur Tengah, lebih

tepatnya di sebelah selatan Arab Saudi. Konflik yang terjadi di Yaman berawal

dari ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Ali Abdullah Saleh yang telah

menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Konflik internal di Yaman

melibatkan banyak pihak, namun terdapat dua kelompok yang menjadi dua

kekuatan besar dalam konflik tersebut, yaitu pemerintah Yaman dan kelompok

pemberontak Houthi.43

Kelompok Houthi ini pada awalnya hanya berada di Yaman Utara, tepatnya

di kota Sa’adah, sebuah kota yang terletak 240 km di utara ibu kota Sana’a. Di

Sa’adah, terdapat perkumpulan terbesar orang-orang Syiah Zaidiyah di Yaman.

Pada tahun 1986, dibentuklah sebuah perkumpulan untuk mempelajari ajaran-

ajaran Syiah Zaidiyah. Perkumpulan itu disebut dengan Ittihad asy-Syabab

(Persatuan Pemuda). Kelompok ini didirikan oleh Husein bin Badruddin al-

Houthi. Kelompok yang pada awalnya merupakan kelompok keagamaan ini

43

Ahmad Fuadi, ―Kepentingan Arab Saudi Menghentikan Gerakan Pemberontak Houthi‖,

(Pekanbaru: FISIP Universitas Riau, 2017), 37.

22

kemudian berubah menjadi kelompok oposisi pemerintah yang mereka anggap

tidak mampu mensejahterakan masyarakat Yaman.44

Milisi Houthi yang berjuang untuk mendapatkan peningkatan otonomi di

Provinsi Saada, telah melancarkan pemberontakan secara berkala sejak 2004

lalu.45

Hubungan antara pemerintah dengan rakyat pun memburuk sejak tentara

pro-pemerintah menembaki rakyat sipil pada tahun 2004 saat terjadi perang antara

kelompok pemberontak Houthi yang berpaham Syiah dengan tentara loyalis

pemerintah. Perang antara keduanya berlanjut hingga tahun 2009. Selain itu,

tingkat pengangguran, kriminalitas, dan kemiskinan juga semakin tinggi. Kondisi

sosial, politik, dan ekonomi Yaman masih belum stabil hingga tahun 2011.46

Pengaruh Arab Spring mulai menyebar ke Yaman pada awal tahun 2011

ketika Yaman masih dipimpin oleh Ali Abdullah Saleh. Kondisi perekonomian

yang buruk dan ketidakpuasan dari masyarakat Yaman terhadap pemerintah yang

berkuasa menyebabkan banyak masyarakat yang menentang pemerintah Yaman.

Berbagai kelompok yang menentang tersebut menginginkan Presiden Yaman Ali

Abdullah Saleh mundur dari posisinya. Banyak penyebab yang melatarbelakangi

mudahnya muncul gerakan separatisme di Yaman seperti korupsi, kesenjangan

44Ahmad Fuadi, ―Kepentingan Arab Saudi Menghentikan Gerakan Pemberontak Houthi‖,

38.

45

BBC News Indonesia, ―Di ambang perang saudara, Yaman minta bantuan‖, [Artikel On-

line] tersedia di https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/03/150324_yaman_bantuan_gcc;

Internet; diakses pada 28 Maret 2019.

46


38.

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/03/150324_yaman_bantuan_gcc

23

sosial, lemahnya kontrol pemerintah, kemiskinan, serta minimnya infrastruktur.

Karena besarnya tuntutan pengunduran diri dari masyarakat Yaman, Presiden

Saleh diundang untuk menghadiri pertemuan dengan Dewan Kerjasama Negara

Teluk (Gulf Cooperation Council) yang bertujuan membahas proses transisi

kekuasaan di Yaman. 47

Keterlibatan Arab Saudi dalam konflik Yaman semakin memicu kemarahan

dari kelompok Houthi. Pada tanggal 3 Juni 2011, kelompok Houthi melancarkan

serangan roket terhadap Presiden Saleh di istana kepresidenan. Serangan roket ini

mengakibatkan Presiden Saleh mengalami luka-luka. Presiden Saleh kemudian

dilarikan ke Arab Saudi untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa ini

kemudian dianggap kelompok oposisi sebagai tumbangnya rezim Presiden Saleh.

Karena desakan dari kelompok oposisi, ia kemudian digantikan oleh Abd Rabbuh

Mansour Hadi.48

Setelah jatuhnya kepemimpinan Ali Abdullah Saleh, kelompok oposisi

pemerintah semakin tersisih di dalam pemerintahan. Kondisi ini membuat mereka

semakin aktif menentang pemerintah Yaman. Pada level teknis, transisi kekuasaan

ditujukan untuk mencegah Yaman semakin terpecah dan didominasi oleh

kelompok-kelompok tertentu. Di samping itu, proses transisi juga ditujukan untuk


38.

48


38.

24

meningkatkan partisipasi politik di Sanaa dan mencegah meluasnya aksi

kekerasan di Yaman.49

Presiden Saleh bersedia untuk mengundurkan diri dan digantikan oleh wakil

presiden Abd Rabbu Mansour Hadi melalui hasil konsensus. Untuk memperkuat

legitimasinya, Hadi mengikuti proses pemilihan presiden di tahun 2012 dan

menang secara aklamasi sebagai presiden karena ia merupakan calon tunggal.50

Pada kenyataannya, proses transisi pemerintahan di Yaman tidak berjalan lancar.

Konflik terus terjadi setelah Presiden Hadi berkuasa. Salah satu penyebabnya

karena Ali Abdullah Saleh masih memiliki kekuasaan di Yaman. Saleh mendapat

kekebalan hukum atas kasus-kasus yang pernah berkaitan dengannya dan

diizinkan untuk tetap menjadi pemimpin General People‟s Congress (GPC)

sebagai kompensasi atas mundurnya ia sebagai presiden Yaman sesuai dengan

kesepakatan tahun 2011. Konflik yang terus berlanjut bisa mengganggu stabilitas

dan keamanan kawasan Timur Tengah. Arab Saudi merupakan salah satu negara

di kawasan Timur Tengah yang ikut terlibat dalam konflik internal Yaman.51


39.

50

Peter Salisbury, ―Yemen: Stemming the Rise of a Chaos State”, (London: Chatham

House), 14.

51


40.

25

1. Intervensi Militer Arab Saudi dalam Konflik Yaman Periode 2015–2018

Konflik di Yaman yang berkepanjangan menyebabkan timbulnya

kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap stabilitas keamanan, terutama di

kawasan Timur Tengah. Salah satu negara yang terlibat dalam konflik Yaman

adalah Arab Saudi. Intensitas keterlibatan Arab Saudi dalam konflik Yaman

penting untuk dibahas karena Arab Saudi berperan sebagai pemimpin koalisi anti-

pemberontak serta mengajak negara-negara kawasan Teluk lainnya untuk turut

andil dalam menghadapi pemberontak.

Arab Saudi merupakan negara tetangga Yaman yang memiliki perbatasan

darat cukup panjang di sebelah utara Yaman. Arab Saudi memiliki garis

perbatasan dengan Yaman sepanjang 1.800 km. Salah satu wilayah perbatasan

yang sangat penting bagi Arab Saudi, yaitu wilayah Provinsi Timur yang

merupakan wilayah ladang minyak terkaya yang dimiliki oleh Kerajaan Arab

Saudi.52

Terlebih lagi, Arab Saudi merupakan negara yang sebagian besar

rakyatnya menganut ajaran Sunni dan tidak sepaham dengan Syiah yang dianut

kelompok Houthi.53

Kelompok Houthi saat ini tidak hanya sebatas kelompok keagamaan, tetapi

sangat terorganisir dan memiliki persenjataan yang cukup memadai untuk


43.

53

Mark Hosenball, dkk., ―Exclusive: Saudi Arabia building up military near Yemen border -

U.S. officials‖, [Artikel On-line] tersedia di https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-

usa-saudi/exclusive-saudi-arabia-building-up-military-near-yemen-border-u-s-officials-

idUSKBN0MK2S120150324; Internet; diakses pada 27 Maret 2019.

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-usa-saudi/exclusive-saudi-arabia-building-up-military-near-yemen-border-u-s-officials-idUSKBN0MK2S120150324



26

menduduki Sana’a, ibukota Yaman. Secara khusus, Presiden Hadi meminta

bantuan militer Gulf Country Cooperation (GCC) atau Kerjasama Negara Teluk

untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemerintah Yaman

dan kelompok pemberontak Syiah Houthi. Bersamaan dengan hal itu, koalisi yang

dipimpin Arab Saudi melihat bahwa intervensi bukanlah suatu pilihan, melainkan

menjadi kebutuhan setelah semua upaya diplomatik gagal meyakinkan kelompok

Houthi untuk mematuhi pemimpin Yaman dan mereka tetap menolak untuk

mempertimbangkan solusi damai terhadap krisis politik.54

Dalam kerangka ini, GCC menanggapi permintaan Presiden Yaman Abd

Rabbu Mansour Hadi, yang pada 7 Maret 2015 meminta diadakannya konferensi

negara-negara anggota GCC di Riyadh, Arab Saudi. Konferensi ini juga dihadiri

oleh semua partai politik Yaman. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara

anggota GCC menerima surat resmi dari Presiden Yaman Abd Rabbu Mansour

Hadi yang berisi permohonan bantuan dan tindakan militer untuk menyelesaikan

konflik yang terjadi di negaranya. Keamanan dan stabilitas Yaman telah

diguncang oleh kudeta yang dilakukan oleh milisi Houthi terhadap otoritas yang

54United Nations Security Council, ―Identical letters dated 26 March 2015 from the

Permanent Representative of Qatar to the United Nations addressed to the Secretary-General and

the President of the Security Council‖, tersedia di

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_217.pdf; Internet; diunduh pada 1 April 2019.

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_217.pdf

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_217.pdf

27

sah. Pemberontakan ini juga merupakan ancaman besar bagi keamanan dan

stabilitas kawasan, serta ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.55

Pada tanggal 24 Maret 2015, Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi mengirim

surat kepada Dewan Keamanan PBB yang isinya meminta semua negara yang

bersedia untuk memberikan dukungan dalam upaya mencegah gerakan Houthi

semakin meluas. Surat tersebut juga berisi pemberitahuan tentang permintaan

pemerintah Yaman kepada GCC dan negara-negara Arab lainnya untuk

melakukan intervensi militer terhadap Houthi.56

Yaman meminta Dewan Keamanan PBB untuk mendukung aksi militer

yang dilakukan oleh willing countries untuk memerangi milisi Houthi, menurut

surat dari Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi. Hadi mengutip pasal 51 Piagam

PBB, yang mencakup hak individu atau kolektif untuk membela diri terhadap

serangan bersenjata, sebagai pembenaran hukumnya untuk meminta bantuan

militer dari negara-negara Arab.57

55United Nations Security Council, ―Identical letters dated 26 March 2015 from the


the President of the Security Council‖.

56

Security Council Report, ―Chronology of Events; Yemen‖, [Artikel On-line] tersedia di

https://www.securitycouncilreport.org/chronology/yemen.php; Internet; diakses pada 5 April 2019.

57

United Nations Security Council, ―Identical letters dated 26 March 2015 from the


the President of the Security Council‖.

https://www.securitycouncilreport.org/chronology/yemen.php

28

Presiden Hadi menyampaikan bahwa intervensi militer tersebut harus

dilakukan karena kekacauan situasi politik akibat gerakan Houthi yang menguasai

sebagian besar wilayah vital di Yaman dan kekhawatirkan akan penyebaran Al-

Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) atau Al-Qaeda di Semenanjung Arab

akibat kekosongan kepemimpinan. Yaman adalah rumah bagi AQAP, salah satu

jaringan global paling aktif yang telah melakukan serangan di luar negeri.58

Menanggapi surat tersebut, GCC segera menyediakan semua sarana dan tindakan

yang diperlukan termasuk intervensi militer untuk membantu Yaman menghadapi

agresi milisi Houthi.59

Pada tanggal 26 Maret 2015, angkatan udara Arab Saudi bersama Uni

Emirat Arab (UEA), Yordania, Qatar, Kuwait, dan Bahrain meluncurkan

Operation Decisive Storm. Terdapat sekitar 170 pesawat tempur digunakan untuk

melawan kelompok Houthi, diantaranya 100 pesawat dari Arab Saudi (tipe

pesawat F-15S dan Eurofighter typhoon), 30 pesawat dari UEA (tipe F-16 dan

Mirage 2000) dan beberapa pesawat tipe F-16 dari Bahrain, Yordania, serta

58Michelle Nicols, ―Yemen asks U.N. to back military action by 'willing countries'‖,

[Artikel On-line] tersedia di https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-un/yemen-asks-u-

n-to-back-military-action-by-willing-countries-idUSKBN0MK2OP20150324; Internet; diakses

pada 10 April 2019.

59

Cut Whuny Atmaidha, ―Intervensi Militer Koalisi Teluk dalam Penyelesaian Konflik

Internal Yaman‖, tersedia di https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-

content/uploads/2018/11/12.%201102045094%20-%20Cut%20Whuny%20Atmaidha%20(11-05-

18-01-01-42).pdf, eJournal Hubungan Internasional, Volume 6, Nomor 4 (Samarinda: FISIP

Universitas Mulawarman, 2018), 1585.

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-un/yemen-asks-u-n-to-back-military-action-by-willing-countries-idUSKBN0MK2OP20150324


https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/11/12.%201102045094%20-%20Cut%20Whuny%20Atmaidha%20(11-05-18-01-01-42).pdf



29

Maroko.60

Arab Saudi beraksi untuk membela pemerintahan sah yang dipimpin

oleh Presiden Abd Rabbuh Mansour Hadi.61

Salah satu tindakan pertama yang dilakukan oleh koalisi pimpinan Saudi

ketika operation decisive storm diluncurkan adalah menutup wilayah udara

Yaman dan menempatkan pelabuhan-pelabuhannya dibawah blokade angkatan

laut. Pada tanggal 14 April 2015, Resolusi 2216 Dewan Keamanan PBB

memberikan dukungan internasional terhadap blokade tersebut dan meminta

negara anggota untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah

pasokan senjata langsung atau tidak langsung kepada pemberontak Houthi.

Arab Saudi telah memperkuat perbatasannya sejak dimulainya serangan

udara militer Arab Saudi ke Yaman. Wilayah yang sering menjadi medan

pertempuran di perbatasan Arab Saudi dan Yaman adalah Jizan dan Najran.

Lokasi yang sering menjadi target sasaran Houthi adalah pos pengamatan

perbatasan Arab Saudi di Najran.62

Tahap pertama operasi ini berlangsung selama dua puluh sembilan hari

dan angkatan udara koalisi melakukan upaya perlawanan terhadap Al-Houthi

60Cut Whuny Atmaidha, ―Intervensi Militer Koalisi Teluk dalam Penyelesaian Konflik

Internal Yaman‖, 1581.

61

BBC News Indonesia, ―Arab Saudi lancarkan serangan militer di Yaman‖, [Artikel On-

line] tersedia di https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/03/150326_yaman_saudi_militer;

Internet; diakses pada 28 Maret 2018. 62


43.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2015/01/150120_yaman_houthi

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/03/150326_yaman_saudi_militer

30

melalui target militer, politik, dan infrastruktur yang terkait dengan strategi perang

secara keseluruhan. Koalisi pimpinan Arab Saudi juga mengisolasi daerah yang

dikuasai oleh Houthi dengan menonaktifkan bandara dan pelabuhan Laut Merah.

Serangan lainnya difokuskan pada pasukan Houthi dan basis pertahanannya di

wilayah utara Yaman, kampanye udara di perbatasan Saudi-Yaman, dan

penyerangan kamp militer serta gudang senjata milik Houthi. Pada tanggal 22

April, juru bicara koalisi Brigadir Jenderal Ahmed Asiri mengumumkan

berakhirnya Operation Decisive Storm dan menyatakan bahwa pihaknya telah

menyelesaikan tujuannya di Yaman dengan mengahancurkan rudal balistik Houthi

dan unit militer yang menjadi sekutu Houthi.63

Dengan berakhirnya operation decisive storm, operasi militer baru yang

bernama operation restoring hope kemudian dilaksanakan dengan tujuan

melindungi warga sipil, memerangi terorisme, memfasilitasi evakuasi warga

negara asing, mengintensifkan pemberian bantuan kepada warga Yaman,

termasuk juga mencegah milisi Houthi melakukan operasi apapun di Yaman.

operation restoring hope ini merupakan kombinasi dari tindakan politik,

diplomatik, dan militer.64

63Cut Whuny Atmaidha, ―Intervensi Militer Koalisi Teluk dalam Penyelesaian Konflik


64

Noah Browning dan Mosthafa Hashem, ―Saudi-led coalition announces end to Yemen

operation‖, [Artikel On-line] tersedia di https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-saudi/saudi-led-coalition-announces-end-to-yemen-operation-idUSKBN0NC24T20150421

31

Menurut GCC, tindakan pemberontakan Houthi yang ditujukan untuk

membangun hegemoni di Yaman dan menjadikannya sebagai basis untuk

menyebarkan pengaruh di wilayah tersebut, tidak hanya menimbulkan ancaman

keamanan, stabilitas dan kedaulatan bagi Yaman sendiri, tetapi telah menjadi

ancaman komprehensif bagi keamanan kawasan dan internasional. Selain itu,

GCC menambahkan bahwa serangan yang dilancarkan Houthi juga

mempengaruhi stabilitas keamanan Arab Saudi yang berbatasan langsung dengan

Yaman. Negara-negara anggota GCC lain yang menghadapi risiko ancaman

keamanan terus-menerus karena adanya penggunaan senjata berat dan rudal jarak

jauh di luar kendali otoritas yang sah.65

B. Situasi Kemanusiaan di Yaman

Subbab ini akan menjelaskan situasi kemanusiaan di Yaman setelah Arab

Saudi melakukan operasi militer bersama koalisinya. Berdasarkan laporan PBB,

terdapat sekitar 4.493 warga sipil yang tewas atas serangan Arab Saudi ke Yaman

sejak awal Maret 2015 hingga 2016. Negara-negara anggota Uni Eropa, termasuk

Spanyol, Inggris, dan Prancis, masih aktif memproduksi dan melakukan transfer

saudi/saudi-led-coalition-announces-end-to-yemen-operation-idUSKBN0NC24T20150421;

Internet; diakses pada 1 April 2019.

65

Cut Whuny Atmaidha, ―Intervensi Militer Koalisi Teluk dalam Penyelesaian Konflik



32

senjata untuk Arab Saudi. Namun di sisi lain, UE juga fokus terhadap isu

kemanusiaan yang terjadi di Yaman.66

Sebagai upaya menegakkan HAM, Parlemen UE mengeluarkan Resolusi

Parlemen mengenai krisis kemanusiaan di Yaman secara berkala sejak 2015

hingga 2018. Resolusi tersebut merupakan respons terhadap kompleksitas konflik

Yaman yang belum selesai dan intervensi militer pemerintah Arab Saudi beserta

koalisinya dalam konflik tersebut. Tedapat dua alasan mengapa Parlemen UE

mengadopsi resolusi ini. Pertama, karena Arab Saudi dan koalisinya melanggar

Hukum Humaniter Internasional dan hukum HAM. Kedua, resolusi ini merupakan

seruan kepada negara anggota UE untuk bertindak sesuai dengan Common

Position 200867

yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab III.

Banyak korban sipil yang meninggal di Yaman akibat serangan kelompok-

kelompok bersenjata Houthi dan pasukan terafiliasi, termasuk melalui

penggunaan amunisi anti-pesawat yang meledak setelah mendarat di daerah-

daerah berpenduduk, kemudian melukai dan membunuh warga sipil. Dalam

beberapa kesempatan, serangan udara oleh koalisi militer yang dipimpin Arab

Saudi telah membunuh warga sipil dan melanggar hukum humaniter internasional.

Selain serangan udara, Arab Saudi juga telah memberlakukan blokade laut Yaman

66

UN Security Councils, Yemen Report 2016, tersedia di

www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_73.pdf, 36. 67

Rikmandaru Werdi Hutomo, ―Penolakan Penjualan Senjata Belanda ke Arab Saudi

2016‖, 34.



33

yang telah berdampak besar pada populasi sipil dengan 22 juta orang, hampir 80%

dari populasi, sangat membutuhkan makanan, air dan persediaan medis. Pihak

Pemerintah Yaman gagal mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan

kelompok Houthi selama pembicaraan diplomatik yang ditengahi oleh Utusan

Khusus PBB Ismail Ould Cheikh Ahmed pada 19 Juni 2015.68

Koalisi yang dipimpin Arab Saudi termasuk diantaranya Bahrain, Mesir,

Yordania, Kuwait, Maroko, Qatar, Sudan, dan Uni Emirat Arab dilaporkan

menggunakan cluster bomb atau bom curah yang dilarang secara internasional

dalam konflik Yaman.69

Intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi di

Yaman, termasuk penggunaan cluster bomb, telah menyebabkan situasi bencana

kemanusiaan yang mempengaruhi populasi di seluruh negeri dan memiliki

implikasi serius bagi Yaman. Pada 2016, pemberontak Houthi telah mengepung

kota Taiz, kota terbesar ketiga di Yaman, sehingga menghalangi pengiriman

bantuan kemanusiaan. Menurut Stephen O'Brien, Wakil Sekretaris Jenderal untuk

Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat PBB, sekitar 200.000

warga sipil yang terperangkap di Taiz sangat membutuhkan air minum, makanan,

perawatan medis, bantuan serta perlindungan yang menyelamatkan jiwa lainnya.70

68European Parliament Resolution 2015, ―Situation in Yemen‖, [Artikel On-line] tersedia di

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-

0270&language=EN&ring=B8-2015-0687; Internet; diakses pada 29 Maret 2019.

69

European Parliament Resolution 2015, ―Situation in Yemen‖.

70

European Parliament Resolution 2016, ―Humanitarian Situation in Yemen‖, [Artikel On-

line] tersedia di http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-

TA-2016-0066+0+DOC+XML+V0//EN; Internet; diakses pada 29 Maret 2019.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0270&language=EN&ring=B8-2015-0687


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0066+0+DOC+XML+V0//EN


34

Berbagai putaran negosiasi yang ditengahi PBB pada 2016 belum mengarah

pada kemajuan yang berarti menuju solusi politik di Yaman. Pihak-pihak yang

bertikai maupun pendukung regional dan internasional mereka, termasuk Arab

Saudi dan Iran, telah gagal mencapai kesepakatan gencatan senjata atau jenis

penyelesaian apa pun sehingga pertempuran dan pemboman terus berlanjut.71

Hampir 90% dari makanan pokok negara merupakan produk impor.

Sedangkan, blokade udara dan laut yang dikenakan di Yaman oleh pasukan

koalisi telah menjadi salah satu penyebab utama bencana kemanusiaan yang

sedang berlangsung. Blokade ini telah membatasi dan mengganggu impor

makanan, bahan bakar dan pasokan medis, serta bantuan kemanusiaan.72

Situasi kemanusiaan di Yaman semakin diperburuk oleh koalisi pimpinan

Saudi atas blokade tanah, laut dan perbatasan udara negara pada 6 November

2017. Di sisi lain, pelabuhan Hodeida dan Saleef serta bandara Sana'a yang

diambil oleh pemberontak Houthi sejak Maret 2015. Sekitar 80% komoditas

impor, termasuk barang komersial dan kemanusiaan, terhambat karena blokade.73

Serangan yang dipimpin koalisi menyerang wilayah Sana'a menyebabkan

korban sipil dan kehancuran infrastruktur, sedangkan sejumlah serangan udara

yang dipimpin Saudi juga disalahkan karena membunuh tanpa pandang bulu dan

71European Parliament Resolution 2016, ―Humanitarian Situation in Yemen‖.

72

European Parliament Resolution 2016, ―Humanitarian Situation in Yemen‖.

73

European Parliament Resolution 2017, ―Situation in Yemen‖, [Artikel On-line] tersedia di





35

melukai warga sipil, termasuk melalui penggunaan munisi tandan yang dilarang

secara internasional. Pemberontak Houthi menembakkan rudal balistik ke bandara

sipil internasional utama Riyadh pada 4 November 2017, roket lainnya juga telah

ditembakkan ke wilayah Saudi. Hukum perang melarang serangan yang disengaja

dan tidak pandang bulu terhadap warga sipil, serangan-serangan semacam itu

dianggap sebagai kejahatan perang dan orang-orang yang melakukannya dapat

dituntut karena kejahatan.74

Situasi di Yaman membawa risiko besar bagi stabilitas kawasan, khususnya

di Tanduk Afrika, Laut Merah, dan Timur Tengah yang lebih luas. AQAP telah

dapat mengambil manfaat dari memburuknya situasi politik dan keamanan di

Yaman, memperluas kehadirannya dan meningkatkan jumlah dan skala serangan

terorisnya. Sejak awal konflik, Uni Eropa telah mengalokasikan 171,7 juta euro

untuk bantuan kemanusiaan dalam bidang kesehatan, nutrisi, keamanan pangan,

perlindungan, tempat tinggal, serta air dan sanitasi. Uni Eropa mendukung semua

pihak dalam konflik untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah

bentuk kekerasan, mengutuk pelanggaran hak-hak anak, prihatin dengan

terbatasnya akses anak-anak untuk mendapatkan kesehatan dan pendidikan dasar,

serta mengutuk perekrutan dan penggunaan tentara anak konflik bersenjata, baik

oleh pasukan pemerintah atau oleh kelompok pemberontak.75

74European Parliament Resolution 2017, ―Situation in Yemen‖.

75


36

Konflik yang telah berlangsung di Yaman telah memasuki tahun keempat,

2015–2018, dan lebih dari 22 juta orang membutuhkan dukungan kemanusiaan,

sedangkan lebih dari 17 juta orang menderita food insecure, di antaranya lebih

dari 8 juta orang berisiko kelaparan. Sejak November 2017, koalisi yang dipimpin

Saudi telah membangun blokade pada semua impor di wilayah yang dikuasai

Houthi, dengan pengecualian bahan-bahan kemanusiaan dan bantuan darurat.

Sedangkan menurut United Nations Office for the Coordination of Humanitarian

Affairs (OCHA) atau Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, warga negara

Yaman hanya menerima 21% dari kebutuhan bahan bakarnya dan 68% dari

kebutuhan impor makanannya sejak blokade dimulai. Dalam kasus-kasus tertentu,

pemberontak Houthi telah memblokir pengiriman pasokan medis, makanan, dan

bantuan kemanusiaan ke kota-kota yang dikendalikan pemerintah.76

Pada Juni 2018, koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi memulai serangan

untuk merebut kota Hodeidah. Organisasi Save the Children telah melaporkan

terdapat ratusan korban sipil dalam operasi ini. Hodeidah adalah pelabuhan paling

penting di Yaman dan merupakan titik transit utama untuk penyaluran bantuan

kemanusiaan. Menurut PBB, hampir 470.000 orang telah melarikan diri dari

Hodeidah sejak awal Juni 2018. Pihak-pihak yang terlibat konflik berkewajiban

mengizinkan dan memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan yang cepat dan

76European Parliament Resolution 2018, ―Situation in Yemen‖, [Artikel On-line] tersedia di





37

tanpa hambatan, termasuk obat-obatan, makanan, dan barang-barang lainnya yang

diperlukan untuk bertahan hidup.77

Negosiasi gencatan senjata yang dipimpin oleh Utusan Khusus PBB untuk

Yaman, Martin Griffiths, menghasilkan penghentian serangan untuk sementara.

Kegagalan upaya untuk mengadakan pembicaraan damai di Jenewa menyebabkan

permusuhan dimulai kembali pada 7 September 2018. Sejak serangan dimulai,

kematian warga sipil telah meningkat sebesar 164%. Terlepas dari tekanan

internasional untuk mencapai solusi politik yang stabil dan inklusif terhadap

krisis, para pihak yang berkonflik maupun pendukung regional dan internasional

mereka, termasuk Arab Saudi dan Iran, telah gagal mencapai gencatan senjata

atau jenis penyelesaian apa pun, sehingga pertempuran dan pemboman terus

berlanjut. Intervensi yang dipimpin Saudi dan pemboman udara yang intens,

termasuk serangan sembarangan di daerah berpenduduk padat, memperburuk

dampak kemanusiaan dari perang. Hukum perang melarang serangan yang

disengaja serta tidak pandang bulu terhadap warga sipil dan sasaran sipil seperti

sekolah dan rumah sakit.

Sejak Maret 2015, lebih dari 2.500 anak telah terbunuh, lebih dari 3.500

anak telah terluka dan semakin banyak anak yang direkrut sebagai angkatan

bersenjata. Menurut UNICEF, hampir dua juta anak tidak bersekolah, yang

membahayakan masa depan seluruh generasi anak-anak di Yaman sebagai akibat

77European Parliament Resolution 2018, ―Situation in Yemen‖.

38

dari terbatasnya atau tidak adanya akses ke pendidikan. Perang telah

menyebabkan kehancuran infrastruktur dan keruntuhan ekonomi Yaman, bahkan

pembayaran reguler gaji hingga 1,4 juta pekerja publik non-militer Yaman secara

efektif berhenti pada akhir 2016. Perang di Yaman telah membuka ruang bagi

kelompok-kelompok ekstremis, termasuk al-Qaeda di Semenanjung Arab

(AQAP), untuk memperluas jaringan mereka, sehingga mengancam wilayah yang

lebih luas. Keamanan dan stabilitas Yaman sangat penting bagi upaya

internasional untuk memerangi gerakan ekstremisme.78

78


39

BAB III

PENJUALAN SENJATA SPANYOL KE ARAB SAUDI

A. Penjualan Senjata Spanyol ke Arab Saudi

Spanyol merupakan salah satu negara yang memproduksi dan mengekspor

senjata untuk Arab Saudi selama konflik Yaman berlangsung sejak 2015 lalu.

Selama periode 2014–2018, Arab Saudi menduduki posisi pertama sebagai

importir senjata, sebesar 12% dari seluruh impor senjata di dunia. Pada periode

yang sama, impor senjata di Arab Saudi meningkat sebesar 192% dari periode

2009–2013 yang hanya 4,3%.79

Tabel III. A. Eksportir Senjata Terbesar dan Klien Utamanya

Sumber: SIPRI Fact Sheet, Trends in International Arms Transfers80

79

Pieter D. Wezeman, Aude Fleurant, Alexandra Kuimova, dkk., ―Trends in International

Arms Transfers 2018‖, tersedia di https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-

03/fs_1903_at_2018_0.pdf, 6. 80

Pieter D. Wezeman, Aude Fleurant, Alexandra Kuimova, dkk., ―Trends in International

Arms Transfers 2018‖, 2.

https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018_0.pdf

https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018_0.pdf

40

Berdasarkan data yang dirilis oleh SIPRI tersebut, Spanyol termasuk ke

dalam sepuluh besar negara eksportir senjata di dunia. Pada periode 2014–2018,

ekspor senjata Spanyol mencapai 3,2% dari total ekspor senjata yang dilakukan

oleh negara-negara lain, meningkat sebesar 20% dari periode 2009–2013. Sejak

2014 hingga 2018, klien utama Spanyol merupakan Australia sebesar 42%,

disusul oleh Turki dengan 13%, dan Arab Saudi dengan 8,3% dari total ekspor

senjata Spanyol.

Selama periode 2011–2015, Spanyol telah menjual lima pesawat pengisian

bahan bakar di udara, serta amunisi artileri, bom, rudal, suku cadang pengganti

pesawat, dan peralatan lainnya ke Riyadh.81

Menurut laporan dari Sekretaris

Negara untuk Perdagangan Spanyol, pembelian besar yang dilakukan oleh

pemerintah Riyadh pada 2015 merupakan dua jet pengisian bahan bakar dalam

pesawat Airbus A330-200 MRTT. Arab Saudi juga membeli suku cadang untuk

jet transportasi, mesin jet tempur, amunisi ringan, dan stasiun remote control

untuk senjatanya.82

Spanyol telah menjual senjata militernya senilai 447,6 juta euro ke Riyadh

selama kuartal pertama tahun 2015. Angka ini mewakili 26% dari total ekspor

81

Abel Riu, dkk. ―Saudi Arabia and Bombing in Yemen; The Responsibilities of the

Spanish State‖, (Centro Delàs de Estudios por la Paz, 2016), 7. 82

Martin Delfin, ―Spain’s military exports to Saudi Arabia hit new highs in 2015‖,

[Artikel On-line] tersedia di

https://elpais.com/elpais/2016/01/25/inenglish/1453733979_069416.html; Internet; diakses pada 2

Maret 2019.

https://elpais.com/elpais/2016/01/25/inenglish/1453733979_069416.html

41

senjata Spanyol selama periode yang sama. Secara keseluruhan, Spanyol menjual

sekitar 1,727 miliar euro senjata militer selama kuartal pertama 2015, meningkat

25,3% dari tahun sebelumnya.83

Setelah Australia dan Turki, Kerajaan Saudi

adalah klien industri senjata Spanyol yang paling penting. Pada 2015, Saudi

membeli senjata Spanyol dan peralatan militer lainnya senilai 540 juta euro, 15%

dari total penjualan senjata Spanyol. Sebagian besar digunakan untuk mengisi

bahan bakar pesawat terbang, tetapi juga membayar untuk bom, rudal, dan peluru

artileri.84

Dalam laporan SIPRI pada Februari 2016 dijelaskan bahwa Arab Saudi

merupakan importir terbesar kedua senjata di dunia, dan akuisisi selama periode

2011–2015 telah meningkat sebesar 275% dibandingkan dengan akuisisi pada

periode 2006–2011.85

Pemerintah Spanyol telah membuka blokir kesepakatan

penjualan senjata dengan Arab Saudi senilai 40 juta euro pada 11 November

2016. Penjualan amunisi 155 mm artileri tersebut telah ditunda selama satu tahun

karena kekhawatiran amunisi mungkin digunakan dalam perang Yaman.

Keputusan untuk menyetujui penjualan hanya beberapa hari sebelum Raja

Spanyol Felipe VI dijadwalkan untuk melakukan kunjungan resmi pertamanya ke

83Martin Delfin, ―Spain’s military exports to Saudi Arabia hit new highs in 2015‖.

84

Miguel Gonzales, ―Why are Spanish weapons being used in the war in Yemen‖, [Artikel

On-line] tersedia di https://elpais.com/elpais/2016/10/14/inenglish/1476453870_656521.html;


85


Spanish State‖, Centro Delàs de Estudios por la Paz, 2016, h. 7.


42

Riyadh, Arab Saudi.86

Kunjungan Felipe VI pada awalnya dijadwalkan pada

Januari 2016, tetapi dibatalkan setelah kerajaan Saudi mengeksekusi 47 orang

terkait isu terorisme.87

Partai-partai Spanyol seperti Podemos dan Catalan

Republican Left atau Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) menentang

keputusan tersebut.88

Pada tahun 2017, total ekspor peralatan militer Spanyol senilai 4,3 miliar

euro, meningkat 7,3% dari tahun 2016. Sejak Arab Saudi meluncurkan operasi

militer di Yaman pada tahun 2015, pembelian amunisi Spanyol meningkat dari

34,7 juta euro pada 2016 menjadi 90,1 juta euro pada 2017. Sementara itu, total

seluruh penjualan senjata dan peralatan militer Spanyol ke Arab Saudi mencapai

270,2 juta euro, meningkat sebesar 133% dari tahun 2016.89

86Miguel Gonzales, ―Spain unblocks €40 million arms sale to Saudi Arabia‖, [Artikel On-

line] tersedia di https://elpais.com/elpais/2016/11/11/inenglish/1478853555_502912.html;


Rinaldo, ―Arab Saudi Eksekusi 47 Pelaku Teror di Awal Tahun‖, [Artikel On-line]

tersedia di https://www.liputan6.com/global/read/2403013/arab-saudi-eksekusi-47-pelaku-teror-di-

awal-tahun; Internet; diakses pada 25 Maret 2019.

88

Miguel Gonzales, ―Spain unblocks €40 million arms sale to Saudi Arabia‖. 89

Miguel Gonzales, ―Spain beats its own record with €4.3 billion in weapons exports‖,


https://elpais.com/elpais/2018/05/15/inenglish/1526369634_710320.html; Internet; diakses pada

23 Maret 2019.


https://www.liputan6.com/global/read/2403013/arab-saudi-eksekusi-47-pelaku-teror-di-awal-tahun

https://www.liputan6.com/global/read/2403013/arab-saudi-eksekusi-47-pelaku-teror-di-awal-tahun


43

B. Respons Masyarakat Sipil terhadap Penjualan Senjata Spanyol ke Arab

Saudi

Penjualan senjata Spanyol ke Arab Saudi menuai respons negatif dari

masyarakat sipil, terutama dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pembela

Hak Asasi Manusia. Pangeran mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, tiba

di Spanyol Kamis dalam kunjungan resmi. Pertemuan Mohammed bin Salman

dengan Raja Spanyol Felipe VI, Perdana Menteri Mariano Rajoy, dan Menteri

Pertahanan Maria Dolores de Cospedal, berlangsung satu hari setelah gabungan

antara organisasi perdamaian, hak asasi manusia, dan LSM yang bernama Arms

Under Control meminta pemerintah Spanyol untuk tidak mengesahkan

kesepakatan antara Saudi Arabia dan Navantia terkait pembangunan dan

pengiriman lima korvet, yang menurut kelompok itu dapat digunakan oleh Saudi

dalam konflik Yaman.90

Gabungan LSM dan organisasi tersebut, termasuk Amnesty, Oxfam,

Greenpeace, dan FundiPau yang berbasis di Catalonia, juga membentuk inisiatif

bersama untuk memantau penjualan senjata di Spanyol dan mengecam hubungan

berkelanjutan antara Spanyol dengan koalisi yang dipimpin Saudi untuk

memerangi Houthi di Yaman. Perang yang berlangsung di Yaman telah

merenggut ribuan nyawa warga sipil dan menyebabkan salah satu krisis

90Brecht Jonkers, ―Solidarity: Spanish activists to ban Saudi ship from docking and loading

weapons‖, [Artikel On-line] tersedia di https://yemen-rw.org/solidarity-spanish-activists-to-ban-

saudi-ship-from-docking-and-loading-weapons/; Internet; diakses pada 17 April 2019.

https://yemen-rw.org/solidarity-spanish-activists-to-ban-saudi-ship-from-docking-and-loading-weapons/


44

kemanusiaan terburuk dalam beberapa tahun terakhir.91

Pada September 2018,

LSM tersebut mengkritik tindakan pemerintah Spanyol yang menjual senjata ke

Arab Saudi. Mereka memperingatkan bahwa Spanyol dapat terlibat dalam

kejahatan perang dan jenis bom yang dijual dapat digunakan terhadap warga sipil

di Yaman.92

Di pelabuhan Santander dan Bilbao yang terletak di sebelah utara Spanyol,

penduduk setempat memprotes penggalangan kapal milik Arab Saudi bernama

Bahri Hofuf yang digunakan untuk mengumpulkan pengiriman senjata. Santander

merupakan ibu kota wilayah otonom Cantabria, sedangkan Bilbao merupakan ibu

kota provinsi Vizcaya. Setelah dilarang di pelabuhan Bilbao, kapal Bahri berlayar

ke pelabuhan Santander meskipun ada oposisi dari parlemen regional Cantabria,

yang mendesak Pemerintah Spanyol untuk mematuhi kewajiban internasional

tentang menghindari pengangkutan senjata yang akan digunakan untuk

pelanggaran hak asasi manusia.93

Aktivis di seluruh Cantabria mulai mengorganisir tekanan politik dan

kampanye pada jaringan akar rumput untuk memaksa kapal pengangkut barang-

barang militer tersebut keluar dari pelabuhan. Lebih dari 172.000 tanda tangan

91Brecht Jonkers, ―Solidarity: Spanish activists to ban Saudi ship from docking and loading

weapons‖. 92

Hannah Strange, ―Spain reverses decision to halt bomb sales to Saudis after diplomatic

stand-off‖, [Artikel On-line] tersedia di https://www.telegraph.co.uk/news/2018/09/13/spain-

walks-back-decision-halt-bomb-sales-saudis-diplomatic/; Internet; diakses pada 10 April 2019. 93


stand-off‖.

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/09/13/spain-walks-back-decision-halt-bomb-sales-saudis-diplomatic/


45

telah dikumpulkan dalam petisi dalam situs change.org. sejak September 2017.94

Koalisi politik sayap kiri Unidos Podemos juga telah bergabung dengan tuntutan

para pengunjuk rasa, kemudian diikuti oleh Partai Buruh Sosialis Spanyol cabang

Cantabria dan gerakan Santander Si Puede.95

Kapal Saudi Bahri Hofuf yang telah memuat senjata di pelabuhan Bilbao

sejak Juli 2017 dipaksa keluar dari kota karena menuai aksi protes dari aliansi

aktivis dan organisasi di Basque, termasuk cabang lokal Greenpeace, pada bulan

Maret 2018. Aktivis Spanyol berusaha memaksa kapal angkut milik Arab Saudi

keluar dari pelabuhan dan melarang masuknya kapal Saudi lain yang berupaya

menggunakan pelabuhan di Spanyol untuk menyimpan persenjataan terkait

keperluan perang.96

Tetapi, tidak berarti kapal tersebut menghilang dari perairan Spanyol. Kapal

Bahri Hofuf diketahui mematikan perangkat geolokator ketika LSM Basque Ongi

Etorri melacak keberadaannya, sehingga memungkinkan kapal melakukan

perjalanan tanpa terdeteksi. Pada saat geolokator dihidupkan kembali, kapal Saudi

sudah merapat di pelabuhan Santander, Provinsi Cantabria, Spanyol. Aurora

Otero, seorang aktivis dari LSM Pasaje Seguro, mencatat bahwa nama kapal itu

94Jon Andoni Gerediaga, tersedia di https://www.change.org/p/apoyo-al-bombero-que-no-

colabor%C3%B3-en-el-env%C3%ADo-de-bombas-a-pa%C3%ADses-en-guerra-bizkaia-anulen-

su-expediente-idealesdebombero/u/21524770; Internet; diakses pada 8 April 2019.

95

Brecht Jonkers, ―Solidarity: Spanish activists to ban Saudi ship from docking and loading

weapons‖.

96


weapons‖.

https://www.change.org/p/apoyo-al-bombero-que-no-colabor%C3%B3-en-el-env%C3%ADo-de-bombas-a-pa%C3%ADses-en-guerra-bizkaia-anulen-su-expediente-idealesdebombero/u/21524770



46

telah dihilangkan dari lambung kapal dan bendera yang menandakan bahwa kapal

mengangkut kargo berbahaya juga telah dilepas untuk menghindari identifikasi.97

Aliansi pemilihan Partai Unidos Podemos dari partai-partai sayap kiri

mendukung perjuangan para aktivis dan menuntut penjelasan dari pemerintah

Spanyol. Dipimpin oleh David Carracedo, perwakilan Podemos di Vizcaya,

kelompok parlementer partai politik itu mengkonfirmasi bahwa kapal Bahri Hofuf

mematikan alat pelacaknya pada 7 Maret 00:11 di dekat komune Saint-Nazaire,

Prancis, kemudian dinyalakan kembali pada 8 Maret 08:45 pagi di Santander.

Ketika kontroversi Bahri Hofuf pecah, perwakilan dari aliansi pemilihan Unidos

Podemos dari partai-partai sayap kiri menuntut pemerintah Spanyol menjelaskan

mengenai kegiatan kapal tersebut. menentang perang yang disponsori Saudi di

Yaman.98

Juan Carlos, Raja Spanyol sebelumnya, juga mendapatkan respons negatif

karena fotonya bersama Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman muncul

di media lokal Spanyol. Pertemuan yang berlangsung di Abu Dhabi Grand Prix

tersebut terjadi setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Juan Carlos

mendapat kritik dari partai-partai sayap kiri Spanyol Podemos dan Izquierda

Unida mengkritik pertemuan tak terduga antara mantan raja dan penguasa de facto

97 Brecht Jonkers, ―Solidarity: Spanish activists to ban Saudi ship from docking and loading

weapons‖.

98


weapons‖.

47

Saudi di Abu Dhabi Grand Prix pada hari Minggu. Menurut Pablo Echinique,

anggota terkemuka partai Podemos, foto tersebut dinilai memalukan bagi Spanyol

dan warga negaranya. Sedangkan pemimpin Izquierda Unida, Alberto Garzon,

mempertanyakan pertemanan keluarga kerajaan Spanyol dengan Arab Saudi.99

C. Respons Internasional terhadap Penjualan Senjata Spanyol ke Arab Saudi

Respons internasional terhadap penjualan senjata yang dilakukan oleh

Spanyol ke Arab Saudi sangat berkaitan dengan aturan-aturan yang telah

ditetapkan oleh Uni Eropa mengenai ekspor senjata. Negara-negara anggota UE

telah fokus terhadap isu kemanusiaan dan perdagangan senjata antar-negara sejak

1998 dengan membuat Code of Conduct mengenai tanggung jawab dalam ekspor

senjata.100

Kemudian, dilanjutkan dengan peraturan larangan penjualan senjata

jika digunakan untuk melanggar HAM dalam Treaty of the European Union

tentang Council Common Position pada tanggal 8 Desember 2008 oleh Dewan

UE, yang selanjutnya disebut sebagai Common Position 2008/944/CFSP.

99

The Local Spain, ―King Juan Carlos under Fire for Meeting Saudi Crown Prince‖,

[Artikel On-line] tersedia di https://www.thelocal.es/20181126/king-juan-carlos-under-fire-for-

meeting-saudi-crown-prince; Internet; diakses pada 20 Maret 2019.

100

Code of Conduct, tersedia di http://www.poa-

iss.org/RegionalOrganizations/EU/EU%20Code%20of%20Conduct%201998.pdf, diakses pada 20

Maret 2019.

https://www.thelocal.es/20181126/king-juan-carlos-under-fire-for-meeting-saudi-crown-prince

https://www.thelocal.es/20181126/king-juan-carlos-under-fire-for-meeting-saudi-crown-prince

http://www.poa-iss.org/RegionalOrganizations/EU/EU%20Code%20of%20Conduct%201998.pdf

http://www.poa-iss.org/RegionalOrganizations/EU/EU%20Code%20of%20Conduct%201998.pdf

48

Dalam Council Common Position artikel 2, kriteria 2, ditulis poin mengenai

keharusan menghormati HAM dalam ekspor senjata:101

Criterion Two: Respect for human rights in the country of final

destination as well as respect by that country of international

humanitarian law.

— Having assessed the recipient country‟s attitude towards relevant

principles established by international human rights instruments,

Member States shall:

(a) deny an export licence if there is a clear risk that the military

technology or equipment to be exported might be used for internal

repression;

(b) exercise special caution and vigilance in issuing licences, on a

case-by-case basis and taking account of the nature of the military

technology or equipment, to countries where serious violations of

human rights have been established by the competent bodies of the

United Nations, by the European Union or by the Council of

Europe...;102

— Having assessed the recipient country‟s attitude towards relevant

principles established by instruments of international humanitarian

law, Member States shall:

(c) deny an export licence if there is a clear risk that the military

technology or equipment to be exported might be used in the

commission of serious violations of international humanitarian law.103

Diterjemahkan menjadi:

Kriteria Dua: Penghormatan terhadap hak asasi manusia di negara

tujuan akhir serta penghormatan terhadap hukum humaniter

internasional oleh negara tersebut.

101

The Council of European Union, ―Council Common Position 2008/944/CFSP of 8

December 2008; defining common rules governing control of exports of military technology and

equipment‖, tersedia di https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944, diakses pada 8 April 2019. 102



equipment‖. 103



equipment‖.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944

49

— Setelah menilai sikap negara penerima terhadap prinsip-prinsip

relevan yang ditetapkan oleh instrumen HAM internasional, Negara-

negara Anggota wajib:

(a) menolak lisensi ekspor jika ada risiko yang jelas bahwa teknologi

atau peralatan militer yang akan diekspor dapat digunakan untuk

represi internal;

(b) melakukan kehati-hatian dan kewaspadaan khusus dalam

memberikan lisensi, berdasarkan kasus per kasus dan

memperhitungkan sifat dari teknologi atau peralatan militer, ke

negara-negara di mana pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia

telah dilakukan menurut badan-badan yang kompeten dari

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa atau Dewan Eropa...‖;

— Setelah menilai sikap negara penerima terhadap prinsip-prinsip

relevan yang ditetapkan oleh instrumen hukum humaniter

internasional, Negara-negara Anggota wajib:

(c) menolak lisensi ekspor jika ada risiko yang jelas bahwa teknologi

atau peralatan militer yang akan diekspor dapat digunakan dalam

komisi pelanggaran berat hukum humaniter internasional.

Dalam artikel 2, kriteria 2 Common Position 2008/944/CFSP, dijelaskan

bahwa penjualan senjata yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa, termasuk

Spanyol, harus sesuai dengan prinsip Hukum Humaniter Internasional. Selain itu,

negara juga harus menolak mengeluarkan lisensi jika senjata digunakan untuk

pelanggaran HAM. Dalam hal ini, Posisi UE menjadi dilema karena senjata yang

dijual oleh negara anggotanya ke Arab Saudi untuk melawan pemberontak Houthi

bisa melukai dan menewaskan warga sipil.104

Realita tersebut direspons oleh Parlemen UE dengan mengeluarkan resolusi

mengenai situasi kemanusiaan di Yaman setiap tahunnya sejak 2016 hingga 2018

104Rikmandaru Werdi Hutomo, ―Penolakan Penjualan Senjata Belanda ke Arab Saudi

2016‖.

50

untuk menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi. Walaupun Resolusi

Parlemen UE tidak memiliki kekuatan yang memaksa atau mengikat untuk

negara-negara UE, namun resolusi tersebut merupakan bentuk nyata UE dalam

merespons penjualan senjata yang dilakukan oleh Spanyol dan negara anggota UE

yang lain.105

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulan bahwa negara-negara

anggota Uni Eropa memiliki tanggung jawab untuk menegakkan HAM sebagai

respons dari beberapa krisis kemanusiaan yang terjadi, salah satunya yaitu krisis

kemanusiaan di Yaman.106

Beberapa Negara Anggota Uni Eropa terus mengesahkan transfer senjata

dan barang-barang terkait ke Arab Saudi sejak perang Yaman dimulai pada 2015,

sedangkan transfer semacam itu melanggar Common Position 2008/944/CFSP

yang menetapkan aturan umum tentang kontrol ekspor teknologi dan peralatan

militer. Secara eksplisit, negara-negara anggota UE mengesampingkan otorisasi

lisensi senjata jika ada risiko bahwa teknologi atau peralatan militer yang akan

diekspor digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum

humaniter internasional serta merusak perdamaian, stabilitas, dan keamanan.

Sementara itu, ada embargo senjata internasional yang diberlakukan terhadap

pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran.107

105 Rikmandaru Werdi Hutomo, ―Penolakan Penjualan Senjata Belanda ke Arab Saudi

2016‖.

106

Rikmandaru Werdi Hutomo, Penolakan Penjualan Senjata Belanda ke Arab Saudi 2016.

107

Resolusi Uni Eropa 2018, ―Situation in Yemen‖.

51

Parlemen UE telah berulang kali menyerukan paksaan embargo senjata UE

di Arab Saudi dan secara efektif mempromosikan kepatuhan terhadap hukum

humaniter internasional. Resolusi Parlemen tentang situasi di Yaman pada 25

Februari 2016 dan 30 November 2017 mendesak semua Negara Anggota UE

untuk menahan diri dari menjual senjata dan peralatan militer apa pun ke Arab

Saudi, Uni Emirat Arab, dan anggota koalisi internasional, serta kepada

Pemerintah Yaman dan pihak lain yang terlibat konflik. Pada 2016, organisasi

Amnesty International juga telah mengirim surat kepada Raja Felipe VI, yang

isinya meminta Raja Felipe VI menggunakan pengaruhnya untuk membuat Arab

Saudi mengakhiri serangan terhadap penduduk sipil di Yaman.108

Belanda menjadi negara anggota UE pertama yang menghentikan penjualan

senjata dengan Arab Saudi pada 2016. Denmark dan Finlandia juga telah

menangguhkan perjanjian senjata dengan Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri

Denmark menyatakan pihaknya membekukan kesepakatan baru dengan Arab

Saudi atas masalah pembunuhan Khashoggi dan konflik Yaman, sementara

Kementerian Luar Negeri Finlandia hanya menyebut konflik Yaman. Finlandia

melarang penjualan senjata ke Uni Emirat Arab, yang merupakan bagian dari

108

Miguel Gonzales, ―Spain unblocks €40 million arms sale to Saudi Arabia‖, [Artikel On-




52

koalisi pimpinan Saudi dalam konflik tersebut.109

Pada November 2018,

Norwegia menangguhkan lisensi ekspor senjata ke Arab Saudi karena

perkembangan situasi yang tidak jelas di Yaman.110

Di sisi lain, Italia baru

berencana untuk menghentikan ekspor senjata ke Arab Saudi.111

109

Angela Dewan, ―These are the countries still selling arms to Saudi Arabia‖, [Artikel On-

line] tersedia di https://edition.cnn.com/2018/11/22/middleeast/arms-exports-saudi-arabia-

intl/index.html; Internet; diakses pada 2 Maret 2019. 110

Berlianto, ―Norwegia Tangguhkan Lisensi Ekspor Senjata ke Arab Saudi‖, [Artikel On-

line] tersedia di https://international.sindonews.com/read/1353435/41/norwegia-tangguhkan-

lisensi-ekspor-senjata-ke-arab-saudi-1541783989; Internet; diakses pada 5 April 2019.

111

Independent Staff, ―Italy plans to stop arms sales to Saudi Arabia, prime minister says‖,

[Artikel On-line] tersedia di https://www.independent.co.uk/news/world/italy-saudi-arabia-arms-

sales-giuseppe-conte-yemen-war-weapons-khashoggi-murder-a8702366.html; Internet; diakses

pada 6 April 2019.

https://edition.cnn.com/2018/11/22/middleeast/arms-exports-saudi-arabia-intl/index.html


https://international.sindonews.com/read/1353435/41/norwegia-tangguhkan-lisensi-ekspor-senjata-ke-arab-saudi-1541783989


https://www.independent.co.uk/news/world/italy-saudi-arabia-arms-sales-giuseppe-conte-yemen-war-weapons-khashoggi-murder-a8702366.html


53

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

KEPENTINGAN SPANYOL MENJUAL SENJATA KE ARAB

SAUDI TERKAIT INTERVENSI ARAB SAUDI DALAM

KONFLIK YAMAN

A. Faktor Eksternal

Sumber eksternal yang mempengaruhi kepentingan Spanyol merupakan

pentingnya hubungan antara Spanyol dan Saudi. Hubungan Spanyol dengan

Timur Tengah adalah hubungan yang bertetangga, ditandai dengan kerja sama dan

selama beberapa tahun terakhir telah diperkuat oleh perjanjian komersial terkait

ekspor barang dan teknologi Spanyol untuk pembangunan infrastruktur baru di

negara-negara kawasan Timur Tengah, khususnya di negara-negara Teluk.

Spanyol memelihara hubungan persahabatan dan kerja sama dengan semua negara

di Timur Tengah, dan, pada 1991, menyatukan negara-negara Arab dan Israel

untuk pertama kalinya di Konferensi Damai Madrid.112

Pada 2005, pemerintah Spanyol mengumumkan masa berkabung resmi

atas kematian Raja Fahd Bin Abdulaziz. Pemerintah hanya menetapkan kematian

pemimpin dari negara yang memiliki hubungan dekat dengan Spanyol. Sejak

112

The Ministry Foreign Affairs and Cooperation,―Spain and the Middle East‖, [Artikel On-

line] tersedia di

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/OrienteProximoMagreb/Pagin

as/EspOrienteProximo.aspx; Internet; diakses pada 17 Maret 2019.

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/OrienteProximoMagreb/Paginas/EspOrienteProximo.aspx


54

kematian Francisco Franco, periode berkabung resmi ditetapkan setelah terjadinya

serangan teroris dan kecelakaan besar, kematian tentara selama misi asing, serta

kematian anggota keluarga kerajaan atau kerabat dekat kerajaan. Ketika berbicara

tentang para pemimpin asing, periode berkabung resmi dinyatakan setelah

kematian Presiden Polandia (2010), Raja Belgia (2005), dan tiga Paus (Paulus VI,

Yohanes Paulus I dan Yohanes Paulus II), di samping Raja Arab Saudi (2005).

Franco sebelumnya memutuskan berkabung untuk Raja Faisal dari Arab Saudi

(1975) yang berlangsung selama tiga hari. Selain itu, Raja dan Pangeran dari

negara Arab Saudi juga telah dianugerahi medali kehormatan Spanyol.113

Selama beberapa tahun terakhir, Spanyol telah menandatangani perjanjian

kerja sama militer dengan Arab Saudi. Pada tahun 2011 undang-undang Komite

Bersama ditandatangani, sebuah nota kesepahaman antara Kantor Keamanan

Nasional Spanyol dan Kementerian Pertahanan Saudi, dan juga nota kesepahaman

tentang hubungan Arab Saudi dengan Program Eurofighter. Perusahaan

multinasional Inggris BAE systems secara terbuka mengumumkan perjanjian

dengan Arab Saudi untuk menjual tujuh puluh dua pesawat tempur Eurofighter

negara itu senilai 5,34 miliar euro. Pesawat-pesawat ini dibuat oleh konsorsium

113Eva Belmonte, ―Spain signed an agreement with Saudi Arabia to hide information about

defense‖, [Artikel On-line] tersedia di https://civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-

dia/2017/09/06/spain-signed-an-agreement-with-saudi-arabia-to-hide-information-about-defense/;


https://civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-dia/2017/09/06/spain-signed-an-agreement-with-saudi-arabia-to-hide-information-about-defense/


55

Eurofighter yang merupakan bagian dari produsen pesawat Spanyol EADS

CASA.114

Pada 2014, Raja Juan Carlos melakukan serangkaian perjalanan ke Negara-

negara Anggota Dewan Kerjasama Teluk, didampingi oleh beberapa anggota

Pemerintah dan delegasi bisnis, menyoroti hubungan khusus antara Spanyol dan

monarki Arab di Teluk. Hal tersebut berkontribusi pada penguatan ikatan

ekonomi dengan masing-masing negara dan memperluas kehadiran perusahaan

Spanyol yang sudah beroperasi di masing-masing proyek skala besar sehingga

mewakili Merek Spanyol, seperti proyek kereta berkecepatan tinggi Haramain

Express.115

Ditinjau dari perspektif ekonomi, Spanyol memiliki hubungan yang

sangat dekat dengan negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi. Pada bulan April,

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohamed Bin Salman, melakukan kunjungan resmi

ke Spanyol, setelah kunjungan Raja Felipe VI ke Arab Saudi pada Januari

2017.116

Lembaran resmi negara Spanyol atau Official State Gazette (Boletín Oficial

del Estado, dalam bahasa Spanyol) tanggal 6 September 2017 menampilkan

perjanjian antara Spanyol dan Arab Saudi mengenai perlindungan timbal balik

114Abel Riu, dkk. ―Saudi Arabia and Bombing in Yemen; The Responsibilities of the

Spanish State‖, (Centro Delàs de Estudios por la Paz, 2016), 7

115


Spanish State‖.

116

The Ministry Cooperation and Foreign Affairs, ―Spain and the Middle East‖.

56

dari informasi rahasia di bidang pertahanan yang ditandatangani pada September

2016 dan mulai berlaku pada Agustus 2017. Pakta ini menggantikan

memorandum yang disetujui pada 2011 tentang subjek yang sama. Perjanjian

tersebut berlaku selama 5 tahun dan akan diperpanjang setiap tahun jika kedua

negara tidak keberatan. Spanyol juga memiliki kepentingan ekonomi lainnya di

Arab Saudi, yaitu peningkatan kilang minyak di Saudi oleh Técnicas Reunidas,

pembangunan proyek Haramain Express oleh FCC, dan kerja sama antara

perusahaan Spanyol Navantia dengan Arab Saudi.117

Saudi Aramco, perusahaan minyak milik negara Arab Saudi, telah memilih

perusahaan Spanyol Tecnicas Reunidas untuk pelaksanaan proyek Utilities &

Common Area di dalam kompleks Integrated Gasification Combined Cycle

(IGCC) di Kota Ekonomi Jazan, yang terletak di Provinsi Jazan, wilayah barat

daya Arab Saudi. Kompleks Jazan IGCC akan menjadi fasilitas listrik berbasis

gasifier terbesar di dunia. Kontrak ini bernilai sekitar 1.700 juta dolar dan

beroperasi pada tahun 2017. Tecnicas Reunidas melaksanakan dua proyek besar

di Kilang Jazan sebesar 400.000 barel per hari.118

117Miguel Gonzales, ―Spain unblocks €40 million arms sale to Saudi Arabia‖, [Artikel On-



Técnicas Reunidas, ―Técnicas Reunidas is selected by Saudi Aramco to develop a major

project in a large world-scale power plant in Saudi Arabia‖, tersedia di

https://www.tecnicasreunidas.es/wp-content/uploads/2014/05/tre-ri-jazan-igcc-ing.pdf; Internet;



https://www.tecnicasreunidas.es/wp-content/uploads/2014/05/tre-ri-jazan-igcc-ing.pdf

57

Proyek pembangunan lintasan kereta Haramain Express diberikan kepada

kelompok Spanyol-Saudi senilai 6,7 miliar euro. Pembangunan lintasan kereta

sepanjang 280 mil (450 km) yang menghubungkan Mekah, Madinah, dan Jeddah

selesai pada September 2018. Pembangunan kereta ini menghabiskan biaya 7,87

miliar dolar AS dan merupakan salah satu proyek transportasi terbesar di Timur

Tengah, yang menargetkan hampir 60 juta penumpang setiap tahunnya. Lintasan

kereta dibangun oleh konsorsium yang dipimpin Spanyol dan dibiayai oleh Public

Investment Fund atau dana investasi publik milik kerajaan Arab Saudi.119

Proyek kereta ini dibangun dalam dua fase oleh dua konsorsium yang

melibatkan perusahaan-perusahaan Saudi, Spanyol, Prancis, dan Tiongkok.120

Untuk melayani jalur tersebut, Haramain Express menggunakan kereta cepat

Talgo 350 SRO yang dibuat oleh perusahaan Spanyol, bekerja sama dengan

Bombardier Transportation. Di Spanyol, kereta itu dikenal dengan nama AVE

Class 102 dan melayani jalur Barcelona-Real Madrid.121

119Stephen Kalin, ―Saudi Arabia opens high-speed train linking Islam's holiest cities‖,

[Artikel On-line] tersedia di https://www.reuters.com/article/us-saudi-train/saudi-arabia-opens-

high-speed-train-linking-islams-holiest-cities-idUSKCN1M51XW; Internet; diakses pada 17

Maret 2019.

120

BBC, ―Arab Saudi resmikan kereta cepat yang hubungkan Mekkah dan Madinah‖,

[Artikel On-line] tersedia di https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45648344; Internet; diakses

pada 20 Maret 2019. 121

Tasya Simatupang, ―Kereta Haramain untuk permudah jemaah haji dan umrah―, [Artikel

On-line] tersedia di https://beritagar.id/artikel/berita/kereta-haramain-untuk-permudah-jemaah-

haji-dan-umrah; Internet; diakses pada 20 Maret 2019.

https://www.reuters.com/article/us-saudi-train/saudi-arabia-opens-high-speed-train-linking-islams-holiest-cities-idUSKCN1M51XW


https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45648344

https://beritagar.id/artikel/berita/kereta-haramain-untuk-permudah-jemaah-haji-dan-umrah


58

Pada tanggal 12 April 2018 di La Moncloa, Madrid, pemerintah Spanyol

menandatangani perjanjian kerjasama dengan Arab Saudi dalam bidang

pertahanan. Perjanjian ini memfasilitasi kontrak masa depan dengan Navantia,

untuk pembuatan dan penjualan lima korvet angkatan laut dengan jumlah sekitar 2

miliar euro.122

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korvet adalah

kapal perang berukuran kecil yang berfungsi sebagai kapal pemburu atau kapal

perusak.123

Korvet ini merupakan model Avante 2200 yang disesuaikan dengan

persyaratan Arab Saudi, panjangnya sekitar seratus meter, dengan kapasitas kargo

2.000 ton, dan jangkauan bahan bakar hingga 8.700 mil laut. Korvet ini

menawarkan presentasi canggih, kinerja yang sangat baik di laut, kapasitas tinggi

untuk bertahan hidup, dan kapasitas operasi pada suhu ekstrem seperti area Teluk.

Di sisi lain, kontrak tersebut juga mencakup pelatihan kru, pembangunan

pangkalan angkatan laut di Arab Saudi, serta penyediaan beberapa layanan

seperti, pelatihan operasional, penyediaan pusat pelatihan untuk sistem tempur,

dan sistem lainnya untuk pemeliharaan kapal di pangkalan angkatan laut.124

122Tica Font dan Eduardo Melero, ―Spanish Arms Exports 2017; Asia and the Middle East,

the main destinations for Spanish Arms‖, (Barcelona: Centre Delàs d’Estudis per la Pau, 2018)

123

Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersedia di https://kbbi.web.id/korvet, diakses pada 6

Maret 2019. 124

Navantia, ―NAVANTIA signs a contract with Saudi Arabia for the construction of 5

corvettes‖, [Artikel On-line] tersedia di https://www.navantia.es/en/news/press-releases/navantia-

signs-a-contract-with-saudi-arabia-for-the-construction-of-5-corvettes/; Internet; diakses pada 2

Maret 2019.

https://kbbi.web.id/korvet

https://www.navantia.es/en/news/press-releases/navantia-signs-a-contract-with-saudi-arabia-for-the-construction-of-5-corvettes/


59

Pada hari yang sama, 12 April 2018, Nota Kesepahaman ditandatangani

antara Navantia dan perusahaan publik Saudi, Saudi Arabian Military Industries

(SAMI), untuk pembentukan perusahaan joint venture yang akan

mengembangkan program-program angkatan laut di Arab Saudi. Penjualan kelima

korvet tersebut telah dinegosiasikan sejak 2015, dan pemerintah Spanyol sangat

terlibat dalam perjanjian ini. Bahkan, Raja Felipe VI melakukan kunjungan ke

Arab Saudi pada Januari 2017 untuk menunjukkan dukungannya. Kerja sama ini

bermanfaat bagi Navantia untuk mempromosikan program pertahanan dan

memperkuat ekonominya. Usaha joint venture merupakan peluang luar biasa bagi

Navantia untuk memposisikan sistem terintegrasi dan solusi berteknologi canggih

di pasar Arab, serta selaras dengan strategi internasionalisasi perusahaan.125

Kontrak pembangunan lima korvet ini mencapai 1,8 miliar euro, dan

merupakan yang terbesar dalam sejarah galangan kapal publik Spanyol dengan

klien asing. Kontrak ini memperkuat masa depan langsung Navantia dan akan

menguntungkan semua galangan kapal perusahaan.126

Operasi penting ini juga

memberi nilai pada kehadiran perusahaan dalam kancah internasional karena

upaya perusahaan untuk mengembangkan program baru. Navantia adalah

125 Navantia, ―NAVANTIA signs a contract with Saudi Arabia for the construction of 5

corvettes‖.

126


corvettes‖.

60

perusahaan yang strategis karena memiliki kapasitas, fasilitas, dan bidang

pengetahuan yang dianggap penting untuk Pertahanan dan Keamanan Nasional.127

Kepentingan nasional Spanyol merupakan tujuan fundamental yang

menyebabkan Spanyol melakukan penjualan senjata ke Arab Saudi, di tengah

intervensi militer Arab Saudi dan koalisinya dalam konflik Yaman. Kepentingan

nasional Spanyol yang terkait dengan faktor eksternal ini dikategorikan sebagai

general interest karena berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan perdagangan.

B. Faktor Internal

Input dalam perumusan kebijakan luar negeri Spanyol berasal dari sumber

masyarakat dan sumber pemerintahan. Kepentingan nasional Spanyol yang terkait

dengan faktor internal merupakan variable interest karena terinspirasi dari

kepentingan kelompok tertentu dan politik partisan. Penandatanganan kontrak

antara Navantia dengan Arab Saudi akan bermanfaat bagi seluruh pekerja

Navantia, bagi industri lokal yang berkolaborasi dengan Navantia dan, terutama,

ke seluruh Teluk Cadiz. Kontrak Navantia yang telah dinegosiasikan oleh

kerajaan Arab Saudi sejak tahun 2015, akan menggunakan jasa tenaga kerja

selama tujuh juta jam untuk galangan kapal Teluk Cadiz, Muara Ferrol, dan

Cartagena, serta industri pendukungnya. Oleh karena itu, ini adalah kontrak utama

127Navantia, ―NAVANTIA signs a contract with Saudi Arabia for the construction of 5

corvettes‖.

61

untuk menjamin aktivitas pekerjaan Navantia, terutama untuk galangan kapal

Teluk Cadiz.128

Program ini akan dimulai pada akhir tahun 2018 dan kapal terakhir harus

ditugaskan pada tahun 2022. Adapun dampaknya dalam pekerjaan, dihitung

bahwa selama 5 tahun, hampir 6.000 lapangan pekerjaan langsung dan tidak

langsung akan dihasilkan setiap tahun. Lebih dari 1.100 dari mereka akan menjadi

karyawan langsung, lebih dari 1.800 Industri Bantu Navantia, dan lebih dari 3.000

yang tidak langsung dihasilkan oleh penyedia lain.129

Para pekerja di Navantia, pembuat kapal yang akan membangun lima

korvet, melakukan aksi turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap

kemungkinan hilangnya kontrak senilai 1,8 miliar euro yang melibatkan hampir

6.000 lapangan pekerjaan jika embargo senjata ke Arab Saudi dilakukan.

Perselisihan itu mendorong intervensi pemerintah otonom Andalusia, yang

memperingatkan pemerintah pusat di Madrid atas tugasnya untuk mendukung

pekerjaan di salah satu daerah termiskin di Spanyol.130

128Navantia, ―NAVANTIA signs a contract with Saudi Arabia for the construction of 5

corvettes‖.

129


corvettes‖.

130


corvettes‖.

62

Cádiz merupakan salah satu daerah termiskin di Spanyol, tingkat

pengangguran di sana meningkat sekitar 30% selama dekade terakhir. Pada 2018,

Provinsi Cádiz memilikii tingkat pengangguran tertinggi di antara semua provinsi

Andalusia dan Spanyol. Di tingkat provinsi di Andalusia, angka pengangguran di

Cádiz mencapai 27,35%, diikuti oleh Huelva (22,79%), Córdoba (22,47%),

Granada (22,44%), Jaén (21.70%), Seville (20.94%), Almeria (18.77%) dan

Malaga (16.56%).131

Cádiz memiliki sejarah industri yang panjang dalam

pembuatan kapal, mobil, dan pesawat terbang. Cádiz merupakan pulau kecil yang

terletak di pantai selatan Spanyol, enam puluh mil dari Selat Gibraltar, di sebelah

pangkalan angkatan laut gabungan Amerika Serikat dan Spanyol di Rota.

Pembuatan kapal adalah jalur kehidupan bagi Cádiz dan kota-kota kecil di

seberang teluk, seperti San Fernando, tempat Spanyol membangun kapal perang

sejak abad ke-18.132

Pada akhirnya, Menteri Luar Negeri Spanyol Josep Borrell,

mengkonfirmasi bahwa penjualan senjata akan tetap dilakukan.133

Faktor internal lain yang mendasari kepentingan Spanyol berasal dari

kompetisi partai dalam pemerintahan. Pada Oktober 2018, Parlemen Spanyol

131

Cádiz leads the unemployment rate in Spain, [Artikel On-line] tersedia di

https://andaluciainformacion.es/jerez/802524/cadiz-se-situa-a-la-cabeza-en-tasa-de-desempleo-en-

espana/; Internet; diakses pada 17 Maret 2019. 132

Zach Campbell, ―Left-Wing Leaders in Spain Condemn the War in Yemen, but Keep Up

Arms Sales to Saudi Arabia‖, [Artikel On-line] tersedia di

https://theintercept.com/2018/12/21/yemen-war-spanish-weapons-saudi-arabia/; Internet; diakses

pada 2 April 2019. 133


stand-off‖, [Artikel On-line] tersedia di https://www.telegraph.co.uk/news/2018/09/13/spain-

walks-back-decision-halt-bomb-sales-saudis-diplomatic/; Internet; diakses pada 17 Maret 2019.

https://andaluciainformacion.es/jerez/802524/cadiz-se-situa-a-la-cabeza-en-tasa-de-desempleo-en-espana/

https://andaluciainformacion.es/jerez/802524/cadiz-se-situa-a-la-cabeza-en-tasa-de-desempleo-en-espana/

https://theintercept.com/2018/12/21/yemen-war-spanish-weapons-saudi-arabia/



63

telah menolak memberlakukan embargo senjata di Arab Saudi. Embargo senjata

ke Arab Saudi diinisiasi oleh partai Podemos sayap kiri dan partai-partai yang

mendukung kemerdekaan Catalonia. Usulan itu ditolak dengan suara partai

Sosialis yang berkuasa, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Spanyol Pedro

Sanchez, serta orang-orang dari People‟s Party, kelompok oposisi utama.134

Partit Democrata Europeu Catala (PDeCAT) atau Catalan European

Democratic Party dan Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) menuntut

Spanyol menangguhkan kontrak penjualan senjata dengan Arab Saudi dan

menolak kesepakatan lain pada masa mendatang. Kemudian, Podemos ingin

pemerintah menemukan klien alternatif dan menyediakan dana untuk memberikan

kompensasi ke Arab Saudi terkait pembatalan kesepakatan.135

People‟s Party dan Ciudadanos, yang semuanya menentang negosiasi

referendum di Catalonia, menentang penghentian penjualan senjata ke Arab

Saudi. Sementara partai-partai pro-kemerdekaan Catalonia dan Podemos sayap

kiri, yang mendukung seperti itu memilih, mendesak kabinet Spanyol untuk

berhenti mengekspor senjata ke kerajaan Arab.136

Namun, partai yang berkuasa

134

Catalan News, ―Saudi Arabia: Spain rejects arms embargo requested by Catalan parties‖,

[Artikel On-line] tersedia di http://www.catalannews.com/politics/item/saudi-arabia-spain-rejects-

arms-embargo-requested-by-catalan-parties; Internet; diakses pada 17 Maret 2019.

135

Catalan News, ―Saudi Arabia: Spain rejects arms embargo requested by Catalan parties‖,

tersedia 136

Catalan News, ―Need to keep jobs grounds for continuation of arms sales to Saudi

Arabia, argues Spanish president‖, [Artikel On-line] tersedia di

http://www.catalannews.com/politics/item/saudi-arabia-spain-rejects-arms-embargo-requested-by-catalan-parties


64

dalam pemerintahan Spanyol saat ini adalah sosialis People‟s Party atau Partai

Rakyat yang menolak kemerdekaan Catalonia.

Parlemen Spanyol memberikan suara terhadap pemblokiran penjualan

senjata ke Arab Saudi, meskipun ada tekanan internasional yang meningkat untuk

menghukum Arab Saudi atas pembunuhan Jamal Khashoggi. Pemerintah sosialis

Spanyol menyatakan kekecewaan atas pembunuhan Khasoggi, tetapi memutuskan

untuk bergabung dengan Partai Rakyat konservatif untuk mengalahkan mosi

parlemen yang meminta pemerintah untuk menghentikan perdagangan senjata.137

Meskipun tekanan pada pemerintah Spanyol untuk menghentikan penjualan

senjata telah meningkat setelah pembunuhan Jamal Khashoggi, Deputi Spanyol

tetap menolak proposal di komite urusan pertahanan parlemen untuk

menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi.138

http://www.catalannews.com/politics/item/need-to-keep-jobs-grounds-for-continuation-of-arms-

sales-to-saudi-arabia-argues-spanish-president; Internet; diakses pada 17 Maret 2019.

137

Andrés González, ―Spain’s parliament back arms sales to Saudi Arabia‖, [Artikel On-

line] tersedia di https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-spain-arms/spains-parliament-

backs-arms-sales-to-saudi-arabia-idUSKCN1MX2M5; Internet; diakses pada 14 Maret 2019.

138

Charles Penty, ―Spanish Deputies Reject Prpoposal to Stop Saudi Arabia Arms Sales‖,

[Artikel On-line] tersedia di https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-23/spanish-

deputies-reject-proposal-to-stop-saudi-arabia-arms-sales; Internet; diakses pada 14 Maret 2019.

http://www.catalannews.com/politics/item/need-to-keep-jobs-grounds-for-continuation-of-arms-sales-to-saudi-arabia-argues-spanish-president


https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-spain-arms/spains-parliament-backs-arms-sales-to-saudi-arabia-idUSKCN1MX2M5


https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-23/spanish-deputies-reject-proposal-to-stop-saudi-arabia-arms-sales


65

BAB V

KESIMPULAN

Spanyol berada pada posisi empat besar negara pengekspor senjata ke Arab

Saudi. Spanyol berada di bawah posisi AS, Inggris, dan Prancis. Perdagangan

senjata Spanyol ke Arab Saudi terkait intervensi Arab Saudi dalam Konflik

Yaman bertentangan dengan Undang-Undang Spanyol tentang perdagangan

senjata dan Arms Trade Treaty yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Spanyol

sejak 2014.

Uni Eropa telah menyerukan kepada negara-negara anggotanya, termasuk

Spanyol, untuk melakukan embargo senjata ke Arab Saudi melalui resolusi

parlemen Eropa mengenai situasi kemanusiaan di Yaman. Seruan tersebut

didasarkan pada Council Common Position 2008/944/CFSP tentang

penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam penjualan senjata. Beberapa

negara anggota UE telah memutuskan untuk menghentikan penjualan senjata ke

Arab Saudi. Sementara negara anggota yang lain masih tetap melakukan

penjualan senjata, termasuk Spanyol.

Kepentingan Spanyol melakukan penjualan senjata ke Arab Saudi terkait

intervensi Arab Saudi dalam konflik Yaman dipengaruhi oleh kepentingan

nasional Spanyol. Faktor eksternal yang mempengaruhi kepentingan Spanyol

menjual senjata ke Arab Saudi adalah kedekatan hubungan Spanyol-Arab Saudi,

66

kerja sama pembangunan proyek Haramain Express, peningkatan kilang minyak

di Arab Saudi oleh perusahaan Spanyol Tecnicas Reunidas, serta kerja sama

antara Navantia dan Arab Saudi mengenai pembuatan lima korvet. Sementara itu,

faktor internal yang mempengaruhi kepentingan Spanyol berasal dari kompetisi

partai politik dalam pemerintahan Spanyol dan tuntutan dari para pekerja

Navantia di wilayah Cadiz yang terancam kehilangan pekerjaan apabila embargo

senjata ke Arab Saudi dilakukan.

xiv

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Holsti, K.J. International Politics A Framework for Analysis 6th ed. New Jersey:

A Simon & Schuster Company. 1992.

Jackson, Robert dan George Sorensen. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Rosenau, James N. Gavin Boyd, Kenneth W. Thomson. World Politics: An

Introduction. New York: The Free Press. 1976.

Salisbury, Peter. Yemen: Stemming the Rise of a Chaos State. London: Chatham

House.

Skripsi

Hutomo, Rikmandaru Werdi. ―Penolakan Penjualan Senjata Belanda ke Arab

Saudi 2016‖. Tangerang Selatan: FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2017.

Jurnal Online

Atmaidha, Cut Whuny. ―Intervensi Militer Koalisi Teluk dalam Penyelesaian

Konflik Internal Yaman‖, tersedia di https://ejournal.hi.fisip-

unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/11/12.%201102045094%20-

%20Cut%20Whuny%20Atmaidha%20(11-05-18-01-01-42).pdf, eJournal

Hubungan Internasional, Volume 6, Nomor 4, FISIP Universitas

Mulawarman, 2018.

Hrp., M. Oghie Nugraha. ―Kepentingan Inggris Menjual Senjata ke Arab Saudi‖.

JOM FISIP Vol. 5: Edisi I Januari–Juni 2018. Pekanbaru: FISIP Universitas

Riau.

Robinson, Thomas W. ―A National Interest Analysis of Sino-Soviet Relations‖,

1967. Tersedia di

https://www.jstor.org/stable/pdf/3013925.pdf?refreqid=excelsior%3A1b556

1275ca32b85269f602d02508c89, diakses pada 18 Maret 2019.






xv

Artikel Online

BBC. ―Arab Saudi lancarkan serangan militer di Yaman‖, [Artikel On-line]

tersedia di

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/03/150326_yaman_saudi_milite

r; Internet; diakses pada 28 Maret 2018.

BBC. ―Arab Saudi resmikan kereta cepat yang hubungkan Mekkah dan Madinah‖,

[Artikel On-line] tersedia di https://www.bbc.com/indonesia/dunia-

45648344; Internet; diakses pada 20 Maret 2019.

BBC. ―Di ambang perang saudara, Yaman minta bantuan‖, [Artikel On-line]

tersedia di

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/03/150324_yaman_bantuan_gc

c; Internet; diakses pada 28 Maret 2019.

Belmonte, Eva. ―Spain signed an agreement with Saudi Arabia to hide

information about defense‖, [Artikel On-line] tersedia di https://civio.es/el-

boe-nuestro-de-cada-dia/2017/09/06/spain-signed-an-agreement-with-saudi-

arabia-to-hide-information-about-defense/; Internet; diakses pada 19 Maret

2019.

Berlianto, ―Norwegia Tangguhkan Lisensi Ekspor Senjata ke Arab Saudi‖,


https://international.sindonews.com/read/1353435/41/norwegia-tangguhkan-

lisensi-ekspor-senjata-ke-arab-saudi-1541783989; Internet; diakses pada 5

April 2019.

Binnie, Isla. ―Spain confirms it has halted sale of bombs to Saudi Arabia‖,

[Artikel On-line] tersedia di https://www.reuters.com/article/us-yemen-

security-saudi-spain/spain-confirms-it-has-halted-sale-of-bombs-to-saudi-

arabia-idUSKCN1LK1N2; Internet; diakses pada 14 Maret 2019.

Binnie, Isla. ―Spain will go ahead with halted sale of 400 bombs to Saudi Arabia‖,

[Artikel On-line] tersedia di https://www.reuters.com/article/us-spain-saudi-

arms/spain-will-go-ahead-with-halted-sale-of-400-bombs-to-saudi-arabia-

foreign-minister-idUSKCN1LT1FL; Internet; diakses pada 14 Maret 2019.

Browning, Noah dan Mosthafa Hashem, ―Saudi-led coalition announces end to

Yemen operation‖, [Artikel On-line] tersedia di

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-saudi/saudi-led-



















xvi

coalition-announces-end-to-yemen-operation-idUSKBN0NC24T20150421;


Campbell, Zach. ―Left-Wing Leaders in Spain Condemn the War in Yemen, but

Keep Up Arms Sales to Saudi Arabia‖, [Artikel On-line] tersedia di

https://theintercept.com/2018/12/21/yemen-war-spanish-weapons-saudi-

arabia/; Internet; diakses pada 2 April 2019.

Councils, UN Security. ―Final Report of the Panel of Experts on Yemen

Established pursuant to Security Council resolution 2140 (2014)‖, tersedia

di http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-

4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_73.pdf, diakses pada 10 Maret

2019.

Councils, UN Security. Yemen Report 2016, tersedia di

www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_73.pdf, diakses pada 13 Maret 2019.

Delfin, Martin. ―Spain’s military exports to Saudi Arabia hit new highs in 2015‖,


https://elpais.com/elpais/2016/01/25/inenglish/1453733979_069416.html;


Dewan, Angela. ―These are the countries still selling arms to Saudi Arabia‖,


https://edition.cnn.com/2018/11/22/middleeast/arms-exports-saudi-arabia-

intl/index.html; Internet; diakses pada 2 Maret 2019.

Eropa, Parlemen. ―Motion for a resolution‖, tersedia di

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-

0447_EN.html?redirect, diakses pada 14 Maret 2019.

Font, Tica dan Eduardo Melero, ―Spanish Arms Exports 2017; Asia and the

Middle East, the main destinations for Spanish Arms‖, (Barcelona: Centre

Delàs d’Estudis per la Pau, 2018)

Fuadi, Ahmad. ―Kepentingan Arab Saudi Menghentikan Gerakan Pemberontak

Houthi‖, (Pekanbaru: FISIP Universitas Riau, 2017).

Gerediaga, Jon Andoni. Tersedia di https://www.change.org/p/apoyo-al-bombero-

que-no-colabor%C3%B3-en-el-env%C3%ADo-de-bombas-a-















xvii

pa%C3%ADses-en-guerra-bizkaia-anulen-su-expediente-

idealesdebombero/u/21524770; Internet; diakses pada 8 April 2019.

Gonzales, Miguel. ―Spain unblocks €40 million arms sale to Saudi Arabia‖,




Gonzales, Miguel. ―Spain unblocks €40 million arms sale to Saudi Arabia‖,




Gonzales, Miguel. ―Why are Spanish weapons being used in the war in Yemen‖,




González, Andrés. ―Spain’s parliamenr back arms sales to Saudi Arabia‖, [Artikel

On-line] tersedia di https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-

spain-arms/spains-parliament-backs-arms-sales-to-saudi-arabia-

idUSKCN1MX2M5; Internet; diakses pada 14 Maret 2019.

Hosenball, Mark. ―Exclusive: Saudi Arabia building up military near Yemen

border - U.S. officials‖, [Artikel On-line] tersedia di

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-usa-saudi/exclusive-

saudi-arabia-building-up-military-near-yemen-border-u-s-officials-

idUSKBN0MK2S120150324; Internet; diakses pada 27 Maret 2019.

Independent. ―Italy plans to stop arms sales to Saudi Arabia, prime minister says‖,


https://www.independent.co.uk/news/world/italy-saudi-arabia-arms-sales-

giuseppe-conte-yemen-war-weapons-khashoggi-murder-a8702366.html;


Jonkers, Brecht.―Solidarity: Spanish activists to ban Saudi ship from docking and

loading weapons‖, [Artikel On-line] tersedia di https://yemen-

rw.org/solidarity-spanish-activists-to-ban-saudi-ship-from-docking-and-

loading-weapons/; Internet; diakses pada 17 April 2019.

Kalin, Stephen. ―Saudi Arabia opens high-speed train linking Islam's holiest

cities‖, [Artikel On-line] tersedia di https://www.reuters.com/article/us-


















xviii

saudi-train/saudi-arabia-opens-high-speed-train-linking-islams-holiest-

cities-idUSKCN1M51XW; Internet; diakses pada 17 Maret 2019.

KBBI, tersedia di https://kbbi.web.id/korvet, diakses pada 6 Maret 2019.

Navantia. ―NAVANTIA signs a contract with Saudi Arabia for the construction of

5 corvettes‖, [Artikel On-line] tersedia di

https://www.navantia.es/en/news/press-releases/navantia-signs-a-contract-

with-saudi-arabia-for-the-construction-of-5-corvettes/; Internet; diakses

pada 2 Maret 2019.

News, Catalan. ―Need to keep jobs grounds for continuation of arms sales to

Saudi Arabia, argues Spanish president‖, [Artikel On-line] tersedia di

http://www.catalannews.com/politics/item/need-to-keep-jobs-grounds-for-

continuation-of-arms-sales-to-saudi-arabia-argues-spanish-president;


News, Catalan. ―Saudi Arabia: Spain rejects arms embargo requested by Catalan

parties‖, [Artikel On-line] tersedia di

http://www.catalannews.com/politics/item/saudi-arabia-spain-rejects-arms-

embargo-requested-by-catalan-parties; Internet; diakses pada 17 Maret

2019.

Nicols, Michelle. ―Yemen asks U.N. to back military action by 'willing

countries'‖, [Artikel On-line] tersedia di https://www.reuters.com/article/us-

yemen-security-un/yemen-asks-u-n-to-back-military-action-by-willing-

countries-idUSKBN0MK2OP20150324; Internet; diakses pada 10 April

2019.

Paliament, European. ―European Parliament Resolution 2016‖, [Artikel On-line]

tersedia di http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0066+0+DOC+XML+V0//EN; Internet;


Parliament, European. ―European Parliament Resolution 2015‖, [Artikel On-line]

tersedia di

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-

TA-2015-0270&language=EN&ring=B8-2015-0687; Internet; diakses pada

2 Maret 2019.

Parliament, European. ―European Parliament Resolution 2017‖, [Artikel On-line]

tersedia di



https://kbbi.web.id/korvet














xix



2 Maret 2019.

Parliament, European. ―Parliament Resolution 2018‖, [Artikel On-line] tersedia di



2 Maret 2019.

Penty,Charles. ―Spanish Deputies Reject Prpoposal to Stop Saudi Arabia Arms

Sales‖, [Artikel On-line] tersedia di

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-23/spanish-deputies-

reject-proposal-to-stop-saudi-arabia-arms-sales; Internet; diakses pada 14

Maret 2019.

Report,Security Council. ―Chronology of Events; Yemen‖, [Artikel On-line]

tersedia di https://www.securitycouncilreport.org/chronology/yemen.php;


Riu, Abel. ―Saudi Arabia and Bombing in Yemen; The Responsibilities of the

Spanish State‖, Centro Delàs de Estudios por la Paz, 2016.

Saraswati, Patricia Diah Ayu. ―Pengamat: Alasan Saudi Intervensi Yaman Tak

Bisa Diterima‖, [Artikel On-line] tersedia di

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171231085943-106-

265749/pengamat-alasan-saudi-intervensi-yaman-tak-bisa-diterima;


Secretariat of State for Trade Ministry of Economy and Competitiveness,

―Spanish Statistics on the Export of Defence Material, Other Material and

Dual-Use Items and Technologies‖, tersedia di

http://www.comercio.mineco.gob.es/en/comercio-exterior/informacion-

sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/PDF/publications/EN-

VERSION%20FINAL-

CARLIN%20(2)%20INFORMEESTAD%C3%8DSTICAS2015(30%206%

2016).pdf; Internet; diakses pada 17 Maret 2019.

Simatupang,Tasya. ―Kereta Haramain untuk permudah jemaah haji dan umrah―,

[Artikel On-line] tersedia di https://beritagar.id/artikel/berita/kereta-

haramain-untuk-permudah-jemaah-haji-dan-umrah; Internet; diakses pada

20 Maret 2019.







https://www.securitycouncilreport.org/chronology/yemen.php










xx

Stone, Jon. ―Germany, Denmark, Netherlands and Finland stop weapons sales to

Saudi Arabia in response to Yemen famine‖, [Artikel On-line] tersedia di

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/saudi-arabia-arms-

embargo-weapons-europe-germany-denmark-uk-yemen-war-famine-

a8648611.html; Internet; diakses pada 15 Maret 2019.

Strange, Hannah. ―Spain reverses decision to halt bomb sales to Saudis after

diplomatic stand-off‖, [Artikel On-line] tersedia di

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/09/13/spain-walks-back-decision-

halt-bomb-sales-saudis-diplomatic/; Internet; diakses pada 17 Maret 2019.

Telegraph, ―Spain reverses decision to halt bomb sales to Saudis after diplomatic

stand-off‖, [Artikel On-line] tersedia di

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/09/13/spain-walks-back-decision-

halt-bomb-sales-saudis-diplomatic/; Internet; diakses pada 15 April 2019.

The Ministry Cooperation and ForeignAffairs. ―Spain and the Middle East‖,


http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/Oriente

ProximoMagreb/Paginas/EspOrienteProximo.aspx; Internet; diakses pada 3

Maret 2019.

Torchia, Andrew. ―Cost no barrier to Saudi Arabia’s Yemen Intervention‖,

[Artikel On-line] tersedia di https://www.reuters.com/article/us-yemen-

security-saudi-cost-idUSKBN0MR1KZ20150331; Internet; diakses pada 8

Maret 2019.












xxi

Lampiran 1. Bilateral trade between Spain and Saudi Arabia

Bilateral trade between Spain and Saudi Arabia

Product: 93 Arms and ammunition; parts and accessories thereof

Sources: ITC calculations based on Eurostat statistics since January, 2014.

ITC calculations based on UN COMTRADE statistics until January, 2014.

Unit : US Dollar thousand

Product

code Product label

Spain's exports to

Saudi Arabia

Saudi Arabia's

imports from world Spain's exports to world

Value

in

2016

Value

in

2017

Value

in 2018

Value

in

2016

Value

in

2017

Value

in

2018

Value

in 2016

Value

in 2017

Value

in 2018

9306

Bombs, grenades,

torpedos, mines,

missiles, cartridges

and other

ammunition and

projectiles . . .

454 78,549 122,625

101,169 333,209 398,141

9301

Military weapons,

incl. sub-machine

guns (excluding

revolvers and pistols

of heading 9302 and

. . .

0 7 31,416

516 32,523 54,268

9305

Parts and accessories

for weapons and the

like of heading 9301

to 9304, n.e.s.

35 14,680 12,954

25,584 36,593 64,172

http://ec.europa.eu/eurostat

http://comtrade.un.org/

xxii

9304

Spring, air or gas guns

and pistols,

truncheons and other

non-firearms

(excluding swords,

cutlasses, . . .

2,016 823 1,038

39,053 38,714 36,989

9303

Firearms and similar

devices which

operate by the firing

of an explosive

charge, e.g. sporting

. . .

0 0 0

28,016 34,384 42,595

9307

Swords, cutlasses,

bayonets, lances and

similar arms and

parts thereof, and

scabbards and

sheaths . . .

0 0 0

2,177 1,776 2,364

9302

Revolvers and pistols

(excluding those of

heading 9303 or 9304

and sub-machine

guns for military . . .

0 0 0

146 1,929 1,607

xxiii

Lampiran 2. Law 53/2007, of 28 December, On The Control of Foreign Trade in

Defence and Dual-Use Material

JUAN CARLOS I

King of Spain

to all that the present join together and act.

Know: That the Cortes Generales have approved and I come in to sanction the

following law.

PREAMBLE I

Spain, country fully committed in the promotion of an international arms trade

treaty, which has been strongly supporting United Nations proposal for drawing

up the Treaty, has decided to adapt its legislation on foreign trade of material

defence and of dual-use products and technologies. The growing complexity of

international trade in defence and dual-use technologies and products material

necessitates that Governments undertake determined action to give effective

response to the different aspects of this problem and varied commitments assumed

by Spain in this area.

From the perspective of national and international security, is to prevent illicit

trafficking and the proliferation of arms and sensitive technologies in favor of

States or non-State actors likely to act against peace and security, or to engage in

terrorist activities. On the other hand, seeks to respond to significant demand

political and social control of the trade of products and defense material and dual-

use technologies. All this without prejudice to the legitimate demands of the legal

arms trade, element closely linked to national defence and to the legitimate

activities of maintenance of law and Governments fight against crime.

On the other hand, the proliferation and exports without the conventional arms

control have an enormous human cost. An alarming number of people die every

day by the use of conventional weapons. Spain has a duty to ensure that their

exports are consistent with existing commitments in accordance with international

law and in a way that ensures that such exports do not encourage the violation of

human rights, not fuelling armed conflicts nor contribute significantly to poverty.

The Spanish Government should be kept also in its external action, notably within

the European Union, an active position in favor of the international regulation of

the arms trade.

xxiv

The arms trade is increasingly globalized world, final assemblies from

components produced in other countries, the relocation of the final production, the

emergence of non-traditional exporting countries subject to controls under the

arrival in countries where human rights and subject to embargoes of weapons by

the European Union and United Nations are not respected necessary to make an

effort of the international community to achieve effective control of the arms trade

that adapts to the new reality and the establishment of rules of international law.

Therefore, it is convenient and appropriate to review and reinforce the legal

provisions applicable to these issues. The agreement of the Congress of Deputies,

dated December 13, 2005, urges the Government to submit a bill on arms trade,

aimed to secure control of the Spanish transfer of military material, police and

security, as well as products and technologies of double-use to other countries

within the period of one year , and to guarantee transparency in the official

information provided on such transfers.

The organic law 12/1995 of 12 December, suppression of smuggling, defines

what defense and dual-use material should be understood and expected that the

Government will approve relations of Material defence and dual-use, and the

organic law 3/1992 of 30 April, which established cases of smuggling in defense

material exports and dual-use material indicates the requirements, conditions and

procedures which the authorisations are subject.

National legislation developed by the above is Royal Decree 1782 / 2004 of 30

July, which approves the regulation for control of foreign trade in material

defense, other material and dual-use technologies and products. The control of

exports/shipments of dual-use technologies and products has been regulated at the

level of the European Union by Regulation (EC) No. 1334 / 2000, of the Council

of 22 June 2000, whereby establishing a system of community control of exports

of goods and technologies of double use, binding in its entirety and directly

applicable in each Member State.

II the obligations arising from the Treaty on the non-proliferation of the weapons

nuclear, the Convention of 13 January 1993 on the prohibition of the

development, production, Stockpiling and use of chemical weapons and on their

destruction, and the Convention of 10 April 1972 on the prohibition of the

development, production and storage of the weapons Bacteriological (Biological)

and Toxin Weapons and on their destruction requires measures for control over

transfers of nuclear products, chemical agents, biological agents and toxins and

related equipment and technologies. Included in this law refers to subject as

xxv

indicated in the Convention on Prohibitions or restrictions on the use of certain

conventional weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or have

indiscriminate effects, the Convention on the prohibition of the use, Stockpiling,

production and transfer of anti-personnel mines and on their destruction, 18

September 1997, and the law 33/1998 5 October, ban anti-personnel mines and

weapons of similar effect.

On the other hand, resolution 1540 of the Security Council of the United Nations,

aimed at preventing the proliferation of weapons of mass destruction and, in

particular, prevent and counter the acquisition and use by terrorists of these

weapons; Resolution 55/255 of the Assembly General of United Nations, which

adopted the Protocol against the illicit manufacturing and trafficking of firearms,

their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations

Convention against transnational organized crime; the programme of action of the

United Nations to prevent, combat and eradicate the illicit trade of weapons small

and light in all its aspects and the instrument on marking and tracing of weapons,

as well as the Council's common position 2003/468/CFSP of 23 June 2003, on the

control of arms brokerage, and control of support in relation to certain military

end-uses that referred to the joint action of the Council of on June 22, 2000, they

require control of transfers of materials, products and technologies in the Spanish

territory.

It is necessary to mention also the Community regulation of trade in certain

products that can be used to apply the death penalty or inflicting torture or other

ill-treatment or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment established

in Regulation (EC) No. 1236 / 2005, of the Council of 27 June 2005. This

legislation has had its proper manifestation in the resolution of 20 July 2006 from

the Secretary of State for tourism and trade.

Among other international commitments entered into by Spain, are derived from

the Spanish in a series of international forums participation of non-proliferation

such as the Wassenaar arrangement, the Missile Technology Control regime, the

Group of NSG and the Zangger Committee, the Australia Group. They made lists

of military material and products and technologies of double-use to be subject to

export control, including vectors of weapons of mass destruction, nuclear,

chemical and biological technologies and products, as well as those relating to

conventional weapons.

The adoption of the above-mentioned legislative bodies, international

commitments and the cited agreement of the plenary of the Congress of deputies

from December 13, 2005, in addition to the continuous evolution of the guidelines

xxvi

and the checklists in the various international forums of non-proliferation, make

necessary the updating of national legislation. Therefore, law aims to update the

regulation of transfers of the foreign trade of material defence, other material and

dual-use technologies and products, completing and developing the framework

established by the Community legislation.

III article 296 of the Treaty establishing the European Community allows Member

States to adopt the measures necessary for the protection of the essential interests

of its security and which relate to the production or trade in arms, munitions and

war material.

The main contributions of this law are set out in the following paragraphs.

The Spanish legislation in this area happens to be constituted a rule of legal rank,

so it is an instrument which will cause the controls to be undertaken more

effectively.

The Act provides eight criteria of the code of conduct of the European Union on

export of weapons, among them the second criteria concerning respect for human

rights, as well as those adopted by the OSCE document on small arms and light of

24 November 2000.

This standard is a significant breakthrough in a series of international initiatives

related to the arms trade and proliferation, in particular the strengthening of the

code of conduct of the European Union in the field of export of weapons, of 8

June 1998, and the negotiation and elaboration of an international treaty on the

arms trade. These initiatives have had the crucial support of Spain and the EU

remain Spain as co-sponsor of the international treaty on the 61 General Assembly

of United Nations. Therefore, it is necessary that law allow enough agility to

development of the same measures can evolve in accordance with these

international commitments. For this purpose, the law facilitates instruments for

proper coordination with the European institutions and international forums, the

harmonization of legal systems and the exchange of information, as well as

international cooperation and technical assistance to third countries.

For the first time, is included in a standard government commitment to the

consistent to present to Parliament a full and detailed information on the export of

these products, with a six-month remission of statistics and an annual appearance

before the Chamber of Deputies. Among other information, the Government will

provide annual information to the Parliament concerning the end-use of the

exported product and the nature of the end user.

xxvii

As for the import/introduction, is maintained control of the chemical substances in

lists 1, 2 and 3 of the Convention of 13 January 1993 on the prohibition of the

development, production, storage and use of chemical weapons and on their

destruction, as well as collaboration with other countries, which include the

issuance of certificates in compliance with international commitments.

On the other hand and to duly comply with the quoted resolution 55/255 of the

United Nations, expands the control to all arms of firearms, their parts,

components and ammunition, without prejudice to what is established in the

Royal Decree 137/1993, of 29 January, which approves the regulation of weapons

and in the Royal Decree 230/1998 , 16 February, which approves the regulation of

explosives.

It should be recalled that in relation to prompt punitive damages and penalties, in

addition to the provisions of the existing Penal Code, organic law 10/1995, of 23

November, the traffic of arms, applies the organic law 12/1995 of 12 December,

repression of smuggling, which includes criminal offence or administrative

offence export without authorization , or having obtained fraudulently, defence or

dual-use material.

Keep the joint inter-ministerial regulatory trade outside of Material defence and

dual use (JIMDDU), created by Royal Decree 824/1993, of 28 May and the

special registry of operators of foreign trade of Material defence and dual-use,

created by the Royal Decree 1782 / 2004 of 30 July. The law has been informed

favorably by the JIMDDU. at its meeting of March 2, 2006.

Also incorporates this law and for reasons of urgency an additional provision

amending paragraph 4 of article 29 of the law 17/2001, of 17 December, marks,

the current text has been considered by the Commission of the European

communities in a reasoned opinion number 2002/4972, received on 25 July 2006

by the permanent representation of Spain to the European Union , and reiterated

subsequently, incompatible with article 49 of the Treaty of the European

Community, to understand that he subordinated the effective exercise of the rights

conferred by trade marks registered in Spain the obligation of domiciliation or

election of domicile in Spanish territory by the holders thereof.

This law is issued under cover of the competence of the State in the field of

foreign trade and Defense (article 149.1.10. 2nd and 4th of the Spanish

Constitution) and in the field of industrial property in what refers to the

xxviii

modification of the law of trademarks (article 149.1.9. ª of the Spanish

Constitution).

This Act consists of seventeen articles, divided into three chapters. Chapter I

contains three articles relating to General provisions, chapter II contains the

system of authorisations over three sections and eleven articles, and chapter III

contains the control and transparency measures developed in three articles.

Chapter I

General provisions

Article 1. Object and purpose of the Act.

1. the present law aims to the contribute to better regulation of the foreign trade of

material defence, other material and dual-use technologies and products, avoid

their diversion to the illicit market, and combat their proliferation, at the time

given compliance to the international commitments entered into by Spain in this

regard and are guaranteed the general interests of national defense and foreign

policy of the State.

2. for these purposes, regulates the procedure of control transfers of material

defence, other material and dual-use technologies and products, including those

carried out in the zones and free warehouses and linking them to the customs

warehousing arrangements, as well as the brokerage, the production under license

and technical assistance agreements.

Article 2. Obligors.

The provisions of this law are applicable to any natural or legal person making as

usual or occasional in Spanish territory the activities described therein, in relation

to transfers of materials, products, or technologies subject to control.

Article 3. Definitions.

For the purposes of this Act, shall apply the definitions included in the above-

mentioned organic law 12/1995 of 12 December, suppression of smuggling,

Regulation (EC) No. 1334 / 2000, of the Council of 22 June 2000, by which

establishes a Community system for the control of exports of goods and

technologies of double use, the common position of the Council 2003/468/CFSP

of 23 June 2003 on the control of arms brokerage, and the joint action of the

xxix

Council of 22 June 2000, on the control of technical assistance related to certain

military end-uses, or provisions that replaced them. On the other hand,

international commitments entered into by Spain is obligated to submit to control

the so-called other material, specifically certain firearms referred to in the

resolution adopted by the Assembly General of the Nations United 55/255, the

Protocol against the illicit manufacturing and trafficking of firearms, their parts

and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention

against transnational organized crime, or where applicable the conditions laid

down in the article - the 8. These definitions are reproduced below.

1. «exempt areas»: areas and warehouses and customs deposits defined in the

articles 166 and 98, paragraph 2, of Regulation (EEC) number 2913/92 of 12

October 1992 Council, which approves the Community customs code.

2. «technical assistance»: any technical support related to repair, development,

manufacture, Assembly, testing, maintenance or any other technical service;

technical assistance may take the form of instruction, training, transmission of

working knowledge or consultation services. "Technical assistance" includes oral

forms of assistance.

3 «Brokerage»: activities of persons and entities:

a) to negotiate or conclude transactions which may involve the transfer of items

listed in the common list of the EU's military equipment from a third country to

any other third country; or

(b) which buy, sell or conclude the transfer of such items which in its property, of

a third country to any other third country.

4. «Export Declaration»: the Act whereby a person expresses, in the form and

with the modalities established, his willingness to include a double product use

under the customs procedure of export.

5. «Exporter»: any natural or legal person on behalf of which the Declaration of

export, is made i.e. the person that at the time they accept the Declaration, holds

the contract with the recipient of a third country and is empowered to decide on

the issuance of the product out of the customs territory of the community. Where

no concluded contract of export or the person in whose hands held the contract

does not act on its own behalf, the power to issue the product outside the territory

of the community will be decisive.

xxx

«Exporter» means also the physical or legal person who decides to transmit

software ("software") or technology by electronic media, fax or telephone to a

destination outside the community.

When, in accordance with the contract rija export, the exercise of a right of

disposal on dual-use products appropriate to a person established outside the

community, shall be deemed exporter to the Contracting Party established in the

community.

6. «Expedition»: the departure of goods consigned to the European Community,

both if they are originating in the European Community as those others which,

originating in a third country, have been released for free circulation in

Community territory.

7. «Export»:

i) a regime of export in accordance with article 161 of the Community customs

code,

ii) a re-export in accordance with article 182 of the code, and

iii) transmission of (software) software or technology by electronic media, fax or

telephone to a destination situated outside the community; This applies to oral

transmission of technology only when a document contains the part that reads or

describes by phone in such a way that, in substance, the same result is achieved.

8. «Import»: the entry of non-Community goods in the Spanish territory included

in the customs territory of the European Union, as well as the entry of goods,

either that is its origin, in the territory of Ceuta and Melilla. It is assimilated to

import the entry of goods from the exempted areas.

9. «Introduction»: entry into the Peninsula, Balearic Islands and Canary Islands of

goods originating in the community or that being originating in a third country

have been previously released for free circulation in the customs territory of the

community.

10. «Defense Material»: armament and all products and technologies specially

designed or modified to use military as an instrument of force, information or

protection in armed conflicts, as well as for the development, production or use of

those and are included in the standards of regulatory development approved by the

Government.

11. «Operator»: any natural or legal person on behalf of which the Declaration of

transfer, i.e., the person who, at the time they accept the Declaration, holds the

xxxi

contract with the foreign recipient and is empowered to decide on the transfer of

the product takes place. Where no concluded contract of transfer or if the person

in whose hands held the contract does not act on its own behalf, the power to

transfer the product will be decisive. ―Operator‖ shall mean also the physical or

legal person who decides to transmit software (―software‖) or technology by

electronic media, fax or telephone to a destination outside the community. When,

in accordance with the contract rija export, the exercise of a right of disposal on

dual-use products appropriate to a person established outside the community, shall

be deemed exporter to the Contracting Party established in the community.

12. «Other Material»: police and security, material not included in defense

Material relationship, that the transfers of the same control is bound by

international commitments entered into by Spain or to apply to them the

conditions laid down in article 8.

13. «Dual-use Products»: products, included software (software) and technology

that can be used for both civilian and military uses, including all products that can

be used both for non-explosive purposes to aid in the manufacture of nuclear

weapons or other nuclear explosive devices.

14. «Transfer»: operations of «export», «expedition», «importation»,

«introduction» (including the outputs and inputs in exempt areas), the

«brokerage» and «technical assistance». Transfers include donations, transfers and

leasing operations.

15. «Intra-community Transfers»: «forwarding» and the «introduction».

16. «Production under licence»: production agreements licensed manufacturing

under license, co-production agreements, agreements are the processes by which a

company in a country authorizes a company from another country to manufacture

their products abroad; they usually include the transfer of components, technology

and production techniques.

xxxii

Chapter II

Section 1

Article 4. authorisation scheme. Requirement of authorization.

1. The transfer of material from defense and other material products and

technologies of double-use provided for in article 1 shall be prior administrative

authorization.

2. Requests for authorization must be accompanied by documents control, with

the necessary inclusion of clauses of non re-export, to be determined according to

the rules, so that it is sufficiently guaranteed that the destination and the end-use

of materials, products and technologies adhere to the limits of the authorization.

Also requests for authorisation will include information about the countries of

transit and transportation methods used. This information will be expanded in

brokerage operations used funding.

3. for each authorization is should be rating the appropriateness of mechanisms of

verification, monitoring and collaboration between Governments.

Article 5. Waiver of authorization.

It will not be accurate administrative authorization of transfer for defence

material, other material or products and technologies of double-use accompany or

are intended to be the armed forces or forces and security forces of the Spanish

State in the maneuvers or missions that carried out abroad on the occasion of

humanitarian operations, peace support or other international commitments as

well as which accompany or you are intended to be the armies of other countries

in maneuvers combined or joint with the Spanish armed forces in national

territory, including the temporary transfer, within the operations previously

mentioned, materials, products or technologies mentioned above and the use of

the consumables. In these cases, if you decide to make the sale or donation of the

aforementioned materials products or technologies when they are outside the

territory of the exporter/consignor country, administrative authorization of

transfer should be requested, being able to make the delivery of materials from or

at the place where they were located.

xxxiii

Article 6. Resolution.

It will be up to the Ministry of industry, tourism and trade meet on applications

for authorisation which governs this law, except for those corresponding to the

materials, products or technologies introduced into zones and deposits francs, as

well as bonding such materials, products or technologies to the customs

warehousing, inward, outward processing, temporary importation, transformation

and temporary intra-Community transfers in the same that correspond to the

Ministry of economy and finance.

Article 7. Terms and effects of the decision.

1. the maximum period to resolve and to notify express resolution for applications

for authorisation of this law shall be six months. After the previous deadline

unless the competent authority had notified the express resolution, applicants will

understand ignored relevant requests.

2. on all matters not provided for by this law and the regulations of development

of the same, the procedure for the granting of authorisations shall be governed by

the provisions of law 30/1992, of 26 November, legal regime of public

administrations and common administrative procedure and in its regulatory

development rules.

Article 8. Refusal of requests for authorization and suspension and revocation of

authorisations.

1. requests for permission will be denied and the authorizations, to which refers

article 4, suspended or revoked in the following cases:

a) when there is sound evidence that defense material, other material or products

and dual-use technologies may be employed in activities that disturb the peace,

stability or security in a global or regional level they can exacerbate tensions or

latent conflicts, they can be used in a manner contrary to due respect for the

inherent dignity of the human being, for the purpose of internal repression or in

situations of violation of human rights, target countries with evidence of

deviations of materials transferred or may violate international commitments

entered into by Spain. To determine the existence of these rational evidence shall

be taken into account reports of transfers of material defence and final destination

of these operations issued by international bodies involving Spain, reports of

human rights bodies and other United Nations agencies, the information provided

xxxiv

by organizations and research centres of recognized prestige in the field of

development disarmament and human rights, as well as most up-to-date best

practices described in the the user guide of the code of conduct of the Union

European export of weapons.

(b) is contrary to the general interests of national defense and foreign policy of the

State.

(c) violate guidelines agreed at the heart of the European Union, in particular the

criteria of the code of conduct, of 8 June 1998, weapons exports, and the criteria

adopted by the OSCE document on small arms and light of November 24, 2000,

and other relevant international provisions of which Spain is a signatory. For the

application of the criteria of the code of conduct it will serve most up-to-date best

practices described in the user guide.

(d) when are contravened the limitations deriving from international law, such as

the need to respect embargoes decreed by the United Nations and the European

Union, among others.

2. in any case, concerned authorizations must be revoked if you violate the

conditions to which they were subordinate and which motivated its granting or

when any existed omission or misrepresentation of data by the applicant.

3. the revocation or suspension of authorisations will require the application of the

appropriate administrative proceedings, where the audience will be given to the

person concerned and which shall be subject to the provisions of law 30/1992, of

November 26, legal regime of public administrations and common administrative

procedure and the rules of lower rank that developed it in this area.

Article 9. Administrative resources.

Decisions handed down on the basis of this law may be subject to appeal in

accordance with article 114 of law 30/1992, of 26 November, legal regime of

public administrations and common administrative procedure and its regulatory

development rules.

Article 10. Sanctioning regime.

In your case, violations of this law that are constitutive of crime, failure or

administrative offense shall be governed as provided in the criminal code and the

special legislation for the Suppression of smuggling.

xxxv

Article 11. Transits.

1. the General Administration of State may proceed to immediate retention of

material from defense and other material the products and technologies of double-

use in transit through the territory or the maritime space or air subject to Spanish

sovereignty, when the cases referred to in article 8 of this law, without prejudice

to the checks laid down by special provisions.

2. the Ministry of Foreign Affairs and cooperation shall periodically inform the

joint inter-ministerial regulatory trade outside of Material defence and dual-use

transits of defence equipment country which authorized.

Section 2. special register of operators of foreign trade of Material defence

and dual-use item

Article 12. Requirement of registration.

1 it will be required prior to the granting of any administrative authorization from

the transfers referred to in article 4 of this law the registration in the special

register of operators of foreign trade of Material defence and dual-use. Entries in

the previous special register of exporters will continue to be valid and will

produce its effects in relation to the kind of operation they indicated, which in its

day its owner access to the registry. The registration can only be performed by

physical or legal persons who are resident in Spain, not being allowed, as a

particular case, the registration of corporations domiciled in tax havens. The

specific regulation of the registration shall be determined by regulation.

2. they is excepted from the requirement of registration, referred to in the

preceding paragraph, to the relevant administrative bodies of the armed forces,

forces and bodies of State security, police bodies dependent on the autonomous

communities and local corporations dependent police bodies. However, its

operations are subject to provisions of this law on the requirement of authorization

and the mandatory report the Board inter-ministerial regulatory of the trade

Exterior of material defence and dual-use referred to in articles 4 and 14 of this

Act.

3. this exemption of registration will also be applicable to natural persons when

they are making a transfer of regulated weapons not derived from an economic or

commercial activity.

xxxvi

Section 3. Interministerial Board regulation of foreign trade in defence and

dual-use

Article 13. Composition.

1. the inter-ministerial regulatory Board of foreign trade in defence and dual use

(JIMDDU) Material is functionally attached to the Ministry of industry, tourism

and trade and will be composed of representatives of the ministries of industry,

tourism and trade, of Foreign Affairs and of cooperation, defense, of economy and

finance and of the Interior, with minimum category of Director-General.

2. the Board will adjust its functioning to regulated in law 30/1992, of 26

November, legal regime of public administrations and common administrative

procedure and its regulatory development rules.

Article 14. Functions.

1 corresponds to the joint inter-ministerial regulatory trade outside of Material

defence and dual-use report, prescriptive and binding, the administrative

authorisations concerning the ar article 4 and the registration in the special register

of operators of foreign trade of Material of defence and dual-use, as well as

rectification, suspension or revocation of the same. It also is up to report, with

mandatory character, on the amendments which should be made in the regulatory

legislation of the foreign trade of material defence, other material and dual-use

technologies and products.

2. to issue the reports referred to in the previous paragraph, the joint inter-

ministerial regulatory trade outside of Material defence and dual-use shall take

into account the criteria set out in article 8 of this law. With regard to the reports

referred to the special registry of operators of foreign trade of Material defence

and dual-use, you should check if there is any document attesting to participation

in illicit by the applicant or operator or if the capacity for effective transfers of

materials control is not guaranteed products and technologies included in the

application for registration.

3 may be exemption from prior report and the presentation of documents control

those administrative authorizations which do not contravene provisions of article

8 of this law and which are determined by law. In any case, such exemptions

should not assume a decline in the control exercised over such authorizations, as

well as the requirement of the appropriate guarantees. The Government will report

xxxvii

through the report described in article 16, paragraph 1, of the type of exempt

operations and the criteria used in the application of such exemptions.

Chapter III

Control measures and transparency

Article 15. Control measures.

1. holders of the relevant authorisations shall be subject to the inspection of the

organs of the Ministry of industry, tourism and trade and the State tax

administration agency to be determined according to the rules, and keeping these

organs available all documents related to the respective operations that do not

already held by the General Administration of the State , until a period of four

years from the date of termination of the term of validity of the authorisation.

2. for operations of dual-use products and technologies, such holders will be also

subject to the control measures set out in Chapter VII of Regulation (EC) No.

1334 / 2000 of 22 June 2000, by which establishes a Community system for the

control of exports of dual-use technologies and products.

Article 16. Information and parliamentary control.

1. the Government sent semiannually to the Congress of Deputies relevant

information on exports of material defence and dual-use, the last period of

reference, indicating, at least, of the value of exports by destination countries and

descriptive categories of products, the technical assistance, the end use of the

product, the end user's private or public nature as well as made denials.

2. the Government, through the Secretary of State for tourism and trade, will

appear annually before the Defense Commission of the Congress of the deputies

to report on statistics from the last reference period.

3. the Defence Commission shall deliver an opinion on the information received,

with recommendations to the following year. The Secretary of State for tourism

and trade shall his annual appearance of the actions derived from that opinion.

Article 17. Other transparency measures.

The fulfilment of the international commitments entered into by Spain referred to

in article 1 includes exchanges of information, such as transparency measures,

xxxviii

resulting from the commitments made by Spain in the field of the United Nations,

the Organization for security and cooperation in Europe and the European Union,

as well as various multilateral such as the nuclear suppliers group forums the

Australia Group, the Wassenaar arrangement, the Missile Technology Control

regime and Zangger Committee.

Sole transitional provision. Entry into force of the current regulation.

As handed down the regulations provided for in this law shall remain in force in

what does not object to the same Royal Decree 1782 / 2004 of 30 July, which

approves the regulation for control of foreign trade in material defense, other

material and dual-use technologies and products.

Sole repeal provision.

Shall be repealed all the norms of equal or lower rank insofar as they oppose

provisions of this law and specifically the law 3/1992, of 30 April, by which

certain cases of smuggling establish export of defence or dual material use.

First final provision. Normative development.

1. the Government, by Royal Decree, shall adopt regulations which are necessary

for the development of this law.

2. by the Ministers of industry, tourism and trade, foreign and cooperation,

defence, economy and finance and of the Interior, in the field of their respective

competencies, are will dictate the provisions necessary for its implementation and

development.

Second final provision. Normative reception.

Government shall submit, within the period of one year, update of the organic law

12/1995 of 12 December, suppression of smuggling, to fulfil international

commitments referred to in the preamble to this law because.

Third final provision. Updates.

The Ministry of industry, tourism and trade, following a report from the joint

inter-ministerial regulatory of trade outside of Material defence and dual-use,

updated lists of materials, products and technologies included in the annexes of

the regulation approved by Royal Decree that develop this law and in accordance

with the changes in the respective international regimes (United Nations-approved

(, EU, Treaty of Nuclear non-proliferation, chemical weapons, biological weapons

and toxin, Wassenaar arrangement, Convention Convention regime of missile

technology Control, nuclear suppliers group and Australia Group).

xxxix

Fourth final provision. International Treaty on arms trade.

The Government will maintain in its external action, in the context of United

Nations as well as at the heart of the European Union, an active position in favour

of the elaboration of an effective, legally binding arms trade treaty, which

established global standards for the transfer of weapons.

Fifth final provision. Cluster bombs.

The Government will promote and support national and international initiatives

both in the field of United Nations and in competent multilateral bodies that have

as their aim the restriction, and where appropriate, the prohibition of cluster

bombs, especially dangerous for civilian populations.

Sixth final provision. Amendment of law 17/2001, of 17 December, marks.

Article 29.4 of the law 17/2001, of 17 December, marks, shall have the following

wording:

«those who are party to a proceedings before the Spanish Patent and

Trademark Office in which act on their own and have no domicile or

headquarters in Spain shall, for the purpose of notifications, designate a

mailing address in Spain, or instead of it they may indicate that

notifications be addressed them by electronic mail or by any other

technical means of communication available to the Office. All this without

prejudice to the provisions of paragraph 2 of article 155 of law 11/1986, of

March 20, patent».

Seventh final disposition. Entry into force.

This law shall enter into force one month after its publication in the Official

Gazette.

Therefore, remote control all the Spaniards, private individuals and authorities,

which have and will keep this law.

Madrid, 28 December 2007.

JUAN CARLOS R.

The President of the Government,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

KEPENTINGAN SPANYOL MENJUAL SENJATA KE ARAB...

Documents

Transcript of KEPENTINGAN SPANYOL MENJUAL SENJATA KE ARAB...