|urnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN 14104946

Volume 1.0, Nomor3, Maret2007 Q$-36/)

Kepedulian Sosial Perusahaan:Cermin Disfungsi Pluralisme Kesejahteraan*

Mulyaili Sumarto.

Abstract

Parailigm of social poticy is shifteit fro* welfare state to wel-

fare pluralism. The state, as the primary agency responsiblein prooiding social wel re to the peaple has to allow the mar-Icet to function in doing so, as neo-liberalism swift the worldgovemance. Corporate Social Responsibility (CSR) is meantto be practical showcase of welfare pluralism, aims to detnon-strate that reliability of the state to deliaer the sosical seruice.Four cases of community deoelopmmt programs within thebanner o/ CSR show that that was not the case. There are atIeast three predicaments. First, the company's engagementcommunity dnelopment due to political pressure, as Woseto erpressing their social responsibility. Second, the motioein carrying out the program is to get public trust, as some

form of inaestment. Third, the program cannot empower lo-cal people. Welfare pluraliem lead us to a paradox. On theone hand pivate sector transform itself to be an agency fordelfuering social welfare, but on the othq hand, their engage-ment essentially to wcure their oum wmlth.

'Artikel ini merupakan penulisan tl*g dari makaluh y*g dipresentasikandalam seminar "Fisipol Update' dalam rangka Dies Natalis Fakultas IlmuSosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada ke-50, pada tanggal 12-13September2005.

' Drs. Mulyaili Sumarto, MPP.adaIah staf pengajar pada |urusan Ihnu SosiatrfFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.Iabisa dihubungimelaluiemail: mulyadi-sm@ugm.ac.id

343

lunal llmu sosial & rlmuporitihvor.r},No.J, Maret2H)7

pturatismekese jahrr,f;r)',^;Elk\#ili*tperusahaan;com-munity deaelopment; kebijaknn sosial; Icesejahteraan sosial

The link between economic growth andsocial welfure has to be created consciously

through public policy aims proaidingseraices and opportunities as equitably as

to all citizens. This cannot be left to themarket mechanism because these are

essentially aery unfriendly to the poor, tothe weak, and to the aulnerable

(Mahbub UI Haq).

Dalam dikursu: kebijakan sosial (sociat poticy) terjadi kontroversikalau bukan trade of antara- pengutamaan pemerat aan (equality) d,anobsesi dalam 1_eqrjudkan etisienii lfficiencil (Le Grand, propp.r, ur,aRobinson, L992; Okun, 1,9T5; Stigliiz,200b: gg-j,ll). pada tataranpraktek, pertimbangan efisiensi mengedepan. Hal ini berlangsungbersamaan dengan semakin met .riunnya peranan ,,.guri daimenguatnya Peranan sektor prifat yang mengelola pelayanan sosialberdasar mekanisme Pasar. Kecendbrungan ini *u*i.1, kekawatirantentang nasib grang miskin. sebagaiti"nu dikemukakan ul Haq(Martinuzetr, 1,997:303), menguat^yu peranan pasar semakin mem-persulit masyarakat miskin untuk mendaputiut akses terhadappelayanan sosial. lug"- gilirannya, hal ini akan memperlebarketimpangan (inequality) dalam distiibusi kesejahteraan sosiil.

Runtuhnya welfare state pada akhir tahun i,970an menandaisemakin menurunnya kekuatan sentral negara dalam mengelolapelayanan sosial (Robson, 1977 : 177). W elfur e stit e mengandalkariperannegara dalam redistribusi kesejahteraan. Negaru ti"r,gelola pajakdalam skala besar untuk mengurangi ketimp*lur, distriiusi kesejah-teraan. Namun demikian, dimata'para peng[titiknya welfare itot,{iangSap tidak mampu menyelesaiian *urJ"t sosial, dan bahkandinilai cenderung memperburuknya (Ife, 't99s:5). seiring denganperkembangan neoliberuiir*e, subsidi dalam bentuk bantuan sosial

344

Mulyadi sumarto, Kepeilulian sosial Perusahaan: cermin Disfungsi ...

(sociat assistance) dianggap mengurangi efisiensi dan kurangmengurangi insentif dan pada akhirnya mengganggu pertumbuhanekon-omi. ketidakpercayaan pada negara inilah yang memunculkanpasar sebagai kekuatan yang setara dengan negara.

Bekerjanya mekanisme Pasar dalam skala besar inilah Iangmengantarkan munculnya pluralisme kesej ahteraan (w elfar 9

plur alism) -

Plurilisme kesejahteraan hadir dalam berbagai bentuk, salah satunya

adalah skema kepedulian sosial perusahaan (corporate social responsi-

bitity, CSR). Padl tahun 2000 Perserikatan Bangsa-Ba1gsa, melaluisekietaris jendralnya Koffi Anan telah membentuk UN GIobaI Com'

pact. Lembaga ini dibentuk untuk mengerangkai implementasi skema'CSn

di seluruh dunia. Melalui skema tersembunyi propaganda bahwa

pasar memungkinkan pebisnis peduli pada masyarakat miskin.kepedulian ini aitunlutkin dengan memberikan pelayanan sosial pada

ttrusyutakat lokal secara sukarela melalui program community darclop-

mentl .

Paper sederhana ini bertujuan untuk mengelaborasi mengenaikontroversi konsep pluralisme kesejahteraan dan CSR dalam konteks

praktik pelayanan sosial. Kedua konsep tersebut dipropagandakaniebagai wujud dari partisipasi sektor privat dalam memberikanpelayanan sosial guna menyelesaikan Permasalahan sosial yangdihadapi masyarakat. Di balik argumen konseptualisasi pluralismekesejahteraan tersebut bisa ditemukan aktualisasi gerakan ideologisuntuk kepentingan sektor tersebut. Yang hendak dilacak dari telaahini adalah, sejauh mana pluralisme kesejahteraan bisa membuktikankinerjanya dalam praktek CSR di Indonesia. Pada bagian awal akan

I Ife (1995) menyatakan bahwa ada kerancuan istilah mengenai community de-

oelopmutt dengan community work, community action, dancommunity practice.

Menurut lfe, community dmelopmenf merupakan suatu pendekatan yangdigrrnakan dalam praktek pelayanan sosial. Ue sependapat dengan beberapapenulis literaftr kebijakan sosial seperti Hill (196: 59-?31), Mdgley(197:7), dan Spicker (1995: 61,-65),bahwa isu-isu penting di dalam pelayanansosial mencakup pelayanan kesehatarL pelayanan pendidikan, pelayananperumahan, pelayanan jaminan sosial, dan pekerjaan soial. Pendekatanpelayanan sosial melalui community based-dmelopment dilihat oleh Ife sebagaialternatif model pelayanan sosial karena kegagalan model welfare statememberikan pelayanan sosial yang tidak memberikan peluang padamunculny a exit mechanism.

345

lurnal Ilmu Sosial €t llmu politih Vol.IL, No. S, Maret 2007

dilacak nalar dasar dari faham pluralisme kesejahteraan. pada bagianberikutnya akan

-dilihat praktei< penyelenggaraan CSR. pengamitu1terhadap praktek pelayinan sosial yur,g-dilakukan oleh b"eberapaperusahaan melalui program CSR di propinsi Kalimantan Timur danRiau akan di paparkan sebelum disajilan telaah yang bersifat reflektif.

A. Faham Pluralisme Kesejahteraan

Memasuki era desentralisasi, di Indonesia telah terjadi gerakanyang dilakukan oleh sektor prifat untuk memprop"guidakanpentingnya pelaksanaan program perlindungan lingkr"g"" hidup danProgram community deaelopment Wujud dari gerakan itu adalah{ifent-utnyg beberapa lembaga dalam bentuk asosliasi dan forum yangdikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang mencobu rrtttr-rfmengerangkai gerakan tersebut. Di tingkat yang lebih mikro, diperusahaan muncul berbagai divisi yang dibangun untukmengorganisir realisasi program community deaelopment. Melaluilembaga-lembaga ini, perusihaan-perusahain menyatakan bahwa19r9ka Peduli pada nasib masyarakat miskin yanghidlp di sekitamya(Mulyadi, 2005: 3).

Sisi menarik dari fenomena ini adalah bahwa gerakan ini tidaklTIu-terjadi di Indonesia. Ini merupakan fenomina global yangdilakukan secara bersamaan di berbagai negara. Pada tahun 2006Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk Ull Global Compact.Y".g ingin dilakukan oleh kapitalis global adalah menggunakan lem-6a8-a ffi t.b-ugai instrtunen untuk m-enyatakan bah*u il"ruka pedulipada masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, misalahhubungan industrial, dan anti korupsi2. Hal ini dirumuskan dalam 10prinsip yang dijadikan sebagai acuan uN Gto bal Compact dalammerealisasi program-programnya. Pada level yang lebih prui.sis, merekamenyebut program-program yang direalisasinyi dalam konsep CSR.

Kehadiran konsep CSR cukup kontroversial. Secara implisit UNGobal Compact menyatakan bahwa CSR adalah kepedulian sekior prifat

2 Anfi korupsi:u!ug4 prinsip keempat IJN gtobal Compact,sebenarnya belumlama muncul. Ketika UN Global Compact dibentuk, lembugu it i hanyame-neraPkan prinsippengahragaan terhadap hak asasi manusii, hubunganinduskial, dan proteksi lingkungan hidup

-

346

MuIy adi sumarto, Kepeilulian sosial Perusahaan: cermin Disfungsi ...

pada lingkungan hidup, hak asasi, masalah hubungan industrial, dan

anti korupsi. Sementara World Bank (Ward, 2004:3) mendefinisikanCSR sebagai komitmen sektor prifat dalam mendukung terciptanya

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable deaelopment). Namundemikian pada-sisi yang lain muncul pertanyaan mendasar apakah

sektor swasta yang berorientasi pada usaha maksimalisasi keuntungan-keuntungur, bkonomis memiliki komitmen untuk meredistribusikeuntungan-keuntungannya untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Josial yang tidak memiliki orientasi investasi dan akumulasi

*odul. Sulit dipahami bahwa lembaga kapitalistik melakukankegiatan-kegiatin nir-laba sebagai manifestasi tanggung jawab

sosialnya pada masyarakat.

Kesulitan dalam memahami hal itu bisa diilustrasikan dalammengelola persoalan ekstemalitas. Realisasi program CSR tidak terlepas

dari problema eksternalitas (externality) dan jalinan interaksi sektorprifai, dengan masyarakat sipil, dan negara. Proses produksi y-ut g

dilakukan oleh sektor prifat menciptakan eksternalitas. Eksternalitasdalam bentuk kerusakan ekosistem (Stiglitz, 2000: 215)ini padagilirannya menciptakan berbagai permasalahan sosial pada masyarakatyang hidup di sekitar perusahaan. Sektor prifat, yang seharusnyabertanggung jawab terhadap eksternalitas yartg diciptakannya/ justrudalam banyak kasus, memilih untuk tidak menginternalisasikannya.Kondisi ini mengancam kehidupan masyarakat yang hidup di sekitarperusahaan baik secara sosial maupun secara ekonomis. Berbagai pene-litian menunjukkan bahwa kondisi seperti ini memicu konflik antaraperusahaan, masyarakat lokal, dan pemerintah (CPPS and UNDP,2003; Mulyadi, 2003)

Perkembangan wacana CSR, apabila dirunut dari pengembang-an gerakan neoliberalisme, tidak terlepas dari munculnya konseppluralisme kesejahteraan. Pluralisme kesejateraan merupakan modelpelayanan sosial yang menempatkan semua stakeholder pemberipelayanan dalam posisi yang setara (Midgley, 1997:.8; Spicker,.1995:11.5-L17). Dalam model ini public, priuate, aoluntary, dan informal sec-

fors (Hill, L996: 129; Spicker, 1995: 110) memiliki kesempatan yangseimbang untuk memberikan pelayanan sosial b"tr masyarakat sebagaipenerima pelayanan.

347

lurnal Ilmu Sosial & Ilmu potitih VoL I0, No, J, Maret 2007

Pada satu sisi, perluasan peranan sektor prifat mendorongterciptanya exit mechanism (Bailey,'1,999: 40-60). Pluralisme kesejah--teraan yang memberikan peluang pada pengembangan privatisasipelayanan sosial memberikan kesempatan bagi penerima pelayanansosial untuk mendapatkan alernatif pilihan pelayanan tersebut. Dalamkondisi seperti ini, monopoli pelayanan sosial dianggap bukan modelpelayanan I1.g kontekstual. Hal ini memungkinkanmasyarakat untukexit dari pelayanan negara dan memilih pada pelayanan yang lain.Selain exit mechanism meningkatkan posisi tawar masyarakat sebagaikonsumeru ini jug" mendorong terciptanya pelayanan sosial yang le6ihbaik. Prinsip kompetisi pasar tidak memberi kesempatan pada penye-lenggara pelayanan bertahan hidup lebih panjang kecuali yang ber-sangkutan memberikan pelayanan yang baik sehinga mendapltkanprofit dari biaya yang dibayarkan konsumen. Ini mendorong tercipta-nya efisiensi pelayanan sosial y*g lebih tinggi (Rothstein, 2001: ?Jrq.

walaupun pada satu sisi penguatan peranan pasar mengarahpada perbaikan pelayanan sosial bagi masyarakat namun pada saatyang sama hal tersebut menimbulkan kondisi yang problematik bagimasyarakat miskin. Bisa dibayangkan kalau di seluruh wilayah negaiaini pelayanan kesehatan hanya dllayani oleh rumah sakit iwasta auntidak dijumpai rumah sakit milik pemerintah atau puskesmas makamasyarakat miskin tidak akan mampu mendapatkan pelayanankesehatan secara layak. Artinya, bahwa perluasan pasar letrderungmengarah pada pelayanan secara selektif. Pendekatan praktik pelayan-an sosial y*g dilakukan secara selektif mengingkari prinsip keadilansosial (Rothstein, 2001: 225) sebagai roh dari pelayanan sosial. Dalampendekatan ini hanya golongan masyarakat tertentu saja yang bisamengakses pelayanan sosial sementara golongan yang lain liaatmampu mengaksesnya. Ini merupakan pengingkaran akan demok-ratisasi pelayanan sosial yang terkanding dalam konsep pluralismekesejahteraan.

wacana pluralisme kesejahteraan berkembang pada tahun1.980an ketika runtuhnya welfare state. Welfare stqte yang berkembangpada tahun 1940an dianggap merupakan model yang tepat untuimengakomodasi uPaya pencapaian pertumbuhan ekonomi dan secarasimultan itgu menyelesaikan masalah-masalah sosial akibat perangdunia kedua. Namun demikian, seiring dengan dinamika perubahan

348

Muty adi sumarto, Kepedulian s osial Perusahaan: cermin Disfungsi .,.

sosial, wewre state tidak mampu mengakomodasi perubahan strukturpolitik-ekonomi global yang mengarah pada reduksi Peranan sentral

r,egutu. Gelombang demokratisasi telah meruntuhkan regim welfare

stite yang bersamaan dengan runtuhnya sosialisme. Ini ditandaidengin runtuhnya negara-negara yang meneraPkan sistem politik-ekonomi sentralistik dan menggantikannya dengan sistem yangterdensetralisasi yang lebih berorientasi pada ekonomi pasar.Bersamaan dengan itu model ekonomi Keynesanism (Midgley, 1997:

127; Robson, 19i7: L1) dan ide Beveridge (Midgtey, 1997:78; Robson,

1977:11) yang menjadi basis Pengembangan model pelayanan sosial

dalam welfare state tidak bisa dipertahankan lagi.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimanaketerkaitan antarc ielfare state, pluralisme kesejahteraan, dan gerakan

neoliberalisme. Pada tataran tertetentu, welfare state merupakan suatufase perkembangan sosialisme (Midgley, 1997: 90). Welfare state

merupakan realisasi ide sosialis demokrat yang termanifestasikan dalamperjulngan kelas buruh untuk menciptakan keadilan sosial dalammasyarakat. Richard Titmuss sebagai salah satu pemikir besar dalamwacana kebijakan sosial menganggaP bahwa pelayanan sosialmerupakan konsep redistribmi kesejahteraan sosial yang dikembangkanoleh sosialisme (Midgl ey,1997:91) untuk meredusir kecengkahan sosial(Robson, 1977:57). Ini sejalan dengan tujuan yang itgi. diwujudkanoleh masyarakat sosialis yaitu pemerataan dalam distribusi kesejateraan

sosial (Robson, 1977: 51). Oleh karena itu, apabila kemudian terjadiprifatisasi jaminan sosial dan pelayanan sosial lainnya, ini merupakankapitalisasi gagasan kaum sosialis. Fenomena ini meruPakanrepresentasi perluasan gerakan neoliberalisme di dalam wacanakesejahteraan sosial.

Dalam wujud yang lebih terlembaga gerakan neoliberalisme itudiekspresikan dalam inisiasi pluralisme kesejahteraan. Dengandemikian, pluralisme kesejahteraan menunjuk pada suatu perdebatanantara sosialisme dan neoliberalisme. Payung demokratisasi pelayanansosial yang digunakan sebagai legitimasi reformasi pelayan sosial dariwelfare state menuju pluralisme kesejahteraan telah mentransfersebagian kewenangan negara pada sektor prifat. Ini telah memberikankesempatan yang besar pada kaum kapitalis untuk melakukan investasidan akumulasi modal pada sektor pelayanan sosial. Di negara-negara

349

lurnal Ilmu Sosial & Ilmu politih Vol. I0, No. S, Maret 2(N7

liberal yalg cykup moderrr, penanaman modal dalam pelayanan pantiiomPo, rehabilitasi anak nakal, dan yang sudah mulaiberi.emUang diI"9g"u:ia seperti asuransi sosial buian f,al yang baru lutr. secara Ero-bal bahkan World Bank telah mengintroduslr praktJt pelayaianjaminan sosial-model tiga pilar (three-pillar model) di berb agai."guru.Tlg_u pilar tersebut meliputi: jaminan sosial bersifat wajib yud diberlkanoleh negara, jaminan sosial bersifat wajib yang aiUeritan oieh swasta,dan jaminan sosiaf Lang sifabrya opsional yi.g dikelolu oleh masyarakaisecara individual. Pilar kedua merupakan wujud diseminasi ide-idepluralisme kesejahteraan secara global.

Demokratisasi3 pelayanan sosial dalam kosep pluralismekesejahteraan merupakan aspek pembenar munculnya geiakan CSR.Dalam konteks praktek pelayanan sosial, csR dituangkan dalam pro-gram-Program.community deaelopment. Program tersebut merupakantersebut meliputi kegiatan-kegiatan iu.g dilakukan untukmenyelesaikan masalah sosial meliputi, tingkat pendidikan yangrendah, buruknya pelayanan kesehatan, konaisi p"tn*uhan yan!memprihatinkan, dan rendahnya pendapatan keiuarga. Masilah--masalah tersebut m_erugakan problem seriuJ y*g dihadapi masyarakatlokal yang hidup di sekitar perusahaan.

B. Kinerja Pluralisme KesejahteraanTerlepas dari kontroversi teoritik tersebut di atas, perlu kiranya

kita melihat bekerjanya argumentasi plularime kesejahieraan dalampraktek nyata, dalam kiprah perusahaan. Kesulitan untukmengaktualisasi faham pluralisme kesejahteraan melalui skema CSRterlihat dari terbelitnya perusahaan dalam konflik pengelolaansumberdaya dan pemaknaan para pelaku tentang CSR itu sendiri.Keduanya akan dipaparkan berikut ini.

3 Korsep demokratisasi dalam konteks ini perlu dipahami sebagai suatu konsepyang bersifat ekuivokal (equiaocat). Pada satu sisi konsep ini merupakan wujuikesetaraan antara semua pihak yang terlibat dalam pelayanan'kesejateraansosial- Namun p-ada sisi yang lain, perlu dilihit sebagai proses un-demokratisasi pelayanan sosial kareni perluasan peranan pirur berartiPenyemPitan peluang masyarakat untuk mendapatkan akses pilyattut yangsetara.

350

Mulyadi Sumarto, Kepedulian Sosial Perusahaan: CerminDisfungsi ..,

1. Konflik Pengelolaan Sumber Daya

Konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya seringterjadi karena tidak adanya sistem yang komprehensif dalam meresPon

eksternalitas. Kasus di sektor pertambangan cukup menarik untukdisimak. Kesepakatan kontrak kerjasama antara sektor prifat dengan

negara dibangun antara Pemerintah pusat dengan perusahaanpeitambangan. Sementara itu pihak yang menanggung eksternalitasudatuh maiyarakat lokal dan pemerintah daerah. Keduanya tidakdilibatkan dalam proses pembuatan persetujuan tersebut (Mulyadi,2003: 6). Dalam kondisi seperti ini, perusahaan merasa telah memenuhikewajiban memb ayar pajak dan pungutan lainnya kepada pemerintahpusat. Pada sisi yang lain, pemerintah daerah dan masyarakat merasa

berhak untuk mendapatkan kompensasi ekses munculnya eksternalitas.Keduanya mencoba untuk mendapatkan hak mereka denganpendekatan mereka sesuai dengan kepentingan mereka.

Sebenarnya telah ada regulasi yang mengatur hal tersebut di atas,

yakni Undang-Undang No. 22 than 2001 tentang Minyak Bumi danGas. Undang-undang ini secara eksplisit telah menetapkan bahwakontrak kerjasama yang disepakati pemerintah pusat dan perusahaanharus memuat kewajiban-kewajiban perusahaan: melakukanpencegahan pencemaran dan reklamasi lingkungan hidup Pascapenambangan, melibatkan tenaga kerja lokal dalam proses produksi,penjaminan hak-hak masyarakat adat, dan realisasi program commu-nity dnelopment. Ketika ekstraksi telah dimulai, seharusnya kewajiban-kewajiban tersebut seharusnya telah direalisasi karena eksternalitasmulai terjadi. Program-program proteksi lingkungan hidup ditujukanuntuk meminimalisir eksternalitas. Sementara itu program-programcommunity darcIopment merupakan wujud kornpensasi yang diberikanuntuk meminimalisir ekses eksternalitas.

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa banyak perusahaantidak mematuhi peraturan tersebut. Anehnya, tidak terdapat tindakanhukum yang dilakukan pemerintah pusat pada perusahaan-perusahaan tersebut. Mereka masih bisa beroperasi tanpa mendapatkanianksi hukum yang cukup berarti. MengapJdemikian I Antarfsektorprifat dengan regulator terjalin praktek rent seeking. Praktek rent seek-

ing memungkinkan sektor private tetap mendapatkan perlindungan

351

furnal llmu Sosial & Ilmu politih Vol.lL,No. 3, Maret 2il)7

dgi pemerintl! meskipun telah melalaikan kewajiban-kewajibannya(Clark, l99t: 108).

. . Kegagalan memberikan jaminan terhadap pelayanankesejahteraan.sosial-diperparah tagi oten kenyataan bahwa interaksiantara perusahaan dan masyarakai berlangsung dalam ketimpanganinforma si (asymmetric informition). Tidak m,rilgkiil masyarakat mlmiiikiakses l-u^g cukup gula mendapatkan inforniasi yang untuk menekanperusahaan agar melakukan internalisasi ekteinalltur y"r,g terjadi.Ketika perusahaan melakukan proses produksi dan p.oru, lroduksi!91squut

menghasilkan limbah yang mencemari lingkungur,, *iryurakattidak mengetahui unsur-u.:u-t yang terkandi.g ialam pot,rtur,tersebut. Masyarakat juga tidak memititi akses fr"g cukup gunamengetahui ekses yanq muncul dan bagaimana harus"meresponnya.sementara itu, perusahaan dan beberipa elit pegawai pemeriniahmengetahui mengenai informasi terseu,ri namun tidakmendeseminasikannya p1d" masyarakat. Adalah suatu kewajiban rutinIang harus dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan kajian analisadampak lingkungan. Secara prosedural-administratif, hasil dari kajiantersebut dilaporkan.pada pbmerintah. Dengan demikian keduanyalnenguasai informasi- mengenai deteminan munculnya eksternalitis.Dalam keterbatasan akses tersebut, masyarakat lokat terstruktur unfuktidak memiliki pengetahuan rlng cukup mengenai isu-isu lingkuganhidup. selain itu, masyaiakat jtrgi tidaf mengetahui -ru.irukomprehensif mengenai hak yang meieka miliki *"tlg"rrai mengu"uiperlindungan dan kompensasi terhadap eksternalitas.-

Gerakan diseminasi konsep CSR di Indonesia secara intensifdalam beberapa tahun terakhir sangat terkait dengan perubahanstruktur politik di Indonesia. Desentalisasi sist"* poiitik-ekonomi diIndonesia membawa peluang yang besar bagi ruktot prifat untuk*:lg.u*bangkan Pasar di Indonesia. Hal tersebut ditar,a"i denganprifatisasi perusahaan-perusahaan milik negara yang cukup poteniialuntuk mendapatkan keuntungan finansial. Namui padJ siat yangsama desentralisasi juga menciptakan ketakutan bagi sektor pr*":tkarena reformasi sistem politik di tndonesia terjadi sefara bersamaandengan munculnya suasana chaos. Dalam kondiii seperti ini semangatdesentralisasi sistem politik dalam menciptakan akuntabilitas, efisieisi(smith, 1985: 4-5) dan munculnya exithechanism (Bailey, 1,999: 44)

352

Muly adi sumarto, Kepedulian s osial Perusahaan: Cermin Disfungsi,.,

belum bisa diwujudkan. Sementara itu, dalam masa transisi, sistemyang baru belum mampu mengakomodasi gejolak-gejolak dan euforiapolitik sehingga kondisi anarkis dan eskalasi konflik terlihat lebih tinggi(Dwiyanto, ed., 2003: 59).

Merespon kondisi tersebut, pihak yang terlibat konflik:perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal merubahparadigma mereka dalam merespon perubahan perilaku di antaramereka (Mulyadi, 2003: 5-8). Selama berlangsungnya pemerintahanOrde Baru terdapat konflik laten yang cukup serius di antaramasyarakat lokal dengan perusahaan. Konflik tersebut diredam secararepresif oleh pemerintah sehingga tidak muncul ke permukaan. Ketikadesentralisasi memberikan keleluasaan pada masyarakat untukmenyampaikan aspirasinya, maka salah satu hal yang dilakukannyadiwujudkan dalam bentuk protes pada perusahaan. Mereka menuntutperusahaan untuk memberikan pelayanan sosial sebagai bentukkompensasi ekses eksternalitas yang mereka derita. Pada sisi lain,pemerintah daerah meminta perusahaan-perusahaan untukmempekerjakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerjanya. Pemerintahdaerah juga menuntut agar perusahaan memberikan retribusikepadanya. Beberapa dari antara mereka telah menyusun peraturandaerah yang mengatur pungutan retribusi tersebut.

Sementara itu, perusahaan menganggap bahwa tuntutanmasyarakat dan pemerintah daerah sebagai ancaman terhadap prosesproduksinya. Isu keamanan fasilitas produksi merupakan isu yangsangat sensitif b"gr perusahaan. Sebagian besar perusahaan ekstraksiberada di daerah pedalaman. Sementara fasilitas produksinyaterbentang dalam area yang cukup luas sehingga kontrol terhadapinfrastruktur tersebut tidak mudah. Perusahaan minyak atau gas yangterletak di daerah terpencil dengan jaringan pipa yang panjang dankompleks misalrya, sangat rentan dengan kemungkinan-kemungkinandirusak atau disabotase oleh pihak yang merasa dirugikan olehkeberadaan perusahaan tersebut. Respon yang dilakukan olehperusahaan adalah merealisasi beberapa program untuk memenuhituntutan masyarakat dan pemerintah daerah. Secara implisit inimenujukkan bihwa resepon tersebut dilatarbelakangi oleh tceinginanmeminimalisir resiko €rncaman yang mungkin terjadi (Mulyadi,2003:s).

353

lurnal llmu Sosial ts llmu Politik, Vol.70, No,3, Maret 2007

Unocal, perusahaan minyak yang sudah beroperasi dari tahun1970an di daerah Marangkayu, Kutai Timur, kalimantan Timur barumenjalankan kegiatan community darclopmutt pada tahun 2002 setelahmasyarakat Marangkayu melakukan protes dengan mengadakandemonstrasi masal. Demonstrasi itu berjalan di sekitar lokasipengolahan minyak. Kegiatan ini pada akhirnya sulit dikendalikan danterjadi konflik fisik yang menyebabkan terjadinya penembakan denganpeluru karet pada salah seorang demonstran oleh aparat keamanan.Akibat dari demonstrasi tersebut dilakukan negosisasi yang memaksaUnocal untuk melakukan kegiatan-kegiatan pilantropis dalam programcommunity deaelopment (CPPS and UNDP, 2003: 44-45).

Caltex Pacific Indonesia (CPI) juga melakukan hal yang tidakberbeda. Perusahaan ini telah menambang minyak di beberapa desadi Riau selama beberapa dekade namun baru beberapa tahun terakhirmelaksanakan program community deaelopment merespon tuntutanmasyarakat lokal. Di antara beberapa kasus yang dihadapi CPI, koflikdengan masyarakat Duri merupakan suatu kasus yang cukupkontroversial. Masyarakat Duri yang hidup di daerah dekat wilayahoperasi CPI mengalami kerugian dalam aspek kesehatan dan ekonomis.Ekspansi daerah operasi perusahaan ini membuat jarak daerahpengeboran minyak dengan pemukiman penduduk hanya sekitar 200meter. Dalam kondisi seperti ini pengeboran minyak menyebabkanstunur-stunur penduduk menjadi kering. Akibatnya konsumsi air bersihmenjadi masalah serius. Selain slunur menjadi kering, hal yang samajuga terjadi pada kolam ikan yang dikelola penduduk. Usaha rumahtangga ini menjadi tidak bisa dilanjutkan oleh masyarakat. Inimenimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan.Masyarakat Duri mencoba mengajukan tuntutan untuk mendapatkankompensasi terhadap kerugian-kerugian yang dideriianya.Penyelesaian dari tuntutan ini tidak sedehana. Setelah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Riau tidak mampu menyelesaikan masalahini, isu tersebut dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat pusat dan belumbisa diselesaikan (CPPS and LTI{DP, 2003: Z8-80)-

Perilaku yang sama j.tg" dilakukan oleh perusahaan tambangmilik negara yaitu PT Timah. Kabupaten Belitung di mana PT Timahmenambang timah sekarang mengalami kerusakan lingkungan.Kerusakan lingkungan tersebut terlihat dari lobang bekas galian dilam

354

Muly aili Sumarto, Kepeilulian Sosial Perasahaan: Cermin Disfangsi ...

ukuran besar dan berjumlah cukup banyak yang tidak direklamasi olehperusahaan tersebut. Kerusakan lingkungan ini memiliki resiko yangcukup besar butr masyarakat karena resiko erosi dan bekembangnyapenyakit malaria di daerah tersebut. Namun demikian perusahaan initidak melakukan program yang cukup serius guna menyelesaikanmasalah lingkungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat (Mulyadi,2005: 3).

Kasus Freeport memperlihatkan problem yang lebih kompleks.Dalam tiga dekade terakhir, perusahaan ini bukan hanya menciptakanproblem yang mencakup aspek lingkungan saja namun iugu mencakupmasalah tanah dan pelangaran hak asasi manusia. Perusahaan inidituntut secara hukum oleh masyarakat Amungme karena problemlingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia (Sari, 1998: 10).

Freeport telah memanfaatkan pemerintah Indonesia dan kekuatanmiliter untuk menghentikan protes keras yang dilakukan olehmasyarakat Amungme dan Komoro dan mengakibatkan meninggaltty"beberapa masyarakat lokal (Sari 1998: 11). Dalam asPek lingkungifl,Freeport telah menyebabkan kerusakan fisik lingkungan dan polusilingkungan yang mencakup 35.820 hektar dan pencemaran ai laut selua84.254 hektar. Namun dernikian Freeport menolak fakta itu danmengklaim sebagai perusahaan yang ramah lingkungan.

Dalam kondisi masyarakat yang tidak berdaya tersebut, ironisnya,LSM lokal tidak memberikan dukungan pada masyarakat. Hal initerlihat dari kasus LSM Kapital. Realisasi pelayanan sosial melaluiprogram community deaelopment menyerap dukungan finansial yangcukup besar dari perusahaan. Beberapa perusahaan merealisasi pro-gram community development dengan bantuan LSM sebagaipelaksanananya. Kapital adalah salah satu tSM lokal yang dibentukoleh pegawai pemerintah di daerah Kalimantan Timur dengan tujuanuntuk memfasilitasi para birokrat untuk mengelola program commu-nity darclopment.

Pembentukan Kapital oleh beberapa birokrat lokal mengisaratkankepentingan politik-ekonomi dari elit lokal. Proses keterlibatan Kapitaldilakukan melalui lobi yang dilakukan elit lokal dengan Kaltim PrimaCoal (KPC) dan Unocal sebagai perusahaan yang mempekeriakan LSMtersebut. Ketika Kapital secara formal menjadi pelaksana program CS&pada saat yang sama dua LSM yang menjadi pelaksana di kedua

355

lurnal IImu Sosial tt llmu Politik, VoLl0, No, J, Maret 2007

Perusahaan tersebut harus diberhentikan. Yang menarik adalah bahwabagi masyarakat lokal kedua LSM yang digantikan tersebut lebihterlegitimasi dibanding Kapital. CD Bethesda sebagai konsultan pro-gram CSR yang dibiayai KPC dirasa lebih kapabel dalammengembangkan pendekatan yang partipatoris dibanding Kapital.Sementara itu, Komite Masyarakat Marangkayu sebagai partnerUnocal dalam merealisasi programnya merupakan representasikepentingan masyarakat lokal karena lemmbaga ini dibentuk olehmasyarakat lokal (Mulyadi, 2003, 11).

Oleh karena itu, sebenarnya telah terjadi berbagai protes darimasyarakat terhadap Kapital. Protes-protes itu dilandaskan padabeberapa alasan. Y*g pertama adalah proses pemilihan Kapital sebagaipelaksana program dilakukan secara elitis. Proses ini dilakukan olehbirokrat dan karyawan perusahaan dan tidak melibatkan masyarakatsehingga kecil kemungkinannya memperjuangkan kepentingan mereka.Yang kedua pendekatan yang digunakan Kapital kurang memberikanruangan yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Yangterakhir, karena setelah program CSR dikelola Kapital, masyarakatmerasakan telah terjadi pengurangan alokasi dana realisasi program.(Mulyadi 2003: 8)

Berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa baik pemerintahIndonesia maupun perusahaan kurang memahami makna eksternalitasyang diciptak*yi dan kewajiban .rrttot menginternalisasiryu. Ketikaproses produksi atau apapun kegiatan yang dilakukan perusahaantelah mengakibatkan kerugian masyarakat lokal dan pemerintahdaerah di mana perusahaan tersebut berada maka adalah suatukewajiban baginya untuk memberikan kompensasi bagi pihak yangdirugikan. Namun berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa padasaat eksternalitas itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, ditamwaktu yang sarna perusahaan tidak melakukan kewajibannya. Dalamkondisi seperti ini pemerintah memiliki legitimasi untuk campur tanganguna menyelesaikan masalah tersebut (Stiglitz, 2000: 81). Sayangnya,pemerintah pusat yang telah terikat kontrak dengan perusahaantersebut tidak melakukan tindakan yang cukup signifikan.

356

Mulyaili Sumarto, Kepedulian Sosial Perusahaan: CmninDisfungsi ..,

2. Pemalcnaan Konsep CSR

Studi mengenai realisasi Program CSR oleh tiga perusahaantambang dan satu perusahaan agribisnis di propinsi Kalimantan Timurdan Riau (CPPS and UNDP, 2003) menemukan bahwa implementasiprogram CSR dimaknai secara ekuivokal (equiaocal). Motif perusahaanuntuk merealisasi program CSR dalam bentuk community dmelopment

bukan didasarkan pada keinginan untuk menghargai hak asasimasyarakat lokal terhadap kompensasi ekternalitas yangditanggunpya, reklamasi lingkungan hidup, dan perbaikan hubunganindustrial sebagaimana yang diungkapkan dalam 10 prinsip UN Glo'bal Compact namun lebih didasarkan pada kepentingan Perusahaan,yaitu untuk meredam konflik yang muncul antara perusahaan denganpemerintah daerah dan jugu dengan masyarakat lokal.

Perusahaan menjalankan program community deaelopmentditujukan untuk menjaga keamanan fasilitas produksi danmenciptakan kepercayaan publik (public trust). Motif menjagakeamanan terlihat dari perilaku perusahaan dalam realisasi programcommunity deaelopment yang dilakukan karena diawali dari konflikantara perusahaan dengan ilasyarakat. Kecenderungan yang terjadiadalah bahwa perusahaan merealisasi program tersebut pascadesentralisasi di mana pada saat itu keterbukaan dan kebebasanmenyampaikan aspirasi masyarakat semakin besar. Pada sisi yang lain"secara normatif ketika proses produksi dilakukan maka kegiatan co*munity daxlopmmt sebagai wujud kompensasi eksternalitas sehanrsrqnsegera dilakukan karena problem ini muncul ketika proses produksitelah dilakukan.

Sementara itu motif membangun kepercayaan publik terlihat dariberbagai kegiatan propaganda mengenai CSR. Kepercayaan publikmerupakan asset yang cukup berharga bagi sektor prifat karena denganaset ini perusahaan bisa menjalankan proses produksinyu. Banyak kasusmenjukkan bahwa perusahaan dianggap tidak layak operasi karenaditolak keberadaannya oleh masyarakat. Dengan demikian, programCSR diposisikan sebagai media untuk mendapatkan legitimasi prosesproduksi y*g dilakukan sektor prifat.

357

; 1

Sumber: Diolah dari hasil interuiew dengan aparat pemerintah daerah propinsi

Kalimantan Timur dan Riau, Ka6upaten Kuiai Kartanegara' Kutai Timur'

Balikpapan, pelalawan, Kampar, neniuus ,n,fia focuxd group discussion dengan

masyarakat lokal.

:.Karena program-Program csR dilatarbelakangi-oleh motif

tersebut maka sebfgian U"tui program q{uk mamPu lgmberdayakanmasyarakat. Sebaguli**" diP;P+an d'alam tabel " ' di atas' terlihat

bahwa realisasiprogru* tiauk memberikan kesempatan pada

*uryur"kat untut'berp'attisipasi secara optimal. Pelaksanaan Program

ili'h tanyak ditentukan oleh peiusahaan' Dalam konsep

pemberduyuar,, aspek partisipasi mdrupakan unsur penting dalam

L"*Uurdaiyakan ri"ryutakaJ. ^Sampai s"L"tupu iu+ masyarakat bisa

mandiri dan U"rt"*Uang kapasilasnya sangat ditentukan sampai

;;i;ta iauh mereka rnemiiiti kesempatan untuk berpartisipasi

mengelola Program.l,Kurakter program yang lain adalahbahwa realisasi tidak sistmatis

dan direncanakan secara integral. Hal ni disebabkan karena

pelakasanaan program dituiukan i-uau usaha untuk meredam konflik

dengan *uryuruk"at. penguh a"*ikian pelaksanaan Program bersifat

358

:--=l-

--\\

Derma

r Pembangunaninfrastrukturfisrk,

. Pemberianbantuan alat

. Pemberianbantuankeuangan

r pendidikan

. kesehatan

. prasarana airbersih

. transPortasi

. sumber dayamanusia

. pertanianI

l. peningkatan

I pendapatan

r S€care :5--=.;r:!g ifi'i-q

ditujukan untuk memPersiaPkan

masYarakat Pasca ekstraksi'. Kooidinasi antara perusahaan

dengan Pemerintah daerah

kuring dilakukan dengan baik'. ImPlemenatsi Program bersifat

tertutuP. Secara umum Program dirancang

olehPerusahaan.. Secara umum Program kurang

melibatkan masYarakat secara

partisiPatoris.

. Desain kurang tersusun secara

holistik dan sistematis-

Peningkatankapasitas

. Pendampingan

. Training

Mulyaili sumarto, Kepedalian sosial perusahaon: cetminDisfangsi ...

insidentil karena manunggu tuntutan masyarakat dan bukan$idasalkan pada perencaaan yang sistematis. Yang lebih problematiklagi adalah bahwa implementasi program tidak diorientaiikan untukmemPersiapkan masyarakat pasca ekstraksi. Ketika kandungan sumber

{u-yu tambang masih dijumpai maka proses produksi masih berjalan.Selama proses produksi berjalan beberapa anggota masyarakat yangterlibat dalam proses produksi dan mereka yang medapatkan programpelayanan sosial masih memiliki kesempatan untuk mendapa-tkankeuntungan sosial-ekonomi. Namun bersamaan dengan munculnyakondisi di mana sumber daya alam tersebut tidak bisa ditambang lagimaka keadaan pun bisa berubah sebaliknya. Mereka yang rentan akankondisi tersebut perlu dipersiapkan melalui program pemberdayaan.Namun demikian hal tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan secarakomprehensif.

C. Ekuivokalitas Pelayanan Sosial:Media Legitimasi Preferensi pada Peningkatan EfisiensiElaborasi di atas menunjukkan bahwa penempatan konsep CSR

sebagai representasi kepedulian sektor prifat pada masyarakat miskindalam realisasinya bersifat ekuivokal. Pada satu sisi konsep ini diktaimmengandn g nilainilai moralitas yang terlihat dalam pengharagaanterhadap hak asasi manusia. Namun demikian, pada prakteknya iaratdengan kepentingan akumulasi modal dalam bentuk penciptaankepercayaan publik sebagai wujud investasi jangka paniang. Ini plraleldengan konsep pluralisme kesejahteraan yang relatif paradoksai. Padatataran tertentu konsep ini diilhami oleh keinginan menciptakandemokratisasi pelayanan kesejahteraan namun pada sisi yang lain justrumengeliminir nilai mendasar demokratisasi yaifu kesetaraan dalammemperoleh akses pelayanan sosial.

Pada konteks yang lebih makro, csR sebagai bagian dariPengembangan konsep pluralisme kesejahtereaan belum menjawabdua permasalahan mendasar dalam diskursus kebijakan sosial. Prob-lem tersebut adalah, pertama: perlakuan yang berbeda antara orientasiPencaPaian pertumbuhan ekonomi dan praktek pelayanan sosialsebagai wujud rgsPon terhadap masalah-masalah sosial yffigdihadapiTlasla-rakat. Sedangkan yang kedua adalah bahwa pelayanan sosiildijadikan sebagai media untuk mendapatkan legitimasi dalam

359

lurnal Ilmu sosial & rlmu politik, vol. rL,No. 3, Maret 2u)7

Tgmperluas kegiatan-kegiatan ekonomi. Munculnya penyakitkekurangan-gizi belum lami ini, masih dijumpainya *uryurikat yangmengalami buta hurup, ketimpangan keiejaht"tuut desa-kota di mIdonesia menunjukkan bahw" tep"luhan pemerintah pada pelayanansosial lebih buruk dib anding pad i orientasi pencapaian'raihutr k"gi"t"tekonomi. Hal yang sama diieprodulsi oleh r"ktor prifat pada akuriulasimodal namun mereka tidak memberikan kompensasi yang layak padanla-syarakat m_is\in yang terkena ekses eksternititis i"rgdiakibatklnnyl. Kalaupun itu dilakukan, lebih banvak ditujuka",hto[mendapatkan legitimasi berupa kepercayaan pubiik.

Gagasan ul !aq, sebagaimana diungkapkan di bagian awal,agarupaya menciptl!"I pertumbuhan ekonomi dan peningkaiankeseiahteraan sosial dilakukan secara komprehensif ut t ri kepeitinganpe_ningkatan kesetaraan distribusi kesejlhteraan merupakur, s,rit.tpilihan agenda la.g cukup relevan. Ke-seriusan mereal-isasi agendatersebut meruPakan upaya yang cukup kontekstual dengan beb-erapaproblem di atas. Dengan kata lain, menciptak an triile off antirapemerataan dan efisiensi yang berpihak pada kepentingan semualapisan masyarakat perlu dijadikan iebagai acuan dalam ielaksanaansetiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Secara teoritis trade off di antara pemerataan dan efisiensi tidakbisa dihindari. ]ohn Rawls menyarar,k"r, untuk memprioritaskanpemerataan, sementara Milton Friedman menyarankan prioritas padaefisiensi (Okun, 1975: 92). Dalam kondisi keiengkaha., yut g .nt,rpserius sepertiyang terjadi di hrdonesia maka keberpihakan pada"efir"*iakan semakin memPerlebar kecengkahan tersebut. Pada tataranoperasional, realisasi pelayanan sosial perlu difokuskan padapeningkatan kerympatan sosial (sociat Wortunify). Kesempatan sosialmerupal".

-peluang yang dimiliki .oleh j"tiup orir,g untuk

mengembangkan potensi yang dimitikinya sehingga bisa meniigkatkanstatus sosial dan kesejahteraan hidupnya.

Praktik w1U.ye !-ate )r1.g mengedepankan usaha peningkatanpemerataan distribSgi kesejahteraan sosia[ sebenarnya sejalan i".g"r,gagasan tersebut. Namun demikian, karakternya dalam *"rrg"iol"pelayanan sosial yllg sentralistik dan kurang efisien tiaatmemungkinkan model ini bisa menyesuaikan de-ngan dinamikaperubahan politik-ekonomi globat. Tiga iekade yang tatu]RoU son(t9T4:

360

MuIy aili Sumarto, Kepedulian Sosial Petasahaan: Cermin Disfungsi,..

174-179) menyatakan bahwa untuk meminimalisir keterbatasan modelwefure state maka realisasinya perlu dibarengi dengan realisasi konsepwewre society. Menurut Robson, kedua konsep tersebut merupakandua hal yang perlu diperlakukan secara komplementer. Nilai mendasaryang ingin dicapai dari perpaduan kedua konsep ini adalah usahauntuk menciptakan secara bersama-sama, yang sebelumnya belummampu diwujudkanwelfare state, antara kesejahteraan dan kebebasan.Bagi Robson, kesejahtraan tanpa kebebasan kurang berarti, demikianj.rg" sebaliknya kebebasan tanpa kesejahteraan iuga sulit diterima.

Terlepas dari kontroversi pada konsep welfare society danpluralisme kesejahteraan, menyimak apa yang disampaikan Robson,sebenarnya kedua konsep tersebut telah dikonseptualisasikan dalamperiode yang tidak berbeda. Namun demikian karena pertentangangerakan ideologis yang direpresentasikan melalui trade off pemerataandan efisiensi mengarah pada kemenangan efisiensi, makaperkembangan konsep pluralisme kesejahteraan menunjukkankecenderungan lebih banyak diadopsi di banyak negara. Kalau argumenini benar, artinya walaupun efisiensi meningkat secara signifikan makanilai mendasar dari pemerataan kesejahteraan sosial atau kebebasan

ljl;1 bahkan keduanya tanpa disadari telah mengalami penurunan.

Daftar Pustaka

Bailey, Stephen I. Q,999). Local Goaernment Economics: Principles andPractices. London: Macmillan Ltd. Press.

Center for Population and Policy Studies (CPPS) Gadjah Mada Uni-versity and United Nation Development Program (UNDP).(2003). Study on Corporate Social Responsibility. Yogyakarta: Cen-ter for Population and Policy Studies Gadja Mada Unieversityand United Nation Development Program.

Clark, B"tt)'. (1991). Political Economy: A Comparatiue Perspecthte. NewYork Praeger Publishers.

Dwiyanto, Agus. ed. (2003). Reformasi Tata Pemerintahan dan OtonomiDaerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan KebijakanUniversitas Gadjah Mada dan Bank Dunia

361

lwnal llmu Sosial & Ilmu politih Vol.IL, No. 3, Maret 2(N7

Hill, Michael . (1996). Social Policy: A Comparative Analysis. London:Prentice Hall

Ife, ]ames. (1995). Community Deaelopment: Creating Community Alter-natiaes-vision, Analysis and Practice. Melbourne: Longman

Le Grand, |uliary Carol Propper, and Ruy Robinson. (1992). The Eco-nomics of Social Problerns. Hampshire: palgrave,

Midglep James. (1997). Social Welfare in Global Context. Thousand Oaks:Sage Publication.

Mulyadi. (2003). 'Rethinking the Role of Private Sector in Development:The Politics of Corporate Social Responsibility in Indonesia.'Makalah dijasikan pada lnternational Worlcshop about Policy Ne-gotiation, Organized by Korea Dnelopment Institute Schoot of Pub-lic Policy and Management, Seoul, December 8-12, 200J

Mulyadi (2005). 'Natural Resources (Mis)Management: the Need forLocal Resources Curriculum.' Makalah dikirim untuk Interna-tional Conference on Higher Education Leadership: Strategic Ret-eoance for Asia-Pacific Community, diorganisir oleh the Associa-tion of Universities of Asia and the pacific (AUAP), Surabaya,September 5-8, 2005,

okun, Arthur M. (1,975). Equality and Efficiency: The Big Traile off.Washington: The Brooking Institution

Robson, William A. (1977). Welfare State and Welfure Society: Illusionand Reality.. London: George Alen and Unwin Publiihets Ltd.

Rothstein, Bo. (2001). 'The Universal Welfare State as A Social Di-lemma.' lournal Rntionality and society. vol. 13(2): 219-2gg Lon-don: Sage Publications.

Sari, Ag,ts P. (1998). 'Environmental and Human Right Impacts of TradeLiberalization: A Case Study in Batam Island, Indonesia ., TheNautilus Institute for Security and Sustainable Development.Terarsip di http: / /www.omced.orgl cases / case_SariZ.pdf

Smith, BC. (1985). Decentralization: the Territorial Dimension of the State.London: George Alen and unwin publishers Ltd.

362

7

Mulyadi Sumarto, Kepeilulian Sosial Petasahaan: Cermin Disfungsi .,.

Spicker, Paul (1995). Social Policy: Themes and Approaches. London:Prentice Hall.

Stiglitz, foseph E. (2000). Economics of the Public Sector. New York: WWNorton and Company.

Ward, Halina. (2004). Public Sector Roles in Strengthening Corporate So-

cial Responsibility: Tacking Stock. The World Bank InternationalFinance Corporation, World Bank Group, available atwww.iie d.ory / docs / cred / Taking-Stock.pdf

363

lurnal IImu Sosial & Ilmu potitihVol I2,No.3, Maret 2(N7

364