KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

BAB XIX

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di bidang kependudukan dan keluarga berencana telah memberikan dampak positif terhadap pemecahan masalah-masalah kependudukan. Masalah kependudukan merupakan masalah jangka panjang sehingga penanggulangannya dilaksanakan secara berkesinambungan. Sampai dengan tahun keempat Repelita V walaupun pembangunan di bidang kependudukan telah mencapai berbagai keberhasilan, tetapi masih terdapat beberapa masalah yaitu: masih tingginya laju pertumbuhan penduduk, struktur umur penduduk yang kurang menguntungkan, tingkat kematian bayi tinggi dan persebaran yang belum merata. Upaya pengendalian penduduk dilaksanakan secara terus menerus untuk lebih mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan peningkatan kesejah-teraan masyarakat.

XIX/3

Tingginya laju pertumbuhan penduduk disebabkan masih tingginya tingkat kelahiran. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan hasil-hasil pembangunan kurang bisa dirasakan masyarakat dan menjadi beban berat bagi pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu upaya langsung untuk menurunkan tingkat kelahiran mutlak perlu ditingkatkan. Tingkat kematian terutama kematian bayi dan anak erat kaitannya dengan masalah kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Dengan demikian usaha yang dapat menaikkan tingkat kesehatan, pengetahuan dan sikap serta perilaku masyarakat untuk hidup sehat terus ditingkatkan.

Upaya langsung menurunkan tingkat kelahiran dilaksanakan melalui program keluarga berencana, yaitu dengan mengajak Pasangan Usia Subur (PUS) agar memakai alat kontrasepsi. Jumlah PUS yang memakai alat kontrasepsi terus ditingkatkan. Sedangkan jenis alat kontrasepsi yang dipakai oleh PUS ditingkatkan kepada yang lebih efektif yaitu yang mempunyai pencegahan kehamilan yang lebih lama. Usaha yang dirintis sejak Repelita pertama ini telah memberikan hasil yang menggembirakan. Pada tahun 1992/93, sebanyak 21,4 juta pasangan usia subur telah ikut keluarga berencana. Di samping tujuan penurunan tingkat kelahiran, keikutsertaan PUS dalam program keluarga berencana juga dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan penduduk terutama ibu dan anak.

Peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, terutama peningkatan derajat kesehatan akan mempengaruhi penurunan tingkat

kematian, terutama kematian bayi dan anak. Angka kematian bayi ini dirasa masih cukup tinggi. Oleh karena itu dilakukan usaha-usaha langsung untuk menurunkan tingkat kematian yang antara lain melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, perbaikan mutu gizi penduduk dan peningkatan mutu pendidikan.

Penduduk yang terkonsentrasi di suatu wilayah akan menimbulkan tekanan yang besar terhadap perekonomian dan lingkungan sekitarnya, serta mempersulit penggunaan sumber dayaXIX/4

manusia secara lebih efisien. Di lain pihak kekurangan penduduk di suatu daerah akan menyebabkan kurangnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Untuk itu usaha penyebaran penduduk melalui program transmigrasi terus ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pembangunan dan mempercepat proses pembangunan itu sendiri.

B. KEPENDUDUKAN

1. Kebijaksanaan dan Langkah-langkah

GBHN 1988 mengamanatkan agar kebijaksanaan kependu-dukan diarahkan pada pengembangan kualitas penduduk sebagai sum-ber daya manusia dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat yang semakin meningkat. Upaya penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta peningkatan taraf hidup terus dilaksanakan di samping usaha penyebaran penduduk.

Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh masih tingginya tingkat kelahiran yang antara lain karena masih besarnya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Untuk itu terus dilaksanakan upaya penurunan tingkat kelahiran melalui penundaan usia perkawinan dan mengajak PUS untuk berkeluarga berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi yang lebih efektif yaitu yang mempunyai pencegahan kehamilan yang lebih lama.

Angka kematian di Indonesia masih tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh masih tingginya angka kematian bayi dan anak balita. Berbagai upaya pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi terutama kepada ibu dan anak, serta upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat dan peran serta masyarakat di Posyandu akan menurunkan tingkat kematian bayi dan anak balita. Penurunan tersebut pada gilirannya akan memberikan dampak pada percepatan .pencapaian upaya penurunan tingkat kelahiran.

XIX/5

Persebaran penduduk dan tenaga kerja ke arah yang lebih serasi dan seimbang dimaksudkan untuk lebih memanfaatkan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam sehingga dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta memperkecil tekanan penduduk terhadap lingkungannya. Usaha ini dilakukan melalui pro-gram transmigrasi, pembangunan daerah, desa dan kota serta pe-ningkatan sarana, prasarana perhubungan dan jasa angkutan. Selain itu juga ditingkatkan daya tarik daerah melalui penyediaan fasi-litas-fasilitas seperti yang ada di kota-kota besar lainnya. Dengan demikian kota-kota besar tertentu bukan lagi merupakan satu-satunya pilihan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan serta usahanya.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

a. Pertumbuhan Penduduk, Kelahiran dan Kematian

Selama kurun waktu 1971-1980 jumlah penduduk mengalami pertumbuhan dari 118,0 juta orang pada tahun 1971 menjadi 147,5 juta orang pada tahun 1980. Dengan demikian rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu 1971-1980 adalah sebesar 2,32% per tahun. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 1990 sebesar 179,9 juta orang. Oleh karena itu, rata-rata laju pertumbuhan penduduk telah turun menjadi 1,97% per tahun dalam kurun waktu 1980-1990. Jumlah penduduk pada tahun 1992 diperkirakan berjumlah 186,0 juta orang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,70%. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,70% ini masih diupayakan

penurunannya di masa yang. akan. datang sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi .oleh tingkat kelahiran, di samping tingkat kematian, oleh karena itu salah satu usaha untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui upaya penurunan tingkat ,kelahiran. Usaha penurunan angka kelahiran secara langsung dilakukan melalui program keluarga berencana.XIX/6

Pada akhir Repelita IV angka kelahiran kasar adalah sebesar 28,7 kelahiran per seribu penduduk dan diperkirakan akan mengalami penurunan menjadi 24,9 kelahiran per seribu penduduk pada tahun 1992. Seperti halnya angka kelahiran, maka angka fertilitas total juga mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan makin kecilnya jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama hidupnya. Pada tahun 1980 angka fertilitas total sebesar 4,6 anak per wanita umur 15-49 tahun dan diperkirakan mengalami penurunan menjadi 2,9 anak per wanita pada tahun 1992.

Penurunan angka kelahiran dan angka fertilitas merupakan ha-sil usaha pembangunan di berbagai bidang. Pelaksanaan program KB merupakan usaha yang mempunyai dampak langsung terhadap hasil pencapaian tersebut. Sementara itu peningkatan taraf hidup masya-rakat, tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan juga mempunyai peranan yang penting. Dari data yang ada diketahui bahwa wanita yang berstatus kawin dan berumur 15-49 tahun hampir seluruhnya telah mengetahui keluarga berencana. Sedangkan yang pernah mema-kai alat kontrasepsi telah mencapai 68,4%.

Tingkat kematian terutama untuk bayi dan anak lazim dipakai sebagai indikator keadaan sosial ekonomi masyarakat atau indikator kesejahteraan rakyat. Angka kematian bayi menurut hasil Sensus Penduduk 1971 adalah 131,2 kematian per seribu kelahiran. Angka tersebut telah mengalami penurunan menjadi 60 kematian per seribu kelahiran pada tahun 1992. Dengan turunnya angka kematian tersebut, rata-rata angka harapan hidup diperkirakan akan meningkat dari 61,5 tahun pada tahun 1990 menjadi 62,3 tahun pada tahun 1992. Penurunan tingkat kematian dan menaiknya angka harapan hidup ini terutama disebabkan oleh keberhasilan program kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan dan gizi penduduk. Sementara itu, hasil-hasil pembangunan di berbagai sektor juga memberikan andil yang berarti dalam usaha penurunan tingkat kematian.

XIX/7

b. Penundaan Umur Perkawinan

Upaya penundaan umur perkawinan sangat besar artinya dalam menunjang pengendalian tingkat kelahiran. Dengan melangsungkan perkawinan pada usia .muda, seorang wanita akan mempunyai kesempatan melahirkan anak lebih banyak. Oleh karena itu, usaha menurunkan angka kelahiran perlu didukung dengan usaha meningkatkan umur perkawinan. Di samping menurunkan angka kelahiran meningkatnya umur perkawinan akan mengurangi tingkat kematian ibu pada saat melahirkan maupun kematian anak karena kurang sempurnanya perawatan anak.

Upaya peningkatan umur perkawinan yang telah dilaksanakan melalui program kependudukan dan KB adalah dengan memberikan penerangan kepada generasi muda. Mereka dimotivasi untuk melang-sungkan perkawinan sesudah umur 20 tahun bagi wanita dan umur 25 tahun bagi laki-laki. Penerangan tersebut telah memberikan hasil yaitu dengan meningkatnya rata-rata umur perkawinan pertama wanita dari 20,0 tahun pada tahun 1980 menjadi 21,9 tahun pada tahun 1990.

c. Peningkatan Tingkat Pendidikan

Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan pendidikan akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kualitas penduduk. Oleh karena itu usaha menaikkan tingkat pendidikan harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang terampil dan tanggap dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Peningkatan partisipasi wanita di bidang pendidikan akan berdampak pada pembatasan jumlah anak yang dilahirkan, terutama disebabkan meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab dalam hidup berumah tangga. Di samping itu dengan meluasnya

XIX/8

kesempatan untuk mengikuti pendidikan akan menyebabkan penundaan umur perkawinan.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendidikan penduduk adalah melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan yang cukup. Selama Repelita V telah dikembangkan penyediaan sarana pendidikan dengan pembangunan prasarana sekolah dan peningkatan mutu tenaga pengajar.

Di samping itu kebijaksanaan pendidikan juga diarahkan untuk melaksanakan wajib belajar bagi penduduk usia sekolah. Dengan usaha-usaha tersebut, program pendidikan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Salah satu ukuran yang menunjukkan keberhasilan program pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah. Pada tahun 1992/93 angka partisipasi murni pendidikan dasar sebesar 91,5%. Dalam kurun waktu yang sama angka partisipasi kasar untuk SMTP sebesar 43,9%, sedangkan untuk tingkat SMTA sebesar 31,3%.

d. Peningkatan Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

Keikutsertaan masyarakat dalam pemecahan masalah kependudukan mempunyai dampak yang berarti dalam menunjang pembangunan di bidang kependudukan. Peran serta masyarakat dilakukan melalui peningkatan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Adanya keikutsertaan masyarakat dalam memecahkan masalah kependudukan akan semakin menumbuhkan sikap

XIX/9

dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk mengatasi persoalan kependudukan.

Selama empat tahun Repelita V telah diberikan bekal pengetahuan melalui penataran kepada sekitar 70 orang wakil-wakil LSM yang bergerak di bidang kependudukan. Hal ini dimaksudkan agar LSM dapat melaksanakan kegiatannya dengan lebih terarah dan terpadu sehingga hasil yang diperoleh lebih bermakna bagi

kepentingan masyarakat. Demikian pula untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dilaksanakan kerja sama dengan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang keagamaan. Dalam kerja sama tersebut telah terjalin suatu kesepakatan untuk melaksanakan penyebaran informasi tentang kependudukan kepada masyarakat yang lebih luas.

e. Peningkatan Pusat Studi Kependudukan

Keterkaitan antara kependudukan dan pembangunan semakin disadari oleh berbagai pihak, baik oleh pengambil kebijaksanaan tingkat nasional, regional maupun lokal. Tantangan dan masalah kependudukan diupayakan untuk ditangani secara menyeluruh. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain dengan meningkatkan peran Pusat Studi Kependudukan (PSK). Selama ini, PSK telah berperan dalam memberikan masukan-masukan untuk perencanaan di bidang kependudukan. Untuk itu usaha peningkatan PSK terus dilakukan dan dimantapkan agar permasalahan kependudukan dapat teratasi secara baik.

Kegiatan utama Pusat Studi Kependudukan adalah melakukan penelitian di bidang kependudukan. Untuk mendukung pengembangan dan peran PSK telah dilaksanakan pelatihan di bidang penelitian dan manajemen. Pelatihan tersebut telah dilaksanakan pada Repelita V tahun ketiga dan keempat yang diikuti oleh PSK-PSK universitas negeri. Di samping itu telah pula diberikan beasiswa bagi peneliti dari PSK untuk melanjutkan pendidikan S-2 dan S-3 berba-gai keilmuan yang berkaitan dengan kependudukan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

f. Keserasian Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup merupakan upaya yang dilaksanakan secara terus menerus, sehingga akan tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Upaya ini dimaksudkan agar sumber daya alam dan lingkungan hidup dikelola lebih optimal dan mendukung usaha pembangunan selanjutnya.

XIX/10

Penyebaran informasi tentang keserasian Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) dilaksanakan melalui pelatihan yang diikuti oleh wartawan dan wakil dari Bappeda. Sementara itu di lingkungan departemen juga telah dilatih para widyaiswara Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA), Sekolah Pimpinan Admi-nistrasi Tingkat Madya (SEPADYA) dan Sekolah Pimpinan Adminis-trasi Tingkat Lanjutan (SEPALA). Sejak awal Repelita V, melalui jalur media telah diterbitkan majalah "Serasi" yang berisi masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Selama empat tahun Repelita V kegiatan-kegiatan tersebut lebih ditingkatkan agar pemahaman masyarakat tentang KLH diharapkan semakin dalam dan luas.

Upaya pemantauan keserasian kependudukan dan lingkungan hidup telah dimulai sejak Repelita IV yaitu dengan merancang Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD) di seluruh propinsi. Selanjutnya, dalam Repelita V dilakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kelengkapan data NKLD serta terciptanya Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nasional (NKLN).

g. Keterpaduan Antara Kependudukan dan Keluarga Berencana

Usaha untuk menciptakan iklim bahagia dan sejahtera bagi para peserta KB dilaksanakan dengan pembentukan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang dirintis sejak Repelita II. Melalui kelompok ini diberikan bantuan modal untuk usaha produktif. Pada• tahun 1992/93 kelompok ini telah berjumlah 75,4 ribu atau bertambah dengan 25,1 ribu kelompok dari jumlah tahun 1991/92.

Menyadari akan pentingnya balita sebagai potensi sumber daya manusia yang berkualitas, maka sejak Repelita IV dilaksanakan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Sasaran kegiatan BKB adalah para ibu yang mempunyai balita agar dapat membina dan mendidik

XIX/11

anak balitanya dengan baik. Tahun 1992/93 jumlah kelompok BKB tercatat 67.148 ribu kelompok atau meningkat dengan 228% dari jumlah tahun 1991/92.

Dalam rangka memperluas cakupan pelayanan KB dan pemerataan hasilnya, sejak Repelita IV telah dikembangkan pelayanan KB di wilayah transmigrasi di 5 propinsi dan menjangkau 595 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Pada tahun 1992, liputannya telah berkembang menjadi 13 propinsi dengan jangkauan 640 UPT. Kegiatan yang dilakukan meliputi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Usaha Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK); BKB, pemberian modal UPPKA dan pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta pelayanan kontrasepsi.

Kegiatan integrasi lainnya adalah KB-Kesehatan yang merupakan keterpaduan antara kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana. Kegiatan ini dilakukan melalui Posyandu yang meliputi pelayanan KB, peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, penanggulangan diare dan pemberian imunisasi.

i. Registrasi Penduduk

Informasi tentang kependudukan mempunyai arti yang penting dalam perencanaan pembangunan. Data tentang penduduk dapat diperoleh dari hasil sensus atau dari hasil registrasi. Sensus pendu-duk dilaksanakan dengan tempo 10 tahun sekali, dan untuk melengkapinya diperoleh data dari hasil registrasi penduduk. Untuk meningkatkan mutu registrasi penduduk diupayakan langkah-langkah perbaikan seperti tata cara pencatatan, pelatihan aparat pelaksana serta memotivasi masyarakat agar menyadari pentingnya registrasi penduduk.

XIX/12

Sejak awal Repelita V telah dilaksanakan pelatihan petugas pencatatan dan pelaporan data kependudukan hingga tingkat desa. Pelaksanaan pelatihan registrasi tersebut telah dilaksanakan di 58 kabupaten yang diikuti oleh petugas registrasi tingkat desa.

2. Keluarga Berencana

a. Penerangan dan Motivasi

Kegiatan penerangan dan motivasi keluarga berencana dimak-sudkan untuk lebih meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap dan praktek masyarakat dalam berkeluarga berencana menuju terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Kegiatan penerangan dan motivasi ini juga diarahkan kepada usaha-usaha terwujudnya peningkatan kualitas masyarakat dan keluarga serta akseptor keluarga berencana. Isi dan pesan kegiatan penerangan dan motivasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat baik masyarakat yang belum mencapai Pasangan Usia Subur (Pra-PUS), yang telah menjadi Pasangan Usia Subur (PUS) dan akseptor KB. Hal ini dimaksudkan agar isi dan pesan yang dilontarkan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat pengguna. Kegiatan penerangan kepada Pra-PUS dan PUS diwujudkan dalam bentuk kampanye reproduksi sehat. Melalui Kampanye ini masyarakat akan mendapat pengetahuan mengenai umur kehamilan, jarak kelahiran dan perawatan sebelum, selama serta sesudah masa kehamilan yang baik dan benar. Selanjutnya diharapkan masyarakat akan lebih bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas keluarga terutama masalah kesehatan ibu dan anak.

Pada Repelita V pesan-pesan penerangan KB lebih diarahkan kepada pemakaian alat kontrasepsi yang efektif yaitu alat kontrasepsi dengan tingkat perlindungan terhadap kehamilan yang tinggi. Kegiatan penerangan juga meliputi penerangan medic yang bertujuan meningkatkan pengetahuan mengenai alat-alat kontrasepsi beserta efek samping yang dapat ditimbulkannya. Dengan berbekal pengeta-huan tersebut, masyarakat dapat menentukan pilihan alat kontrasepsi yang sesuai sehingga memberi pengayoman lebih tinggi yang akhirnya akan meningkatkan kelestariannya dalam berkeluarga berencana.

XIX/13

Dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan program KB, kegiatan penerangan dilaksanakan melalui tiga pendekatan yaitu penerangan secara massal, khusus maupun perorangan. Penerangan secara massal dilaksanakan bekerja sama dengan TVRI, TPI, RRI maupun radio swasta yang disiarkan dalam berbagai bentuk mata acara termasuk sandiwara dan drama. Selain itu juga telah dilak-sanakan penerangan melalui media cetak dan media tradisional, hal ini dimaksudkan agar isi dan pesan penerangan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Penerangan secara khusus terutama ditujukan kepada tokoh masyarakat, ulama, pesantren, generasi muda dan organisasi wanita. Dengan penerangan khusus ini diharapkan para tokoh tersebut selanjutnya akan menyampaikan isi dan pesan penerangan KB kepada kelompoknya. Pada tahun 1992/93, bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah disebarluaskan buku khotbah mengenai keluarga sejahtera kepada para ulama. Buku khotbah tersebut dapat menjadi salah satu pilihan bagi para ulama dalam meyampaikan khotbahnya.

Kegiatan penerangan dan motivasi dilakukan juga dengan jalan mengadakan pendekatan perorangan. Pendekatan secara perorangan ini diperlukan untuk tahap pengenalan awal dan pada tahap penda-laman. kesadaran berkeluarga berencana sehingga kesadaran yang telah berkembang dapat tumbuh menjadi tindakan nyata dalam melak-sanakan keluarga berencana. Untuk menunjang usaha tersebut telah ditingkatkan baik jumlah maupun kemampuan serta keterampilan para Petugas Lapangan KB (PLKB), Ajun Penyuluh KB dan Bidan di desa. Sampai dengan tahun 1992/93 jumlah tenaga PLKB telah meningkat menjadi 25.288 orang. Sementara itu jumlah Ajun PKB yang berasal dari sarjana terus menerus ditingkatkan, hingga pada tahun 1992/93 jumlah Ajun PKB telah mencapai 2.528 orang. Peningkatan jumlah PLKB dan Ajun PKB yang sebagian besar berasal dari daerah setempat akan memperluas cakupan kegiatan penerangan sekaligus mempermudah komunikasi antara petugas dengan masyarakat.

XIX/14

Sejalan dengan peningkatan petugas lini lapangan, jumlah bidan desa juga terus menerus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar komunikasi antara petugas dengan peserta KB yang kebanyakan wanita bisa diperluas dan lebih diperdalam sehingga isi dan pesan penerangan KB lebih mudah diterima oleh calon peserta dan akseptor KB. Sementara itu untuk membantu petugas lapangan KB dalam meningkatkan mutu penyampaian pesan-pesan KB, pada tahun 1992/93 telah diadakan sarana penerangan (KIE Kit) sebanyak 30.000 set.

Untuk menjangkau masyarakat di daerah-daerah yang sulit seperti daerah kumuh, terpencil, daerah pantai, kepulauan dan daerah transmigrasi, penerangan keluarga berencana ditingkatkan dengan menggunakan Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) dan Unit Penerangan Keliling. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut masyarakat bukan hanya diajak dan dimotivasi untuk berkeluarga berencana tetapi juga sekaligus dapat memperoleh pelayanan kontrasepsi. Untuk menunjang kegiatan penerangan keliling di kabupaten-kabupaten di luar Jawa dan Bali, pada tahun 1992/93 telah diadakan sebanyak 187 mobil unit penerangan.

Sementara itu kegiatan Kampanye Ibu Sehat Sejahtera (KISS) yang telah diluncurkan pada tahun 1991/92 sebagai usaha untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera terus menerus ditingkat-kan. Kampanye ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya ke-luarga bahagia dan sejahtera sekaligus meningkatkan jumlah akseptor KB, karena dalam kampanye tersebut dicakup hal-hal mengenai kegunaan air susu ibu, kesejahteraan anak Indonesia, Bina Keluarga Balita (BKB), gizi keluarga, reproduksi sehat dan pendewasaan usia perkawinan. Dalam kampanye kesejahteraan ibu dan anak juga diberikan pendidikan keterampilan wanita dalam usaha peningkatan pendapatan keluarga melalui UPPKA yang diharapkan selanjutnya akan menunjang kemandirian program KB. Sementara itu kegiatan kampanye Keluarga Kecil Mandiri (KKM) juga terus dilanjutkan dan ditingkatkan ke seluruh daerah di Indonesia. Kampanye keluarga kecil mandiri dimaksudkan. agar secara bertahap pelaksanaan

XIX/15

keluarga berencana dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat.

b. Pelembagaan Program

Kegiatan penerangan dan motivasi ditujukan kepada usaha pembudayaan dan pelembagaan pelaksanaan program KB yaitu mendorong timbulnya keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan keluarga berencana. Pelembagaan pelaksanaan program keluarga berencana yang berbentuk Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), Sub-PPKBD dan Pembina KB Rukun Tetangga (PKBRT) diusahakan secara bertahap terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk lebih mempercepat penerimaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Selanjutnya diharapkan pula agar secara bertahap masyarakat dapat melaksanakan sendiri program KB.

Hasil usaha-usaha peningkatan pelembagaan program keluarga berencana terlihat dari terus tumbuh dan berkembangnya jumlah kelompok-kelompok peserta KB dalam bentuk Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub-PPKBD). Pada tahun 1992/93 jumlah PPKBD dan Sub-PPKBD telah mencapai 383.954 buah atau bertambah dengan 39.469 buah dari jumlah tahun 1991/92 (Tabel XIX-1).

Sampai dengan tahun 1992/93 semua desa dan perdusunan di seluruh propinsi serta rukun warga dan rukun tetangga di beberapa propinsi telah mempunyai PPKBD, Sub-PPKBD dan PKBRT. Tumbuh dan berkembangnya PPKBD, Sub-PPKBD dan PKBRT yang dibentuk oleh peserta keluarga berencana secara sukarela ini, mencerminkan bahwa masyarakat telah merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan keluarga berencana. PPKBD, Sub-PPKBD dan PKBRT di samping berfungsi sebagai pembina akseptor dan penyebar gagasan NKKBS juga berfungsi sebagai sarana penyalur ulang alat kontrasepsi berupa pil dan kondom. Dengan demikian peningkatan jumlah PPKBD dan Sub-PPKBD

XIX/16

TABEL XIX - 11)

JUMLAH PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA,1988/89 - 1992/93

(buah)

1) Angka kumulatif sejak Repelita II

XIX/17

yang pesat juga memberi manfaat dan kemudahan dalam penyaluran obat dan alat kontrasepsi, karena waktu penyaluran dan kuantitas alat kontrasepsi menjadi lebih tepat mengingat "penyalur" dan "penerima" alat kontrasepsi tersebut adalah warga setempat yang sudah saling mengenal.

c. Pendidikan Keluarga Berencana

Pendidikan keluarga berencana yang terutama ditujukan kepada generasi muda dan mereka yang belum menikah dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan keperdulian mereka terhadap masalah kependudukan dan keluarga berencana. Upaya pendidikan ini terus menerus ditingkatkan dan diperluas baik melalui pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Pendidikan KB di luar sekolah dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai organisasi pemuda seperti KNPI, Karang Taruna dan Pramuka. Peningkatan kegiatan serupa juga dilaksanakan dengan mengintegrasikan pendidikan KB ke dalam kegiatan Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (BP4) Departemen Agama. Di samping itu juga terus digalakkan upaya-upaya pendidikan KB di lingkungan umat beragama Katolik dan Kristen yang terutama ditujukan kepada pasangan yang akan menikah.

Pada tahun 1992/93, bekerja sama dengan gerakan pramuka Indonesia telah dilaksanakan perkemahan Saka Kencana yang diikuti oleh pramuka dari seluruh Indonesia. Sementara itu telah pula dirintis pembentukan Pusat Informasi Reproduksi Sehat dan Keluarga Sejahtera serta upaya penyiaran reproduksi sehat melalui radio swasta. Hal ini dimaksudkan agar generasi muda di seluruh pelo-sok-pelosok dapat dengan mudah mendapatkan pendidikan KB yang selanjutnya akan mengembangkan sikap serta tanggung jawabnya terhadap masalah kependudukan. Kepada karyawan-karyawan muda di lingkungan industri yang semakin banyak jumlahnya, kegiatan pendidikan KB terus digalakkan dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan setempat. Hasil nyata pendidikan KB yang selama ini dilakukan adalah meningkatnya umur perkawinan

XIX/18

pertama wanita dari 20,0 tahun pada tahun 1980 menjadi 21,9 tahun pada tahun 1990.

d. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Program

Mutu dan jangkauan pelayanan program KB sangat ditentukan oleh jumlah dan mutu tenaga pelaksana program KB. Dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan program KB dilakukan usaha-usaha pendidikan dan pelatihan bagi tenaga program KB. Melalui pendidikan dan latihan tersebut, kemampuan dan keterampilan teknis para tenaga program yang terdiri dari tenaga penyuluh, tenaga medis dan tenaga pengelola program akan meningkat sehingga para tenaga program dapat memenuhi permintaan masyarakat yang akan ber-KB. Pada tahun 1992/93, tenaga program yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berjumlah 719.332 orang (Tabel XIX-2). Dari sejumlah tenaga program yang dilatih tersebut, 640.017 orang di antaranya adalah pelatihan kader UPGK dan kader KB serta sebanyak 41.709 orang adalah pelatihan bagi PPKBD. Pendidikan dan pelatihan untuk kategori tersebut dimaksudkan agar masyarakat lebih mampu dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program KB sehingga dapat mempercepat tercapainya norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera yang mandiri. Sementara itu pelatihan untuk kategori Petugas Lapangan KB (PLKB) dan petugas penerangan juga meningkat jumlahnya sebanyak 13.152 orang jika dibandingkan dengan tahun 1991/92. Hal ini berkaitan dengan upaya perluasan jangkauan program KB serta upaya mendorong masyarakat agar memakai alat kontrasepsi yang mempunyai daya perlindungan kehamilan yang tinggi. Khusus mengenai pelatihan bagi petugas penerangan pada tahun 1990/91 ada penurunan jika dibandingkan dengan tahun 1989/90, hal ini dikarenakan adanya perubahan sistem pencatatan dan pelaporan pada tahun 1989/90.

Pendidikan KB bagi petugas lapangan KB dan Kesehatan yang mendapatkan pendidikan bidan dimaksudkan agar bidan-bidan yang

XIX/19

TABEL XIX - 21)

JUMLAH TENAGA PROGRAM KB YANG MENDAPATKANPENDIDIKAN DAN LATIHAN KELUARGA BERENCANA,

1988189 - 1992/93( o r a n g )

I) Angka tahunan2) Angka sementara.

XIX/2O

nantinya ditempatkan di desa-desa mampu memberikan informasi mengenai KB dan kesehatan bagi ibu hamil dan setelah menolong persalinan. Penyuluhan KB bagi ibu hamil dan setelah menolong persalinan tersebut mempunyai dampak langsung dan lebih efektif jika dibandingkan dengan penyuluhan KB lainnya. Di samping memberikan penyuluhan KB bidan-bidan yang ditempatkan di desa-desa tersebut juga mampu memberikan pelayanan KB yang memerlukan penanganan medis. Dengan demikian pelatihan untuk kategori ini akan dapat meningkatkan jangkauan pelayanan KB dan mutu kesertaan KB. Sampai dengan tahun 1992/93 jumlah bidan yang berasal dari petugas lapangan KB dan kesehatan yang belum mendapatkan pelatihan KB adalah sebanyak 3.001 orang sehingga jumlah pelatihan untuk . kategori bidan dan pembantu bidan pada tahun 1992/93 menurun jika dibandingkan dengan tahun 1991/92.

Pembinaan mutu tenaga pengelola program yang dilakukan melalui pendidikan lanjutan jangka panjang dalam berbagai disiplin ilmu di perguruan tinggi dalam maupun luar negeri diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dan program KB. Pada tahun 1992/93 telah diberikan bea siswa sebanyak 1.761 orang tenaga program untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Mereka yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan antara lain mengikuti pendidikan di dalam negeri terdiri dari pendidikan D3 komunikasi di Universitas Terbuka bagi penyuluh KB sebanyak 1.500 orang, D3 statistik sebanyak 70 orang, tingkat sarjana sebanyak 111 orang dan tingkat S2 sebanyak 35 orang. Sementara itu beasiswa untuk pendidikan di luar negeri diberikan kepada 45 orang yang terdiri dari program S2 sebanyak 40 orang dan S3 sebanyak 5 orang.

e. Pelayanan Keluarga Berencana

Mutu pelayanan KB dan penyediaan sarana serta prasarana pelayanan KB terus menerus ditingkatkan. Upaya ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pelayanan KB sekaligus memenuhi ke-

XIX/21

puasan akseptor dan calon akseptor KB. Upaya perluasan jangkauan pelayanan KB dan mendekatkan tempat pelayanan KB kepada akseptor KB terutama pelayanan yang tidak memerlukan pelayanan medis (non medis) dilaksanakan melalui PPKBD, Sub-PPKBD dan PKBRT. Kelompok-kelompok akseptor KB tersebut didayagunakan sebagai wadah penyalur alat-alat KB yang tidak memerlukan penanganan medis seperti pil dan kondom. Pelayanan KB yang memerlukan penanganan medis dilaksanakan melalui rumah sakit dan klinik KB. Rumah sakit dan klinik KB tersebut di samping berfungsi sebagai tempat pelayanan KB juga berfungsi sebagai tempat rujukan dan pengayoman bagi peserta KB yang mengalami komplikasi. Pada tahun 1992/93 jumlah klinik telah mencapai 12.232 buah atau bertambah dengan 591 buah (5%) dari . tahun 1991/92 (Tabel XIX-3).

Sejalan dengan peningkatan mutu pelayanan dan jumlah klinik, jumlah personalia klinik juga terus ditingkatkan. Data dalam tabel XIX-4 menunjukkan bahwa pada tahun, 1992/93 jumlah persona-lia klinik meningkat menjadi 46.946 orang atau meningkat dengan 660 orang dari tahun 199.1/92. Peningkatan jumlah personalia klinik tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan personalia klinik yang mempunyai kemampuan penanganan medis seperti dokter, bidan dan pembantu bidan yaitu sebanyak 557 orang. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan KB terutama bagi akseptor KB yang memilih untuk menggunakan alat kontrasepsi efektif seperti IUD, suntik dan implant.

Ketersediaan peralatan pelayanan KB sangat menunjang usaha peningkatan mutu pelayanan KB. Untuk itu pada tahun 1992/93 telah diadakan peralatan pemasangan IUD (IUD Kit) yang diperuntukan bagi bidan di desa sebanyak 18.680 unit. Di samping itu telah pula diadakan alat pencabut kontrasepsi implant (Removal Kit) sebanyak 7.000 unit yang diperuntukkan untuk klinik KB. Sementara itu, usaha-usaha penggantian meja, persalinan (Obgyn Bed) di rumah sakit dan klinik KB terus dilanjutkan dengan mengadakan penggantian

XIX/22

TABEL XIX - 3

JUMLAH KLINIK KELUARGA BERENCANA MENURUT STATUS,1988/89 - 1992/93

(buah)

1) Angka kumulatif sejak Repelita I

XIX/23

1)

TABEL XIX - 41)

JUMLAH PERSONALIA KLINIK KELUARGA BERENCANA,

1988/89 - 1992/93( orang )

1) Angka kumulatif sejak Repelita I

XIX/24

sebanyak 3.500 unit pada tahun 1992/93. Peningkatan pelayanan KB di rumah sakit dilaksanakan dengan melakukan penggantian alat pemeriksa kehamilan (Laparoscope) di 140 rumah sakit.

Usaha peningkatan pelayanan KB bagi peserta KB di daerah yang belum mempunyai klinik KB dan daerah sulit seperti daerah kumuh, pantai, kepulauan dan terpencil dilaksanakan melalui Tim KB Keliling (TKBK). Dalam kegiatan TKBK tersebut, para petugas di samping memberikan pelayanan KB juga memberikan penerangan dan motivasi KB terutama penerangan yang bisa mendorong peserta KB baru untuk memakai alat kontrasepsi yang memberikan perlindungan terhadap kehamilan yang lebih tinggi dan lama. Data pada tabel XIX-5 menunjukkan bahwa TKBK dalam tahun 1992/93 yaitu sebanyak 1.376.820 buah terlihat lebih tinggi dari pada tahun 1991/92. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pelayanan KB sekaligus upaya memeratakan pelayanan KB terutama di daerah-daerah yang sulit.

f. Pencapaian Peserta KB Baru

Besarnya jumlah masyarakat yang berhasil diajak berkeluarga berencana merupakan salah satu sasaran program KB. Usaha mengajak masyarakat untuk berkeluarga berencana hingga saat ini telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang berperan secara aktif dalam program keluarga berencana. Pasangan Usia Subur (PUS) yang berhasil diajak memakai salah satu alat kontrasepsi untuk pertama kalinya disebut sebagai peserta KB baru.

Dari sasaran yang ditetapkan dalam empat tahun pertama Repelita V terlihat tingkat pencapaian peserta KB baru secara nasional cukup bervariasi (Tabel XIX-6). Pola pencapaian peserta KB baru pada tingkat nasional merupakan cerminan dari pola pen-capaian wilayah Jawa-Bali. Hal ini disebabkan wilayah tersebut mempunyai sumbangan rata-rata lebih dari 60% terhadap pencapaian nasional.

XIX/25

TABEL XIX - 5

JUMLAH KEGIATAN TIM KB KELILING, 1988/89 - 1992/93

(orang)

1) Angka tahunan

XIX/26

TABEL XIX - 61)

PENCAPAIAN HASIL SASARAN PESERTA KB BARU,1988/89 - 1992/93

( ribu orang )

I) Angka tahunan

XIX/27

Pada tahun 1992/93 pencapaian peserta KB baru secara keseluruhan adalah sebesar 98,3%. Tidak tercapainya sasaran nasional pada tahun 1992/93 oleh karena rendahnya pencapaian di daerah Jawa-Bali yaitu hanya 89,2%. Sedangkan di wilayah lainnya yaitu Luar Jawa-Bali I (LJB I) yaitu Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara serta Sulawesi Selatan dan Luar Jawa-Bali II (LJB II) yaitu Propinsi Riau, Jambi, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur pada kurun waktu yang sama masing-masing berhasil mengajak masyarakat menjadi peserta KB baru sebesar 113,8% dan 111,4% dari sasaran yang ditetapkan.

Untuk wilayah Jawa-Bali pada tahun 1992/93 sasaran yang dicapai berada di bawah target Repelita V. Namun demikian apabila diperhatikan lebih lanjut keikutsertaan masyarakat ber-KB di wilayah tersebut ditekankan bagi PUS muda dengan jumlah anak yang sedi-kit. Data yang ada menunjukkan . bahwa pada tahun 1992/93 di wilayah Jawa-Bali 40% lebih dari peserta KB baru adalah PUS dengan umur di bawah 30 tahun dan memiliki jumlah anak antara 0 sampai dengan 2 orang. Kemungkinan lain rendahnya tingkat pen-capaian peserta KB baru di wilayah ini disebabkan upaya mengajak masyarakat untuk ber-KB sudah menyentuh lapisan masyarakat yang sukar untuk diajak ber-KB. Dalam beberapa tahun terakhir kemung-kinan tersebut sudah diantisipasi melalui intensifikasi penggarapan KB di daerah kumuh, daerah pantai miskin dan pada tahun yang akan datang khusus ditingkatkan pelayanan dan penerangan KB di komplek perumahan sangat sederhana. Di samping itu sejak awal Repelita V dilaksanakan pula penggarapan KB terpadu bekerja sama dengan Nandlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, KWI dan organisasi-organisasi masyarakat, organisasi profesi serta kerja sama dengan perusahaan swasta baik skala besar maupun kecil.

Sedangkan pencapaian peserta KB baru di wilayah Luar

XIX/28

Jawa-Bali I dan Luar Jawa-Bali II seperti diuraikan sebelumnya masih menunjukkan tingkat pencapaian yang menggembirakan. Selama empat tahun Repelita V terlihat kecenderungan jumlah masyarakat yang berhasil diajak berkeluarga berencana semakin meningkat. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya kebijaksanaan perluasan jangkauan penggarapan KB selama Repelita V dan adanya kebijaksanaan peningkatan mutu pelayanan KB dan pengayoman bagi peserta KB dari efek samping pemakaian obat/alat kontrasepsi.

Di samping perluasan jangkauan, peningkatan mutu pelayanan kebijaksanaan program KB juga diarahkan untuk pemakaian alat kontrasepsi yang makin efektif yaitu yang mempunyai tingkat per-lindungan kehamilan yang lebih tinggi. Seorang peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi yang efektif akan semakin kecil mengalami risiko kehamilan. Dengan demikian akan memberikan dampak yang lebih besar pada usaha penurunan tingkat kelahiran sebagai sasaran kuantitatif dari program kependudukan dan KB. Usaha ke arah mendorong pemakaian alat kontrasepsi yang lebih efektif telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada tahun 1992/93 jumlah pemakai pil KB turun menjadi 31,7% dari 32,4% pada tahun 1991/92 (Tabel XIX-7). Demikian pula jumlah peserta yang menggunakan kondom, dalam kurun waktu yang sama telah mengalami penurunan menjadi 83,7 ribu PUS dari sebesar 84,8 ribu PUS. Sedangkan pemakaian alat kontrasepsi efektif baik jumlah maupun persentase pemakainya menunjukkan peningkatan kecuali alat kontrasepsi IUD. Pada tahun 1992/93 pencapaian peserta KB baru yang memakai alat kontrasepsi IUD mengalami penurunan dibandingkan tahun 1991/92. Hal ini ada kaitan dengan umur peserta KB baru, dimana sasaran utama peserta KB selama Repelita V adalah mereka yang berusia muda dan mempunyai anak sedikit. Oleh karena itu peserta KB yang memakai alat kontrasepsi IUD relatif sedikit karena IUD mempunyai masa perlindungan terhadap kehamilan selama 3-4 tahun, di lain pihak peserta KB yang muda usia dan anaknya sedikit masih berharap untuk mempunyai anak lagi.

XIX/29

TABEL XIX - 71)

JUMLAH PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI,

1988189 - 1992/93( ribu orang )

1) Angka tahunan

XIX/3O

Peserta KB yang termasuk dalam kelompok ini lebih menyukai alat kontrasepsi yang dapat dengan mudah untuk "istirahat" tidak ber-KB, antara lain alat kontrasepsi pil.

g. Pencapaian Peserta KB Aktif

Pencapaian peserta KB aktif merupakan indikator keberhasilan program KB. Pasangan Usia Subur (PUS) yang dapat dibina memakai alat kontrasepsi secara terus menerus dinamakan peserta KB aktif. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan peserta KB aktif adalah melalui 'kegiatan pembinaan agar peserta KB tetap memakai alat kontrasepsi. Upaya mendukung kelestarian peserta KB juga dilaksanakan dengan memberikan motivasi agar mereka bersedia memakai alat kontrasepsi yang lebih efektif dan mempunyai tingkat kelangsungan lebih tinggi.

Jumlah peserta KB aktif tahun 1992/93 adalah sebesar 21,4 juta PUS atau bertambah dengan 1,1 juta lebih PUS dari tahun 1991/92 (Tabel XIX-8). Tingkat pencapaian secara nasional tersebut sedikit di atas sasaran yang ditetapkan yaitu sebesar 2,5%. Dilihat menurut wilayah penggarapan KB kemampuan pembinaan kepada peserta KB aktif menunjukkan keadaan yang berbeda.

Di wilayah Jawa-Bali pada tahun 1992/93 pencapaian jumlah peserta KB aktif berada di bawah sasaran Repelita V. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selama Repelita V tingkat pencapai-an di wilayah tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan untuk kedua wilayah lainnya pada tahun 1992/93 pencapaian peserta KB aktif melebihi dari target yang ditetapkan, terutama di wilayah Luar Jawa-Bali II, sebesar 32% lebih di atas sasaran Repelita V. Tingginya pencapaian terutama di wilayah Luar Jawa-Bali II kemungkinan disebabkan adanya kebijaksanaan perluasan jangkauan bagi daerah yang sukar dan terisolir melalui program dokter terbang (Kalimantan Timur dan Irian Jaya), intensifikasi di daerah kepulauan melalui pengadaan klinik terapung ' di 7 propinsi dan intensifikasi di

XIX/31

TABEL XIX - 81)

PENCAPAIAN HASIL SASARAN PESERTA KB AKTIF,1988/89 - 1992/93

( ribu orang )

I) Angka kumulatif sejak Repelita I

XIX/32

kecamatan pantai miskin meliputi sekitar 500 kecamatan,. penggarapan KB di wilayah penerima transmigran meliputi sekitar 640 UPT. Di samping perluasan jangkauan dalam Repelita V juga dilaksanakan peningkatan mutu pelayanan melalui upaya mendekatkan sarana dan prasarana pelayanan dengan masyarakat yang membutuhkan serta peningkatan keterampilan bagi petugas medis dan non medis (petugas penyuluh, petugas pencatatan dan pelaporan dan petugas lainnya). Upaya lainnya adalah peningkatan mutu pemakaian alat kontrasepsi, dari alat/obat kontrasepsi kurang efektif diarahkan agar memakai alat/obat kontrasepsi efektif.

Jumlah peserta KB aktif menurut jenis alat/obat kontrasepsi yang digunakan pada tahun 1992/93 disajikan dalam Tabel XIX-9. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan pil KB pada tahun 1992/93 telah turun menjadi 34,1% .dari 35,6% pada tahun sebelumnya. Demikian pula untuk peserta yang menggunakan alat kontrasepsi kondom, dalam kurun waktu yang sama turun menjadi 2,0% dari 2,2%. Sementara itu, baik jumlah maupun persentase peserta KB aktif yang menggunakan alat kontrasepsi efektif mengalami peningkatan kecuali persentase IUD. Walaupun jumlah peserta KB aktif IUD pada tahun 1992/93 meningkat dibandingkan tahun 1991/92 namun persentasenya menurun. Seperti dikemukakan di atas hal ini disebabkan keberhasilan program KB membina masyarakat untuk ber-KB yang diarahkan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang berusia muda dan memiliki anak sedikit. Sehingga mereka kurang menyukai alat kontrasepsi jangka panjang, dengan harapan sewaktu-waktu bisa. "istirahat" untuk tidak memakai alat kontrasepsi. Jenis alat kontrasepsi yang disukai biasanya adalah jenis alat kontrasepsi jangka pendek dan praktis yaitu pil dan suntikan.

Adanya pergeseran pola pemakaian dari alat/obat kontrasepsi yang kurang efektif ke kontrasepsi lebih efektif memberi gambaran bahwa keberhasilan program keluarga berencana dapat diukur tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas kesertaannya. Hal ini 'selanjutnya akan membantu usaha percepatan penurunan tingkat fertilitas di Indonesia.

XIX/33

TABEL XIX - 9

JUMLAH PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI,

1988/89 - 1992/93( ribu orang )

1) Angka kumulatif sejak Repelita I

1)

XIX/34

GRAFIK XIX - 1PERKEMBANGAN JUMLAH PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF

MENURUT METODE KONTRASEPSI,1988/89 - 1992/93

XIX/35

h. Prasarana dan Sarana

Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai merupakan komponen penting dalam mendukung lancarnya pelaksanaan program. Dalam program KB sarana utama adalah alat dan obat kontrasepsi. Oleh karena itu selalu diusahakan pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang sesuai dengan jenis, jumlah dan mutunya dengan pengadaan secara tepat waktu.

Dalam tahun 1992/93 telah dilakukan pengadaan alat kontra-sepsi pil sebanyak 58,0 juta siklus, 323,4 ribu buah IUD, 205,1 ribu gross kondom, 12,5 juta vial suntikan serta 500,0 ribu set norplant. Dari tabel XIX-10 dapat dilihat bahwa pengadaan alat kontrasepsi pil dan IUD pada tahun 1992/93 jauh menurun dibandingkan tahun 1991/92. Menurunnya pengadaan alat kontrasepsi pil dan IUD disebabkan oleh tingginya sisa persediaan pil KB dari tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu juga memperhatikan kebutuhan yang sesuai dengan arah kebijaksanaan pemakaian alat kontrasepsi yang lebih efektif.

Pengadaan alat kontrasepsi lainnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah pengadaan kondom pada Repelita V cenderung meningkat. Meningkatnya pengadaan kondom pada tahun 1992/93 dibandingkan tahun sebelumnya tidak seirama dengan peningkatan jumlah peserta KB aktif yang memakai kontrasepsi kon-dom. Keadaan ini menunjukkan diperlukannya pembinaan terhadap kaum bapak untuk tetap aktif memakai alat kontrasepsi. Selain itu untuk tahun mendatang dibutuhkan pula perhitungan kebutuhan yang lebih cermat agar jumlah pengadaan lebih sesuai dengan kebutuhan.

Di samping penyediaan alat kontrasepsi, dukungan sarana dan prasarana lainnya diusahakan kelengkapan dan kesempurnaannya. Dalam rangka meningkatkan keamanan, kemampuan dan ketenangan dalam bekerja, pads tahun 1991/92 dan tahun 1992/93 telah dilaksa-nakan pemugaran gedung kantor Propinsi dan Kabupaten/ Kotamadya.

XIX/36

TABEL XIX - 101)

PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI PADA KLINIK KB, 1988/89 - 1992/93

(ribu)

XIX/37

Rehabilitasi/renovasi gedung Kantor tersebut terutama dilaksanakan di wilayah Jawa-Bali yang keadaan serta kemampuannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan program KB. Pada tahun 1992/93 juga telah selesai dilaksanakan pengadaan mesin tik sebanyak 4.319 buah untuk melengkapi peralatan kantor Pengawas Petugas Lapangan KB (PPLKB) di tingkat kecamatan. Di samping itu telah pula diadakan pengadaan mesin stensil ukuran besar dan kecil sebanyak 359 yang dialokasikan bagi Propinsi dan Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia. Mengganti kendaraan operasional .roda 4 yang rusak berat di Propinsi dan Kabupaten sebanyak 275 buah dan melengkapi kendaraan roda 2 bagi petugas pengawas di tingkat Kecamatan. Penataan data sarana sehingga mampu memberikan informasi yang lebih akurat mencakup jenis, kondisi, dan manfaat serta rasio kebutuhan dalam mendukung kegiatan operasional di lapangan.

i. Pelaporan dan Penelitian

Dalam rangka proses pengalihan tanggung jawab serta mem-percepat dukungan masyarakat terhadap usaha-usaha KB mandiri maka di dalam Repelita V pengelolaan manajemen program KB lebih didekatkan kepada masyarakat sampai berada pada tingkatan di bawah kecamatan. Sejalan dengan kebijaksanaan di atas telah dikembangkan strategi operasional yang terdiri dari pemerataan pencapaian hasil program, peningkatan kualitas pelayanan KB, kemandirian, pemantapan komitmen generasi muda dan pemantapan lini lapangan.

Berdasarkan perkembangan strategi operasional tersebut kom-ponen pencatatan dan pelaporan sebagai unsur penunjang terus di -kembangkan untuk mengantisipasi kebutuhan data bagi upaya peman-tauan kegiatan dan pengambilan keputusan. Perkembangan tersebut secara bertahap telah dilaksanakan sejak awal Repelita V dengan menggunakan beberapa formulir yang bertanda 89, 90 dan 91. Di samping itu telah pula diarahkan untuk mengacu UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan

XIX/38

Pembangunan Keluarga Sejahtera. Sehingga saat ini pencatatan dan pelaporan dapat memberikan data/informasi tentang kualitas pelayanan KB kepada masyarakat serta kegiatan-kegiatan operasional yang mengarah kepada pembangunan keluarga sejahtera.

Selanjutnya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggarapan KB, serta mengurangi efek samping pemakaian alat/obat kontrasepsi, penelitian dan pengembangan terhadap program KB terus dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir antara lain Survai Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 1991 (SDKI) yang mengkaji lebih cermat tentang karakteristik peserta KB, preferensi peserta KB terhadap jumlah anak yang dimiliki dan perkiraan jumlah permintaan terhadap pelayanan KB baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum terpe-nuhi karena alasan tertentu. Pada tahun 1992 telah pula dilaksanakan penelitian mengenai penyaluran alat kontrasepsi melalui jalur pemerintah dan swasta. Dari penelitian tersebut diketahui perlunya diupayakan perluasan gudang alat kontrasepsi terutama di tingkat Kabupaten/Kodya, perlunya penyediaan alat kontrasepsi yang macam serta mereknya lebih bervariasi. Untuk mengetahui kembalinya kesuburan pada ibu-ibu yang melahirkan dan menyusui telah dilaksanakan penelitian lama amenorea laktasi di Jakarta Selatan. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa menyusui secara exclusive tetap dianjurkan karena amenoreanya lebih panjang serta bermanfaat bagi perkembangan bayi.

XIX/39