KEPEMIMPINAN KEKOMPAKAN EDUKASI …bpsdmd.jatengprov.go.id/v1/sites/default/files/BT PRAJAB... ·...
Transcript of KEPEMIMPINAN KEKOMPAKAN EDUKASI …bpsdmd.jatengprov.go.id/v1/sites/default/files/BT PRAJAB... ·...
-
Bandiklat Prov Jateng
KRITERIA PENILAIAN KELOMPOK
KEPEMIMPINAN KEKOMPAKAN EDUKASI KREATIFITAS/INOVASI RELEVANSI DENGAN MATERI
-
TechnicalStable env,managerial,
kewenangan
ADAPTIFChange and innovation
MANAGEMENT ASN
FORMAL AUTHORITY INFORMAL AUTHORITY
FINITE/TERBATAS
DINAMIS
(Sumber: World Bank Institute), modifikasi Budiati, 2014
CULTURE BUILDING (character building)
CULTURE BLOCK
kaku+kurangsensitif thdperubahan,
(lack of competencies)
STRUKTUR ORG
MEKANIK STRUKTUR ORGORGANIK
-
Bandiklat Prov Jateng
OTORITAS FORMAL(Diatur dengan UU)
OTORITAS INFORMALTidak diatur Dengan UU
Kewenangan dari UUAtribusi, Delegasi & Mandat Kewenangan Diskresional
KEPEMIMPINAN FORMAL(Kepemimpinan Birokratik)
Manajemen Kebijakan
Teknis - Administratif Fungsional
KEPEMIMPINAN INFORMAL
KEPEMIMPINAN LOKAL
Kultur Birokrasi Kultur Adaptasi & Inovasi
GOOD GOVERNMENTAL GOVERNANCE
INKLUSI, KOLABORASI & KEMITRAAN
Memperbesar Otoritas Informal Reformasi Sosial
Transformasi Sosial
Mobilisasi Sosial
CIVIL SOCIETY
KAPASITAS LOKAL
Pencapaian Tujuan Pembangunan
KOMPETENSILANBANDIKLAT
DiklatpimKAPABILITAS
KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH
Lilin Budiati, 2016
Aspek ManajerialMengelola organisasi &
Administrasi
Aspek Mengelola Perubahan
Ranah Berpikir Kritis Ranah Berpikir Kreatif
-
4
AKUNTABILITAS
Lilin BudiatiNIP. 1961 0210 198603 2 011
Pembina Utama Muda / IV d (Widyaiswara Ahli Utama)
DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III
-
Bandiklat Prov Jatengwww.themegallery.com
-
KUALITAS DAN PEMAHAMANTERHADAP AKUNTABILITAS
UNTUK MEMBANGUN INTEGRITAS ORGANISASI
AKUNTABILITAS (minus)KORUPSIETIKAKOMPETENSI
INTEGRITASORGANISASI
Io=a {ACE}-c 1.Bertindak sesuai kebutuhan-kepentingan masy2.Keterbukaan dlm pembuatankeputusan
3. Hasil kinerja administratif,efektif-efisien
4. Dampak sosial kinerja adm
5. Pengesahan scr demokratis thd kinerja adm
K d
KOMPETENSI =
K + S + A ...... (kognitif, afektif)
Etika Publik(Norma bg ASN dlm jalankan tugas yan-publik)
c= D + M - AC= corruptinD=DescretionM= MonopoliA=Accountability
Klitgaard, Abaroa dan Paris,(2002)
-
Bandiklat Prov Jateng
FUNGSI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH ADA 2 FUNGSI
1. Fungsi PolitikBerkaitan dgnpembuatan kebijakan (public policy making)
2. FungsiAdministrasiBerkaitan dg pelaksanaankebijakan (1)
DIK
OTO
MI,
POLI
TIK
& A
DM
Apa yang Menjadi Keinginan Negara?
Kekuasaan membuat kebijakan publikberada pd kekuasaan politik (politicalmaster)
Melaksanakan kebijakan politik maupunkekuasaan Adm. Negara.
Memiliki kewenangan disebut(Discretionary power*) kekuasaanunt menafsirkan su/ kebijakan politik dlmbentuk program +proyek
Apakah ada jaminan dan bgmmenjamin bhw kewenangan itu digunakan unt scr baik
dan tidak scr buruk yg dpt dipertanggungjwbkan pd
publik
-
Bandiklat Prov Jateng
PERTANYAAN
1. Apakah selalu akuntabilitasberkaitan dengan hukum
2. Apakah jika tidak akuntabel itusama dengan melanggar hukum
www.themegallery.com
-
Bandiklat Prov Jateng
TAHAP FORMULASI
1. Apakah kebijakan, rencana dan program ygdirencanakan mrp keinginan publik
2. Seberapa besar publik dpt turutmpengaruhi proses pengambilan keputusan
3. Apakah manfaat kebijakan, rencana danprogram tlh bersama2 ditetapkan dgn masy
4. Apakah masy memiliki kesadaran danmelegitimasi bhw kebijakan yg tlh ditetapknpem unt sebesar2nya kesejahteraan rakyat
www.themegallery.com
-
Bandiklat Prov Jateng
TAHAP IMPLEMENTASI :
1. Apakah pemerintah tlh melaksanakn dgnefektif dan efisien standard operational procedure (SOP) beserta nilai2 yg dpt diterima o/ masy;
2. Apakah masy mematuhi mekanisme danprosedure yg ditetapkan pem.
www.themegallery.com
-
Bandiklat Prov Jateng
TAHAP EVALUASI :
1. Bgm publik dpt mengakses laporanptanggungjwban kebijakan, rencana danprogram yg tlh dilaksanakan pem;
2. Apa indikator kinerja yg dpt dikategorikanberhasil/gagal baik berdasrkan pd aturan dannilai2 yg berkembang di masy;
3. Apakah prinsip good governance jadilandasan dlm proses perumusan danpelaksanaan kebijakan, rencana dan program
www.themegallery.com
-
Bandiklat Prov Jateng
Tantangan Dalam Internalisasi Integritas+Akuntabilitas (1),
I Made sedana, 2009
Kondisi pelayanan publik yg dilakukan aparat birokrasi sering mengabaikan etika dlm pelayanan, shg menimbulkan praktek mal-administrasi
Manusia itu pd dasarnya adalah konservatif, shg ada kecenderungan mempertahankan sgl sst yg sdh biasa dilakukan sekalipun kebiasaan buruk.
Tantangan terbesar yg dihadapi : perubahan perilaku (shifting of behaviour)
Kebijakan nasional yang kaku terhadap upaya reformasi - "satu ukuran cocok untuk semua; one size fits all (Dwiyanto,Agus, 2008)
Kerangka regulasi nasional dan kebijakan yg usang thd upaya reformasi, (Dwiyanto,Agus, 2008)
Kurangnya komitmen pimpinan lembaga unt melaksanakan reformasi (Dwiyanto,Agus, 2008)
-
Bandiklat Prov Jateng
Tantangan Dalam Internalisasi Integritas+Akuntabilitas (2)
Transformasi ke arah demokrasi mengandung pergeseran dr sistem nondemokratis (apapun bentuknya) ke arah sistem yg demokratis. Indonesia, transformasi ke arah demokrasi berkaitan dg perubahan dr hub yg memiliki karakter zero-sum artinya negara sangat kuat dan masy sipil sangat lemah, berubah jadi hub yg positive-sum.
Terjadinya distorsi aspirasi yg datang dari masy, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Peran birokrasi diragukan dlm menghidupkan-mendinamisasikan proses demokratisasi, krn sifat birokrasi pasti tdk dinamis (Suseno, 1992). Sutoro Eko (2003) : raksasa birokrasi Indo yg tdk bermutu, justru menjadi beban yg sangat berat bagi negara dan masy
www.themegallery.com
-
Bandiklat Prov Jateng
1) Patologi akibat persepsi, perilaku, gaya manajerial menyebabkan lemahnya integritas : penyalahgunaan wewenang, statusquo, menerima sogok, takut perubahan dan inovasi, sombong, menghindari kritik, nopotisme, otoriter, dsb;
2) Patologi akibat pengetahuan dan keterampilan : puas diri,tdk teliti bertindak tanpa berpikir, counter produktif, tidak mau berkembang/belajar, pasif,
3) Patologi karena tindakan melanggar hukum : mark-up, menerima suap, tidak jujur, korupsi, penipuan, kriminal, sabotase, dsb.
4) Patologi akibat perilaku : kesewenangan, pemaksaan, konspirasi, diskriminasi, tidak sopan, indisipliner, kepentingan sendiri, non profesional, vested interest, pemborosan dsb.
5) Patologi akibat situasi internal : tujuan dan sasaran tidak efektif dan efisien, kewajiban sebagai beban, eksploitasi, pengangguran terselubung, kondisi kerja yang tidak nyaman
-
Bandiklat Prov Jateng
WHOLE of GOVERNMENT(WoG)
WICKEDPROBLEMS
WoG Dalam Perspectif Kebijakan Publik
Karakteristik Sulit didefinisikan dengan jelas Multi sebab yang saling terkait kompleks/rumit Solusi pd satu sektor bisa menimbulkan masalah di
sektor lain (mengandung kontradiksi/paradoks) Multi dimensi, multi perspektif dan multi responsibility Tdk bisa diselesaikan oleh 1 atau 2 instansi Tidak stabil atau selalu berubah Tidak ada solusi yang benar-benar tepat/jelas Selalu menyangkut perubahan perilaku
APA ???
SASARAN????
KEMISKINAN
PENGANGGURANPERUBAHAN IKLIM
Tkt PENDIDIKAN RENDAH
KORUPSI
BIROKRASI TDK EFISIEN, TDK EFEKTIF & KORUP
PELAYANAN KESEHATAN BURUKKERUSAKAN
LINGKUNGAN
IPM & DAYA SAING
RENDAHMODEL PENDEKATAN
INTEGRATIF FUNGSIONALSATU ATAP
Karakteristik Cara pandang holistik thd masalah Koordinasi kolaborasi vertikal & horisontal Agenda, kepentingan dan tujuan bersama (Common Agenda, Interest & Goal), misalnya: Smart City, Semarang RC, People centered Melintas batas kewenangan & fungsi(Boundary Spanning) Integrasi fungsi-fungsi dlm satu atap Restrukturissasi & reorganisasi Heterarchy bukan hierarchy
Sumber: Lilin Budiati, 2017
-
Bandiklat Prov Jateng
KAPAN WoG DIBUTUHKAN ?????
FAKTOR-FAKTOR PENDORONG EKSTERNAL(EXTERNAL DRIVERS)
Wabah penyakit pandemik (MARS, AIDS, Flu Burung, dll) Perubahan Iklim dan pemanasan Global Globalisasi (Liberalisasi pasar bebas, MEA, Outsourcing, fenomena konvergensi, dll. Kemanan Nasional (separatisme, radikalisme & terorisme berbasis SARA) Perkembangan IPTEK (Internet & e-government
FAKTOR-FAKTOR PENDORONG INTERNAL(INTERNAL DRIVERS)
Koordinasi dan kolaborasi lemah Tidak ada jejaring kerja dan integrasi Tekanan anggaran Kebutuhan dan tuntutan masyarakat Profil Demografi Tuntutan Pelayanan Publik Baru (NPS) Best Practice Pelayanan Publik
WICKED PROBLEMS
WoG
Sumber: Center of Effective Service (CES), 2015, dielaborasi oleh Lilin, 2017
-
Bandiklat Prov Jateng
KAPAN WOG DIBUTUHKAN ???
EXTERNAL DRIVERS(FAKTOR PENDORONG EKSTERNAL)
PANDEMI PENYAKIT
PERUBAHAN IKLIM
GLOBALISASI
KEAMANAN NASIONAL
PERKEMBANGAN IPTEK
Best PracticePelayanan
Publik
Wickedproblems
TekananAnggaran
KebutuhanMasyarakat
ProfilDemografi
PelayananPublik Baru
(NPS)
INTERNAL DRIVERSFAKTOR
PENDORONG INTERNAL
KoordinasiLemah
Tdk adaNetworking
-
Bandiklat Prov Jateng
INTEREST BASED
APPROACH
RIGHT BASED APPROACH
POWER BASED APPROACH
INTEREST BASED APPROACH
RIGHT BASED APPROACH
POWER BASED
APPROACH
ORLA : AUTORITARIANISME ORLA : TOTALITARIANISME
ORSI: MOBOKRASI (anarkhis)Mob:tindakan yg tdk suai dg nilai2 demokrasi;Krasi : rakyat
-
Bandiklat Prov Jateng
Patologi Birokrasi di Indonesia
(1) organisasi dan kewenangan yang belum tepat fungsi dan sasaran;
(2) pelayanan publik belum memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat;
(3) pola pikir dan budaya kerja belum mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, profesional dan melayani;
(4) peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih; dan(5) SDM Aparatur Sipil Negara (PNS) yang tidak kompeten.
Sumber : Azwar Abubakar, Menpan RB, (01/03/2012), http://forum.kompas.com/nasional/69520-wah-95-persen-pns-indonesia-tak-kompeten.html, diakses tanggal 28 April 2014.
http://forum.kompas.com/nasional/69520-wah-95-persen-pns-indonesia-tak-kompeten.htmlhttp://forum.kompas.com/nasional/69520-wah-95-persen-pns-indonesia-tak-kompeten.html
-
Bandiklat Prov Jateng
Fakta menunjukkan..........
fakta empiris bahwa 95% PNS Indonesia tidak kompeten,
kompetensi yang dimiliki pegawai ternyata tidak sesuai dengan tupoksi kedinasan, terjadi ketimpangan distribusi, di satu sektor kelebihan pegawai sedangkan di sektor lain justru kekurangan pegawai.
Jokowi-Gubernur DKI, pada Peringatan Hari Korpri, 29 November 2012, http://sosbud.kompasiana.com/2012/11/29/pns-kebanyakan-dan-tidak-berkompeten-salah-satu-masalah-di-ibukota-512793.html, diakses tanggal 28 April 2014.
http://sosbud.kompasiana.com/2012/11/29/pns-kebanyakan-dan-tidak-berkompeten-salah-satu-masalah-di-ibukota-512793.htmlhttp://sosbud.kompasiana.com/2012/11/29/pns-kebanyakan-dan-tidak-berkompeten-salah-satu-masalah-di-ibukota-512793.html
-
Bandiklat Prov JatengSumber: Dielaborasi dari Denhard & Denhardt(2008)
Perubahan paradigma birokrasiAspek Old Public Administration (OPA)
New Public Management (NPM)
New Public Service(NPS)
Dasar Teoritis Teori Politik Teori Demokrasi Teori Demokrasi
Responsifitas birokrasi publik Clients & Constituent Customer Citizens
Peran pemerintah Rowing Steering Serving
Pelaksana Badan Pemerintah Organisasi Privat dan Organisasi Non Profit
Kolaborasi antar Organisasi Publik, Organisasi Non Profit+Privat
AkuntabilitasHierarki Administrasi
dengan struktur jenjang yg tegas dan kaku
Diferensisasi struktur dan fungsi sejalan dg
kebutuhan dan kecenderungan pasar
Multidimensi: akuntabilitas hukum, nilai2, komunitas, norma politik, standar profesionalisme
Diskresi Administrasi Diskresi terbatas Diskresi diberikan secara luas
Diskresi dibutuhkan ttpdibatasi dengan aspek2akuntabilitas+transparasi
Struktur OrganisasiBirokratik, Sentralistik dan
Otoritatif dengan pendekatan Top-Down
Desentralisasi, kontrol utama pd para Agen viapendekatan Bottom-Up
Struktur Network yg kolaboratif dg shared ownership scr internal -eksternal
Asumsi Thd motivasi pegawai
Gaji, Pangkat, Promosi, Kekuasaan dan Hak
IstimewaEnterpreneurship
Pelayanan yg ditunjang dg wawasan,moralitas,etika, sikap + perilaku unt melayani publik
-
Mata Diklat ini membekali peserta dengan pembelajaran mengenai nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas publik, konflik kepentingan dlm masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, sikap perilaku yg konsisten.
Mata Diklat disajikan dengan proses experiential learning, memberikan penekanan pada proses internalisasi nilai-nilai dasar, metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, film pendek. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam tugasnya.
AK
UN
TA
BIL
ITA
S
-
Bandiklat Prov Jateng
-
Bandiklat Prov Jateng
MATERI POKOK AKUNTABILITAS
1. Teori, Konsep, PrinsipA. Definisi akuntabilitasB. Aspek aspek akuntabilitasC. Pentingnya akuntabilitasD. Tingkatan akuntabilitas
E. Prinsip-prinsip akuntabilitasF. Dimensi AkuntabilitasG. Bentuk dan Ciri-ciri
akuntabilitas
"Mediocrity isn't a quest to be pursued."
Kita tidak akan "jadi apa-apa" atau
menciptakan apa-apa, bila selalu
"sekadar" pegawai, "sekadar" manajer,
atau "sekadar" orang kecil
-
Bandiklat Prov Jateng
MATERI POKOK AKUNTABILITAS
2. Mekanisme AkuntabilitasA. Mekanisme Akuntabilitas di birokrasiB. Lingkungan kerja yang akuntabelC. Framework sistem dan lingkungan yg akuntabel
3. Akuntabilitas dalam KonteksA. Transparansi dan akses informasiB. Praktek kecurangan dan perilaku korupC. Penggunaan sumberdaya milik negaraD. Penyimpangan dan penggunaan data-informasi
pemerintahE. Konflik kepentingan
"Mediocrity isn't a quest to be pursued."
Kita tidak akan "jadi apa-apa" atau
menciptakan apa-apa, bila selalu
"sekadar" pegawai, "sekadar" manajer,
atau "sekadar" orang kecil
-
Bandiklat Prov Jateng
4. Menjadi ASN yg akuntabelA. Prinsip-prinsip profesi ASNB. Perilaku individu yg akuntabelC. Perilaku akuntabel dlm transparansi dan akses informasiD. Menghindari perilaku curang dan koruptipE. Perilaku akuntabel dlm penggunaan SD negaraF. Perilaku akuntabel dlm penyimpanan dan penggunaan data
serta informasiG. Menghindari konflik kepentingan H. DAMPAK PERILAKU INDIVIDU THD KEBIJAKAN PUBLIK
5. Analisis Penerapan Akuntabilitas melalui :Studi Kasus AkuntabilitasA. Potongan berita terpilih ttg akuntabilitas ASNB. Film/video C. SIMULASI : Akuntabilitas Faktor Penentu dlm Mewujudkan Tata
Kelola Kepemerintahan Yang Baik (handout terlampir)
-
Bandiklat Prov Jateng
AKUNTABILITAS
1. Konsep Akuntabilitas Apa Akuntabilitas; 5 Aspek Penting Akuntabilitas; Mengapa Penting Bagaimana Tingkatan Akuntabilitas Prinsip-prinsip akuntabilitas Dimensi Akuntabilitas Bentuk dan Ciri-ciri akuntabilitas
4. Menjadi PNS yang Akuntabel
Apa yg dharapkn dr PNS? (Personal Behaviour); Perilaku Berkaitan dg Transparansi dan AksesInformasi (Transparency and Official Information Access) ; Menghindari Perilaku Curang Koruptif(Fraudulent and Corrupt Behaviour)
MATERI POKOK
2. MekanismeAkuntabilitasMekanisme;Bgm ciptakn Ling KerjaAkuntabel;Langkah yg hrs Dilakukandlm MenciptakanFramework Akun
5. Analisis KasusSimulasi;Role playing;Klipingfilm
3. Akuntabilitas dalam KonteksTransparansi+ Akses InformasiPraktek Kecurangan (Fraud) dan PerilakuKorup;Penggunaan Sumber Daya Milik Negara ; Penyimpanan+Penggunaan Data + Info Pem;Konflik Kepentingan
-
Bandiklat Prov Jateng
1. MODUL2. BAHAN BACAAN3. SLIDES4. MIND MAPING5. KASUS
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=MzjjryaPEFjnQM&tbnid=7Av77f_zcRCYBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://animasibergerak.net/animasi-bergerak-parrot-reading-book/&ei=31_BUdjRIoTTrQebo4CwAw&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNFVtOpuPcET3qGUElkHHO6MfGmr7Q&ust=1371713745062615
-
1. Teori,Konsep, Prinsip Akuntabilitasa. Definisi akuntabilitasb. Aspek aspek akuntabilitasc. Pentingnya akuntabilitasd. Tingkatan akuntabilitase. Prinsip-prinsip akuntabilitasf. Dimensi Akuntabilitasg. Bentuk dan Ciri-ciri akuntabilitas
30
-
Bandiklat Prov Jateng31
The Oxford Advance Learners Dictionary:required or expected to give an explanation for ones action(Sesuatu yang dibutuhkan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan/jawaban mengenai suatu tindakan)
J.B. Ghartey:Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yangberhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yangmana, dan bagaimana.
Ledvina V. Carino:Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yangdilaksanakan oleh seorang petugas, baik masih berada pada jalurotoritasnya atau sudah berada jauh di luar tanggung jawab dankewenangannya.
A. KONSEP AKUNTABILITAS: (1)SUmBEr : rIyAdI, PKP2A I LAN, 2011
-
Bandiklat Prov Jateng32
Deklarasi Tokyo (1985):Akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung- jawaban fiskal, manajerial, dan program.
Pedoman LAKIP (No. 589/IX/6/Y/1999 -- 235/IX/6/8/2003):Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung- jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber dayadan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. (Modul 1 AKIP)
A. KONSEP AKUNTABILITAS: (2)
-
Bandiklat Prov Jateng
B. Aspek Aspek Akuntabilitas
1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil(Accountability is results-oriented)
2. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan(Accountability is a relationship)
3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan(Accountability requires reporting)
4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi(Accountability is meaningless without consequences)
5.Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance)
www.themegallery.com
-
Bandiklat Prov Jateng
C. Pentingnya akuntabilitas
1. Untuk menyediakan kontrol demokratis (perandemokrasi)
2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaankekuasaan (peran konstitusional)
3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas(peran belajar)
4. menjamin kewenangan digunakan dgn baik dandpt dptanggungjwbkn pd publik (Lilin, 2015)
www.themegallery.com
-
Bandiklat Prov Jateng
D. Tingkatan dalam Akuntabilitas?
35
-
Bandiklat Prov Jateng
E. Prinsip-prinsip akuntabilitas (1)
1. Ada komitmen dari pimpinan + seluruh pegawai2. Mrp su/ sistem yg dpt jamin penggunaan sumber2
daya scr konsisten dgn per-UU-an3. Menunjukkan tingkat capaian tujuan+sasaran yg
ditetapkan;4. Berorientasi pd pencapaian visi dan misi serta
hasil dan manfaat yg diperoleh;5. Jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai
katalisator perubahan manajemen (agent ofchange)
www.themegallery.com
-
Bandiklat Prov Jateng
E. Prinsip-Prinsip dan Indikator Akuntabilitas (2)
Sumber: An Ethics Framework for Applying the Public Sector Values, Principles, Codes and Standards
Variabel Prinsip-PrinsipDefinisi Operasional
Indikator Sub IndikatorUkuran/Skala
AKUNTABILITAS(Norma bagi Aparat Sipil Negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik)
1. Bertindak sesuai kebutuhan- kepentingan masy
2. Keterbukaan dlmpembuatan keputusan
3. Hasil kinerja administratif,efektif-efisien
4. Dampak sosial kinerja adm
5. Pengesahan scrdemokratis thd kinerja adm
6. Ketaatan peraturan-prosedur
Kualitas pendidikan
Kualitas kesehatan
Memenuhi kebutuhan dasar
Mekanisme partisipasi masy
Pengesahan secara demokratis terhadap kinerja administratif
- Media dan sarana untuk mengekspresikan opini public
- Teknologi InformasiMenahan krisis
Menjalankan peran sosial
-
Bandiklat Prov Jateng
F. Dimensi Akuntabilitas (1)
1. Siapa yg melaksanakan;2. Kepada siapa disampaikan/diserahkan;3. Standar apa yg digunakan untuk penilaiannya;4. Bagaimana Nilai akuntabilitasnya. Pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dalam akuntabilitas:1. Publik dan Konsumen;2. Pemimpin dan Pengawas;3. Petugas pelaksana Kegiatan
www.themegallery.com
-
Bandiklat Prov Jateng
F. Dimensions of Accountability (2)
+
-
+-
-
Bandiklat Prov Jateng
H. BENTUK DAN CIRI-CIRI AKUNTABILITAS (1)
Akuntabilitas Politis
Akuntabilitas Administrasi
Akuntabilitas Profesi
Akuntabilitas Demokrasi
Prinsip dasar operasional
Bertindak mengikuti ketentuan Pemerintah
Bertindak mengikuti aturan dan prosedur yang telah ada
Bertindak peraturan dan praktek teknis profesi
Bertindak sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat
Akuntabilitas internal, untuk siapa?
Otoritas politik yg paling kuat
- Otoritas politik yg paling kuat
- Otoritas atau lembaga administratif yg paling kuat
-Otoritas atau lembaga profesi yg paling kuat (evaluasi teknis)
-Otoritas atau lembaga administratif yg paling kuat (evaluasi administratif)
Akuntabilitas eksternal, untuk siapa?
Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat)
- Lembaga pengawas dan pengendali eksternal
- Warga Negara- Lembaga Peradilan
Lembaga pengawas dan pengendali eksternal (teknis maupun administratif)
Masyarakat (kelompok tertentu maupun keseluruhan)
Perihal Hasil kinerja administratif
Bentuk dan prosedur diikuti tindakan administratif
Peraturan dan praktek profesi profesi diikuti tindakan administratif
Hasil kinerja administratif
Kriteria - Kriteria politis- Kriteria teknis atau
objektif
Kriteria formal: memenuhi peraturan dan prosedur yg sudah ditetapkan
K riteria profesional: memenuhi peraturan dan praktek profesi yang sudah ditetapkan
Dampak sosial kinerja administratif
-
Bandiklat Prov Jateng
H. BENTUK DAN CIRI-CIRI AKUNTABILITAS (2)
Akuntabilitas Politis
Akuntabilitas Administrasi
Akuntabilitas Profesi
Akuntabilitas Demokrasi
Mekanisme - Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal (tanggungjawab internal)
- Mekanisme pengendalian Parlemen
- Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal
- Mekanisme pengawasan dan pengendalian eksternal
- Tuntutan administratif- Prosedur peradilan
-Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal (teknis maupun administratif)
-Mekanisme pengawasan dan pengendalian eksternal (teknis maupun administratif)
- Mekanismepartisipasi masy
- Media dan sarana untuk mengekspresikan opini public
- Teknologi Informasi
Konsekwensi - Kritik dan pengakuan politis
- Pengunduran diri atau pemecatan
- Revisi tindakan administratif (Penguatan, modifikasi pembatalan)
- Sanksi atau pengakuan dari dinas terkait
- Kompensasi bagi warga negara
Sanksi atau pengakuan dari dinas terkait
- Adopsi tindakan administrative
- Revisi keputusan administrative
- Pengesahan secara demokratis terhadap kinerja administratif
-
2. Mekanisme AkuntabilitasA. Mekanisme Akuntabilitas di birokrasiB. Lingkungan kerja yg akuntabelC. Framework sistem+lingkungan yg akuntabel
42
-
Bandiklat Prov Jateng
A. Mekanisme Akuntabilitas di birokrasi
1. Perencanaan Strategis2. Kontrak Kinerja3. Laporan Kinerja
www.themegallery.com
-
Bandiklat Prov Jateng
B. Menciptakan Lingkungan Kerjayg Akuntabel?
Kepemimpinan Transparansi Integritas
Tanggungjawab(Responsibilitas)
Keadilan Kepercayaan
Keseimbangan Kejelasan Konsistensi
Septiana Dwiputrianti, Ph D 44
-
Bandiklat Prov Jateng
C. Framework:Sistem dan Lingkungan Akuntabel (1)
45
-
Bandiklat Prov Jateng
C. Accountability Framework (2)
KONTEKSANS
KOMPETENSI
INDIKATOR
KINERJAPELAYANAN PUBLIK
EFEKTIF
Basic KnowledgeBasic Skill, Attitude & Behavior
Definition, Identification,
Mapping, Tools, Measurement, Benchmarking
LEVEL
PEGAWAI/ANS EDUCATOR/TRAINERWIDYAISWARA PENILAI/EXPERT
Elaborated from John Holt & Simon A. Perry,2010, Pragmatic Guide to Competency: Framework, Tools and Assessment, by Lilin Budiati & BS. Toton Van Bureen, 2014
AKUNTABILITAS
ASN
ASN
-
Bandiklat Prov Jateng
Fram
ewor
k St
anda
r Etik
a Pu
blik
U
ntuk
Lem
baga
yg
Aku
ntab
el (3
)
Kepemimpinan Etis
MenciptakanSistem Etika
Mengevaluasi Kinerja
Organisasi
Membangun Komitmen
Membuat PanduanPerilaku Etis
MengembangkanKetrampilan Etis
MemperkuatPerilaku Etis
MelaporkanPelanggaran
Merancang Tatanan Etika
Merencanakan Elemen
Mengelola Sistem
Sumber: dielaborasi dari An Ethics Framework For Applying the Public Sector Values, Principles, Codes and Standards by Lilin Budiati & BS. Toton
-
3. Akuntabilitas dalam KonteksA. Transparansi dan akses informasiB. Praktek kecurangan dan perilaku korupC. Penggunaan sumberdaya milik negaraD. Penyimpangan dan penggunaan data-informasi pemerintahE. Konflik kepentingan
48
-
Bandiklat Prov Jateng
A. Transparansi dan akses informasi
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, perwujudan transparansi tata kelolaketerbukaan informasi publik
1) Adanya peluang
2) Insentif atau tekanan untuk melakukan praktik curang
3) Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan perilaku curang
www.themegallery.com
B. Praktek kecurangan dan perilaku korup
-
Bandiklat Prov Jateng
PENTINGNYADALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMERINTAH
ETIKA (etika Birokrasi ) ada
2 FUNGSI untAKUNTABILITAS
Pedoman/ acuan, referensi bagiAdministrasiNegara (birokrasi Publik)Dalam tugas + kewenangannya, agar dinilai baik, terpuji, tidak tercela
Standar Penilaian Mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik, dinilai baik, terpuji, tidak tercela
Refleksikan nilai2 dasar masy ygdilayani;
Kepentingan publik diataskepentingan pribadi, kelompok +organisasi (Dwiyanto, 2002).
Utamakan masy luas (Dwiyanto,2002).
Efektif, pencapaian apa yg jaditujuan + sasaran.
Sederhana, prosedur dan tatacara yg mudah, tepat, tidakberbelit, mudah dipahami,mudah dilaksanakan
Kejelasan dan kepastian**
-
Bandiklat Prov Jateng
KEJELASAN DAN KEPASTIAN**)
Prosedur tata cara pelayanan Syarat pelayanan (teknis + adm) Unit kerja + pejabat yang berwenang Tarif + tata cara pembayaran Jadwal waktu penyelesaian Keterbukaan prosedural/ tata cara
-
Bandiklat Prov Jateng
Masalahnya :Pertama, siapa yg menentukan apakah sstu sasaran, ukuran, atau hasil yg
dikehendaki didsrkan pd kepentingan umum, bukan kepentingan sipengambil keputusan, atau kelompoknya, atau kelompok yg ingindiuntungkan.
Kedua, di mana letak batas antara hak perorangan dan kepentingan umum.Jika kepentingan umum mencerminkan dg mudah kepentingan banyakindividu, mk masalahnya sederhana. Namun, jika ada perbedaan tajamantara keduanya, mk akan timbul masalah.
Ketiga, bagaimana membuat perhitungan yg tepat bhw langkah2 yg dilakukanakan menguntungkan kepentingan umum dan tdk merugikan. Hal ini pentingkarena kekuatan pendekatan (utilitarianism) ini adalah neracanya harusdiperoleh manfaat yg sebesar2nya dan kerugian yg sekecil2nya, untkepentingan masy scr keseluruhan. Atau dengan kata lain efisiensi
www.themegallery.com
-
Bandiklat Prov Jateng
C. Penggunaan sumberdaya milik negara
Semua penggunaan sesuatu dengan aturan danprosedur yang berlaku
Menggunakannya secara bertanggung-jawab, dan dalam penggunaannya menggunakan
secara efisien
Memelihara fasilitas secara benar danbertanggungjawab.
www.themegallery.com
-
Bandiklat Prov Jateng
D. Penyimpangan dan penggunaan data-informasi pemerintah
Pemerintah/ aparatur dpt menjelaskanaktifitasnya dgn memberikan data info yg akuratyang telah-sedang-akan dilaksanakan,
www.themegallery.com
E. Konflik kepentingan
Kompetensi ASN masalah krusial yg perlu diperbaiki melalui proses belajar.Kultur birokrasi yg efisien, efektif dan responsif thd perubahan perludibangun mengacu pd paradigma pelayanan publik berbasis pd nilai-nilai publik: akuntabilitas, transparansi, imparsialitas, objektifitasdan integritasASN merekonstruksi posisi, peran dan fungsinya agar memberikankontribusi yg bermanfaat, lebih luas dan lebih berdampak bagi pembangunanberkelanjutan
-
Bandiklat Prov Jateng
DELAPAN BENTUK MAL-PRAKTEK (mal-administrasi), 1 Nigro dan Nigro dalam (Widodo, 2001:259-262),
1. Ketidak-jujuran (dishonesty),Suatu tindakan administrasi yang tidak jujur. Misalnya; mengambil uang danbarang publik untuk kepentingan sendiri, menerima uang suap dari langganan(client), menarik pungutan liar. Dikatakan ketidak-jujuran karena tindakan iniberbahaya dan menimbulkan ketidak-percayaan (dis-trust), dan merugikankepentingan organisasi atau masyarakat.
2. Perilaku yang buruk (unethical behaviour)Misalnya, kecenderungan pegawai untuk memenangkan perusahaankoleganya dalam tender proyek; seorang pembesar minta kepada kepalapersonalia supaya familinya diluluskan dalam seleksi.
3. Mengabaikan hukum (disregard of the law),Pegawai (administrator publik) dpt mengabaikan hukum atau membuat
tafsiran hukum yg menguntungkan kepentingannya. Misalnya pegawaimenggunakan mobil dinas untuk keluarga, padahal fasilitas kantor yg scrhukum hny diperuntukkan pegawai dan untuk kepentingan dinas.
-
Bandiklat Prov Jateng
Delapan bentuk mal-praktek (mal-administrasi), 2
4. Favoritisme dalam menafsirkan hukum.Pejabat atau pegawai di suatu instansi tetap mengikuti hukum yg berlaku, ttp
hukum tsb ditafsirkan unt menguntungkan kepentingan ttt. Misalnya gubernursbg pembina politik di wilayahnya hrs bersikap netral, namun dlm pemilusebagai kader partai A mrs terpanggil memenangkan partai tsb. Perlakuan ygtdk adil thd pegawai. Pegawai diperlakukan scr tdk adil. Misalnya bosmenghambat pegawai yang berprestasi karena merasa disaingi.
5. Inefisiensi bruto (gross inefficiency).Betapapun bagus maksudnya, jika suatu instansi tidak mampu melakukantugas secara memadai, para administrator disitu dinilai gagal, misalnyapemborosan dana secara berlebihan
-
Bandiklat Prov Jateng
Delapan bentuk mal-praktek (mal-administrasi), 3
6. Menutup-nutupi kesalahan.Pimpinan atau pegawai menutupi kesalahannya sendiriatau bawahannya, atau menolak diperiksa atau dikontrololeh legislatif, atau melarang pers meliput kesalahaninstansinya
7. Gagal menunjukkan inisiatif.Sebagian pegawai gagal membuat keputusan yang positifatau menggunakan diskresi (keleluasaan/kelonggaran)yang diberikan hukum kepadanya.
8. Perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai.Pegawai diperlakukan secara tidak adil. Misalnya bosmenghambat pegawai yang berprestasi karena merasadisaingi
-
A.Prinsip-prinsip profesi ASNB.Perilaku individu yang akuntabelC. Perilaku akuntabel dlm transparansi dan akses informasiD. Menghindari perilaku curang dan koruptipE. Perilaku akuntabel dalam penggunaan SD negaraF. Perilaku akuntabel dlm penyimpanan dan penggunaan data serta informasiG. Menghindari konflik kepentinganH. DAMPAK PERILAKU INDIVIDU THD KEBIJAKAN PUBLIK
-
Bandiklat Prov Jateng
ASN YANG AKUNTABEL : A G (1)
1. Perilaku Individu(Personal Behaviour)
2. PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakanlembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka
3. Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi danprofesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerjayang aman dan produktif
4. PNS tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untukkeuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atauyang lain
5. PNS akan mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiapinstansi dan semua arahan
www.themegallery.com
-
Bandiklat Prov Jateng
ASN YANG AKUNTABEL : A G (2)
6. PNS tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi7. Penipuan merupakan kegiatan yang tidak jujur yang menyebabkan
kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang ataubadan tersebut
8. PNS akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup9. PNS akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik dalam
profesinya dan/atau organisasinya10. PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi11. PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara benar
sesuai peruntukannya dan efisien12. PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk
pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan
www.themegallery.com
-
Bandiklat Prov Jateng
ASN YANG AKUNTABEL : A G (2)
13. PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalampenggunaan setiap instansi komputasi dan komunikasifasilitas, dan menggunakan sumber daya tersebut secarabertanggung jawab dan secara praktis
14. PNS merekam tindakan dan keputusan mereka untukmemastikan transparansi
15. PNS menjamin penyimpanan aman informasi sensitifatau rahasia
16. PNS memastikan mereka mematuhi pencatatan semuadata dan informasi rencana masing-masing agenda dankomitmen yang telah ditetapkan secara internal maupuneksternal
www.themegallery.com
-
Bandiklat Prov Jateng
ASN YANG AKUNTABEL : A G (3)
17. PNS, di mana diperbolehkan, berbagi informasiuntuk mendorong efisiensi dan kreatifitas
18. PNS akan memastikan kepentingan pribadiatau keuangan tidak bertentangan dengankemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak
19. Ketika konflik kepentingan yang timbul antarakinerja tugas publik dan kepentingan pribadi ataupersonal , PNS akan memastikan merekamengatur secara hati-hati untuk kepentinganumum
www.themegallery.com
-
Pembangunan- Pertumbuhan ekonomi- Pemerataan- Pemberantasan Kemiskinan
(Todaro, 1994:90)
Pergeseran Paradigma- Pr. Pertumbuhan- Pr. Kesejahteraan- Pr. Pembangunan Manusia
Tantangan Pembangunan- Krisis Mulidimensi- IPM & Daya Saing Rendah- Kesenjangan ekonomi & Sosial
Modal Pembangunan- Modal Ekonomi- Modal SDA- Modal Sosial
Masalah Pembangunan- Infrastruktur minim- Kualitas SDM rendah- Birokrasi Tidak Efisien, Tidak efektif & Korup- SDA kritis & Lingkungan rusak
Pembangunan Bidang Sosial
Pembangunan SosialKonsentrasi pada
Peningkatan kualitas hidup manusia dlm arti
luas
Pembangunan ManusiaKonsentrasi pada peningkatan modal manusia yg diukur dg
indikator: pendidikan dan kesehatan
Pembangunan Kesra SosialKonsentrasi pada peningkatan modal
sosial yg diukur dg indikator keberfungsian sosial yi. Kemampuan
utk: memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial & menahan
krisis
Sumber: dielaborasi dari Didiet Widowati, 2009
Sumber: Harry (1995)
Kebijakan Publik Bidang Pembangunan SosialSumber : elaborasi oleh Lilin Budiati, 2014
-
5. Studi Kasus AkuntabilitasA. Potongan berita terpilih B. Film/video C. SIMULASI : Akuntabilitas Faktor Penentu dalam Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik(handout terlampir)
-
Bandiklat Prov Jateng
Integritas berarti konsistensi antara dua hal, yaitu pikiran dantindakan, untuk pengambilan keputusan. Pengambilankeputusan etis melibatkan proses penalaran etis yangdidalamnya mengelaborasi kesadaran moral dan kemampuanmoral kognitif seseorang yang pada akhirnya diwujudkan didalam bentuk pengambilan keputusan.
Integritas meliputi komitmen seseorang terhadap suatu prinsipyg harus dimaknai sebagai loyalitas kepada prinsip dan nilaimoral universal, dan bukan kepada prinsip dan nilai moral yangdipegang pada taraf individu, organisasi, ataupun masyarakat
Kesadaran moral tdk ditentukan oleh perasaan, melainkanoleh kemampuan intelektual, yaitu kemampuan untmemahami dan mengerti sst scr rasional (Magnis-Suseno,2000).Kohlberg (1955) tidak berbicara tentang prinsip moral tertentu,tidak bicara tentang apa yang benar dan tidak secara moral,melainkan meneliti kompetensi untuk memberikan penalaranetis
Maka ..inilah sikap pribadi personal yg akuntabel
The only thing even in this world is the number of hours in a day. The difference in winning or losing is what you do with those hours.
Woody Hayes
-
Bandiklat Prov Jateng
(2) Integritas bukan sekadar istilah yang merujuk pada perilaku etis,
tetapi lebih jauh dalam lagi, integritas mengandaikan tingkatpemahaman moral yang universal yang secara rasional dapatdipertanggungjawabkan. Hal ini membawa implikasi bahwa tidaksetiap perilaku etis dapat dinilai sebagai tindakan berintegritas danhanya perilaku etis yang dilakukan atas dasar prinsip dan nilai moraluniversal yang dapat dikatakan berintegritas moral
Kode etik organisasi dapat menjadi koridor perilaku anggotaorganisasi. Tetapi, penerapan yang disertai dengan mekanismehukuman dan imbalan memiliki efek negatif. Sistem hukuman danimbalan sering digunakan untuk membangun dan menguatkanbudaya organisasi, termasuk menekan perilaku tidak etis yangdilakukan oleh karyawan.
-
Bandiklat Prov Jateng
Keterkaitan Etika, Integritas dan Good Governance
AKUNTABILITAS
Synergistic (Win/Win)
ETIKA
Respectful (Compromise)
Defensive (Win/Lose or Lose/Win)
Low High
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
INT
EG
RIT
AS
-
Bandiklat Prov Jateng
DAFTAR PUSTAKA
Anggara Wisesa, Integritas Moral Dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis, JurnalManajemen Teknologi Vol 10 Number 1, 2011
Lilin Budiati, Evaluasi Persepsi Tentang Kompetensi Dan Pendayagunaan AlumniPendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Provinsi Jawa Tengah,2012
Lilin Budiati, 2014, Etika Publik Sebagai Basis Pelayanan Sektor Publik, artikelI Wayan Sudana, 2009, Mewujudkan Birokrasi yang Mengedepankan Etika
Pelayanan Publik Diposkan dalam Administrasi dan Pelayanan Publik, OrasiIlmiah, tagged Birokrasi; Etika Pelayanan Publik pada 6 Juni 2009 | 5Comments
Septiana Dwiputrianti, SE, M. Com (Hons), Ph,D,dkk, Akuntabilitas PNS, Training ofTrainers (TOT) and Training of Facilitator (TOF) Diklat Prajabatan Pola BaruLembaga Administrasi Negara RI Angkatan I pada Badiklatprov Jawa TengahSemarang, 14-16 Januari 2015
-
Bandiklat Prov Jateng
KRITERIA PENILAIAN KELOMPOKSlide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5KUALITAS DAN PEMAHAMANTERHADAP AKUNTABILITASUNTUK MEMBANGUN INTEGRITAS ORGANISASIFUNGSI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIKPERTANYAANTAHAP FORMULASITAHAP IMPLEMENTASI : TAHAP EVALUASI : Tantangan Dalam Internalisasi Integritas+Akuntabilitas (1),I Made sedana, 2009 Tantangan Dalam Internalisasi Integritas+Akuntabilitas (2)Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Patologi Birokrasi di IndonesiaFakta menunjukkan.......... Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Slide Number 27Slide Number 281. MODUL2. BAHAN BACAAN3. SLIDES4. MIND MAPING5. KASUS1. Teori,Konsep, Prinsip Akuntabilitas a. Definisi akuntabilitas b. Aspek aspek akuntabilitas c. Pentingnya akuntabilitas d. Tingkatan akuntabilitas e. Prinsip-prinsip akuntabilitas f. Dimensi Akuntabilitas g. Bentuk dan Ciri-ciri akuntabilitas Slide Number 31Slide Number 32B. Aspek Aspek Akuntabilitas C. Pentingnya akuntabilitasD. Tingkatan dalam Akuntabilitas?E. Prinsip-prinsip akuntabilitas (1)E. Prinsip-Prinsip dan Indikator Akuntabilitas (2)F. Dimensi Akuntabilitas (1) F. Dimensions of Accountability (2)H. BENTUK DAN CIRI-CIRI AKUNTABILITAS (1)H. BENTUK DAN CIRI-CIRI AKUNTABILITAS (2)2. Mekanisme AkuntabilitasA. Mekanisme Akuntabilitas di birokrasiB. Lingkungan kerja yg akuntabelC. Framework sistem+lingkungan yg akuntabel A. Mekanisme Akuntabilitas di birokrasiB. Menciptakan Lingkungan Kerja yg Akuntabel?C. Framework: Sistem dan Lingkungan Akuntabel (1)C. Accountability Framework (2)Framework Standar Etika Publik Untuk Lembaga yg Akuntabel (3)3. Akuntabilitas dalam KonteksA. Transparansi dan akses informasiB. Praktek kecurangan dan perilaku korupC. Penggunaan sumberdaya milik negaraD. Penyimpangan dan penggunaan data-informasi pemerintahE. Konflik kepentinganA. Transparansi dan akses informasiPENTINGNYA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMERINTAHKEJELASAN DAN KEPASTIAN**)Slide Number 52C. Penggunaan sumberdaya milik negaraD. Penyimpangan dan penggunaan data-informasi pemerintahDELAPAN BENTUK MAL-PRAKTEK (mal-administrasi), 1 Nigro dan Nigro dalam (Widodo, 2001:259-262), Delapan bentuk mal-praktek (mal-administrasi), 2Delapan bentuk mal-praktek (mal-administrasi), 3A.Prinsip-prinsip profesi ASNB.Perilaku individu yang akuntabelC. Perilaku akuntabel dlm transparansi dan akses informasiD. Menghindari perilaku curang dan koruptipE. Perilaku akuntabel dalam penggunaan SD negaraF. Perilaku akuntabel dlm penyimpanan dan penggunaan data serta informasiG. Menghindari konflik kepentinganH. DAMPAK PERILAKU INDIVIDU THD KEBIJAKAN PUBLIK ASN YANG AKUNTABEL : A G (1) ASN YANG AKUNTABEL : A G (2) ASN YANG AKUNTABEL : A G (2) ASN YANG AKUNTABEL : A G (3) Slide Number 635. Studi Kasus AkuntabilitasA. Potongan berita terpilih B. Film/video C. SIMULASI : Akuntabilitas Faktor Penentu dalam Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (handout terlampir)MAKNA INTEGRITAS KONTEKSNYA DGN MORAL-ETIC(2)Keterkaitan Etika, Integritas dan Good GovernanceDAFTAR PUSTAKASlide Number 69